Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengagendakan tujuh sidang, terdiri atas lima perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha dan dua penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham.

[adsense]Agenda tersebut, kata Ketua KPPU Gopprera Panggabean, mencakup dugaan persekongkolan tender proyek pemerintah, keterlambatan pemberitahuan akuisisi, serta praktik distribusi produk industri dan alat kesehatan. Dua perkara tender berkaitan dengan proyek penataan pedestrian di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2021 dan pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati di Kabupaten Gresik pada 2023.

Proyek pedestrian memiliki HPS masing-masing Rp 19,98 miliar dan Rp 10,30 miliar, sedangkan proyek rumah sakit memiliki nilai pagu sekitar Rp 76,26 miliar. Kedua perkara tersebut diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

[adsense]KPPU juga mengagendakan perkara dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Golden Eagle Energy Tbk oleh PT Geo Energy Investama pada 2023.

Investigator menduga pemberitahuan transaksi disampaikan setelah melewati batas waktu 30 hari kerja sejak berlaku efektif secara yuridis. Perkara ini berkaitan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dua perkara lainnya menyangkut distribusi dan penjualan produk.

[adsense]Perkara pertama melibatkan PT Jotun Indonesia terkait distribusi, pemasaran, dan penjualan cat dekoratif, termasuk dugaan pengaturan harga jual kembali, perjanjian tertutup, dan tindakan yang diduga menghalangi hubungan usaha dengan pesaing. Ketentuan yang diperiksa meliputi Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perkara berikutnya berkaitan dengan distribusi dan/atau penjualan benang bedah merek Covidien di Indonesia, termasuk pergantian jaringan distributor.

Pihak yang tercantum sebagai terlapor adalah Covidien Pte Ltd, PT Covidien Indonesia, PT Djembatan Dua, dan PT Anugrah Argon Medica. Dugaan yang diperiksa berkaitan dengan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d undang-undang yang sama.

[adsense]Selain lima perkara tersebut, KPPU mengagendakan penilaian menyeluruh atas pengambilalihan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) oleh ARCHION Corporation serta pengambilalihan saham PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Dalam transaksi pertama, ARCHION Corporation memiliki 100% saham MFTBC setelah rangkaian transaksi yang melibatkan Hino Motors Ltd, Toyota Motor Corporation, Daimler Truck AG, dan MFTBC.

[adsense]Sementara itu, transaksi Manulife–Schroder yang efektif pada 1 April 2026, menjadikan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pemegang 99% saham PT Schroder Investment Management Indonesia.

Berdasarkan penilaian awal, kedua transaksi ini juga dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh untuk mengkaji potensi dampaknya terhadap persaingan usaha.

[adsense]Ketua KPPU Gopprera Panggabean menegaskan, agenda sidang bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak-pihak terkait telah terbukti melanggar hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang relevan, dengan tetap menghormati hak para pihak. Penilaian menyeluruh atas transaksi akuisisi juga dilakukan untuk mengkaji dampaknya terhadap persaingan sebelum kesimpulan ditetapkan.

KPPU mengajak setiap pihak untuk dapat memantau agenda persidangan tersebut melalui kanal yang tersedia. Melalui pengawasan dan penegakan hukum tersebut, KPPU berupaya menjaga persaingan yang sehat, menciptakan kesempatan berusaha yang adil, serta memastikan pasar tetap kompetitif demi kepentingan masyarakat.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ipar mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengenai dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB.

"Dalam pemeriksaan ini, penyidik butuh mengonfirmasi atau meminta keterangan berkaitan dengan dugaan unsur-unsur konflik kepentingan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/2026) malam.

Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan terkait materi pemeriksaan saksi SE selaku Komisaris PT Alfa Pranata Yudha sekaligus istri Bima Setiawan pada Kamis (29/10).

Bima Setiawan merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana.

Selain itu, Budi mengatakan KPK memeriksa SE untuk mendalami paket-paket pengadaan barang dan jasa di BNPB.

"Paket-paket pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh saksi selaku pihak swasta yang mengerjakan sejumlah proyek penanggulangan ataupun tanggap darurat bencana yang dananya bersumber dari dana siap pakai atau DSP di BNPB," katanya.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya, Bima Setiawan selaku adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut.

Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Suharyanto.

KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.

Topikseru.com, Gunungsitoli – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berdialog langsung dengan petani dan tokoh masyarakat saat meninjau rehabilitasi jaringan irigasi Afia di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli.

[adsense]Dalam dialog tersebut, para petani menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari harga pupuk bersubsidi, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan), kebutuhan alat pengering gabah hingga perbaikan bendungan induk.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tetehosi Zega, Harozeki Zega, menyampaikan aspirasi mengenai tingginya harga pupuk bersubsidi di tingkat pengecer, keterbatasan traktor dan mesin perontok padi (power thresher), kebutuhan alat pengering (dryer), serta perbaikan bendungan induk Sungai Afulu yang dibangun sejak tahun 1980-an.

[adsense]Menanggapi keluhan mengenai harga pupuk yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), Bobby mendorong langkah penyelesaian secara permanen melalui koordinasi pemerintah daerah dengan para distributor dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia menyarankan agar Wali Kota Gunungsitoli memanggil para distributor bersama Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk membahas kesepakatan batas atas harga eceran yang mempertimbangkan biaya distribusi antarwilayah.

[adsense]"Kita ingin solusi yang permanen dan adil bagi semua pihak. Pembangunan irigasi ini adalah langkah awal, dan kita akan terus dampingi agar hasil panen petani terus meningkat," tegas Bobby di hadapan warga, Kamis (29/10/2026).

Bobby juga merespons permohonan bantuan alsintan dan alat pengering gabah dengan menginstruksikan Dinas Pertanian Provinsi Sumut memetakan kebutuhan riil petani. Pemetaan tersebut diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani.

[adsense]"Saya minta Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk menghitung kebutuhan alat berdasarkan luas lahan efektif persawahan sebesar 254 hektar, dan pada Bapak Walikota untuk segera menyusun Detail Engineering Design (DED) dan pengajuan teknis agar Pemprov Sumut dapat mengalokasikan anggaran pada tahun mendatang," katanya.

Selain dukungan pupuk dan alsintan, aspirasi petani juga mencakup peningkatan jalan usaha tani serta perbaikan bendungan induk Sungai Afulu. Berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota sesuai kewenangan masing-masing.

[adsense]Sementara itu, Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyambut positif kehadiran Gubernur Sumut di tengah-tengah petani. Ia menegaskan komitmen Pemko Gunungsitoli melalui penyuluh pertanian untuk terus mendampingi petani dalam mengoptimalkan lahan baku persawahan seluas 254 hektar di kawasan Afia.

[adsense]

Topikseru.com, Banda Aceh – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh guna mendukung pengawasan penyaluran energi serta memastikan distribusi BBM dan LPG kepada masyarakat di wilayah Aceh berjalan dengan baik.

[adsense]Kehadiran Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, beserta jajaran manajemen disambut langsung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang selama ini telah terjalin, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran energi dan pengawasan distribusi di wilayah Aceh.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, menyampaikan koordinasi bersama Polda Aceh merupakan bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi sekaligus memastikan penyalurannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[adsense]"Sinergi bersama Polda Aceh menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat. Melalui koordinasi yang telah terjalin selama ini, kami terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan sehingga kebutuhan energi masyarakat Aceh dapat terpenuhi secara optimal," ujar Fanda.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, Pertamina Patra Niaga secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap penyaluran BBM dan LPG serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi berbagai tantangan distribusi di lapangan. Dukungan aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan, mencegah potensi penyimpangan, dan menjaga agar energi dapat disalurkan sesuai peruntukannya.

[adsense]Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan menyampaikan, koordinasi dan kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga diperlukan untuk mendukung pengawasan distribusi energi serta menjaga agar penyaluran BBM dan LPG dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

"Polda Aceh mendukung penguatan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dalam rangka mengawal penyaluran energi di wilayah Aceh. Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama diharapkan dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan maupun pelanggaran dalam distribusi BBM dan LPG, sehingga energi dapat diterima masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif agar penyaluran energi dapat berlangsung dengan aman dan lancar," ujar Ruddi.

[adsense]Melalui pertemuan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama Polda Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan komunikasi, serta mengoptimalkan koordinasi dalam pengawasan penyaluran energi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung keandalan distribusi BBM dan LPG sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat di wilayah Aceh.

Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan penyaluran energi secara optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola operasional yang baik. Sinergi bersama para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan distribusi energi yang andal dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

[adsense]Untuk informasi, pertanyaan, maupun pengaduan terkait layanan dan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Medan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan pembersihan fasilitas umum (fasum), terutama rumah ibadah dan akses jalan yang terdampak banjir.

Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan lingkungan setelah banjir sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan aman. Pembersihan tersebut dilaksanakan pada Kamis (29/10/26) di sejumlah titik di Kecamatan Medan Johor dan Medan Maimun.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Malau, mengatakan kegiatan pembersihan fasum pascabanjir merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar penanganan dampak banjir dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Menurut Wandro, penanganan pascabanjir tidak berhenti setelah genangan air surut. Lingkungan permukiman, rumah ibadah, dan jalan yang terdampak juga perlu segera dibersihkan agar dapat kembali digunakan oleh masyarakat.

"Pembersihan fasilitas umum pascabanjir ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Kami berupaya memastikan fasilitas yang digunakan masyarakat sehari-hari dapat kembali bersih dan berfungsi dengan baik setelah terdampak banjir," ujar Wandro.

Ia menjelaskan, DPKP Kota Medan berkolaborasi dengan SDABMBK untuk mempercepat proses pembersihan di sejumlah lokasi. Sinergi ant perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan dampak banjir, terutama di kawasan yang membutuhkan penanganan lingkungan secara langsung.

petugas melaksanakan pembersihan Masjid Muslim di Jalan A.H. Nasution Gang Jaya, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Pembersihan juga dilakukan di sepanjang Jalan Luku, Kwala Bekala, Medan Johor.

Sementara itu, di Kecamatan Medan Maimun, petugas membersihkan Masjid Jami' di Kelurahan Aur. Kegiatan serupa dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman, Jalan Brigjend Katamso Gang Pelita II, Kelurahan Kampung Baru. Di lokasi terakhir, kegiatan tidak hanya mencakup pembersihan fasilitas umum, tetapi juga penyediaan air bersih.

Pembersihan rumah ibadah menjadi perhatian karena fasilitas tersebut merupakan tempat masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan dan berkumpul. Dengan lingkungan yang kembali bersih, warga diharapkan dapat kembali memanfaatkan masjid untuk beribadah dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

Selain rumah ibadah, pembersihan akses jalan juga dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi lingkungan dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat setelah banjir.

Wandro menegaskan, koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah diperlukan agar penanganan pascabanjir dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, pemulihan harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, termasuk kebersihan lingkungan dan ketersediaan air bersih di lokasi yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Pemko Medan berupaya mempercepat pemulihan fasilitas umum sekaligus mengurangi dampak yang dirasakan warga setelah banjir. DPKP bersama SDABMBK pun terus mendukung langkah penanganan di lapangan sesuai dengan arahan Wali Kota Medan.

Topikseru.com, Medan – Menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi, Universitas Prima Indonesia (UNPRI) memperkuat transformasi pendidikan melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas akademik, dan penyediaan fasilitas kampus yang representatif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen UNPRI menuju perguruan tinggi berkelas dunia saat merayakan Dies Natalis ke-25.

[adsense]Komitmen tersebut disampaikan Rektor UNPRI Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes., saat menyampaikan pidato pada perayaan Dies Natalis ke-25 UNPRI di Aula Kampus Utama UNPRI, Jalan Sampul, Medan, Sabtu (24/10/2026).

Chrismis mengatakan, perkembangan AI telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan menghasilkan pengetahuan. Karena itu, perguruan tinggi harus berani bertransformasi agar mampu menjawab tantangan zaman.

[adsense]"Universitas tidak cukup hanya bertahan. Universitas harus berani bertransformasi," tegasnya.

Sebagai langkah strategis, UNPRI tengah mempersiapkan laboratorium kecerdasan buatan bernama PACE (Prima AI Competency & Ecosystem). Fasilitas yang direncanakan segera diresmikan pada 2026 ini akan menjadi ruang pengembangan kompetensi, eksplorasi teknologi, kolaborasi, dan inovasi berbasis AI.

[adsense]Seluruh dosen UNPRI juga telah tersertifikasi Google Education Certificate untuk memperkuat kompetensi digital dalam pembelajaran. UNPRI bahkan tengah mempersiapkan diri menjadi Google Reference University pertama di Indonesia.

Dalam pidatonya, Chrismis juga memaparkan sejumlah capaian UNPRI. Pada November 2025, UNPRI menembus QS Asia University Rankings 2026. Sebulan kemudian, Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter dan Program Studi Profesi Dokter memperoleh akreditasi internasional IAAHEH (Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health).

[adsense]Pada awal 2026, UNPRI juga masuk dalam pemeringkatan dunia Times Higher Education.

Di bidang pendidikan kedokteran, UNPRI kini memiliki delapan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Pada Agustus 2026, universitas meluluskan angkatan pertama Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer dan Dokter Spesialis Radiologi.

[adsense]Saat ini, UNPRI memiliki 60 program studi, dengan 26 program studi berakreditasi Unggul dan dua program studi meraih akreditasi internasional. Capaian akademik lainnya datang dari Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi Prof. Hairus Abdullah, S.T., M.Si., Ph.D., yang masuk dalam jajaran World's Top 2% Scientists 2026.

Pengembangan pendidikan juga dilakukan melalui ekosistem living lab yang mengintegrasikan pembelajaran dengan pengalaman praktik di lingkungan profesional. Melalui Prima Group, mahasiswa berkesempatan mengenal dunia kerja di berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, klinik, properti, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hingga sekolah.

[adsense]Universitas ini juga memperluas jejaring internasional melalui keberangkatan 42 mahasiswa sebagai delegasi ke Yangtze Normal University, China. Sementara itu, dua mahasiswa UNPRI terpilih sebagai Google Student Ambassador pada Oktober 2026.

Selain pengembangan akademik, UNPRI terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Melalui gerakan UNPRI-Peduli, universitas menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Januari 2026. Sebulan kemudian, sebanyak 100 mahasiswa diberangkatkan melalui Program Mahasiswa Berdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

[adsense]UNPRI juga mengembangkan pendampingan digitalisasi UMKM pesisir di Aek Tolang, Tapanuli Tengah, serta Prima Migrant Center melalui kolaborasi strategis dengan Kantor Staf Presiden dan sinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perayaan seperempat abad UNPRI berlangsung meriah, diawali prosesi penyambutan tamu VVIP dan VIP melalui pedang pora oleh eAgro Teknologi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNPRI, serta sambutan rektor. Acara dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun.

[adsense]Hadir juga dalam acara itu Founder UNPRI Prof.Dr.dr.I Nyoman E.L.MKes.AIFM, Sp.K.KL.P, Ketua Yayasan, Dr.drg.Florenly M.P.H, BPH Prof.Dr.Tommy Leonard SH.MKn, Komisaris Utama PT Royal Prima Tbk (PRIM) Dr.Heriyanti SH.MKn, wakil rektor, (WR I) Dr.Abdi Dharma S.Kom.MKon, WR II Prof Dr.Ermi Girsang MKes.M.Biomed.AIFO, WR III Refi Ihtiari S.Si, MSc, PhD, WR IV Dr dr.Ali Napiah Nasution M.K.T,, M.K.M, SpKKLP(K), COPC. dan para undangan.

Rangkaian perayaan juga diisi UNPRI Fiesta 2026 yang menampilkan kreativitas mahasiswa, pertunjukan seni, serta pemilihan Mr & Ms UNPRI 2026. Para finalis mengikuti pertunjukan bakat, peragaan busana profesi, dan sesi tanya jawab sebelum pengumuman pemenang sejumlah kategori penghargaan.

[adsense]Sementara itu, Ketua BPH Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Prof. Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn., secara terpisah, Senin (26/10) menegaskan,yayasan berkomitmen mendukung kemajuan UNPRI, terutama melalui penyediaan fasilitas kampus yang representatif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini.

Menurut Prof Tommy Leonard, transformasi pendidikan akibat perkembangan AI dan digitalisasi menuntut perguruan tinggi untuk tidak sekadar menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga lingkungan pembelajaran yang mendorong inovasi, kreativitas, penelitian, dan penguasaan teknologi.

[adsense]"Kami ingin memastikan bahwa UNPRI memiliki fasilitas dan ekosistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman, sehingga dosen dapat mengembangkan kualitas pembelajaran, mahasiswa mampu mengoptimalkan potensinya, dan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja," ujarnya.

[adsense]

[adsense]Dua terdakwa, Fajar Rismawati dan Junia Saparna, membeberkan rangkaian peristiwa yang berujung pada permintaan uang tambahan sebesar Rp 4,5 juta.

Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di ruang sidang Cakra 10 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (29/10/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Firza Ardiansyah.

[adsense]Dalam persidangan, Fajar mengaku menggunakan foto perempuan lain yang diperoleh dari Google untuk menawarkan layanan melalui aplikasi MiChat.

Dia mengatakan pelanggan kemudian kecewa karena penampilan perempuan yang datang tidak sesuai dengan foto di aplikasi.

[adsense]"Saya dapat foto itu dari Google. Korban kecewa karena foto di aplikasi tak sesuai dengan aslinya," kata Fajar di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, Junia mengaku mulai menjalani pekerjaan tersebut setelah diajak Fajar. Ia juga mengungkapkan telah tiga kali melakukannya dan mengakui keterlibatannya dalam upaya meminta uang tambahan dari pelanggan.

[adsense]Keterangan keduanya menjadi bagian dari pemeriksaan di persidangan. Namun, seluruh dakwaan dan keterangan para terdakwa tetap harus dinilai bersama alat bukti lain sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Berawal dari Pertemuan Melalui MiChat

[adsense]Menurut dakwaan, korban awalnya berkomunikasi dengan Fajar melalui aplikasi MiChat dan menyepakati pertemuan di apartemen tersebut. Fajar kemudian mengajak Junia dengan kesepakatan pembayaran awal Rp 4,5 juta, yang disebut terdiri atas Rp 2,5 juta untuk Junia dan Rp 2 juta untuk Fajar.

Keduanya diantar oleh seorang sopir bernama Antonius Simanjuntak.

[adsense]Setelah tiba di kamar, korban membatalkan pertemuan dengan Fajar karena foto yang digunakan pada aplikasi dinilai tidak sesuai dengan penampilan aslinya. Fajar kemudian meminta uang Rp 400 ribu sebagai kompensasi pembatalan.

Korban selanjutnya memilih bertemu dengan Junia dengan tarif Rp 850 ribu. Berdasarkan dakwaan, korban mentransfer uang muka Rp 400 ribu ke rekening Antonius, sedangkan sisa Rp 450 ribu dibayarkan setelah hubungan intim selesai.

[adsense]Persoalan kemudian muncul ketika kedua terdakwa diduga meminta tambahan Rp 4,5 juta untuk layanan seksual lain yang disebut tidak disepakati sejak awal.

Korban Mengaku Tak Punya Uang, Permintaan Tambahan Berujung Konflik

[adsense]Dalam dakwaan, Fajar juga disebut merekam korban dan melontarkan perkataan yang merendahkan. Situasi kemudian semakin tegang ketika korban berjalan menuju balkon dan memanjat teralis sambil memegang telepon genggamnya.

Korban mengancam akan melompat apabila desakan untuk membayar uang tambahan terus berlanjut.

[adsense]Menurut jaksa, Fajar justru melontarkan perkataan, "Ya, lompatlah."

Setelah itu, Apriaman melompat dari lantai 12 apartemen tersebut dan meninggal dunia.

[adsense]Uraian tersebut merupakan bagian dari surat dakwaan jaksa. Kebenaran dan pertanggungjawaban pidana para terdakwa akan ditentukan melalui pemeriksaan alat bukti serta putusan pengadilan.

Jaksa Ajukan Tiga Pasal dalam Dakwaan

[adsense]Dakwaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada kedua terdakwa dalam perkara kematian Apriaman.

Perlu dicatat, status terdakwa berbeda dengan status terpidana. Sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum sesuai ketentuan, kedua perempuan tersebut tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh pemeriksaan yang adil.

[adsense]Persidangan di PN Medan menjadi tahap penting untuk menguji keterangan para terdakwa, uraian jaksa, serta bukti yang diajukan dalam perkara tersebut.

Kasus ini menyita perhatian karena mempertemukan dugaan pemerasan, penggunaan foto yang tidak sesuai dalam penawaran melalui aplikasi, dan kematian seorang ASN. Namun, kesimpulan hukum mengenai peran masing-masing terdakwa tetap berada di tangan majelis hakim.

[adsense]

[adsense]Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa angka tersebut masih berupa perhitungan awal. Penyidik belum membeberkan nilai pasti kerugian negara maupun rincian dugaan penyimpangan yang sedang ditelusuri.

"Untuk hitungan awal di angka triliunan rupiah," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

[adsense]Besarnya potensi kerugian itu membuat pengusutan penerimaan negara dari sektor cukai menjadi perhatian. Namun, KPK masih harus mengumpulkan bukti untuk menguraikan bagaimana dugaan penyimpangan terjadi, siapa saja pihak yang terkait, serta berapa nilai kerugian yang dapat dibuktikan.

Budi mengatakan penyidik juga akan menelusuri periode terjadinya perkara hingga beberapa tahun ke belakang. KPK belum mengumumkan rentang waktu dugaan tindak pidana tersebut.

[adsense]

KPK Telusuri Dugaan Pemberian dalam Pengurusan Cukai Rokok

KPK mendalami kemungkinan adanya pemberian uang atau kickback dari pihak perusahaan kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai. Meski demikian, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum dan masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

[adsense]Pita cukai merupakan dokumen yang digunakan sebagai tanda pelunasan cukai pada produk hasil tembakau sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam proses pengurusannya menjadi salah satu aspek yang ditelusuri penyidik.

KPK juga belum memastikan apakah perkara ini hanya berkaitan dengan PT Djarum atau berpotensi melibatkan pihak lain. Penyidik masih mendalami informasi dan bukti yang diperoleh dari rangkaian kegiatan di lapangan.

[adsense]Pada Rabu (28/10/2026), KPK mengumumkan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dalam pengembangan perkara tersebut.

Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus serta kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

[adsense]Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik untuk dianalisis lebih lanjut. Bukti-bukti tersebut diharapkan membantu mengungkap konstruksi perkara dan dugaan aliran pemberian yang sedang diperiksa.

Hingga keterangan KPK pada 29 Oktober 2026, belum ada tersangka yang diumumkan dalam penyidikan baru yang menggunakan sprindik umum tersebut.

[adsense]

Berbeda dari Kasus Pajak yang Ditangani Kejaksaan Agung

Menurut Budi Prasetyo, penyidikan KPK berfokus pada dugaan penyimpangan penerimaan negara di sektor cukai. Sementara itu, perkara yang ditangani Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan persoalan pajak.

[adsense]Keduanya memang sama-sama berhubungan dengan penerimaan negara, tetapi memiliki objek penanganan yang berbeda. Karena itu, kedua perkara tersebut tidak dapat disamakan hanya karena sama-sama berkaitan dengan kewajiban perusahaan kepada negara.

Pemisahan ini penting agar perkembangan penyidikan tidak menimbulkan anggapan bahwa seluruh dugaan perkara yang melibatkan perusahaan atau sektor penerimaan negara merupakan satu kasus yang sama.

[adsense]

Berawal dari OTT Bea Cukai pada Februari 2026

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan melalui penerbitan dua sprindik. Salah satu penyidikan telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu lainnya menggunakan sprindik umum.

[adsense]Dalam perkembangan perkara pokok hingga Agustus 2026, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta sebagai tersangka.

Mereka antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, John Field, Dedy Kurniawan, Andri, Budiman Bayu Prasojo, dan Gatot Heroe Hernanda.

[adsense]Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari perkara yang telah lebih dahulu diproses. Status mereka tidak boleh disamakan dengan status pihak-pihak dalam penyidikan baru mengenai dugaan korupsi cukai PT Djarum.

Pada Oktober 2026, KPK kembali memperluas pengusutan melalui penerbitan sprindik umum. Langkah ini membuka ruang bagi penyidik untuk mendalami dugaan penyimpangan penerimaan cukai berdasarkan bukti yang dikumpulkan.

[adsense]

Nilai Kerugian Negara Masih Harus Dibuktikan

Penyidik perlu menguji dokumen, bukti elektronik, serta keterangan saksi untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana, bagaimana mekanismenya, dan berapa dampaknya terhadap penerimaan negara.

[adsense]Di sisi lain, dugaan pemberian uang kepada pejabat Bea Cukai juga belum dapat dinyatakan terbukti sebelum didukung alat bukti dan diproses sesuai hukum.

Pengusutan perkara ini menjadi penting bagi penerimaan negara karena cukai merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Apabila dugaan penyimpangan terbukti, penanganan perkara diharapkan dapat memperjelas mekanisme yang menimbulkan kerugian serta pihak yang bertanggung jawab.

[adsense]Untuk saat ini, perkembangan utama yang telah disampaikan KPK adalah estimasi awal kerugian negara mencapai triliunan rupiah, penggeledahan di Kudus, dan pendalaman dugaan penyimpangan dalam pengurusan cukai rokok.

Rincian modus, periode kejadian, dan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Pelepasan ekspor dilakukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor bersama Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding di Kompleks MMTC, Deli Serdang, Kamis (29/10/2026).

Nilai ekspor terbesar berasal dari kelompok komoditas tumbuhan, termasuk kopi, pinang, buah pala, bunga, dan produk pertanian lainnya. Nilainya mencapai lebih dari Rp247 miliar dengan volume sekitar 9,55 juta kilogram yang dikirim ke 16 negara.

Sementara itu, ekspor sarang burung walet tercatat senilai Rp 11,22 miliar dengan berat 625,94 kilogram. Komoditas perikanan berupa kepiting bakau juga dikirim ke pasar luar negeri dengan nilai Rp 745 juta, sebanyak 18.400 ekor atau setara 4.600 kilogram.

Kepiting bakau dan sarang burung walet tersebut ditujukan ke China.

Besarnya nilai pengiriman ini menjadi peluang bagi Sumut untuk memperluas kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian daerah. Namun, peningkatan ekspor juga perlu ditopang kesinambungan produksi, kepastian harga, dan kemampuan pelaku usaha memenuhi standar negara tujuan.

Komoditas Pertanian Mendominasi Nilai Ekspor

Selain kopi, pinang, pala, dan bunga, pengiriman komoditas tumbuhan juga mencakup beragam produk pertanian lainnya. Volume pengiriman mencapai sekitar 9,55 juta kilogram, mencerminkan besarnya kapasitas pasokan yang dipasarkan ke luar negeri dalam kegiatan ekspor tersebut.

Penjabat Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor mengatakan pemerintah daerah terus mendorong sektor-sektor yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan ekspor bukan hanya diukur dari besarnya nilai transaksi, tetapi juga dari kemampuan produk Sumut memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasar internasional.

Penguatan pasar ekspor tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan daya saing daerah. Posisi Sumut yang strategis dalam perekonomian Pulau Sumatera juga menjadi salah satu modal untuk memperluas perdagangan dengan negara lain.

Sarang Walet dan Kepiting Bakau Tembus Pasar China

Sarang burung walet yang dikirim memiliki nilai Rp 11,22 miliar, dengan volume 625,94 kilogram. Sementara kepiting bakau yang ditujukan ke China bernilai Rp 745 juta, dengan jumlah 18.400 ekor atau sekitar 4.600 kilogram.

Kedua komoditas tersebut memiliki karakteristik dan persyaratan perdagangan yang berbeda. Karena itu, akses pasar tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga pemenuhan standar kesehatan, keamanan, mutu, serta dokumen yang diminta negara tujuan.

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengapresiasi ekspor komoditas unggulan Sumut tersebut. Menurutnya, perdagangan internasional dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Karding menegaskan, pelayanan karantina perlu mendukung kelancaran arus perdagangan melalui pemeriksaan yang teliti, proses yang efisien, serta biaya layanan yang terjangkau.

Di sisi lain, eksportir tetap harus memenuhi ketentuan negara tujuan. Produk yang tidak memenuhi standar berisiko mengalami penolakan, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaku usaha dan mengurangi kepercayaan pembeli internasional terhadap komoditas Indonesia.

Barantin Dorong Eksportir dan UMKM Memenuhi Standar Global

Untuk mendukung langkah tersebut, Barantin mendorong pengembangan klinik karantina sebagai sarana pendampingan bagi pelaku usaha. Pendampingan ini dapat mencakup pemahaman standar keamanan dan kesehatan produk, persyaratan mutu, hingga pengurusan dokumen karantina.

Informasi mengenai ketentuan negara tujuan menjadi penting karena standar perdagangan dapat berbeda antara satu pasar dan pasar lainnya. Dengan memahami persyaratan sejak awal, eksportir dapat mengurangi risiko kendala ketika barang dikirim atau diperiksa di negara tujuan.

Bagi Sumut, dukungan terhadap eksportir menjadi salah satu faktor yang dapat membantu memperluas pasar produk unggulan daerah.

Langkah tersebut perlu berjalan bersama peningkatan produksi, konsistensi mutu, serta kepastian harga agar pelaku usaha dapat merencanakan pengiriman secara berkelanjutan.

Tantangan Berikutnya Menjaga Ekspor Tetap Berkelanjutan

Untuk mengukur perkembangan yang lebih luas, diperlukan data pembanding mengenai nilai ekspor pada periode sebelumnya, volume perdagangan tahunan, jumlah eksportir aktif, serta kontribusi setiap komoditas terhadap keseluruhan ekspor daerah.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan harga, selain pemenuhan standar mutu. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kemampuan produsen dan eksportir mempertahankan hubungan dagang dengan pembeli luar negeri.

Dengan dukungan produksi yang konsisten, layanan karantina yang efisien, dan pemenuhan standar internasional, komoditas unggulan Sumatera Utara memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar.

Pada akhirnya, keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh nilai transaksi saat barang dilepas ke pasar internasional. Keberlanjutan permintaan, kualitas produk, serta manfaat ekonomi yang diterima petani, nelayan, pekerja, dan pelaku usaha juga menjadi faktor penting untuk memastikan perdagangan tersebut memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

Topikseru.com, Medan – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana pornografi yang disebarkan melalui platform media sosial TEVI.

[adsense]Dalam kasus ini, seorang pria berinisial SMS diamankan di kediamannya di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (23/10/2026).

Direktur Siber Polda Sumut Kombes Pol. Bayu Wicaksono, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber yang dilakukan personel untuk mendeteksi konten bermuatan pornografi di media sosial.

[adsense]"Berdasarkan hasil penyelidikan, tim patroli siber menemukan beberapa akun yang diduga memuat konten asusila dan pornografi. Selanjutnya, kami melakukan pendalaman dan identifikasi untuk mengetahui pemilik akun tersebut," ujar Bayu saat memberi keterangan di Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026).

Setelah melakukan penelusuran, personel Unit 3 Subdit 2 Ditressiber Polda Sumut mendatangi kediaman tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti. Termasuk satu unit telepon genggam yang digunakan untuk mengelola akun-akun tersebut.

[adsense]Dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga mengunduh foto dan video bermuatan pornografi dari situs web, kemudian mengunggahnya kembali melalui 10 akun TEVI yang dibuat sejak 14 Februari 2025.

"Modus operandi tersangka adalah mengunduh beberapa video dan foto bermuatan asusila atau pornografi, kemudian mempostingnya ke akun media sosial TEVI yang telah dibuat sebanyak 10 akun," kata Bayu.

[adsense]Menurut dia, konten tersebut dapat diakses oleh pengguna platform. Tersangka diduga memanfaatkan fitur pemberian hadiah atau gift berupa bintang untuk memperoleh keuntungan dari aktivitasnya.

"Di TEVI itu ada beberapa konten yang mengandung pornografi atau asusila yang bisa dilihat oleh orang banyak. Untuk memperoleh keuntungan, tersangka menggunakan sistem gift berupa bintang yang kemudian pembayarannya masuk melalui aplikasi DANA," jelasnya.

[adsense]Bayu menerangkan, nilai hadiah yang diberikan pengguna berbeda-beda, bergantung pada jumlah bintang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan awal, setiap 100 bintang bernilai sekitar satu dolar AS.

Dari aktivitas tersebut, tersangka diduga telah memperoleh keuntungan sekitar Rp6,4 juta. Uang itu dicairkan melalui akun DANA atas nama tersangka, kemudian dipindahkan ke rekening Bank BRI miliknya.

[adsense]"Keuntungannya saat ini sekitar Rp6.400.000," ungkap Bayu.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo, kartu SIM Telkomsel, akun DANA, buku rekening BRI, serta kartu ATM yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersangka.

[adsense]Bayu menambahkan, tersangka mengaku tidak mengenal pemeran dalam video yang diunggahnya. Konten tersebut diperoleh secara acak melalui internet, lalu disebarkan kembali menggunakan akun-akun yang dikelolanya.

"Tidak kenal. Jadi, dia mengunduh gambar atau video secara acak, kemudian melalui akun TEVI tersebut disiarkan," ujarnya.

[adsense]Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, Bayu mengatakan penyidik masih mendalami bagaimana tersangka mengetahui dan menjalankan aktivitas tersebut. Ia belum menyimpulkan adanya sindikat dalam perkara ini.

"Sedang kita dalami. Karena aktivitas seperti ini juga ditemukan di media sosial, kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui bagaimana tersangka menjalankan kegiatan tersebut," katanya.

[adsense]Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 31 serta Pasal 6 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana disampaikan dalam keterangan perkara.

Dalam ketentuan yang disebutkan penyidik, ancaman pidananya berupa penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun atau denda sesuai kategori yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[adsense]Tevi adalah platform siaran langsung (live streaming) dan monetisasi berbasis komunitas yang dirancang bagi pembuat konten (content creator) untuk berinteraksi dan menghasilkan pendapatan langsung dari audiens tanpa bergantung pada algoritma media sosial tradisional.

[adsense]

Topikseru.com, Humbahas – Satuan Reserse Kriminal Polres Humbahas berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial TM (59), warga Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung bahan bakar dalam jumlah besar.

Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (26/10/2026), sekitar pukul 16.30 WIB, di kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan dan pengaduan masyarakat yang merasa resah terhadap dugaan aktivitas pengisian BBM jenis solar bersubsidi menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi di SPBU tersebut.

Menindaklanjuti informasi masyarakat, Tim Unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Humbahas yang dipimpin langsung oleh Kanit IV Tipidter Ipda Ocve Samosir bersama personel operasional segera bergerak melakukan penyelidikan dan pengecekan ke lokasi.

[adsense]Setibanya di lokasi, petugas mendapati satu unit kendaraan yang sedang melakukan aktivitas pengisian BBM dan dinilai mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah wadah penampungan BBM, termasuk tangki modifikasi yang diduga digunakan untuk menampung solar bersubsidi.

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial TM (59) yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

[adsense]Terduga pelaku diamankan tanpa melakukan perlawanan. Selanjutnya, yang bersangkutan bersama sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolres Humbahas guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu buah tangki modifikasi (ball tank) berkapasitas 400 liter, enam buah jerigen putih berukuran 30 liter, tiga buah jerigen berwarna biru, dua buah jerigen berwarna hitam, satu buah jerigen berwarna ungu, satu buah selang penyedot, dua buah kunci kendaraan, satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta satu unit mobil Isuzu Panther berwarna merah metalik dengan nomor polisi BB 1349 VW.

[adsense]Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud keseriusan Polres Humbahas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

"Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Humbahas dalam melaksanakan penegakan hukum yang sejalan dengan Program Prioritas Kapolri," tegas AKP Hitler.

[adsense]Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan bahwa penyidik Satreskrim Polres Humbahas masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk menelusuri asal-usul BBM, pola pengangkutan, tujuan penggunaan maupun distribusinya, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Kami akan terus melakukan pengembangan dan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Seluruh proses penyidikan akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

[adsense]AKP Hitler juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut dapat terungkap.

Menurutnya, dukungan dan kepedulian masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian mencegah berbagai bentuk tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan barang bersubsidi.

[adsense]"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi. Kami mengimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun tindak pidana lainnya. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Saat ini, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Humbahas untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]Polres Humbahas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, guna memastikan penyalurannya tepat sasaran serta melindungi hak masyarakat yang membutuhkan.

"Polisi Bersama Masyarakat" menjadi semangat Polres Humbahas dalam membangun sinergi dan meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

[adsense]

[adsense]Di Indonesia, pekerja diperkirakan membutuhkan 63 hari kerja untuk mengumpulkan dana pembelian iPhone 18 Pro Max. Angka tersebut jauh di atas Singapura yang hanya memerlukan delapan hari kerja untuk membeli perangkat yang sama.

Data tersebut merujuk pada Picodi Phone Affordability Index yang dilaporkan melalui Seasia Stats pada Selasa (27/10/2026). Dalam pemeringkatan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kelima berdasarkan jumlah hari kerja yang diperlukan untuk membeli iPhone 18 Pro Max.

[adsense]Perbandingan ini memperlihatkan bahwa harga produk yang sama dapat memiliki tingkat keterjangkauan berbeda di setiap negara. Faktor penghasilan dan harga jual perangkat menjadi bagian penting dalam menentukan seberapa besar usaha finansial yang diperlukan konsumen untuk memilikinya.

Jarak Daya Beli Indonesia dan Singapura Terpaut Jauh

[adsense]Artinya, kebutuhan waktu kerja di Indonesia hampir delapan kali lipat dibandingkan Singapura.

Brunei Darussalam berada di posisi kedua dengan kebutuhan 12 hari kerja. Malaysia menyusul dengan 26 hari, sedangkan Thailand membutuhkan 50 hari kerja.

[adsense]Dengan demikian, Indonesia berada di bawah empat negara tersebut dalam hal keterjangkauan iPhone 18 Pro Max berdasarkan indikator waktu kerja.

Meski demikian, posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Vietnam memerlukan 96 hari kerja dan Filipina 98 hari untuk membeli perangkat yang sama.

[adsense]Kebutuhan waktu kerja semakin panjang di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Ketiganya masing-masing membutuhkan 172 hari, 180 hari, dan 183 hari kerja.

Daftar 10 Negara Asia Tenggara untuk Membeli iPhone 18 Pro Max

[adsense]Peringkat negara dan kebutuhan hari kerja:

1. Singapura 8 hari

[adsense]2. Brunei Darussalam 12 hari

3. Malaysia 26 hari

[adsense]4. Thailand 50 hari

5. Indonesia 63 hari

[adsense]6. Vietnam 96 hari

7. Filipina 98 hari

[adsense]8. Kamboja 172 hari

9. Myanmar 180 hari

[adsense]10. Laos 183 hari

Perbedaan tersebut menempatkan Indonesia di kelompok tengah dalam daftar keterjangkauan iPhone 18 Pro Max di Asia Tenggara. Jarak dengan Singapura cukup besar, sementara selisih dengan Thailand mencapai 13 hari kerja.

[adsense]Di sisi lain, pekerja Indonesia membutuhkan waktu 33 hari lebih singkat dibandingkan Vietnam dan 35 hari lebih singkat dibandingkan Filipina.

Namun, angka ini tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh pekerja di setiap negara. Hasil perhitungan indeks merupakan indikator perbandingan dan tidak berarti semua pekerja memiliki tingkat pendapatan atau kemampuan menabung yang sama.

[adsense]

Harga iPhone 18 Pro Max di Indonesia Tembus Rp 58 Juta

Rentang harga tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dana pembelian dapat meningkat hampir dua kali lipat jika konsumen memilih kapasitas penyimpanan tertinggi.

[adsense]Bagi calon pembeli, besarnya harga perangkat menjadi pertimbangan tersendiri, terutama ketika dana yang tersedia juga harus dialokasikan untuk kebutuhan lain.

Meski demikian, tingginya harga jual tidak otomatis berarti konsumen harus mengumpulkan uang selama 63 hari secara berturut-turut. Angka dalam indeks tersebut digunakan untuk menggambarkan keterjangkauan perangkat berdasarkan perbandingan harga dan pendapatan, bukan sebagai waktu menabung aktual setiap individu.

[adsense]

Mengapa Waktu Kerja Tidak Sama dengan Waktu Menabung?

Dalam kehidupan sehari-hari, pekerja perlu menggunakan pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, transportasi, tempat tinggal, tagihan rutin, hingga tanggungan keluarga.

[adsense]Karena itu, waktu yang diperlukan seseorang untuk benar-benar mengumpulkan dana pembelian bisa lebih panjang, bergantung pada besarnya pendapatan bersih dan pengeluaran masing-masing.

Perbandingan antarnegara ini juga tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan keseluruhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai daya beli secara lebih lengkap, diperlukan indikator lain, seperti pendapatan setelah pajak, biaya hidup, serta kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar.

[adsense]Meski memiliki keterbatasan, indeks tersebut memberikan gambaran sederhana tentang perbedaan keterjangkauan barang elektronik premium di kawasan Asia Tenggara.

Bagi Indonesia, kebutuhan 63 hari kerja untuk membeli iPhone 18 Pro Max menjadi pengingat bahwa harga sebuah produk perlu dilihat bersama kemampuan pendapatan konsumen. Sebab, perangkat yang sama dapat membutuhkan upaya finansial yang sangat berbeda ketika dibeli oleh pekerja di negara dengan tingkat penghasilan berbeda.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan penyebaran konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung di platform TikTok. Seorang pria berinisial SR alias RR ditangkap setelah diduga mengelola siaran langsung dengan modus permainan challenge atau tantangan yang menghasilkan keuntungan lebih dari Rp 80 juta dalam kurun waktu tiga bulan.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penelusuran tim siber yang menemukan akun TikTok dengan konten bermuatan pornografi. Hasil penyelidikan mengarah kepada tersangka yang berperan sebagai host atau pemandu siaran langsung.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, menjelaskan tersangka mengelola akun tersebut dan mengadakan tantangan yang melibatkan sejumlah perempuan sebagai talent.

"Akun dikelola tersangka berinisial SR alias RR berjenis kelamin pria. Ia menjadi host dan melakukan siaran langsung (live) dengan membuat challenge kepada para talent," kata Bayu di Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026).

Menurut Bayu, permainan yang digunakan berupa perang koin. Peserta yang memperoleh koin paling sedikit harus menjalankan tantangan yang telah disepakati, termasuk tindakan yang diduga mengandung unsur pornografi.

"Challenge dibuat tersangka berupa perang koin, dan yang kalah (koin paling sedikit) melakukan apa yang telah disepakati," ujarnya.

Modus tersebut diduga digunakan untuk menarik perhatian penonton dan meningkatkan jumlah penayangan. Semakin banyak penonton yang mengikuti siaran, aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan melalui mekanisme pemberian koin atau hadiah virtual di platform.

Bayu mengungkapkan, aktivitas tersebut telah dijalankan tersangka selama sekitar tiga bulan dengan nilai keuntungan yang mencapai puluhan juta rupiah.

"Selama tiga bulan melakukan live di TikTok, yang bersangkutan memperoleh keuntungan Rp80 juta lebih, dengan perhitungan 310 USD per harinya," ungkap Bayu.

Tersangka ditangkap di kediamannya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (25/10/2026). Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan telepon seluler dan barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pornografi.

Pengungkapan ini masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk perempuan yang diduga menjadi talent dalam siaran langsung tersebut.

"Sedangkan para talent, masih dalam penyelidikan tim siber," jelas Bayu.

Selain menelusuri keterlibatan para talent, penyidik juga mendalami kemungkinan keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak dari aktivitas siaran langsung itu.

"Mengenai keuntungan yang diperoleh para talent, juga masih diselidiki," demikian penjelasan Bayu.

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme aktivitas tersebut, aliran keuntungan, serta peran setiap pihak yang diduga terlibat.

Polda Sumut mengingatkan, pemanfaatan media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum. Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan ruang digital.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri aktivitas akun dan barang bukti digital yang telah diamankan.

Topikseru.com, Medan – Gerak cepat dilakukan jajaran Pemko Medanmenangani banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Medan. Sejak, Rabu (28/10/2026) sampai Kamis (29/10/2026), penanganan banjir terus dilakukan.

[adsense]Pemko Medan menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan beserta jajaran terkait bergerak cepat membantu warga terdampak, mulai dari evakuasi, penyaluran makanan, hingga pembersihan sisa lumpur yang mengendap setelah air surut.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, sejak Rabu pukul 21.30 WIB, BPBD bersama jajaran kewilayahan telah bersiaga di sejumlah kawasan terdampak. Petugas turun langsung membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, termasuk memfasilitasi evakuasi warga dan menyalurkan makanan bagi masyarakat terdampak banjir.

[adsense]Penanganan berlanjut hingga Kamis pagi hari, terutama di kawasan permukiman yang masih digenangi air maupun dipenuhi sisa lumpur akibat genangan. Untuk mempercepat pemulihan lingkungan dan membantu warga kembali beraktivitas, Rico Waas menginstruksikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Medan turut melakukan pembersihan di lokasi terdampak.

"Saya minta kepada Damkarmat untuk membantu membersihkan sehingga memudahkan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa membantu," kata Rico Waas usai menghadiri Forum Digitalisasi Bapenda Kota se-Indonesia di Grand City Hall, Jalan Balai Kota Medan, Kamis (29/10/2026).

[adsense]Menurut Rico Waas, penanganan pascabanjir perlu dilakukan agar warga tidak semakin terbebani oleh dampak yang ditinggalkan genangan. Selain membantu membersihkan lingkungan, kesiapsiagaan petugas juga harus tetap terjaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir kembali terjadi, terutama apabila hujan turun dengan intensitas tinggi.

Rico Waas pun mengingatkan masyarakat agar tetap waspada, khususnya warga yang bermukim di dekat aliran sungai. Kondisi di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian karena perubahan debit air dapat meningkatkan risiko banjir dan membahayakan keselamatan warga.

[adsense]"Kita juga harus tetap waspada, terutama masyarakat yang tinggal di dekat aliran sungai. Memang harus berhati-hati," tegasnya.

Ia juga menginstruksikan jajaran kewilayahan agar segera mengarahkan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk melakukan evakuasi apabila kondisi dinilai membahayakan. Langkah cepat tersebut diperlukan agar warga dapat menjauh dari potensi bahaya sebelum situasi memburuk.

[adsense]Melalui koordinasi BPBD, jajaran kewilayahan, dan Damkarmat, Pemko Medan terus melakukan penanganan di lokasi terdampak, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Rico Waas menegaskan, kewaspadaan dan kecepatan bertindak menjadi hal penting dalam menghadapi potensi banjir, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Polda Sumatera Utara mencatat sebanyak 2.715 kegiatan penindakan dan teguran selama tiga hari pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, terhitung sejak 26 hingga 28 Oktober 2026.

Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kegiatan penegakan disiplin berlalu lintas dari hari pertama hingga hari ketiga.

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan operasi, pada hari pertama tercatat 675 kegiatan, meningkat menjadi 864 kegiatan pada hari kedua, kemudian mencapai 1.176 kegiatan pada hari ketiga, Rabu (28/10/2026).

Pada hari ketiga, kegiatan tersebut terdiri atas 170 tilang manual, 22 penindakan melalui ETLE mobile, dan 984 teguran kepada pengguna jalan. Sementara itu, penindakan melalui ETLE statis tercatat nihil.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, Operasi Patuh Toba 2026 merupakan upaya kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sekaligus membangun budaya berkendara yang aman dan tertib.

"Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, mematuhi aturan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujarnya.

Menurut Ferry, pendekatan edukatif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi agar masyarakat memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan sekadar untuk menghindari sanksi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan bersama.

Adapun sasaran prioritas operasi meliputi pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta pengendara di bawah umur.

Petugas juga menindak pelanggaran berupa berboncengan melebihi ketentuan, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan, serta kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Selain penindakan, personel Polda Sumut melaksanakan sosialisasi, memberikan imbauan keselamatan, dan membagikan brosur kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengguna jalan mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk melengkapi dokumen dan perlengkapan kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga konsentrasi selama berkendara, serta memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat.

Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kedisiplinan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta angka kecelakaan di wilayah Sumatera Utara dapat ditekan.

Topikseru.com, Toba — Penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas iman menjadi landasan utama bagi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam memulihkan lingkungan melalui perubahan perilaku serta aksi nyata yang berdampak langsung bagi ekosistem dan kesejahteraan warga.

[adsense]Pendekatan tersebut dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam rangkaian kunjungan kerja di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (28/10/2026), yang meliputi penanaman pohon endemik, penebaran ikan endemik, kampanye penggunaan kendaraan listrik, hingga peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Rangkaian agenda strategis ini sebagai langkah terpadu untuk membangun ekosistem rendah karbon sekaligus merawat kelestarian kawasan Danau Toba secara berkelanjutan.

[adsense]"Lingkungan, budaya, masyarakat adat, dan nilai-nilai agama saling berkaitan erat dalam menjaga bumi sebagai ruang hidup bersama. Kita harus merawatnya melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen bangsa," tutur Menteri Jumhur di sela-sela kegiatannya.

Tobat Ekologis sebagai Transformasi Perilaku dan Tanggung Jawab Kolektif Dalam forum dialog bersama tokoh agama, masyarakat, dan berbagai komunitas di kawasan Danau Toba, Menteri Jumhur memaparkan esensi dari Tobat Ekologis.

[adsense]Konsep ini merupakan panggilan moral bagi individu, kelompok, organisasi, korporasi, dan pemerintah untuk mengakui kekeliruan terhadap lingkungan di masa lalu serta mengambil langkah korektif sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.

Pada tingkat individu, perubahan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengelola sampah dengan bijak, menekan penggunaan plastik sekali pakai, serta menghemat energi.

[adsense]Sementara itu, bagi korporasi yang kegiatan operasionalnya meninggalkan jejak ekologis, kewajiban pemulihan lingkungan mutlak ditunaikan secara substantif dan bukan sekadar gugur kewajiban. KLH/BPLH berkomitmen untuk terus memperketat regulasi dan pengawasan di lapangan.

"Kepedulian moral perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan dan penegakan hukum. Tobat Ekologis bukanlah pengganti kewajiban hukum, melainkan dorongan moral untuk memperbaiki perilaku dan memulihkan kerusakan secara nyata," tegas Menteri Jumhur.

[adsense]Restorasi Hulu Lewat Pohon Endemik dan Restocking Perairan Dalam agenda peninjauan di kawasan Taman Eden, Menteri Jumhur menyaksikan langsung aksi penanaman pohon endemik yang dimotori oleh komunitas lokal bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), disertai komitmen penanaman lanjutan di lingkungan sekolah.

Apresiasi khusus diberikan atas komitmen komunitas yang menjamin perawatan dan penyulaman tanaman selama satu tahun penuh. Menteri Jumhur menilai kolaborasi partisipatif seperti ini patut direplikasi oleh korporasi lainnya.

[adsense]Menurutnya, mitigasi perubahan iklim dan pemulihan bentang alam harus dimulai dari aksi akar rumput yang terukur dan terpelihara dengan baik. Pada saat bersamaan, dilakukan pula penebaran (restocking) ikan endemik Danau Toba guna memulihkan populasi hayati perairan.

Langkah ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem danau agar fungsi ekologis dan manfaat ekonominya dapat terus dirasakan oleh masyarakat setempat. Perpaduan Spiritualitas dan Budaya dalam Menjaga Alam Komitmen merawat bumi dalam bingkai spiritualitas dan kebudayaan lokal turut dikukuhkan melalui penandatanganan prasasti "Monumen Aksi Profetis Yubileum 800 Tahun St. Fransiskus Assisi" di Dolok Parmonangan.

[adsense]Monumen ini merupakan buah kolaborasi bersama Yayasan Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Kapusin Provinsi Medan serta masyarakat Danau Toba, yang mengangkat semangat pelestarian alam selaras dengan kearifan budaya.

Pesan yang diabadikan pada prasasti tersebut mengutip seruan St. Fransiskus Assisi: "Marilah kita mulai sekali lagi, sebab sampai saat ini, kita belum berbuat apa-apa."

[adsense]Penggalan kalimat ini menjadi pengingat abadi bahwa kecintaan pada bumi harus diterjemahkan dalam kerja kolektif yang konsisten. Rangkaian kunjungan ini turut diwarnai dengan touring kendaraan listrik guna mengampanyekan transisi energi bersih serta peresmian fasilitas SPKLU.

Menteri Jumhur menilai, adopsi kendaraan listrik dan rehabilitasi ekosistem hutan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam arsitektur pembangunan hijau nasional.

[adsense]Melalui sinergi lintas sektor dan lintas iman yang terpadu, KLH/BPLH optimis bahwa ikhtiar pelestarian Danau Toba akan bertransformasi menjadi budaya pemeliharaan ekosistem yang mengakar, memperkuat ketahanan lingkungan hidup, serta menjamin warisan alam yang lestari.

[adsense]

[adsense]Sebanyak 130 negara mendukung resolusi yang menyerukan pencabutan embargo, sedangkan 17 negara menolak dan 25 lainnya memilih abstain. Hasil ini berbeda dari pemungutan suara pada 2025, ketika resolusi serupa memperoleh 165 suara dukungan, tujuh suara penolakan, dan 12 abstain. Reuters

Perubahan jumlah suara tersebut menjadi sorotan di tengah ketegangan hubungan Washington dan Havana. Meski mayoritas negara anggota PBB masih mendukung penghentian embargo, bertambahnya suara penolakan dan abstain memperlihatkan adanya perubahan sikap diplomatik di tingkat internasional.

[adsense]

Krisis Kebutuhan Pokok Jadi Sorotan Kuba

Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB sebelum pemungutan suara, Rodriguez menegaskan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan politik kedua negara, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari warga.

[adsense]"Kuba bukanlah ancaman. Blokade itulah yang merupakan ancaman," kata Rodriguez.

Dia juga menekankan bahwa persoalan embargo tidak semestinya hanya dilihat melalui angka-angka ekonomi. Menurut dia, dampaknya turut dirasakan keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan serta pasien yang membutuhkan layanan dan obat-obatan di rumah sakit.

[adsense]Pemerintah Kuba selama ini menempatkan embargo sebagai salah satu faktor yang memperberat kondisi ekonomi negara tersebut. Namun, pandangan itu ditolak Washington yang menilai kebijakan pemerintah Kuba sendiri menjadi penyebab utama kesulitan ekonomi di negara tersebut. Anadolu Agency

AS Bantah Embargo Jadi Penyebab Utama Krisis

[adsense]Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai embargo tidak hanya menyangkut pembatasan perdagangan, tetapi juga pertentangan mengenai tanggung jawab atas kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kuba.

Bagi Havana, pencabutan embargo merupakan langkah penting untuk mengurangi tekanan ekonomi. Sebaliknya, Washington mempertahankan kritik terhadap tata kelola pemerintahan Kuba dan menolak menjadikan resolusi Majelis Umum PBB sebagai alasan untuk mengakhiri kebijakannya.

[adsense]

Resolusi PBB Tidak Otomatis Mengakhiri Embargo

Resolusi ini lebih berfungsi sebagai rekomendasi sekaligus gambaran sikap politik negara-negara anggota PBB terhadap kebijakan embargo. Keputusan untuk mengubah kebijakan Amerika Serikat tetap bergantung pada proses politik dan hukum di dalam negeri negara tersebut.

[adsense]PBB telah berulang kali menyerukan penghentian embargo sejak 1992. Meski demikian, kebijakan yang pertama kali diberlakukan pada 1960 itu tetap bertahan dan kemudian diperluas melalui berbagai langkah pada tahun-tahun berikutnya. PBB

Karena itu, hasil pemungutan suara terbaru menghadirkan dua pesan sekaligus: mayoritas negara masih menghendaki embargo diakhiri, tetapi dukungan terhadap resolusi tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya.

[adsense]Bagi masyarakat Kuba, persoalan berikutnya adalah apakah tekanan diplomatik internasional dapat berujung pada perubahan kebijakan yang berdampak nyata terhadap akses pangan, energi, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sementara itu, bagi Washington dan Havana, perbedaan sikap di PBB menegaskan bahwa penyelesaian persoalan embargo masih menjadi bagian dari hubungan bilateral yang sarat kepentingan politik dan ekonomi.

[adsense]

Untuk mendukung keterlibatan masyarakat, Polda Sumut juga menyediakan Hotline Pengaduan Kapolda Sumut di nomor 0811-6161-5527. Saluran ini menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan kepada kepolisian.

Empat program tersebut disampaikan Sonny dalam kegiatan tatap muka bersama insan pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026).

Program itu merupakan penjabaran dari gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertajuk Polisi Bersama Masyarakat, yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan keamanan di Sumatera Utara.

Sonny mengatakan, kepolisian membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga situasi daerah tetap kondusif.

"Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Sonny.

1. Jaga Persatuan di Tengah Keberagaman Sumatera Utara

Menurut Sonny, keberagaman suku, agama, dan budaya di Sumatera Utara perlu dirawat agar menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang aman dan harmonis.

Polisi diharapkan turut mendorong kerukunan antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok masyarakat. Pendekatan tersebut juga membutuhkan peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah.

Pemeliharaan kerukunan menjadi penting karena konflik sosial dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan stabilitas keamanan. Karena itu, komunikasi serta penyelesaian persoalan secara dini menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

2. Libatkan Masyarakat untuk Mencegah Peredaran Narkoba

Pencegahan perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat melalui pendidikan, kegiatan komunitas, peran tokoh agama, serta dukungan pemerintah.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus membangun kesadaran dan melakukan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga," katanya.

Selain edukasi dan pencegahan, program ini juga mencakup penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkoba serta pendekatan rehabilitasi bagi pihak yang membutuhkan sesuai ketentuan.

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkotika sekaligus memperluas upaya pencegahan di lingkungan tempat tinggal.

3. Tekan Kejahatan Jalanan dan Premanisme

Kapolda Sumut berharap penanganan kejahatan jalanan dapat menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas warga, kegiatan usaha, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Keamanan di ruang publik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenyamanan masyarakat saat bekerja, berdagang, menggunakan transportasi, maupun menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, penanganan kejahatan jalanan membutuhkan langkah pencegahan, respons terhadap laporan warga, serta penegakan hukum berdasarkan aturan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan melalui penyampaian informasi yang relevan kepada kepolisian. Namun, laporan dan informasi tersebut tetap perlu diverifikasi agar penanganan perkara berjalan secara profesional.

4. Bangun Budaya Tertib Berlalu Lintas

Sonny menilai budaya tertib berlalu lintas perlu dibangun melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, dan penegakan hukum yang sesuai ketentuan.

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya berkaitan dengan kelancaran perjalanan, tetapi juga upaya mengurangi risiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi.

Karena itu, kepolisian membutuhkan dukungan masyarakat untuk membangun kebiasaan berkendara yang aman, menghormati pengguna jalan lain, dan mematuhi rambu serta ketentuan lalu lintas.

Polda Sumut Buka Hotline Pengaduan Masyarakat

Menurut dia, komunikasi yang terbuka menjadi bagian penting agar kepolisian dapat mendengar aspirasi masyarakat sekaligus merespons persoalan yang berkembang di lapangan.

Sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan, Polda Sumut menyediakan Hotline Pengaduan Kapolda Sumut di nomor 0811-6161-5527.

Masyarakat yang hendak menggunakan saluran tersebut sebaiknya menyampaikan informasi secara jelas, termasuk waktu, lokasi, kronologi, serta bukti pendukung jika tersedia. Informasi yang akurat dapat membantu proses verifikasi dan tindak lanjut oleh petugas.

Untuk keadaan darurat, masyarakat perlu menggunakan kanal bantuan resmi yang sesuai dengan jenis situasi yang dihadapi. Ketersediaan hotline pengaduan juga tidak menggantikan proses pelaporan formal apabila suatu perkara mensyaratkannya.

Melalui empat program prioritas tersebut, Polda Sumut mendorong penguatan kerja sama antara polisi dan masyarakat. Pelaksanaannya diharapkan tidak berhenti pada penyampaian program, tetapi diwujudkan melalui pelayanan, pencegahan kejahatan, penegakan hukum, serta tindak lanjut terhadap persoalan yang dihadapi warga.

Keamanan daerah, sebagaimana ditekankan Sonny, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan kepolisian dan seluruh elemen masyarakat.

[adsense]Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nilai pemerasan yang diduga dilakukan bersama sejumlah pihak mencapai Rp168,92 miliar sepanjang 2021 - 2026.

Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026), jaksa menguraikan dugaan penyalahgunaan proses penerbitan dokumen keimigrasian. Pemohon disebut dipersulit, diperlambat, atau tidak mendapatkan dokumen yang mereka ajukan.

[adsense]Jaksa Penuntut Umum KPK Achmad Husin Madya mengatakan dokumen yang menjadi bagian dari perkara tersebut mencakup Izin Tinggal Kunjungan, termasuk dalam keadaan terpaksa maupun darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan administrasi alih status izin tinggal.

Dugaan praktik itu menempatkan layanan administrasi keimigrasian sebagai pusat perkara. Biro jasa dan perusahaan penjamin WNA disebut menjadi pihak yang menghadapi tekanan ketika mengurus dokumen bagi klien mereka.

[adsense]Perlu ditegaskan, nilai Rp168,92 miliar tersebut merupakan angka yang disebut dalam dakwaan jaksa. Seluruh tuduhan terhadap para terdakwa harus dibuktikan melalui proses persidangan dan belum dapat diperlakukan sebagai putusan bersalah.

Dokumen Izin Tinggal Diduga Dijadikan Alat Pemerasan

[adsense]Jenis dokumen yang disebut meliputi izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan perubahan status izin tinggal. Dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan warga negara asing untuk menjalankan aktivitas sesuai status keimigrasian mereka di Indonesia.

Bagi perusahaan penjamin dan biro jasa, keterlambatan dokumen dapat memengaruhi proses pengurusan izin bagi klien. Dalam dakwaan, kondisi tersebut disebut menjadi bagian dari cara yang diduga digunakan untuk meminta uang dari para pemohon atau pihak yang mewakili mereka.

[adsense]Jaksa menyatakan Silmy tidak didakwa bekerja sendiri. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi disebut ikut terlibat dalam perkara tersebut.

Mereka adalah mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

[adsense]Nama lain yang disebut ialah mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024 - 2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Keterlibatan masing-masing pihak dan peran yang didakwakan kepada mereka akan diuji dalam proses hukum.

[adsense]

Jaksa Rinci Dugaan Penerimaan Para Terdakwa

Berikut rincian penerimaan yang disebut dalam dakwaan:

[adsense]

• Silmy Karim Rp 1,2 miliar
• Saffar Muhammad Godam Rp 500 juta
• Jaya Saputra Rp 6,53 miliar
• Tessar Bayu Setyaji Rp 2,88 miliar
• Bagus Bramantyo Rp 4,25 miliar
• Gusti Bernardiansyah alias Obin Rp 50,97 miliar
• Juniadi Sri Priambudi Rp 16,31 miliar

Perbedaan antara total nilai dugaan pemerasan dan rincian penerimaan masing-masing pihak penting diperhatikan. Nilai yang disebut diperas dari pihak pemohon tidak selalu identik dengan jumlah uang yang diduga diterima setiap terdakwa.

[adsense]Pembuktian mengenai aliran uang, pihak penerima, dan hubungan transaksi dengan dugaan pemerasan akan menjadi bagian penting dalam persidangan.

Sejumlah Biro Jasa dan Perusahaan Penjamin Disebut dalam Dakwaan

[adsense]Nama lain yang disebut adalah Immanuel Michael, Komisaris PT Klitz Tour & Travel; Robert Putranto, manajer PT 1688; Joko Mulyono dari PT Artha Jaya Leonindo; Ayu Marcellena Nirmala, staf PT Bali Internasional Surya; serta Indrawaty, Direktur PT Karita Travindo.

Jaksa juga menyebut pemohon dokumen keimigrasian dan pemohon perubahan status izin tinggal lainnya sebagai pihak yang diduga terdampak.

[adsense]Penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari uraian dakwaan mengenai pihak yang disebut dalam perkara, bukan penetapan kesalahan terhadap seluruh individu atau perusahaan yang tercantum.

Keterangan para pemohon, dokumen transaksi, serta bukti lain yang diajukan di persidangan akan diperlukan untuk menguji bagaimana dugaan pemerasan berlangsung dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan.

[adsense]

Silmy Juga Didakwa Menerima Gratifikasi Rp 33,94 Miliar

Menurut dakwaan, gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai dan saham. Perkara ini menjadi bagian lain yang harus dibuktikan terpisah dari dugaan pemerasan terhadap biro jasa dan perusahaan penjamin WNA.

[adsense]Pemisahan kedua dugaan tersebut penting karena pemerasan dan gratifikasi memiliki unsur hukum yang berbeda. Jaksa perlu membuktikan perbuatan yang didakwakan, keterkaitan penerimaan dengan jabatan, serta unsur-unsur pidana yang relevan berdasarkan pasal yang digunakan.

Dalam perkara ini, jaksa mendasarkan dakwaan pada ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 12 huruf e mengenai pemerasan oleh pejabat dan Pasal 12B mengenai gratifikasi, berikut ketentuan terkait yang dicantumkan dalam surat dakwaan.

[adsense]Jika terbukti bersalah, para terdakwa dapat menghadapi konsekuensi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, putusan akhir berada di tangan majelis hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti, keterangan saksi, dan pembelaan para terdakwa.

Persidangan Akan Menguji Dugaan Penyalahgunaan Layanan Imigrasi

[adsense]Apabila dakwaan terbukti, praktik mempersulit layanan untuk memperoleh uang dapat berdampak terhadap kepastian hukum bagi warga negara asing, perusahaan penjamin, dan biro jasa yang mengurus administrasi secara resmi.

Di sisi lain, proses hukum harus memastikan setiap tuduhan dibuktikan secara objektif. Nilai dugaan pemerasan, rincian penerimaan, hubungan antara para terdakwa, serta peran masing-masing pihak perlu diuji berdasarkan bukti yang diajukan di pengadilan.

[adsense]Publik kini menanti bagaimana jaksa membuktikan rangkaian dugaan tersebut dan bagaimana para terdakwa menyampaikan pembelaan mereka.

Persidangan juga menjadi ruang untuk memperjelas mekanisme yang diduga digunakan, termasuk apakah hambatan penerbitan dokumen benar-benar berkaitan dengan permintaan uang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan.

[adsense]Hasil perkara nantinya tidak hanya menentukan pertanggungjawaban pidana para terdakwa, tetapi juga menjadi ujian bagi pengawasan dan integritas layanan administrasi keimigrasian.

[adsense]

[adsense]Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi penangkapan seseorang yang diduga melakukan pengemasan ulang atau repacking beras SPHP di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

Dari penelusuran awal, Bulog bersama kepolisian kemudian mengembangkan pemeriksaan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Penyelidikan tidak hanya menyasar lokasi pengemasan ulang, tetapi juga berupaya mengungkap bagaimana beras yang berasal dari jalur distribusi resmi pemerintah dapat diduga dialihkan untuk kepentingan lain.

[adsense]"Menindaklanjuti yang disampaikan Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Bapanas juga, kami dari Perum Bulog serta Pak Kapolres Jakarta Timur mendapat informasi adanya penangkapan oknum yang melakukan repacking beras SPHP Bulog menjadi beras 50 kilogram," kata Rizal di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut Rizal, proses penelusuran membawa Bulog memeriksa data kendaraan pengangkut, rekaman kamera pengawas atau CCTV, surat jalan, hingga riwayat pembelian melalui aplikasi Klik SPHP.

[adsense]Rangkaian pemeriksaan itu mengarah pada seorang pemilik RPK berinisial RH. Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tersebut masih harus ditangani melalui proses hukum oleh kepolisian.

Jejak Truk hingga CCTV Kantor Bulog

[adsense]Di lokasi itu, tim memeriksa rekaman CCTV serta dokumen surat jalan yang mencatat aktivitas keluar-masuk barang di pos penjagaan.

Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan pergerakan kendaraan dengan catatan administrasi distribusi. Dengan cara tersebut, Bulog berupaya memastikan dari mana beras berasal, ke mana barang dikirim, dan pihak mana yang tercatat menerima pasokan.

[adsense]Penelusuran administrasi ini menjadi bagian penting karena beras SPHP disalurkan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Ketika muncul dugaan penyimpangan di tingkat hilir, data pengiriman dapat membantu menghubungkan aktivitas di lapangan dengan pihak yang memperoleh pasokan.

Setelah mencocokkan sejumlah informasi, Bulog mengidentifikasi RPK yang tercatat menerima beras tersebut. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membuka data pembelian melalui sistem pemasaran perusahaan.

[adsense]

Klik SPHP Jadi Kunci Penelusuran Mitra

Data pembelian tercatat dalam sistem Bulog, mulai dari tingkat daerah hingga kantor pusat. Catatan tersebut memungkinkan perusahaan menelusuri identitas mitra, transaksi pembelian, dan riwayat pemesanan beras.

[adsense]Dari pemeriksaan data tersebut, Bulog menemukan nama RH yang tercatat sebagai pemilik RPK. Perusahaan kemudian mencocokkan informasi pendaftaran, termasuk identitas, alamat, dan nomor telepon yang tersimpan dalam sistem.

Tim Bulog sempat mendatangi alamat RH di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun, yang bersangkutan tidak ditemukan karena rumahnya sedang dibongkar.

[adsense]Bulog selanjutnya menggunakan nomor telepon yang tercatat untuk membantu penelusuran bersama kepolisian hingga RH ditemukan dan diamankan untuk pemeriksaan awal.

Menurut Rizal, RH mengakui RPK tersebut merupakan miliknya dan membenarkan bukti transaksi pembelian beras SPHP melalui Klik SPHP.

[adsense]Meski demikian, pengakuan mengenai kepemilikan RPK dan transaksi pembelian tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam dugaan pengoplosan. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap memerlukan pemeriksaan bukti dan proses hukum.

Pemesanan Beras Empat Ton Dua Hari Beruntun Disorot

[adsense]Rizal menyebut RH tercatat sebagai penerima beras SPHP sejak 27 Agustus 2026. Dalam penelusuran awal, terdapat indikasi pemesanan dengan volume besar, yakni empat ton dalam sehari, yang kembali dilakukan pada hari berikutnya.

Pola tersebut menjadi perhatian karena frekuensi dan jumlah pemesanan perlu dibandingkan dengan karakteristik penyaluran serta kebutuhan penjualan mitra.

[adsense]Namun, besarnya volume pembelian saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Aparat perlu memeriksa dokumen transaksi, tujuan distribusi, realisasi penjualan, serta kemungkinan hubungan antara pembelian tersebut dan beras yang diduga dikemas ulang.

Bulog menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Karena itu, hasil penelusuran internal diserahkan kepada Polres Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti.

[adsense]Pendalaman tersebut diharapkan dapat menjelaskan apakah pemesanan beras dalam jumlah besar berkaitan dengan dugaan repacking atau merupakan transaksi yang harus dinilai berdasarkan bukti lain.

Distribusi Beras SPHP Jadi Perhatian

[adsense]Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dirancang untuk membantu menjaga ketersediaan beras dan mendukung keterjangkauan harga bagi masyarakat. Karena itu, kepatuhan mitra terhadap ketentuan penyaluran menjadi bagian penting dalam menjaga tujuan program.

Dugaan pengemasan ulang beras SPHP menjadi kemasan 50 kilogram memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana komoditas tersebut ditangani setelah diterima oleh mitra.

[adsense]Apabila beras bersubsidi dialihkan atau dipasarkan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, manfaat program berisiko tidak diterima masyarakat sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, penanganan kasus harus tetap membedakan antara transaksi resmi yang tercatat dan dugaan penyalahgunaan setelah beras diterima.

[adsense]Sistem pembelian yang sah tidak otomatis menjamin seluruh aktivitas berikutnya sesuai aturan, tetapi juga tidak dapat dijadikan bukti tunggal bahwa mitra telah melakukan pelanggaran.

Karena itu, pengawasan perlu mencakup pemeriksaan riwayat pembelian, volume pesanan, distribusi fisik, hingga penjualan di tingkat pengecer.

[adsense]

Bulog Dukung Penyidikan Kepolisian

Penelusuran tersebut tidak berhenti pada identitas mitra yang tercatat dalam sistem. Kesesuaian antara transaksi, dokumen pengiriman, kendaraan pengangkut, dan aktivitas di lokasi penerima menjadi bagian yang perlu diperiksa untuk memperoleh gambaran utuh mengenai jalur distribusi.

[adsense]Hasil pemeriksaan kepolisian nantinya akan menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum dan siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Bagi Bulog, perkara ini menjadi pengingat bahwa pengawasan beras SPHP perlu berjalan dari hulu hingga hilir. Sistem digital dan dokumen administrasi dapat membantu mengidentifikasi aliran barang, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada pemeriksaan terhadap pola transaksi dan aktivitas distribusi di lapangan.

[adsense]Sementara itu, masyarakat perlu menunggu hasil penyidikan untuk mengetahui secara jelas bagaimana beras SPHP tersebut diduga dikemas ulang, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam rantai penyalurannya.

[adsense]