Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi pembiayaan utang tersebut masih berjalan sesuai rencana (on track), dengan mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah serta perkembangan kondisi pasar keuangan domestik dan global."Pembiayaan utang terjaga on track," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Realisasi pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, dibandingkan target pembiayaan pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun.Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp502,9 triliun.

Namun, pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan realisasi Januari–September 2025 sebesar Rp471,4 triliun.Menkeu menegaskan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.

"Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik," katanya.

Menurutnya, pemerintah akan menyesuaikan penerbitan SBN dengan kondisi pasar untuk menjaga efisiensi biaya pembiayaan."Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," ujarnya.

Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dana dan risiko pembiayaan, serta berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar.

Adapun APBN mencetak defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 September 2026.Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen terhadap target APBN.

Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 25,5 persen (year-on-year/yoy).Sementara belanja negara tersalurkan Rp2.660,5 triliun, setara 69,2 persen APBN dan tumbuh 19 persen (yoy).Pemerintah menambah atau menarik pembiayaan utang senilai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026, atau 59,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Perjalanan pengabdiannya menjadi gambaran, keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang keluarga, melainkan juga oleh kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.

Berbekal nilai-nilai tersebut, ia meniti perjalanan di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika penugasan yang membentuk karakter, kepemimpinan, serta profesionalismenya sebagai seorang perwira.‎

Kini, amanah sebagai Komandan Lanal Lhokseumawe menjadi tanggung jawab besar dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut, khususnya menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung penegakan hukum di laut sesuai kewenangan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat maritim.

Kepemimpinan yang profesional, tegas, dan humanis diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan satuan sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.‎Kisah Kolonel Laut (P) Akhbar Faisal Harahap menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya putra-putri Tapanuli dan Sumatera Utara, bahwa latar belakang sederhana bukanlah batas untuk menggapai cita-cita.

Dari Tapanuli, ia menapaki jalan pengabdian hingga dipercaya memimpin Lanal Lhokseumawe. Putra Tapanuli, menembus ombak, mengabdi untuk samudra Nusantara—sebuah perjalanan yang menegaskan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang jabatan yang diraih, tetapi juga tentang tanggung jawab dan pengabdian bagi bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan saat Polres Humbahas menggelar rapat teknis kesiapan di Aula D.P. Silitonga Polres Humbahas, Jumat (9/10/2026).Rapat dipimpin Kabag Ops Polres Humbahas Kompol L.S. Gultom didampingi Kasat Intelkam AKP Jaspis Simanjuntak dan Kepala Dinas PMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan, Kartini Sinambela.

Kegiatan tersebut diikuti para Kapolsek jajaran Polres Humbahas serta Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dari 28 desa yang akan melaksanakan Pilkades.

Rapat teknis ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pelaksanaan Pilkades Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026, sehingga seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Humbang Hasundutan akan dilaksanakan di 28 desa yang tersebar di sembilan kecamatan, dengan jumlah 29 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 22.125 orang, terdiri dari 10.837 pemilih laki-laki dan 11.288 pemilih perempuan.Sesuai jadwal yang telah disiapkan, tahapan kampanye berlangsung pada 14–16 Oktober 2026, masa tenang pada 19–21 Oktober 2026, distribusi perlengkapan pemilihan pada 19–20 Oktober 2026, dan pemungutan suara dilaksanakan pada 22 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Kabag Ops Polres Humbahas Kompol L.S. Gultom menegaskan, pentingnya kesiapan dan sinergi seluruh personel pengamanan bersama panitia penyelenggara serta pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada setiap tahapan Pilkades.

"Polri siap mengamankan seluruh tahapan Pilkades dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum secara profesional. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan aman, damai, tertib, dan demokratis," tegasnya.

Ia menambahkan, Polres Humbahas akan menyiapkan sebanyak 250 personel untuk melaksanakan pengamanan TPS dan kegiatan patroli. Personel tersebut akan ditempatkan sesuai kebutuhan dan pemetaan kerawanan di wilayah masing-masing, serta didukung patroli mobil guna memantau situasi keamanan, mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, dan memastikan respons cepat apabila terjadi situasi yang membutuhkan kehadiran petugas.

Sementara itu, Kepala Dinas PMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan, Kartini Sinambela, mengingatkan seluruh Ketua PPKD agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menjaga netralitas, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait, serta memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkades dipersiapkan dengan baik.Ia juga menekankan agar PPKD yang merencanakan penggunaan fasilitas sekolah sebagai lokasi TPS segera menyurati pihak sekolah paling lambat lima hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Hal tersebut penting untuk memastikan adanya persetujuan penggunaan lokasi. Apabila pihak sekolah tidak berkenan, panitia dapat segera mencari lokasi alternatif agar persiapan TPS tidak terkendala.Selain itu, Kartini mengingatkan, petugas yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan memasuki area TPS saat pemungutan suara berlangsung.

Pengecualian dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan mendesak, dengan tetap berkoordinasi dan memperoleh persetujuan Ketua PPKD sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pemungutan suara tetap tertib dan tidak terganggu.Pada akhir rapat, Kabag Ops mengajak seluruh calon kepala desa, tim pendukung, panitia pemilihan, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mematuhi aturan, menghindari tindakan provokatif, serta menghormati seluruh tahapan dan hasil Pilkades sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat teknis ini, Polres Humbahas bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait berkomitmen memperkuat koordinasi serta kesiapan pengamanan demi mewujudkan Pilkades Serentak Tahun 2026 yang aman, tertib, lancar, dan kondusif di 28 desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hingga 30 September 2026, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta, Jumat.

Suahasil mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan berbagai perbaikan untuk mengoptimalkan penyaluran MBG, termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap SPPG.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga menutup 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.

Selain itu, BGN menata pelayanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui penambahan 480 SPPG, yang terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil. Seluruh SPPG ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.

BGN juga melakukan penentuan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Suahasil menyatakan pihaknya bakal terus mendukung upaya perbaikan yang dilakukan BGN.

Sebab, alokasi anggaran MBG akan disesuaikan dengan kebutuhan program setelah berbagai perbaikan tersebut dijalankan.

"Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan," ujar Menkeu.

Agustus 2026 Habiskan Rp134 Triliun

Bulan Agustus 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 31 Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, Rp134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Adapun jumlah penerima manfaat MBG pada Agustus 2026 mencapai 57 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Suahasil menyatakan Kementerian Keuangan mendukung reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang sedang berjalan. Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi dengan BGN.

Prioritas tersebut meliputi pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan, afirmasi Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan berbagai potensi Sumut sekaligus harapan dukungan pemerintah pusat terhadap rencana pengembangan kewilayahan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Posisi strategis Sumatera Utara adalah sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur Internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 Juta jiwa. Dan pada triwulan II 2026, PDRB kira mencapai Rp341,05 Triliun, tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB Regional Sumatera, dan 5,21 persen terhadap PDB Nasional," ungkap Gubernur.

Dengan potensi tersebut, Bobby Nasution menyampaikan bahwa arah pembangunan Sumut telah selaras dengan RPJMN 2025-2029 yang menetapkan Sumut sebagai wilayah strategis bioindustri dan pariwisata global. Hal itu mencakup Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Seimangkei, Danau Toba, serta sejumlah pusat pertumbuhan, yakni Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.

"Namun tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Sebagaimana upaya kami dapat diperkuat sebagai pusat pertumbuhan Indonesia bagian barat," jelas Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengatakan, fokus Pemprov Sumut adalah memastikan konektivitas, hilirisasi, dan kawasan ekonomi terintegrasi untuk meningkatkan investasi, produktivitas, serta lapangan kerja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Karena itu, Pemprov Sumut berharap rencana tersebut mendapat perhatian dan dukungan prioritas dari pemerintah pusat.

"Yang pertama adalah rencana pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Dengan dukungan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF), yaitu skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank)," lanjut Bobby Nasution.

Pada Februari 2024, sambungnya, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan. Skemanya yakni dengan bunga 0,05 persen dalam jangka waktu 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Namun, seiring penyesuaian RPJMN 2025-2029, proyek tersebut belum tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (DRPLN-JM) 2025-2029.

"Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan. Dan usulan Re-Entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini, hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029," urai Gubernur Bobby Nasution.

Selanjutnya, Bobby Nasution menyebutkan arah pembangunan nasional di Sumut telah tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Untuk itu, ia berharap Kepala Bappenas memberikan arahan terkait keberlanjutan dan perkembangan proyek prioritas, termasuk program strategis nasional (PSN).

"Kemudian untuk kawasan Kepulauan Nias, potensinya ada pada pariwisata-budaya, kelautan-perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pengembangannya masih terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar serta kesenjangan infrastruktur," sebut Bobby.

Oleh sebab itu, Bobby menyampaikan usulan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias 2027-2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak. Program tersebut diharapkan mendapat kepastian dukungan anggaran, khususnya untuk konektivitas, layanan dasar dan SDM, hilirisasi ekonomi lokal, pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai hub ekonomi dan logistik.

"Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi," tambahnya.

Dua poin terakhir, lanjut Bobby Nasution, yakni usulan menjadikan Belawan-Kualatanjung-Sei Mangkei sebagai satu koridor industri logistik nasional. Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kualatanjung sebagai international hub, dan Seimangkei sebagai pusat hilirisasi, disertai penetapan roadmap dan target koridor 2027-2029 serta pengintegrasian program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.

"Poin terakhir adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026-2028 yang fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta sosial ekonomi masyarakat. Kami memohon Bappenas mengorkestrasi penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas," pungkasnya.

Berdasarkan lima poin prioritas tersebut, Bobby Nasution berharap adanya kepastian dukungan dari Bappenas, baik melalui orkestrasi kementerian/lembaga, kepastian pendanaan, penanggung jawab, maupun target pelaksanaan. Hal itu diperlukan untuk memastikan intervensi pemerintah berjalan terarah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kerja sama pengembangan regional 10 provinsi di Sumatera yang terintegrasi guna memperkuat sinergi dan konektivitas antarprovinsi.

Topikseru.com, Bandung – Terbukti menyumbang dan menikmati fasilitas mewah di Lapas Cibinong membuat Pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz dicabut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), sehingga yang bersangkutan kembali menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Tangerang.

[adsense]Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan pencabutan PB tersebut telah ditindaklanjuti dengan menjemput Indra Kenz dari tempat pelaksanaan pembebasan bersyarat untuk dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang.

"Indra Kenz juga kooperatif, mau menerima hasil dari pencabutan SK PB-nya. Yang bersangkutan kami tarik pukul 11.30 WIB berangkat ke Lapas Tangerang, dan pukul 14.30 WIB barusan sudah masuk di Lapas Kelas I Tangerang," kata Ishadi saat dikonfirmasi wartawan di Bandung, Kamis (9/10/2026).

[adsense]Ishadi mengatakan dengan pemindahan tersebut, Indra Kenz tidak lagi menjalani masa pembebasan bersyarat dan tidak lagi berada di Lapas Kelas II A Cibinong.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Irjen Kemenimipas) merekomendasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menarik kembali pembebasan bersyarat terpidana Indra Kenz.

[adsense]Rudi mengatakan rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil investigasi internal setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas mewah di Lapas Kelas II A Cibinong pada Rabu (23/9).

"Indra Kusuma (Indra Kenz), PB direkomendasikan kepada Ditjenpas untuk ditarik kembali," kata Rudi.

[adsense]Menurut Rudi, hasil investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pelaporan barang milik negara (BMN), serta pelanggaran terhadap sejumlah prosedur operasional standar (SOP) di Lapas Cibinong.

Hasil temuan itu terdapat tiga kontainer di Lapas Cibinong yang tercatat di BMN, yang isinya berupa fasilitas mewah diadakan oleh warga binaan pemasyarakatan, salah satunya Indra Kenz.

[adsense]Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026, sehari setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas mewah tersebut.

Sebelumnya, ia divonis 10 tahun penjara dalam perkara investasi bodong Binomo dan tindak pidana pencucian uang.

[adsense]Selama menjalani pembebasan bersyarat, Indra Kenz diwajibkan melapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor satu kali setiap bulan. Ia telah menjalani sekitar lima tahun dari vonis 10 tahun penjara.

Pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz dicabut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), sehingga yang bersangkutan kembali menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Tangerang.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Perum Bulog mencatatkan laba sebesar Rp2,6 triliun hingga akhir September 2026, menurut Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, capaian ini sudah berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Bulog ini sekarang sudah profit oriented, sudah profit per 26 September yang lalu, Bulog itu sudah direview oleh BPKP total profitnya adalah Rp2,6 triliun," kata Rizal kepada jurnalis, di Jakarta, Kamis (9/10/2026).

Menurutnya, perolehan laba itu salah satunya ditopang oleh tingginya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan mencapai sekitar 33,2 juta penerima manfaat setiap bulan.

Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan stimulus pemerintah pada 2026 yang menetapkan bantuan pangan disalurkan selama delapan bulan.

"Nah ini akibat dampak penyalurannya yang luar biasa. Baik penyaluran beras SPHP sendiri, maupun beras bantuan pangan yang begitu besar lebih kurang 33,2 juta per penerima manfaat setiap bulannya, hampir setiap bulan," ujarnya lagi.

Rizal menilai tingginya volume penyaluran beras turut memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan Bulog.

Selain menopang kinerja perusahaan, ia mengatakan program bantuan pangan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membantu menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.

"Sehingga profit bulan cukup tinggi dan masyarakat juga happy alhamdulillah harga-harga tetap stabil," kata Rizal pula.

Pemerintah sebelumnya memutuskan melanjutkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan untuk tiga bulan tersebut akan disalurkan sekaligus, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima total 30 kg beras. Bantuan ditujukan kepada 33.244.408 KPM yang berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan tersebut sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026.

Menanggapi rencana itu, Rizal menyatakan Bulog siap menyalurkan bantuan beras untuk periode Oktober-Desember 2026, dan saat ini tinggal menunggu surat perintah penyaluran.

Ia juga mengatakan beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.

"Kalau saya secepatnya. Kalau sekarang sudah kami packaging, sudah kami masukkan ke karung-karung kemasan-kemasan berasnya, dan siap untuk disalurkan. Totalnya adalah 996 ribu ton," kata Rizal.

Legislator ingin Bulog fokus jaga ketahanan pangan, bukan cari laba

Saat dimulai kebijakan baru soal Bulog Komisi IV DPR RI menginginkan Bulog benar-benar fokus kepada ketahanan pangan dan bukan mencari laba perusahaan, dalam rangka mendukung upaya mencapai swasembada pangan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah.

Komisi IV DPR RI pernah meminta pemerintah agar mengembalikan Bulog pada regulasi awal tanpa berlabel korporasi yang mencari untung.

Menurut Dewan, hal tersebut penting karena tiga pilar utama Bulog menjadi rancu ketika institusi tersebut membonceng label perusahaan.

"Yang dimaksud tiga pilar utama itu adalah ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat, dan melakukan stabilisasi harga," ujar wakil rakyat.

Dewan berpendapat bahwa selama ini fungsi Bulog tersandera akibat tuntutan mencari keuntungan dan dilema tersebut terjadi akibat regulasi yang berubah semenjak 20 Januari 2003.

Sebagaimana diketahui LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No mor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2003 pasal 70 dan 71.

Topikseru.com, Balikpapan – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memperkuat kontribusinya sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang infrastruktur melalui partisipasi dalam Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-16 yang diselenggarakan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) pada 5–8 Oktober 2026 di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kalimantan Timur.

[adsense]Melalui kontribusi keilmuan dan pengenalan inovasi layanan jalan tol, Hutama Karya mendukung pengembangan infrastruktur yang andal, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan Asta Cita untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan.

Mengangkat tema "Ketahanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim" dengan subtema Asbuton, KRTJ ke-16 mempertemukan pemerintah, praktisi, akademisi, serta pelaku industri untuk bertukar pengetahuan dan mengembangkan solusi atas tantangan penyelenggaraan jalan. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan The 127th REAAA Governing Council Meeting serta Pameran Teknologi Jalan.

[adsense]Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI Rudi Irawan, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, serta Ketua HPJI Hedy Rahadian.

Hutama Karya diwakili oleh Wakil Direktur Utama Sugeng Rochadi bersama Direktur Operasi III Iwan Hermawan yang juga merupakan anggota HPJI. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran pejabat lainnya, mulai dari Kementerian, Peerusahaan Swasta maupun BUMN.

[adsense]Dalam forum ini, Hutama Karya bersama anak usahanya berkontribusi melalui dua makalah penelitian serta pengenalan inovasi operasi dan pemeliharaan jalan tol dari PT Hakaaston (HKA). Stan pameran juga menghadirkan Mozy by Hutama Karya sebagai teman perjalanan digital, lengkap dengan pengenalan fitur dan aktivitas interaktif bagi peserta.

"Bagi Hutama Karya, membangun infrastruktur juga berarti memastikan manfaatnya terus dirasakan masyarakat sepanjang masa layanan. Melalui forum ini, kami berbagi pengetahuan dan pengalaman sekaligus menghadirkan inovasi yang mendukung pengelolaan jalan serta layanan kepada pengguna. Kami ingin setiap pengembangan teknologi memberikan manfaat yang nyata agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman," ujar Iwan.

[adsense]

Kontribusi Keilmuan melalui Dua Makalah Penelitian

Hutama Karya bersama anak usahanya, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), turut berpartisipasi dalam sidang teknik KRTJ ke-16 melalui dua makalah yang membahas digitalisasi aset jembatan dan penerapan prinsip keberlanjutan pada infrastruktur jalan tol.

Makalah pertama, "Analisis Ketelitian Model 3D As-Built Jembatan Khusus Sei Wampu Berbasis Teknologi TLS di Ruas Tol Binjai–Pangkalan Brandan", disusun oleh Tiara Oktaliyani, Annisa Dewanti Putri, Veri Pramesto, dan Martin Hutagalung.

[adsense]Penelitian ini mengintegrasikan pemindaian laser Terrestrial Laser Scanning (TLS) dengan Building Information Modeling (BIM) untuk menghasilkan model kondisi aktual jembatan. Hasil evaluasi menunjukkan deviasi dimensi ±5–10 milimeter, masih dalam batas toleransi kajian. Model dilengkapi informasi teknis aset untuk mendukung dokumentasi dan perencanaan pemeliharaan berbasis data.

Makalah kedua, "Evaluasi Penerapan ESG pada Penyediaan Koridor Migrasi Gajah di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai sebagai Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan", disusun oleh Akh Kamali Hidayat, Muhammad Sulaiman, Wagirah, Arif Setyo Budi Nugroho, G. Aji Sentosa, dan Pulung Satyo Anggono dari HKI. Penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada enam underpass perlintasan gajah.

[adsense]Hasilnya menunjukkan aspek lingkungan dan tata kelola lebih maju dibanding aspek sosial, dengan pemantauan dan pelaporan masih perlu diperkuat. Kajian merekomendasikan pelaporan yang transparan, pelibatan masyarakat secara terstruktur, serta perbaikan drainase dan pengayaan pakan untuk meningkatkan efektivitas koridor.

Kolaborasi HKA dan Mozy by Hutama Karya Hadirkan Inovasi dan Pengalaman Interaktif

Pada Pameran Teknologi Jalan, stan HKA bersama Mozy by Hutama Karya menampilkan berbagai solusi yang mendukung keandalan infrastruktur sekaligus kemudahan layanan bagi pengguna jalan tol. Peserta dapat mengenal teknologi operasi dan pemeliharaan, mencoba fitur aplikasi, serta mengikuti permainan interaktif yang tersedia.

[adsense]HKA memperkenalkan Toll Road Operation and Maintenance System (TROMS), platform terintegrasi untuk mengelola transaksi di gerbang tol, pengendalian lalu lintas, patroli, penanganan gangguan, serta pemeliharaan rutin dan nonrutin. Pencatatan aktivitas dalam satu sistem dan penyajian data secara real-time membantu tim memantau kondisi ruas, mempercepat keputusan, serta menentukan prioritas penanganan secara terukur.

Guna mendukung kualitas pekerjaan pemeliharaan, HKA menampilkan Live Asphalt Mixing Plant System (LAMPS), teknologi pendukung produksi aspal yang membantu menjaga produktivitas dan konsistensi mutu campuran. Sistem ini meningkatkan efisiensi produksi serta menekan risiko ketidaksesuaian kualitas material untuk pekerjaan pelapisan ulang (overlay) maupun penambalan (patching).

[adsense]Sementara itu, HKA Si Patrol menggunakan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi kerusakan permukaan jalan melalui kamera pada kendaraan patroli. Sistem ini mengenali lubang, retakan, retak buaya, tambalan, alur (rutting), hingga marka yang memudar. Setiap temuan dilengkapi koordinat, foto, dan tingkat keparahan serta terintegrasi dengan TROMS untuk mendukung penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran. HKA juga memperkenalkan Mahardihka Barrier (MHK-MSB-6000), pembatas median baja modular berkonsep From Highway to Runway.

Modul sepanjang enam meter bertumpu pada bantalan karet tanpa angkur dan dapat dipindahkan menggunakan wheel jack serta pelepasan lock pin, tanpa alat berat khusus. Berdasarkan metode relokasi proyek, sebanyak 516 modul sepanjang 3.096 meter dapat direlokasi dalam sekitar 350 menit untuk menyatukan dua jalur tol menjadi landas pacu darurat.

[adsense]Desain modular tersebut juga memungkinkan pembukaan akses darurat. Pengembangan untuk akses zona kerja, ambulans, maupun contraflow masih dalam tahap konsep dan verifikasi teknis. Simulasi tabrak LS-DYNA menunjukkan defleksi dinamis sebesar 0,82–1,31 meter pada skenario kendaraan pikap, truk, hingga trailer 36 ton; uji tabrak fisik dan sertifikasi MASH 2016 belum dilakukan

Direktur Utama HKA M. Rozi Rinjayadi menyampaikan bahwa inovasi perusahaan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan operasi dan pemeliharaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan jalan tol.

[adsense]"Integrasi data operasional, deteksi dini kerusakan, dan pengendalian mutu material membantu kami menjaga keandalan jalan serta menentukan penanganan secara lebih tepat. Melalui forum ini, kami ingin memperkenalkan manfaat teknologi tersebut dan membuka ruang kolaborasi agar pengembangannya semakin relevan dengan kebutuhan di lapangan," ujar Rozi.

Melengkapi inovasi tersebut, Mozy by Hutama Karya menghadirkan kemudahan layanan perjalanan melalui informasi tarif, CCTV, rest area, SPBU dan SPKLU, perencanaan rute melalui Customer Journey, pengingat istirahat, tombol SOS, resi digital, informasi fasilitas sekitar, serta permainan interaktif.

[adsense]Aktivasi Mozy di stan mendapat antusiasme dari banyak peserta yang mencoba fitur aplikasi dan mengikuti permainan berhadiah merchandise. Suasana interaktif ini menjadi sarana untuk memperkenalkan manfaat Mozy secara ringan dan mudah dipahami, mulai dari merencanakan perjalanan hingga mengakses informasi serta bantuan selama berada di jalan tol.

Stan tersebut juga turut dikunjungi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, serta sejumlah pemangku kepentingan dan peserta lainnya.

[adsense]

Memperkuat Kolaborasi untuk Infrastruktur yang Tangguh

Dalam materi sambutannya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar menekankan pentingnya pengelolaan infrastruktur berbasis risiko dan siklus hidup. Pendekatan tersebut mencakup identifikasi kerawanan bencana, desain adaptif, pemeliharaan preventif, serta pemanfaatan data dan teknologi sejak perencanaan hingga pengoperasian.

[adsense]"Keberhasilan tidak lagi semata-mata diukur dari panjang jalan yang dibangun, tetapi dari kemampuan jaringan jalan dan jembatan untuk mempertahankan tingkat pelayanan, menjamin keselamatan, mendukung kelancaran logistik, serta tetap berfungsi dan cepat pulih ketika menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim," demikian disampaikan Roy dalam materi sambutannya.

Iwan menambahkan bahwa hasil diskusi dan kajian dalam KRTJ ke-16 menjadi masukan bagi Hutama Karya untuk menyempurnakan praktik pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Perusahaan juga terus mendorong kerja sama lintas pemangku kepentingan agar pengembangan jaringan jalan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

[adsense]"Sejalan dengan Asta Cita, kami ingin konektivitas yang dibangun membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat, mulai dari akses ke pusat kegiatan ekonomi hingga peluang usaha di daerah. Inilah manfaat jangka panjang yang terus kami upayakan melalui pembangunan infrastruktur," tutup Iwan.

[adsense]

Topikseru.com, Asahan - Kejadian memilukan sekaligus mengejutkan mencuat di Kabupaten Asahan. Seorang ayah kandung berinisial K ditangkap dan ditahan Polres Asahan karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur, di wilayah Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Kasus ini terungkap setelah keluarga mendapati fakta, korban yang berinisial NK hamil. Dari pengakuan korban, diketahui bahwa ayahnya telah melakukan perbuatan tercela tersebut secara berulang kali sejak sekitar akhir April 2026 di rumah kediaman mereka sendiri. Bahkan, pelaku diketahui memberikan ancaman kepada korban agar tidak menceritakan apa yang terjadi kepada siapa pun.

Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Asahan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan, tersangka mengakui sepenuhnya perbuatannya. Ia pun resmi ditahan di Rumah Tahanan Polres Asahan sejak Rabu, 7 Oktober 2026, dengan masa penahanan hingga 26 Oktober 2026.

Pelaku disangkakan melanggar Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh memberikan perlindungan serta pendampingan maksimal kepada korban, terutama dalam hal pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

"Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar Kapolres.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat luas agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak di lingkungan masing-masing. Identitas pelapor maupun korban akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya selama proses hukum berlangsung.

Topikseru.com, Surakarta – Universitas Sumatera Utara (USU) meraih empat penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja kehumasan USU dalam mengembangkan komunikasi publik, pengelolaan media internal, serta penguatan peran perempuan dalam bidang hubungan masyarakat.

Empat penghargaan yang diraih USU meliputi Silver Winner kategori Kartini Humas Gen X, Bronze Winner kategori Kartini Humas Gen Z, Bronze Winner kategori Internal Magazine, serta Pemenang Kartini Humas Terfavorit yang diserahkan di Surakarta, Kamis 9 Oktober 2026 malam.

Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurut rektor, penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif dalam membangun komunikasi institusi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

"Capaian ini menjadi kebanggaan bagi Universitas Sumatera Utara sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Kehumasan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun kepercayaan masyarakat, serta memperkuat reputasi universitas di tingkat nasional maupun internasional," kata rektor.

Prof. Muryanto Amin menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan pendidikan dan penelitian yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan capaian, kontribusi, dan berbagai programnya secara transparan serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Universitas, Universitas Sumatera Utara Ir. Ikhsan Siregar S.T., M.Eng., Ph.D. mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola komunikasi institusi yang terintegrasi dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

"Pengelolaan komunikasi universitas harus menjadi bagian dari tata kelola institusi yang baik. Informasi yang disampaikan kepada publik perlu memiliki dasar yang jelas, mudah diakses, serta mampu memberikan pemahaman mengenai kebijakan, program, dan capaian universitas," ujarnya.

Menurut Ikhsan Siregar, sinergi antarunit kerja menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan informasi universitas tersampaikan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Direktur Direktorat Humas, Promosi dan Protokoler USU Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(KJ)., Sp.KJ(K) menyampaikan, empat penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kehumasan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan strategi komunikasi.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan komunikasi publik yang kreatif, relevan, dan berdampak. Kami memandang kehumasan bukan sekadar aktivitas publikasi, melainkan fungsi strategis yang menjembatani universitas dengan masyarakat melalui informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menambahkan, capaian pada kategori Kartini Humas Gen X dan Gen Z menunjukkan pentingnya kontribusi sumber daya manusia lintas generasi dalam pengembangan komunikasi institusi. Adapun penghargaan pada kategori Internal Magazine mencerminkan pentingnya media internal sebagai sarana membangun keterhubungan dan pemahaman bersama di lingkungan universitas.

Sementara itu, penghargaan pemenang Kartini Humas terfavorit menjadi dorongan untuk mengembangkan konten audiovisual yang kreatif dan mampu menjangkau masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang lebih dekat dan menarik.

USU berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas layanan informasi, meningkatkan kreativitas produksi konten, serta mengembangkan strategi komunikasi yang responsif terhadap dinamika media dan kebutuhan masyarakat.

Melalui capaian tersebut, USU berharap fungsi kehumasan semakin berkontribusi dalam memperkuat reputasi institusi, memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan akademik, dan membangun kepercayaan publik terhadap universitas.

Topikseru.com, Medan – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan budaya yang hidup di Kota Medan bisa terkikis bahkan hilang jika tidak dirawat di tengah arus modernisasi. Ia mencontohkan sejumlah kesenian Melayu yang ditampilkan saat pembukaan Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026, yang menurutnya mungkin sudah tidak banyak dikenal masyarakat.

[adsense]Pesan itu disampaikan Wali Kota saat membuka Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026 di Lapangan Benteng Medan, Kamis malam (8/10/2026). Kegiatan yang berlangsung 8–10 Oktober 2026 tersebut mengusung tema "Merawat Pusaka, Menjunjung Budaya" dan menjadi pelaksanaan perdana Pekan Budaya Daerah Kota Medan.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang oleh Rico Waas bersama kelompok pemusik yang membawakan instrumen Rempak Mendai Melayu Deli. Dalam harmoni tabuhan perkusi Melayu, Rico Waas tampak bermain luwes dan tidak canggung.

[adsense]Ia menyatu dengan irama yang dimainkan para penabuh sanggar, termasuk saat memainkan gensang dalam irama Melayu Deli. Penampilan tersebut memperlihatkan keterlibatan Rico Waas dalam menghidupkan suasana pembukaan sekaligus memberi penghormatan terhadap tradisi musik Melayu yang menjadi bagian dari warisan budaya Kota Medan.

Selama tiga hari, Pekan Budaya Daerah diisi beragam pertunjukan, perlombaan, dan kegiatan budaya. Agenda yang digelar antara lain Menegakkan Keris, Berbalas Pantun Melayu, Kuliner Nasi Hadap-Hadapan Multietnis, Tari Kreasi Zapin Melayu, Kampung Budaya, serta Estafet Egrang antarpelajar SMP se-Kota Medan. Kegiatan juga melibatkan pelajar SD dan SMP serta dirangkai dengan penganugerahan kepada tokoh dan pegiat kebudayaan Kota Medan.

[adsense]Dalam sambutannya, Rico mengatakan tarian Dayang Nan Tujuh yang ditampilkan pada awal acara menjadi contoh kesenian tradisional yang perlu kembali diperkenalkan. Ia menilai sebagian besar masyarakat kemungkinan belum pernah melihat kesenian tersebut, padahal merupakan bagian dari kebudayaan Melayu yang hidup di Kota Medan dan mulai jarang ditampilkan.

"Mayoritas mungkin 90 persen tidak pernah melihat tarian tersebut. Padahal sejatinya tarian tersebut adalah tarian asli dari Melayu yang mungkin hampir punah pada saat ini," ungkapnya.

[adsense]Wali Kota juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama para tokoh budaya terus memperkenalkan dan mempromosikan berbagai kebudayaan yang ada, terutama kesenian yang mulai jarang ditampilkan dan berisiko terlupakan oleh generasi muda.

Ia juga meminta para tokoh kebudayaan dilibatkan dalam menyusun perencanaan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya. Masukan mengenai kegiatan yang perlu digelar, menurutnya, perlu dituangkan dalam rancangan agar pelestarian budaya tidak berhenti pada satu perhelatan, tetapi terus berkembang dan dapat dirasakan masyarakat.

[adsense]"Kami minta dituliskan apa yang perlu dan penting agar nantinya acara-acara kebudayaan kita benar-benar bisa dirasakan dan tetap bisa eksis di dunia modern seperti ini," ujarnya.

Menurut Rico Waas, pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada seni kontemporer dan tarian populer. Kesenian tradisional yang memiliki nilai sejarah maupun kesakralan juga perlu mendapat ruang, termasuk berbagai kebudayaan lain yang hidup dan berkembang di Kota Medan.

[adsense]"Jangan sampai kebudayaan kita terkikis satu per satu hingga akhirnya menghilang. Apa yang kita lihat hari ini merupakan kekayaan yang harus kita jaga agar anak-anak dan cucu kita tetap mengenal budaya daerahnya," pesannya dalam perhelatan yang dihadiri para seniman dan budayawan, Asisten Sekretariat Daerah Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan.

Dalam kegiatan itu, Rico Waas menyerahkan Sertifikat Anugerah Tokoh Penggiat Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 kepada 25 tokoh, antara lain Prof. Dr. phil. Ichwan Azhari, M.S., T. M. Muhar Omtatok, dan Teja Purnama Lubis.

[adsense]Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan peran nyata mereka dalam pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan di Kota Medan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution berharap, Pekan Budaya Daerah dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan berbagai perbaikan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi serta kreativitas bagi pelajar, seniman, dan masyarakat untuk melestarikan budaya sekaligus memperkuat karakter generasi muda.

[adsense]

[adsense]Perkara bernomor 370/PUU-XXIV/2026 itu diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Lima warga negara, yakni Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Jomenta Surbakti, mengajukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta penjelasannya.

[adsense]Norma tersebut mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden paling rendah harus tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Yang dipersoalkan para pemohon terutama adalah frasa "atau sekolah lain yang sederajat" serta ketentuan mengenai siapa yang menetapkan kesederajatan pendidikan tersebut.

[adsense]

Hakim MK Minta Pemohon Buktikan Kerugiannya

Para hakim lebih dulu meminta pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang mereka alami.

[adsense]Arsul Sani mempertanyakan apakah kegaduhan di ruang publik dan media sosial dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional.

Menurut dia, pemohon perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara norma yang diuji dengan kerugian yang secara nyata dialami.

[adsense]Hakim juga mempertanyakan apakah para pemohon benar-benar terhalang untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden akibat berlakunya Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena dalam perkara pengujian undang-undang, keberadaan kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional merupakan bagian yang harus dijelaskan oleh pemohon.

[adsense]

Ridwan Mansyur Pertanyakan Peluang Pemohon Jadi Capres

Dia meminta mereka menjelaskan seberapa besar potensi para pemohon untuk dicalonkan dalam kontestasi pemilihan presiden.

[adsense]Pertanyaan itu muncul karena para pemohon belum pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ridwan pada intinya meminta agar hubungan antara status para pemohon sebagai warga negara dengan norma mengenai syarat pendidikan capres dan cawapres dijelaskan secara lebih konkret.

[adsense]Sementara Enny Nurbaningsih meminta pemohon menerangkan kerugian konstitusional yang secara langsung timbul akibat norma tersebut.

Dengan kata lain, tantangan awal perkara ini bukan hanya apakah aturan pendidikan capres dan cawapres perlu diubah, tetapi apakah para pemohon memiliki dasar hukum yang cukup untuk meminta MK menguji norma tersebut.

[adsense]

Pemohon Persoalkan Frasa "Sekolah Lain yang Sederajat"

Mereka juga menguji bagian penjelasan pasal tersebut yang menyebut beberapa bentuk pendidikan yang dapat dikategorikan sederajat dengan sekolah menengah atas.

[adsense]Dalam penjelasan UU Pemilu, sekolah lain yang sederajat antara lain mencakup SMALB, Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Penetapan kesederajatan pendidikan dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]Menurut para pemohon, rumusan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan syarat pendidikan bagi kandidat presiden dan wakil presiden.

Mereka menilai frasa tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan hukum sekaligus memicu perdebatan di ruang publik.

[adsense]

Polemik Gibran Masuk dalam Dalil Pemohon

Salah satu pemohon menyebut adanya perbandingan antara persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi masyarakat biasa dengan persoalan pendidikan Gibran yang masih diperdebatkan.

[adsense]Para pemohon menilai keberadaan frasa "sekolah lain yang sederajat" membuka ruang penggunaan dokumen tertentu sebagai dasar pemenuhan syarat pendidikan.

Mereka kemudian meminta MK memberikan tafsir konstitusional terhadap norma tersebut.

[adsense]Namun, perkara nomor 370/PUU-XXIV/2026 berbeda dengan perkara yang diputus MK pada 6 Oktober 2026 mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran.

Dalam perkara sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan.

[adsense]Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara perselisihan hasil pemilu tersebut.

Karena itu, perkara baru ini tidak otomatis menentukan status pendidikan Gibran. Fokusnya adalah menguji norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

[adsense]

Pemohon Minta Tafsir Baru soal Kesederajatan Pendidikan

Mereka meminta agar norma mengenai kesederajatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai sesuai tafsir yang mereka ajukan.

[adsense]Permohonan itu pada dasarnya ingin memperjelas standar yang digunakan pemerintah dalam menentukan pendidikan yang dianggap setara dengan SMA untuk kepentingan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Namun, sebelum masuk lebih jauh ke substansi tersebut, MK meminta pemohon memperbaiki argumentasi mengenai kerugian konstitusional dan kedudukan hukum.

[adsense]

Bukan Kali Pertama Syarat Pendidikan Capres Digugat

Pada 2025, misalnya, MK menolak permohonan yang meminta agar syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden dinaikkan dari SMA atau sederajat menjadi sarjana strata satu (S-1).

[adsense]Dalam putusan tersebut, MK menilai syarat minimal pendidikan yang diatur dalam Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari persyaratan pencalonan dan masih berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

MK juga pada April 2026 pernah menyatakan permohonan lain mengenai Pasal 169 UU Pemilu tidak dapat diterima karena persoalan pada petitum permohonan yang dinilai saling bertentangan.

[adsense]Rangkaian perkara tersebut menunjukkan bahwa syarat pendidikan capres-cawapres masih menjadi salah satu isu yang berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi.

MK Beri Waktu untuk Perbaiki Permohonan

[adsense]Para pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonannya.

Hakim Enny Nurbaningsih menyampaikan perbaikan dapat diserahkan secara daring maupun luring paling lambat Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB.

[adsense]Tahap berikutnya akan menentukan apakah argumentasi para pemohon, khususnya mengenai legal standing dan kerugian konstitusional, telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pemeriksaan perkara.

Dengan demikian, untuk saat ini belum ada putusan MK yang mengubah syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden.

[adsense]Yang muncul dalam sidang perdana justru pesan penting dari majelis hakim: keberatan terhadap sebuah aturan dan kegaduhan publik belum otomatis menjadi kerugian konstitusional.

Para pemohon kini harus menjawab pertanyaan tersebut sebelum MK dapat melangkah lebih jauh untuk menguji substansi aturan pendidikan capres dan cawapres.

[adsense]

[adsense]Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan dengan intensitas berbeda berpotensi terjadi hampir sepanjang hari. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena hujan dapat disertai petir dan angin kencang.

Prakirawan BBMKG Wilayah I, Martha Manurung, mengatakan kondisi cuaca Sumatera Utara pada Jumat berpotensi berubah sepanjang hari.

[adsense]"BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada potensi terjadinya hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang," kata Martha di Medan, Kamis (9/10/2026).

Pagi Hari, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

[adsense]Beberapa wilayah berpotensi menerima hujan dengan intensitas sedang, terutama Mandailing Natal, Nias, dan Humbang Hasundutan serta daerah di sekitarnya.

Kondisi ini membuat masyarakat yang beraktivitas sejak pagi perlu memperhatikan perkembangan cuaca, terutama mereka yang berada di wilayah rawan genangan maupun longsor.

[adsense]Potensi hujan meningkat pada siang hingga sore hari.

BMKG memprakirakan sejumlah wilayah Sumatera Utara dapat mengalami hujan ringan hingga lebat. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Samosir.

[adsense]Hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di Samosir dan kawasan sekitarnya.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi, terutama di wilayah dengan karakter geografis berupa perbukitan, lereng, maupun kawasan yang memiliki potensi longsor.

[adsense]

Malam Hari, Hujan Masih Berlanjut

Sebagian besar wilayah Sumatera Utara masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Simalungun, Pematangsiantar, Labuhanbatu Selatan, dan Samosir.

[adsense]Masyarakat yang melakukan perjalanan pada malam hari diimbau memperhatikan kondisi jalan dan jarak pandang, terutama apabila hujan turun cukup deras.

Potensi hujan berlanjut hingga Jumat dini hari.

[adsense]BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Intensitas sedang berpotensi terjadi di Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias Utara, Humbang Hasundutan, dan Gunungsitoli serta daerah sekitarnya.

Dengan pola tersebut, hujan di Sumatera Utara diperkirakan dapat terjadi dalam beberapa periode sepanjang Jumat.

[adsense]

Suhu Sumut Berkisar 14-32 Derajat Celsius

Kelembapan udara diperkirakan cukup tinggi, yakni 65 hingga 100 persen.

[adsense]Sementara angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan sekitar 5-20 kilometer per jam.

Kondisi atmosfer yang lembap turut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan cuaca harian di Sumatera Utara.

[adsense]Di tengah potensi hujan, pemantauan citra satelit juga menunjukkan adanya lima titik panas atau hotspot di Sumatera Utara.

Titik panas tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni Deli Serdang, Medan, Labuhanbatu Selatan, dan Padang Lawas.

[adsense]Keberadaan hotspot tidak serta-merta berarti seluruh titik tersebut merupakan kebakaran hutan dan lahan. Data satelit perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

BMKG Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor

[adsense]Wilayah yang perlu mendapat perhatian mencakup pantai timur, pantai barat, kawasan pegunungan, lereng barat, hingga lereng timur Sumatera Utara.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

[adsense]Banjir dan longsor menjadi dua ancaman yang perlu diantisipasi, terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang rentan.

Masyarakat diimbau mengikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG serta menghindari aktivitas di lokasi yang berisiko ketika hujan deras disertai petir dan angin kencang terjadi.

[adsense]Dengan potensi hujan yang berlangsung dari pagi hingga dini hari, cuaca Sumatera Utara pada Jumat 9 Oktober 2026 perlu menjadi perhatian. Warga diminta tetap waspada, terutama mereka yang tinggal atau beraktivitas di kawasan rawan banjir dan longsor.

[adsense]

[adsense]Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan, terutama pembangunan dan peningkatan infrastruktur di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Faisal Arif Nasution, mengatakan penyaluran BKP dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah kabupaten/kota.

[adsense]Proposal tersebut kemudian diverifikasi sebelum bantuan ditetapkan sesuai kebutuhan yang diajukan masing-masing daerah.

"Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan proposal yang diajukan seluruh kabupaten/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan," kata Faisal dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (8/10/2026).

[adsense]

Pagu BKP Sumut Mencapai Rp 382 Miliar

Dari pagu tersebut, dana sebesar Rp325 miliar telah berkontrak dan dialokasikan kepada 30 kabupaten/kota.

[adsense]Sementara itu, pekerjaan fisik yang dibiayai melalui BKP masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Pemprov Sumut menargetkan seluruh kegiatan yang memperoleh pendanaan tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.

[adsense]Penyelesaian pekerjaan menjadi penting karena penyaluran bantuan tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi juga dari progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Realisasi BKP Jadi Pertimbangan Reward 2027

[adsense]Faisal mengatakan daerah yang mampu menunjukkan pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang baik berpeluang menjadi pertimbangan dalam pemberian reward pada 2027.

Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota tidak hanya dituntut mampu mengajukan proposal dan memperoleh alokasi BKP, tetapi juga memastikan program yang dibiayai dapat terlaksana sesuai target.

[adsense]"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," ujar Faisal.

Evaluasi tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan pembangunan sekaligus menjaga kualitas penggunaan anggaran.

[adsense]

Enam Daerah Terima BKP Puluhan Miliar

Berdasarkan data yang dihimpun, Asahan menerima sekitar Rp 28 miliar. Kemudian Tapanuli Utara memperoleh Rp25 miliar.

[adsense]Sementara Karo mendapat sekitar Rp 23,4 miliar dan Nias Utara sebesar Rp 23 miliar.

Selanjutnya, Labuhanbatu Selatan memperoleh sekitar Rp 21,5 miliar dan Padanglawas menerima Rp 20 miliar.

[adsense]Selain daerah tersebut, sejumlah kabupaten/kota lainnya juga memperoleh bantuan dengan nilai mulai dari sekitar Rp15 miliar hingga di bawah Rp 5 miliar.

Besaran bantuan setiap daerah berbeda karena penyalurannya disesuaikan dengan proposal serta hasil verifikasi terhadap kebutuhan pembangunan yang diajukan.

[adsense]

Jalan Jadi Sasaran Utama BKP

Infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan yang banyak diusulkan karena berkaitan langsung dengan konektivitas antarwilayah.

[adsense]Selain pembangunan jalan, BKP juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur lainnya sesuai dengan proposal dan hasil verifikasi pemerintah provinsi.

Program yang mendapatkan pendanaan juga diselaraskan dengan arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

[adsense]Dengan pendekatan tersebut, bantuan keuangan provinsi diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah dan Pemprov Sumut.

Pemprov Sumut Sinkronkan Jalan Kabupaten dan Provinsi

[adsense]Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan kabupaten atau kota yang memiliki akses menuju jalan provinsi.

Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada satu ruas jalan, tetapi dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah.

[adsense]"Proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi," ujar Faisal.

Dengan cara tersebut, Pemprov Sumut berupaya memastikan dana BKP untuk kabupaten/kota memberikan manfaat yang lebih luas bagi konektivitas dan aktivitas masyarakat.

[adsense]

Pembangunan Harus Rampung Desember 2026

Pemprov Sumut memastikan proyek yang telah memperoleh pendanaan terus dipantau agar dapat diselesaikan sesuai target.

[adsense]Batas waktu yang ditetapkan adalah Desember 2026.

Capaian hingga akhir tahun nantinya tidak hanya menentukan penyelesaian program tahun berjalan, tetapi juga menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah provinsi dalam melihat kinerja masing-masing kabupaten/kota.

[adsense]Dengan pagu BKP yang mencapai Rp 382 miliar dan Rp 325 miliar di antaranya telah berkontrak, pemerintah provinsi masih memiliki pekerjaan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan.

Pada akhirnya, Bantuan Keuangan Provinsi Sumut tidak hanya menjadi instrumen transfer anggaran ke kabupaten/kota. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan melalui proyek infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

[adsense]Realisasi program hingga Desember 2026 akan menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana anggaran tersebut benar-benar berubah menjadi pembangunan fisik dan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.

[adsense]

[adsense]Mengutip Reuters, harga emas spot turun 1,2 persen menjadi US$4.113,89 per ons troi. Posisi tersebut merupakan level terendah sejak 5 Agustus 2026.

Sementara itu, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember melemah 1,1 persen menjadi US$4.140,70 per ons troi.

[adsense]Tekanan terhadap harga emas muncul ketika pasar kembali fokus pada arah kebijakan moneter Federal Reserve atau The Fed.

Dolar AS Menguat, Emas Kehilangan Daya Tarik

[adsense]Indeks dolar AS menguat sekitar 0,4 persen pada perdagangan tersebut. Kondisi ini membuat emas yang diperdagangkan menggunakan dolar menjadi relatif lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lain.

Selain itu, emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti bunga atau kupon.

[adsense]Ketika imbal hasil aset berbasis dolar meningkat, sebagian investor dapat mengalihkan dana ke instrumen yang menawarkan pendapatan lebih tinggi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kenaikan yield Treasury AS sering memberikan tekanan terhadap harga emas.

[adsense]

Yield Treasury 10 Tahun Jadi Perhatian

Pergerakan yield obligasi pemerintah AS menjadi perhatian pasar karena berkaitan erat dengan ekspektasi suku bunga dan biaya pendanaan global.

[adsense]Reuters melaporkan yield Treasury AS jangka panjang kembali mendekati level tertinggi dalam sekitar 24 tahun pada periode tersebut.

"Pasar melihat suku bunga akan bertahan lebih tinggi untuk waktu lebih lama," kata Peter Grant, Vice President dan Senior Metals Strategist Zaner Metals.

[adsense]Ekspektasi tersebut menjadi tantangan bagi emas karena investor harus membandingkan potensi keuntungan dari memegang logam mulia dengan aset yang menghasilkan imbal hasil.

Pasar Mulai Hitung Arah Suku Bunga The Fed

[adsense]Pasar memperkirakan The Fed cenderung mempertahankan suku bunga pada pertemuan 27-28 Oktober 2026. Namun, ekspektasi untuk kembali menaikkan suku bunga pada akhir tahun masih menjadi perhatian investor.

Pada perdagangan 7 Oktober, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada Desember berada di kisaran 85 persen berdasarkan CME FedWatch, menurut laporan Reuters.

[adsense]Namun, ekspektasi pasar tersebut dapat berubah mengikuti data ekonomi dan pernyataan pejabat bank sentral.

Risiko inflasi masih menjadi salah satu faktor yang membuat The Fed berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan moneternya.

[adsense]

Pejabat The Fed Masih Buka Ruang Kenaikan Suku Bunga

Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City Jeff Schmid sebelumnya menyatakan penurunan inflasi dapat membutuhkan kebijakan suku bunga yang lebih ketat.

[adsense]Sementara Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly mengatakan arah kebijakan moneter akan bergantung pada perkembangan tekanan inflasi.

Pernyataan tersebut membuat investor tetap memasukkan kemungkinan suku bunga tinggi dalam perhitungan mereka.

[adsense]Notulen rapat The Fed terbaru juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara pejabat mengenai arah kebijakan berikutnya. Sebagian pejabat membuka ruang kenaikan lebih lanjut, sementara yang lain mendorong pendekatan lebih hati-hati.

Emas Masih Ditopang Pembelian Bank Sentral

[adsense]Salah satu faktor yang masih mendukung harga emas adalah permintaan dari bank sentral.

Bank sentral China tercatat kembali membeli emas pada September. Dengan pembelian tersebut, China memperpanjang tren akumulasi emas menjadi 23 bulan berturut-turut.

[adsense]Permintaan bank sentral menjadi faktor struktural penting dalam pasar emas karena pembelian tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh pergerakan harga jangka pendek.

Sejumlah bank sentral juga masih memandang emas sebagai bagian dari cadangan devisa dan instrumen diversifikasi di tengah ketidakpastian ekonomi serta meningkatnya risiko fiskal global.

[adsense]

Harga Emas Masih Berpeluang Turun ke US$4.000

Peter Grant memperkirakan emas berpotensi menguji level US$4.000 per ons troi sebelum kembali mengalami pemulihan.

[adsense]Jika tekanan suku bunga mulai mereda, emas berpotensi kembali menguat. Grant memperkirakan harga emas dapat bergerak menuju sekitar US$4.400 per ons troi hingga akhir tahun.

Namun, level tersebut merupakan proyeksi analis, bukan kepastian harga.

[adsense]Pergerakan berikutnya akan sangat bergantung pada arah dolar AS, imbal hasil Treasury, kebijakan The Fed, inflasi, serta permintaan investor dan bank sentral.

Logam Mulia Lain Ikut Berguguran

[adsense]Pada perdagangan yang sama, harga perak spot turun 3 persen menjadi US$59,86 per ons troi.

Harga platinum juga merosot 3,9 persen menjadi US$1.635,04 per ons troi, sedangkan palladium turun 4 persen menjadi US$1.125,70 per ons troi.

[adsense]Dengan demikian, pelemahan terjadi di sejumlah komoditas logam mulia secara bersamaan. Data penutupan harian juga menunjukkan emas, perak, platinum, dan palladium sama-sama mengalami penurunan pada 7 Oktober.

Emas Belum Sepenuhnya Kehilangan Daya Tarik

[adsense]Di satu sisi, dolar AS yang menguat dan yield Treasury yang tinggi membuat emas kurang menarik bagi investor yang mengejar imbal hasil.

Di sisi lain, pembelian bank sentral, kekhawatiran terhadap utang pemerintah, dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi alasan bagi sebagian investor untuk mempertahankan emas sebagai aset lindung nilai.

[adsense]Reuters mencatat harga emas bahkan kembali menguat pada Kamis (8/10) setelah penurunan tajam sehari sebelumnya.

Artinya, penurunan ke sekitar US$4.100 per ons troi belum otomatis menandai perubahan permanen tren emas.

[adsense]Pasar kini akan mencermati dua hal utama: seberapa lama suku bunga AS bertahan tinggi dan apakah permintaan struktural dari bank sentral mampu menahan tekanan tersebut.

Bagi investor, kedua faktor itu akan menjadi kunci dalam menentukan arah harga emas dunia pada sisa 2026.

[adsense]

[adsense]Keduanya sama-sama menyasar pengguna kelas premium. Namun, perbedaan strategi terlihat jelas ketika masuk ke sektor kamera, layar, produktivitas, kecerdasan buatan (AI), hingga harga.

Apple menjadikan iPhone 18 Pro sebagai perangkat yang menekankan performa, fotografi dan videografi, serta integrasi ekosistem. Samsung justru menawarkan perangkat yang lebih besar dengan kemampuan zoom, S Pen, dan fitur multitasking yang lebih luas.

[adsense]Lantas, mana yang lebih worth it pada 2026?

Jawabannya sangat bergantung pada pola penggunaan.

[adsense]

Layar: Galaxy S26 Ultra Lebih Lega, iPhone 18 Pro Lebih Ringkas

Sementara itu, Galaxy S26 Ultra membawa layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,9 inci dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz.

[adsense]Samsung juga menambahkan Privacy Display, fitur yang dirancang untuk membantu membatasi visibilitas isi layar dari sudut tertentu ketika perangkat digunakan di ruang publik. Samsung mencatat Galaxy S26 Ultra memiliki ketebalan 7,9 mm dan bobot 214 gram.

Perbedaan ukuran ini membuat karakter keduanya cukup jelas.

[adsense]Galaxy S26 Ultra lebih cocok bagi pengguna yang sering menonton video, membaca dokumen, bermain game, atau melakukan multitasking.

Sebaliknya, iPhone 18 Pro lebih masuk akal bagi pengguna yang menginginkan flagship dengan ukuran lebih mudah digenggam.

[adsense]

A20 Pro vs Snapdragon 8 Elite Gen 5

Apple menyebut A20 Pro menggunakan desain chip generasi baru dengan CPU enam inti, Neural Engine ganda 16 inti, serta peningkatan kemampuan grafis dan pemrosesan AI.

[adsense]Apple juga mengklaim performa grafisnya dapat meningkat hingga 40 persen dibandingkan generasi sebelumnya.

Samsung Galaxy S26 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

[adsense]Chip tersebut dioptimalkan untuk kebutuhan CPU, GPU, dan NPU, termasuk pengolahan AI. Samsung juga menggunakan sistem pendinginan yang dirancang untuk membantu mempertahankan performa perangkat ketika digunakan untuk pekerjaan berat.

Secara praktis, keduanya berada di kelas flagship tertinggi.

[adsense]Karena itu, perbedaan performa mentah kemungkinan bukan faktor utama bagi sebagian besar pengguna. Kebutuhan terhadap gaming, pengeditan video, aplikasi profesional, AI, dan ekosistem perangkat justru lebih relevan ketika menentukan pilihan.

Adu Kamera: 48 MP Apple vs 200 MP Samsung

[adsense]Apple membawa tiga kamera belakang dengan sensor 48 MP. Kamera utama iPhone 18 Pro menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Apple menghadirkan aperture variabel pada kamera utama.

Apertur tersebut dapat disesuaikan dari f/1.48 hingga f/4.0, memberikan kontrol lebih besar terhadap cahaya dan karakter gambar. Apple juga memperkenalkan kontrol kamera yang lebih profesional.

[adsense]Galaxy S26 Ultra mengambil pendekatan berbeda.

Samsung membekalinya dengan kamera utama 200 MP f/1.4, ultra-wide 50 MP, telefoto 50 MP dengan optical zoom 5x, serta telefoto 10 MP dengan optical zoom 3x. Sistem tersebut juga mendukung kemampuan zoom hingga 10x dengan kualitas optik.

[adsense]Dalam pengujian TechRadar, iPhone 18 Pro dinilai menghasilkan warna yang lebih natural dan konsisten. Galaxy S26 Ultra, di sisi lain, menunjukkan keunggulan pada fotografi zoom berkat kombinasi kamera telefoto yang lebih fleksibel.

Artinya, angka megapiksel bukan satu-satunya faktor.

[adsense]iPhone 18 Pro lebih menarik bagi pengguna yang mengutamakan warna natural, konsistensi hasil, kontrol kamera, dan video.

Galaxy S26 Ultra lebih fleksibel bagi pengguna yang sering memotret objek dari jarak jauh dan membutuhkan beberapa pilihan focal length.

[adsense]

Baterai: Kapasitas Bukan Segalanya

Apple tidak menjadikan kapasitas baterai sebagai angka utama dalam spesifikasi konsumennya.

[adsense]Sebagai gantinya, Apple mengklaim iPhone 18 Pro mampu memberikan hingga 36 jam pemutaran video untuk model eSIM-only dan dapat mencapai 50 persen pengisian dalam sekitar 15 menit dengan adaptor yang kompatibel.

Kedua angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung karena Apple dan Samsung menggunakan sistem operasi serta metode pengujian yang berbeda.

[adsense]Namun, dari sisi pengisian daya, Galaxy S26 Ultra menawarkan pendekatan yang lebih menekankan kapasitas pengisian dalam waktu singkat.

Galaxy S26 Ultra Unggul di Produktivitas

[adsense]Galaxy S26 Ultra memiliki S Pen, layar besar, serta dukungan Samsung DeX. Kombinasi tersebut memungkinkan ponsel digunakan untuk berbagai kebutuhan produktivitas, termasuk multitasking dan pekerjaan yang membutuhkan ruang layar lebih besar.

Samsung juga mengandalkan Galaxy AI dengan fitur seperti Photo Assist yang memungkinkan pengguna melakukan pengeditan foto menggunakan perintah bahasa sehari-hari. Ekosistem Galaxy S26 juga terintegrasi dengan berbagai fitur AI tambahan.

[adsense]iPhone 18 Pro membawa Apple Intelligence dan Siri AI melalui iOS 27.

Apple menyebut A20 Pro dirancang untuk mendukung pemrosesan AI di perangkat, sementara Siri mendapatkan kemampuan baru untuk memahami konteks pengguna.

[adsense]Dengan demikian, pilihan pada sektor AI kembali bergantung pada ekosistem yang digunakan.

Namun untuk pengguna yang menjadikan smartphone sebagai perangkat kerja, S Pen, layar 6,9 inci, dan DeX memberikan Galaxy S26 Ultra pendekatan produktivitas yang berbeda.

[adsense]

Kapasitas Penyimpanan Jadi Pembeda

Pilihan tersebut menjadi nilai tambah bagi pengguna yang sering merekam video beresolusi tinggi, menyimpan banyak foto, atau membutuhkan ruang penyimpanan besar tanpa terlalu bergantung pada cloud.

[adsense]Galaxy S26 Ultra tersedia dalam kapasitas 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Samsung mencantumkan varian 1 TB dengan RAM 16 GB, sedangkan varian 256 GB dan 512 GB menggunakan RAM 12 GB.

Jadi, untuk kebutuhan kapasitas penyimpanan maksimal, iPhone 18 Pro memiliki keunggulan pada pilihan 2 TB.

[adsense]

Harga di Indonesia: Galaxy Masuk Lebih Rendah

Berdasarkan kanal resmi Samsung Indonesia, Galaxy S26 Ultra 256 GB dibanderol Rp 24.499.000. Varian 512 GB berada di Rp 27.499.000, sedangkan model 1 TB dengan RAM 16 GB dibanderol Rp 31.999.000.

[adsense]Sementara itu, iPhone 18 Pro 256 GB tercantum mulai Rp 27.499.000 di Digimap Indonesia. Digimap merupakan Apple Premium & Authorized reseller di Indonesia.

Dengan konfigurasi penyimpanan awal yang sama-sama 256 GB, terdapat selisih harga sekitar Rp 3 juta antara harga awal Galaxy S26 Ultra dan iPhone 18 Pro.

[adsense]Dari sisi harga masuk, Galaxy S26 Ultra menawarkan biaya awal yang lebih rendah.

Namun, harga bukan satu-satunya ukuran nilai sebuah flagship. Kapasitas penyimpanan, ekosistem, aksesori, kebutuhan kamera, hingga pola penggunaan perlu diperhitungkan.

[adsense]

Jadi, iPhone 18 Pro atau Galaxy S26 Ultra?

Jika prioritasnya adalah ukuran lebih ringkas, performa A20 Pro, fotografi dengan karakter natural, kemampuan video, kontrol kamera, serta pilihan penyimpanan hingga 2 TB, iPhone 18 Pro menawarkan pendekatan yang berbeda.

[adsense]Dari sisi harga awal di Indonesia, Galaxy S26 Ultra juga lebih rendah.

Namun, pengguna yang sudah berada dalam ekosistem Apple, misalnya menggunakan Mac, Apple Watch, AirPods, atau layanan Apple lainnya, dapat memperoleh nilai lebih dari integrasi iPhone dengan perangkat tersebut.

[adsense]Sebaliknya, pengguna yang mengandalkan perangkat Galaxy, Windows, S Pen, atau Samsung DeX akan lebih mudah memaksimalkan Galaxy S26 Ultra.

Jadi, "lebih worth it" tidak semata-mata ditentukan oleh megapiksel, kapasitas baterai, atau kecepatan prosesor.

[adsense]Pada 2026, pertarungan iPhone 18 Pro dan Galaxy S26 Ultra justru menunjukkan bahwa dua flagship tersebut menawarkan filosofi berbeda: Apple menekankan integrasi, performa, kamera dan pengalaman iOS, sementara Samsung menawarkan layar besar, kamera zoom, AI, S Pen, serta produktivitas dalam satu perangkat.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Upaya mencegah stunting terus diperkuat Pemko Medan hingga tingkat Kelurahan. Tidak hanya melalui program, tetapi juga dengan memastikan pendampingan berjalan langsung di tengah masyarakat.

Hal itu terlihat dalam kegiatan monitoring pendampingan keluarga berisiko stunting oleh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (7/10/26). Monitoring yang dilakukan DP3APMP2KB Kota Medan tersebut menyasar dua kelompok yang menjadi perhatian dalam pencegahan stunting, yakni bayi di bawah dua tahun (baduta) dan ibu hamil.

Kegiatan ini dipimpin Plt Kadis DP3APMP2KB, Vianti Dewi Nasution diwakili Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga, Elviyanti Pohan, didampingi Ketua TP PKK Kecamatan Medan Tembung, Koordinator KB serta kader Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Monitoring tersebut sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, khususnya dalam penguatan program kesehatan masyarakat, termasuk upaya pencegahan stunting dan penguatan perhatian terhadap tumbuh kembang anak.

Salah satu sasaran monitoring adalah baduta berusia 1,4 tahun yang sebelumnya mengalami masalah berat badan kurang. Sebelum mendapatkan pendampingan, berat badan anak tercatat 7,5 kilogram dengan tinggi badan 65 sentimeter.

Setelah mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan, berat badan terakhir anak meningkat menjadi 7,9 kilogram dan tinggi badan mencapai 78 sentimeter. Meski berat badan anak sempat mengalami kenaikan dan penurunan dari bulan ke bulan, hasil monitoring menunjukkan adanya perkembangan positif setelah dilakukan pendampingan.

Dari sisi perkembangan, anak dilaporkan telah menunjukkan kemampuan yang sesuai dengan usianya, meski masih belum optimal.

Karena itu, kader TPK terus memberikan edukasi kepada keluarga agar memperhatikan asupan makanan sekaligus memberikan stimulasi perkembangan secara rutin di rumah.

Untuk mendukung pertumbuhan, orang tua dianjurkan memberikan makanan dengan menu yang beragam dan bergizi serta menghindari pemberian camilan atau makanan manis secara berlebihan.

Sementara untuk mendukung perkembangan anak, keluarga diminta lebih sering memberikan stimulasi sesuai tahapan usia. Panduan stimulasi tersebut dapat mengacu pada Kartu Kembang Anak (KKA), sehingga orang tua dapat mengetahui kemampuan yang perlu dilatih dan dipantau.

Selain baduta, monitoring juga dilakukan terhadap seorang ibu hamil berusia 42 tahun dengan usia kehamilan delapan bulan. Kehamilan pada usia tersebut menjadi salah satu faktor risiko karena usia ibu tergolong terlalu tua untuk kehamilan.

Sebelum mendapatkan pendampingan, ibu hamil tersebut diketahui mengalami anemia. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian kader TPK dalam memberikan pendampingan dan edukasi.

Melalui edukasi mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi serta pemberian tablet tambah darah, kondisi ibu hamil tersebut menunjukkan perubahan. Setelah mendapatkan pendampingan, ibu hamil kini sudah tidak lagi mengalami anemia.

Kondisi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pencegahan stunting yang dilakukan sejak masa kehamilan. Pemenuhan gizi ibu, pola makan sehat, pemeriksaan kehamilan serta edukasi yang tepat menjadi bagian penting untuk memastikan ibu dan janin mendapatkan kondisi kesehatan yang optimal.

Upaya tersebut juga perlu dilanjutkan setelah bayi lahir, salah satunya melalui pemberian ASI eksklusif sebagai bagian dari penguatan program kesehatan keluarga.

Elviyanti Pohan mengatakan, monitoring secara langsung penting dilakukan untuk memastikan pendampingan yang diberikan kader TPK benar-benar berjalan dan memberikan dampak bagi keluarga sasaran.

Pendampingan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten karena setiap keluarga memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Terlebih, pencegahan stunting harus dimulai sedini mungkin, bahkan sejak masa kehamilan, melalui pemenuhan gizi ibu dan edukasi mengenai pola makan sehat.

Melalui monitoring tersebut, DP3APMP2KB Kota Medan memastikan keluarga berisiko mendapatkan edukasi, pemantauan dan intervensi yang sesuai sehingga potensi terjadinya stunting dapat ditekan sejak dini.

Keberadaan kader TPK pun menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Mereka tidak hanya melakukan pendataan, tetapi hadir mendampingi keluarga, memberikan edukasi dan memantau perubahan kondisi sasaran secara berkala.

Dari berat badan baduta yang perlahan menunjukkan peningkatan hingga ibu hamil yang berhasil terbebas dari anemia, pendampingan di tingkat keluarga menunjukkan bahwa pencegahan stunting membutuhkan perhatian yang konsisten, dimulai sejak masa kehamilan dan dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat data surveilans Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 50 ribu orang terdampak dalam ratusan kejadian keracunan yang berkaitan dengan MBG. Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran HAM yang bersifat sistemik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

[adsense]"Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kendala operasional, tetapi berakar pada tata kelola program yang dinilai masih bermasalah," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi. Ia mengatakan sejumlah hak yang terdampak antara lain hak atas kesehatan dan pangan yang layak, hak anak, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak korban atas pemulihan yang efektif.

"Komnas menemukan bahwa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program MBG bukan hanya permasalahan tata kelola dan kendala operasional, namun telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG," kata Pramono dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta pada Kamis (8/10/2026)

[adsense]Menurut dia, pelanggaran HAM dalam program MBG tidak selalu terjadi melalui tindakan aktif atau kesengajaan. Kelalaian dan pembiaran juga dapat menjadi bentuk pelanggaran HAM apabila negara tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat.

"Kelalaian dan pembiaran ditemukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum hingga pemulihan bagi korban. Hak anak dan hak atas kesehatan menjadi persoalan yang paling banyak ditemukan, terutama terkait dengan kasus keracunan makanan," tuturnya.

[adsense]Komnas HAM mencatat data surveilans Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 50 ribu orang terdampak dalam ratusan kejadian keracunan yang berkaitan dengan MBG. Menurut Pramono, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak atas pangan yang layak dan bergizi.

"Harusnya dia mendapatkan pangan yang layak dan bergizi, malah kemudian mendapatkan pangan yang tidak layak. Itu kan pasti terjadi di sana," ujarnya.

[adsense]Sementara itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan sifat sistemik persoalan MBG terlihat dari struktur tata kelolanya.

"Salah satu persoalan yang ditemukan ialah sentralisasi dan peran ganda Badan Gizi Nasional (BGN) dalam perencanaan hingga penetapan lokasi SPPG. Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang akarnya ada pada tata kelolanya, struktur tata kelolanya," kata Uli.

[adsense]Menurut Uli, kondisi tersebut berpengaruh terhadap berbagai persoalan di tingkat lokal, mulai dari pemilihan lokasi SPPG, penyediaan makanan, pertanggungjawaban, hingga persoalan ketenagakerjaan dan sanitasi.

"BGN mendominasi tahap perencanaan, pelaksanaan, penetapan lokasi SPPG dan seterusnya. Sehingga terjadi persoalan pada tingkat lokal," ujarnya.

[adsense]Komnas HAM juga menemukan sejumlah SPPG belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Padahal, fasilitas tersebut penting untuk memastikan sanitasi dan kebersihan lingkungan pengolahan makanan.

"Ini penting, IPAL ini, pengolahan limbah, karena di situ untuk menjamin sanitasi, kebersihan. Salah satu penyebabnya dari keracunan makanan adalah masalah sanitasi, kebersihan, air, juga lingkungan di sekitarnya," kata Uli.

[adsense]Atas berbagai temuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan perbaikan tata kelola MBG, termasuk memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Komnas juga meminta penguatan standar keamanan pangan, pengawasan SPPG, perlindungan pekerja, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

Selain itu, Komnas HAM menekankan pentingnya mekanisme pemulihan korban keracunan yang jelas dan berkelanjutan. Pramono mengatakan hingga kini belum terdapat kepastian mengenai pihak yang menanggung biaya korban, terutama ketika korban membutuhkan perawatan lanjutan.

[adsense]"Sebatas masuk rumah sakit saja belum jelas siapa yang menanggung, apalagi jika dia butuh perawatan lebih jauh," ujarnya.

Lebih jauh, Komnas HAM meminta pemerintah segera memperbaiki tata kelola MBG dengan pendekatan berbasis HAM, termasuk menyusun target yang terukur, menekan angka keracunan, memastikan penegakan hukum, serta menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban.

[adsense]"Pemulihan yang efektif dan berkelanjutan itu menjadi penting dalam konteks ini. Harus jelas di sana, diatur di BGN-nya," kata Pramono.

Belum Diiringi Tata Kelola Pelaksanaan yang Baik

Sementara itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan terkait hasil kesimpulan dari peninjauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

[adsense]Komnas HAM menyatakan, program MBG menunjukkan iktikad baik negara dalam memenuhi hak atas pangan bagi kelompok rentan.

"Pelaksanaan MBG menunjukkan iktikad baik negara dalam memenuhi hak atas pangan bagi kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan, untuk mengatasi stunting," ucap Uli, dalam konferensi pers yang di Kantor Komnas HAM, Kamis (8/10/2026).

[adsense]Namun, Komnas HAM juga menyatakan bahwa niat baik dari negara itu belum diiringi dengan tata kelola pelaksanaan yang baik.

"Tata kelola yang sentralistik, minim transparansi, lemahnya perlindungan pekerja, serta pengabaian kualitas dan keamanan pangan menimbulkan risiko pelanggaran HAM, termasuk kasus keracunan berulang dan indikasi korupsi," ucap dia.

[adsense]Menurut Komnas HAM, besarnya anggaran tidak sebanding dengan efektivitas distribusi, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan populasi 3B.

"Fokus pada capaian kuantitas mengabaikan kualitas dan keamanan pangan, pemulihan korban, serta penegakan hukum atas insiden keracunan," kata Uli.

[adsense]Selain itu, pemberian makanan bergizi universal berisiko tidak tepat sasaran, sementara perlindungan hak ketenagakerjaan bagi pekerja dan relawan belum optimal.

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM memberikan rekomendasi agar pemerintah memastikan ketepatan sasaran MBG dengan memprioritaskan kelompok rentan, khususnya 3B, peserta didik dari rumah tangga miskin, serta masyarakat di wilayah rawan pangan dan gizi dan wilayah 3T berdasarkan data yang akurat.

[adsense]Komnas HAM juga meminta adanya ruang partisipasi dan pengawasan publik yang bermakna dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam pemantauan, evaluasi, advokasi kebijakan, serta pendampingan korban.

Adapun, dalam peninjauan ini Komnas HAM melakukan pendekatan melalui studi kepustakaan (dokumen hukum, literatur, instrumen HAM) dan studi lapangan serta Analisis menggunakan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pangan dan Hak atas Pekerjaan yang Layak.

[adsense]Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) dan wawancara mendalam dengan kementerian/lembaga terkait (BGN, Kemenkes, BPOM, Kemendagri, dan lain-lain), pemerintah daerah, ahli, dan masyarakat sipil.

Sementara lokasi observasi dilaksanakan di tiga provinsi sampel yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat yang dipilih berdasarkan geografi, prevalensi stunting, dan riwayat kejadian keracunan.

[adsense]

"Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu. Jadi, kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Setyo menyampaikan pernyataan tersebut setelah Nusron Wahid absen sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 7 Oktober 2026 dengan alasan ada agenda internal kementerian.

Oleh sebab itu, Setyo meminta komitmen Nusron untuk memenuhi pernyataannya saat menjawab pertanyaan para jurnalis pada 18 September 2026 atau beberapa hari setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian ATR/BPN.

"Menteri ini kan pernah menyatakan di media pada Jumat, 18 September 2026, bahwa akan menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, serta mengikuti dan akan membantu proses yang ada. KPK berharap yang bersangkutan komitmen," katanya.

Sementara itu, dia meyakini penyidik KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron."Dengan tidak hadirnya yang bersangkutan, saya yakin penyidik akan menjadwal ulang rencana pemeriksaannya," ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Nusron.Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut. Namun, KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk.KPK pada 29 September 2026 menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

[adsense]Beberapa judul bahkan sudah mencuri perhatian sebelum resmi tayang, seperti Empat Musim Pertiwi dan Laut Bercerita.

Berikut sejumlah film Indonesia yang dijadwalkan tayang di bioskop sepanjang Oktober 2026.

[adsense]1. Conjurig — 1 Oktober

Berbeda dari judulnya yang sekilas terdengar seperti film horor, Conjurig justru mengusung genre drama komedi.

[adsense]Film ini mengikuti Piit, seorang pemuda yang sedang mengalami masa sulit setelah kehilangan pekerjaan sekaligus menghadapi kegagalan dalam hubungan asmara.

Ia kemudian mencari penghasilan dengan menjadi cosplayer pocong di Bandung. Kehidupan Piit mulai berubah setelah bertemu Tamy, seorang cosplayer gothic misterius.

[adsense]Film yang disutradarai sekaligus ditulis Tubagus Deddy ini dibintangi Dito Darmawan dan Maizura.

2. Djamin Setia Selamanya — 1 Oktober

[adsense]Film ini membawa penonton ke kisah perjuangan seorang pemuda asal Tanah Karo bernama Djamin.

Diperankan Rafi Sudirman, Djamin mulai menyadari ketidakadilan pada masa kolonial dan kemudian terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

[adsense]Film ini menarik perhatian karena mengangkat kisah perjuangan yang berlatar Sumatera Utara.

3. Empat Musim Pertiwi — 8 Oktober

[adsense]Empat Musim Pertiwi menjadi salah satu film drama yang patut diperhatikan pada Oktober.

Putri Marino berperan sebagai Pertiwi, perempuan yang kembali ke kampung halaman setelah meninggalkan tempat tersebut selama sekitar 20 tahun.

[adsense]Namun, kepulangannya tidak berjalan mudah. Pertiwi harus menghadapi keluarga dan warga yang masih menyimpan ingatan tentang masa lalunya.

Film garapan Kamila Andini ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026.

[adsense]4. Hasut — 8 Oktober

Bagi penggemar horor, Hasut menjadi salah satu pilihan yang hadir pada pekan kedua Oktober.

[adsense]Cerita film ini mengikuti empat sahabat yang pergi ke sebuah hutan untuk menjalani ritual penyembuhan.

Situasi berubah setelah mereka mendengar suara misterius melalui perangkat komunikasi. Teror kemudian berkembang menjadi persoalan kepercayaan di antara para karakter.

[adsense]Film ini dibintangi Karina Salim, Rachel Amanda, Marthino Lio dan Kevin Ardilova.

5. Kuasa Gelap: Perjanjian Darah — 8 Oktober

[adsense]Film horor Kuasa Gelap: Perjanjian Darah juga tercantum dalam jadwal tayang Cinema XXI pada 8 Oktober 2026.

Film ini menjadi salah satu pilihan bagi penonton yang ingin menyaksikan tontonan horor lokal di bioskop pada awal Oktober.

[adsense]6. Aplikasi Iblis — 15 Oktober

Memasuki pertengahan Oktober, penonton kembali disuguhi film horor melalui Aplikasi Iblis.

[adsense]Sesuai judulnya, film ini mengangkat cerita tentang sebuah aplikasi misterius yang berkaitan dengan komunikasi dengan arwah.

Film tersebut dijadwalkan tayang pada 15 Oktober 2026.

[adsense]7. Dendam Arwah Penari — 15 Oktober

Film horor lainnya yang hadir pada tanggal yang sama adalah Dendam Arwah Penari.

[adsense]Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Oktober dan menjadi salah satu judul horor lokal yang meramaikan pertengahan bulan.

8. Beautiful Pain — 22 Oktober

[adsense]Beautiful Pain membawa cerita drama tentang perjuangan seorang perempuan untuk membangun kembali kehidupannya setelah mengalami berbagai persoalan dalam rumah tangga.

Film ini dijadwalkan tayang pada 22 Oktober 2026 dan menjadi salah satu pilihan bagi penonton yang ingin menikmati genre drama di tengah banyaknya film horor pada bulan tersebut.

[adsense]9. Lingsir Wengi: Motel Malioboro — 22 Oktober

Film horor Lingsir Wengi: Motel Malioboro juga dijadwalkan hadir pada 22 Oktober.

[adsense]Cerita film berkaitan dengan sekelompok pembuat konten yang mendatangi sebuah motel tua dan kemudian mengalami kejadian misterius setelah memutar rekaman lagu Lingsir Wengi.

10. Laut Bercerita — 29 Oktober

[adsense]Salah satu film Indonesia yang paling dinantikan pada penghujung Oktober adalah Laut Bercerita.

Film ini merupakan adaptasi novel karya Leila S. Chudori dan disutradarai Yosep Anggi Noen. Reza Rahadian memerankan Biru Laut, mahasiswa Yogyakarta pada akhir 1990-an yang aktif dalam kelompok diskusi Winatra.

[adsense]Kehidupan Laut berubah ketika ia dan sejumlah rekannya menghilang tanpa kabar. Keluarga dan orang-orang terdekat kemudian menghadapi penantian panjang untuk mengetahui nasib mereka.

Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026, sehari setelah peringatan Sumpah Pemuda. Lembaga Sensor Film menetapkan klasifikasi D17 untuk film tersebut.

[adsense]11. Mawang: Jangan Sebut Namanya — 29 Oktober

Film lokal lainnya yang masuk jadwal bioskop pada penghujung Oktober adalah Mawang: Jangan Sebut Namanya.

[adsense]Film tersebut tercantum dalam jadwal Cinema XXI untuk 29 Oktober 2026.

12. The Doll Ghawiah — 29 Oktober

[adsense]Pecinta horor juga mendapat pilihan lain melalui The Doll Ghawiah.

Film ini bercerita tentang Nala yang mengalami kecelakaan dan kemudian bertemu seorang anak perempuan misterius yang membawa boneka bernama Ghawiah.

[adsense]Boneka tersebut menjadi sumber berbagai kejadian aneh yang kemudian menghantui Nala. Film ini dijadwalkan tayang pada 29 Oktober 2026 dan tersedia dalam format IMAX.

Oktober Dipenuhi Film Lokal

[adsense]Melihat jadwal yang tersedia, Oktober 2026 menjadi bulan yang cukup padat bagi film Indonesia. Genre horor terlihat mendominasi, tetapi penonton tetap memiliki pilihan drama, komedi, sejarah hingga adaptasi novel.

Bagi yang ingin menonton film Indonesia di bioskop bulan ini, Laut Bercerita, Empat Musim Pertiwi, Conjurig dan sejumlah film horor lokal bisa masuk daftar tontonan. Jadwal tayang dapat berubah sesuai kebijakan bioskop dan distribusi film.

[adsense]