<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
    <channel>
        

        <title></title>
        
        <link>https://www.topikseru.com/</link>
        <description>Topikseru.com adalah portal berita Indonesia yang menyajikan berita terkini dan terpercaya seputar Nasional, Sumatera Utara, Politik, Hukum, Ekonomi, Olahraga, Internasional, dan Gaya Hidup.
	</description>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 23:42:03 +0700+0700</lastBuildDate>
        <language>id-ID</language>

            <item>
            <guid isPermaLink="false">Terbukti Terlibat Dugaan Penyadapan Ilegal, Perwira Tinggi Polri EHS Dipecat Tidak Hormat</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 20:00:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Terbukti Terlibat Dugaan Penyadapan Ilegal, Perwira Tinggi Polri EHS Dipecat Tidak Hormat]]></title>
            <description><![CDATA[Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal menggunakan perangkat...]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com</b> - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> memasuki babak baru. Majelis Komisi Kode Etik <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> (<a href="https://www.topikseru.com/tag/kkep/" target="_self">KKEP</a>) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (<a href="https://www.topikseru.com/tag/ptdh/" target="_self">PTDH</a>) terhadap seorang perwira tinggi berinisial <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a>.</p><p>[adsense]Putusan tersebut dijatuhkan setelah majelis menyatakan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a> terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>.</p><p>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan keputusan itu di Gedung Divisi Propam <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>, Jakarta, Selasa (17/11/2026).</p><p>[adsense]"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (<a href="https://www.topikseru.com/tag/ptdh/" target="_self">PTDH</a>)," kata Trunoyudo.</p><p>Selain pemecatan, majelis <a href="https://www.topikseru.com/tag/kkep/" target="_self">KKEP</a> juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan tindakan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a> sebagai perbuatan tercela.</p><p>[adsense]<h3>Penyadapan Gunakan Perangkat <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a> Dinilai Langgar Kode Etik</h3>Dalam persidangan etik, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a> dinyatakan melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Perbuatan tersebut berkaitan dengan dugaan pemanfaatan akses maupun perangkat teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan secara ilegal.</p><p>Majelis menyatakan tindakan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a> melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>.</p><p>[adsense]Selain itu, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a> juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>.</p><p>Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a> tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Ia menyatakan akan mengajukan banding atas putusan majelis <a href="https://www.topikseru.com/tag/kkep/" target="_self">KKEP</a>.</p><p>[adsense]<h3>Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka Kasus <a href="https://www.topikseru.com/tag/penyadapan-ilegal/" target="_self">Penyadapan Ilegal</a></h3>Sebelum putusan terhadap <a href="https://www.topikseru.com/tag/ehs/" target="_self">EHS</a>, Bareskrim <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.</p><p>Keempatnya masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.</p><p>[adsense]Penanganan perkara pidana tersebut berjalan berdampingan dengan proses pemeriksaan etik di lingkungan <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>. Karena itu, penetapan tersangka dalam perkara pidana dan putusan sidang <a href="https://www.topikseru.com/tag/kkep/" target="_self">KKEP</a> merupakan dua proses hukum berbeda.</p><p>Sebelumnya, Divisi Propam <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> juga menggelar sidang <a href="https://www.topikseru.com/tag/kkep/" target="_self">KKEP</a> terhadap perwira tinggi berinisial AS pada Selasa (10/11).</p><p>[adsense]Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. AS juga menyatakan mengajukan banding atas keputusan tersebut.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/06409663226af2f3114485aa4e0a23b4_terbukti-terlibat-dugaan-penyadapan-ilegal-perwira-tinggi-polri-ehs-dipecat-tidak-hormat.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/hukum-kriminal/58165/terbukti-terlibat-dugaan-penyadapan-ilegal-perwira-tinggi-polri-ehs-dipecat-tidak-hormat/</link>
            <author><![CDATA[Muchlis]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden, Kapolri: Belum Ada Tersangka</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 19:38:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden, Kapolri: Belum Ada Tersangka]]></title>
            <description><![CDATA[Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut belum ada tersangka kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden. Polri masih mengumpulkan bukti dan...]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com</b> - Kepolisian Negara Republik Indonesia (<a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>) masih mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga sejumlah pengusaha. Meski penyidikan telah berjalan, hingga Selasa (17/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/kapolri/" target="_self">Kapolri</a> Jenderal Polisi <a href="https://www.topikseru.com/tag/suyudi-ario-seto/" target="_self">Suyudi Ario Seto</a> mengatakan, tim khusus yang menangani perkara itu masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap konstruksi peristiwa.</p><p>"Belum, belum (penetapan tersangka). Masih dalam proses," kata Suyudi saat memberikan keterangan di Gedung Rupatama Mabes <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a>, Jakarta, Selasa (17/11/2026).</p><p>[adsense]Tim penyidik dipimpin Kepala <a href="https://www.topikseru.com/tag/bareskrim/" target="_self">Bareskrim</a> <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> Komjen Pol Asep Safrudin. Saat ini, penyidik tengah menelusuri berbagai barang bukti, termasuk perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan dan akses ilegal.</p><p>Suyudi menjelaskan, perangkat komunikasi atau gadget yang telah diamankan akan diperiksa untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut.</p><p>[adsense]Selain itu, penyidik juga mengumpulkan bukti lain yang dinilai dapat memperkuat proses hukum.</p><p>"Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujarnya.</p><p>[adsense]<h3>SPDP Kasus <a href="https://www.topikseru.com/tag/dugaan-makar/" target="_self">Dugaan Makar</a> Sudah Dikirim ke Kejaksaan</h3>Meski belum menetapkan tersangka, penanganan perkara dugaan makar tersebut telah memasuki tahap penyidikan.</p><p>Hal itu diketahui dari pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> kepada Kejaksaan Republik Indonesia.</p><p>[adsense]Berdasarkan informasi pada situs resmi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.</p><p>Dalam dokumen tersebut, penyidik mencantumkan sejumlah ketentuan pidana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</p><p>[adsense]Pasal yang disangkakan meliputi:</p><p>Pasal 191 KUHP Tahun 2023.</p><p>[adsense]Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.</p><p>Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023.</p><p>[adsense]Pasal 20 huruf a KUHP Tahun 2023.</p><p>Pasal 20 huruf b KUHP Tahun 2023.</p><p>[adsense]Pasal 20 huruf c KUHP Tahun 2023.</p><p>Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023.</p><p>[adsense]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.</p><p>Dari sejumlah ketentuan tersebut, Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP menjadi dua pasal yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.</p><p>[adsense]Pencantuman pasal-pasal tersebut menunjukkan arah konstruksi hukum yang sedang didalami penyidik. Namun, penetapan sangkaan dalam SPDP tidak serta-merta membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana.</p><p><h3>Empat Orang Sudah Jadi Tersangka dalam Kasus <a href="https://www.topikseru.com/tag/penyadapan-ilegal/" target="_self">Penyadapan Ilegal</a></h3>Di tengah penyidikan dugaan makar, <a href="https://www.topikseru.com/tag/bareskrim/" target="_self">Bareskrim</a> <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara berbeda yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.</p><p>[adsense]Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.</p><p>Penetapan mereka perlu dibedakan dari penyidikan dugaan makar. Hingga keterangan <a href="https://www.topikseru.com/tag/kapolri/" target="_self">Kapolri</a> disampaikan, belum ada tersangka yang diumumkan untuk perkara makar yang sedang ditangani tim khusus <a href="https://www.topikseru.com/tag/bareskrim/" target="_self">Bareskrim</a>.</p><p>[adsense]Dengan demikian, terdapat dua ranah penanganan perkara yang perlu dicermati, yakni dugaan tindak pidana terkait penyadapan dan akses ilegal serta dugaan makar yang masih didalami penyidik.</p><p><h3>Penyidik Masih Telusuri Keterkaitan Alat Bukti</h3>Fokus penyidikan saat ini tidak hanya pada pemeriksaan saksi, tetapi juga analisis barang bukti elektronik yang telah diamankan.</p><p>[adsense]Perangkat komunikasi menjadi salah satu objek penting untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara aktivitas penyadapan, penghapusan data elektronik, dan dugaan tindak pidana makar.</p><p>Hasil pemeriksaan forensik digital nantinya dapat membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menguji keterkaitan bukti dengan dugaan pelanggaran hukum.</p><p>[adsense]Namun, <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> belum mengungkap secara terperinci identitas saksi, isi perangkat elektronik yang diperiksa, maupun hasil analisis sementara tim penyidik.</p><p>Belum adanya penetapan tersangka dalam perkara makar menunjukkan bahwa penyidikan masih membutuhkan pendalaman sebelum kepolisian mengambil langkah hukum berikutnya.</p><p>[adsense]Publik kini menunggu hasil pemeriksaan tim khusus <a href="https://www.topikseru.com/tag/bareskrim/" target="_self">Bareskrim</a> <a href="https://www.topikseru.com/tag/polri/" target="_self">Polri</a> untuk mengetahui sejauh mana dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pengusaha memiliki keterkaitan dengan perkara makar yang tengah diselidiki.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/8d5e957f297893487bd98fa830fa6413_kasus-dugaan-penyadapan-prabowo-seret-jenderal-ini-kata-kapolri-suyudi.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/hukum-kriminal/58164/kasus-dugaan-makar-penyadapan-presiden-kapolri-belum-ada-tersangka/</link>
            <author><![CDATA[Muchlis]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Bibit Siklon 96S Mengintai Sumatera, Kenali Penyebab Banjir dan Cara Mengantisipasinya</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 15:32:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Bibit Siklon 96S Mengintai Sumatera, Kenali Penyebab Banjir dan Cara Mengantisipasinya]]></title>
            <description><![CDATA[Bibit Siklon Tropis 96S terpantau di barat Sumatera. Fenomena ini berpotensi meningkatkan hujan lebat.]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b>Bibit Siklon Tropis 96S terpantau berada di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Fenomena atmosfer ini menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara.</p><p>[adsense]Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut Bibit Siklon Tropis 96S terbentuk pada 13 November 2026 pukul 13.00 WIB.</p><p>Dalam analisis terbaru, Selasa (17/11/2026), sistem tersebut diprakirakan bergerak ke arah barat daya dengan peluang sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24&ndash;72 jam ke depan.</p><p>[adsense]Dampaknya tidak boleh dianggap sepele. BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung.</p><p>Lantas, apa sebenarnya Bibit Siklon Tropis 96S dan mengapa fenomena ini bisa meningkatkan risiko <a href="https://www.topikseru.com/tag/banjir/" target="_self">banjir</a>?</p><p>[adsense]<b>Apa Itu Bibit Siklon Tropis 96S?</b></p><p>Bibit siklon tropis merupakan sistem gangguan atmosfer yang memiliki potensi berkembang menjadi siklon tropis.</p><p>[adsense]Sistem ini terbentuk di wilayah perairan tropis dan ditandai dengan adanya sirkulasi angin serta aktivitas awan konvektif yang dapat berkembang menjadi lebih terorganisasi.</p><p>Namun, tidak semua bibit siklon akan berubah menjadi siklon tropis. Perkembangannya bergantung pada sejumlah faktor, seperti suhu permukaan laut, kelembapan atmosfer, kondisi angin, dan struktur atmosfer di sekitarnya.</p><p>[adsense]Dalam kasus 96S, keberadaannya di Samudra Hindia barat Sumatera dapat memengaruhi pola angin dan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.</p><p>Karena itu, masyarakat tidak perlu langsung menganggap bibit siklon sebagai badai yang akan menghantam daratan. Hal yang lebih penting adalah memahami potensi dampak tidak langsungnya terhadap cuaca.</p><p>[adsense]<b>Mengapa Bibit Siklon Bisa Memicu Banjir?</b></p><p>Bibit siklon dapat memengaruhi pola pergerakan angin dan meningkatkan aktivitas pembentukan awan hujan.</p><p>[adsense]Ketika kondisi atmosfer mendukung, awan hujan dapat tumbuh lebih intensif dan menghasilkan hujan dengan durasi maupun intensitas tinggi.</p><p>Apabila hujan deras berlangsung dalam waktu lama, air yang jatuh ke permukaan tanah dapat melebihi kemampuan tanah menyerap air dan saluran drainase mengalirkannya.</p><p>[adsense]Kondisi tersebut dapat menyebabkan genangan hingga <a href="https://www.topikseru.com/tag/banjir/" target="_self">banjir</a>.</p><p>Risikonya semakin besar apabila hujan terjadi di daerah aliran sungai, kawasan dataran rendah, permukiman padat, serta wilayah yang memiliki sistem drainase kurang baik.</p><p>[adsense]Selain <a href="https://www.topikseru.com/tag/banjir/" target="_self">banjir</a>, hujan ekstrem juga dapat meningkatkan risiko tanah longsor, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas transportasi.</p><p><b>Sumatera Utara Masuk Wilayah yang Perlu Diwaspadai</b></p><p>[adsense]Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan Bibit Siklon Tropis 96S.</p><p>BMKG mencatat curah hujan sangat lebat mencapai 115 milimeter per hari di Sumatera Utara selama periode pengamatan 12&ndash;15 November 2026.</p><p>[adsense]Sementara itu, BNPB mencatat sebanyak 45 kecamatan di 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara berstatus Siaga untuk periode 16&ndash;19 November 2026. Sebanyak 360 kecamatan lainnya berada dalam status Waspada.</p><p>Kota Medan menjadi salah satu wilayah yang perlu diperhatikan karena 19 kecamatannya masuk kategori Siaga berdasarkan analisis risiko BNPB.</p><p>[adsense]Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman <a href="https://www.topikseru.com/tag/banjir/" target="_self">banjir</a> perlu diantisipasi melalui kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah, bukan hanya menunggu air mulai memasuki permukiman.</p><p><b>7 Cara Mengantisipasi Banjir Saat Hujan Ekstrem</b></p><p>[adsense]Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan <a href="https://www.topikseru.com/tag/banjir/" target="_self">banjir</a> perlu melakukan sejumlah langkah pencegahan sebelum hujan deras terjadi.</p><p>1. Pantau informasi cuaca resmi</p><p>[adsense]Periksa pembaruan prakiraan cuaca dan peringatan dini melalui BMKG, khususnya BBMKG Wilayah I Medan. Jangan hanya mengandalkan informasi dari grup percakapan atau media sosial yang belum terverifikasi.</p><p>2. Bersihkan saluran air</p><p>[adsense]Pastikan selokan dan saluran drainase di sekitar rumah tidak tersumbat sampah atau material lain yang dapat menghambat aliran air.</p><p>3. Kenali jalur evakuasi</p><p>[adsense]Ketahui lokasi yang lebih tinggi dan jalur aman untuk keluar dari kawasan tempat tinggal apabila <a href="https://www.topikseru.com/tag/banjir/" target="_self">banjir</a> mulai mengancam.</p><p>4. Siapkan tas darurat</p><p>[adsense]Simpan dokumen penting, obat-obatan pribadi, pakaian, makanan tahan lama, air minum, senter, dan perlengkapan komunikasi dalam tas yang mudah dibawa.</p><p>5. Amankan peralatan listrik</p><p>[adsense]Matikan aliran listrik apabila air mulai memasuki rumah dan kondisi memungkinkan untuk melakukannya dengan aman. Jangan menyentuh peralatan listrik ketika berdiri di dalam air.</p><p>6. Jangan menerobos <a href="https://www.topikseru.com/tag/banjir/" target="_self">banjir</a></p><p>[adsense]Hindari berjalan kaki atau mengendarai sepeda motor maupun mobil melewati genangan yang tidak diketahui kedalamannya. Arus air dapat membahayakan meskipun permukaannya terlihat tenang.</p><p>7. Segera menjauh dari sungai dan lereng rawan longsor</p><p>[adsense]Ketika hujan deras berlangsung lama, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan perbukitan perlu lebih waspada. Jika muncul tanda bahaya atau ada peringatan evakuasi, segera menuju tempat aman.</p><p><b>Jangan Menunggu Banjir Datang untuk Bersiap</b></p><p>[adsense]Keberadaan Bibit Siklon Tropis 96S menjadi pengingat bahwa ancaman bencana hidrometeorologi tidak hanya berkaitan dengan seberapa deras hujan turun, tetapi juga kondisi lingkungan dan kesiapan masyarakat menghadapinya.</p><p>Masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang tinggal di wilayah rawan <a href="https://www.topikseru.com/tag/banjir/" target="_self">banjir</a> dan longsor, perlu mengikuti perkembangan informasi resmi BMKG dan arahan pemerintah daerah.</p><p>[adsense]Kesiapsiagaan sejak dini dapat membantu mengurangi risiko kerugian materi maupun korban jiwa ketika cuaca ekstrem terjadi.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3_img_1550.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/topikwiki/58161/bibit-siklon-96s-mengintai-sumatera-kenali-penyebab-banjir-dan-cara-mengantisipasinya/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Prabowo Belum Tentukan Dua Nama Cawapres, Yusril Ungkap Tenggat Penyerahan ke MPR</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 15:02:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Prabowo Belum Tentukan Dua Nama Cawapres, Yusril Ungkap Tenggat Penyerahan ke MPR]]></title>
            <description><![CDATA[Yusril menyebut Prabowo belum menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden ke MPR. Pemilihan diundur menjadi 9 Desember 2026, simak tahapan..]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com</b> - Proses pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti di pemerintahan <a href="https://www.topikseru.com/tag/prabowo-subianto/" target="_self">Prabowo Subianto</a> belum memasuki tahap penentuan kandidat. Hingga Selasa, 17 November 2026, Presiden Prabowo belum menyerahkan satu pun nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (<a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a>).</p><p>[adsense]Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, <a href="https://www.topikseru.com/tag/yusril-ihza-mahendra/" target="_self">Yusril Ihza Mahendra</a>. Menurut dia, tahapan pemilihan masih menunggu proses pengusulan nama dari partai politik pengusung serta keputusan Presiden.</p><p>Situasi ini turut memengaruhi jadwal pemilihan. Agenda yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini disepakati mundur menjadi 9 Desember 2026.</p><p>[adsense]"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a>. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).</p><p>Perubahan jadwal tersebut memberikan tambahan waktu bagi pemerintah dan partai politik untuk menyelesaikan tahapan pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p><p>[adsense]<h3>Agenda Luar Negeri Prabowo Ikut Memengaruhi Tahapan Pencalonan</h3>Yusril menjelaskan, belum diserahkannya kandidat Wakil Presiden tidak terlepas dari padatnya agenda kenegaraan Prabowo di luar negeri.</p><p>Presiden diketahui menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, sebelum melanjutkan agenda ke KTT APEC di Shenzhen, Cina. Prabowo dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Kamis, 19 November 2026.</p><p>[adsense]Menurut Yusril, kondisi tersebut membuat waktu untuk melakukan komunikasi formal dengan partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 menjadi terbatas.</p><p>Meski pertemuan dengan sejumlah partai politik telah berlangsung di Istana Bogor beberapa hari sebelumnya, Yusril menegaskan belum ada pembahasan resmi yang memenuhi tahapan formal pencalonan.</p><p>[adsense]"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," ujarnya.</p><p>Dengan demikian, proses penentuan kandidat masih membutuhkan koordinasi antara Presiden dan partai-partai yang memiliki kewenangan mengusulkan nama.</p><p>[adsense]<h3>Dua Nama <a href="https://www.topikseru.com/tag/cawapres/" target="_self">Cawapres</a> Harus Diserahkan Paling Lambat 25 November</h3>Dalam penjelasannya, Yusril menekankan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan politik.</p><p>Ada prosedur konstitusional yang wajib dipenuhi, mulai dari pengusulan kandidat oleh partai politik hingga penyerahan dua nama kepada <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a>.</p><p>[adsense]Ketentuan tersebut merujuk pada UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, serta Peraturan Tata Tertib <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a>.</p><p>Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan Yusril, Presiden harus menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pemilihan dilaksanakan.</p><p>[adsense]Jika pemilihan tetap digelar pada 2 Desember, batas penyerahan kandidat seharusnya jatuh pada 18 November 2026.</p><p>Namun, setelah jadwal pemilihan diubah menjadi 9 Desember, tenggat penyerahan dua kandidat bergeser menjadi 25 November 2026.</p><p>[adsense]Yusril menegaskan bahwa ketepatan prosedur menjadi perhatian utama agar proses pemilihan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.</p><p><h3>Partai Pengusung Pilpres 2024 Punya Peran dalam Pengajuan Kandidat</h3>Selain kewenangan Presiden, mekanisme pencalonan juga melibatkan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.</p><p>[adsense]Yusril menjelaskan, sesuai amanat UU MD3, dua nama calon Wakil Presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu partai politik atau gabungan tujuh partai politik pengusung pasangan calon pada pemilihan presiden sebelumnya.</p><p>Artinya, proses pengisian jabatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari mekanisme formal yang melibatkan partai politik pengusung.</p><p>[adsense]Tahapan ini dinilai penting untuk memastikan setiap kandidat memenuhi persyaratan administratif dan konstitusional sebelum disampaikan kepada <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a>.</p><p>Pemerintah juga perlu memastikan seluruh dokumen pencalonan sesuai aturan agar tidak membuka peluang munculnya sengketa atau persoalan prosedural.</p><p>[adsense]<h3>Nama Sufmi Dasco Ahmad Masuk Bursa, Yusril Sebut Dinamika Demokrasi</h3>Di tengah belum adanya nama resmi yang diserahkan kepada <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a>, sejumlah figur mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial pengganti Wakil Presiden.</p><p>Salah satu nama yang mencuat adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.</p><p>[adsense]Menanggapi munculnya berbagai nama tersebut, Yusril menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi yang berkembang di masyarakat.</p><p>Namun, ia mengingatkan bahwa pembicaraan publik tidak dapat disamakan dengan proses pencalonan resmi.</p><p>[adsense]Menurut Yusril, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a> sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.</p><p>"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a> itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegasnya.</p><p>[adsense]Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas bahwa nama-nama yang beredar saat ini belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi.</p><p><h3><a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a> Siapkan Verifikasi Sebelum Pemilihan 9 Desember</h3>Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 25 November 2026, tahapan berikutnya akan menjadi tanggung jawab <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a>.</p><p>[adsense]Yusril menjelaskan, tim verifikasi <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a> akan bekerja selama sekitar dua pekan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing kandidat.</p><p>Pemeriksaan tersebut menjadi tahapan penting sebelum <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a> menggelar sidang pemilihan.</p><p>[adsense]Adapun pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 dengan mekanisme pemungutan suara secara tertutup.</p><p>Dengan perubahan jadwal tersebut, tahapan pencalonan kini memasuki periode krusial. Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 25 November untuk menentukan dan menyerahkan dua nama kandidat kepada <a href="https://www.topikseru.com/tag/mpr/" target="_self">MPR</a>.</p><p>[adsense]Publik pun masih menunggu keputusan akhir Presiden, terutama di tengah munculnya sejumlah nama yang mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi posisi Wakil Presiden.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e_yusril-ungkap-cara-mpr-pilih-pengganti-gibran-maksimal-60-hari.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/politik/58163/prabowo-belum-tentukan-dua-nama-cawapres-yusril-ungkap-tenggat-penyerahan-ke-mpr/</link>
            <author><![CDATA[Muchlis]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">FFI Adukan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI, Polemik SK Penunjukan Plt Ketua Memanas</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:51:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[FFI Adukan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI, Polemik SK Penunjukan Plt Ketua Memanas]]></title>
            <description><![CDATA[FFI pimpinan Michael Victor Sianipar melaporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI terkait SK penunjukan Plt Ketua FFI. ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com</b> - Konflik kepemimpinan di tubuh Federasi Futsal Indonesia (<a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>) memasuki babak baru. Federasi yang dipimpin <a href="https://www.topikseru.com/tag/michael-victor-sianipar/" target="_self">Michael Victor Sianipar</a> resmi melaporkan Ketua Umum <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> <a href="https://www.topikseru.com/tag/erick-thohir/" target="_self">Erick Thohir</a> dan Sekretaris Jenderal <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> <a href="https://www.topikseru.com/tag/yunus-nusi/" target="_self">Yunus Nusi</a> kepada Komite Etik <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> atas dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan surat keputusan pengambilalihan kepemimpinan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>.</p><p>[adsense]Pengaduan tersebut berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Melalui keputusan itu, <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> sekaligus membatalkan mandat kepengurusan periode 2024&ndash;2028 yang sebelumnya diperoleh melalui Kongres Luar Biasa (KLB) <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> pada 3 Oktober 2024.</p><p>Laporan yang ditandatangani <a href="https://www.topikseru.com/tag/michael-victor-sianipar/" target="_self">Michael Victor Sianipar</a> tersebut meminta Komite Etik <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> melakukan pemeriksaan independen terhadap proses pengambilan keputusan yang melibatkan pimpinan tertinggi federasi sepak bola Indonesia itu.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> maupun upaya menghalangi pelaksanaan KLB. Michael menyatakan pihaknya tetap menghormati mekanisme demokrasi organisasi sepanjang seluruh proses dijalankan berdasarkan statuta dan ketentuan yang berlaku.</p><p>Namun, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> mempertanyakan dasar kewenangan <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> dalam membatalkan mandat kepengurusan asosiasi anggota melalui keputusan yang dinilai tidak memiliki landasan konstitusional memadai.</p><p>[adsense]<h2>Empat Dugaan Pelanggaran Etik Jadi Sorotan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a></h2>Dalam keterangan resminya, Selasa, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> menguraikan empat persoalan utama yang menjadi dasar pengaduan terhadap <a href="https://www.topikseru.com/tag/erick-thohir/" target="_self">Erick Thohir</a> dan <a href="https://www.topikseru.com/tag/yunus-nusi/" target="_self">Yunus Nusi</a>.</p><p><h3>1. Penerbitan SK Dinilai Tidak Memiliki Dasar Kewenangan yang Jelas</h3>Persoalan pertama berkaitan dengan landasan hukum penerbitan SK <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> Nomor 271/SKEP/XI-2026.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> menilai keputusan yang mencabut mandat Ketua Umum periode 2024&ndash;2028 tersebut tidak mencantumkan pasal dalam Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> untuk memberhentikan pimpinan asosiasi anggota.</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>.</p><p>[adsense]Ketentuan tersebut, menurut <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>, menempatkan proses pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota dalam mekanisme kongres masing-masing asosiasi.</p><p>Dengan demikian, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> mempertanyakan legitimasi keputusan <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> yang mengambil alih kewenangan tersebut melalui penunjukan Plt Ketua.</p><p>[adsense]<h3>2. Hak Jawab dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dipersoalkan</h3>Poin kedua menyangkut proses penerbitan keputusan yang dinilai tidak memberikan ruang pembelaan kepada pihak <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>.</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> menyebut tidak pernah menerima pemanggilan resmi, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan menyampaikan pembelaan sebelum keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan.</p><p>[adsense]Dalam pengaduannya, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> mengacu pada Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> mengenai mekanisme yang berkaitan dengan hak jawab dan pembelaan.</p><p>Selain itu, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> menyoroti ketentuan mengenai minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> dan Pasal 33 huruf d Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a>.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> juga mempersoalkan Sekretariat Jenderal <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> yang dinilai tidak menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc sebagaimana diatur Pasal 91 ayat (1) Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a>.</p><p><h3>3. Dugaan Konflik Kepentingan dalam Rapat Exco <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a></h3>Persoalan berikutnya menyentuh integritas pengambilan keputusan di lingkungan Komite Eksekutif (Exco) <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a>.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> meminta Komite Etik menyelidiki dugaan keterlibatan seorang anggota Exco <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> yang juga merangkap sebagai Plt Ketua <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> Provinsi.</p><p>Menurut informasi yang disampaikan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>, oknum tersebut diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi agar mengajukan surat permohonan KLB <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>.</p><p>[adsense]Orang yang sama juga disebut turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> pada 28 Agustus 2026 tanpa terlebih dahulu mendeklarasikan potensi konflik kepentingan.</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> meminta persoalan tersebut diperiksa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a>.</p><p>[adsense]<h3>4. Penunjukan Plt Dinilai Berpotensi Mengintervensi Independensi <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a></h3>Poin terakhir berkaitan dengan independensi asosiasi anggota <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a>.</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> mempersoalkan penunjukan Plt Ketua yang sekaligus memperoleh mandat untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>.</p><p>[adsense]Menurut <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>, langkah tersebut berpotensi mengambil alih mekanisme internal organisasi dan mengurangi kebebasan asosiasi anggota dalam menentukan kepemimpinannya sendiri.</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> mengacu pada Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> yang mengatur prinsip independensi dan perlindungan terhadap campur tangan pihak ketiga.</p><p>[adsense]<h2><a href="https://www.topikseru.com/tag/michael-victor-sianipar/" target="_self">Michael Victor Sianipar</a>: <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> Tidak Menolak KLB</h2><a href="https://www.topikseru.com/tag/michael-victor-sianipar/" target="_self">Michael Victor Sianipar</a> menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pelaksanaan KLB selama seluruh tahapan dilakukan sesuai aturan organisasi.</p><p>Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya pergantian kepemimpinan, melainkan pada prosedur dan kewenangan yang digunakan untuk mengambil keputusan.</p><p>[adsense]"<a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," tegas Michael.</p><p>Ia menilai pengaduan kepada Komite Etik merupakan upaya menjaga integritas tata kelola sepak bola dan futsal nasional.</p><p>[adsense]Michael juga mengingatkan bahwa persoalan ini berpotensi menjadi preseden bagi asosiasi anggota <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> lainnya apabila tidak mendapatkan pemeriksaan yang objektif.</p><p><h2>Polemik <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> Disebut Bukan Sekadar Persoalan Internal Futsal</h2>Michael mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima komunikasi dari sejumlah asosiasi anggota <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> yang turut mempertanyakan penerbitan SK tersebut.</p><p>[adsense]Menurutnya, polemik pengambilalihan kepemimpinan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> telah memunculkan keresahan lebih luas di lingkungan organisasi sepak bola Indonesia.</p><p>"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," ujar Michael.</p><p>[adsense]Ia menambahkan, pengaduan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan kepengurusan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> periode 2024 - 2028.</p><p>Lebih jauh, Michael ingin memastikan sistem pengawasan internal <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> dapat berjalan efektif sehingga tidak terjadi persoalan serupa terhadap asosiasi anggota lainnya.</p><p>[adsense]<h2><a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> Minta Investigasi Khusus, FIFA dan AFC Ikut Ditembuskan</h2>Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> meminta Komite Etik <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> membentuk tim investigasi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (6) Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a>.</p><p>Tim tersebut diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen dan pihak yang berkaitan dengan polemik pengambilalihan kepemimpinan <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>.</p><p>[adsense]Ada tiga hal yang secara khusus diminta untuk ditelusuri, yakni:</p><p><ul><li>Dokumen dan proses pengambilan keputusan dalam Rapat Exco <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> pada 28 Agustus 2026.</li><li>Verifikasi terhadap 48 surat permohonan penyelenggaraan KLB <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>.</li><li>Pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait secara independen, objektif, dan transparan.</li></ul><a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> juga mengingatkan bahwa Komite Etik merupakan badan yudisial independen di lingkungan <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a>. Berdasarkan Pasal 75 ayat (9) Statuta <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a>, keputusan badan tersebut tidak dapat diintervensi oleh organ <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> lainnya.</p><p>[adsense]Sebagai bagian dari langkah pengawasan tata kelola olahraga internasional, <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a> turut menyampaikan tembusan laporan kepada FIFA dan AFC.</p><p>Kini, perhatian tertuju pada respons Komite Etik <a href="https://www.topikseru.com/tag/pssi/" target="_self">PSSI</a> terhadap laporan tersebut. Pemeriksaan independen akan menjadi ujian penting bagi mekanisme pengawasan internal federasi, sekaligus menentukan bagaimana prinsip independensi asosiasi anggota diterapkan dalam tata kelola sepak bola dan futsal Indonesia.</p><p>[adsense]Polemik ini bukan hanya menyangkut posisi Ketua Umum <a href="https://www.topikseru.com/tag/ffi/" target="_self">FFI</a>, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih besar: sejauh mana kewenangan federasi dapat digunakan tanpa mengabaikan otonomi organisasi anggotanya.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b_menpora-erick.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/bola-sports/58162/ffi-adukan-erick-thohir-dan-yunus-nusi-ke-komite-etik-pssi-polemik-sk-penunjukan-plt-ketua-memanas/</link>
            <author><![CDATA[Muchlis]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">67.185 Tahanan dan Warga Binaan Tak Punya NIK, Kasus di Lapas Perempuan Medan Jadi Sorotan</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:31:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[67.185 Tahanan dan Warga Binaan Tak Punya NIK, Kasus di Lapas Perempuan Medan Jadi Sorotan]]></title>
            <description><![CDATA[67.185 tahanan dan warga binaan belum memiliki NIK. Di Medan, seorang warga binaan bahkan harus menjalani operasi tanpa tanggungan BPJS]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com</b>&ndash; Sebanyak 67.185 <a href="https://www.topikseru.com/tag/tahanan/" target="_self">tahanan</a> dan warga binaan di Indonesia tercatat belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (<a href="https://www.topikseru.com/tag/nik/" target="_self">NIK</a>). Persoalan ini menjadi perhatian Kantor Staf Presiden (KSP) karena berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dasar, terutama akses pelayanan kesehatan.</p><p>[adsense]Data tersebut tercatat dalam sistem database pemasyarakatan per 4 November 2026. Temuan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi I KSP, Heru Kreshna Reza, dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026).</p><p>Heru menyebut persoalan puluhan ribu <a href="https://www.topikseru.com/tag/tahanan/" target="_self">tahanan</a> dan warga binaan tanpa <a href="https://www.topikseru.com/tag/nik/" target="_self">NIK</a> masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah melalui koordinasi lintas lembaga.</p><p>[adsense]Dampak persoalan tersebut bahkan ditemukan langsung saat KSP melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan di Medan, Sumatera Utara.</p><p>Dalam kunjungan itu, ditemukan seorang warga binaan yang harus menjalani tindakan operasi. Namun, biaya pengobatannya tidak dapat ditanggung melalui jaminan kesehatan BPJS karena yang bersangkutan tidak memiliki <a href="https://www.topikseru.com/tag/nik/" target="_self">NIK</a>.</p><p>[adsense]Akibatnya, biaya medis tersebut terpaksa dibebankan pada anggaran lapas yang jumlahnya terbatas.</p><p>Kasus ini memperlihatkan bahwa ketiadaan identitas kependudukan bukan sekadar persoalan dokumen administrasi. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang memperoleh layanan dasar, meskipun sedang menjalani masa penahanan atau pidana.</p><p>[adsense]<b>Sistem Data Antarinstansi Belum Terintegrasi</b></p><p>Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, turut menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, masih adanya warga binaan tanpa <a href="https://www.topikseru.com/tag/nik/" target="_self">NIK</a> menunjukkan tata kelola data kependudukan antarinstansi belum terintegrasi dengan baik.</p><p>[adsense]Persoalan ini tidak bisa dibebankan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) semata karena kewenangan administrasi kependudukan melibatkan instansi lain.</p><p>Rieke menilai diperlukan sistem yang mampu menghubungkan data kependudukan dengan data pemasyarakatan agar identitas seseorang dapat ditelusuri sejak pertama kali masuk <a href="https://www.topikseru.com/tag/tahanan/" target="_self">tahanan</a>.</p><p>[adsense]Ia juga mengusulkan penerbitan dua peraturan presiden, yakni mengenai sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi dan sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi.</p><p>Kedua regulasi tersebut diharapkan memperjelas pembagian kewenangan antara instansi pemerintah pusat hingga daerah.</p><p>[adsense]<b>Ketiadaan <a href="https://www.topikseru.com/tag/nik/" target="_self">NIK</a> Bisa Menghambat Hak Warga Binaan</b></p><p>Selain akses kesehatan, identitas kependudukan juga berkaitan dengan pemenuhan berbagai hak sipil dan pelayanan publik.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/nik/" target="_self">NIK</a> menjadi salah satu identitas penting dalam mengakses layanan administrasi pemerintahan, termasuk jaminan sosial dan berbagai fasilitas publik.</p><p>Karena itu, penyelesaian persoalan 67.185 <a href="https://www.topikseru.com/tag/tahanan/" target="_self">tahanan</a> dan warga binaan tanpa <a href="https://www.topikseru.com/tag/nik/" target="_self">NIK</a> membutuhkan kerja sama antara Kemenimipas, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.</p><p>[adsense]KSP mendorong sinkronisasi data kependudukan dilakukan sejak seseorang pertama kali diregistrasi sebagai <a href="https://www.topikseru.com/tag/tahanan/" target="_self">tahanan</a>.</p><p>Dengan demikian, persoalan identitas tidak baru diketahui ketika warga binaan membutuhkan layanan kesehatan atau pelayanan publik lainnya.</p><p>[adsense]Temuan di Lapas Perempuan Medan menjadi gambaran bahwa persoalan administrasi yang tidak terselesaikan dapat berujung pada terhambatnya pemenuhan hak dasar seseorang.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d_img_1549.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/hukum-kriminal/58160/67185-tahanan-dan-warga-binaan-tak-punya-nik-kasus-di-lapas-perempuan-medan-jadi-sorotan/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">16.118 UMKM Sumut Terdampak Bencana Terima Bantuan Presiden Rp 48,35 Miliar, Ini Rincian Penerimanya</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 13:58:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[16.118 UMKM Sumut Terdampak Bencana Terima Bantuan Presiden Rp 48,35 Miliar, Ini Rincian Penerimanya]]></title>
            <description><![CDATA[Sebanyak 16.118 UMKM terdampak bencana di Sumut menerima Banpres Rp 48,35 miliar. ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b>Sebanyak 16.118 pelaku usaha mikro di Sumatera Utara menerima <a href="https://www.topikseru.com/tag/bantuan-presiden/" target="_self">Bantuan Presiden</a> (Banpres) senilai Rp 48,35 miliar untuk memulihkan usaha yang terdampak bencana.</p><p>[adsense]Bantuan tersebut disalurkan pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (<a href="https://www.topikseru.com/tag/umkm/" target="_self">UMKM</a>) bersama PT Bank <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a> (Perseroda) sebagai salah satu bank penyalur program rehabilitasi usaha mikro tahap pertama tahun 2026.</p><p>Setiap penerima mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 3 juta yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing.</p><p>[adsense]Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, bersama Direktur Utama Bank <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a>, Heru Mardiansyah, di Kantor Cabang Bank <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a>, Medan, Jumat, 13 November 2026.</p><p>Bantuan ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah mengalami kerugian akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada akhir November 2025.</p><p>[adsense]<b>Langkat Mendapat Penerima Bantuan Terbanyak</b></p><p>Berdasarkan data penyaluran tahap pertama yang disampaikan pemerintah, penerima bantuan tersebar di empat kabupaten/kota di Sumatera Utara.</p><p>[adsense]Kabupaten Langkat menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 9.396 pelaku usaha mikro.</p><p>Selanjutnya, Kabupaten Deli Serdang mendapatkan alokasi untuk 6.189 penerima. Kota Medan tercatat sebanyak 469 penerima, sedangkan Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 64 penerima.</p><p>[adsense]Jika dijumlahkan, keempat wilayah tersebut mencakup seluruh 16.118 penerima bantuan tahap pertama.</p><p>Besaran bantuan yang diterima setiap pelaku usaha adalah Rp 3 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan baku, memperbaiki peralatan produksi, maupun menambah modal kerja agar usaha kembali beroperasi.</p><p>[adsense]<b>Sebanyak 117 Ribu <a href="https://www.topikseru.com/tag/umkm/" target="_self">UMKM</a> Terdampak <a href="https://www.topikseru.com/tag/bencana/" target="_self">Bencana</a></b></p><p>Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana yang terjadi pada 2025.</p><p>[adsense]Penjabat Sekdaprov <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a>, Timur Tumanggor, menjelaskan bahwa berdasarkan pendataan pemerintah daerah, terdapat 117.169 pelaku <a href="https://www.topikseru.com/tag/umkm/" target="_self">UMKM</a> yang terdampak bencana di Sumatera Utara.</p><p>Para pelaku usaha tersebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan bencana lainnya.</p><p>[adsense]Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang yang kehilangan tempat berjualan. Sejumlah pelaku usaha juga kehilangan peralatan produksi, persediaan barang, hingga modal untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi.</p><p>Timur mengatakan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat kembali bekerja, berdagang, dan memperoleh penghasilan.</p><p>[adsense]Ia berharap bantuan Rp 3 juta per penerima dapat menjadi modal awal bagi pelaku usaha untuk bangkit kembali.</p><p><b>Bank <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a> Jadi Salah Satu Penyalur <a href="https://www.topikseru.com/tag/bantuan-presiden/" target="_self">Bantuan Presiden</a></b></p><p>[adsense]Direktur Utama Bank <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a>, Heru Mardiansyah, mengatakan pihaknya mendapat kepercayaan dari Kementerian <a href="https://www.topikseru.com/tag/umkm/" target="_self">UMKM</a> untuk menjadi salah satu bank penyalur <a href="https://www.topikseru.com/tag/bantuan-presiden/" target="_self">Bantuan Presiden</a> Rehabilitasi Usaha Mikro tahun 2026 bersama Bank BRI.</p><p>Menurut Heru, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro memulihkan kegiatan produksi dan perdagangan setelah terdampak bencana.</p><p>[adsense]Bank <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a> juga berharap para penerima dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal agar usaha yang sebelumnya terhenti bisa kembali berjalan dan berkembang.</p><p>Sementara itu, pemerintah daerah diminta terus mengawal proses penyaluran agar bantuan tepat sasaran dan transparan.</p><p>[adsense]Pendataan terhadap pelaku usaha yang belum menerima bantuan juga akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk kemungkinan penyaluran pada tahap berikutnya.</p><p>Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Utara, khususnya pelaku usaha mikro yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e_c0f7a3bd6f4f459c9505cf9462b60a70.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/sumut/58159/16118-umkm-sumut-terdampak-bencana-terima-bantuan-presiden-rp-4835-miliar-ini-rincian-penerimanya/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Hujan Lebat Mengancam Medan hingga 18 November, Ini Penyebab Cuaca Ekstrem</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 13:25:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Hujan Lebat Mengancam Medan hingga 18 November, Ini Penyebab Cuaca Ekstrem]]></title>
            <description><![CDATA[BMKG memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Medan hingga 18 November 2026. ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b>Warga Kota Medan dan sejumlah daerah di Sumatera Utara diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem hingga 18 November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya peningkatan aktivitas <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> yang berpotensi disertai petir dan angin kencang.</p><p>[adsense]Peringatan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah fenomena atmosfer terpantau aktif dan mendukung terbentuknya awan <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> di wilayah Sumatera Utara.</p><p>Berdasarkan keterangan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I, Hendro Nugroho, terdapat beberapa faktor atmosfer yang memengaruhi peningkatan curah <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> tersebut.</p><p>[adsense]<b>Dua Bibit Siklon Tropis Ikut Memengaruhi Cuaca</b></p><p>Salah satu faktor utama adalah keberadaan Bibit Siklon Tropis 968 di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Bibit Siklon Tropis 92B di Teluk Benggala.</p><p>[adsense]Kedua sistem tersebut memengaruhi dinamika atmosfer di sekitar wilayah Sumatera dan mendukung peningkatan aktivitas pembentukan awan <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a>.</p><p>Selain itu, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Gelombang Atmosfer Equatorial Rossby turut memperkuat aktivitas konvektif.</p><p>[adsense]Kondisi ini membuat udara lebih mendukung pertumbuhan awan <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> yang dapat menghasilkan <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> dengan intensitas sedang hingga lebat.</p><p><b>Kelembapan Tinggi Memperkuat Pembentukan Awan Hujan</b></p><p>[adsense]Faktor lainnya adalah tingginya kelembapan udara serta suhu muka laut yang relatif hangat di perairan barat dan timur Sumatera Utara.</p><p>Suhu permukaan laut yang hangat mendukung penguapan dan meningkatkan suplai uap air ke atmosfer.</p><p>[adsense]Ketika bertemu dengan kondisi atmosfer yang mendukung, kandungan uap air tersebut dapat memperkuat pembentukan awan <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a>.</p><p>Akibatnya, <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> berintensitas tinggi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kawasan perkotaan Medan dan daerah sekitarnya.</p><p>[adsense]<b>Medan dan Deli Serdang Masuk Wilayah yang Perlu Diwaspadai</b></p><p>Dalam perkembangan terbaru, BMKG menyebut cuaca Sumatera Utara selama sepekan ke depan berpotensi didominasi <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> sedang hingga sangat lebat.</p><p>[adsense]Sejumlah daerah yang masuk dalam wilayah perhatian meliputi Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Karo, Dairi, dan Simalungun.</p><p>Hujan juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Nias dan kawasan Tapanuli.</p><p>[adsense]BMKG turut mengeluarkan peringatan dini pada 17 November 2026. Sejumlah kecamatan di Kota Medan, termasuk Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Denai, Medan Sunggal, dan Medan Johor, masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.</p><p><b>Masyarakat Diminta Waspada Banjir dan Longsor</b></p><p>[adsense]Kondisi cuaca tersebut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, terutama banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.</p><p>Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai, kawasan dataran rendah, serta lereng perbukitan diminta lebih berhati-hati.</p><p>[adsense]BMKG juga mengimbau pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi kemungkinan dampak cuaca ekstrem.</p><p>Masyarakat diharapkan terus memantau pembaruan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG, mengingat perubahan kondisi atmosfer dapat menyebabkan <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> terjadi secara lokal dengan intensitas berbeda-beda.</p><p>[adsense]Dengan potensi <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">hujan</a> lebat yang masih berlangsung, kewaspadaan masyarakat menjadi penting untuk mengurangi risiko banjir dan gangguan aktivitas akibat cuaca ekstrem di Medan maupun wilayah Sumatera Utara lainnya.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/140f6969d5213fd0ece03148e62e461e_img_1545.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/medan/58158/hujan-lebat-mengancam-medan-hingga-18-november-ini-penyebab-cuaca-ekstrem/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">45 Kecamatan di Sumut Siaga Banjir, Medan Paling Disorot dengan 19 Wilayah Terdampak</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 12:59:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[45 Kecamatan di Sumut Siaga Banjir, Medan Paling Disorot dengan 19 Wilayah Terdampak]]></title>
            <description><![CDATA[BNPB menetapkan 45 kecamatan di Sumatera Utara berstatus Siaga banjir. Medan menjadi perhatian dengan 19 kecamatan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b>Ancaman banjir mulai menjadi perhatian di Sumatera Utara seiring meningkatnya potensi hujan lebat memasuki musim penghujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a>) mencatat sebanyak 45 kecamatan di 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara masuk kategori Siaga bencana hidrometeorologi basah pada 16&ndash;19 November 2026.</p><p>[adsense]Tidak hanya itu, sebanyak 360 kecamatan lainnya berada dalam kategori Waspada. Artinya, ratusan wilayah di Sumatera Utara perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, banjir, hingga kenaikan debit sungai.</p><p>Berdasarkan pemetaan <a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a> melalui aplikasi Centurisk, Kota <a href="https://www.topikseru.com/tag/medan/" target="_self">Medan</a> menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus. Sebanyak 19 kecamatan di ibu kota Sumatera Utara tersebut masuk kategori Siaga.</p><p>[adsense]Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di antara wilayah yang disebutkan dalam pemetaan <a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a>.</p><p>Kota Tanjung Balai menyusul dengan enam kecamatan, Kabupaten Asahan empat kecamatan, sedangkan Kabupaten Nias Selatan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Tengah masing-masing memiliki tiga kecamatan berstatus Siaga.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a> menjelaskan bahwa status Siaga menunjukkan wilayah memiliki risiko terdampak hujan dengan intensitas mencapai 30 milimeter per jam atau peluang hujan lebat sebesar 50 persen.</p><p>Sementara itu, kategori Waspada menunjukkan potensi hujan dengan intensitas 20 milimeter per jam atau peningkatan debit sungai yang setara dengan siklus banjir dua tahunan.</p><p>[adsense]<b>19 Kabupaten/Kota Berpotensi Diguyur <a href="https://www.topikseru.com/tag/hujan/" target="_self">Hujan</a> Lebat</b></p><p>Selain pemetaan tingkat kerawanan, <a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a> juga mencatat potensi hujan lebat disertai petir yang dapat melanda 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode 16&ndash;19 November 2026.</p><p>[adsense]Peningkatan intensitas hujan diprakirakan terjadi pada Kamis, 19 November 2026.</p><p>Sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian meliputi Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.</p><p>[adsense]Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan risiko banjir, terutama di kawasan yang memiliki riwayat genangan maupun berada di sekitar aliran sungai.</p><p>Peringatan cuaca BMKG pada 17 November 2026 juga mencatat potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Sumatera Utara.</p><p>[adsense]<b>Lima Wilayah Jadi Perhatian karena Potensi Kenaikan Debit Sungai</b></p><p>Selain ancaman hujan lebat, <a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a> turut menyoroti sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan debit aliran sungai.</p><p>[adsense]Di Kabupaten Labuhanbatu, perhatian diarahkan pada Kecamatan Bilah Hilir dan Rantau Utara.</p><p>Sementara di Kabupaten Deli Serdang, wilayah yang perlu dipantau meliputi Kecamatan Beringin dan Hamparan Perak.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a> juga memasukkan wilayah Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu lokasi yang memerlukan perhatian terhadap potensi kenaikan debit sungai.</p><p>Pemantauan aliran sungai menjadi penting karena peningkatan volume air setelah hujan lebat dapat memicu luapan yang berdampak terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat.</p><p>[adsense]<b><a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a> Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan</b></p><p>Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah, <a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a> meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan cuaca, kenaikan debit sungai, serta kondisi lingkungan.</p><p>[adsense]Wilayah yang memiliki riwayat kejadian banjir juga diminta mendapat perhatian lebih dalam upaya antisipasi.</p><p>Kesiapsiagaan tersebut menjadi penting karena Sumatera Utara mulai memasuki periode musim penghujan.</p><p>[adsense]Dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi wilayah Sumatera Utara dan Aceh di Lanud Soewondo, <a href="https://www.topikseru.com/tag/medan/" target="_self">Medan</a>, Senin, 16 November 2026, Kepala <a href="https://www.topikseru.com/tag/bnpb/" target="_self">BNPB</a> Kristomei Sianturi bersama Menko PMK Sugiyono dan Kepala BMKG Teuku Faizal Fathani membahas langkah menghadapi potensi bencana.</p><p>Berdasarkan prakiraan BMKG, Sumatera Utara mulai memasuki musim penghujan pada pertengahan November hingga akhir Desember 2026.</p><p>[adsense]Kondisi ini membuat pemantauan cuaca dan kesiapan menghadapi banjir perlu dilakukan secara berkelanjutan.</p><p>Dengan 45 kecamatan berstatus Siaga dan 360 kecamatan berstatus Waspada, masyarakat di Sumatera Utara diimbau memperhatikan informasi resmi BMKG serta mengikuti arahan pemerintah daerah apabila terjadi peningkatan risiko bencana.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f_img_1527.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/medan/58157/45-kecamatan-di-sumut-siaga-banjir-medan-paling-disorot-dengan-19-wilayah-terdampak/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Aturan Dana Pesangon Pekerja Kembali Jadi Sorotan, Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 12:23:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Aturan Dana Pesangon Pekerja Kembali Jadi Sorotan, Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan]]></title>
            <description><![CDATA[Pemerintah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan menyediakan Dana Cadangan Pesangon. ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b> Kebijakan baru mengenai pembayaran pesangon pekerja kembali menjadi perhatian setelah pemerintah mengatur kewajiban perusahaan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui aturan ini, perusahaan nantinya harus menyiapkan dana khusus untuk memastikan pekerja tetap memperoleh haknya ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (<a href="https://www.topikseru.com/tag/phk/" target="_self">PHK</a>).</p><p>[adsense]Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.</p><p>Dalam Pasal 253, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat <a href="https://www.topikseru.com/tag/phk/" target="_self">PHK</a>. Dana tersebut nantinya tidak hanya disimpan oleh perusahaan, tetapi dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.</p><p>[adsense]Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi risiko pekerja tidak mendapatkan pesangon ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran akibat <a href="https://www.topikseru.com/tag/phk/" target="_self">PHK</a>.</p><p><b>Bagaimana Mekanisme Dana Cadangan Pesangon?</b></p><p>[adsense]Melalui skema baru tersebut, perusahaan harus mulai memperhitungkan kewajiban pesangon sejak pertama kali mempekerjakan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (<a href="https://www.topikseru.com/tag/pkwtt/" target="_self">PKWTT</a>) atau karyawan tetap.</p><p>Artinya, perusahaan tidak lagi hanya memikirkan pembayaran pesangon ketika terjadi <a href="https://www.topikseru.com/tag/phk/" target="_self">PHK</a>. Dana untuk memenuhi kewajiban tersebut harus disiapkan dan dicadangkan sejak hubungan kerja berlangsung.</p><p>[adsense]Apabila pekerja mengalami <a href="https://www.topikseru.com/tag/phk/" target="_self">PHK</a>, lembaga pengelola nantinya akan membayarkan dana cadangan pesangon berdasarkan permohonan pengusaha.</p><p>Namun, apabila jumlah dana yang telah dicadangkan ternyata lebih kecil dibandingkan hak pesangon yang harus diterima pekerja, perusahaan tetap wajib membayar kekurangannya.</p><p>[adsense]Sebaliknya, apabila terdapat sisa dana setelah kewajiban pesangon dipenuhi, kelebihan tersebut dikembalikan kepada perusahaan.</p><p>Sementara itu, apabila hubungan kerja berakhir karena pekerja mengundurkan diri atau bukan akibat <a href="https://www.topikseru.com/tag/phk/" target="_self">PHK</a>, dana cadangan yang berasal dari aset perusahaan wajib dikembalikan kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja setelah pemberitahuan diterima lembaga pengelola.</p><p>[adsense]<b><a href="https://www.topikseru.com/tag/danantara/" target="_self">Danantara</a> Bantah Ditunjuk Mengelola Dana Pesangon</b></p><p>Informasi mengenai pengelolaan dana pesangon sempat menjadi perbincangan setelah muncul kabar bahwa perusahaan nantinya harus menyetorkan dana tersebut kepada <a href="https://www.topikseru.com/tag/danantara/" target="_self">Danantara</a>.</p><p>[adsense]Namun, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan informasi tersebut tidak benar.</p><p>Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pemerintah hingga kini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/danantara/" target="_self">Danantara</a> juga telah menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana tersebut.</p><p>Dengan demikian, mekanisme kelembagaan dan tata kelola dana masih menunggu pembahasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan.</p><p>[adsense]<b>Kapan Aturan Dana Pesangon Mulai Berlaku?</b></p><p>Berdasarkan ketentuan peralihan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, penyediaan dan pemupukan Dana Cadangan Pesangon oleh pengusaha harus mulai dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak undang-undang diundangkan.</p><p>[adsense]Karena UU tersebut diundangkan pada 28 Oktober 2026, batas waktu penerapan kewajiban tersebut adalah 28 Oktober 2027.</p><p>Pemerintah masih perlu menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih terperinci mengenai besaran dana, mekanisme penyetoran, pengelolaan, hingga pencairan pesangon.</p><p>[adsense]<b>Tidak Semua Perusahaan Wajib Mengikuti Ketentuan Ini</b></p><p>Dalam aturan tersebut, terdapat pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.</p><p>[adsense]Sementara itu, perusahaan yang termasuk dalam kategori wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon harus mengikuti ketentuan yang nantinya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.</p><p>Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan dana dapat dikenai sanksi administratif. Sanksinya mencakup teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.</p><p>[adsense]Kebijakan Dana Cadangan Pesangon diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi <a href="https://www.topikseru.com/tag/phk/" target="_self">PHK</a>. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan aturan teknis yang jelas agar perlindungan pekerja dapat berjalan tanpa mengabaikan kemampuan dan keberlangsungan usaha perusahaan.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d_img_1514.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/topikwiki/58155/aturan-dana-pesangon-pekerja-kembali-jadi-sorotan-perusahaan-wajib-siapkan-dana-cadangan/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Memanas, Kini Jenderal Eko Hadi Hadapi Sidang Etik</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 12:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Memanas, Kini Jenderal Eko Hadi Hadapi Sidang Etik]]></title>
            <description><![CDATA[Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo kembali menjadi sorotan.]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b>Kasus dugaan <a href="https://www.topikseru.com/tag/penyadapan/" target="_self">penyadapan</a> ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali memasuki proses pemeriksaan internal Polri. Kali ini, Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026.</p><p>[adsense]Sidang tersebut digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan.</p><p>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan pelaksanaan sidang terhadap Eko Hadi.</p><p>[adsense]Persidangan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dilaksanakan secara tertutup.</p><p>Pemeriksaan etik ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal menggunakan sistem monitoring di lingkungan Bareskrim Polri.</p><p>[adsense]Dugaan pelanggaran tersebut disebut terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.</p><p><b>Dipimpin Komjen Hendro Pandowo</b></p><p>[adsense]Sidang etik Eko Hadi dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota.</p><p>Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.</p><p>[adsense]Adapun tiga anggota majelis lainnya terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.</p><p>Melalui sidang tersebut, Polri memeriksa pertanggungjawaban etik Eko Hadi atas dugaan pelanggaran yang disangkakan kepadanya.</p><p>[adsense]Hasil persidangan menjadi perhatian karena kasus ini melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.</p><p><b>Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan</b></p><p>[adsense]Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan <a href="https://www.topikseru.com/tag/penyadapan/" target="_self">penyadapan</a> ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.</p><p>Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.</p><p>[adsense]Dalam pengusutan perkara tersebut, dugaan <a href="https://www.topikseru.com/tag/penyadapan/" target="_self">penyadapan</a> tidak hanya dikaitkan dengan Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat, juga disebut diduga menjadi sasaran.</p><p>Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p><p>[adsense]<b>Ahrie Sonta Sudah Dijatuhi Sanksi Pemecatan</b></p><p>Sebelum Eko Hadi, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026.</p><p>[adsense]Dalam sidang tersebut, majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).</p><p>Namun, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.</p><p>[adsense]Sementara itu, proses pemeriksaan etik terhadap Eko Hadi masih berlangsung. Hingga laporan ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai hasil putusan sidangnya.</p><p>Perlu diketahui, proses pemeriksaan etik di lingkungan Polri berjalan terpisah dari proses pidana. Dengan demikian, putusan etik tidak menggantikan proses pembuktian dugaan tindak pidana melalui mekanisme peradilan.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d_img_1526.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/nasional/58156/kasus-penyadapan-presiden-prabowo-memanas-kini-jenderal-eko-hadi-hadapi-sidang-etik/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">El Nino Ancam Produksi Padi Indonesia, BPS Prediksi Turun 1,69 Juta Ton</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:58:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[El Nino Ancam Produksi Padi Indonesia, BPS Prediksi Turun 1,69 Juta Ton]]></title>
            <description><![CDATA[El Nino mulai mengancam produksi pangan Indonesia. BPS memperkirakan produksi padi turun 1,69 juta ton pada tiga bulan terakhir 2026.]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b>Ancaman <a href="https://www.topikseru.com/tag/el-nino/" target="_self">El Nino</a> mulai membayangi produksi pangan <a href="https://www.topikseru.com/tag/indonesia/" target="_self">Indonesia</a> menjelang akhir 2026. Badan Pusat Statistik (<a href="https://www.topikseru.com/tag/bps/" target="_self">BPS</a>) memperkirakan produksi beras nasional mengalami penurunan cukup besar pada periode Oktober hingga Desember 2026 akibat berkurangnya potensi luas panen padi.</p><p>[adsense]Berdasarkan proyeksi <a href="https://www.topikseru.com/tag/bps/" target="_self">BPS</a> yang dirilis pada 2 November 2026, produksi beras pada tiga bulan terakhir tahun ini diperkirakan mencapai 5,01 juta ton. Jumlah tersebut turun sekitar 0,98 juta ton atau 16,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 5,98 juta ton.</p><p>Sementara itu, produksi beras sepanjang Januari hingga Desember 2026 diperkirakan mencapai 33,11 juta ton. Angka tersebut turun 4,57 persen atau sekitar 1,59 juta ton dibandingkan produksi tahun sebelumnya.</p><p>[adsense]Penurunan ini menjadi perhatian karena beras merupakan salah satu kebutuhan pangan utama masyarakat <a href="https://www.topikseru.com/tag/indonesia/" target="_self">Indonesia</a>. Jika produksi terus tertekan, ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras perlu diantisipasi.</p><p><b>Luas Panen <a href="https://www.topikseru.com/tag/padi/" target="_self">Padi</a> Diperkirakan Menyusut</b></p><p>[adsense]Penurunan produksi beras tidak terlepas dari berkurangnya potensi luas panen padi.</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/bps/" target="_self">BPS</a> memperkirakan luas panen padi pada Oktober hingga Desember 2026 hanya mencapai 1,54 juta hektare. Jumlah tersebut turun 17,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.</p><p>[adsense]Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa <a href="https://www.topikseru.com/tag/bps/" target="_self">BPS</a>, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa hasil pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA) pada September 2026 menunjukkan proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop mengalami penurunan.</p><p>Pada September 2026, proporsi lahan yang sedang ditanami padi tercatat sebesar 20 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan September 2023 yang mencapai 23,10 persen.</p><p>[adsense]</p><p>Kondisi tersebut menunjukkan berkurangnya proporsi lahan yang sedang berada dalam fase pertumbuhan tanaman padi. Dampaknya berpotensi terlihat pada luas panen dalam beberapa bulan berikutnya.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/bps/" target="_self">BPS</a> juga mencatat luas panen padi pada September 2026 mencapai 0,91 juta hektare, turun 19,40 persen dibandingkan September 2025 yang mencapai 1,13 juta hektare.</p><p><b><a href="https://www.topikseru.com/tag/el-nino/" target="_self">El Nino</a> 2026 Disebut Lebih Kuat dari 2023</b></p><p>[adsense]Fenomena <a href="https://www.topikseru.com/tag/el-nino/" target="_self">El Nino</a> menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan produksi pangan nasional.</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/el-nino/" target="_self">El Nino</a> dapat memicu penurunan curah hujan dan memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah. Bagi sektor pertanian, kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan air untuk irigasi dan mengganggu pertumbuhan tanaman padi.</p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/bps/" target="_self">BPS</a> menyebut kondisi <a href="https://www.topikseru.com/tag/el-nino/" target="_self">El Nino</a> pada 2026 diperkirakan lebih kuat dibandingkan kejadian pada 2023.</p><p>Ketergantungan tanaman padi terhadap ketersediaan air membuat sektor pertanian rentan terhadap perubahan cuaca. Jika kekeringan berlangsung lebih lama, jadwal tanam dan panen dapat ikut bergeser.</p><p>[adsense]Meski demikian, penurunan produksi tidak semata-mata ditentukan oleh <a href="https://www.topikseru.com/tag/el-nino/" target="_self">El Nino</a>. Kondisi lahan, ketersediaan irigasi, serangan hama, banjir, dan perubahan waktu tanam juga dapat memengaruhi hasil panen.</p><p><b>Pemerintah Siapkan Cadangan Beras Menghadapi Ancaman Produksi</b></p><p>[adsense]Mengantisipasi potensi penurunan produksi, pemerintah melalui Perum Bulog mempercepat penyerapan beras dari petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah.</p><p>Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa penyerapan dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok ketika memasuki periode paceklik.</p><p>[adsense]Bulog juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketersediaan air melalui pompanisasi dan perbaikan irigasi.</p><p>Dalam laporan 9 November 2026, Bulog memperkirakan stok cadangan beras pemerintah pada akhir tahun dapat dipertahankan minimal sekitar 3 juta ton.</p><p>[adsense]Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat ketika produksi beras mengalami tekanan pada akhir 2026 hingga awal 2027.</p><p>Namun, perkembangan produksi dan kondisi cuaca dalam beberapa bulan ke depan tetap perlu dipantau. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi beras berjalan lancar agar penurunan produksi tidak berkembang menjadi persoalan pasokan dan kenaikan harga di tingkat konsumen.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9_img_1513.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/bisnis/58154/el-nino-ancam-produksi-padi-indonesia-bps-prediksi-turun-169-juta-ton/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Mengenal Kanker Serviks, Penyakit yang Menjadi Salah Satu Penyebab Kematian Perempuan</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:21:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Mengenal Kanker Serviks, Penyakit yang Menjadi Salah Satu Penyebab Kematian Perempuan]]></title>
            <description><![CDATA[Ancaman kanker serviks di Indonesia masih menjadi perhatian serius pada 2026. ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b> <a href="https://www.topikseru.com/tag/kanker-serviks/" target="_self">Kanker serviks</a> masih menjadi salah satu ancaman kesehatan serius bagi perempuan. Penyakit yang menyerang leher rahim ini dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak penderita baru menyadarinya ketika kanker sudah memasuki stadium lanjut.</p><p>[adsense]Setiap 17 November, dunia memperingati <a href="https://www.topikseru.com/tag/world-cervical-cancer-elimination-day/" target="_self">World Cervical Cancer Elimination Day</a> atau Hari Eliminasi Kanker Serviks Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker serviks sekaligus pentingnya vaksinasi, pemeriksaan dini, dan pengobatan.</p><p>Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut kanker serviks sebagai salah satu jenis kanker yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi HPV dan pemeriksaan secara berkala.</p><p>[adsense]<b>Indonesia Diperkirakan Catat 38 Ribu Kasus Kanker Serviks</b></p><p>Ancaman kanker serviks di Indonesia masih menjadi perhatian serius pada 2026. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI yang dihimpun pada Desember 2025, jumlah kasus baru kanker serviks diperkirakan mencapai 38.800 kasus, dengan sekitar 22.300 kematian.</p><p>[adsense]Angka tersebut menunjukkan tingginya beban penyakit kanker serviks di Indonesia. Kanker leher rahim juga masih menempati posisi kedua sebagai jenis kanker yang paling banyak menyerang perempuan Indonesia setelah kanker payudara.</p><p>Sementara itu, data Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2022 mencatat 36.964 kasus baru dan 20.708 kematian akibat kanker serviks di Indonesia. Data ini menjadi pembanding berdasarkan estimasi global yang tersedia.</p><p>[adsense]Kondisi yang mengkhawatirkan adalah sekitar 70 persen perempuan yang didiagnosis kanker serviks sudah berada pada stadium lanjut. Hal ini membuat peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih menantang.</p><p>Pada Januari 2026, Kemenkes juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terdapat sekitar 666.000 perempuan yang menjalani pemeriksaan HPV DNA. Dari jumlah tersebut, sekitar 23.882 perempuan atau 4 persen dinyatakan positif HPV.</p><p>[adsense]Data tersebut memperlihatkan bahwa deteksi dini masih menjadi tantangan besar dalam upaya menekan angka kanker serviks di Indonesia.</p><p><b>Apa Penyebab Kanker Serviks?</b></p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/kanker-serviks/" target="_self">Kanker serviks</a> merupakan penyakit yang berkembang pada leher rahim, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina.</p><p>Hampir seluruh kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi Human Papillomavirus (HPV), terutama jenis HPV berisiko tinggi.</p><p>[adsense]HPV merupakan kelompok virus yang dapat menular melalui kontak seksual. Sebagian besar infeksi HPV sebenarnya dapat hilang dengan sendirinya karena sistem kekebalan tubuh.</p><p>Namun, infeksi HPV risiko tinggi yang menetap dalam waktu lama dapat menyebabkan perubahan sel pada leher rahim. Jika tidak terdeteksi dan ditangani, perubahan tersebut dapat berkembang menjadi kanker.</p><p>[adsense]Karena itu, infeksi HPV tidak selalu berarti seseorang akan mengalami kanker serviks. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah apakah infeksi tersebut menetap dan menyebabkan perubahan sel.</p><p><b>Gejala Kanker Serviks yang Perlu Diwaspadai</b></p><p>[adsense]Pada tahap awal, kanker serviks sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Keluhan biasanya mulai muncul ketika penyakit berkembang.</p><p>Beberapa gejala yang perlu diperhatikan antara lain:</p><p>[adsense]1. Perdarahan dari vagina di luar jadwal menstruasi.</p><p>2. Perdarahan setelah berhubungan seksual.</p><p>[adsense]3. Perdarahan setelah menopause.</p><p>4. Keputihan yang tidak biasa, terkadang disertai bau menyengat atau bercampur darah.</p><p>[adsense]5. Nyeri pada panggul atau saat berhubungan seksual.</p><p>Pada stadium lebih lanjut, penderita juga dapat mengalami nyeri punggung atau kaki, pembengkakan pada tungkai, serta gangguan buang air kecil.</p><p>[adsense]Meski demikian, gejala tersebut tidak selalu menandakan kanker serviks karena dapat disebabkan kondisi kesehatan lainnya. Pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui penyebabnya.</p><p><b>Vaksin HPV dan Skrining Menjadi Upaya Pencegahan</b></p><p>[adsense]<a href="https://www.topikseru.com/tag/kanker-serviks/" target="_self">Kanker serviks</a> termasuk penyakit yang dapat dicegah. Salah satu langkah penting adalah vaksinasi HPV yang bertujuan melindungi tubuh dari jenis HPV penyebab kanker.</p><p>WHO merekomendasikan vaksinasi HPV bagi anak perempuan berusia 9&ndash;14 tahun, sebelum mereka terpapar virus melalui aktivitas seksual.</p><p>[adsense]Selain vaksinasi, perempuan juga dianjurkan menjalani pemeriksaan skrining kanker serviks sesuai usia dan pedoman kesehatan yang berlaku.</p><p>Pemeriksaan dapat membantu menemukan perubahan sel prakanker sebelum berkembang menjadi kanker. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih awal.</p><p>[adsense]WHO juga mendorong negara-negara mencapai target global 90-70-90 pada 2030, yaitu:</p><p><ul><li>90 persen anak perempuan mendapatkan vaksin HPV lengkap sebelum usia 15 tahun.</li><li>70 persen perempuan menjalani pemeriksaan skrining menggunakan metode berkinerja tinggi pada usia 35 dan 45 tahun.</li><li>90 persen perempuan dengan kondisi prakanker atau kanker serviks mendapatkan penanganan yang sesuai.</li></ul><b>Kanker Serviks Bisa Dicegah dan Ditangani</b></p><p>[adsense]Peringatan Hari Eliminasi Kanker Serviks Sedunia menjadi pengingat bahwa penyakit ini bukan ancaman yang tidak dapat dihindari.</p><p>Vaksinasi HPV, pemeriksaan rutin, dan penanganan sejak dini merupakan langkah penting untuk menekan angka kasus serta kematian akibat kanker serviks.</p><p>[adsense]Perempuan juga perlu memahami bahwa tidak adanya gejala bukan berarti terbebas dari risiko. Pemeriksaan kesehatan tetap penting, terutama bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria skrining.</p><p>Melalui peningkatan kesadaran dan akses layanan kesehatan, upaya mengurangi kasus kanker serviks diharapkan dapat semakin luas dan menjangkau lebih banyak perempuan.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439_img_1511.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/lifestyle/58153/mengenal-kanker-serviks-penyakit-yang-menjadi-salah-satu-penyebab-kematian-perempuan/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Bukan Sekadar Peringatan, Ini Sejarah Kelam di Balik Hari Pelajar Internasional</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 10:55:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Bukan Sekadar Peringatan, Ini Sejarah Kelam di Balik Hari Pelajar Internasional]]></title>
            <description><![CDATA[Hari Pelajar Internasional setiap 17 November ternyata berawal dari tragedi berdarah pada 1939. ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com -</b>Tanggal 17 November diperingati sebagai Hari Pelajar Internasional atau International Students&#039; Day. Di balik peringatan tersebut, tersimpan kisah kelam tentang perjuangan mahasiswa melawan penindasan <a href="https://www.topikseru.com/tag/nazi/" target="_self">Nazi</a> di Cekoslowakia pada 1939.</p><p>[adsense]Peringatan ini bukan sekadar momentum untuk merayakan kehidupan akademik atau keberagaman mahasiswa dari berbagai negara. Tanggal 17 November dipilih untuk mengenang para mahasiswa yang menjadi korban kekerasan saat memperjuangkan kebebasan di tengah pendudukan <a href="https://www.topikseru.com/tag/nazi/" target="_self">Nazi</a>.</p><p>Peristiwa tersebut bermula pada 28 Oktober 1939, ketika mahasiswa dan masyarakat di Praha, Cekoslowakia, menggelar demonstrasi untuk memperingati hari berdirinya Republik Cekoslowakia.</p><p>[adsense]Aksi tersebut juga menjadi bentuk penolakan terhadap pendudukan Jerman <a href="https://www.topikseru.com/tag/nazi/" target="_self">Nazi</a> yang saat itu menguasai wilayah mereka.</p><p>Namun, demonstrasi itu berakhir dengan kekerasan. Pasukan pendudukan membubarkan aksi dan menembaki sejumlah demonstran. Seorang mahasiswa kedokteran bernama Jan Opletal mengalami luka tembak serius dan meninggal dunia pada 11 November 1939.</p><p>[adsense]Kematian Opletal memicu kemarahan mahasiswa. Prosesi pemakamannya pada 15 November 1939 bahkan berubah menjadi aksi protes terhadap pendudukan <a href="https://www.topikseru.com/tag/nazi/" target="_self">Nazi</a>.</p><p><b><a href="https://www.topikseru.com/tag/nazi/" target="_self">Nazi</a> Tangkap Ribuan Mahasiswa</b></p><p>[adsense]Respons <a href="https://www.topikseru.com/tag/nazi/" target="_self">Nazi</a> terhadap gerakan mahasiswa tersebut berlangsung brutal.</p><p>Pada malam 16 hingga 17 November 1939, pasukan <a href="https://www.topikseru.com/tag/nazi/" target="_self">Nazi</a> dan Gestapo melakukan penggerebekan terhadap asrama mahasiswa di sejumlah kota di Cekoslowakia.</p><p>[adsense]Sebanyak sembilan orang yang terdiri dari delapan mahasiswa dan seorang profesor dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan.</p><p>Tidak hanya itu, sekitar 1.200 mahasiswa ditangkap dan dideportasi ke kamp konsentrasi Sachsenhausen di Jerman. Seluruh universitas di wilayah Ceko juga diperintahkan tutup hingga berakhirnya Perang Dunia II.</p><p>[adsense]Peristiwa ini menjadi salah satu catatan kelam dalam <a href="https://www.topikseru.com/tag/sejarah/" target="_self">sejarah</a> dunia pendidikan. Mahasiswa yang seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar justru menjadi sasaran kekerasan karena menyuarakan penolakan terhadap kekuasaan yang menindas.</p><p><b>Mengapa 17 November Diperingati?</b></p><p>[adsense]Dua tahun setelah tragedi tersebut, tepatnya pada 1941, perwakilan mahasiswa internasional yang berkumpul di London menetapkan 17 November sebagai Hari Pelajar Internasional.</p><p>Tanggal tersebut dipilih untuk mengenang para mahasiswa yang menjadi korban kekerasan <a href="https://www.topikseru.com/tag/nazi/" target="_self">Nazi</a> sekaligus menghormati perjuangan mereka dalam mempertahankan kebebasan dan hak pendidikan.</p><p>[adsense]Peringatan ini kemudian terus dikenal di berbagai negara sebagai momentum untuk mengingat peran mahasiswa dalam memperjuangkan kebebasan, demokrasi, dan akses pendidikan.</p><p>Sejarah 17 November juga kembali mencatat peran mahasiswa pada 1989. Di Praha, demonstrasi mahasiswa yang dipukul mundur aparat menjadi salah satu pemicu Revolusi Beludru atau Velvet Revolution, yang berujung pada berakhirnya pemerintahan komunis di Cekoslowakia.</p><p>[adsense]Dengan demikian, Hari Pelajar Internasional bukan hanya tentang kehidupan kampus dan aktivitas akademik. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa kebebasan untuk belajar, menyampaikan pendapat, dan memperjuangkan hak pendidikan pernah dibayar dengan pengorbanan besar oleh para mahasiswa.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d_img_1510.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/sumut/58152/bukan-sekadar-peringatan-ini-sejarah-kelam-di-balik-hari-pelajar-internasional/</link>
            <author><![CDATA[Rizky Aisyah]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Polda NTT Jadwalkan Periksa Bupati Kupang terkait Dugaan Kekerasan Seksual pada Mahasiswi</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 10:51:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Polda NTT Jadwalkan Periksa Bupati Kupang terkait Dugaan Kekerasan Seksual pada Mahasiswi]]></title>
            <description><![CDATA[Penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO) Polda NTT menjadwalkan ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><p class="selectable-text copyable-text x15bjb6t x1n2onr6"><b>Topikseru.com</b><b>, Kupang &ndash;</b> Penyidik Direktorat <a href="https://www.topikseru.com/tag/perlindungan-perempuan/" target="_self">Perlindungan Perempuan</a> dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO) Polda NTT menjadwalkan untuk <a href="https://www.topikseru.com/tag/memeriksa/" target="_self">memeriksa</a> <a href="https://www.topikseru.com/tag/bupati-kupang/" target="_self">Bupati Kupang</a> YL dalam dugaan kasus kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi RWM (21) pada Rabu (18/11/2026) besok.</p><p>[adsense]"Kami jadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor pada Rabu besok di Mapolda," kata Direktur PPA dan PPO NTT Kombes Pol Nova Irene Surentu di Kupang , Selasa (17/11/2026).</p><p>Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh YL terhadap seorang mahasiswi di rumah jabatan <a href="https://www.topikseru.com/tag/bupati-kupang/" target="_self">Bupati Kupang</a>.</p><p>[adsense]Dugaan kekerasan seksual itu terjadi saat dua orang wanita berinisial EK dan LS mengantar RWM ke rumah jabatan <a href="https://www.topikseru.com/tag/bupati-kupang/" target="_self">Bupati Kupang</a> untuk mendapatkan pekerjaan. Namun ketika RWM berada di rumah jabatan itu peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi.</p><p>Nova mengatakan surat pemanggilan terhadap <a href="https://www.topikseru.com/tag/bupati-kupang/" target="_self">Bupati Kupang</a> telah dilakukan pada Selasa (17/11) dengan harapan agar <a href="https://www.topikseru.com/tag/bupati-kupang/" target="_self">Bupati Kupang</a> dapat mendatangi Polda NTT untuk diperiksa.</p><p>[adsense]Sementara itu, kata Nova, dua orang saksi EK dan LS yang sempat dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin (16/11) namun sampai Selasa (17/11) ini belum memenuhi panggilan sehingga dijadwalkan kembali untuk memenuhi panggilan pada Rabu (18/11).</p><p>"Menurut kuasa hukumnya, besok baru mereka datang ke Polda untuk jalani pemeriksaan," ujar dia.</p><p>[adsense]Nova juga menyampaikan hingga Senin (16/11) penyidik kepolisian sudah <a href="https://www.topikseru.com/tag/memeriksa/" target="_self">memeriksa</a> enam orang saksi, termasuk korban RWM dan kedua orang tua korban.</p><p>Terkait perkembangan kasus tersebut, berdasarkan hasil olah tempat kejadian peristiwa (TKP) pada Senin (16/11) penyidik menemukan sepotong celana yang sempat digunakan oleh korban.</p><p>[adsense]Sebelumnya, Kepala Polda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama <a href="https://www.topikseru.com/tag/bupati-kupang/" target="_self">Bupati Kupang</a> YL dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>Ia menegaskan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.</p><p>[adsense]"Saya pada kesempatan ini memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk ikut memantau perkembangan penyidikan ini sampai prosesnya selesai," ujarnya.</p><p>Reza juga mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang memberikan dukungan terhadap penanganan kasus tersebut.</p><p>[adsense]Menurut ia, Habiburokhman meminta agar penyelidikan kasus yang menyeret <a href="https://www.topikseru.com/tag/bupati-kupang/" target="_self">Bupati Kupang</a> YL itu dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.</p><p>"Iya benar, saya sudah dihubungi. Beliau memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan akuntabel," katanya. </p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3_ntt.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/hukum-kriminal/58151/polda-ntt-jadwalkan-periksa-bupati-kupang-terkait-dugaan-kekerasan-seksual-pada-mahasiswi/</link>
            <author><![CDATA[Agussupratman]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">DPRD Kota Medan Puji Pemko Medan Kuatkan Sistem Layanan Kesehatan Hingga ke Puskesmas</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:36:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[DPRD Kota Medan Puji Pemko Medan Kuatkan Sistem Layanan Kesehatan Hingga ke Puskesmas]]></title>
            <description><![CDATA[Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian jawaban fraksifraksi DPRD Kota Medan terhadap tanggapan Kepala Daerah ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><p class="selectable-text copyable-text x15bjb6t x1n2onr6"><b>Topikseru.com</b><b>, Medan &ndash;</b> Dalam Rapat <a href="https://www.topikseru.com/tag/paripurna/" target="_self">Paripurna</a> DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap tanggapan Kepala Daerah atas <a href="https://www.topikseru.com/tag/ranperda/" target="_self">Ranperda</a> tentang <a href="https://www.topikseru.com/tag/sistem-kesehatan/" target="_self">Sistem Kesehatan</a> Kota Medan, sejumlah fraksi kompak memberikan pujian atas komitmen Pemerintah Kota Medan meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat hingga ke tingkat Puskesmas.</p>[adsense]<p>Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026), dipimpin Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, serta Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. </p><p>Apresiasi salah satunya datang dari Fraksi Partai NasDem yang disampaikan oleh Muhammad Afri Rizki Lubis. Ia menyambut baik langkah proaktif Wali Kota Medan dalam menyambut usulan inisiatif DPRD terkait <a href="https://www.topikseru.com/tag/ranperda/" target="_self">Ranperda</a> <a href="https://www.topikseru.com/tag/sistem-kesehatan/" target="_self">Sistem Kesehatan</a>. Fraksi NasDem menilai Pemko Medan menunjukkan keseriusan luar biasa, terutama lewat langkah konkret perbaikan Puskesmas dan komitmen penguatan sistem kesehatan berbasis promotif serta preventif.</p>[adsense]<p>"Dalam pandangan kami, hal ini menunjukkan bagaimana Pemko Medan benar-benar menerima masukan dari DPRD sebagai mitra, sekaligus komitmen serius dalam menjawab kebutuhan warga. Terlebih dengan komitmen dukungan penyediaan anggaran sarana prasarana serta penambahan tenaga kesehatan dalam APBD TA 2027 dan tahun-tahun berikutnya," ungkap Afri Rizki.</p><p>NasDem memandang, kehadiran <a href="https://www.topikseru.com/tag/ranperda/" target="_self">Ranperda</a> <a href="https://www.topikseru.com/tag/sistem-kesehatan/" target="_self">Sistem Kesehatan</a> ini sangat mendesak untuk menjadi payung hukum yang melindungi hak pelayanan kesehatan warga mulai dari tingkat Puskesmas, fasilitas rujukan, hingga rumah sakit, terutama dalam mengatasi berbagai kendala krusial dalam program Universal Health Coverage (UHC) saat ini.</p>[adsense]<p>Sementara itu, apresiasi dan catatan konstruktif juga disampaikan oleh Muslim dari Fraksi Partai Demokrat. Demokrat memberikan penghargaan kepada Wali Kota Medan Rico Waas yang tegas menegur rumah sakit yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Demokrat menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau adalah sebuah kewajiban yang harus dijamin negara.</p><p>"Sesuai UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), setiap orang sejak lahir berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berarti, kesehatan itu bukanlah hadiah dari pemerintah, melainkan hak mutlak seluruh warga," tegas Muslim.</p>[adsense]<p>Maka dari itu, ia mendorong Dinas Kesehatan agar lebih masif memasang spanduk imbauan dan edaran resmi berisi daftar kewajiban rumah sakit dalam melayani warga, sehingga tindakan antisipatif bisa berjalan sebelum penolakan pasien terjadi.</p><p>Di akhir sidang paripurna itu, seluruh naskah tanggapan resmi dari masing-masing fraksi DPRD Kota Medan tersebut diserahkan langsung kepada Pj Sekda Kota Medan untuk selanjutnya di bahas dan menjadi bahan masukan bagi Pemko Medan. </p>[adsense]<p></p>[adsense]]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec_medan.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/medan/58150/dprd-kota-medan-puji-pemko-medan-kuatkan-sistem-layanan-kesehatan-hingga-ke-puskesmas/</link>
            <author><![CDATA[Agussupratman]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">70 Sekolah Berlaga di Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:23:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[70 Sekolah Berlaga di Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026]]></title>
            <description><![CDATA[Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperluas kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang sepak bol]]></description>
            <content><![CDATA[<p><p class="MsoNormal"><b>Topikseru.com</b><b>, Deli Serdang &ndash;</b> Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperluas kesempatan bagi <a href="https://www.topikseru.com/tag/pelajar/" target="_self">pelajar</a> untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang <a href="https://www.topikseru.com/tag/sepak-bola/" target="_self">sepak bola</a>. Salah satunya melalui Liga Sepak Bola Pelajar <a href="https://www.topikseru.com/tag/piala-gubernur/" target="_self">Piala Gubernur</a> Sumut yang direncanakan kembali digelar pada 2027 dengan cakupan penyelenggaraan di empat wilayah atau klaster zona di Sumut.</p><p>[adsense]Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat membuka Liga Sepak Bola Pelajar <a href="https://www.topikseru.com/tag/piala-gubernur/" target="_self">Piala Gubernur</a> Sumut 2026 di Stadion Madya Atletik Sumut, Sport Center, Senin (16/11/2026).</p><p>&quot;Untuk itu, liga ini akan terus kita dorong pelaksanaannya pada tahun 2027 dengan rencana perluasan penyelenggaraan ke-4 wilayah di Sumatera Utara, kita ingin kesempatan berkompetisi semakin terbuka, termasuk bagi <a href="https://www.topikseru.com/tag/pelajar/" target="_self">pelajar</a> di daerah yang memiliki keterbatasan pembinaan olahraga,&quot; kata Surya.</p><p>[adsense]Menurutnya, liga tersebut tidak hanya bertujuan membangun prestasi olahraga, tetapi juga mempererat persaudaraan dan menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga. Antusiasme peserta dari berbagai kabupaten/kota menunjukkan Sumut memiliki banyak anak muda berbakat yang membutuhkan ruang untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan potensi mereka.</p><p>Kepada para <a href="https://www.topikseru.com/tag/pelajar/" target="_self">pelajar</a> yang mengikuti kompetisi, Surya berpesan agar memahami bahwa <a href="https://www.topikseru.com/tag/sepak-bola/" target="_self">sepak bola</a> bukan sekadar tentang memenangkan pertandingan. Melalui olahraga ini, para <a href="https://www.topikseru.com/tag/pelajar/" target="_self">pelajar</a> dapat belajar disiplin, bekerja sama, menghormati teman dan lawan, serta bangkit ketika menghadapi kegagalan.</p><p>[adsense]Nilai-nilai disiplin, kerja sama, dan sportivitas yang diterapkan di lapangan, menurutnya, merupakan cerminan tanggung jawab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p><p>&quot;Olahraga dapat menyalurkan energi anak muda secara positif dan menjauhkan mereka dari tawuran, geng motor, narkoba, dan judi online. Wagub juga menekankan pentingnya menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan berkarakter, di samping menjadi pemain yang kompeten,&quot; kata Surya.</p><p>[adsense]Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kompetisi tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik, menghormati keputusan wasit, dan menjunjung tinggi sportivitas.</p><p>Surya berharap para pemain yang menunjukkan potensi dapat terus memperoleh perhatian dan pembinaan melalui kolaborasi pemerintah daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), sekolah, klub, dan pelatih. Dengan demikian, diharapkan lahir pemain-pemain berbakat yang mampu membawa nama baik Sumut hingga Indonesia.</p><p>[adsense]Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Mahfullah Pratama mengatakan, Liga Sepak Bola Pelajar <a href="https://www.topikseru.com/tag/piala-gubernur/" target="_self">Piala Gubernur</a> Sumut 2026 diikuti 70 sekolah. Setiap kabupaten/kota mengirimkan dua sekolah untuk berkompetisi.</p><p>&quot;Kegiatan ini juga berfungsi sebagai talent scouting. PSSI selaku penyelenggara akan menilai keterampilan dan fisik pemain. Pemain terpilih dapat langsung masuk PPLP Sumut, dengan jalur lanjutan ke Liga 4 dan pemain profesional. Total hadiah berupa beasiswa <a href="https://www.topikseru.com/tag/pelajar/" target="_self">pelajar</a> senilai Rp 120 juta,&quot; kata Mahfullah.</p><p>[adsense]Ia menambahkan, liga <a href="https://www.topikseru.com/tag/pelajar/" target="_self">pelajar</a> tersebut direncanakan menjadi agenda tahunan. Pada penyelenggaraan berikutnya, pertandingan akan dibagi ke dalam beberapa klaster zona di Sumut agar kesempatan berkompetisi semakin merata.</p><p>Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar <a href="https://www.topikseru.com/tag/piala-gubernur/" target="_self">Piala Gubernur</a> Sumut 2026 juga berlangsung bersamaan dengan penutupan turnamen Piala Bergilir Gubernur Sumut Antar-Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang digelar dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional (HGN) ke-81.</p><p>[adsense]Sebelum membuka liga <a href="https://www.topikseru.com/tag/pelajar/" target="_self">pelajar</a>, Wagub Surya terlebih dahulu menyaksikan pertandingan final turnamen tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal berhasil membawa pulang Piala Bergilir Gubernur Sumut setelah mengalahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. </p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/f899139df5e1059396431415e770c6dd_bola-1.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/bola-sports/58149/70-sekolah-berlaga-di-liga-sepak-bola-pelajar-piala-gubernur-sumut-2026/</link>
            <author><![CDATA[Agussupratman]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Bawa Inter Milan Sabet Dua Trofi, Cristian Chivu Dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 07:25:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Bawa Inter Milan Sabet Dua Trofi, Cristian Chivu Dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik]]></title>
            <description><![CDATA[Cristian Chivu memenangkan Panchina d&039Oro 2025/2026 setelah membawa Inter Milan meraih Scudetto dan Coppa Italia pada musim perdananya.]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com</b> - Musim perdana <a href="https://www.topikseru.com/tag/cristian-chivu/" target="_self">Cristian Chivu</a> sebagai pelatih <a href="https://www.topikseru.com/tag/inter-milan/" target="_self">Inter Milan</a> langsung menghasilkan pencapaian istimewa. Setelah membawa Nerazzurri meraih gelar <a href="https://www.topikseru.com/tag/serie-a/" target="_self">Serie A</a> dan Coppa Italia 2025/2026, juru taktik asal Rumania itu kini mendapat pengakuan dari rekan-rekan seprofesinya dengan meraih penghargaan <a href="https://www.topikseru.com/tag/panchina-d--039-oro/" target="_self">Panchina d&#039;Oro</a>.</p><p>[adsense]Penghargaan yang dikenal sebagai Bangku Emas tersebut diserahkan dalam seremoni di Coverciano, pusat latihan tim nasional Italia, Senin (15/11/2026) waktu setempat.</p><p>Bagi Chivu, penghargaan ini memiliki makna tersendiri karena pemenangnya ditentukan melalui pemungutan suara para pelatih di Italia. Artinya, keberhasilan tersebut menjadi bentuk apresiasi langsung dari kalangan yang memahami tantangan pekerjaan seorang pelatih.</p><p>[adsense]"Pengakuan dari para kolega saya berarti dua kali lebih besar. Rasanya tidak mungkin untuk tidak merasa tersentuh. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas ucapan dan penghargaan yang mereka berikan atas musim juara kami," ujar Chivu, dikutip dari Football Italia, Selasa (17/11/2026).</p><p><h3>Chivu Tak Lupa Peran Pemain dalam Kesuksesan Inter</h3>Meski menerima penghargaan individu, Chivu menegaskan keberhasilan Inter tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para pemain.</p><p>[adsense]Menurut dia, ide dan strategi yang disusun staf pelatih hanya akan berarti apabila mampu diterjemahkan menjadi penampilan dan hasil positif di lapangan.</p><p>Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada skuad Nerazzurri yang menjalankan instruksi dan membawa tim melewati kompetisi hingga meraih dua trofi.</p><p>[adsense]"Apresiasi juga harus diberikan kepada para pemain kunci, mereka yang turun ke lapangan dan mengubah ide-ide kami menjadi hasil. Apresiasi sebesar-besarnya harus diberikan kepada para pemain," katanya.</p><p>Keberhasilan meraih Scudetto dan Coppa Italia pada musim 2025/2026 menjadi fondasi utama yang mengantarkan Chivu memperoleh <a href="https://www.topikseru.com/tag/panchina-d--039-oro/" target="_self">Panchina d&#039;Oro</a>.</p><p>[adsense]<h3><a href="https://www.topikseru.com/tag/panchina-d--039-oro/" target="_self">Panchina d&#039;Oro</a> Berbeda dengan Penghargaan Pelatih Terbaik <a href="https://www.topikseru.com/tag/serie-a/" target="_self">Serie A</a></h3><a href="https://www.topikseru.com/tag/panchina-d--039-oro/" target="_self">Panchina d&#039;Oro</a> merupakan penghargaan yang diberikan berdasarkan suara para pelatih di Italia. Mekanisme ini berbeda dari penghargaan pelatih terbaik <a href="https://www.topikseru.com/tag/liga-italia/" target="_self">Liga Italia</a> yang menggunakan suara para pemain sebagai penentu.</p><p>Perbedaan tersebut membuat <a href="https://www.topikseru.com/tag/panchina-d--039-oro/" target="_self">Panchina d&#039;Oro</a> memiliki nilai pengakuan tersendiri karena datang dari sesama pelatih.</p><p>[adsense]Pada musim sebelumnya, penghargaan tersebut diraih Cesc Fabregas setelah menunjukkan kiprah positif bersama Como.</p><p>Kini, giliran Chivu yang mendapatkan penghormatan setelah sukses mengangkat performa Inter dan mempersembahkan dua gelar dalam musim pertamanya menangani tim utama.</p><p>[adsense]<h3>Karier Chivu Melaju Cepat dari Akademi ke Tim Utama Inter</h3>Perjalanan Chivu hingga menjadi salah satu pelatih yang diperhitungkan di Italia terbilang berlangsung cepat.</p><p>Sebelum menangani tim senior, ia lebih dahulu membangun pengalaman bersama akademi Inter. Chivu pernah menangani sejumlah kelompok usia Nerazzurri, mulai dari U-14 hingga U-19.</p><p>[adsense]Kesempatan menangani tim profesional datang ketika Parma menunjuknya sebagai pelatih pada Februari 2025.</p><p>Pengalaman tersebut tidak berlangsung lama. Pada Juni 2025, Inter mempercayakan kursi pelatih utama kepada Chivu untuk menggantikan Simone Inzaghi.</p><p>[adsense]Keputusan tersebut kemudian terbayar melalui keberhasilan meraih gelar ganda pada musim 2025/2026. Kini, <a href="https://www.topikseru.com/tag/panchina-d--039-oro/" target="_self">Panchina d&#039;Oro</a> menambah daftar pencapaian Chivu sekaligus memperkuat reputasinya sebagai salah satu pelatih yang mencuri perhatian sepak bola Italia.</p><p>Dari akademi hingga panggung tertinggi <a href="https://www.topikseru.com/tag/serie-a/" target="_self">Serie A</a>, Chivu membuktikan bahwa perjalanan kepelatihannya berkembang dengan cepat. Namun, tantangan berikutnya adalah mempertahankan konsistensi Inter agar keberhasilan musim debutnya bukan sekadar pencapaian satu musim.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a_cristian-chivu.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/bola-sports/58147/bawa-inter-milan-sabet-dua-trofi-cristian-chivu-dinobatkan-sebagai-pelatih-terbaik/</link>
            <author><![CDATA[Muchlis]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Proyek Influencer Rp 14,7 Miliar</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 07:05:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Proyek Influencer Rp 14,7 Miliar]]></title>
            <description><![CDATA[Raffi Ahmad mengaku pernah konsultasi ke KPK soal endorsement. Ia juga siap diperiksa terkait kerja sama dengan dua kementerian senilai...]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com</b> - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, <a href="https://www.topikseru.com/tag/raffi-ahmad/" target="_self">Raffi Ahmad</a>, mengungkapkan pernah meminta penjelasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.topikseru.com/tag/kpk/" target="_self">KPK</a>) mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima endorsement dan kerja sama komersial saat menjabat sebagai pejabat publik.</p><p>[adsense]Raffi menyebut konsultasi tersebut dilakukan pada 2024. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya saat itu, aktivitas menerima kerja sama sebagai pekerja seni dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.</p><p>Pengakuan tersebut disampaikan melalui video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin (16/11/2026).</p><p>[adsense]"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan <a href="https://www.topikseru.com/tag/kpk/" target="_self">KPK</a> mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.</p><p>Dia mengklaim hasil konsultasi tersebut memberikan pemahaman bahwa kegiatan profesionalnya di dunia hiburan masih dapat dijalankan meskipun dirinya telah mengemban jabatan publik.</p><p>[adsense]"Dari hasil konsultasi itu, <a href="https://www.topikseru.com/tag/kpk/" target="_self">KPK</a> menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.</p><p><h3>Raffi Akui Jabatan Publik Punya Tanggung Jawab Etis</h3>Meski mengaku telah berkonsultasi dengan <a href="https://www.topikseru.com/tag/kpk/" target="_self">KPK</a>, Raffi menyatakan kini memahami bahwa persoalan pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal.</p><p>[adsense]Menurut dia, aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam menjalankan pekerjaan dan mengambil keputusan.</p><p>Dia menjadikan polemik yang berkembang sebagai bahan evaluasi agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesionalnya.</p><p>[adsense]Raffi pun menyampaikan komitmen untuk mencegah persoalan serupa terulang di kemudian hari.</p><p>Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap kerja sama bisnis yang melibatkan perusahaan miliknya dengan sejumlah kementerian.</p><p>[adsense]<h3>Siap Jalani Pemeriksaan soal Kerja Sama Rp 14,7 Miliar</h3>Raffi menyatakan bersedia apabila kerja sama yang melibatkan perusahaannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan diperiksa oleh lembaga pengawasan.</p><p>Dia menyebut siap menghadapi pemeriksaan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p><p>[adsense]Nilai keseluruhan kerja sama dengan dua kementerian tersebut selama periode 2024&ndash;2026 mencapai Rp 14,7 miliar.</p><p>Raffi mengatakan pihaknya akan mengikuti proses tindak lanjut apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan kerja sama.</p><p>[adsense]"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," katanya.</p><p><h3><a href="https://www.topikseru.com/tag/icw/" target="_self">ICW</a> Soroti Delapan Paket Pengadaan Jasa <a href="https://www.topikseru.com/tag/influencer/" target="_self">Influencer</a></h3>Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (<a href="https://www.topikseru.com/tag/icw/" target="_self">ICW</a>) mengungkapkan temuan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian.</p><p>[adsense]Dalam temuan yang disampaikan pada 9 November 2026, <a href="https://www.topikseru.com/tag/icw/" target="_self">ICW</a> mencatat terdapat lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Selain itu, terdapat tiga paket pengadaan serupa di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2025&ndash;2026.</p><p>Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp 14,7 miliar. <a href="https://www.topikseru.com/tag/icw/" target="_self">ICW</a> menyebut PT Rans Animasi Indonesia menjadi perusahaan yang dikontrak dalam paket-paket pengadaan itu.</p><p>[adsense]Ruang lingkup pekerjaan antara lain mencakup penayangan konten promosi melalui Instagram, TikTok, dan kanal YouTube <a href="https://www.topikseru.com/tag/rans-entertainment/" target="_self">RANS Entertainment</a>, serta keterlibatan Raffi dalam sejumlah kegiatan kementerian.</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/icw/" target="_self">ICW</a> menyoroti mekanisme pengadaan tersebut karena menduga prosesnya hanya mengarah kepada satu penyedia jasa. Kondisi itu dinilai berpotensi membatasi kesempatan perusahaan lain untuk mengikuti persaingan pengadaan.</p><p>[adsense]Organisasi antikorupsi tersebut juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pejabat publik, sementara kerja sama yang disorot melibatkan perusahaan yang berkaitan dengannya.</p><p>Meski demikian, dugaan yang disampaikan <a href="https://www.topikseru.com/tag/icw/" target="_self">ICW</a> tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun konflik kepentingan harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian lembaga yang berwenang.</p><p>[adsense]Pernyataan Raffi mengenai kesediaannya menjalani pemeriksaan kini menjadi bagian penting dari perkembangan polemik tersebut. Publik menunggu transparansi proses pengawasan untuk memastikan pengadaan jasa influencer menggunakan prosedur yang sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b_img_1312.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/hukum-kriminal/58145/raffi-ahmad-siap-diperiksa-soal-proyek-influencer-rp-147-miliar/</link>
            <author><![CDATA[Muchlis]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Polda Sumut Bongkar Sindikat Penipuan Facebook, 115 Orang Diduga Jadi Korban dan Rugi Rp 1,5 Miliar</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 06:25:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Polda Sumut Bongkar Sindikat Penipuan Facebook, 115 Orang Diduga Jadi Korban dan Rugi Rp 1,5 Miliar]]></title>
            <description><![CDATA[Polda Sumut menangkap tujuh tersangka sindikat penipuan Facebook. Sebanyak 115 orang diduga menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp 1,5 m]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Topikseru.com</b> - Tawaran kerja sama bisnis jual beli sepeda lipat dan mobil melalui <a href="https://www.topikseru.com/tag/facebook/" target="_self">Facebook</a> diduga menjadi pintu masuk sindikat penipuan daring yang beroperasi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Direktorat Reserse Siber <a href="https://www.topikseru.com/tag/polda-sumut/" target="_self">Polda <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a></a> mengungkap kelompok tersebut dengan menangkap tujuh orang tersangka yang diduga telah merugikan sedikitnya 115 korban hingga sekitar Rp 1,5 miliar.</p><p>[adsense]Direktur Reserse Siber <a href="https://www.topikseru.com/tag/polda-sumut/" target="_self">Polda <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a></a> Kombes Pol Bayu Wicaksono mengatakan, para tersangka menjalankan aksi secara terorganisasi. Masing-masing memiliki tugas, mulai dari mencari calon korban, menawarkan kerja sama bisnis, berpura-pura menjadi pembeli, hingga menyiapkan kebutuhan operasional.</p><p>"Para tersangka tersebut bekerja secara berkelompok dengan pembagian peran masing-masing. Ada yang mencari korban, menawarkan kerja sama bisnis, berpura-pura menjadi pembeli, hingga menyiapkan sarana dan prasarana operasional," kata Bayu di Medan, Senin (16/11/2026).</p><p>[adsense]Tujuh tersangka yang diamankan masing-masing berinisial WA, AP, RR, HSH, IHS, IMS, dan AMS.</p><p><h3>Berawal dari Patroli Siber terhadap Akun <a href="https://www.topikseru.com/tag/facebook/" target="_self">Facebook</a></h3>Pengungkapan kasus ini bermula ketika petugas melakukan patroli siber dan menemukan sejumlah akun <a href="https://www.topikseru.com/tag/facebook/" target="_self">Facebook</a> yang menawarkan sepeda lipat serta mobil.</p><p>[adsense]Aktivitas mencurigakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan tujuh tersangka pada 9 November 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat.</p><p>Menurut Bayu, saat penangkapan berlangsung, para tersangka sedang berkomunikasi dengan calon korban yang diduga menjadi sasaran penipuan berikutnya.</p><p>[adsense]Hasil pemeriksaan sementara mengungkap kelompok tersebut telah beroperasi sejak September 2026. Untuk menghindari pemantauan aparat, mereka diduga berpindah-pindah tempat, mulai dari Pematangsiantar, Parapat, hingga Medan.</p><p><h3>Gunakan Akun Palsu dan Iming-iming Keuntungan Bisnis</h3>Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga terlebih dahulu mencari calon korban melalui <a href="https://www.topikseru.com/tag/facebook/" target="_self">Facebook</a>. Mereka kemudian menggunakan akun palsu yang dibuat seolah-olah merupakan teman atau orang yang dikenal korban.</p><p>[adsense]Setelah memperoleh nomor WhatsApp, pelaku melanjutkan komunikasi secara pribadi. Korban kemudian ditawari kerja sama bisnis jual beli sepeda lipat dan mobil dengan janji keuntungan tertentu.</p><p>Modus tersebut diduga dirancang untuk membangun kepercayaan sebelum korban menyerahkan uang. Dengan pembagian tugas di antara anggota kelompok, proses mencari target hingga menjalankan komunikasi dapat dilakukan secara bergantian.</p><p>[adsense]Polisi memperkirakan jumlah korban mencapai 115 orang. Namun, hingga penyelidikan sementara dilakukan, baru dua korban yang berhasil diidentifikasi dan dimintai keterangan.</p><p>Keduanya adalah V, warga Jakarta, yang mengaku mengalami kerugian Rp4 juta, serta SY, warga Garut, Jawa Barat, dengan kerugian Rp 3 juta.</p><p>[adsense]<h3>Polisi Sita 115 Kartu SIM dan Catatan Target Korban</h3>Dalam pengungkapan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan sindikat.</p><p>Barang bukti itu meliputi sembilan unit telepon genggam, satu sepeda motor tanpa pelat nomor, uang tunai Rp1,06 juta, lima buku catatan berisi nomor korban dan target, serta 115 kartu SIM dari berbagai operator seluler.</p><p>[adsense]Banyaknya kartu SIM dan catatan nomor tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap jangkauan operasi kelompok serta kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor.</p><p>Dari tujuh orang yang ditangkap, enam tersangka ditahan. Sementara seorang tersangka berinisial tertentu yang masih berusia 15 tahun tidak ditahan dan penanganannya dijamin oleh orang tua sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak.</p><p>[adsense]<h3>Enam Tersangka Ditahan, Polisi Telusuri Aliran Dana</h3>Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p><p><a href="https://www.topikseru.com/tag/polda-sumut/" target="_self">Polda <a href="https://www.topikseru.com/tag/sumut/" target="_self">Sumut</a></a> masih mengembangkan perkara tersebut. Penyidik berupaya mengidentifikasi seluruh korban, mengumpulkan keterangan tambahan, serta menelusuri aliran uang yang diduga diperoleh dari aktivitas penipuan.</p><p>[adsense]Polisi juga perlu memastikan apakah terdapat korban lain di luar dua orang yang sejauh ini telah memberikan keterangan.</p><p>Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi atau kerja sama bisnis yang datang melalui media sosial, terlebih jika disertai janji keuntungan tanpa kejelasan transaksi.</p><p>[adsense]Masyarakat diimbau memeriksa identitas pihak yang menawarkan kerja sama dan memastikan keabsahan barang maupun transaksi sebelum mengirimkan uang.</p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://topikseru.com/cdn/https://www.topikseru.com/cdn/uploads/images/2026/11/7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f_polda-sumut-bongkar-sindikat-penipuan-facebook.webp" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.topikseru.com/hukum-kriminal/58146/polda-sumut-bongkar-sindikat-penipuan-facebook-115-orang-diduga-jadi-korban-dan-rugi-rp-15-miliar/</link>
            <author><![CDATA[Muchlis]]></author>
        </item>
        </channel>
</rss>