[adsense]Ombudsman Republik Indonesia (RI) meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menyatukan data pertanahan, serta memperjelas pembagian kewenangan antara Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dorongan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk "Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan" yang digelar secara daring pada Jumat (23/10/2026).

[adsense]Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher berharap penguatan tata kelola reforma agraria tidak berhenti pada perubahan kelembagaan atau koordinasi administratif, tetapi menghasilkan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

"Saya berharap pertemuan ini menjadi langkah nyata untuk membangun tata kelola administrasi pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tegas Nuzran.

[adsense]

Konflik Agraria Naik dari 207 Menjadi 341 Kasus

KPA juga menyoroti kondisi petani gurem, yakni petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Kelompok ini disebut mencapai 61,3 persen dari total petani di Indonesia.

[adsense]Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan administrasi atau penerbitan sertifikat tanah. Ketimpangan penguasaan lahan, perlindungan hak masyarakat, dan penyelesaian sengketa turut menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan menyeluruh.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menegaskan, keberhasilan reforma agraria tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya bidang tanah yang dibagikan atau sertifikat yang diterbitkan.

[adsense]Menurutnya, dampak program perlu terlihat melalui berkurangnya ketimpangan penguasaan tanah, meningkatnya kepastian hak masyarakat, penyelesaian konflik secara adil, serta perbaikan kesejahteraan warga terdampak.

Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria Berbeda Jauh

[adsense]ATR/BPN mencatat 26 lokasi dari 70 lokasi yang menjadi acuan dalam data yang disampaikan pada diskusi. Sementara itu, KPA mencatat sebanyak 865 lokasi prioritas reforma agraria (LPRA).

Perbedaan angka tersebut menunjukkan perlunya penyamaan definisi, metode pendataan, dan proses verifikasi sebelum data digunakan untuk menentukan prioritas penanganan konflik.

[adsense]Tanpa data yang selaras, pemerintah berisiko mengalami kesulitan menentukan lokasi yang harus didahulukan, memantau perkembangan penyelesaian, serta mengukur efektivitas program reforma agraria.

Di sisi lain, capaian redistribusi tanah sebanyak 6,2 juta bidang dan perbaikan layanan pertanahan oleh ATR/BPN merupakan kemajuan yang perlu diapresiasi. Namun, capaian administratif itu tetap perlu diikuti penyelesaian persoalan di lapangan, terutama pada wilayah yang masih menghadapi konflik.

[adsense]

Ombudsman Minta Tugas BRAN dan ATR/BPN Diperjelas

Dalam usulan pembagian peran yang mengemuka, BRAN diharapkan berfokus pada penetapan objek dan subjek reforma agraria serta penanganan konflik agraria struktural sesuai mandatnya. Sementara itu, ATR/BPN tetap menjalankan administrasi pertanahan dan penerbitan hak berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

[adsense]Pembagian tersebut perlu disertai mekanisme koordinasi yang operasional. Dengan demikian, penanganan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tidak terhambat hanya karena instansi yang terlibat memiliki data atau pemahaman kewenangan berbeda.

Bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah, ketidakjelasan tanggung jawab dapat berujung pada proses yang panjang dan sulit dipantau. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap laporan memiliki instansi penanggung jawab dan tahapan penyelesaian yang dapat diketahui pemohon.

[adsense]

Pengawasan Ombudsman Harus Menghasilkan Kepastian

Untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat, diperlukan alur penanganan yang konkret. Tahapannya mencakup klarifikasi kewenangan, penetapan instansi yang bertanggung jawab, penyusunan rencana tindak lanjut, penentuan target waktu, hingga pemantauan pelaksanaan.

[adsense]Pola pengaduan yang berulang juga perlu digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki prosedur pelayanan dan mencegah maladministrasi.

Dengan pendekatan tersebut, koordinasi antarlembaga diharapkan tidak hanya berakhir pada rapat atau pertukaran surat, tetapi menghasilkan tindakan korektif yang dapat dirasakan masyarakat.

[adsense]

Perlindungan Petani dan Masyarakat Adat Jadi Perhatian

KPA mencatat terdapat 147 petani dan masyarakat adat yang proses hukumnya disebut belum dihentikan. Data tersebut menjadi salah satu sorotan mengenai pentingnya perlindungan warga yang terlibat dalam konflik agraria.

[adsense]Penanganan perkara perlu dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data terverifikasi, pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penghormatan terhadap hak seluruh pihak.

Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga dinilai penting untuk mencegah kekerasan dan memastikan penanganan persoalan berlangsung sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, sengketa administrasi pertanahan harus ditangani oleh instansi yang berwenang, sedangkan konflik mengenai hak perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sesuai.

[adsense]Transparansi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Masyarakat perlu mengetahui tahapan penyelesaian, pihak yang bertanggung jawab, serta perkembangan penanganan perkara yang mereka hadapi.

Reforma Agraria Dinilai Perlu Diukur dari Dampaknya

[adsense]Bagi Ombudsman, keberhasilan tidak cukup ditunjukkan melalui angka redistribusi tanah atau jumlah sertifikat yang diterbitkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah konflik dapat diselesaikan, hak masyarakat memperoleh kepastian, dan pelayanan publik terbebas dari maladministrasi.

Penyatuan data, pembagian kewenangan yang tegas, serta koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan tersebut.

[adsense]Pada akhirnya, reforma agraria perlu memberikan hasil nyata bagi masyarakat: kepastian hukum atas tanah, proses penyelesaian sengketa yang transparan, perlindungan bagi warga terdampak, dan peluang peningkatan kesejahteraan.

[adsense]

[adsense]Salah satu hadiah yang mencuri perhatian adalah sebuah tas vintage yang sudah lama diincar Prilly. Aktris tersebut mengaku berkali-kali mencoba menemukan tas yang diinginkannya, tetapi selalu menemui kendala karena barang itu berada di luar negeri dan tidak dapat dikirim langsung ke Indonesia.

Omara kemudian berhasil menemukan cara untuk mendapatkan tas tersebut sebagai hadiah ulang tahun bagi sang kekasih.

[adsense]Cerita itu dibagikan Prilly melalui akun Instagram pribadinya dan dikutip pada Jumat (23/10/2026). Unggahannya memperlihatkan tas berwarna hitam dengan logo CC berwarna emas di bagian depan serta aksen rantai hitam dan emas.

Omara Esteghlal Berhasil Mendapatkan Tas yang Lama Diincar Prilly

[adsense]"Aku sudah lama mencari tas vintage ini, tapi nggak pernah berhasil dapat. Sekalinya ketemu, ternyata ada di negara lain dan nggak bisa dikirim ke Indonesia. And somehow, he found a way to get it for me!" tulis Prilly.

Kejutan itu memperlihatkan bahwa Omara tidak sekadar memberikan barang yang disukai Prilly. Ia juga berusaha mencari jalan keluar dari kendala yang sebelumnya membuat tas tersebut sulit didapatkan.

[adsense]Bagi Prilly, proses di balik pemberian itu menjadi bagian penting dari hadiah ulang tahunnya. Barang yang telah lama diinginkan terasa lebih berarti ketika seseorang mengingat keinginan tersebut dan berusaha mewujudkannya.

Seperti Apa Tas Vintage Milik Prilly Latuconsina?

[adsense]Bentuknya menyerupai model tas flap vintage dari rumah mode Chanel. Berdasarkan kemiripan visual, tas tersebut diduga memiliki desain yang mendekati Vintage Chanel Caviar Leather Long Chain Flap Bag.

Sejumlah referensi produk vintage menampilkan model serupa dari rentang koleksi 1994–1997. Namun, kemiripan desain belum cukup untuk memastikan bahwa tas milik Prilly merupakan model, bahan, atau tahun produksi yang sama.

[adsense]Belum ada konfirmasi mengenai model persis, material, ukuran, tahun pembuatan, maupun harga tas yang diberikan Omara. Karena itu, informasi mengenai spesifikasi dan nilai barang tersebut perlu menunggu identifikasi yang lebih pasti.

Isi Hadiah Prilly Bukan Hanya Tas Mewah

[adsense]Dalam keterangannya, Prilly menyebut beberapa barang seperti buku catatan, ikat rambut, serta produk perawatan kulit atau skincare.

Barang-barang tersebut mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan dengan tas vintage yang telah lama diincarnya. Namun, perhatian terhadap kebutuhan sehari-hari justru menjadi bagian dari cerita yang membuat hadiah itu terasa istimewa.

[adsense]Kejutan tersebut menunjukkan bahwa hadiah ulang tahun Prilly tidak hanya berisi barang yang diinginkan, tetapi juga benda-benda praktis yang dapat menemani aktivitasnya.

Perjalanan ke Labuan Bajo Juga Jadi Kejutan Ulang Tahun

[adsense]Rangkaian hadiah tersebut memadukan pengalaman, kenangan, dan barang yang memiliki nilai personal bagi penerimanya.

Perjalanan menyelam menawarkan kesempatan menciptakan pengalaman baru, sementara buku khusus dan tas vintage menghadirkan sisi yang lebih personal. Adapun perlengkapan sehari-hari menjadi pelengkap yang dapat digunakan setelah perayaan ulang tahun berakhir.

[adsense]Dari berbagai pemberian itu, perhatian Omara terhadap keinginan dan kebutuhan Prilly menjadi benang merah yang membuat kejutan tersebut terasa berbeda.

Ulang tahun ke-30 Prilly pun tidak hanya diwarnai hadiah yang menarik perhatian publik. Cerita di balik setiap pemberian menjadi bagian yang membuat perayaan itu berkesan bagi sang aktris.

[adsense]Bagi Prilly Latuconsina, tas vintage yang sulit ditemukan itu bukan sekadar aksesori fesyen. Hadiah tersebut juga membawa cerita tentang keinginan yang diingat dan usaha seseorang untuk mewujudkannya.

[adsense]

[adsense]Insiden tersebut membuat persiapan Bayern menghadapi SC Freiburg ikut menjadi sorotan. Klub berjuluk Die Roten itu memastikan Kompany menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit dan untuk sementara tidak menangani aktivitas latihan maupun pertandingan tim utama.

Melalui pernyataan resmi klub, Direktur Olahraga Bayern Max Eberl menegaskan bahwa pemulihan sang pelatih menjadi prioritas. Bayern juga memberikan kewenangan kepada jajaran staf kepelatihan untuk mengambil alih tugas Kompany sampai ada perkembangan lebih lanjut.

[adsense]"Kesehatan Vincent Kompany adalah prioritas utama kami. Kami di Bayern akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan dia pulih dengan cepat," ujar Eberl.

Belum ada penjelasan resmi yang terperinci mengenai penyebab Kompany pingsan. Sejumlah laporan media menyebut kondisinya stabil, tetapi pihak klub menegaskan bahwa pemeriksaan medis masih berlangsung.

[adsense]

Bayern Harus Bersiap Menghadapi Freiburg Tanpa Kompany

Dengan Kompany menjalani perawatan, staf pelatih kini bertanggung jawab atas agenda latihan dan kebutuhan taktik tim utama. Bayern menyatakan tetap mempercayai tim kepelatihan yang selama ini bekerja bersama pelatih asal Belgia tersebut.

[adsense]Situasi ini membuat kesiapan Bayern menjelang laga Freiburg menjadi salah satu hal yang patut dicermati. Meski demikian, belum ada pengumuman bahwa pertandingan tersebut akan ditunda atau mengalami perubahan jadwal.

Eberl menegaskan Kompany akan memperoleh waktu yang diperlukan untuk memulihkan kesehatannya.

[adsense]"Vinnie menerima semua perawatan medis dan dukungan yang diperlukan, dan dia akan diberikan waktu sebanyak yang dia butuhkan. Staf kepelatihannya, yang kami percayai sepenuhnya, akan mengambil alih tugasnya," kata Eberl.

Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa Bayern tidak ingin memaksakan kembalinya Kompany sebelum kondisi kesehatannya memungkinkan.

[adsense]

Kondisi Kompany Sudah Menjadi Perhatian dalam Beberapa Hari Terakhir

Menurut laporan Reuters, Kompany sebelumnya melewatkan sejumlah agenda latihan dan konferensi pers menjelang pertandingan Liga Champions melawan Arsenal. Namun, ia tetap berada di bangku pelatih ketika Bayern bermain imbang 2-2 dengan klub Inggris tersebut pada Rabu (21/10/2026).

[adsense]Setelah pertandingan itu, kondisi kesehatannya kembali menjadi perhatian ketika ia membutuhkan penanganan medis pada Jumat.

Meski terdapat laporan mengenai infeksi virus yang dialaminya, belum ada konfirmasi resmi bahwa kondisi tersebut menjadi penyebab langsung insiden pingsan. Penyebab pastinya masih memerlukan penjelasan medis lebih lanjut.

[adsense]Karena itu, perkembangan kondisi Kompany menjadi hal utama yang dinantikan, sementara Bayern menjalankan persiapan pertandingan melalui staf pelatih yang tersedia.

Staf Pelatih Ambil Alih, Bayern Tetap Fokus pada Bundesliga

[adsense]Bayern memiliki staf yang selama ini mendampingi Kompany dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Klub telah menyatakan kepercayaan penuh kepada mereka untuk menangani latihan dan aktivitas pertandingan selama sang pelatih menjalani perawatan.

[adsense]Harry Kane dan rekan-rekannya kini harus melanjutkan persiapan di tengah situasi tersebut. Namun, belum ada informasi resmi mengenai perubahan susunan pemain atau pendekatan taktik Bayern untuk menghadapi Freiburg.

Bagi Bayern, agenda terdekat bukan hanya menjaga kesiapan tim di lapangan, tetapi juga memberikan ruang bagi Kompany untuk pulih tanpa tekanan untuk segera kembali bekerja.

[adsense]

Bayern Utamakan Pemulihan Vincent Kompany

Kini, Bayern memilih menyerahkan tugas operasional kepada staf kepelatihan sambil menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut.

[adsense]Belum ada kepastian kapan Kompany dapat kembali memimpin latihan. Klub juga belum mengumumkan diagnosis terperinci terkait insiden tersebut.

Untuk sementara, fokus Bayern tertuju pada dua hal: memastikan proses pemulihan Kompany berjalan sesuai kebutuhan medis dan menjaga kesiapan tim menjelang pertandingan Bundesliga melawan SC Freiburg.

[adsense]Perkembangan kondisi Kompany dan keputusan staf pelatih menjelang laga Freiburg akan menjadi perhatian berikutnya bagi Bayern Muenchen.

[adsense]

[adsense]Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan serangan di media sosial yang dinilai telah menggiring opini publik dan merugikan nama baik Sarwendah.

Pablo mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi akun-akun yang diduga terlibat. Mereka tidak hanya berasal dari akun dengan identitas pemilik yang terlihat jelas, tetapi juga akun yang diduga menyediakan jasa pemotongan video atau clipper.

[adsense]"Kami secara resmi telah melaporkan 46 akun sosial media yang diduga telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah melalui sosial media atau media sosial," kata Pablo Benua, seperti diberitakan detikHot, Jumat (23/10/2026).

46 Akun yang Dilaporkan Dibagi Menjadi Dua Kelompok

[adsense]Kelompok pertama terdiri atas pengguna media sosial yang menampilkan identitas atau wajah mereka secara terbuka, termasuk influencer dan pihak yang menyampaikan pernyataan melalui fitur siaran langsung atau live.

"Klaster yang pertama adalah orang-orang yang terlihat wajahnya atau ada influencer-nya, ada pihak yang berbicara melalui sosial media, yang selalu menggunakan fitur live," ujar Pablo.

[adsense]Kelompok kedua mencakup akun yang menurut penelusuran pihak Sarwendah diduga berkaitan dengan penyedia jasa clipper.

Jasa tersebut umumnya digunakan untuk memotong bagian tertentu dari video berdurasi panjang menjadi konten singkat yang dapat disebarkan di berbagai platform.

[adsense]"Klaster kedua adalah akun-akun yang setelah kami telusuri merupakan penyedia, akun-akun pemilik dari penyedia jasa clipper," imbuhnya.

Meski demikian, dugaan keterlibatan masing-masing akun masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Pelaporan terhadap akun-akun tersebut tidak dengan sendirinya berarti para pemiliknya telah terbukti melakukan tindak pidana.

[adsense]

Tim Sarwendah Gandeng Praktisi Siber dan Komdigi

Langkah itu dilakukan untuk membantu mengidentifikasi akun-akun yang dianggap berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di media sosial.

[adsense]Pablo menyatakan bahwa proses pelaporan telah berjalan sejak pekan sebelumnya. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga disebut mulai berlangsung.

"LP sudah kita lakukan sejak minggu lalu. Untuk pemeriksaan saksi-saksi juga sudah sedang bergulir," katanya.

[adsense]Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai identitas seluruh pemilik akun yang dilaporkan maupun hasil akhir pemeriksaan penyidik.

Laporan Sarwendah Muncul di Tengah Persoalan Hukum dengan Ruben Onsu

[adsense]Ruben sebelumnya melaporkan dugaan penyebaran rekaman panggilan video yang diunggah Sarwendah ke media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan Sarwendah sedang melakukan panggilan video dengan seorang pria.

Laporan itu diajukan pada Minggu (11/10/2026), setelah rekaman tersebut menjadi perhatian publik. Ruben diduga melaporkan perkara terkait pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik.

[adsense]Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto sebelumnya menyebut Ruben menyerahkan barang bukti berupa sebuah flashdisk dan tangkapan layar unggahan di Instagram.

Namun, identitas pihak yang dilaporkan dalam perkara penyebaran rekaman tersebut belum dijelaskan secara terbuka dalam informasi yang tersedia.

[adsense]

Ruben dan Betrand Peto Juga Melaporkan Dugaan Akses Ilegal

Dalam laporan tersebut, pihak Ruben menyebut sebuah alamat email yang diduga berkaitan dengan akun yang dipermasalahkan.

[adsense]Pengacara Ruben, Minola Sebayang, turut menyampaikan informasi mengenai alamat email dan nomor telepon yang disebut dalam laporan.

Meski demikian, keterkaitan alamat email tersebut dengan dugaan akses ilegal masih merupakan bagian dari materi laporan yang perlu ditelusuri penyidik.

[adsense]Penyebutan suatu akun dalam laporan tidak otomatis membuktikan siapa yang mengoperasikannya atau apakah tindak pidana benar-benar terjadi.

Pengacara Ruben lainnya, Raka Kariti Suprapto, menyampaikan bahwa kliennya masih menunggu perkembangan penanganan perkara dari kepolisian.

[adsense]

Sarwendah Persilakan Rekaman Video Diperiksa secara Forensik

Pernyataan itu disampaikan melalui Instagram Story pada Senin (12/10/2026). Ia mempersilakan pihak yang meyakini rekaman tersebut palsu, dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI, maupun dimanipulasi untuk melapor kepada polisi agar dapat diperiksa secara teknis.

[adsense]Pemeriksaan forensik digital dapat membantu menilai keaslian suatu berkas serta menemukan indikasi perubahan pada data digital. Namun, kesimpulan mengenai sebuah rekaman harus didasarkan pada pemeriksaan bukti dan keterangan ahli yang berwenang.

Sementara itu, laporan Sarwendah terhadap 46 akun media sosial kini berada dalam proses penanganan kepolisian. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, penelusuran bukti digital, dan langkah penyidik terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

[adsense]

"Kebijakan Bapak Gubernur untuk melarang total vape di lingkungan ASN patut diapresiasi, mengingat vape kini menjadi salah satu pintu masuk narkotika," ujar Kapolri dalam sambutannya di Pelabuhan Bandar Deli, Medan, Jumat.

Ia mengatakan vape adalah salah satu pintu masuk narkotika, yang diketahui merupakan evolusi perubahan narkotika di dunia, termasuk di Indonesia.

Untuk itu, Kapolri mengatakan saat melakukan dengar pendapat di DPR RI pada Mei lalu, sudah menyampaikan rekomendasi untuk melarang total vape.

"Karena kita tahu, isi ulang atau isi yang terkandung di dalam vape yang tidak bisa kita bedakan, yang sangat tersamar, sangat kamuflase, rasa, wujudnya cair, antara kimiawi biasa dengan kimia narkotik itu tidak bisa dibedakan," ucapnya.

Menurut Suyudi, cairan yang mengandung narkotika di vape itu secara kasat mata tidak dapat dibedakan apalagi itu sudah dikemas dengan wangi-wangian, buah-buahan.

"Sehingga ganja sekalipun yang mungkin kita mengetahui wanginya khas, itu berhasil diekstrak oleh kelompok penyelundup," katanya.

Kapolri menegaskan segenap aparat penegak hukum akan terus berdiri menjadi garis terdepan dalam melindungi generasi muda dari para sindikat narkotika.

"Saya tegaskan, jangan harap ada celah sejengkal pun di bumi Indonesia dan kami tidak akan pernah memberikan ruang ataupun kompromi bagi para penghianat kemanusiaan yang berani merusak masa depan anak-anak kita," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution melarang semua ASN, termasuk PPPK dan pegawai BUMD, menggunakan vape. Sedangkan untuk masyarakat umum bersifat imbauan.

Pemprov Sumut telah menerbitkan larangan yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor:188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektrik di Sumut kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

Instruksi Gubernur Sumut tersebut dikeluarkan karena rokok elektrik dinilai rentan dimanfaatkan sebagai media baru penyalahgunaan narkotika.Sementara itu, Bobby Nasution mengapresiasi dukungan Kapolri dalam upaya pemberantasan narkotika di Sumatera Utara.

Ia berharap kehadiran Suyudi dan penguatan kerja sama aparat dapat mendorong penindakan yang lebih tegas, khususnya di wilayah Belawan yang masih menghadapi persoalan peredaran narkoba.

Bobby menegaskan, pemerintah daerah siap bekerja sama dengan kepolisian dan seluruh elemen masyarakat untuk menekan penyalahgunaan narkotika. Ia berharap Sumatera Utara dapat keluar dari posisi teratas dalam persoalan penyalahgunaan narkoba secara nasional.

Upaya tersebut, menurut Bobby, menjadi bagian penting dalam melindungi generasi muda dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Topikseru.com, Medan – Neraca beras Sumatera Utara (Sumut) pada Oktober 2026 mencatat surplus 27.633 ton. Capaian tersebut sejalan dengan pengembangan kawasan pertanian unggulan yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

[adsense]Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Fariz Haholongan Hutagalung menyampaikan hal tersebut pada temu pers di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (23/10/2026).

"Kebutuhan beras Oktober sebesar 116.433 ton. Produksi beras sekitar 144.066 ton," kata Fariz.

[adsense]Selain beras, sejumlah komoditas hortikultura juga mencatat produksi yang cukup baik. Produksi cabai merah mencapai 14.213 ton dengan kebutuhan 9.855 ton, sedangkan cabai rawit mencapai 7.594 ton dengan kebutuhan 3.712 ton. Sementara itu, bawang merah diproduksi setara umbi basah 5.021 ton atau 3.306 ton dalam kondisi kering, dengan kebutuhan 5.353 ton.

Pada sektor peternakan, produksi daging sapi mencapai 1.773 ton dengan kebutuhan 891 ton. Produksi daging ayam ras mencapai 20.383 ton dengan kebutuhan 16.037 ton, sedangkan produksi telur ayam ras mencapai 53.810 ton dengan kebutuhan 20.491 ton.

[adsense]"Guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian, Pemprov Sumut melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pun melakukan intervensi. Intervensi ini masuk ke dalam bagian Program Strategis Daerah (PSD)," kata Fariz.

Melalui PSD tersebut, Pemprov Sumut membangun kawasan pertanian terpadu untuk komoditas padi, jagung, cabai merah, bawang merah, sapi potong, serta rumah produksi kelapa dan kopi. Intervensi dipusatkan pada satu hamparan yang dikelola satu kelompok tani, dilengkapi paket bantuan penuh dan kemitraan BUMD sebagai offtaker.

[adsense]Program tersebut telah berjalan dan menunjukkan sejumlah capaian positif. Kawasan padi terdiri dari 10 kawasan dengan luas total 300 hektare. Panen telah berlangsung di 44,5 hektare dengan produksi mencapai 327,95 ton.

Sementara itu, kawasan jagung mencakup 13 kawasan dengan luas 260 hektare. Panen telah dilakukan di 43 hektare dengan produksi mencapai 345,6 ton.

[adsense]"Kawasan cabai merah terdiri dari 15 kawasan seluas 60 hektare. Enam kawasan seluas 24 hektare sudah panen dengan produksi 264 ton, kawasan bawang merah terdiri dari 16 kawasan seluas 48 hektare. Enam kawasan seluas 18 hektare sudah panen dengan produksi 299,4 ton," papar Fariz.

Guna kawasan sapi potong, empat kawasan yang berada di Simalungun, Serdangbedagai, Asahan, dan Batubara masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada minggu pertama Desember 2026.

[adsense]Kawasan tersebut akan menerima sekitar 150 ekor sapi, terdiri dari 120 ekor untuk penggemukan dan 30 ekor untuk pengembangbiakan. Sementara itu, rumah produksi kelapa di Nias Utara telah mencapai progres 80% dan ditargetkan selesai pada 6 November 2026.

Adapun tiga rumah produksi kopi, masing-masing satu di Humbang Hasundutan dan dua di Tapanuli Utara, ditargetkan selesai pada November 2026. Pengembangan berbagai kawasan tersebut diharapkan semakin memperkuat produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Sumut.

[adsense]

[adsense]Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan penegakan hukum akan dilakukan sesuai tingkat pelanggaran dan konsekuensi yang ditimbulkan.

"OJK tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat apabila pelanggaran yang dilakukan memang menuntut konsekuensi hukum yang berat," ujar Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

[adsense]Dari total denda tersebut, sebesar Rp 2,23 triliun berasal dari sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan kasus yang dijatuhkan kepada 166 pihak. Sementara itu, Rp 293,78 miliar merupakan denda atas keterlambatan yang dikenakan kepada 805 pihak.

Nilai kedua kelompok denda tersebut membentuk total sekitar Rp 2,52 triliun, berdasarkan data OJK hingga 16 Oktober 2026.

[adsense]

Kasus DSSA, BREN, dan CUAN Menyumbang Denda Rp 2,1 Triliun

OJK menjatuhkan denda utama dengan nilai keseluruhan Rp 2,1 triliun dalam ketiga perkara tersebut. Rinciannya sebagai berikut:

[adsense]

• DSSA: Rp 1,5 triliun.
• BREN: Rp 500 miliar.
• CUAN: Rp 100 miliar.

Hasan menyatakan, penindakan tidak hanya berupa denda. OJK juga menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah anggota bursa dan individu terkait, termasuk pembekuan izin profesi di sektor pasar modal.

[adsense]Menurut dia, nilai sanksi dalam perkara tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum pasar modal Indonesia.

"Besarnya sanksi tersebut menandai tonggak bersejarah dalam penegakan hukum pasar modal Indonesia, sekaligus menjadi pengenaan denda terbesar sepanjang sejarah OJK," kata Hasan.

[adsense]

OJK Jatuhkan Beragam Sanksi, dari Peringatan hingga Pencabutan Izin

Sanksi yang dikenakan mencakup 28 peringatan tertulis, delapan pembekuan, enam pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis.

[adsense]Untuk pelanggaran berupa keterlambatan, regulator mengenakan denda Rp 293,78 miliar kepada 805 pihak serta memberikan 464 peringatan tertulis.

Ragam sanksi tersebut menunjukkan bahwa instrumen penegakan hukum OJK tidak terbatas pada denda finansial. Bergantung pada jenis pelanggaran dan hasil pemeriksaan, regulator juga dapat mengambil tindakan yang memengaruhi izin, aktivitas, maupun profesi pelaku di pasar modal.

[adsense]

Masih Ada 122 Kasus dalam Pipeline Penanganan OJK

Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 kasus berada pada tahap perencanaan, 54 kasus dalam penelaahan awal, dan 40 kasus sedang menjalani pemeriksaan.

[adsense]Angka ini memperlihatkan bahwa regulator masih memiliki sejumlah perkara yang harus ditelaah sebelum menentukan langkah berikutnya.

Meski demikian, keberadaan kasus dalam pipeline tidak otomatis berarti seluruh pihak yang terkait telah terbukti melakukan pelanggaran.

[adsense]Hasil penanganan setiap perkara tetap bergantung pada proses pemeriksaan, kecukupan bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

OJK Buka Peluang Proses Pidana Jika Ditemukan Bukti

[adsense]Hasan menyebut kehadiran unsur kepolisian mencerminkan koordinasi antarlembaga dalam memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, termasuk apabila suatu perkara memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti melalui proses pidana.

OJK menyatakan dugaan tindak pidana akan diproses lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan dan pendalaman menunjukkan adanya bukti yang cukup.

[adsense]Koordinasi juga dapat dilakukan bersama Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum terkait.

Fokus pendalaman antara lain mencakup penelusuran aliran dana, identifikasi pihak yang diduga memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah, dan pemetaan hubungan antarpihak yang terlibat.

[adsense]Langkah tersebut menjadi penting dalam perkara pasar modal karena pemeriksaan tidak hanya menyangkut transaksi yang terlihat di bursa, tetapi juga kemungkinan aliran keuntungan dan keterkaitan kepemilikan di balik transaksi tersebut.

OJK Peringatkan Pelaku Manipulasi Pasar

[adsense]OJK juga meminta pihak yang masih menjalankan atau memfasilitasi praktik pelanggaran untuk menghentikan kegiatan tersebut dan kembali mematuhi aturan.

Menurut Hasan, keuntungan yang diperoleh melalui pelanggaran tidak sebanding dengan risiko hukum, finansial, dan reputasi yang dapat muncul.

[adsense]Dia menambahkan bahwa pengawasan dan penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan teknologi pemantauan transaksi, analisis keterkaitan rekening dan kepemilikan, peningkatan kapasitas investigasi, serta koordinasi dengan lembaga lain.

Bagi investor, konsistensi penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap pasar modal. Penindakan yang berbasis bukti dan dilaksanakan secara proporsional diharapkan dapat memperkuat perlindungan investor serta menjaga integritas perdagangan saham di Indonesia.

[adsense]OJK menegaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar respons terhadap satu kasus, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun pasar modal yang transparan, adil, dan dapat dipercaya.

[adsense]

[adsense]Pengungkapan besar ini disampaikan dalam konferensi pers Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Deklarasi Polisi Bersama Masyarakat Sumut Tolak Narkoba di Terminal Bandar Deli Belawan, Jumat (23/10/2026).

Menurut Rico Waas, barang haram dalam jumlah besar tersebut memiliki daya rusak yang sangat tinggi dan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa masyarakat, khususnya masyarakat di Sumatera Utara.

[adsense]"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh pengungkapan ini. Barang bukti sebanyak 1,16 ton tentu sangat berbahaya apabila masuk ke masyarakat," ujar Rico Waas.

Rico Waas berharap melalui atensi khusus dari Polri serta sinergi lintas instansi bersama Forkopimda dan Bea Cukai, dapat menekan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan secara signifikan.

[adsense]"Kami berharap dengan perhatian penuh dari Kapolri, peredaran narkoba di Kota Medan, khususnya Medan Belawan, bisa kita reduksi secara bertahap. Harapan kita, narkoba dapat diberantas di Indonesia, terutama di Kota Medan," harapnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa tim gabungan menyita 1,16 ton ketamin HCl dari kapal tanker MT Global 168 di perairan Tanjungbalai Asahan. Petugas juga mengamankan delapan awak kapal, terdiri dari tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara asing asal Taiwan, beserta kapal.

[adsense]"Pengungkapan kasus tersebut berawal dari pemantauan intelijen terhadap pergerakan kapal mencurigakan di Selat Malaka dan Laut Andaman sejak Agustus 2026. Kapal itu diduga menggunakan modus ship to ship, yakni pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain,"jelas Kapolri.

Berdasarkan asumsi, bilang Kapolri, harga narkotika jenis tersebut di pasar gelap Rp 3 juta per gram, Kapolri menyebut nilai ketamin yang disita diperkirakan mencapai Rp3,48 triliun. Jumlah tersebut juga diperkirakan berpotensi mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap 5,8 juta orang.

[adsense]Rilis pengungkapan kasus ini turut dirangkai dengan penandatanganan fakta integritas dan deklarasi bersama untuk menolak narkoba di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan tersebut juga diikuti jajaran Polres se-Sumatera Utara melalui sambungan konferensi video.

Sejumlah pejabat turut hadir, diantaranya Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, Sekretaris Utama BNN RI Irjen Pol Asep Saepudin, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, pejabat utama Polri, serta unsur Forkopimda Sumatera Utara dan tokoh masyarakat.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 05/KPPU-I/2025 tanggal 26 Maret 2026 terkait penetapan batas atas bunga pinjaman online (pinjol). Putusan tersebut mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh 97 entitas bisnis terhadap putusan KPPU.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pihak asosiasi mengapresiasi putusan dan penting karena kepatuhan industri bukan dinilai sebagai pelanggaran.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis (22/10/2026). Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diketuai Anton Rizal Setiawan, dengan anggota Achmad Rasyid Purba dan M. Arief Adikusumo. Putusan diambil secara bulat oleh majelis hakim.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan para pemohon, membatalkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025, serta menghukum termohon membayar biaya perkara sebesar Rp23.592.000.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, menyampaikan pembatalan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan hukum, antara lain mengenai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbedaan antara penetapan batas atas harga (price ceiling) dan penetapan harga (price fixing), definisi pasar bersangkutan, serta ada atau tidaknya perjanjian antarpelaku usaha.

Arahan OJK dan Kekosongan Hukum

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa penetapan batas atas bunga pinjaman pada masa awal perkembangan industri pinjaman online merupakan bagian dari state action doctrine. Saat industri tersebut mulai tumbuh, belum tersedia aturan yang jelas mengenai pengaturan dan pengawasannya. Dalam kondisi tersebut, OJK memberikan arahan, termasuk mengenai batas atas bunga, untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum).

Majelis juga mempertimbangkan adanya pengawasan aktif dari OJK terhadap kebijakan tersebut, termasuk melalui surat edaran yang meminta pelaku usaha mematuhi batas atas bunga. Pengaturan itu kemudian diambil alih oleh OJK melalui Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

Atas dasar itu, majelis berpandangan bahwa pelaku usaha tidak dapat dihukum karena melaksanakan arahan dari otoritas negara yang berwenang mengawasi kegiatan usahanya.

Batas Atas Bunga Berbeda dengan Penetapan Harga

Majelis hakim juga membedakan penetapan batas atas bunga (price ceiling) dengan praktik penetapan harga (price fixing). Menurut majelis, penetapan batas atas bukanlah praktik yang dengan sendirinya dilarang oleh hukum. Sebaliknya, kebijakan tersebut dapat berfungsi melindungi konsumen dari penetapan bunga pinjaman yang sewenang-wenang.

Majelis menilai bahwa keberadaan batas atas tidak serta-merta menghilangkan kebebasan pelaku usaha dalam menentukan besaran bunga kepada konsumen, selama tidak melampaui batas yang ditentukan. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi dalam persidangan di KPPU yang menunjukkan adanya variasi struktur bunga di antara penyelenggara pinjaman online.

Keterangan saksi juga mengungkapkan adanya praktik tawar-menawar bunga dan kemungkinan perubahan besaran bunga berdasarkan rekam jejak peminjam. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan majelis dalam menilai bahwa batas atas bunga tidak otomatis membuktikan adanya penetapan harga bersama antarpelaku usaha.

Pasar Konvensional dan Syariah Dinilai Berbeda

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan penentuan pasar bersangkutan. Majelis hakim tidak sependapat dengan pandangan KPPU yang memperlakukan pelaku usaha pinjaman online konvensional dan syariah dalam satu pasar yang sama.

Menurut majelis, prinsip syariah tidak mengenal bunga sebagaimana diterapkan dalam sistem konvensional. Selain itu, kegiatan usaha berbasis syariah berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, majelis menilai produk atau jasa pinjaman konvensional dan syariah tidak dapat begitu saja dianggap sejenis atau saling menggantikan.

Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar bagi majelis untuk menyimpulkan bahwa unsur pasar bersangkutan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan KPPU tidak terpenuhi.

Tidak Terbukti Ada Kesepakatan Antarpelaku Usaha

Majelis hakim selanjutnya menilai tidak terdapat kesepakatan bersama antarpelaku usaha untuk menetapkan batas atas bunga pinjaman. Pedoman perilaku yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menurut pertimbangan majelis, tidak dapat serta-merta dipandang sebagai kesepakatan bersama seluruh pemohon.

Majelis mempertimbangkan bahwa tidak semua pemohon ikut menyusun pedoman tersebut. Kepatuhan terhadap pedoman juga disertai ancaman sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhinya. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa tidak terbukti adanya kesepakatan tindakan bersama (concerted action) untuk menetapkan batas atas bunga.

Pertimbangan tersebut diperkuat oleh fakta mengenai variasi bunga yang diterapkan oleh masing-masing penyelenggara, termasuk adanya tawar-menawar dan penyesuaian bunga berdasarkan rekam jejak peminjam.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis menyatakan permohonan keberatan para pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Majelis Tekankan Pentingnya Koordinasi Antar-Lembaga

Selain mempertimbangkan aspek persaingan usaha, majelis hakim juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Koordinasi yang baik dinilai diperlukan untuk mencegah pertentangan kebijakan antarlembaga yang berwenang.

Majelis berharap ke depan terdapat sinergi yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan, sehingga tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.

Dalam putusan tersebut, majelis juga menegaskan persoalan formalitas laporan dan proses persidangan di KPPU tunduk pada hukum acara yang berlaku di lembaga tersebut. Oleh karena itu, majelis menyatakan tidak berwenang memberikan penilaian hukum atas aspek tersebut.

Putusan ini menegaskan pentingnya membedakan kebijakan penetapan batas atas bunga yang diarahkan oleh otoritas negara dengan praktik penetapan harga antarpelaku usaha. Di sisi lain, putusan tersebut juga menyoroti perlunya keselarasan kebijakan dan koordinasi antarlembaga guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan industri pinjaman online di Indonesia.

AFPI Mengapersiasi

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pihak asosiasi mengapresiasi putusan dan penting karena kepatuhan industri bukan dinilai sebagai pelanggaran.

AFPI menghargai proses pemeriksaan yang dilakukan dengan objektif, profesional, dan berdasarkan fakta serta bukti yang disampaikan persidangan.

Selain itu, AFPI juga menjelaskan ketentuan mengenai batas maksimum manfaat ekonomi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuananya adalah melindungi konsumen dan mencegah praktik predatory lending serta pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.

"Kami melihat majelis hakim telah memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan fakta dan bukti, serta konteks industri pada saat perkara ini terjadi. Untuk itu, AFPI sangat mengapresiasi kinerja majelis hakim yang telah memeriksa perkara ini secara objektif dan menyeluruh," kata Ketua Umum AFPI, Kuseryansyah, dikutip Jumat (23/10/2026).

"Sejak awal, kami sudah sampaikan bahwa yang kami lakukan hanya mengikuti arahan regulator. Bagi kami, putusan ini sangat penting karena kepatuhan industri terhadap regulator tidak dinilai sebagai pelanggaran, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha," dia menambahkan.

Kuseryansyah juga memastikan AFPI berkomitmen mendukung penyelenggaraan industri Pindar yang bertanggung jawab, transparan dan sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Termasuk AFPI juga menghormati proses dan putusan hukuman yang berlaku. Selain itu, asosiasi juga akan mengambil pembelajaran untuk memperkuat tata kelola industri.

"Sebagai asosiasi industri, AFPI berkomitmen untuk terus mendorong praktik usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Kami menghormati setiap proses dan putusan hukum yang berlaku, serta mengambil pembelajaran dari perkembangan perkara ini untuk terus memperkuat tata kelola industri Pindar," jelasnya.

Sebelumnya 97 perusahaan fintech p2p lending mengajukan upaya hukum pada putusan KPPU. Lembaga tersebut menduga seluruh perusahaan masuk dalam kartel bunga pinjol.

Kemudian, majelis hakim PN Jakpus mengungkapkan tidak ada unsur kartel bunga oleh pelaku usaha seperti yang dituduhkan oleh KPPU tersebut

Awalnya, KPPU Jatuhkan Sanksi Denda 97 Perusahaan Pinjol

Sebelumnya Majelis Komisi menilai para perusahaan tersebut terbukti melakukan kesepakatan dalam menetapkan batas atas suku bunga melalui pedoman AFPI yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi menjatuhkan sanksi denda terhadap 97 perusahaan fintech lending atau pinjaman online (Pinjol) dengan total mencapai Rp755 miliar. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (26/3) kemarin.

Ketua Majelis Komisi, Ridho Jusmadi dalam amar putusannya menyatakan seluruh perusahaan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"Menyatakan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," ujar Ridho saat membacakan amar putusan.

Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 menyebutkan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama". Sementara ayat (2) menyebutkan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku".

Majelis Komisi menilai para perusahaan tersebut terbukti melakukan kesepakatan dalam menetapkan batas atas suku bunga melalui pedoman Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat karena mengarah pada penetapan harga secara bersama-sama.

Dari total denda yang dijatuhkan, PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) tercatat sebagai perusahaan dengan nilai denda tertinggi sebesar Rp102,3 miliar. Posisi berikutnya ditempati PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu) dengan denda Rp100,9 miliar, serta PT Kredit Pintar Indonesia sebesar Rp93,6 miliar.

Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sekitar 7 juta orang terdeteksi mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 755 ribu orang atau 11 persen yang mendapatkan pengobatan, jauh di bawah target pemerintah sebesar 80 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan temuan tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap sekitar 73 juta peserta CKG pada tahun lalu.

"Jadi tahun lalu diskrining 73 juta, yang ketemu hipertensi itu 7 juta. Hipertensi ini kemudian dikasih obat, yang dia harus minum setiap hari. Yang diobati adalah 755.000. Masih kecil," ucap Menkes dalam konferensi pers dua tahun pemerintahan di bidang kesehatan di Auditorium Leimena, Gedung Adhyatma, Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

Menurut BGS, jumlah pasien yang menjalani pengobatan seharusnya mencapai sekitar 5,6 juta orang apabila mengacu pada target penanganan pemerintah.

"Ini harusnya angkanya tuh 5,6 juta. Sekarang kita baru 755.000. Itu PR-nya kita," kata Menkes.

BGS menjelaskan, pasien yang terdeteksi mengalami tekanan darah tinggi sebenarnya dapat memperoleh obat secara gratis melalui puskesmas.

Pengobatan hipertensi juga perlu dilakukan secara rutin, disertai pemeriksaan tekanan darah setiap bulan untuk memantau perkembangan kondisi pasien.

"Padahal pengobatan ini sifatnya gratis, bisa dilakukan di Puskesmas. Nanti diharapkan sesudah berapa bulan kita kontrol, karena begitu dia diobati, tiap bulan harus diukur tuh tekanan darahnya," ujarnya.

Kemenkes kini tengah mengumpulkan data untuk mengetahui berapa banyak pasien yang tekanan darahnya berhasil dikendalikan setelah mendapatkan pengobatan.

BGS menekankan keberhasilan program CKG tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang menjalani pemeriksaan maupun menerima obat, tetapi juga dari perbaikan kondisi kesehatan mereka.

"Targetnya kita bukan hanya skriningnya, bukan hanya dikasih obatnya, tapi memastikan bahwa semua masyarakat kita tuh sehat," tegasnya.

CKG Targetkan 13 Juta Peserta

Dalam kesempatan yang sama, BGS memaparkan perkembangan pelaksanaan program CKG sepanjang 2026.

Hingga Oktober, sebanyak 109 juta orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan, sementara jumlah masyarakat yang mendaftar mencapai 116 juta orang.

Pemerintah menargetkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat menjangkau 130 juta peserta hingga akhir tahun

Selain hipertensi, hasil pemeriksaan juga menemukan 1,1 juta orang dengan diabetes, 13 juta orang mengalami obesitas, serta 256 ribu orang mengalami dislipidemia atau gangguan kadar lemak dalam darah.

Menurut Menkes, program CKG diarahkan untuk mendeteksi lebih awal berbagai faktor risiko penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada usia relatif muda.

Kemenkes memprioritaskan empat faktor risiko utama, yakni tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas.

Keempat kondisi tersebut berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit serius, termasuk stroke, penyakit jantung, dan gangguan ginjal.

BGS menilai penanganan sejak dini terhadap faktor-faktor risiko tersebut penting untuk mencegah komplikasi sekaligus menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular.

"Karena kalau kita bisa mengendalikan keempat faktor risiko tadi, terbukti secara riset bisa menurunkan kematian yang tinggi, terutama kematian di bidang cardiovascular disease," pungkasnya.

Risiko Hipertensi Mengintai

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat Indonesia akan bahaya kelebihan berat badan atau obesitas. Kondisi tersebut dinilai menjadi pintu masuk berbagai penyakit serius, mulai dari diabetes hingga hipertensi.

Peringatan itu disampaikan Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Gemuk itu masalah. Gemuk itu masalah," kata BGS dilansir dari Kompas. Ia menambahkan, "Dan gemuk itu nanti akan menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi), kolesterol tinggi, dan diabetes nih."

Menurutnya, tingginya risiko penyakit tersebut tak lepas dari kebiasaan masyarakat yang gemar mengonsumsi makanan dan minuman manis. Selain itu, banyak orang kerap mengabaikan kondisi tubuhnya dan jarang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

"Gula ini mother of all diseases, didiemin kita rasa sehat. Orang Indonesia suka gitu kan? Nggak diapa-apain kena ginjal, kena mata, kena stroke, jantung, segala macam penyakit keluar," lanjut BGS.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka diabetes di Indonesia tercatat sekitar 13 persen. Meski terlihat lebih rendah dibandingkan prevalensi tekanan darah tinggi, angka tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi yang ideal.

"Karena survei kesehatan Indonesia tuh 13 persen, ini rendah sekali. Dia mungkin harusnya 50 sampai 60 persen dari tekanan darah tinggi ya. Tapi kita ketangkapnya waktu skriningnya kenapa rendah sekali," tutur Menkes.

Selain obesitas dan hipertensi, data yang dihimpun Kementerian Kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menunjukkan berbagai masalah kesehatan lain. Di antaranya kanker payudara, gangguan kesehatan gigi, hingga persoalan kesehatan mental yang dialami sekitar 10 persen warga Indonesia.

BGS menegaskan penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan penyakit jantung, masih menjadi penyebab kematian utama di Tanah Air. Namun risiko tersebut dapat ditekan jika faktor pemicunya dikendalikan sejak dini.

"Kardiovaskular sebagai penyebab kematian utama, yaitu stroke sama jantung, kalau kita bisa kontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, itu penelitian menyebutkan bisa menurunkan prevalensi antara 30 sampai 50 persen," kata Budi.

Ia menambahkan, pengendalian faktor risiko tersebut tidak hanya menurunkan angka kematian, tetapi juga mencegah masyarakat harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam rapat tersebut, Budi juga memaparkan program pengendalian hipertensi yang tengah dijalankan Kementerian Kesehatan di puskesmas. Dari sekitar 6 juta penderita hipertensi yang tercatat, jumlah pasien dengan tekanan darah terkendali masih tergolong rendah.

[adsense]Dedi menyampaikan penjelasan tersebut melalui akun media sosialnya. Ia menegaskan, penanganan kebakaran di kawasan konservasi tersebut menjadi prioritas sehingga dirinya memilih turun langsung ke lapangan.

Menurut Dedi, keputusan itu sejalan dengan arahan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga menyebut telah melaporkan langkah tersebut kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

[adsense]"Saya sampaikan bahwa penanganan kebakaran Ciremai itu merupakan fokus prioritas yang disarankan oleh Pak Mensesneg. Saya juga sudah lapor ke Pak Seskab," ujar Dedi.

Prabowo Sempat Menanyakan Keberadaan Dedi Mulyadi

[adsense]Di tengah acara tersebut, Prabowo menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat yang tidak terlihat di antara peserta.

"Ke mana KDM? Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk," kata Prabowo saat menyapa peserta rapat.

[adsense]Dedi kemudian menjelaskan bahwa ketidakhadirannya berkaitan dengan penanganan karhutla Gunung Ciremai.

Dia memilih memprioritaskan upaya pengendalian api yang berpotensi mengancam kawasan hutan dan lingkungan di sekitarnya.

[adsense]

Api Gunung Ciremai Berhasil Diisolasi, Helikopter Disiapkan

Meski demikian, upaya pemadaman tetap dilanjutkan, terutama di lokasi dengan medan terjal yang menyulitkan petugas menjangkau titik api secara langsung.

[adsense]Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) untuk mendukung pengerahan helikopter pemadam.

Dedi mengatakan helikopter dijadwalkan bergerak dari Bogor menuju sejumlah titik penempatan sebelum digunakan untuk melakukan pemadaman melalui metode water bombing, yakni menjatuhkan air dari udara ke area yang terbakar.

[adsense]"Hari ini heli akan segera turun dari Bogor, satu ke Kertajati, dua ke Pangkalan Sukani Majalengka. Dari situ Heli akan menggunakan water bombing melakukan penanganan kebakaran agar apinya padam dan tidak lagi menjalar ke berbagai tempat," kata Dedi.

Pengerahan armada udara tersebut diharapkan membantu mempercepat pemadaman, khususnya pada bagian kawasan hutan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

[adsense]

Seribu Personel Gabungan Dikerahkan Tangani Karhutla

Personel tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, dan relawan masyarakat. Mereka ditugaskan mengoptimalkan sekatan api serta memanfaatkan kanal alami di lereng gunung untuk membantu mencegah kebakaran menjalar lebih jauh.

[adsense]Dedi menilai keberadaan sekatan dan optimalisasi kanal alami penting untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran, termasuk sebagai langkah antisipasi apabila kejadian serupa kembali terjadi.

"Hari ini ada 1.000 warga TNI, Polri, relawan yang kami kerahkan untuk memfungsikan kanal sebagai upaya melakukan penanganan kebakaran secara komprehensif," ujarnya.

[adsense]Dia berharap upaya tersebut tidak hanya membantu pemadaman saat ini, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan pada masa mendatang.

Dedi Mulyadi Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Gunung Ciremai

[adsense]Dia mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi menjaga kelestarian kawasan Gunung Ciremai, termasuk dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

"Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, mari kita bersama-sama menjaga dan merawat alam kita. Karena kita adalah bagian dari alam, alam tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan alam," tutur Dedi.

[adsense]Penanganan karhutla Gunung Ciremai kini berfokus pada pengendalian api agar tidak meluas dan pemadaman di titik-titik yang masih membutuhkan penanganan.

Dukungan personel darat serta rencana penggunaan helikopter water bombing menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat proses tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprakirakan BMKG terjadi pada 23–25 Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hujan lebat, banjir, angin kencang, dan petir.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Medan, Yunita Sari, meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan kesiapan pemerintah, tetapi juga melakukan langkah antisipasi secara mandiri demi melindungi diri dan keluarga. Terlebih, berdasarkan informasi BMKG, puncak musim hujan diprakirakan berlangsung pada November hingga Desember.

"Yang pertama, tetap jaga kesehatan. Kemudian, dalam penyelamatan, selamatkan diri sendiri terlebih dahulu, baru kita menyelamatkan keluarga dan lingkungan," ujar Yunita Sari saat dikonfirmasi, Jumat (23/10/26).

Yunita mengimbau setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, dan kebutuhan dasar. Bagi keluarga yang memiliki bayi, perlengkapan seperti susu, popok, dan pakaian ganti juga perlu disiapkan agar mudah dibawa saat keadaan darurat.

"Khusus menghadapi banjir, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan diminta segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi sebelum air semakin meningkat. Warga juga perlu mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul aman di lingkungan masing-masing", katanya.

Sementara itu, saat terjadi angin kencang, dijelaskan Yunita masyarakat diingatkan untuk tidak berteduh di bawah pohon, baliho, atau lokasi lain yang berisiko tertimpa benda jatuh. Aktivitas di luar rumah sebaiknya dibatasi jika tidak mendesak, terutama ketika hujan lebat disertai petir.

Yunita turut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta membersihkan saluran air agar tidak tersumbat.

"Kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita," ungkapnya.

Selain mengimbau masyarakat, dijelaskan Yunita Sari, sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, BPBD Kota Medan memperkuat kesiapsiagaan melalui penambahan sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk perahu evakuasi serta peningkatan kemampuan armada kendaraan agar lebih siap menghadapi genangan banjir yang tinggi.

"Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman banjir sebelumnya, ketika kendaraan operasional mengalami kendala akibat tingginya genangan sehingga menghambat mobilitas petugas", jelas Yunita.

Dari sisi personel, lanjut Yunita sebanyak 53 anggota Tim Reaksi Cepat (TRC)disiagakan di Markas Komando (Mako) BPBD Kota Medan. Personel ditempatkan secara terpusat agar dapat segera bergerak menuju lokasi kejadian di wilayah Kota Medan ketika situasi darurat terjadi.

"Petugas akan dikerahkan bersama perahu dan logistik pendukung untuk membantu penanganan bencana serta mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan", ucapnya.

Yunita menegaskan, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana. Karena itu, masyarakat diminta terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG maupun BPBD Kota Medan.

Masyarakat yang ingin melaporkan kejadian bencana atau membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi Pusdalops PB BPBD Kota Medan melalui WhatsApp Call Center 0813-7080-0880.

Melalui kesiapan personel dan peralatan, disertai kesadaran masyarakat dalam melakukan mitigasi mandiri, BPBD Kota Medan berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan keselamatan warga tetap terjaga di tengah ancaman cuaca ekstrem.

[adsense]Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari tiga lokasi yang digeledah, termasuk dua rumah milik pihak terkait. Barang-barang tersebut diduga berhubungan dengan perkara suap untuk menghapus temuan audit BPK di Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan uang tunai ketika melakukan penggeledahan di kantor BPK Jawa Tengah.

[adsense]"Saat melakukan penggeledahan di Kantor BPK Jateng, penyidik menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.

Menurut Budi, dokumen dan barang bukti elektronik yang disita dari sejumlah lokasi juga akan ditelusuri untuk mendalami dugaan suap yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Klaten.

[adsense]

Dokumen Diduga Berkaitan dengan Penghapusan Temuan Audit

Penyidik berupaya mengumpulkan bukti untuk mengungkap dugaan transaksi yang bertujuan memengaruhi hasil pemeriksaan atau menghapus temuan audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

[adsense]Budi mengatakan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang ditemukan diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, KPK belum memerinci jumlah dokumen, isi berkas, identitas pemilik rumah yang digeledah, maupun nilai pasti uang tunai yang disita.

Bukti-bukti yang telah diamankan akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menguji dugaan hubungan antara pihak-pihak terkait, transaksi yang terjadi, dan upaya memengaruhi hasil audit.

[adsense]Penyitaan uang maupun dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pihak tertentu. Keterkaitan setiap barang bukti dengan dugaan tindak pidana masih harus dianalisis dan dibuktikan melalui proses hukum.

Bupati Klaten Nonaktif Ditangkap dalam OTT KPK

[adsense]Sehari setelah penangkapan, KPK mengumumkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Ketiga tersangka tersebut adalah Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta yang disebut terkait dengan PT Madani Winasis Creative.

[adsense]Penggeledahan lanjutan di kantor BPK Jawa Tengah menjadi salah satu langkah penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara.

Penyidik masih menelusuri bagaimana dugaan transaksi berlangsung serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.

[adsense]

KPK Telusuri Lima Klaster Dugaan Korupsi di Klaten

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan suap untuk mengondisikan hasil audit BPK. Klaster lainnya mencakup dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran yang berkaitan dengan upah pungut.

[adsense]Rangkaian klaster tersebut menunjukkan luasnya lingkup penyidikan yang sedang dikembangkan KPK. Meski demikian, setiap dugaan memiliki konteks dan pembuktian tersendiri sehingga tidak dapat langsung disimpulkan sebagai satu rangkaian perbuatan yang telah terbukti.

Penyidik perlu menguraikan aliran uang, hubungan antara para pihak, serta mekanisme yang diduga digunakan untuk memengaruhi proses pemerintahan dan pemeriksaan keuangan.

[adsense]

Penyidikan Berlanjut, KPK Dalami Barang Bukti

KPK belum mengumumkan kesimpulan mengenai asal-usul uang tersebut ataupun peran spesifik barang bukti yang diamankan.

[adsense]Pengembangan kasus ini juga menjadi sorotan karena menyangkut dugaan upaya memengaruhi hasil audit lembaga pemeriksa keuangan.

Audit memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik, sehingga dugaan intervensi terhadap hasil pemeriksaan perlu diungkap melalui proses hukum yang transparan.

[adsense]KPK masih harus membuktikan dugaan suap tersebut berdasarkan alat bukti yang sah. Sementara itu, pihak-pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap identitas perusahaan pemilik kapal penyelundup 1 ton ketamin di yang tertangkap di perairan Selat Malaka, Asahan, Sumatera Utara. Kapal MT Global 168 berbendera Mongolia itu ternyata terdaftar atas nama perusahaan Malaysia, Makmur Marine Petroleum.

Suyudi membeberkan identitas kapal dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan ketamin tersebut di Pelabuhan Belawan. Polisi kini mendalami pihak-pihak yang berada di balik kepemilikan dan pengoperasian kapal.

"Dari spesifikasi fisik, kapal ini memiliki panjang 56,99 hingga 57 meter, dengan lebar 9,02 meter," kata Suyudi dalam konferensi pers, Jumat (23/10/2026).

"Terkait dengan manajemen kapal tim gabungan telah mengidentifikasi bahwa kapal ini terdaftar atas nama perusahaan pemilik atau register owner yaitu Makmur Marine Petroleum," tambahnya.

Kapal tersebut memiliki ukuran gross tonnage (GT) sekitar 370 dan kapasitas deadweight tonnage (DWT) di kisaran 726 hingga 776 ton.

Hasil penelusuran manajemen kapal, tim gabungan mengidentifikasi perusahaan yang tercatat sebagai pemilik kapal atau register owner bernama Makmur Marine Petroleum.

Penelusuran juga mengungkap perusahaan itu beralamat di Switch 11 dan S12 Lantai 5 Menara TJB, Jalan Syekh Murti Bandar, Johor Baru 8000, Johor, Malaysia.

Suyudi mengatakan informasi mengenai perusahaan pemilik kapal tersebut menjadi salah satu petunjuk penting bagi penyidik untuk mengungkap jaringan internasional yang berada di balik penyelundupan ketamin tersebut.

"Fakta ini tentunya akan menjadi bekal penting bagi tim penyidik untuk mendalami keterlibatan korporasi, tiap-tiap pengendali di balik jaringan internasional ini," ujarnya.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya membongkar jaringan penyelundupan narkotika lintas negara. Polri juga bekerja sama dengan BNN hingga Ditjen Bea dan Cukai dalam pengungkapan ini..

"Berhasil mengamankan sebuah kapal yang terpantau melakukan anomali pergerakan di selat Malaka melalui laut Andaman dan berhasil diamankan tepatnya di Perairan Tanjung Balaiasahan Sumatera Utara," kata Suyudi.

Dalam pengungkapan ini, sudah ditetapkan tersangka sebanyak 8 orang. Kapal tersebut berjenis kapal tanker berbendera Mongolia.

"Jadi benderanya Mongolia tapi benderanya dari Malaysia," katanya.

Suyudi mengatakan pengungkapan kasus ini telah menyelamatkan 5,8 juta jiwa dan mencegah kerugian negara senilai ratusan triliun rupiah.

"Terkait potensi penyelamatan jiwa dengan asumsi 1 gram ketamin dapat disalahgunakan oleh 5 orang, maka penyitaan ini telah berhasil menyelamatkan 5,8 juta jiwa penerus bangsa dari bahaya ketergantungan," kata dia.

Suyudi menyebut total barang bukti yang disita dalam joint operation Polri, BNN, dan Bea Cukai itu senilai Rp 3,48 triliun. Namun, jika dihitung jumlah kerugian negara, aparat telah berhasil mencegah senilai Rp 116 triliun.

"Jika kita menghitung pencegahan kerugian negara dan masyarakat dari segi total biaya kalau kita atau negara melakukan rehabilitasi, angka tersebut sangat fantastis, dengan asumsi biaya rehabilitasi Rp 20 juta per orang selama 6 bulan," ucap Suyudi.

"Maka kita telah mencegah kerugian biaya rehabilitasi sebesar Rp 116 triliun," tambahnya.

Dia mengatakan angka-angka itu menjadi bukti nyata betapa merusaknya sindikat narkoba internasional terhadap ketahanan nasional.

Topikseru.com, Pematang Siantar – PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat), terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pengguna jalan melalui pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)-2 di KM 118 Ruas Tol Serbelawan– Pematang Siantar.

[adsense]Berada di salah satu koridor utama perjalanan menuju kawasan wisata Parapat dan Danau Toba, fasilitas ini diproyeksikan menjadi bagian penting dalam mendukung kenyamanan mobilitas masyarakat maupun wisatawan.

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat), terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna jalan melalui pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)-2 di KM 118 Ruas Tol Serbelawan–Pematang Siantar.

[adsense]Berada pada koridor strategis menuju kawasan wisata Parapat dan Danau Toba, pengembangan fasilitas ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan perjalanan masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melakukan perjalanan wisata ke kawasan tersebut.

Direncanakan di atas lahan seluas 14 hektare, TIP-2 dikembangkan dengan konsep rest area Tipe A yang dirancang untuk menghadirkan fasilitas istirahat dan pelayanan yang lebih lengkap. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas pendukung perjalanan, sekaligus membuka peluang aktivitas ekonomi dan pengembangan UMKM lokal di sekitar ruas tol.

[adsense]Sebagai bentuk perhatian dan komitmen terhadap pengembangan fasilitas tersebut, Direktur Human Capital & Legal PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya), Muhammad Fauzan, melaksanakan kegiatan Management Walkthrough (MWT) pada Selasa (13/10). Peninjauan tersebut turut didampingi oleh Vice President Operasi I Divisi Infrastruktur I Hutama Karya Dwi Fatkhurohman, Direktur Teknik Hamawas Jimmy Leonard, serta Project Manager Divisi Infrastruktur I Hutama Karya Wirya Sakti Andaru Baskoro.

Kegiatan MWT ini menjadi bagian dari pengawasan dan evaluasi manajemen terhadap perkembangan proyek, sekaligus memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam memastikan setiap tahapan pengembangan TIP-2 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kualitas, keselamatan, tata kelola, serta ketentuan yang berlaku.

[adsense]Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan, menyampaikan pengembangan TIP-2 merupakan bagian dari komitmen Hutama Karya bersama Hamawas dalam menghadirkan infrastruktur jalan tol yang tidak hanya mendukung konektivitas, tetapi juga memberikan kenyamanan dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Melalui MWT ini, kami ingin memastikan setiap tahapan pengembangan TIP-2 berjalan dengan pengendalian yang baik, mengedepankan standar mutu, keselamatan, dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Mengingat ruas ini menjadi salah satu akses perjalanan menuju kawasan wisata Danau Toba, kami ingin fasilitas yang dikembangkan nantinya mampu mendukung kenyamanan pengguna jalan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar," ujar Fauzan.

[adsense]Fauzan menambahkan, keterlibatan langsung manajemen merupakan bentuk komitmen Hutama Karya dalam memastikan pengembangan infrastruktur dilaksanakan secara terukur dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.

"Bagi Hutama Karya, keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang dihasilkan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak perlu terus diperkuat agar TIP-2 nantinya dapat menjadi fasilitas pendukung perjalanan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat," tambah Fauzan.

[adsense]Sementara itu, Direktur Teknik Hamawas, Jimmy Leonard, menyampaikan Hamawas terus melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap tahapan pengembangan TIP-2, baik dari aspek teknis maupun kesiapan pendukung lainnya, agar fasilitas yang direncanakan dapat memenuhi standar pelayanan ketika nantinya siap dioperasikan.

"TIP-2 KM 118 kami siapkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman di Jalan Tol Kutepat. Melalui konsep rest area Tipe A, kami ingin menghadirkan fasilitas istirahat yang lebih memadai sekaligus membuka ruang bagi UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada pengguna jalan," ujar Jimmy.

[adsense]Secara konektivitas, Jalan Tol Kutepat saat ini telah melayani perjalanan hingga kawasan Simpang Panei, Pematang Siantar, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan jalan nasional menuju Parapat dan kawasan Danau Toba. Dalam konteks tersebut, pengembangan TIP-2 KM 118 memiliki peran strategis sebagai fasilitas pendukung bagi pengguna jalan yang melintasi koridor ini, baik untuk perjalanan wisata, aktivitas masyarakat, maupun mobilitas antar daerah.

Lebih dari sekadar tempat beristirahat, TIP-2 KM 118 juga diproyeksikan menjadi ruang aktivitas ekonomi yang mempertemukan kebutuhan pengguna jalan dengan potensi produk dan usaha masyarakat Sumatera Utara. Peluang keterlibatan UMKM lokal diharapkan dapat memperkenalkan produk khas daerah kepada pengguna jalan sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari keberadaan infrastruktur jalan tol.

[adsense]Melalui pengembangan TIP-2 KM 118, Hutama Karya bersama Hamawas terus berkomitmen menghadirkan Jalan Tol Kutepat sebagai koridor konektivitas yang tidak hanya mendukung akses menuju kawasan wisata Danau Toba, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

[adsense]

[adsense]Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikembangkan dari perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Budi menyebut Ashraff pernah menjabat sebagai komisaris PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) pada 2023 - 2024.

[adsense]"Hari ini, Jumat (23/10), penyidik melakukan penggeledahan di rumah ASH (Ashraff) selaku Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya tahun 2023 - 2024 yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik di antaranya melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda empat, yakni BMW listrik," kata Budi.

Penyitaan kendaraan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara.

[adsense]Namun, KPK belum menyampaikan secara terperinci nilai kendaraan, identitas model BMW listrik yang disita, maupun hubungan spesifik mobil tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Ashraff Abu Tak Hadiri Pemeriksaan KPK

[adsense]Budi Prasetyo mengatakan Ashraff telah mengonfirmasi ketidakhadirannya dengan alasan memiliki agenda lain yang sudah terjadwal.

"Benar, yang bersangkutan konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan sebelumnya karena ada agenda lain yang sudah terjadwal," ujar Budi.

[adsense]KPK belum menyampaikan jadwal pemeriksaan pengganti dalam keterangan tersebut. Penggeledahan rumah Ashraff dilakukan sehari setelah ketidakhadirannya dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan.

Status Ashraff dalam perkembangan perkara ini perlu dibedakan dari status hukum Fadia Arafiq. Berdasarkan informasi KPK yang disampaikan dalam bahan perkara ini, pengembangan penyidikan TPPU masih berlangsung dan belum disertai penetapan tersangka baru.

[adsense]

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang dari Pengadaan Pemkab Pekalongan

Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa tenaga alih daya atau outsourcing serta pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2023 - 2026.

[adsense]Penyidik menduga terdapat konflik kepentingan dalam proses pengadaan tersebut. KPK menyebut perusahaan milik keluarga Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya, diduga memperoleh sejumlah pekerjaan dari lingkungan pemerintah kabupaten yang dipimpinnya.

Dugaan konflik kepentingan itu menjadi salah satu titik penting dalam penelusuran penyidik, terutama untuk mengurai hubungan antara perusahaan, pejabat pemerintah daerah, dan aliran dana yang berasal dari kontrak pengadaan.

[adsense]KPK kemudian mengumumkan pengembangan perkara ke dugaan TPPU pada 21 Oktober 2026. Dalam pengembangan ini, penyidik menelusuri kemungkinan adanya aset atau transaksi yang berkaitan dengan hasil dugaan korupsi sebelumnya.

Keluarga Fadia Disebut Menerima Rp 19 Miliar

[adsense]Berdasarkan rincian yang disampaikan dalam perkara, sekitar Rp 13,7 miliar disebut dinikmati Fadia dan keluarganya.

Sebanyak Rp 2,3 miliar disebut dibagikan kepada Rul Bayatun, yang disebut sebagai Direktur PT Raja Nusantara Berjaya sekaligus asisten rumah tangga. Sementara itu, Rp 3 miliar lainnya berasal dari penarikan tunai dan disebut belum dibagikan.

[adsense]Rincian tersebut merupakan dugaan yang diungkap dalam penanganan perkara, bukan putusan akhir pengadilan. Pembuktian mengenai sumber dana, pihak yang menerima, serta kaitannya dengan aset tertentu masih menjadi bagian dari proses hukum.

Dalam konteks penyidikan TPPU, penelusuran aset dapat membantu penyidik menguji apakah kekayaan atau transaksi tertentu memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana asal.

[adsense]Meski demikian, penyitaan sebuah kendaraan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kendaraan tersebut dibeli menggunakan hasil kejahatan.

Penyidikan TPPU Belum Menetapkan Tersangka Baru

[adsense]Penggeledahan rumah Ashraff dan penyitaan BMW listrik pada 23 Oktober menjadi bagian dari langkah lanjutan penyidik dalam menelusuri dugaan aliran dana serta aset yang mungkin berkaitan dengan perkara.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis transaksi keuangan, dan pemeriksaan barang bukti yang telah disita.

[adsense]KPK juga perlu menjelaskan keterkaitan aset tersebut dengan perkara apabila telah memperoleh bukti yang memadai.

Hingga ada keterangan lebih lanjut dari penyidik atau putusan pengadilan, dugaan pencucian uang dan kaitan aset yang disita dengan perkara harus tetap diperlakukan sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan sebagai kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama instansi terkait mengungkap dugaan penyelundupan narkotika jenis ketamin seberat sekitar 1,16 ton di perairan Selat Malaka.

[adsense]Pengungkapan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memutus jaringan dan mempersempit ruang gerak peredaran narkotika, khususnya yang masuk melalui jalur perairan Sumut.

Apresiasi tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam konferensi pers di Terminal Penumpang Bandar Deli, Jalan Pelabuhan Lama I, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, unsur aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat.

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan langsung kepada Kapolri mengenai tantangan serius yang dihadapi Sumut terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ia berharap pengungkapan kasus dalam jumlah besar tersebut menjadi momentum memperkuat pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

"Izin, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia terkait peredaran narkoba. Kami berharap pengungkapan kasus ini menjadi langkah berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkotika, khususnya melalui jalur perairan yang berbatasan dengan negara lain," ujar Bobby.

[adsense]Bobby juga menyoroti kawasan Belawan yang masih menghadapi persoalan peredaran narkoba dan membutuhkan perhatian bersama. Menurutnya, kehadiran Kapolri di Belawan diharapkan semakin memperkuat sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika.

"Kehadiran Kapolri di Belawan ini sangat tepat dan memberikan semangat kepada kami untuk terus berupaya mewujudkan Sumatera Utara yang bebas narkoba," ungkapnya.

[adsense]Bobby menegaskan, pemberantasan narkoba bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut penting untuk melindungi generasi muda, menjaga keamanan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Menurutnya, sinergi menjadi kunci dalam mencegah masuknya barang terlarang ke Indonesia.

[adsense]Pengungkapan ketamin seberat sekitar 1,16 ton tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur TNI. Operasi dilakukan melalui analisis intelijen dan pemantauan terhadap pergerakan kapal yang dicurigai melakukan aktivitas tidak lazim di kawasan perairan Selat Malaka.

"Tidak ada satu institusi yang bisa bekerja sendiri. Kita harus terus bersatu padu untuk mengungkap kejahatan para pelaku yang ingin memasukkan barang-barang terlarang ke Indonesia," tegas Kapolri.

[adsense]Kapolri juga merespons tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut. Ia mengingatkan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan diikuti langkah nyata dengan memperkuat pencegahan, menindak jaringan pengedar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Kapolri mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam upaya pencegahan narkoba, termasuk kebijakan Gubernur terkait pelarangan penggunaan vape di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan zat berbahaya.

[adsense]Kapolri turut mengingatkan adanya tantangan baru berupa dugaan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat narkotika dalam bentuk cair. Karena itu, pengawasan dan edukasi kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama menyampaikan, pengungkapan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kesinambungan analisis intelijen antaraparat penegak hukum dalam membongkar jaringan penyelundupan narkotika internasional yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka.

[adsense]"Keberhasilan ini merupakan suatu apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh aparat keamanan gabungan. Kolaborasi yang dilakukan telah membuahkan hasil yang maksimal. Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena melalui kolaborasi kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal," ujarnya.

Djaka menegaskan, Bea Cukai berkomitmen terus mendukung pemberantasan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan jalur lintas batas, baik di wilayah perairan maupun perbatasan darat, guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia.

[adsense]Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan deklarasi "Tolak Narkoba" yang diikuti berbagai elemen masyarakat di Sumut. Pada kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam menolak dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Sumut.

Turut hadir para bupati dan Walikota se-Sumut, jajaran Polda Sumut, para tokoh agama, serta perwakilan lembaga antinarkoba di Sumut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Sinergi lintas instansi melalui operasi gabungan (joint operation) berhasil mengungkap penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi aparat penegak hukum dalam memutus jalur peredaran narkotika lintas negara.

[adsense]Dalam operasi tersebut, Polda Sumatera Utara bersinergi dengan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur kepolisian perairan. Kolaborasi lintas instansi ini memperkuat upaya deteksi, penindakan, dan pengawasan terhadap dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Barang bukti ketamin seberat 1.160 kilogram ditemukan di kapal tanker MT Global 168. Kapal tersebut kemudian dibawa ke Belawan pada 21 Oktober 2026 untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

[adsense]Pengungkapan kasus bermula dari pemantauan intelijen terhadap pergerakan kapal yang mencurigakan di kawasan Selat Malaka dan Laut Andaman. Dugaan terputusnya sinyal Automatic Identification System (AIS) menjadi salah satu petunjuk yang ditindaklanjuti petugas hingga dilakukan penyergapan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dan jajaran kepolisian di Sumatera Utara dalam menghadapi ancaman narkotika. Ia juga menyinggung data mengenai tingginya peredaran narkoba di provinsi tersebut dan mengingatkan agar kondisi itu tidak menyurutkan semangat pemberantasan.

[adsense]"Kalau dilihat dari data preferensi BPS, memang Sumatera Utara ini nomor satu dalam peredaran narkoba. Tapi jangan kecil hati. Walaupun nomor satu, pengungkapannya juga paling banyak," ujar Kapolri, seraya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, dan Kapolrestabes Medan atas dukungan serta upaya yang dilakukan.

Kapolri menegaskan, data tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat langkah penanganan narkotika secara menyeluruh, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pencegahan sejak dari hulu.

[adsense]"Jangan kita kecil hati dengan data-data seperti itu. Yang paling penting adalah langkah-langkah menghadapi narkoba ini harus terus dilakukan, mulai dari hulunya, dari pencegahannya," tegasnya.

Menurut Kapolri, pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya tersebut perlu berjalan seiring antara pencegahan, edukasi, pengawasan, dan penindakan terhadap jaringan peredaran gelap.

[adsense]Dalam pengungkapan kasus ini, Kapolri juga menegaskan, barang bukti yang disita bukan sekadar capaian penegakan hokum. Melainkan bagian dari upaya melindungi masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.

"Barang bukti yang disita hari ini bukan sekadar angka pencapaian, melainkan potensi penyelamatan jutaan jiwa generasi muda bangsa," katanya.

[adsense]Pengungkapan 1,16 ton ketamin tersebut mempertegas pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi kejahatan narkotika yang memanfaatkan jalur laut. Bagi Sumatera Utara, kolaborasi yang melibatkan Polda Sumut dan jajaran terkait menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk menekan peredaran narkoba, memperkuat pencegahan, serta menjaga masyarakat dari ancaman narkotika.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Tim gabungan Polri, BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap upaya penyelundupan 1 ton narkoba jenis ketamin diangkut kapal MT Global 168. Kapal ini ambil narkoba dari perairan Andaman, Thailand.

Delapan awak kapal diamankan, terdiri seorang warga Taiwan sebagai nakhoda dan 7 warga negara Indonesia (WNI) selalu anak buah kapal (ABK).

Ketamin ini adalah obat keras golongan anestesi disosiatif (obat bius) yang sering disalahgunakan sebagai zat psikoaktif atau narkotika rekreasional.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap, pergerakan kapal tersebut sudah dipantau sejak Agustus 2026. Identitas kapal terkuak dari dokumen dok yang ditemukan di kapal Fushanxing 1, yang sebelumnya ditangkap karena mengangkut 800 kilogram ketamin dengan empat tersangka.

"Kita memang selalu menganalisis kapal itu tidak sebentar, tiga bulan paling sebentar, enam bulan. Identitas kapal ini terungkap dari dokumen dok yang ditemukan di atas kapal yang kita tangkap sebelumnya," ungkap Jenderal Suyudi dalam konferensi pers di Pelabuhan Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

Selanjutnya, pada September 2026, MT Global 168 berangkat dari tempat dok di Pasir Gudang, Johor, Malaysia, menuju perairan Andaman, Thailand. Kapal sempat singgah di Port Klang, Malaysia untuk pengisian air dan bahan bakar.

Setelah beberapa hari di Port Klang, kapal melanjutkan pelayaran menuju Laut Andaman untuk melakukan transaksi ship-to-ship (STS) atau pemindahan muatan antarkapal guna menerima ketamin.

"Modus para penyelundup itu seperti itu. Mereka datang dari beberapa negara, kadang dari wilayah Laos dan sebagainya. Kemudian mengadakan transaksi di Laut Andaman atau juga Selat Malaka, dari ship-to-ship, dari kapal ke kapal," jelasnya.

"Ada kapal pembawa barang, ada penerima. Nanti habis itu diisi lagi, terus saja begitu. Ini tentunya butuh kejelian, kesabaran, keuletan kita semua," tambahnya.

Kemudian, pada pekan kedua Oktober 2026, tim analis meyakini MT Global 168 sedang melakukan transaksi ship-to-ship di perairan Andaman. Keyakinan itu diperkuat indikasi kapal mematikan Automatic Identification System (AIS) selama 3 hari 17 jam agar tidak terdeteksi aparat penegak hukum.

"Modus para penyelundup itu selalu mematikan AIS pada saat mereka sedang transaksi. Ini jadi bagus juga buat kita, kita jadi bisa membaca sebuah anomali yang perlu kita ikuti," paparnya.

Pada Rabu (14/10/2026) pukul 12.31—13.25 WIB, kapal terpantau melintasi bagian tengah Selat Malaka ke arah barat laut, sejajar dengan perairan Perak atau Taiping, Malaysia. Kecepatan kapal tercatat stabil di kisaran 5,5—6 knot.

Pada Kamis (15/10/2026) pukul 02.26 WIB, kapal kembali terpantau melintasi bagian tengah Selat Malaka ke arah barat laut dengan kecepatan menurun. Pukul 10.32 WIB, kapal melanjutkan pelayaran menuju bagian utara Selat Malaka atau perairan terbuka. Pada pukul 22.28—23.55 WIB, kapal terpantau berada di perairan lepas pantai utara Aceh atau Langsa dengan kecepatan 5—5,5 knot.

Pada Jumat (16/10/2026) pukul 00.57—04.50 WIB, kapal bergerak dengan kecepatan sekitar 4,9 knot di perairan utara. Pukul 05.37 WIB, kapal tiba di perairan terluar barat Thailand, sekitar lepas pantai Trang atau Palian, dan melakukan manuver memutar atau looping pattern disertai penurunan kecepatan.

Pada pukul 14.50 WIB, sinyal AIS mencatat kecepatan kapal sekitar 4,9 knot. Selanjutnya, pada pukul 18.57—20.57 WIB, kapal mengubah arah ke tenggara atau selatan menuju area labuh jangkar. Pada Minggu (18/10/2026), sinyal AIS merekam 161 parameter lokasi kapal di area labuh jangkar.

Kecepatan kapal tercatat mencapai 5,8 knot yang dalam laporan pemantauan dikaitkan dengan kemungkinan pengaruh pergerakan jangkar atau arus laut.

"Dari pemantauan tersebut, tim menemukan sejumlah indikasi anomali AIS, di antaranya ketidaksesuaian identitas kapal, nomor MMSI kapal tersebut memancarkan dua identitas, yaitu MT Global 168 sebagai kapal tanker dan Rovos Ki Dotim sebagai kapal tunda," jelasnya.

"Setelah itu, pergerakan terus melambat di kawasan Laut Andaman," sambungnya.

Pada Senin (19/10/2026), tim BNN, Bea Cukai, dan Bareskrim Polri bersiap melakukan penindakan terhadap MT Global 168 dengan dukungan kapal Bea Cukai BC 20006 dan KP Murai 4018. Penindakan direncanakan melalui intersepsi sebelum kapal memasuki Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

Jenderal Suyudi mengatakan, MT Global 168 kemudian berhasil diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan.

"Kapal MT Global 168 selanjutnya diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan berhasil mengamankan delapan orang awak kapal, kru yang berada di atas kapal tersebut," pungkasnya.

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengangkut 85.785 ton minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) selama Januari-September 2026, meningkat 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 78.142 ton.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan peran angkutan kereta api dalam mendukung distribusi komoditas perkebunan dari sentra produksi menuju simpul perdagangan dan pengiriman melalui jalur laut.

"Capaian pertumbuhan ini menggambarkan peran nyata angkutan kereta api dalam mendukung distribusi komoditas perkebunan di Sumatera Utara. Dengan kapasitas angkut yang besar dalam satu rangkaian, kereta api dapat menjadi pilihan efisien, terutama untuk koridor dengan volume muatan tinggi," ujarnya.

Sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit yang masif, Sumatera Utara sangat membutuhkan dukungan logistik yang handal dari kawasan produksi menuju fasilitas pengolahan dan perdagangan. Kehadiran transportasi berbasis rel memperluas opsi logistik bagi para pelaku usaha, sekaligus membantu mengurangi beban lalu lintas di jalan raya dari tekanan kendaraan berat.

Meski demikian, peluang pengangkutan CPO dengan kereta api masih sangat besar. Data BPS Sumut mencatat produksi kelapa sawit daerah ini mencapai 8,25 juta ton pada 2025, yang berpotensi menghasilkan 1,897 juta ton CPO. Dari potensi tersebut, kereta api baru mengangkut 107.199 ton atau sekitar 5,6 persennya

Anwar mengungkapkan, salah satu tantangan dalam mengoptimalkan potensi tersebut adalah keterbatasan infrastruktur jalur rel. Dari 21 kabupaten/kota daerah penghasil sawit di Sumatera Utara, saat ini baru 7 daerah yang dilintasi jalur kereta api, di antaranya Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, dan Asahan.

Sementara itu, sejumlah daerah dengan perkebunan sawit yang luas, seperti Langkat, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara, belum terhubung dengan jaringan rel. Kondisi tersebut membuat pengembangan angkutan berbasis kereta api masih bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antara kawasan produksi, fasilitas pemuatan, serta tujuan distribusi.

Saat ini, KAI Divre I Sumatera Utara mengoperasikan empat stasiun untuk mendukung pemuatan CPO, yakni Stasiun Perbaungan yang terhubung dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Adolina, Stasiun Tebing Tinggi dengan PKS Pabatu, Stasiun Perlanaan dengan PKS Gunung Bayu, serta Stasiun Pulu Raja yang terhubung dengan fasilitas pengisian PKS Pulu Raja.

Keempat stasiun tersebut menjadi simpul penghubung antara fasilitas pengolahan kelapa sawit dan jaringan angkutan kereta api sebelum komoditas dikirim ke tujuan berikutnya.

"KAI Divre I Sumatera Utara terus mendorong optimalisasi angkutan barang berbasis rel untuk mendukung distribusi komoditas unggulan daerah. Melalui peningkatan keandalan layanan, pemanfaatan kapasitas sarana, serta kolaborasi erat bersama pelaku industri dan pemangku kepentingan, angkutan CPO diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya sistem logistik Sumatera Utara yang lebih efisien dan berdaya saing," tutup Anwar.