[adsense]Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menghendaki adanya kepastian hukum atas tanah Blang Padang agar status dan pengelolaannya dapat diterima semua pihak.

Pernyataan itu disampaikan Yusril setelah audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Menurut dia, pemerintah telah mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Presiden dan kementerian terkait.

[adsense]"Penyelesaian status hukumnya perlu dilakukan melalui mekanisme yang sah dengan memperhatikan aspek administrasi pengelolaan barang milik negara serta ketentuan perwakafan," kata Yusril, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Persoalan Blang Padang tidak hanya berkaitan dengan pencatatan aset pemerintah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek hukum Islam, terutama ketentuan mengenai wakaf, agar proses penyelesaiannya tidak mengabaikan dasar hukum nasional maupun prinsip syariat.

[adsense]

Status Tanah Blang Padang Akan Ditempuh Melalui Jalur Hukum

Proses tersebut juga mencakup penunjukan nazhir, yakni pihak yang secara sah bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya.

[adsense]Menurut Yusril, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai status tanah sekaligus pihak yang berwenang mengelolanya.

Namun, penetapan status wakaf dan penghapusan pencatatan sebagai barang milik negara merupakan aspek hukum dan administrasi yang perlu ditangani secara tepat.

[adsense]Karena itu, penyelesaian persoalan Blang Padang tidak cukup hanya dengan pernyataan politik, tetapi membutuhkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat.

[adsense]

Kementerian Akan Bahas Pelepasan Status Aset Negara

Lembaga yang akan dilibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk menyelaraskan aspek hukum dengan administrasi pengelolaan aset negara.

[adsense]Yusril menjelaskan, rapat tersebut akan difokuskan pada penyelarasan proses hukum dan administrasi, termasuk penyelesaian pencatatan tanah Blang Padang dalam daftar barang milik negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan ini menjadi penting karena penyelesaian sengketa menyangkut dua hal yang saling berkaitan, yakni penegasan status tanah sebagai harta wakaf dan penyesuaian administrasi aset pemerintah.

[adsense]Meski demikian, proses pelepasan pencatatan aset negara tetap harus mengikuti prosedur resmi. Karena itu, hasil koordinasi dan penetapan hukum akan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah berikutnya.

Bendera Aceh dan Dana Otsus Juga Dibahas

[adsense]DPRA berharap ketiga persoalan tersebut dapat menemukan penyelesaian. Mereka juga mendorong agar perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) segera dituntaskan dan diundangkan.

Perubahan UUPA dipandang penting dalam memperkuat pelaksanaan kewenangan khusus Aceh. Namun, prosesnya tetap memerlukan pembahasan dan kesepakatan melalui mekanisme legislasi yang berlaku.

[adsense]Ketiga isu tersebut memiliki dimensi yang berbeda. Status tanah Blang Padang berkaitan dengan hukum wakaf dan administrasi aset, persoalan bendera menyangkut ketentuan dalam UUPA, sedangkan dana otsus berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan dan dukungan fiskal bagi Aceh.

Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing persoalan.

[adsense]

Pemerintah Siapkan Pembahasan Lanjutan soal Bendera Aceh

Pemerintah akan membahasnya lebih lanjut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum menyampaikan hasil pembahasan kepada Presiden.

[adsense]Pendekatan tersebut diperlukan agar keputusan yang diambil mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat Aceh.

Pemerintah belum menyampaikan hasil akhir dari pembahasan tersebut. Dengan demikian, penyelesaian persoalan bendera Aceh masih menunggu proses koordinasi dan keputusan lebih lanjut.

[adsense]

Dana Otsus Aceh Akan Dibahas Melalui Dialog

Yusril menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mencari jalan keluar atas persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan dana otsus melalui dialog, musyawarah, dan kepastian hukum.

[adsense]Menurut dia, penyelesaian berbagai persoalan Aceh harus dilakukan secara adil, menghormati kepentingan masyarakat, serta tetap berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan komunikasi sebagai bagian dari upaya mencari kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

[adsense]Meski demikian, bentuk penyelesaian dan tindak lanjut konkret mengenai dana otsus masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

Perubahan UUPA Diharapkan Perkuat Otonomi Khusus Aceh

[adsense]Ia juga berharap perubahan UUPA dapat menjadi momentum untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan khusus Aceh, menjaga perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelesaian ketiga persoalan tersebut akan bergantung pada proses hukum, koordinasi antarlembaga, serta pembahasan kebijakan yang sesuai dengan aturan berlaku.

[adsense]Untuk tanah Blang Padang, perhatian utama berada pada kepastian status wakaf dan tata kelola asetnya.

Sementara itu, persoalan bendera dan dana otsus membutuhkan pembahasan tersendiri agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

[adsense]Dengan mekanisme yang tepat, pemerintah berharap persoalan yang telah berlangsung lama itu dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat Aceh maupun ketentuan hukum nasional.

[adsense]

[adsense]Peragaan tersebut berlangsung di fasilitas pengujian SpaceX di McGregor, Texas, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat, 15 Oktober 2026. CEO Tesla, Elon Musk, menyebut Roadster sebagai kendaraan yang melampaui mobil-mobil futuristis dalam film James Bond.

Dikutip dari Autoblog, Jumat (16/10/2026), Musk kembali menonjolkan karakter Roadster sebagai kendaraan dengan teknologi yang tidak lazim ditemukan pada mobil sport konvensional.

[adsense]Meski begitu, sejumlah kemampuan yang diperlihatkan dalam demonstrasi masih perlu dibedakan dari spesifikasi final kendaraan yang nantinya diproduksi dan dijual kepada konsumen.

Tesla Roadster Pamer Manuver di Luar Kebiasaan

[adsense]Kendaraan itu juga diperlihatkan berguling di udara menggunakan pendorong gas dingin. Dalam adegan lain, Roadster disebut mampu melompati deretan Tesla Semi yang memiliki tinggi sekitar 4,1 meter.

Peragaan tersebut memperlihatkan arah pengembangan Roadster yang tidak hanya menitikberatkan pada akselerasi dan performa mobil listrik, tetapi juga pada teknologi pendorong dan kemampuan manuver yang menyerupai kendaraan fiksi ilmiah.

[adsense]Namun, demonstrasi di lokasi pengujian belum otomatis membuktikan bahwa seluruh fitur itu akan tersedia pada versi produksi. Detail teknis, batas penggunaan, serta aspek keselamatan setiap sistem masih menjadi hal penting untuk diperjelas.

Elon Musk Sebut Roadster Lebih Gila dari Mobil James Bond

[adsense]Dalam percakapan tersebut, ia menggambarkan Roadster sebagai kendaraan dengan teknologi yang begitu ekstrem hingga membuatnya mempertanyakan apakah mobil itu masih layak disebut mobil biasa.

Musk membandingkan kemampuan Roadster dengan berbagai kendaraan fiktif yang muncul dalam film James Bond. Menurut dia, teknologi yang disiapkan Tesla bahkan lebih ekstrem dibandingkan jika seluruh mobil dalam film tersebut digabungkan.

[adsense]Pernyataan itu memperkuat strategi promosi Roadster sebagai produk berteknologi tinggi yang menawarkan pengalaman berbeda dari mobil sport listrik pada umumnya.

Meski demikian, klaim dan pernyataan Musk tetap perlu dibaca sebagai gambaran yang disampaikan perusahaan. Performa akhir, kemampuan aktual, dan spesifikasi kendaraan baru dapat dinilai secara lebih menyeluruh setelah tersedia pengujian independen dan produk produksi.

[adsense]

Produksi Tesla Roadster Dijadwalkan pada 2028

Jadwal tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan calon pembeli. Pengembangan mobil dengan teknologi yang tidak konvensional berpotensi membutuhkan pengujian tambahan, terutama untuk memastikan sistem pendorong, struktur kendaraan, serta fitur keselamatan dapat bekerja sesuai peruntukannya.

[adsense]Karena itu, jadwal produksi yang diumumkan belum tentu berarti seluruh varian dan fitur akan tersedia pada waktu yang sama. Tesla masih perlu menjelaskan lebih rinci spesifikasi final, waktu pengiriman, dan cakupan pasar yang akan dilayani.

Tiga Varian Tesla Roadster: Performance, Thrust, dan Rocket

[adsense]Varian Performance diposisikan sebagai pilihan utama untuk pengendara yang mengutamakan performa mobil sport listrik. Sementara itu, Thrust disebut dibekali pendorong tambahan untuk mendukung akselerasi.

Adapun varian Rocket digambarkan sebagai versi dengan sistem terbang penuh. Fitur inilah yang berpotensi menjadi pembeda paling mencolok, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keselamatan, regulasi, dan lingkungan operasionalnya.

[adsense]Rincian spesifikasi, harga final, ketersediaan setiap varian, serta ketentuan pemesanan tetap perlu dikonfirmasi melalui informasi resmi Tesla. Konsumen juga perlu memastikan apakah fitur yang ditawarkan dalam demonstrasi benar-benar masuk ke dalam paket kendaraan yang dipesan.

Apakah Tesla Roadster Legal Digunakan di Jalan Raya?

[adsense]Mengutip InsideEVs, Musk mengatakan dirinya belum yakin kendaraan tersebut memenuhi ketentuan hukum di setiap yurisdiksi. Artinya, status penggunaan Roadster akan bergantung pada aturan yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah.

Fitur seperti pendorong tambahan maupun kemampuan terbang, jika benar diterapkan pada kendaraan produksi, dapat menghadapi persyaratan hukum yang berbeda dari mobil penumpang biasa.

[adsense]Regulasi kendaraan bermotor, keselamatan jalan, dan aturan penerbangan bisa menjadi faktor yang harus diperhitungkan, bergantung pada teknologi yang akhirnya digunakan.

Dengan demikian, kemampuan yang diperlihatkan saat demonstrasi tidak serta-merta berarti seluruh fitur dapat diaktifkan di jalan umum.

[adsense]

Roadster Jadi Ujian Ambisi Teknologi Tesla

Namun, tantangan Tesla bukan hanya menghadirkan teknologi yang mengundang perhatian. Perusahaan juga perlu membuktikan bahwa kendaraan tersebut dapat diproduksi, memenuhi standar keselamatan, memiliki performa yang konsisten, dan dapat digunakan secara legal sesuai peruntukannya.

[adsense]Bagi calon konsumen, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah Roadster bisa terbang atau melakukan salto. Hal yang lebih menentukan adalah kapan mobil ini benar-benar tersedia, berapa harga finalnya, dan fitur mana yang nantinya dapat digunakan secara nyata pada kendaraan produksi.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terus menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga kelancaran dan ketahanan arus distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari terminal pengisian hingga ke wilayah konsumsi masyarakat di seluruh Sumatera Utara.

[adsense]Pada kuartal III (periode Juli hingga September) tahun 2026, KAI Divre I Sumatera Utara mencatat telah mendistribusikan sebanyak 92.649 ton BBM atau setara dengan 109.325 kiloliter. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mendistribusikan 82.466 ton atau setara 97.310 kiloliter BBM.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan angkutan BBM berbasis rel merupakan komponen krusial dari sistem logistik energi terpadu.

[adsense]"Angkutan BBM dengan kereta api merupakan bagian dari sistem logistik energi yang menghubungkan titik pengisian dengan wilayah tujuan distribusi. Melalui layanan ini, KAI mendukung proses pemindahan BBM secara terjadwal dengan memperhatikan kapasitas angkut, keselamatan perjalanan, serta koordinasi dengan pihak terkait agar proses distribusi dapat berlangsung secara andal," ujar Anwar.

Kebutuhan BBM memiliki keterkaitan erat dengan mobilitas harian masyarakat dan denyut nadi perekonomian di Sumatera Utara. Berbagai sektor, mulai dari transportasi penumpang, distribusi logistik, aktivitas industri, hingga sektor pertanian dan perkebunan membutuhkan kepastian pasokan energi yang berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, kelancaran distribusi BBM menjadi fondasi utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

[adsense]Secara akumulatif, sepanjang periode Januari hingga September 2026, KAI Divre I Sumatera Utara telah mengangkut sebanyak 268.555 ton BBM. Jumlah ini tumbuh 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 239.948 ton. Capaian ini menggambarkan kontribusi nyata moda perkeretaapian dalam mendukung pasokan energi daerah sekaligus menjadi landasan bagi KAI untuk terus meningkatkan keandalan layanan logistik barang.

Keunggulan angkutan BBM melalui kereta api juga ditopang oleh tingkat ketepatan waktu (on-time performance) yang tinggi. Sepanjang kuartal III 2026, ketepatan waktu angkutan barang di Divre I Sumatera Utara, baik untuk jadwal keberangkatan maupun kedatangan mencapai 93 persen.

[adsense]"Angka ketepatan waktu yang tinggi ini membuat jadwal distribusi BBM dengan kereta api lebih terukur dan dapat diprediksi. Hal ini memberikan kemudahan bagi mitra angkutan untuk merencanakan rantai distribusi lanjutan agar pasokan energi dapat sampai lebih cepat dan merata ke tangan masyarakat," kata Anwar.

Salah satu koridor utama layanan angkutan BBM ini menghubungkan Terminal BBM Labuhan menuju Terminal BBM Pematangsiantar. Pasokan energi pada jalur ini sangat strategis karena turut menopang kebutuhan energi untuk penguatan sektor pariwisata, khususnya di kawasan destinasi prioritas Simalungun dan Danau Toba/Samosir.

[adsense]"KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen untuk terus menjaga keandalan sarana, prasarana dan ketepatan waktu operasional guna memastikan angkutan kereta api dapat menghadirkan layanan logistik energi yang aman, efisien, dan tepat sasaran. Keandalan distribusi BBM ini menjadi wujud dukungan nyata KAI dalam menjamin ketersediaan energi bagi seluruh sektor perekonomian serta memenuhi kebutuhan harian masyarakat Sumatera Utara," pungkas Anwar.

[adsense]

Kondisi itu dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor saat membuka Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) AKBAR PNM Cabang Medan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).

Pada kesempatan itu, Timur Tumanggor mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan digitalisasi untuk mengembangkan usaha. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional.

"Salah satu peluang besar yang harus kita manfaatkan adalah digitalisasi. Melalui media sosial, lokapasar atau marketplace, pembayaran digital, serta pencatatan keuangan berbasis teknologi, maka dapat memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, dan mengelola usaha secara lebih profesional," ucapnya.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat, sumber penghidupan jutaan keluarga, sekaligus penggerak penciptaan lapangan kerja. Usaha-usaha tersebut tumbuh di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, industri pengolahan, jasa, hingga pengangkutan dan pergudangan.

Banyak di antaranya berawal dari usaha rumahan dan dikelola dengan berbagai keterbatasan. Namun, para pelaku UMKM memiliki semangat dan potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang.

"Akan tetapi, teknologi juga harus diikuti dengan kualitas produk yang baik. Produk harus memiliki mutu yang konsisten, kemasan yang menarik, informasi yang jelas, legalitas yang sesuai, serta pelayanan yang mampu membangun kepercayaan konsumen. Dengan demikian, produk UMKM Sumatera Utara tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional," terangnya.

Karena itu, lanjut Timur, kegiatan bertema "Dari Literasi Menuju Aksi, Dari Usaha Menuju Naik Kelas" menjadi pengingat bahwa pengetahuan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Menurutnya, literasi harus membantu pelaku usaha mengambil keputusan yang lebih baik, sedangkan pengembangan kapasitas harus mendorong usaha tumbuh semakin kuat dan mampu naik kelas.

"Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata bagi para pelaku UMKM untuk semakin percaya diri, adaptif terhadap perubahan, berani berinovasi, dan terus meningkatkan kualitas usahanya. Mari kita buktikan bahwa dari literasi lahir aksi, dari pendampingan tumbuh kemandirian, dan dari usaha yang dikelola dengan baik lahir UMKM yang mampu naik kelas serta menjadi kekuatan ekonomi Sumut," ucapnya.

Sementara itu, Pemimpin Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan Muhammad Wazir mengatakan, PNM terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan yang disertai studi banding ke sejumlah daerah.

Menurut Wazir, penguatan usaha membutuhkan dukungan modal finansial agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang serta memanfaatkan pembiayaan secara tepat guna. Dalam PKU Akbar kali ini, sekitar 150 pelaku UMKM mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Selain modal finansial, menurutnya, modal sosial juga penting dalam pengembangan UMKM. Karena itu, PNM berupaya memperluas akses jaringan dan komunitas pelaku UMKM, antara lain melalui studi banding ke berbagai sentra UMKM di sejumlah daerah.

"PNM juga memberikan akses kepada pelaku UMKM agar memperoleh akses pemasaran yang lebih luas untuk ekspor. Hingga kini sudah 1.466 kegiatan pelatihan untuk 33.100 nasabah PNM. Pemerintah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan bersama, sehingga UMKM memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," pungkasnya.

Topikseru.com, Jakarta – PT Mobil Satu Asia (mobil123.com), PT Car Classifieds Indonesia (Carmudi.co.id), dan PT Car Some Indonesia (CARSOME) menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Perkara dugaan praktik diskriminasi dalam perdagangan otomotif melalui platform digital di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

[adsense]Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengatakan penandatanganan dilakukan dalam sidang di Ruang Sidang Erwin Syahril, KPPU, Jakarta, Kamis (15/10/ 2026), setelah Majelis Komisi menyampaikan pertimbangan atas permohonan perubahan perilaku yang diajukan para Terlapor.

Sidang dipimpin Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana selaku Ketua Majelis Komisi, bersama Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dan Mohammad Reza sebagai Anggota Majelis Komisi. Sebelumnya, ketiga Terlapor telah mengajukan permohonan perubahan perilaku pada 22 September 2026.

[adsense]Dalam persidangan, kata Deswin, Majelis Komisi membacakan poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku beserta syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi masingmasing Terlapor. Pakta tersebut pada prinsipnya memuat pernyataan para Terlapor untuk menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan Investigator serta mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP.

Melalui pakta tersebut, para Terlapor menyatakan kesediaan untuk melaksanakan perubahan perilaku sesuai dengan syarat dan kewajiban yang ditetapkan Majelis Komisi. Para Terlapor juga telah menyampaikan tanggapan tertulis atas poin-poin yang dibacakan Majelis Komisi.

[adsense]Menurut Deswin, dalam Pakta Integritas yang ditandatangani, mereka menyatakan kesediaan untuk bersikap aktif dan kooperatif selama proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku.

Salah satu komitmen utama para Terlapor adalah memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha dealer mobil, baik yang beroperasi secara daring (online) maupun luring (offline), untuk memperoleh dan menggunakan jasa pemasangan iklan pada platform yang dikelola para Terlapor.

[adsense]"Mereka juga berkomitmen untuk tidak melakukan atau mengulangi perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa akses terhadap layanan iklan diberikan berdasarkan ketentuan yang objektif dan tidak diskriminatif," ujar Deswin.

Selanjutnya, Majelis Komisi akan menunjuk Tim Pengawas untuk memantau pelaksanaan komitmen para Terlapor. Pengawasan dilaksanakan paling lama 60 hari kerja, terhitung sejak penetapan Majelis Komisi pada 15 Oktober 2026.

[adsense]Dalam pelaksanaannya, Tim Pengawas akan melakukan verifikasi dan/atau validasi serta meminta dokumen pendukung sesuai dengan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku.

"Apabila berdasarkan hasil pengawasan para Terlapor terbukti telah melaksanakan komitmen perubahan perilaku, Majelis Komisi akan menerbitkan Penetapan Penghentian Perkara. Sebaliknya, apabila para Terlapor tidak terbukti melaksanakan komitmen tersebut, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan," papar Deswin.

[adsense]Proses tersebut dapat berujung pada penerbitan Putusan KPPU dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara ini mulai disidangkan pada 15 September 2026 dan berkaitan dengan dugaan pembatasan akses terhadap pelaku usaha tertentu untuk memasang iklan pada platform digital perdagangan otomotif.

Ketiga Terlapor dalam perkara ini adalah PT Mobil Satu Asia (Terlapor I), pengelola Mobil123.com; PT Car Classifieds Indonesia (Terlapor II), pengelola Carmudi.co.id; serta PT Car Some Indonesia (Terlapor III), yang menjalankan usaha perdagangan mobil bekas dan platform digital CARSOME.

[adsense]Berdasarkan LDP, Investigator mengungkap adanya hubungan afiliasi diantara ketiga perusahaan tersebut. PT Mobil Satu Asia dan PT Car Classifieds Indonesia disebut berada dalam satu kelompok usaha di bawah Carsome Group.

Investigator juga menemukan adanya kesamaan pengurus yang menjabat sebagai direksi dan/atau komisaris pada ketiga perusahaan.

[adsense]Berdasarkan temuan tersebut, Investigator menilai terdapat indikasi pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur larangan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam LDP, Investigator juga menguraikan dugaan dampak pembatasan akses terhadap persaingan usaha. Sejumlah pelaku usaha perdagangan mobil yang sebelumnya memanfaatkan trafik konsumen melalui Mobil123.com dan Carmudi.co.id disebut mengalami penurunan jumlah konsumen maupun penjualan setelah akses mereka dibatasi.

[adsense]Penandatanganan Pakta Integritas Perubahan Perilaku menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang selanjutnya akan dievaluasi melalui mekanisme pengawasan oleh KPPU. Majelis Komisi akan menentukan jadwal persidangan berikutnya pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah berada di level Rp18.038 per dolar AS pada perdagangan Jumat (16/10/2026) pagi. Mata uang Garuda melemah 100 poin atau 0,56 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar AS. Sejumlah mata uang yang melemah antara lain yuan China yang turun 0,02 persen, dan peso Filipina melemah 0,06 persen.

Ringgit Malaysia turut terdepresiasi 0,04 persen, diikuti dolar Singapura turun 0,05 persen, yen Jepang melemah 0,56 persen, dan won Korea Selatan terkoreksi 0,26 persen.

Sementara itu, dolar Hong Kong terpantau bergerak datar terhadap dolar AS.

Di antara mata uang utama negara maju, pergerakannya juga bervariasi. Euro Eropa melemah 0,02 persen, dolar Australia terkoreksi 0,04 persen, dolar Kanada turun 0,03 persen, dan franc Swiss melemah 0,11 persen. Sebaliknya, pound sterling Inggris menguat 0,01 persen.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah masih tertekan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang kembali mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah eskalasi di Timur Tengah yang kembali melonjakan harga minyak mentah dunia. Dari domestik, sell-off di pasar ekuitas juga masih terus membebani rupiah," ujar Lukman kepada wartawan.

Lukman memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp800 juta Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya Hercules Rosario Marcal (HRM) terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menduga uang Rp800 juta tersebut diterima Hercules dari PT Summarecon Agung Tbk (SMC).

"Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat," ujarnya.

Ia menjelaskan lahan tersebut kemudian menjadi objek penyidikan KPK karena terjadi dugaan suap untuk mengurus pembukaan blokir dan hak guna bangunan (HGB).

Budi mengatakan Hercules menyerahkan uang tersebut melalui kuasa hukumnya, NMB, kepada penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," kata Budi.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk.

KPK pada 29 September 2026 menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Topikseru.com, Asahan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan operasional 33 unit bus perintis gratis yang melayani 1.008 pelajar di lima kabupaten.

Program ini bertujuan mempermudah akses transportasi menuju sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

Peluncuran dilakukan secara daring dipusatkan di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program ini diprioritaskan bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.

Bobby Nasution mengatakan, program bus perintis gratis merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam memperluas aksesibilitas transportasi bagi pelajar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan layanan angkutan umum.

"Kita harapkan program ini dapat membantu pelajar, khususnya yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, agar lebih mudah menjangkau sekolah tanpa terbebani biaya perjalanan," ujarnya.

Menurut Bobby, pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang harus didukung dengan kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk sarana transportasi yang aman bagi pelajar.

Bobby juga berpesan agar para pelajar menjaga perilaku selama menggunakan bus, bersikap baik dan sopan, serta mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan menuju maupun dari sekolah.

"Bus yang dioperasikan telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Anak-anak kita terpantau dari keberangkatan hingga kembali kerumah. Kami minta pelajar turut menjaga fasilitas dan bersikap sopan selama menggunakan layanan," harapnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peluncuran layanan bus perintis gratis di wilayahnya. Ia berharap program tersebut dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban transportasi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

Menurut Taufik, enam unit bus yang dialokasikan untuk Kabupaten Asahan akan sangat membantu siswa dari sejumlah desa yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh, yakni sekitar 25 hingga 29 kilometer menuju sekolah. Sebagian pelajar bahkan masih mengandalkan sepeda motor untuk menempuh perjalanan tersebut.

"Kami bersyukur Asahan mendapatkan enam unit angkutan untuk pelajar. Ini sangat membantu anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mudah-mudahan program ini membawa kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Taufik juga mengapresiasi dukungan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan. Ia berharap peningkatan akses jalan yang dibarengi dengan penyediaan angkutan pelajar dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas pendidikan maupun pengangkutan hasil pertanian.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, program bus perintis gratis dirancang untuk membuka akses pendidikan di wilayah pedesaan, kepulauan, serta kawasan yang masih memiliki keterbatasan konektivitas transportasi.

Secara keseluruhan, layanan ini menjangkau 5 kabupaten, 12 kecamatan, dan 15 rute strategis yang terhubung langsung dengan 49 sekolah. Sebanyak 1.008 pelajar tercatat sebagai penerima manfaat subsidi angkutan tersebut.

Di Kabupaten Asahan, dialokasikan enam unit bus yang melayani dua kecamatan dan 16 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat. Kabupaten Batubara juga memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 12 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat.

Sementara itu, Kabupaten Padanglawas Utara mendapat enam unit bus yang melayani satu kecamatan dan tiga sekolah, dengan 240 siswa penerima manfaat. Kabupaten Samosir memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 10 sekolah, dengan 192 siswa penerima manfaat.

Adapun Kabupaten Nias Utara mendapat alokasi terbanyak, yakni sembilan unit bus yang melayani lima kecamatan dan sembilan sekolah, dengan 216 siswa penerima manfaat.

Yuda menjelaskan, seluruh armada tersebut menempuh perjalanan hingga 2.128 kilometer setiap hari. Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Dinas Perhubungan Sumut akan melakukan evaluasi rute dan validasi data secara berkala, sehingga jadwal keberangkatan serta kapasitas angkutan tetap sesuai dengan kebutuhan pelajar.

Selain itu, operasional layanan dapat dipantau melalui aplikasi Perintis Sumut. Program ini juga direncanakan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau 18 kabupaten di Sumut pada 2029.

Humas PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Kualanamu, Muhammad Zul Andrika saat dikonfirmasi Sumut Pos di Medan, Kamis (15/10) sore, membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan, tiga maskapai penerbangan yang batal terbang dari KNO tersebut, yakni Susi Air tujuan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Mandailingnatal (Madina), dan tujuan Bandara Rembele, Aceh, serta Wings Air dengan tujuan Bandar Udara Dr Ferdinand Lumban Tobing, Tapanulitengah (Tapteng).

"Awalnya, Susi Air tujuan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Madina itu ditunda pada pagi tadi (Kamis), tetapi karena cuaca masih buruk akhirnya dibatalkan. Jadi totalnya ada tiga penerbangan yang dibatalkan," ujarnya.

Sedangkan, lanjut Zul Andrika, untuk maskapai penerbangan lainnya tidak ada masalah. Sepanjang ini operasional di KNO masih berjalan normal.

Ia menjelaskan, sejak Kamis pagi, maskapai yang sebelumnya delay itu sebanyak empat penerbangan, lalu sore harinya tersisa tiga maskapai, ditambah 1 maskapai, yakni AirAsia Malaysia (AK) tujuan Bandara Internasional Kuala Lumpur yang dijadwalkan berangkat pada pukul 17.50 WIB. Karena delay selama 40 menit, akhirnya dijadwalkan ulang, berangkat pukul 18.30 WIB.

"Kalau pesawat terbang yang delay itu paling lama 3 jam 35 menit, yaitu J&T Express dengan tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK). Tetapi semua yang delay sejak pagi hingga pukul 16.35 WIB saat ini sudah diterbangkan kembali," ujarnya.

Data penerbangan tertunda pada Kamis, 15 Oktober 2026

1 :SI 7134 KNO-JHN, SCD 07.00, FDW (Cuaca) : UFN GATE 5 UPDATE

2 ⁠:IU 996 KNO-BTJ, SCD 09:00, FDL (Operasional) 09:20 (20 Menit) GATE 7 FDP

3 :SQ 991 KNO-SIN, SCD 08:50, FDW (Cuaca) 09:15 (25 Menit) GATE 2 FDP

4 :QG 925 KNO-BTH, SCD 09:35, FDW (Cuaca) 13:05 (3 Jam 30 Menit) GATE 10 UPDATE

5 :IU 833 KNO-PKU, SCD 09:00, FDL (Operasional) 09:20 (20 Menit) GATE 7 FDP

6 :IW 1248 KNO-GNS, SCD 09:20, FDW (Cuaca) : UFN GATE 5 FDP

7 :JT 972 KNO-BTH, SCD 12:10, FDL (Operasional) 13:00 (50 Menit) GATE 7

8 :JT 385 KNO-CGK, SCD 13:00, DLT (Teknikal) 16:35 (3 Jam 35 Menit) GATE 8

9 :IU 863 KNO-PDG, SCD 12:40, FDL (Operasional) 13:50 (1 Jam 10 Menit) GATE 8

10 :IU 363 KNO-SUB, SCD 14:25 FDL (Operasional) 15:40 (1 Jam 15 Menit) GATE 8

11 :IW 1240 KNO-SSV, SCD 12:40, FDL (Operasional) 13:00 (20 Menit) GATE 5

12 :AK 392 KNO-KUL, SCD 17:50, FDL (Operasional) 18:30 (40 Menit) GATE 5

13 :JT 309 KNO-CGK, SCD 16:10, FDL (Operasional) 17:10 (1Jam) GATE 6

14 :IW 1260 KNO-GNS, SCD 15:45, FDL (Operasional) 16:15 (30 Menit) GATE 5

Penerbangan batal antara lain:

1. SI 7134 KNO-JHN, SCD 07:00 Gate 5 FCL Bad Weather/Updated

2. ⁠SI 7307 KNO-TXE, SCD 11:40 Gate 5 FCL Bad Weather/ Updated

3. ⁠IW 2258 KNO-FLZ, SCD 10:10, Gate 5 FCL Bad Weather/ Updated

Topikseru.com, Jakarta – Proses permohonan Uji Materil (Judicial Review) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diajukan oleh keluarga korban kekerasan aparat TNI yakni Lenny Damanik dan Eva Meliani boru Pasaribu kini sampai pada tahap Pembacaan Putusan di Mahkamah Konstitusi (MK).

[adsense]Para pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukum dari Tim Supremasi Sipil (LBH Medan, Imparsial, Themis & KontraS) menghadiri langsung pembacaan putusan perkara nomor 260/PUU-XII/2025.

Dalam siaran pers yang diterima Topikseru.com pada Jumat (16/10/20206 di Medan, kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra menjelaskan, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya. Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo dibacakan.

[adsense]Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara hukum menegaskan "Jika Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di Peradilan Umum (Tunduk Pada Peradilan Umum)".

Sebagai The Guardian of Constitution (Penjaga Konstitusi), Kami mengapresiasi putusan MK yang progresif dan berani memerintahkan Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk segera melakukan revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

[adsense]Putusan MK Nomor: 260/PUU-XII/2025 merupakan putusan bersejarah (Landmark Decision) yang mempertegas inkonstitusionalitas yurisdiksi Peradilan Militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum.

Dengan adanya putusan MK, jelas IRvan, pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR tidak lagi memiliki alasan untuk menunda revisi UU 31 Tahun 1997 demi keadilan bagi seluruh korban tindak kekerasan TNI dan ketidakadilan Peradilan Militer.

[adsense]Lebih jauh, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan beberapa hal yakni. Pertama, tidak ada kejelasan mengenai perbedaan pemaknaan frasa "tindak pidana" dalam Pasal 9 UU peradilan militer, begitupun apabila dibandingkan dengan UU 20/2014 tentang Disiplin Militer yang juga tidak menjelaskan secara rinci hukum disiplin militer dan apakah dapat dipersamakan dengan makna dari tindak pidana.

Begitupun dengan Pasal 4 KUHPM yang tidak menjelaskan secara rinci makna dari frasa "tindak pidana".

[adsense]Kedua, Majelis Hakim juga menyatakan jika UU Peradilan Militer yang merupakan peraturan yang mengganti UU Nomor 5 tahun 1950 yang menitikberatkan yurisdiksi peradilan pada subjek tindak pidananya secara substansi lebih berorientasi ke militer.

Sehingga mahkamah merasa penting untuk dilakukannya perbedaan makna tindak pidana antara tindak pidana umum dan tindak pidana militer.

[adsense]Ketiga, independensi pengadilan dalam mekanisme peradilan militer yang mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum sangat bermasalah.

Sebab, penunjukkan dan pengisian posisi hakim militer masih berada di bawah kekuasaan Panglima TNI dan tidak tunduk dengan one roof system (peradilan satu pintu) dibawah Mahkamah Agung.

[adsense]Oleh karena itu, Majelis Hakim meminta pembentuk undang-undang menyusun ketentuannya dalam revisi undang-undang yang baru agar kedudukan Peradilan Militer seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung.

Keempat, Majelis Hakim berpendapat peradilan militer rentan merawat impunitas karena peradilan militer menjunjung asas keastuan komando, asas tanggung jawab terhadap bawahan, dan asas kepentingan militer.

[adsense]Asas tersebut menciptakan resiko struktural yang bersinggungan dengan kebutuhan untuk memastikan proses hukum yang independen dan imparsial sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).

Perlu diketahui jika Lenny Damanik adalah ibu dari MHS yaitu anak yang dianiaya oleh Prajurit TNI hingga meninggal dunia yang mana Prajurit TNI Riza Pahlevi divonis 10 bulan penjara.

[adsense]Sedangkan Eva merupakan anak dari seorang jurnalis/wartawan Rico Sempurna Pasaribu yang meninggal dunia bersama 3 anggota keluarga yang lain (Ibu, Adik dan Anak nya Eva) dengan cara dibakar setelah memberitakan bisnis perjudian yang dikelola oleh prajurit TNI Koptu HB.

Atas tindak pidana itu sudah ada putusan pidana seumur hidup kepada 3 orang terdakwa sipil tetapi sampai saat ini belum ada proses hukum terhadap Prajurit TNI yaitu Koptu HB yang diduga kuat terlibat atas pembunuhan berencana terhadap Rico Sempurna Pasaribu.

[adsense]Berdasarkan uraian di atas dan demi kepentingan bagi para korban tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, Direktur LBH Medan Irvan Saputra mendesak Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang agar segera merevisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sesuai dengan Putusan MK No. 260/PUU-XII/2025 yang menegaskan secara hukum Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili melalui peradilan umum.

Sedangkan Panglima TNI untuk patuh atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Menghentikan Segala Impunitas terhadap anggota TNI.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara dihentikan atau setop sementara menyusul Dinas Pendidikan memberlakukan pembelajaran daring sejak 15 hingga 21 Oktober 2026.

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan (KPPG) Medan menyurati para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya pada Jumat (16/10/2026) untuk menghentikan atau menyesuaikan pelaksanaan program MBG pada saat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dalam surat bernomor: B-695/06.01.01/10/2026/KPPG, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak meminta Kepala SPPG mengolah bahan baku dengan ketentuan; berkomunikasi dengan pemasok untuk menyesuaikan ulang jadwal pengiriman bahan baku sampai batas waktu yang ditetapkan atau dikembalikan ke pemasok.

Donald juga menginstuksikan agar bahan baku yang tidak dapat dikembalikan kepada pemasok dipisahkan berdasarkan perlakuan dan bahan baku yang masih dapat disimpan dan bahan baku yang segera diolah.

Sedangkan bahan baku yang masih dapat disimpan maka ditempatkan dan disimpan sesuai dengan karakteristik bahan baku. Kemudian bahan baku yang harus segera diolah dapat dibagikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah disekitar SPPG dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan dokumentasi.

Pebiayaan untuk hal itu dapat dibebankan sebagai biaya bahan baku.

Namun ada biaya bahan baku yang tidak dapat dibayarkan. Yaitu bahan baku yang baru dipesan dan belum diterima serta pesanan yang masih dapat dibatalkan tanpa kewajiban yang sah. Pembelian yang dilakukan setelah diterimanya arahan penghentian atau tanpa dasar kebutuhan yang dapat dibuktikan.

Termasuk bahan baku yang rusak karena kelalaian, penyimpanan yang tidak sesuai, tidak menjaga rantai dingin dan tidak melakukan mitigasi keamanan pangan yang wajar.

Sementara untuk biaya operasional yang dapat dibebankan adalah pembayaran honor relawan yang telah melaksanakan kegiatan persiapan pada saat pengumuman pemberitahuan diterima dan relawan keamanan.

Kemudian insentif tidak diberikan kepada yayasan atau mitra selama SPPG tidak beroperasi.

Sedangkan pelayanan MBG dilaksanakan kembali pada saat pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali berdasarkan pemberitahuan pemerintah daerah dengan memastikan kesiapan sarana prasarana, bahan baku dan relawan serta pemenuhan ketentuan keamanan pangan.

Topikseru.com, Jakarta – Perizinan disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu klaster dugaan korupsi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Empat lainnya adalah klister pengadaan barang dan jasa serta upah pungut.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). "Klaster-klaster tersebut terdiri atas dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan upah pungut," ujar Budi.

Kemudian, dugaan penerimaan uang dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Ini juga diduga terkait adanya dugaan pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada oknum di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam kaitannya pemeriksaan atau audit BPK di Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga dalam perkara ini ada lima klaster," kata Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan 18 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.

KPK kemudian membawa 9 dari 19 orang dari Klaten ke Jakarta, dan seorang yang ditangkap di Jakarta. Kemudian, 10 orang tersebut diperiksa secara intensif oleh KPK di Jakarta.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan dari 19 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ke Jakarta.

Sembilan orang tersebut, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

"Dari total 19 orang yang diamankan oleh tim KPK di wilayah Klaten, sembilan orang di antaranya dibawa tadi malam dengan berangkat dari Klaten menggunakan kereta dan pagi ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan KPK lanjut memeriksa sembilan orang tersebut, beserta satu orang yang ditangkap di Jakarta.

"Total yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan ada 10 orang, yakni sembilan orang yang dibawa dari Klaten dan satu orang yang diamankan di wilayah Jakarta," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dengan menangkap Hamenang, Luthfi, dan 18 orang lainnya.

KPK menyatakan OTT tersebut terkait dugaan suap yang diterima Hamenang dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah.

Selain itu, KPK menduga Hamenang melakukan suap terhadap pihak di BPK terkait audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1 miliar.

Topikseru.com, Medan – Terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyelimuti kota medan memasuki hari ketiga, Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan memberlakukan kegiatan Pembelajaran daring atau Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.

Baik negeri maupun swasta di Kota Medan. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 16 Oktober hingga Rabu, 21 Oktober 2026.

Langkah darurat ini diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak paparan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kebijakan PJJ diterapkan guna melindungi kesehatan serta keselamatan seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari bahaya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).

Melalui surat edaran resmi tersebut, Disdikbud Kota Medan menegaskan tujuh poin penting yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan: pertama pelaksanaan PJJ berlaku bagi seluruh jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta se-Kota Medan mulai 16 hingga 21 Oktober 2026.

Kedua, sekolah diminta mengimbau orang tua/wali murid agar mengawasi anak-anak mereka agar tetap berada di dalam rumah selama jam belajar dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Ketiga proses belajar mengajar dari rumah dilakukan dengan memanfaatkan platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan oleh masing-masing sekolah. Keempat para guru diinstruksikan untuk menyajikan materi pembelajaran secara proporsional tanpa beban yang memberatkan peserta didik.

Kelima kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk mengelola PJJ secara daring, kecuali bagi pegawai yang memiliki komorbid atau kondisi kesehatan rentan yang diizinkan bekerja dari rumah (Work From Home).

Keenam kepala sekolah wajib memantau, mengawasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan PJJ secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

Ketujuh pelaksanaan PJJ akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara serta arahan dari pihak berwenang. Kepastian mengenai perpanjangan PJJ atau kembalinya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka akan diumumkan kemudian.

Pemko Medan mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga sekolah, untuk tetap waspada, menjaga daya tahan tubuh, serta selalu menggunakan masker apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah selama periode kabut asap ini.

Topikseru.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau seluruh bupati dan walikota se-Sumut mengambil langkah antisipasi menyusul masuknya kabut asap ke wilayah Sumut. Sebagai upaya melindungi kesehatan peserta didik, Bobby mewajibkan penerapan Pembelajaran daring atau Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa SMA, SMK, dan SLB mulai Jumat (16/10/2026).

[adsense]Imbauan tersebut disampaikan Bobby Nasution di sela-sela peluncuran operasional bus perintis gratis bagi pelajar di halaman SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

Bobby menjelaskan, penerapan PJJ merupakan langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, ia menegaskan kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung.

[adsense]"Untuk SMA, SMK, dan SLB, mulai besok saya harapkan sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap," ujar Bobby.

Selain penerapan PJJ, Bobby juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota mengambil langkah antisipasi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Para kepala daerah diminta terus memantau perkembangan kualitas udara serta mengedukasi masyarakat agar mengurangi paparan kabut asap, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

[adsense]"Bupati/walikota juga kami harapkan terus memantau perkembangan kondisi udara. Kita imbau juga masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan kesehatan dengan menggunakan masker," ucapnya.

Sebagai bagian dari upaya penanganan kabut asap, Bobby mengungkapkan Pemprov Sumut telah mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Upaya tersebut telah dilakukan di Kabupaten Samosir dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah lainnya.

[adsense]"Kita telah mencoba modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Samosir dan direncanakan untuk dilanjutkan di daerah lain," sebutnya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait penanganan kabut asap, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi pendukung untuk mengurangi dampaknya.

[adsense]"Kita juga bersinergi dengan Provinsi Sumsel terkait pemanfaatan teknologi pendukung pengurangan asap," jelasnya.

[adsense]

[adsense]Kepala DLH Kota Medan, Melvi Marlabayana, menjelaskan kepada media, Kamis (15/10/2026), AQMS dan videotron memiliki fungsi berbeda. AQMS berfungsi mengukur dan mencatat parameter kualitas udara, sedangkan videotron menjadi media untuk menampilkan informasi saja.

Ketiga stasiun AQMS itu berlokasi di Kecamatan Medan Deli, Medan Johor, dan Medan Sunggal. Sedangkan videotron ada di Medan Johor (Simpang Jalan Karya Wisata) dan Medan Maimun (Jalan Imam Bonjol simpang Jalan Sudirman)

[adsense]Melvi mengatakan, layar videotron di tepi jalan dapat mengalami gangguan, seperti tidak menyala akibat faktor cuaca atau masalah teknis pada kabel. Namun, gangguan pada layar penampil tidak serta-merta menunjukkan bahwa stasiun AQMS berhenti beroperasi.

Melalui situs https://ispu.kemenlh.go.id/ masyarakat dapat memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Medan sebelum beraktivitas.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol. Sonny Irawan, bersilaturahmi dengan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Soewondo Marsma TNI Tiopan Hutapea di Lanud Soewondo, Medan, Kamis (15/10/2026).

[adsense]Kunjungan menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kapolda Sumut untuk membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur TNI dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

[adsense]"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya sinergi dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui silaturahmi ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara Polda Sumut dan Lanud Soewondo semakin kuat sehingga bersama-sama dapat menjaga Sumatera Utara tetap aman dan kondusif," ujar Ferry.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antarinstitusi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

[adsense]Ferry menambahkan, Polda Sumut berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan jajaran TNI serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Sinergi yang baik bukan hanya memperkuat hubungan antarlembaga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi harus terus dijaga," katanya.

[adsense]Melalui kunjungan tersebut, diharapkan hubungan kerja sama antara Polda Sumut dan Lanud Soewondo semakin erat. Soliditas TNI-Polri yang terus terpelihara diharapkan turut mendukung stabilitas keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat di Sumatera Utara.

[adsense]

[adsense]Bobby mengatakan, operasi modifikasi cuaca mulai dicoba di kawasan Danau Toba dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah lain secara bertahap. Pemerintah berharap tambahan curah hujan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Hari ini sampai besok, kami sudah mencoba untuk modifikasi cuaca agar bisa menurunkan hujan di wilayah Sumatera Utara. Hari ini, kami coba di kawasan Danau Toba," kata Bobby setelah peluncuran operasional bus perintis gratis bagi pelajar di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

[adsense]Menurut Bobby, pelaksanaan modifikasi cuaca tidak hanya berfokus di satu kawasan. Pemerintah daerah akan menyesuaikan pelaksanaannya secara bertahap di wilayah lain di Sumatera Utara.

Modifikasi Cuaca Jadi Langkah Awal, Metode Dry Ice Disiapkan

[adsense]Bobby menyebut, komunikasi dengan Gubernur Sumsel turut membahas penggunaan dry ice atau karbon dioksida padat dalam upaya menangani asap.

Menurut dia, metode tersebut dapat dipertimbangkan apabila modifikasi cuaca tidak berhasil menghasilkan hujan di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

[adsense]"Kalau besok upaya menurunkan hujan di beberapa wilayah di Sumatera Utara berhasil, mungkin ada juga beberapa yang tidak berhasil. Kami akan coba berbagai upaya memastikan asap di Sumatera Utara tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita semua," ujar Bobby.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyiapkan lebih dari satu pendekatan untuk merespons kabut asap. Namun, efektivitas setiap metode tetap perlu dinilai berdasarkan kondisi atmosfer, karakteristik asap, dan hasil pemantauan di lapangan.

[adsense]Penggunaan dry ice juga perlu dijelaskan melalui informasi teknis dari pihak berwenang agar masyarakat memahami mekanisme, tujuan, serta batasan metode tersebut. Pernyataan mengenai teknologi ini tidak dengan sendirinya memastikan bahwa kabut asap akan teratasi.

BMKG Deteksi Jarak Pandang Menurun hingga 1 Kilometer

[adsense]Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan pengamatan di Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada pukul 10.00 WIB menunjukkan jarak pandang berada pada kisaran 1 hingga 4 kilometer.

Data tersebut menjadi salah satu indikator kondisi atmosfer yang perlu diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan pengguna transportasi.

[adsense]Hendro juga menjelaskan bahwa pemantauan citra satelit pada Selasa (13/10/2026) tidak mendeteksi titik panas atau hotspot di Sumatera Utara. Meski demikian, kabut asap tetap teramati di wilayah provinsi tersebut.

Tidak ditemukannya titik panas pada waktu pemantauan tertentu tidak otomatis memastikan bahwa tidak ada sumber asap yang memengaruhi Sumatera Utara. Penentuan asal asap membutuhkan analisis lebih lanjut terhadap kondisi atmosfer dan data pendukung lainnya.

[adsense]

Kualitas Udara Sedang hingga Tidak Sehat

PM2.5 merupakan partikel halus berukuran sangat kecil yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Paparan partikel ini menjadi perhatian ketika konsentrasinya meningkat, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap dampak pencemaran udara.

[adsense]BMKG mengimbau masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak kabut asap untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika udara terlihat berkabut atau jarak pandang menurun.

Jika harus melakukan kegiatan di luar ruangan, masyarakat disarankan menggunakan masker.

[adsense]"Apabila memerlukan kegiatan di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker," kata Hendro.

Penanganan Asap Perlu Diikuti Pemantauan Berkelanjutan

[adsense]Bagi masyarakat, informasi dari BMKG dan pemerintah daerah penting untuk menjadi acuan dalam menyesuaikan aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, hasil pelaksanaan modifikasi cuaca dan langkah penanganan lainnya perlu disampaikan secara terbuka agar efektivitasnya dapat dinilai berdasarkan perkembangan di lapangan.

[adsense]Dengan kabut asap yang dilaporkan meluas dan jarak pandang di sejumlah stasiun meteorologi turun hingga 1 kilometer, penanganan yang terukur serta penyampaian informasi yang jelas menjadi penting untuk melindungi aktivitas dan kesehatan masyarakat Sumatera Utara.

[adsense]

[adsense]Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, yang menggantikan Maruli sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), melaporkan kekayaan bersih Rp 6,81 miliar.

Angka tersebut mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang disampaikan keduanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2026, ketika masih menduduki jabatan sebelumnya.

[adsense]Berdasarkan data yang tersedia, nilai kekayaan bersih Maruli sekitar 11,9 kali lipat dari kekayaan Tandyo. Perbandingan ini menggambarkan angka yang tercantum dalam laporan masing-masing, bukan penilaian terhadap kinerja maupun integritas keduanya.

LHKPN Maruli Simanjuntak: Kas dan Setara Kas Rp 64,32 Miliar

[adsense]Komponen terbesar yang tercantum dalam laporan tersebut adalah kas dan setara kas senilai Rp 64.325.922.988. Selain itu, Maruli melaporkan surat berharga senilai Rp 8.672.323.180, harta bergerak lainnya Rp 7.237.136.340, serta harta lainnya Rp 20.905.705.882.

Untuk aset properti, Maruli memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, antara lain Bandung, Jakarta Selatan, Bogor, Buleleng, Rote Ndao, Tabanan, dan Manggarai Barat.

[adsense]Total nilai tanah dan bangunan tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp 16,61 miliar. Salah satu aset tanah terluas berada di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan luas 2.970 meter persegi dan nilai yang dilaporkan Rp 3,12 miliar.

Di sektor kendaraan, Maruli mencantumkan tiga sepeda motor dan satu mobil. Kendaraan tersebut terdiri dari Piaggio LXV 125 ie tahun 2010 senilai Rp20 juta, Kawasaki LX 150E CKD tahun 2014 senilai Rp 18 juta, BMW K75 tahun 1995 senilai Rp 100 juta, serta Toyota Innova Venturer tahun 2021 senilai Rp 300 juta.

[adsense]Total nilai kendaraan yang dilaporkan mencapai Rp 438 juta.

Meski memiliki aset dalam berbagai kategori, Maruli juga mencatatkan utang sebesar Rp 37.067.344.176 atau sekitar Rp 37,07 miliar. Setelah memperhitungkan kewajiban tersebut, kekayaan bersihnya tercatat Rp 81,12 miliar.

[adsense]

Tandyo Budi Revita Laporkan Kekayaan Bersih Rp 6,81 Miliar

Laporan periodik 2025 tersebut disampaikan kepada KPK pada 12 Maret 2026, saat Tandyo masih menjabat Wakil Panglima TNI.

[adsense]Tandyo mencatatkan 17 aset tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, antara lain Magelang, Lampung Timur, Bekasi, Mamuju, Luwu, Lombok Tengah, Yogyakarta, Sukoharjo, Deli Serdang, dan Subang.

Nilai keseluruhan aset tanah dan bangunan itu mencapai sekitar Rp 7,15 miliar. Salah satu aset yang disebutkan berada di Bekasi, Jawa Barat, dengan luas tanah 396 meter persegi dan bangunan 300 meter persegi, senilai Rp 1 miliar.

[adsense]Tandyo juga melaporkan kepemilikan kendaraan berupa Kawasaki KLX tahun 2016 senilai Rp 8 juta, Vespa tahun 2016 senilai Rp 9 juta, serta Jeep Wrangler Rubicon tahun 2015 senilai Rp450 juta. Total nilai kendaraan tersebut mencapai Rp 467 juta.

Selain properti dan kendaraan, laporan Tandyo mencakup harta bergerak lainnya senilai Rp 104,4 juta, surat berharga Rp682,5 juta, serta kas dan setara kas Rp 1,009 miliar.

[adsense]Adapun utang yang tercatat dalam laporannya mencapai Rp 2,6 miliar. Setelah dikurangi kewajiban tersebut, kekayaan bersih Tandyo berada di kisaran Rp 6,81 miliar.

Perbandingan Harta Dua Jenderal TNI

[adsense]Perbedaan juga terlihat pada sejumlah komponen aset. Maruli mencatatkan kas dan setara kas lebih dari Rp 64 miliar, sedangkan Tandyo melaporkan sekitar Rp 1,01 miliar. Nilai properti yang dilaporkan Maruli juga lebih besar secara agregat dibandingkan milik Tandyo.

Namun, angka LHKPN merupakan laporan kekayaan berdasarkan data yang disampaikan penyelenggara negara. Perbandingan nominal tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan sumber setiap aset, riwayat kepemilikan, atau aspek lain di luar informasi yang tercantum dalam laporan.

[adsense]Karena itu, pembacaan terhadap data kekayaan perlu berpegang pada rincian laporan resmi dan tidak digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai integritas seseorang hanya berdasarkan besar atau kecilnya kekayaan.

Prabowo Lantik Maruli dan Tandyo pada 15 Oktober 2026

[adsense]Pelantikan tersebut menjadi bagian dari perubahan penugasan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan.

Selain kedua jenderal TNI itu, Presiden juga melantik beberapa pejabat lain, termasuk Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian, Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

[adsense]Sejumlah jabatan lain yang turut diisi adalah Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Wakil Kepala badan tersebut, serta dua Wakil Menteri Pertahanan dengan bidang tugas berbeda.

Dengan penugasan baru itu, Maruli dan Tandyo kini menempati posisi berbeda dalam struktur pertahanan negara. Sementara itu, data LHKPN keduanya memberikan gambaran mengenai kekayaan bersih yang dilaporkan kepada KPK ketika mereka masih menjalankan jabatan sebelumnya.

[adsense]

[adsense]Gangguan ini menjadi perhatian karena kabut asap tidak hanya berdampak pada kualitas udara, tetapi juga dapat mengurangi jarak pandang yang dibutuhkan dalam operasional penerbangan.

Humas PT Angkasa Pura Aviasi, Zul Andrika, mengatakan tiga penerbangan domestik yang dibatalkan melayani rute Kualanamu - Mandailing Natal, Kualanamu - Takengon, dan Kualanamu - Sibolga.

[adsense]Sementara itu, empat penerbangan mengalami keterlambatan, terdiri dari tiga penerbangan domestik dan satu penerbangan internasional menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia.

"Ya, hari ini tiga penerbangan domestik di-cancel. Ada empat penerbangan, di antaranya satu rute Kuala Lumpur mengalami delay," kata Zul di Deli Serdang, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Empat Penerbangan yang Tertunda Kembali Mengudara

Zul menjelaskan, keterlambatan terjadi karena jadwal keberangkatan maupun kedatangan pesawat ikut terdampak kondisi kabut asap sejak pagi hari.

[adsense]Menurut dia, penundaan berlangsung relatif singkat. Namun, kondisi tersebut tetap memengaruhi jadwal perjalanan sejumlah penumpang yang menggunakan layanan penerbangan domestik maupun internasional.

"Semua penerbangan yang mengalami keterlambatan akibat kabut asap sejak pagi hingga pukul 16.35 WIB sudah diterbangkan kembali," ujarnya.

[adsense]Pihak pengelola bandara mencatat tiga pembatalan dan empat keterlambatan dalam laporan tersebut. Meski penerbangan yang tertunda sudah kembali terbang, informasi itu tidak berarti seluruh jadwal penerbangan berikutnya terbebas dari potensi gangguan.

Penumpang tetap perlu memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum berangkat menuju bandara.

[adsense]

Jarak Pandang di Sumut Turun hingga 1 Kilometer

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan pengamatan di Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada pukul 10.00 WIB menunjukkan jarak pandang berada pada kisaran 1 hingga 4 kilometer.

[adsense]Kondisi tersebut menandakan adanya penurunan jarak pandang di sejumlah wilayah yang dipantau.

Hendro juga menyampaikan bahwa pemantauan citra satelit pada Selasa (13/10/2026) tidak mendeteksi titik panas atau hotspot di Sumatera Utara. Meski demikian, kabut asap tetap teramati di wilayah provinsi tersebut.

[adsense]Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ditemukannya titik panas dalam pemantauan pada waktu tertentu tidak otomatis berarti udara bebas dari kabut asap.

Asal dan pergerakan asap memerlukan analisis lebih lanjut berdasarkan data meteorologi serta pemantauan lingkungan.

[adsense]

Kualitas Udara PM2.5 Perlu Diwaspadai

Menurut Hendro, pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM2.5 di wilayah Sumatera Utara berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat.

[adsense]PM2.5 merupakan partikel halus berukuran sangat kecil yang dapat terhirup ketika seseorang bernapas. Paparan partikel ini menjadi perhatian terutama ketika konsentrasinya meningkat dan masyarakat melakukan aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama.

BMKG mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak agar mengurangi aktivitas luar ruangan saat udara berkabut atau jarak pandang menurun.

[adsense]Jika kegiatan di luar ruangan tidak dapat dihindari, masyarakat disarankan menggunakan masker.

"Apabila memerlukan kegiatan di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker," kata Hendro.

[adsense]

Penumpang Diminta Memantau Jadwal Penerbangan

Bagi penumpang, pembatalan atau perubahan jadwal dapat berdampak pada agenda perjalanan, termasuk perjalanan bisnis, kunjungan keluarga, dan penerbangan lanjutan.

[adsense]Karena itu, calon penumpang disarankan memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau pengelola bandara sebelum berangkat.

Penumpang yang penerbangannya dibatalkan juga perlu menghubungi maskapai untuk memperoleh informasi mengenai pilihan penjadwalan ulang atau ketentuan pengembalian dana yang berlaku.

[adsense]Sementara itu, perkembangan kabut asap di Sumatera Utara perlu terus dipantau, terutama apabila jarak pandang kembali menurun.

Kondisi cuaca dan kualitas udara dapat berubah, sehingga informasi operasional penerbangan terbaru tetap menjadi acuan bagi masyarakat yang hendak bepergian melalui Bandara Internasional Kualanamu.

[adsense]

Dalam sejumlah kitab sirah nabawiyah, Sayyidah Fatimah dikisahkan membantu membersihkan luka Rasulullah SAW setelah beliau terluka dalam pertempuran. Saat darah terus mengalir meski telah dibasuh dengan air, Fatimah menggunakan abu dari tikar yang dibakar untuk membantu menghentikan perdarahan.

Kisah ini memperlihatkan sisi lain perjuangan keluarga Nabi Muhammad SAW. Di tengah peperangan, dukungan terhadap perjuangan Islam tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, tetapi juga lewat kepedulian, keberanian, dan keterampilan merawat orang yang terluka.

Perang Uhud, Momen Rasulullah SAW Mengalami Luka

Dalam Fiqih Sirah Nabawiyah, Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menguraikan bahwa keadaan pertempuran berubah setelah sebagian pasukan pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka di bukit. Perubahan situasi itu membuka peluang bagi pasukan lawan untuk melakukan serangan balik.

Rasulullah SAW turut mengalami luka dalam pertempuran tersebut. Riwayat sejarah menyebutkan wajah beliau terluka dan darah mengalir dari bagian yang terkena serangan.

Peristiwa itu menjadi salah satu gambaran beratnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam. Beliau tidak hanya menghadapi penolakan dan ancaman, tetapi juga mengalami langsung risiko fisik di medan pertempuran.

Di tengah keadaan tersebut, perhatian kemudian tertuju pada orang-orang yang membantu merawat beliau, termasuk putrinya sendiri, Sayyidah Fatimah.

Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib Merawat Rasulullah

Upaya tersebut dilakukan untuk membersihkan bagian yang terluka. Namun, menurut riwayat yang sama, perdarahan belum juga berhenti setelah luka dibasuh.

Sayyidah Fatimah kemudian mengambil bahan dari tikar kering, membakarnya hingga menjadi abu, lalu mengoleskan abu tersebut pada bagian yang terluka. Dalam kisah itu disebutkan bahwa perdarahan akhirnya berhenti setelah tindakan tersebut dilakukan.

Riwayat serupa juga dikisahkan dalam Ar-Rahiq al-Makhtum karya Syekh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri. Buku tersebut mengutip keterangan Sahl mengenai peran Fatimah yang membersihkan luka, sementara Ali menuangkan air.

Ketika perdarahan tetap berlangsung, Fatimah membakar sebagian tikar dan menggunakan abunya pada luka Rasulullah SAW.

Kisah ini menempatkan Sayyidah Fatimah sebagai sosok yang sigap membantu ayahandanya dalam keadaan genting. Perannya tidak hanya mencerminkan kedekatan seorang anak dengan ayah, tetapi juga keberanian untuk mengambil tindakan ketika orang terdekatnya membutuhkan pertolongan.

Mengapa Abu Tikar Digunakan untuk Menghentikan Darah?

Dalam materi yang merujuk pada kitab Thibbun Nabawi karya al-Hafiz adz-Dzahabi, tikar yang dimaksud disebut berkaitan dengan papirus. Tanaman papirus dikenal tumbuh di kawasan lembap, termasuk wilayah sekitar Sungai Nil, dan sejak masa lampau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Teks yang dikutip dalam materi tersebut menghubungkan abu papirus dengan penggunaan tradisional untuk membantu menangani luka. Akan tetapi, keterangan dalam kitab pengobatan klasik perlu dibaca sesuai konteks pengetahuan medis pada masanya.

Tidak cukup dasar untuk menyimpulkan secara pasti bahwa Sayyidah Fatimah memperoleh pengetahuan pengobatan tersebut dari sumber atau pelatihan tertentu. Riwayat yang disampaikan lebih menekankan tindakan yang beliau lakukan ketika Rasulullah SAW mengalami luka.

Karena itu, kisah tersebut dapat dibaca sebagai catatan sejarah mengenai praktik perawatan pada masa awal Islam, bukan sebagai bukti lengkap tentang latar belakang pendidikan medis Sayyidah Fatimah.

Apakah Penggunaan Abu Papirus Termasuk Kauterisasi?

Penggunaan abu tikar dalam riwayat Sayyidah Fatimah terkadang dikaitkan dengan praktik pengobatan tradisional. Namun, tanpa keterangan lebih terperinci mengenai mekanisme tindakan, kondisi luka, dan cara penggunaannya, praktik tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan prosedur kauterisasi medis modern.

Demikian pula, klaim bahwa abu papirus memiliki efek tertentu pada luka tidak dapat dijadikan rekomendasi medis hanya berdasarkan kisah sejarah atau penjelasan dalam kitab pengobatan tradisional.

Dalam pertolongan pertama masa kini, perdarahan dari luka terbuka umumnya ditangani dengan memberikan tekanan langsung menggunakan kain atau kasa bersih.

Jika perdarahan berat, tidak berhenti, atau luka tampak serius, pertolongan medis darurat perlu segera dicari. Abu, bahan hasil pembakaran, maupun bahan yang tidak steril sebaiknya tidak dimasukkan atau ditempelkan pada luka karena berisiko menimbulkan kontaminasi.

Dengan demikian, nilai sejarah kisah ini tetap dapat dipelajari tanpa harus menjadikan metode pengobatan pada masa lampau sebagai panduan medis yang diterapkan secara langsung saat ini.

Keteladanan Sayyidah Fatimah dalam Perjuangan Islam

Selain keberanian menghadapi ancaman, kepedulian kepada orang yang terluka dan kesiapan membantu dalam keadaan sulit juga merupakan bagian penting dari pengabdian.

Sejak masa awal dakwah Islam, Fatimah dikenal sebagai putri Rasulullah SAW yang hidup dekat dengan perjuangan ayahandanya.

Dalam berbagai kisah sirah, ia digambarkan turut mengalami kesulitan yang dihadapi keluarga Nabi ketika dakwah Islam mendapat perlawanan.

Pengalaman tersebut menjadi latar untuk memahami tindakan Fatimah di Perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW terluka, ia hadir untuk membantu, membersihkan luka, dan berupaya menghentikan perdarahan berdasarkan cara yang tersedia pada masa itu.

Meski tidak ada keterangan yang memastikan dari mana pengetahuan pengobatan tersebut diperoleh, kisah ini mengingatkan bahwa kepedulian dan keterampilan praktis dapat memiliki peran besar dalam situasi darurat.

Pelajaran dari Kisah Perawatan Rasulullah di Perang Uhud

Dalam keadaan genting, kemampuan memberikan pertolongan dapat membantu meringankan penderitaan orang lain.

Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa perjuangan tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama. Ada yang berjuang di medan pertempuran, ada yang memberikan dukungan, dan ada pula yang merawat mereka yang terluka.

Bagi umat Islam masa kini, keteladanan Sayyidah Fatimah dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, kesediaan mempelajari ilmu yang bermanfaat, serta kemampuan memberikan bantuan sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Dengan memahami kisah tersebut secara proporsional, sejarah Islam tidak hanya menjadi catatan tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga sumber pembelajaran mengenai pengabdian, keteguhan, dan pentingnya ilmu dalam kehidupan.

Penulis materi: Ustaz Yuhansyah Nurfauzi, apoteker dan peneliti di bidang farmasi