Topikseru.com, Deli Serang – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan Ditresnarkoba Polda Sumut dan BNNP Sumut, Selasa (20/10/2026) sore, menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus 6 pelaku yang 3 diantaranya merupakan residivis.

Saat digerebek, enam pelaku yakni SF (42), ZN (42), ZE (43), HL (42), WS (30), dan DP (20), sempat berupaya melarikan diri dari sergapan petugas gabungan.

[adsense]Keenamnya yang berperan sebagai bandar, kurir, hingga pengguna, bahkan sempat bergumul dengan petugas karena terus meronta-ronta saat sudah diamankan.

"Dari enam pelaku, dua diantaranya merupakan residivis kasus kejahatan lain, sedangkan satu merupakan residivis kasus narkoba. Dari lokasi penggerebekan, kami menyita 3 paket sabu siap edar, dan 11 paket ganja siap edar," terang Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (21/10/2026) pagi.

[adsense]Selain narkoba, tim gabungan juga menemukan barang bukti lain seperti puluhan alat isap sabu, timbangan elektrik, sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba, dan ratusan plastik klip pembungkus sabu.

[adsense]Tim gabungan kemudian menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada di sepanjang bantaran rel kereta api kawasan Tembung, agar praktek serupa tidak kembali terjadi.

"Kawasan ini akan terus kami pantau. Jika praktek serupa kembali kami temukan, kami tidak akan bosan menggerebek kawasan ini. Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, mari sama – sama kita pulihkan pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi dan pihak yang diduga melindungi pelanggaran, serta melakukan pembenahan tata kelola sumber daya alam untuk mencegah bencana serupa berulang.

[adsense]Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 87/PER/1.0/H/2026 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Muhammad Suyuti pada 20 Oktober 2026.

"Karhutla menimbulkan kerusakan lingkungan serta berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di Sumatera dan Kalimantan," tulis surat pernyataan yang diterima media di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

[adsense]Muhammadiyah menyatakan keprihatinan atas bencana tersebut karena tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, dan sumber penghidupan warga. Karhutla juga dinilai berdampak terhadap citra Indonesia di mata dunia, terutama negara-negara tetangga.

Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah menegaskan perlindungan lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Pengelolaan kekayaan alam harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

[adsense]Muhammadiyah menilai Karhutla merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan kondisi alam, aktivitas manusia, tata kelola sumber daya alam, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Sementara kondisi cuaca yang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab pencegahan dan penanganan. Praktik pembakaran, kelalaian pengelolaan lahan, lemahnya pengawasan, serta dugaan pelanggaran dan pembiaran harus diperiksa secara sungguh-sungguh.

[adsense]"Keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan wajib didahulukan di atas kepentingan ekonomi, politik, maupun keuntungan kelompok tertentu," demikian penegasan dalam pernyataan tersebut.

Muhammadiyah meminta pemerintah pusat dan daerah mengerahkan seluruh kemampuan secara optimal, cepat, masif, dan terkoordinasi untuk menangani karhutla serta melindungi masyarakat terdampak sebagai prioritas utama.

[adsense]Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjamin pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan kondisi kesehatan yang rentan.

"Masyarakat juga harus memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai kondisi lingkungan dan langkah perlindungan yang diperlukan," tulis surat tersebut.

[adsense]Selain penanganan darurat, Muhammadiyah mendorong pembenahan mendasar terhadap kebijakan pengelolaan hutan, lahan, dan kekayaan alam.

Pemerintah diminta mengevaluasi perizinan serta praktik usaha yang meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, korupsi, dan persekongkolan dalam pengelolaan sumber daya alam.

[adsense]Muhammadiyah turut meminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dan transparan setiap dugaan pembakaran, kelalaian, maupun pelanggaran lain yang menyebabkan atau memperparah karhutla.

Penindakan harus menjangkau pelaku perorangan, korporasi, pihak yang menyuruh atau memperoleh keuntungan, serta pihak yang terbukti melindungi pelaku atau menghalangi proses hukum.

[adsense]Dugaan keterlibatan pejabat maupun aparat keamanan dan penegak hukum juga diminta diperiksa secara independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Muhammadiyah menegaskan bahwa kekuasaan, jabatan, dan kekuatan modal tidak boleh menjadi penghalang pertanggungjawaban hukum.

[adsense]

Topikseru.com, Karo – Pemerintah Kabupaten Karo bergerak cepat menangani bencana tanah longsor yang menutupi badan Jalan Gotong Royong, Cingkes, ruas jalan Barusjahe – Serdang, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Selasa (20/10/2026).

[adsense]Penanganan dilakukan atas arahan Bupati Karo, Antonius Ginting sebagai upaya mempercepat pemulihan akses dan mobilitas masyarakat yang terganggu akibat bencana tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo segera mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membersihkan dan menyingkirkan material longsor yang menutupi badan jalan. Langkah ini diambil agar akses jalan dapat segera berfungsi normal kembali dan aktivitas masyarakat tidak terhambat lebih lama.

[adsense]Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas PU terus berkomitmen menanggulangi gangguan infrastruktur jalan akibat bencana alam, dengan selalu mengutamakan kelancaran transportasi serta keselamatan pengguna jalan.

Masyarakat yang melintas di ruas Jalan Barusjahe–Serdang diimbau untuk tetap berhati-hati saat berada di sekitar lokasi longsor selama proses pembersihan berlangsung, serta senantiasa mengikuti arahan petugas di lapangan.

[adsense]Pemerintah Kabupaten Karo akan terus merespons setiap kondisi darurat yang terjadi di wilayahnya melalui koordinasi dan penanganan cepat di lapangan, demi menjaga keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

[adsense]Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi dan memperkuat koordinasi antara Polda Sumut dan DPRD Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kedatangan Kapolda Sumut disambut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga kondusivitas Sumatera Utara.

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan elemen masyarakat guna memperkuat kebersamaan serta menyampaikan program-program Polri kepada masyarakat.

"Sebagai Kapolda Sumatera Utara yang baru, kami ingin merangkul seluruh elemen Forkopimda dan masyarakat Sumatera Utara. Kami juga ingin menyampaikan program-program Bapak Kapolri dan program prioritas Polda Sumut agar pesan-pesan kamtibmas dapat tersampaikan dengan baik. Kita kolaborasi menjaga kerukunan antarumat beragama, kerukunan antarmasyarakat, serta persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kebersamaan kita rusak akibat hal-hal yang memprovokasi dan memecah belah masyarakat," ujar Sonny Irawan.

[adsense]Kapolda Sumut juga menjelaskan tiga program prioritas Polda Sumut, yakni Germas Toba, gerakan masyarakat menolak narkoba melalui pembentukan kampung antinarkoba, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap jaringan narkotika; Kompak, kolaborasi pemberantasan kejahatan jalanan seperti begal, premanisme, dan pencurian kendaraan bermotor; serta Sahata Lantas (Satu Hati Taat Berlalu Lintas) untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga menyampaikan harapan agar pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Utara dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, termasuk mengungkap jaringan besar di balik peredaran narkotika, bukan hanya menindak pengedar di tingkat bawah.

[adsense]Usai pertemuan, Kapolda Sumut bersama Wakapolda Sumut dan para pejabat utama (PJU) Polda Sumut mengecek kesiapan personel yang disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dengan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, serta penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Melalui silaturahmi ini, Polda Sumut berharap sinergi dengan DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam mendukung program prioritas kepolisian, menjaga persatuan, serta mewujudkan Sumatera Utara yang aman, damai, dan kondusif.

[adsense]

Topikseru.com, Bandung – Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Gita Amperiawan menyatakan pesawat N219 merupakan hasil karya anak bangsa yang dikembangkan tanpa tenaga pendamping teknis dari luar negeri.

[adsense]"Pesawat N219 adalah pesawat seratus persen karya anak bangsa. Tingkat kandungan dalam negerinya (TKDN) 44,69 persen," ucap Gita saat eksplorasi industri pertahanan bersama pers di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

Dia menyebut pengembangan N219 melibatkan kurang lebih 16 industri pertahanan nasional dan empat perguruan tinggi dalam negeri.

[adsense]Dijelaskannya, N219 merupakan pesawat turboprop bermesin ganda yang memiliki kapasitas 19 penumpang.

Pesawat tersebut dirancang untuk melayani rute penerbangan perintis, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur landasan pacu. N219 memiliki kemampuan lepas landas pada landasan sepanjang sekitar 600 hingga 800 meter serta dapat dioperasikan pada landasan yang tidak beraspal (unpaved runway).

[adsense]Gita menyebut sekitar 100 bandara perintis di Indonesia memiliki landasan pacu dengan panjang kurang dari satu kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 bandara disebut memiliki landasan yang tidak beraspal.

"Ini cocok dengan N219," katanya.

[adsense]Pesawat tersebut kini dikembangkan untuk kebutuhan militer dan komersial. Kedua jenis kebutuhan itu memiliki basis yang sama, tetapi dapat dibedakan berdasarkan persyaratan sertifikasi dan kebutuhan khusus.

Ia mencontohkan, untuk kebutuhan militer penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan operasional TNI, termasuk untuk mendukung kegiatan penerjunan personel.

[adsense]Di sisi lain, PT DI berupaya meningkatkan keterlibatan industri nasional dalam produksi N219. Gita memperkirakan TKDN pesawat tersebut meningkat hingga 65 persen apabila produksi dilakukan secara massal.

Isi Pasar Kelas Pesawat 19 Penumpang

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang tahun 2026 ini memasuki usia ke-50 tahun, optimistis mampu merebut ceruk pasar industri penerbangan global di kelas pesawat baling-baling (propeller) 19 penumpang lewat pesawat N219.

[adsense]Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan ditemui di sela puncak acara HUT ke-50 PTDI di Kompleks PTDI Bandung, Sabtu, mengungkapkan kelas ini dinilai amat potensial akibat minimnya kompetitor di segmen tersebut.

Rasa percaya diri tersebut didasari oleh rekam jejak panjang PTDI di kelas 19 penumpang serta posisi Indonesia sebagai salah satu pangsa pasar penerbangan perintis terbesar di dunia.

[adsense]Gita mengungkapkan keunggulan pesawat N219 terletak pada kepemilikan desain dan produksinya yang murni karya anak bangsa tanpa dibayangi lisensi asing seperti seri pendahulunya.

"Kalau selama ini kita mengenal CN itu di depannya kan ada C ya, ada CASA. Kalau ini N jadi itu betul-betul 100 persen karya anak bangsa, dan itu tertinggi dari lokal kontennya dan TKDN-nya itu hampir 45 persen," ucap Gita Amperiawan.

[adsense]Gita menjelaskan, rangkaian emas setengah abad PT DI yang dimulai sejak hari ulang tahunnya yang jatuh tanggal 23 Agustus 2026 lalu, dengan diisi agenda upacara, pemecahan rekor MURI terbang cilik, hingga Simposium Nasional bersama Bappenas (24/8) yang merumuskan penguatan ekosistem penerbangan nasional, dirancang untuk menegaskan peran strategis industri kedirgantaraan sebagai solusi utama konektivitas wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Sebagai fondasi keberlanjutan industri, PT DI juga meresmikan fasilitas Training Center bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada hari Sabtu ini, untuk mencetak dan menguji kompetensi SDM kedirgantaraan yang tersertifikasi.

[adsense]Di Hari Sabtu ini juga, PT DI menggelar ajang Runtainment atau lari santai di dalam area fasilitas produksi di dalam kompleks PT DI. Rute lari tersebut sengaja melintasi deretan pameran (display) produk-produk pesawat buatan PT DI agar publik dapat mengenal industri aviasi nasional dari dalam secara lebih dekat.

Gita menekankan, penguatan kapabilitas teknis dan kolaborasi ekosistem ini diproyeksikan untuk menunjukkan daya saing bangsa di panggung internasional sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

[adsense]"Harapannya adalah sebetulnya kita ingin menunjukkan kepada bangsa kita bahwa kita mampu. Ya, bahwa kita punya industri yang high-tech, industri yang perjalanannya sangat panjang PT DI ini dan insyaallah PT DI dengan semua ekosistem kedirgantaraan nasional kita siap memberikan solusi bagi bangsa ini," tutur Gita.

Ia mengapresiasi dukungan penuh pemerintah yang terus mendorong regulasi dan membuka peluang besar agar sektor kedirgantaraan Indonesia semakin eksis dan diperhitungkan di tingkat global.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk merevisi definisi korupsi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi definisi yang disepakati dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC).

[adsense]Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, menjelaskan Dewan Ekonomi Nasional berpendapat penanganan korupsi di Indonesia harus dipastikan mengikuti standar internasional sehingga definisi korupsinya pun disesuaikan dengan konvensi yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB.

"Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," kata Ketua DEN saat jumpa pers setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

[adsense]Luhut, dalam jumpa pers yang sama, menjelaskan korupsi dalam UNCAC itu diartikan sebagian besar sebagai aksi penyuapan (bribery).

"Jadi, tidak bicara mengenai kerugian negara, karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara," kata Ketua DEN.

[adsense]Menurut dia, frasa "kerugian negara" sering kali dicap menghambat aksi korporasi, yang menurutnya, "setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya".

Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, dan ditandatangani oleh 140 negara, termasuk Indonesia. Konvensi itu berlaku terutama setelah diratifikasi oleh 30 negara pada 14 Desember 2005. Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu yang negara menandatangani konvensi tersebut, meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

[adsense]Walaupun demikian, Indonesia tidak menerima secara utuh UNCAC sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2006: "Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan reservasi (persyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa".

Luhut, dalam jumpa pers yang sama, menjelaskan korupsi dalam UNCAC itu diartikan sebagian besar sebagai aksi penyuapan (bribery).

[adsense]"Jadi, tidak bicara mengenai kerugian negara, karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara," kata Ketua DEN.

Menurut dia, frasa "kerugian negara" sering kali dicap menghambat aksi korporasi, yang menurutnya, "setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya".

[adsense]Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi terkini serta sejumlah rekomendasi kebijakan dalam merespons dinamika global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Luhut menyampaikan bahwa DEN memberikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden berdasarkan perkembangan ekonomi dunia dan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi. "Ada beberapa rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden mengikuti perkembangan dunia saat ini yang dampaknya tentu suka-tidak suka pada ekonomi Indonesia juga banyak," ujar Luhut.

[adsense]Menurut Luhut, DEN tidak hanya menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, tetapi turut memberikan sejumlah alternatif solusi. Pembahasan dilakukan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sehingga data-data yang disampaikan dapat dikonfirmasi secara langsung.

"Tadi satu per satu kami jelaskan karena ada Menteri Keuangan, ada Gubernur BI, ada Menko Perekonomian, jadi tadi sekaligus juga kita merekonfirmasi data-data yang ada," ungkapnya.

[adsense]Luhut mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap berbagai data ekonomi yang dipaparkan. Sejumlah risiko ke depan, termasuk potensi dampak El Niño dan La Niña, turut menjadi bagian dari pembahasan beserta langkah antisipasinya.

"Saya senang sekali Bapak Presiden tadi sangat memberikan perhatian dengan data-data ekonomi yang kami berikan. Memang berbagai masalah timbul, dan mungkin timbul, misalnya menyangkut El Nino, La Nina ke depan ini. Namun, semua itu kami juga berikan solusi dan menurut kami manageable juga," lanjutnya.

[adsense]Menurut Luhut, penggunaan data dan kajian menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. DEN juga melaporkan sejumlah isu strategis, antara lain perkembangan perlindungan sosial, ketahanan pangan, hilirisasi, harga dan ketersediaan bahan bakar, hingga perkembangan pasar modal.

"Jadi dengan data-data yang lengkap ini proses pengambilan keputusan kita harapkan basisnya data dan studi," ucap Luhut.

[adsense]Dalam pertemuan tersebut, DEN juga menyampaikan rencana untuk lebih intensif memberikan pembaruan data kepada Presiden, terutama di tengah perkembangan ekonomi global yang bergerak dinamis.

"Kiranya kami akan lebih intensif memberikan data-data briefing kepada Presiden sehingga dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang Presiden ter-upgrade dengan data-data yang update betul," tandas Luhut.

[adsense]

Topikseru.com,Batubara– PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau Inalum memperkuat daya saing aluminium Indonesia di pasar global melalui peluncuran Sertifikasi Low Carbon Aluminium 2026. Langkah itu upaya perusahaan dalam menjawab meningkatnya permintaan dunia terhadap produk aluminium rendah karbon yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Peluncuran sertifikasi berlangsung pada 15–17 September 2026 lalu, bertepatan penyelenggaraan Fastmarkets International Aluminium Conference 2026, forum tahunan industri aluminium global yang memasuki tahun ke-40.

Dalam kegiatan mempertemukan lebih dari 500 pelaku industri dan pengambil keputusan dari berbagai negara untuk membahas perkembangan pasar aluminium, dinamika harga dan pasokan, perdagangan internasional, serta transformasi industri menuju penggunaan produk rendah karbon.

Melalui peluncuran, Inalum ingin memperkuat posisi aluminium produksi Indonesia di tengah perubahan kebutuhan pasar internasional semakin memperhatikan jejak karbon, keberlanjutan, dan transparansi rantai pasok.

Sebagai produsen aluminium primer di Indonesia yang memanfaatkan energi listrik berbasis tenaga air dalam proses peleburan, Inalum memiliki keunggulan dalam mendukung pengembangan aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Keunggulan penggunaan energi terbarukan menjadi modal strategis perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas peluang pasar internasional dengan prinsip keberlanjutan.

Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial Inalum, Arif Haendra, menyebut, peluncuran sertifikasi aluminium rendah karbon merupakan strategi perusahaan untuk memperkuat nilai tambah produk dan membuka akses pasar lebih luas.

"Pasar global semakin memberikan perhatian terhadap produk aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah. Inalum memiliki keunggulan karena proses produksi aluminium kami ditopang oleh energi berbasis tenaga air (renewable energy). Keunggulan ini kami terjemahkan menjadi posisi tawar untuk produk aluminium Indonesia memiliki akses yang lebih luas di pasar internasional,"kata Arif, Selasa (20/10/2026) dalam siaran pers yang diterima Topikseru.com.

Menurutnya, perubahan tren industri aluminium global menjadi peluang bagi Inalum untuk mengoptimalkan keunggulan energi bersih yang dimiliki Indonesia.

Bahkan aspek keberlanjutan mempunyai nilai tambah produk, perusahaan memastikan aluminium nasional semakin mampu bersaing dalam rantai pasok industri global.

"Upaya memperluas pasar aluminium rendah karbon turut didukung penguatan kerja sama Inalum dengan sejumlah mitra internasional, antara lain Mitsubishi RtM Jepang, Hartree, serta MIND ID Trading (MIT) Singapore-Concord Inggris,"jelasnya.

Arif menyebut, kolaborasi yang kuat bagian strategi perusahaan untuk memperluas jejaring bisnis internasional, meningkatkan peluang pengembangan pasar, serta memperkuat hubungan dengan pelaku industri dan mitra strategis di berbagai negara.

Kerja sama mitra global juga membuka peluang bagi aluminium produksi Indonesia menjangkau pasar yang semakin menempatkan aspek lingkungan dan keberlanjutan sebagai pertimbangan penting dalam pengadaan bahan baku industri.

"Melalui penguatan produk rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, dan kolaborasi global, Inalum terus meningkatan daya saing aluminium Indonesia sekaligus mendukung transformasi industri aluminium dunia menuju rantai pasok yang lebih berkelanjutan,"ucap Arif.

Kepala Grup Komersial dan Manajemen Rantai Pasok Inalum, Jevi Amri menambahkan, sertifikasi Low Carbon Aluminium bagian strategi perusahaan dalam merespons perubahan kebutuhan pelanggan sekaligus memperkuat posisi produk Inalum di pasar global.

Selama ini, Inalum memanfaatkan energi listrik berbasis tenaga air untuk mendukung proses peleburan aluminium. Pemanfaatan energi tersebut salah satu fondasi perusahaan dalam mengembangkan produk aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan produksi yang bergantung pada listrik berbasis bahan bakar fosil.

"Low Carbon Aluminium bukan hanya tentang proses produksi yang lebih rendah emisi, tetapi bagaimana keunggulan tersebut dapat menjawab kebutuhan pelanggan dan menciptakan peluang pasar baru. Inalum memastikan kekuatan energi bersih yang kita miliki dapat memberikan nilai tambah memperkuat posisi aluminium Indonesia dalam rantai pasok global,"kata Jevi.

Di tengah upaya industri global menekan emisi karbon, karakteristik produksi aluminium Indonesia menjadi perhatian khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin memperhatikan aspek lingkungan, kapabilitas industri aluminium kepada pelaku industri, pedagang komoditas, pelanggan, serta mitra strategis internasional dalam rantai pasok mereka.

Topikseru.com,Medan– Pemprov Sumatera Utara mendorong Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut terus memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga yang kreatif dan berdaya saing. Kemandirian ekonomi perempuan dinilai menjadi salah satu kunci peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 BKOW Sumut di halaman Kantor BKOW Sumut, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 104, Medan, Selasa (20/10/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema Menguatkan Peran Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi Keluarga yang Kreatif dan Berdaya Saing.

"Lima puluh enam tahun perjalanan BKOW merupakan bukti panjangnya semangat pengabdian dan kebersamaan dalam menghimpun berbagai organisasi perempuan. Perjalanan ini patut kita hargai, sekaligus menjadi dorongan untuk terus menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Timur menegaskan, keluarga yang kuat tidak hanya membutuhkan ketahanan sosial, tetapi juga ketahanan ekonomi. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran strategis, mulai dari mengelola keuangan rumah tangga, mengembangkan usaha produktif, hingga menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.

Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun keluarga yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera.

Menurutnya, perempuan juga perlu memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk belajar, berinovasi, dan meningkatkan keterampilan. Berbagai potensi lokal Sumut, seperti kuliner, kerajinan, fesyen, dan produk unggulan daerah lainnya, harus mampu dikembangkan menjadi usaha berkualitas yang dapat bersaing di pasar lebih luas.

"Untuk mewujudkan harapan tersebut, ada tiga hal yang perlu terus diperkuat oleh BKOW bersama seluruh organisasi perempuan di Sumatera Utara," sebutnya.

Pertama, memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan. Timur berharap organisasi perempuan menjadi wadah untuk belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, pengelolaan keuangan, serta pengembangan usaha berbasis potensi daerah perlu terus didorong agar perempuan semakin percaya diri dan mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan.

Kedua, mendorong pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, kreativitas dan kualitas produk harus didukung kemampuan memanfaatkan teknologi, termasuk media sosial dan berbagai platform digital, untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Namun, pemanfaatan teknologi juga harus dibarengi kemampuan memahami kebutuhan pasar, menjaga kualitas produk, membangun kepercayaan konsumen, serta memberikan pelayanan yang baik. Dengan demikian, usaha yang dikembangkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus bertumbuh.

Ketiga, memperluas kemitraan dan akses ekonomi. BKOW diharapkan terus membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan berbagai lembaga terkait guna membuka akses pelatihan, pendampingan, pembiayaan, serta pemasaran produk bagi pelaku usaha perempuan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak BKOW dan seluruh organisasi perempuan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender," ucapnya.

Sementara itu, Ketua BKOW Sumut Fahrizar Iskandar Hasibuan menyampaikan, perempuan memiliki peran strategis, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selain menjadi pendidik generasi, perempuan juga berperan sebagai pemimpin di tengah masyarakat dan mitra dalam pembangunan.

Karena itu, pemberdayaan perempuan harus mampu membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh akses ekonomi, mengembangkan potensi diri, serta membangun kemandirian. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan agar semakin berkembang dan naik kelas.

Fahrizar mengakui, pelaku UMKM perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal, serta kemampuan pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Kita juga menyadari bahwa perempuan pelaku UMKM masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal. Kemampuan pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan. Saya memandang literasi keuangan bagian penting dalam pemberdayaan perempuan. Pelaku UMKM perempuan perlu dibekali, agar mampu memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga," pungkasnya.

Topikseru.com, Medan – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Selasa (20/10/2026) siang, menggerebek sebuah rumah di Jalan Multatuli Medan, karena jadi sarang narkoba. Bahkan polisi menemukan adanya pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), yang disalahgunakan jadi tempat jual beli narkotika jenis sabu dan ganja.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha yang memimpin penggerebekan mengungkapkan, terungkapnya pos siskamling itu menjadi tempat jual beli narkoba, sesaat setelah pihaknya menggerebek sebuah rumah yang jadi tempat menggunakan narkoba.

Usai melakukan penggeledahan dan meringkus seorang pengguna narkoba berinsial HG (53), petugas kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang dicurigai.

"Kami temukan satu paket sabu, dan 7 paket ganja di pos siskamling. Pos ini, kami duga sengaja digunakan sebagai tempat transaksi narkoba," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, dalam proses penggerebekan yang dilakukan pihaknya, sejumlah pelaku narkoba kabur dengan cara melompat ke sungai. Termasuk, pemilik narkoba yang disita di pos siskamling yang disita.

"Sejumlah pelaku melarikan diri dengan melompat ke sungai, namun identitasnya sudah kami kantongi dan akan kami kejar," tambah Rafli.

Satresnarkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan, berkomitmen akan membersihkan kawasan Multatuli dari peredaran narkoba. Kawasan ini, kini dalam pantauan petugas.

"Komitmen kami bersama, ingin membersihkan narkoba dari tempat ini. Pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

[adsense]Pernyataan tersebut menjadi penegasan di tengah usulan Kementerian Koperasi agar jaringan koperasi desa dan kelurahan ikut dilibatkan dalam penyaluran gaji pegawai pemerintah.

"Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

[adsense]Meski demikian, Suahasil tidak menjelaskan lebih jauh mengenai tindak lanjut usulan Kementerian Koperasi. Belum ada keterangan terperinci mengenai apakah proposal tersebut akan diterapkan, bagaimana skema pelaksanaannya, atau kapan kebijakan itu dapat mulai berjalan.

Usulan Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi Sudah Diajukan

[adsense]Ferry menyampaikan informasi itu seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas mengenai KDKMP di Jakarta pada Rabu (14/10/2026).

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," ujar Ferry.

[adsense]Menurut Ferry, anggaran untuk mendukung rencana tersebut tengah disiapkan. Namun, ia belum memerinci nilai anggaran yang dibutuhkan maupun mekanisme pembayaran yang akan digunakan.

Kementerian Koperasi juga belum menjelaskan koperasi mana saja yang akan dilibatkan, persyaratan bagi koperasi penerima penugasan, serta jadwal penerapan rencana tersebut.

[adsense]Dengan demikian, pengajuan kepada Kementerian Keuangan belum dapat diartikan sebagai keputusan final bahwa gaji PNS akan segera disalurkan melalui koperasi.

Jutaan ASN Jadi Bagian dari Pembahasan

[adsense]Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang. Angka tersebut mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya cakupan layanan administrasi kepegawaian yang harus diperhitungkan apabila pemerintah hendak mengubah mekanisme pembayaran gaji.

[adsense]Di sisi lain, PT Taspen (Persero) mencatat telah melayani 9,13 juta peserta hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,28 juta merupakan penerima pensiun.

Taspen juga memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia. Data ini menggambarkan luasnya jaringan pembayaran bagi peserta Taspen, meskipun layanan pensiun tersebut tidak dapat disamakan secara langsung dengan mekanisme pembayaran gaji ASN aktif.

[adsense]Angka-angka tersebut menjadi konteks penting dalam membahas cakupan layanan pembayaran pemerintah. Namun, belum ada rincian yang menunjukkan berapa banyak ASN yang akan terlibat apabila usulan pembayaran gaji melalui KDKMP nantinya disetujui.

Pembayaran Gaji PNS Memiliki Dasar Aturan

[adsense]Dalam informasi yang disampaikan, pembayaran gaji PNS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat.

Karena itu, apabila pemerintah hendak mengubah mekanisme pembayaran, ketentuan yang berlaku dan kebutuhan penyesuaian regulasi perlu diperiksa secara menyeluruh.

[adsense]Aspek lain yang perlu diperjelas mencakup tata kelola dana, keamanan transaksi, akurasi data penerima, pertanggungjawaban administrasi, serta kesiapan jaringan layanan di tingkat desa dan kelurahan.

Namun, rincian mengenai aspek-aspek tersebut belum dijelaskan secara terbuka dalam keterangan yang tersedia mengenai usulan Kementerian Koperasi.

[adsense]

Apa Status Rencana Pembayaran Gaji Lewat KDKMP?

Belum adanya penjelasan mengenai persetujuan akhir, mekanisme teknis, dan jadwal pelaksanaan membuat rencana tersebut belum dapat dipastikan akan diterapkan.

[adsense]Publik masih perlu menunggu keterangan lanjutan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi mengenai hasil pembahasan usulan tersebut.

Kejelasan keputusan pemerintah akan menentukan apakah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya memperoleh peran dalam layanan pembayaran gaji ASN atau tetap beroperasi tanpa mengambil alih fungsi penyaluran gaji yang berjalan saat ini.

[adsense]

[adsense]Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam konflik kedua negara. Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur strategis perdagangan energi dunia. Namun, peringatan terbaru Teheran juga menempatkan infrastruktur komunikasi bawah laut sebagai bagian dari perhatian keamanan kawasan.

Juru bicara IRGC, Hossein Mohebbi, menyatakan terdapat tujuh kabel internet utama yang membentang di bawah Selat Hormuz. Ia mengklaim kabel-kabel tersebut membawa lalu lintas data internet dan komersial.

[adsense]"Kami hanya ingin mereka tahu bahwa target-target baru akan diungkapkan. Senjata-senjata baru juga akan diperkenalkan," kata Mohebbi dalam sebuah acara di Museum Pertahanan Suci di Teheran, Senin, 19 Oktober 2026.

Pernyataan itu disampaikan sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran negara Iran, IRIB. Mohebbi juga menegaskan keinginan Iran untuk mengusir sisa-sisa kekuatan Amerika Serikat dari kawasan tersebut.

[adsense]Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan peringatan dari pihak Iran. Belum ada keterangan dalam informasi yang tersedia bahwa kabel-kabel internet bawah laut itu telah diserang atau mengalami kerusakan akibat ancaman tersebut.

Kabel Internet Bawah Laut Masuk dalam Perhitungan Konflik

[adsense]Kabel bawah laut merupakan infrastruktur penting untuk menghubungkan jaringan komunikasi antarnegara. Infrastruktur ini membawa sebagian besar lalu lintas data internasional, termasuk komunikasi digital dan pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun lembaga pemerintahan.

Gangguan terhadap kabel-kabel tersebut berpotensi memengaruhi konektivitas internet dan layanan digital, bergantung pada lokasi kerusakan, kapasitas jaringan alternatif, serta kemampuan operator mengalihkan lalu lintas data.

[adsense]Dampaknya tidak otomatis membuat seluruh internet di suatu negara terputus. Namun, kerusakan pada jalur strategis dapat meningkatkan latensi, mengurangi kapasitas koneksi, atau mengganggu layanan tertentu apabila jalur cadangan tidak memadai.

Selat Hormuz menjadi perhatian karena berada di kawasan yang memiliki kepentingan strategis bagi perdagangan dan keamanan regional.

[adsense]Jika infrastruktur komunikasi di wilayah itu ikut terdampak konflik, persoalannya tidak lagi terbatas pada pergerakan kapal dan pasokan energi.

Ancaman tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan jaringan digital lintas negara yang bergantung pada kabel fisik di dasar laut.

[adsense]

Pejabat Iran Sebelumnya Singgung Pusat Data dan Fasilitas AI

Awal Oktober 2026, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan kepada lembaga penyiaran negara Iran, Press TV, bahwa Teheran dapat mempertimbangkan sasaran berupa kabel internet bawah laut, pusat data, dan fasilitas kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkaitan dengan Amerika Serikat apabila perang kembali pecah.

[adsense]"Kami belum memasukkan aset-aset tersebut ke dalam daftar target kami," kata Rezaei, seraya memperingatkan bahwa infrastruktur itu dapat dihancurkan jika konflik kembali terjadi.

Pernyataan Rezaei menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi telah disebut dalam wacana ancaman Iran terhadap Amerika Serikat.

[adsense]Namun, penyebutan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keputusan operasional untuk menyerang fasilitas tertentu.

Pusat data menopang penyimpanan dan pemrosesan informasi dalam skala besar. Sementara itu, fasilitas kecerdasan buatan membutuhkan infrastruktur komputasi yang mampu menjalankan berbagai proses pengolahan data.

[adsense]Apabila fasilitas semacam itu menjadi sasaran dalam konflik bersenjata, dampaknya dapat meluas ke layanan digital yang bergantung pada infrastruktur tersebut. Besarnya dampak akan bergantung pada fasilitas yang terdampak, tingkat ketergantungan pengguna, serta ketersediaan sistem cadangan.

Karena itu, ancaman terhadap kabel bawah laut, pusat data, dan fasilitas AI memperlihatkan bahwa persaingan militer modern tidak hanya berkaitan dengan persenjataan konvensional, tetapi juga dengan infrastruktur teknologi yang menopang aktivitas sipil dan ekonomi.

[adsense]

Konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel Berawal pada Februari

Berdasarkan kronologi dalam laporan yang menjadi bahan pemberitaan ini, Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

[adsense]Teheran kemudian merespons dengan serangan rudal dan pesawat nirawak ke berbagai wilayah di kawasan tersebut.

Konflik itu juga berdampak pada Selat Hormuz. Iran secara efektif menutup jalur perairan strategis tersebut, sementara Washington kemudian memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

[adsense]Selat Hormuz memiliki peran penting bagi perdagangan energi internasional. Gangguan terhadap jalur ini dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pelayaran dan pasar energi, terutama ketika ketegangan militer membatasi pergerakan kapal.

Pada Juni 2026, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan menandatangani nota kesepahaman terkait kebebasan navigasi di selat tersebut. Namun, pelaksanaannya terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai keamanan jalur perairan strategis itu.

[adsense]Dalam situasi seperti ini, pernyataan mengenai sasaran baru dan persenjataan baru berpotensi menambah ketidakpastian. Meski begitu, ancaman yang disampaikan pejabat Iran perlu dibedakan dari tindakan militer yang benar-benar telah dilakukan.

Ancaman Infrastruktur Digital Berpotensi Memperluas Dampak Konflik

[adsense]Kerusakan kabel dapat mengganggu sebagian jalur komunikasi, tetapi tingkat dampaknya bergantung pada konfigurasi jaringan, jumlah kabel yang terdampak, dan ketersediaan jalur alternatif.

Di sisi lain, ancaman terhadap pusat data dan fasilitas AI juga menyoroti ketergantungan ekonomi terhadap sistem komputasi.

[adsense]Layanan bisnis, penyimpanan data, dan berbagai aplikasi digital membutuhkan infrastruktur yang tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan keamanan.

Meski belum ada konfirmasi bahwa kabel-kabel yang disebut IRGC mengalami serangan, pernyataan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur digital telah masuk dalam pembahasan ancaman di tengah konflik regional.

[adsense]Bagi dunia internasional, persoalan ini bukan hanya tentang keamanan satu jalur kabel. Risiko yang lebih luas terletak pada kemungkinan konflik militer memengaruhi jaringan komunikasi dan layanan teknologi yang digunakan lintas negara.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada situasi keamanan di kawasan, langkah yang diambil para pihak yang berkonflik, serta apakah peringatan tersebut berkembang menjadi tindakan nyata terhadap infrastruktur digital.

[adsense]Hingga informasi dalam laporan ini, ancaman yang disampaikan pejabat Iran belum dapat disamakan dengan serangan yang telah terverifikasi terhadap kabel internet bawah laut di Selat Hormuz.

[adsense]

[adsense]Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa pemantauan citra satelit hingga 20 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB tidak menemukan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan tersebut menjadi bagian dari informasi kondisi lingkungan dan cuaca yang perlu diperhatikan masyarakat.

[adsense]"Sementara hasil pemantauan citra satelit pada 20 Oktober 2026 hingga pukul 12.00 WIB, tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara," kata Hendro di Medan, Selasa (20/10/2026).

Jarak Pandang di Sumut Berkisar 6–10 Kilometer

[adsense]BMKG menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah berada dalam kategori baik hingga sedang. Meski begitu, masyarakat tetap perlu mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kualitas udara, terutama apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer.

Tidak ditemukannya titik panas dalam pemantauan satelit pada waktu tersebut juga tidak berarti risiko kebakaran hutan dan lahan telah sepenuhnya hilang. Kondisi dapat berubah sehingga pemantauan secara berkala tetap diperlukan.

[adsense]Masyarakat dapat mengikuti informasi resmi melalui akun media sosial BBMKG Wilayah I Medan, @infobmkgsumut. Layanan informasi juga tersedia melalui nomor 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.

Waspada Gelombang Laut hingga 2,5 Meter di Perairan Sumut

[adsense]Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan, Dasmian Sulviani, menyampaikan bahwa potensi gelombang tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di laut.

Wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang setinggi 1,25–2,5 meter meliputi:

[adsense]

• Perairan barat Sumatera Utara
• Perairan timur Kepulauan Nias.
• Perairan barat Kepulauan Nias.
• Perairan Kepulauan Batu.
• Perairan barat Kepulauan Batu.
• Samudra Hindia barat Kepulauan Nias.

Kecepatan Angin Mencapai 20 Knot

[adsense]BMKG mencatat pola angin di wilayah utara Sumatera umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 8–20 knot.

Kecepatan dan arah angin menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi gelombang laut. Karena itu, masyarakat yang beraktivitas di perairan diminta tidak hanya memperhatikan tinggi gelombang, tetapi juga memperbarui informasi cuaca maritim sesuai wilayah pelayaran masing-masing.

[adsense]Potensi gelombang 1,25–2,5 meter tidak berarti seluruh perairan akan mengalami kondisi yang sama sepanjang periode tersebut. Keadaan laut dapat berbeda menurut lokasi dan waktu, sehingga informasi terbaru dari BMKG perlu menjadi acuan sebelum melakukan perjalanan.

Masyarakat Diminta Pantau Informasi Resmi BMKG

[adsense]Masyarakat dapat mengakses pembaruan melalui kanal resmi BBMKG Wilayah I Medan dan BMKG Maritim Belawan sesuai kebutuhan informasi.

Dengan pemantauan kondisi lingkungan dan cuaca secara berkala, masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di wilayah perairan Sumatera Utara.

[adsense]

[adsense]Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan informasi Stasiun BMKG Meulaboh-Nagan Raya, gempa terjadi sekitar pukul 23.29 WIB. Pusat gempa berada di laut, sekitar 59 kilometer barat daya Meulaboh, Aceh Barat.

[adsense]Prakirawan Stasiun BMKG Meulaboh-Nagan Raya, Yoga Al Ma'ruf, menyampaikan bahwa gempa tercatat pada koordinat 3,79 derajat Lintang Utara (LU) dan 95,72 derajat Bujur Timur (BT).

"Lokasi gempa berada di 3,79 LU, 95,72 BT atau sekitar 59 km barat daya Meulaboh, Aceh Barat di kedalaman 74 km," tulis Yoga kepada wartawan di Meulaboh, Selasa (20/10/2026) malam.

[adsense]

Gempa Terjadi Saat Warga Bersiap Beristirahat

BMKG mencatat pusat gempa berada pada kedalaman 74 kilometer. Data lokasi dan kedalaman tersebut menjadi bagian penting untuk memahami karakteristik kejadian gempa yang dirasakan di kawasan Aceh Barat.

[adsense]Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG maupun instansi berwenang. Informasi yang belum terverifikasi sebaiknya tidak langsung disebarluaskan agar tidak memicu kepanikan.

BMKG: Gempa Aceh Barat Tidak Berpotensi Tsunami

[adsense]Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan informasi resmi apabila terdapat pembaruan mengenai aktivitas gempa di wilayah tersebut. Warga juga disarankan memastikan kondisi bangunan dan lingkungan sekitar aman sebelum kembali beraktivitas seperti biasa.

Hingga informasi yang disampaikan dalam laporan awal ini, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai kerusakan bangunan, korban, maupun dampak lain akibat gempa M 5,4 di Aceh Barat.

[adsense]Perkembangan mengenai gempa bumi tersebut perlu terus dipantau melalui informasi resmi BMKG dan pemerintah daerah setempat.

[adsense]

[adsense]Perubahan lokasi sandar ini merupakan bagian dari penugasan Kementerian Perhubungan. PELNI menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas aksesibilitas transportasi laut sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI, Nuraini Dessy, mengatakan penempatan KM Dorolonda di Pelabuhan Donggala diharapkan dapat memberikan pilihan akses yang lebih dekat bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut.

[adsense]"Pemindahan lokasi sandar KM Dorolonda ke Pelabuhan Donggala merupakan bagian dari penugasan Kementerian Perhubungan sebagai upaya penyesuaian pelayanan PELNI untuk memperluas aksesibilitas transportasi laut bagi masyarakat," ujar Dessy.

KM Lambelu Tetap Beroperasi di Pelabuhan Pantoloan

[adsense]Menurut Dessy, PELNI terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesiapan operasional di lokasi sandar baru. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi keselamatan pelayaran, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta kelancaran proses naik dan turun penumpang.

Kesiapan tersebut menjadi penting agar perubahan lokasi pelayanan tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan penumpang. PELNI juga menegaskan komitmennya untuk mengutamakan prinsip safety first, zero accident, dan service excellence dalam setiap tahapan perjalanan.

[adsense]"Kami berharap dukungan seluruh pihak dapat memastikan pelayanan KM Dorolonda di Donggala berlangsung aman dan tertib," kata Dessy.

Ini Rute KM Dorolonda yang Perlu Diketahui Penumpang

[adsense]Berdasarkan informasi PELNI, rute KM Dorolonda meliputi:

• Surabaya
• Balikpapan
• Donggala
• Bitung
• Ternate
• Sorong
• Manokwari
• Nabire
• Serui
• Jayapura

[adsense]

PELNI Ingatkan Penumpang Beli Tiket dari Kanal Resmi

Dessy meminta masyarakat tidak membeli tiket melalui pihak yang tidak resmi. Pengisian data penumpang secara lengkap dan benar diperlukan untuk mendukung kelancaran proses keberangkatan sekaligus memastikan kesesuaian data dalam manifes kapal.

[adsense]Tiket PELNI tersedia melalui sejumlah kanal resmi, antara lain aplikasi PELNI Mobile, situs web PELNI, Contact Center 162, loket cabang, serta berbagai mitra penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan.

Kanal lainnya mencakup fitur Lifestyle BCA Mobile, myBCA, Sukha by Livin' Mandiri, BNI Agen46, BRImo, BRILink Agen.

[adsense]

[adsense]Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kajian yang disusun DEN mengenai definisi korupsi.

Menurut Luhut, penyelarasan tersebut penting untuk memperkuat standar penanganan perkara korupsi di Indonesia sekaligus memberi kejelasan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis.

[adsense]Pernyataan itu disampaikan Luhut seusai rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

"Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," ujar Luhut.

[adsense]Wacana tersebut membawa dua isu ke ruang publik: bagaimana Indonesia menyelaraskan hukum antikorupsi dengan konvensi internasional, dan bagaimana memastikan penegakan hukum tidak mengaburkan batas antara tindak pidana dengan risiko bisnis yang wajar.

Namun, persetujuan Presiden terhadap kajian DEN tidak dengan sendirinya mengubah UU Tipikor. Perubahan ketentuan pidana tetap memerlukan proses legislasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

[adsense]

DEN Ingin Definisi Korupsi Selaras dengan UNCAC

Pengesahan tersebut disertai reservasi terhadap Pasal 66 ayat (2) UNCAC yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional. Ketentuan reservasi itu berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa, bukan pengecualian umum terhadap seluruh substansi konvensi.

[adsense]Luhut menjelaskan bahwa DEN mendorong penyesuaian definisi korupsi dengan pendekatan UNCAC. Dalam penjelasannya, ia menyoroti penyuapan atau bribery sebagai salah satu unsur penting dalam konvensi tersebut.

Menurut Luhut, pendekatan yang digunakan Indonesia selama ini juga memberi perhatian besar pada unsur kerugian negara. Ia menilai penerapan unsur tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika suatu keputusan bisnis mengandung risiko, tetapi kemudian dipersoalkan sebagai tindak pidana.

[adsense]Meski demikian, UNCAC tidak membatasi korupsi hanya pada penyuapan. Konvensi tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan, termasuk penggelapan atau penyalahgunaan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, pencucian hasil kejahatan, serta sejumlah bentuk korupsi di sektor swasta.

Karena itu, jika pemerintah ingin menyelaraskan UU Tipikor dengan UNCAC, pembahasannya perlu mencakup keseluruhan kerangka hukum yang relevan, bukan sekadar mengganti satu frasa dalam undang-undang.

[adsense]

Unsur Kerugian Negara Jadi Pkok Perdebatan

Menurut dia, kegiatan usaha selalu mengandung risiko. Keputusan investasi dapat berakhir dengan keuntungan, tetapi juga bisa menghasilkan kerugian akibat perubahan pasar, kesalahan perhitungan, atau faktor lain yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan perusahaan.

[adsense]Atas dasar itu, Luhut menilai perlu ada kejelasan agar risiko bisnis tidak serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi.

Persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan antara kerugian yang timbul dari keputusan bisnis dan kerugian yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum.

[adsense]Dalam praktiknya, penilaian terhadap suatu perkara membutuhkan pemeriksaan atas tindakan yang dilakukan, kewenangan pihak terkait, bukti yang tersedia, serta ketentuan pidana yang berlaku.

Artinya, kerugian keuangan negara tidak semestinya dinilai secara terpisah dari unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan.

[adsense]Sebaliknya, adanya risiko bisnis juga tidak dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum apabila bukti menunjukkan adanya pelanggaran.

Tantangan pembaruan hukum adalah menjaga kedua prinsip tersebut: memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang bertindak dengan itikad baik, sekaligus memastikan penegakan hukum tetap efektif ketika terjadi korupsi.

[adsense]

Persetujuan Prabowo Belum Berarti UU Tipikor Berubah

Apabila pemerintah hendak mengubah definisi atau unsur tindak pidana korupsi, substansi perubahan perlu dirumuskan secara jelas dan diproses melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

[adsense]Dalam proses itu, pembentuk undang-undang perlu menguji apakah rumusan baru benar-benar memperjelas batas tindak pidana, bagaimana hubungan ketentuan tersebut dengan aturan yang sudah ada, dan apakah mekanisme pembuktiannya tetap efektif.

Pembahasan juga perlu menjelaskan posisi unsur kerugian negara dalam berbagai jenis tindak pidana korupsi. Tidak semua bentuk korupsi dalam UNCAC dirumuskan dengan pendekatan yang sama, sehingga penyelarasan tidak dapat dilakukan hanya dengan menganggap satu model definisi berlaku untuk seluruh perkara.

[adsense]Kejelasan ini penting agar reformasi tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi penyidik, penuntut umum, hakim, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Kepastian Hukum dan Pemberantasan Korupsi Harus Berjalan Bersama

[adsense]Namun, bagi kepentingan publik, perubahan hukum juga harus memastikan bahwa penyalahgunaan jabatan, penyuapan, penggelapan aset, dan perbuatan koruptif lainnya tetap dapat ditindak secara efektif.

Penyelarasan dengan UNCAC dapat menjadi kesempatan untuk meninjau konsistensi hukum nasional dengan standar internasional.

[adsense]Meski begitu, ukuran keberhasilannya bukan sekadar kesesuaian istilah, melainkan kejelasan unsur pidana, kepastian proses hukum, dan kemampuan aturan tersebut mencegah serta menindak korupsi.

Kajian DEN yang telah mendapat persetujuan Prabowo kini menjadi titik awal bagi pembahasan lebih lanjut. Publik perlu menunggu rumusan resmi yang diajukan pemerintah, penjelasan mengenai perubahan yang diusulkan, serta proses legislasi yang akan menentukan apakah dan bagaimana UU Tipikor direvisi.

[adsense]Pada akhirnya, kepastian hukum bagi dunia usaha dan pemberantasan korupsi bukan dua tujuan yang harus saling meniadakan. Keduanya justru membutuhkan aturan yang tegas, proporsional, dan diterapkan berdasarkan bukti serta proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

[adsense]

[adsense]Shin mempertanyakan dasar penerapan sanksi pengurangan poin dalam kasus kericuhan suporter. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, sanksi tersebut dalam pemahamannya lebih berkaitan dengan pelanggaran serius seperti manipulasi pertandingan atau pengaturan skor.

"Sepengetahuan saya, dalam aturan tidak ada sanksi pengurangan poin hanya karena masalah suporter," kata Shin dalam konferensi pers, Selasa (20/10/2026).

[adsense]Pernyataan itu muncul setelah laga Persita Tangerang kontra Persija Jakarta di Stadion Internasional Banten pada Sabtu lalu diwarnai kericuhan.

Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Persita 3-2 tersebut bahkan sempat mengalami penundaan sekitar 30 menit saat memasuki babak kedua.

[adsense]Di tengah munculnya tuntutan agar klub mendapat hukuman berat, Shin meminta persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh. Baginya, penegakan disiplin tetap diperlukan, tetapi jenis sanksi harus sesuai dengan pelanggaran yang terbukti.

Persija Kalah 2-3, Kericuhan Ganggu Jalannya Pertandingan

[adsense]Kick-off babak kedua tertunda sekitar setengah jam ketika situasi keamanan menjadi perhatian. Insiden itu kemudian kembali memunculkan perdebatan mengenai tanggung jawab klub atas perilaku suporter serta bentuk sanksi yang pantas diberikan.

Wacana pengurangan poin menjadi isu sensitif karena dampaknya dapat melampaui satu pertandingan. Jika diterapkan, hukuman tersebut berpotensi memengaruhi posisi klub dalam klasemen dan perjuangan mereka sepanjang kompetisi.

[adsense]Namun, Shin menilai keputusan mengenai sanksi tidak seharusnya diambil hanya berdasarkan tekanan setelah insiden.

Otoritas terkait perlu memeriksa kejadian, menentukan pihak yang bertanggung jawab, dan merujuk pada regulasi kompetisi yang berlaku.

[adsense]Dengan begitu, penanganan kericuhan tidak berhenti pada penjatuhan hukuman, tetapi juga diarahkan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Shin Minta Aparat Bertindak Tegas

[adsense]Sebelum kericuhan dalam laga Persita kontra Persija, muncul laporan mengenai penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah. Insiden lain juga dilaporkan terjadi terhadap suporter Persija atau Jakmania di Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat.

Rangkaian kejadian tersebut memperbesar perhatian terhadap aspek keamanan, baik bagi pemain, ofisial, maupun suporter yang melakukan perjalanan untuk mendukung tim.

[adsense]Shin meminta pihak kepolisian dan otoritas berwenang menangani persoalan kekerasan secara tegas.

"Hal tersebut semestinya ditangani dan ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib," ujarnya.

[adsense]Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan keamanan tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghukum klub melalui mekanisme kompetisi. Dugaan tindak pidana juga perlu ditangani melalui proses hukum oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Meski demikian, penentuan tanggung jawab klub dan individu harus tetap mengacu pada bukti serta aturan yang berlaku. Penanganan pidana dan sanksi olahraga merupakan dua proses yang dapat memiliki dasar serta mekanisme berbeda.

[adsense]

Shin Ingatkan Jakmania: Dukungan Jangan Berujung Sanksi

Menurut Shin, perilaku suporter yang memicu kericuhan justru bisa merugikan tim yang mereka cintai. Salah satu konsekuensi yang mungkin diterapkan dalam kondisi tertentu adalah pertandingan tanpa kehadiran penonton.

[adsense]Situasi tersebut akan membuat suporter kehilangan kesempatan mendukung Persija secara langsung di stadion.

"Jika membuat masalah, dampaknya bisa berupa laga tanpa penonton sehingga kalian tidak bisa menikmati pertandingan secara langsung," kata Shin.

[adsense]Peringatan itu menjadi pengingat bahwa dukungan suporter memiliki peran penting dalam sepak bola, tetapi harus tetap berada dalam batas keamanan dan sportivitas.

Atmosfer stadion yang meriah dapat menjadi energi tambahan bagi pemain. Sebaliknya, kekerasan dan gangguan keamanan dapat mengalihkan perhatian dari pertandingan, merusak pengalaman penonton, serta membuka kemungkinan sanksi bagi pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.

[adsense]Bagi Persija, persoalan ini juga menjadi tantangan untuk menjaga hubungan dengan basis pendukungnya sekaligus memastikan pertandingan berlangsung aman.

Apakah Pengurangan Poin Bisa Diterapkan?

[adsense]Karena itu, belum tepat menyimpulkan Persija pasti kehilangan poin ataupun memastikan hukuman tersebut tidak mungkin diterapkan sebelum ada keputusan resmi dari otoritas yang berwenang.

Hal penting lainnya adalah membedakan tanggung jawab klub atas pelanggaran disiplin pertandingan dengan pertanggungjawaban individu yang diduga melakukan kekerasan. Keduanya harus dinilai berdasarkan ketentuan yang relevan dan fakta yang terungkap.

[adsense]Di sisi lain, klub, penyelenggara pertandingan, aparat keamanan, dan suporter memiliki peran masing-masing dalam mencegah kericuhan. Upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang konsisten dibutuhkan agar pertandingan tidak kembali terganggu oleh insiden serupa.

Bagi Persija Jakarta, fokus berikutnya bukan hanya menghadapi polemik sanksi, tetapi juga menjaga kesiapan tim di tengah perhatian publik.

[adsense]Sementara itu, pesan Shin kepada suporter jelas: dukungan seharusnya membantu tim, bukan menambah masalah yang berpotensi merugikan klub sendiri.

[adsense]

Topikseru.com - Enam aktivis Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk protes di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, akhirnya dibebaskan pada Selasa (20/10/2026) malam. Mereka sebelumnya dibawa ke Polda Metro Jaya setelah melakukan aksi terkait krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

[adsense]Kabar pembebasan tersebut dikonfirmasi oleh Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga. Keenam aktivis itu disebut telah kembali ke rumah masing-masing setelah berada di lingkungan Polda Metro Jaya selama kurang lebih delapan jam.

Dikutip dari laporan Tirto dan IDN Times, keputusan pemulangan diambil setelah kepolisian melakukan pemeriksaan dan gelar perkara. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyampaikan bahwa penyidik belum menemukan unsur tindak pidana dalam aksi tersebut sehingga para aktivis diperbolehkan pulang.

[adsense]Meski telah dibebaskan, tim advokasi menyatakan masih memantau kemungkinan adanya proses hukum lanjutan.

Bentangkan Spanduk di Patung Selamat Datang

[adsense]Aksi enam aktivis Greenpeace Indonesia berlangsung pada Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Mereka naik ke Monumen Selamat Datang di kawasan Bundaran HI dan membentangkan spanduk berukuran besar yang berisi kritik terhadap kondisi lingkungan dan dampak krisis iklim.

Dalam aksi tersebut, terlihat pesan bertuliskan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah". Greenpeace menyoroti persoalan krisis iklim yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk meningkatnya risiko bencana dan kesulitan ekonomi yang dihadapi warga.

[adsense]Aksi ini juga berkaitan dengan momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Greenpeace mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan lingkungan. Salah satu isu yang disorot adalah kebakaran hutan dan lahan yang berulang, termasuk dampak kabut asap terhadap kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat.

[adsense]Enam Aktivis Dievakuasi Petugas

Kepolisian bersama unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evakuasi terhadap enam aktivis yang berada di atas monumen.

[adsense]Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, menyebut aksi pembentangan spanduk berlangsung sekitar pukul 06.05 hingga 06.15 WIB.

Proses evakuasi dilakukan dengan bantuan petugas pemadam kebakaran dan personel terkait. Keenam aktivis kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Klinik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya.

[adsense]Salah seorang aktivis perempuan dilaporkan terlihat lemas ketika turun dari monumen sehingga mendapatkan penanganan medis.

Setelah proses evakuasi, para aktivis dibawa ke Polda Metro Jaya. Sejumlah pihak, termasuk tim advokasi, turut memantau kondisi dan pendampingan hukum mereka.

[adsense]Tim Advokasi Soroti Proses di Polda Metro Jaya

Selama berada di Polda Metro Jaya, keenam aktivis tersebut menunggu kejelasan mengenai status dan proses penanganan perkara.

[adsense]Daniel Winarta dari Tim Advokasi untuk Demokrasi menyampaikan bahwa keputusan untuk memulangkan para aktivis diambil setelah polisi menyatakan belum menemukan tindak pidana dalam aksi tersebut.

Pihak advokasi juga menyayangkan waktu yang dihabiskan para aktivis di kantor polisi sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Menurut keterangan Daniel yang diberitakan Tirto, para aktivis tidak menjalani pemeriksaan berita acara formal selama berada di sana.

[adsense]Meski demikian, pembebasan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh kemungkinan proses hukum lanjutan telah ditutup. Tim advokasi menyatakan akan tetap memantau perkembangan selanjutnya.

Greenpeace Soroti Dampak Krisis Iklim terhadap Masyarakat

[adsense]Aksi di Bundaran HI menjadi salah satu bentuk penyampaian pesan Greenpeace mengenai persoalan lingkungan yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Krisis iklim tidak hanya menyangkut perubahan kondisi alam, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan, tempat tinggal, mata pencaharian, hingga aktivitas ekonomi warga.

[adsense]Dalam keterangannya mengenai aksi tersebut, Greenpeace menyoroti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu contoh persoalan ekologis yang dapat membebani masyarakat.

Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendesak pemerintah agar lebih serius menangani persoalan lingkungan dan memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan warga.

[adsense]Pembebasan enam aktivis pada Selasa malam pun menjadi perkembangan terbaru dari aksi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI tersebut. Sementara itu, tim advokasi masih memantau apakah akan ada tindak lanjut hukum setelah para aktivis dipulangkan.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan regulator telah menjalankan berbagai langkah pembenahan sejak Januari 2026. Reformasi tersebut mencakup keterbukaan informasi pemegang saham, peningkatan porsi saham publik atau free float, hingga penguatan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal.

Friderica menepis anggapan bahwa regulator tidak melakukan langkah berarti dalam merespons persoalan tersebut.

[adsense]"Kalau dibilang kita enggak ngapa-ngapain, itu salah banget. Bahkan kita sudah all out banget dengan segala hal yang kita lakukan," kata Friderica saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Pernyataan tersebut muncul ketika pasar modal Indonesia menghadapi tekanan setelah MSCI membuka konsultasi dengan pelaku pasar mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.

[adsense]Isu tersebut membuat transparansi kepemilikan saham, ketersediaan saham publik, dan kredibilitas data pasar menjadi perhatian investor.

Bagi Indonesia, persoalannya bukan hanya menjaga pergerakan indeks, tetapi juga mempertahankan kepercayaan investor terhadap kualitas pasar modal.

[adsense]

Reformasi OJK: Kepemilikan Saham dan Free Float Jadi Fokus

Kebijakan ini diharapkan membuat struktur kepemilikan emiten lebih mudah dipantau oleh pelaku pasar. Informasi mengenai pemegang saham dapat membantu investor menilai konsentrasi kepemilikan dan memahami struktur pengendalian perusahaan secara lebih baik.

[adsense]OJK juga menjalankan kebijakan terkait High Shareholding Concentration (HSC), yaitu kondisi ketika kepemilikan saham terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu.

Selain itu, regulator mendorong peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap. Free float merupakan bagian saham perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik, sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]Ketersediaan saham publik menjadi salah satu aspek penting dalam menilai likuiditas dan keterwakilan harga saham di pasar. Jika porsi saham yang benar-benar tersedia untuk transaksi terbatas, pergerakan harga berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran yang luas.

Namun, peningkatan free float bukan sekadar persoalan memenuhi persentase minimum. Implementasinya juga perlu diikuti keterbukaan informasi yang memadai dan pengawasan yang konsisten agar kualitas perdagangan meningkat.

[adsense]

Data Investor Diperluas Menjadi 39 Kategori

Klasifikasi yang lebih terperinci dapat membantu regulator dan pelaku pasar memahami komposisi investor dengan lebih baik. Informasi tersebut juga berpotensi mendukung analisis mengenai arus dana, karakteristik transaksi, dan perubahan perilaku investor.

[adsense]Dalam situasi ketika struktur kepemilikan saham menjadi sorotan, kualitas data investor memiliki arti penting. Transparansi yang lebih baik dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara emiten, regulator, dan pelaku pasar.

Meski demikian, efektivitas reformasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah kategori data atau penerbitan aturan baru. Konsistensi penerapan, kemudahan akses terhadap informasi, dan kemampuan pengawasan untuk menindak pelanggaran tetap menjadi faktor penentu.

[adsense]Karena itu, perkembangan reformasi pasar modal Indonesia akan dinilai tidak hanya dari pengumuman kebijakan, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan.

OJK Minta Pembuktian Sebelum Menjatuhkan Sanksi

[adsense]Menurutnya, dugaan pelanggaran tidak dapat langsung berujung pada hukuman tanpa proses yang memadai. Regulator perlu mengumpulkan bukti dan memastikan pihak-pihak yang terlibat sebelum menetapkan sanksi.

Hal tersebut menjadi penting dalam perkara yang diduga melibatkan perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading. Dalam kasus semacam ini, OJK perlu mengidentifikasi pola transaksi dan membuktikan keterlibatan pihak terkait.

[adsense]Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan kepastian proses hukum. Di satu sisi, investor mengharapkan pengawasan yang tegas. Di sisi lain, keputusan regulator harus didasarkan pada bukti dan mengikuti prosedur yang berlaku.

OJK sebelumnya juga menjatuhkan sanksi dan denda administratif dengan total nilai Rp2,1 triliun kepada tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), terkait hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran di pasar modal Indonesia.

[adsense]Besarnya denda tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan aturan. Namun, rincian jenis pelanggaran, dasar perhitungan denda, dan keputusan resmi untuk masing-masing emiten perlu merujuk pada dokumen OJK agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

BEI Ambil Dua Langkah Usai Bertemu MSCI

[adsense]Inisiatif pertama adalah penambahan keterangan mengenai afiliasi pada informasi kepemilikan saham sebesar 1 persen. Langkah ini ditujukan untuk memperjelas hubungan kepemilikan yang relevan bagi analisis struktur pemegang saham.

Inisiatif kedua adalah mengeluarkan seluruh saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan IHSG.

[adsense]Kedua langkah tersebut menjadi bagian dari respons terhadap perhatian investor mengenai transparansi struktur kepemilikan dan representasi saham yang tersedia di pasar.

Meski begitu, keputusan MSCI mengenai klasifikasi pasar Indonesia tetap menjadi perhatian tersendiri.

[adsense]Pengumuman kebijakan domestik tidak otomatis memastikan hasil evaluasi indeks global, karena penilaian MSCI bergantung pada metodologi dan proses konsultasinya sendiri.

Bagi investor, perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh kejelasan implementasi kebijakan, kualitas data yang tersedia, dan respons resmi MSCI terhadap perubahan yang dilakukan otoritas Indonesia.

[adsense]

IHSG Rebound 5,65 Persen, tetapi Reformasi Masih Diuji

Pada perdagangan Selasa (20/10), IHSG ditutup melonjak 282,28 poin atau 5,65 persen ke level 5.278,89 setelah melewati periode koreksi tajam.

[adsense]Sebelumnya, pada Jumat (16/10), IHSG ditutup turun 678,67 poin atau 11,57 persen ke posisi 5.185,11. Tekanan saat itu antara lain muncul setelah MSCI mengumumkan konsultasi terkait kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia.

Kenaikan IHSG pada Selasa memberikan ruang pemulihan setelah tekanan jual yang besar. Namun, penguatan indeks dalam satu hari belum cukup untuk memastikan bahwa kekhawatiran investor telah sepenuhnya mereda.

[adsense]Pergerakan saham dapat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari aksi beli setelah harga terkoreksi, sentimen kebijakan, hingga pembelian kembali saham oleh emiten. Karena itu, penguatan indeks perlu dibaca bersama perkembangan likuiditas, arus dana, dan kualitas perdagangan.

Investor juga perlu membedakan antara pemulihan harga jangka pendek dan perbaikan fundamental pasar. Indeks yang menguat belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persoalan transparansi atau struktur kepemilikan telah terselesaikan.

[adsense]

Kepercayaan Investor Ditentukan oleh Implementasi

Keterbukaan pemegang saham, peningkatan free float, klasifikasi investor yang lebih terperinci, serta penegakan aturan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas pasar.

[adsense]Namun, kepercayaan investor akan sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan hasil nyata dari kebijakan tersebut.

Di tengah sorotan MSCI, tantangan regulator adalah memastikan perubahan yang diumumkan dapat meningkatkan keterbandingan data, memperjelas struktur kepemilikan, dan memperkuat integritas transaksi.

[adsense]Bagi investor, perkembangan ini menjadi alasan untuk terus memantau pengumuman resmi OJK, BEI, dan MSCI. Keputusan investasi tetap perlu didasarkan pada fundamental perusahaan, keterbukaan informasi, risiko, dan prospek bisnis, bukan hanya reaksi terhadap kenaikan atau penurunan indeks harian.

Reformasi yang konsisten berpotensi memperkuat kepercayaan dalam jangka panjang. Namun, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata IHSG kembali menguat, melainkan apakah pasar modal Indonesia menjadi lebih transparan, kredibel, dan dapat diakses secara adil oleh investor.

[adsense]

[adsense]Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup naik 282,28 poin ke level 5.278,89. Sementara itu, indeks saham unggulan LQ45 melonjak 8,58% atau bertambah 41,89 poin ke posisi 530,35.

Penguatan tersebut terjadi setelah IHSG dibuka melemah, kemudian berbalik ke zona positif hingga penutupan sesi pertama. Tren penguatan berlanjut pada sesi kedua perdagangan.

[adsense]Pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai kenaikan IHSG lebih mencerminkan technical rebound, yakni pemulihan harga setelah koreksi tajam, dibandingkan dengan perubahan fundamental pasar secara menyeluruh.

Menurut dia, sebagian investor mulai memburu saham berkapitalisasi besar yang harganya telah terkoreksi cukup dalam selama dua hari perdagangan sebelumnya.

[adsense]"Namun, ini belum berarti risiko pasar sudah sepenuhnya mereda," ujar Elandry melansir Antara, Selasa (20/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kenaikan indeks dalam satu hari belum cukup untuk memastikan tekanan jual telah berakhir.

[adsense]Keberlanjutan penguatan masih bergantung pada arus dana investor, perkembangan sentimen global, dan respons regulator terhadap persoalan transparansi pasar modal.

Semua Sektor Menguat, Transportasi dan Logistik Memimpin

[adsense]Sektor transportasi dan logistik memimpin kenaikan dengan penguatan 6,97%. Berikutnya, sektor barang baku naik 6,42%, sedangkan sektor infrastruktur menguat 5,62%.

Kenaikan lintas sektor menunjukkan bahwa penguatan tidak hanya terjadi pada satu kelompok saham. Meski demikian, luasnya kenaikan pada satu sesi belum otomatis membuktikan bahwa tren pemulihan akan bertahan dalam beberapa hari berikutnya.

[adsense]Elandry menyoroti saham-saham perbankan berkapitalisasi besar sebagai salah satu penopang utama IHSG. Saham kelompok ini memiliki bobot cukup besar dalam indeks, sehingga pemulihan harganya memberikan kontribusi berarti terhadap kenaikan IHSG.

Menurutnya, investor perlu mencermati apakah penguatan selanjutnya mampu meluas ke lebih banyak saham dan sektor. Jika kenaikan hanya bertumpu pada saham-saham tertentu, daya tahan pemulihan pasar masih perlu diuji.

[adsense]

IHSG Menguat, Risiko Pasar Belum Hilang

Elandry mengatakan investor global cenderung lebih berhati-hati terhadap isu transparansi kepemilikan saham, besaran saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik atau free float, serta kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia oleh MSCI.

[adsense]MSCI merupakan penyedia indeks global yang menjadi salah satu acuan bagi investor institusi dalam mengalokasikan dana ke berbagai pasar saham. Karena itu, perkembangan penilaian terhadap pasar Indonesia dapat menjadi perhatian pelaku pasar internasional.

Sebelumnya, BEI juga mengumumkan rencana mengecualikan saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan IHSG. Langkah tersebut menjadi salah satu kebijakan yang dicermati investor di tengah upaya meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal.

[adsense]Meski demikian, penguatan IHSG pada Selasa tidak dapat langsung dikaitkan sepenuhnya dengan kebijakan tersebut. Elandry menilai kenaikan lebih tepat dipahami sebagai respons jangka pendek setelah tekanan jual yang besar.

Bagi investor domestik, koreksi harga membuka peluang untuk mengakumulasi saham secara selektif. Namun, keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan, risiko pasar, dan kemungkinan perubahan sentimen.

[adsense]

Transaksi Saham Tembus Rp 26,47 Triliun

Nilai transaksi saham secara keseluruhan mencapai Rp 26,47 triliun. Dari saham yang diperdagangkan, sebanyak 694 saham menguat, 111 saham melemah, dan 158 saham tidak mengalami perubahan harga.

[adsense]Sejumlah saham yang mencatat kenaikan terbesar adalah ATLA, BBSS, PNSE, SHID, dan SOTS. Sementara itu, saham AMMS, LUCY, HBAT, IDEA, dan WIDI masuk dalam kelompok saham dengan penurunan terbesar.

Dominasi saham yang menguat sejalan dengan perbaikan IHSG pada hari tersebut. Namun, data satu hari perdagangan tetap perlu dibaca bersama perkembangan volume transaksi, pergerakan saham berkapitalisasi besar, serta arah arus dana investor.

[adsense]

Bursa Asia Mayoritas Melemah, Sentimen Global Masih Jadi Perhatian

Pada penutupan perdagangan, indeks Nikkei Jepang turun 1,16% ke 64.164,00. Indeks Kospi Korea Selatan melemah 3,73% ke 5.552,74, sedangkan Hang Seng Hong Kong turun 1,32% ke 23.867,74.

[adsense]Indeks Strait Times Singapura juga terkoreksi 0,34% ke 5.393,48. Sebaliknya, indeks Shanghai Composite China menguat tipis 0,12% ke 3.735,37.

Perbedaan arah tersebut menunjukkan bahwa pergerakan setiap pasar dipengaruhi oleh kombinasi sentimen domestik dan eksternal. Karena itu, penguatan IHSG perlu dianalisis bersama kondisi pasar global, bukan hanya berdasarkan perbandingan dengan indeks regional.

[adsense]

Reformasi Pasar Modal Jadi Kunci Kepercayaan Investor

Penguatan indeks dalam satu sesi perdagangan belum cukup untuk menjamin masuknya dana secara berkelanjutan. Pasar juga membutuhkan kepastian kebijakan, stabilitas makroekonomi, dan perbaikan arus modal.

[adsense]"Untuk membangun kepercayaan investor secara berkelanjutan, pasar membutuhkan implementasi reformasi yang konsisten, kepastian kebijakan, stabilitas makroekonomi dan perbaikan capital flow," ujar Elandry.

Dengan demikian, lonjakan IHSG sebesar 5,65% menjadi sinyal pemulihan setelah tekanan jual tajam, tetapi belum dapat dijadikan kepastian bahwa pasar telah kembali stabil.

[adsense]Investor perlu memantau keberlanjutan kenaikan saham unggulan, perkembangan arus dana asing, tindak lanjut reformasi pasar modal, serta keputusan terkait klasifikasi Indonesia oleh MSCI. Faktor-faktor tersebut akan membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai arah pasar saham Indonesia selanjutnya.

[adsense]

[adsense]Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, informasi mengenai pembagian HP gratis bukan bagian dari pembahasan pemerintah yang diketahuinya.

"Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

[adsense]Pernyataan tersebut muncul setelah rencana pembagian HP gratis sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo.

Dalam acara Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (13/10/2026), Hashim mengaitkan program tersebut dengan pembukaan rekening massal bagi masyarakat berusia 17 tahun dan penyaluran bantuan sosial.

[adsense]Namun, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap menyiapkan program pembukaan rekening secara massal. Program tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda kuartal IV 2026, dengan pelaksanaan menunggu regulasi yang sedang dipersiapkan.

Program Rekening Massal Tetap Disiapkan

[adsense]"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," ujar Airlangga.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara informasi mengenai pembagian HP gratis dan program pembukaan rekening yang memang sedang disiapkan pemerintah.

[adsense]Hingga pernyataan Airlangga disampaikan, pembagian HP gratis untuk mendukung penyaluran bansos disebut tidak pernah dibahas, sedangkan pembukaan rekening massal masih berada dalam tahap persiapan regulasi.

Kepastian aturan akan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah menjelaskan mekanisme pelaksanaan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, serta proses pembukaan rekening.

[adsense]

Anggaran Rp 3,8 Triliun untuk Pembukaan Rekening

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan perbankan.

[adsense]Jika direalisasikan, pembukaan rekening massal diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Namun, rincian mengenai jumlah penerima, persyaratan peserta, pembagian peran kedua bank, dan mekanisme penggunaan anggaran masih perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut.

[adsense]Anggaran Rp 3,8 triliun tersebut perlu dipahami sebagai anggaran yang disiapkan untuk program rekening massal, bukan sebagai anggaran pembagian HP gratis.

Hal ini penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan dua informasi yang berbeda.

[adsense]

Mengapa Rekening Bank Dikaitkan dengan Penyaluran Bansos?

Dalam konteks bantuan sosial, rekening juga dapat mendukung penyaluran dana melalui sistem perbankan, sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

[adsense]Meski demikian, pembukaan rekening massal tidak otomatis berarti seluruh bantuan sosial akan disalurkan melalui skema baru yang sama.

Mekanisme penyaluran, kelompok penerima, serta persyaratan administrasi tetap bergantung pada ketentuan resmi masing-masing program.

[adsense]Karena itu, masyarakat perlu menunggu pengumuman pemerintah mengenai tata cara pembukaan rekening dan hubungannya dengan program bansos.

Informasi resmi juga dibutuhkan untuk memastikan apakah ada persyaratan khusus bagi warga berusia 17 tahun maupun kelompok masyarakat lainnya.

[adsense]

Regulasi Jadi Tahap Penting Sebelum Program Berjalan

Bagi masyarakat, informasi yang paling penting untuk dipantau adalah jadwal resmi pembukaan rekening, bank pelaksana, persyaratan administrasi, serta apakah peserta perlu melakukan pendaftaran secara mandiri.

[adsense]Sampai ada pengumuman resmi, masyarakat sebaiknya tidak menganggap pembagian HP gratis sebagai program pemerintah yang telah ditetapkan.

Pemerintah melalui Airlangga justru menegaskan bahwa rencana tersebut tidak pernah dibahas, sementara program rekening massal masih menunggu regulasi.

[adsense]Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penerbitan aturan dan penjelasan teknis dari pemerintah maupun bank yang ditunjuk.

[adsense]