Topikseru.com, Jakarta - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]Dalam amar putusannya, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Bobby menegaskan, abang iparnya tersebut memiliki ijazah SMA yang menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar negeri.

[adsense]"Ya, Mas Gibran setahu saya sarjana, ya," ujar Bobby Nasution kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Tak hanya masalah ijazah Gibran yang dipersoalkan, Bobby juga menyoroti masalah ijazah mertuanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sempat dipersoalkan masyarakat.

[adsense]"Kalau Pak Jokowi kan yang dipermasalahkan sarjananya. Nanti Mas Gibran dipermasalahkan SMA. Saran saya, sekalian saja dipermasalahkan sarjananya," urainya.

Sebelumnya, MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. Sidang putusan berlangsung di gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10).

[adsense]Namun begitu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA.

Hakim MK Arsul Sani menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Dia menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri.

[adsense]Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul

Namun, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagaimana yang dimohonkan para pemohon dalam petitumnya.

[adsense]"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kota Medan membuka peluang lebih luas untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan Malaysia. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan silaturahmi Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia, Dato' Muzafar Shah Mustafa, di Balai Kota Medan, Kamis (8/10/26).

[adsense]Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas memaparkan berbagai potensi Kota Medan, mulai dari ekonomi, UMKM, transportasi massal, pengelolaan sampah hingga pariwisata.

Rico Waas menyebut, Medan memiliki posisi strategis sebagai kota terbesar di Sumatra dengan penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Sebagai kota multikultur, Medan juga memiliki kekayaan kuliner dan budaya yang menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata.

[adsense]Di sektor ekonomi, Rico mengungkapkan realisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun, jauh melampaui target Rp7 triliun. Pertumbuhan ekonomi Medan pada tahun yang sama juga mencapai sekitar 5,10 persen.

"Medan ini tidak hanya memiliki ekonomi makro, tetapi juga ekonomi mikro. Kota ini juga menjadi kotanya UMKM," ujar Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan, Kadis Pariwisata Odi Anggia Batubara, Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra dan Kabag Kerjasama Seri Inderahayu.

[adsense]Rico Waas juga memaparkan pembangunan BRT yang ditargetkan berkembang dari lima menjadi 12 koridor pada 2027 dan menghubungkan Medan, Binjai serta Deli Serdang. Armada bus listrik juga ditargetkan meningkat dari 60 menjadi sekitar 283 unit.

Selain itu, menurut Rico Waas, Medan tengah mengembangkan program PSEL, yakni pengelolaan sampah jadi energi yang merupakan program Pemerintah pusat. Untuk potensi sampah lebih dari 1.700 ton per hari. Selain itu Pemko Medan juga melakukan penataan lima Kawasan Strategis Pariwisata, termasuk kawasan Kota Tua.

[adsense]Sementara itu, Dato' Muzafar yang hadir didampingi Konjen Malaysia Tuan Sahril Nizam Bin Abdul Malek dan delegasi lainnya menegaskan bahwa Medan merupakan kota yang sangat penting bagi Malaysia, khususnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan di Sumatra Utara.

"Saya merasakan Medan ini satu bandar yang sangat welcoming kepada para pelawat yang datang ke sini," kata Dato' Muzafar.

[adsense]Ia mengungkapkan, total perdagangan Malaysia-Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari USD26 miliar dengan perdagangan dua arah Malaysia dan Medan mencapai sekitar USD1,5 miliar.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi yang masih dapat dikembangkan. Malaysia, kata dia, tertarik menjajaki kerja sama di bidang kesehatan, industri halal, pengolahan makanan, infrastruktur perkotaan, ekonomi digital, pariwisata dan hospitalitas.

[adsense]Kerja sama juga akan diarahkan untuk memperkuat UMKM melalui business matching dan business networking antara pelaku usaha Malaysia dan Medan.

"Medan adalah satu kota yang amat penting bagi Malaysia dari segi ekonomi dan juga perdagangan," tegasnya.

[adsense]Dato' Muzafar berharap kunjungan perdana tersebut menjadi awal kerja sama yang lebih konkret antara Malaysia dan Kota Medan. Penguatan hubungan ini diharapkan membuka peluang investasi, memperluas perdagangan, menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

[adsense]

Topikseru.com, Lombok Tengah - Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan statistik penyelenggara, dia membukukan waktu 1 menit 30,132 detik untuk menempati posisi teratas. Pembalap Italia itu unggul 0,237 detik atas Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team yang mengakhiri sesi di posisi kedua.

Sementara pemimpin klasemen sementara rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, melengkapi posisi tiga besar setelah tertinggal 0,266 detik dari rekan senegaranya tersebut.

Hasil itu menempatkan tiga pembalap teratas klasemen kejuaraan dunia di tiga posisi terdepan pada sesi pembuka kelas utama di Mandalika.

Selain ketiganya, Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing menempati posisi keempat dengan selisih 0,294 detik dari Bezzecchi. Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team berada di urutan kelima, sekaligus membawa tiga motor Aprilia ke lima besar.

Kemudian, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team masing-masing juga menempati posisi keenam dan ketujuh. Lalu, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP berada di urutan kedelapan.

Fermin Aldeguer dari BK8 Gresini Racing MotoGP yang merupakan juara GP Indonesia 2025, tercatat menempati posisi kesembilan, sedangkan Alex Marquez melengkapi posisi sepuluh besar tercepat.

Sesi tersebut juga diwarnai insiden kecelakaan yang dialami Aldeguer dan Ai Ogura dari SuperFile Trackhouse, serta rookie Diogo Moreira (Pro Honda LCR). Ketiganya dilaporkan tidak mengalami cedera.

Selain itu, insiden lain juga melibatkan Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team) dan Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha). Meski begitu, hasil investigasi FIM MotoGP Steward Panel menyatakan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai insiden itu.

Rangkaian kegiatan kelas MotoGP berlanjut dengan sesi practice pada Jumat sore. Sesi tersebut menjadi kesempatan bagi para pembalap untuk memperbaiki catatan waktu dan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi serta Sprint pada Sabtu (10/10). Sementara balapan utama Grand Prix Indonesia 2026 berlangsung pada Minggu (11/10).

Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen Bulog dalam menjalankan penugasan Pemerintah untuk menyerap hasil produksi petani, memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta menjaga keseimbangan ekosistem pangan nasional dari sisi produsen maupun konsumen.Sejalan dengan capaian nasional tersebut, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, khususnya Gabah Kering Panen (GKP).

Guna mendukung pencapaian target pengadaan yang telah ditetapkan Pemerintah pada tahun 2026.Di wilayah Sumatera Utara, target penyerapan GKP tahun 2026 ditetapkan sebesar 69.514 ton. Hingga Oktober 2026, realisasi penyerapan tercatat sebesar 58.558 ton atau 84,24 persen dari target tahunan.

Capaian tersebut menjadi modal positif bagi Bulog Sumut untuk terus meningkatkan penyerapan hingga akhir tahun.Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan pengadaan di wilayah Sumatera Utara.

Dengan tren penyerapan yang terus meningkat, Bulog Sumut optimis dapat mencapai target tahun 2026 melalui penguatan koordinasi, optimalisasi jaringan pengadaan, serta sinergi bersama petani, kelompok tani, mitra penggilingan, dan pemerintah daerah.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, R. Darma Wijaya, menyampaikan capaian pengadaan nasional dan tren peningkatan penyerapan di Sumatera Utara menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan penugasan Pemerintah dan Bulog Sumut Optimis akan mencapai target 100% Pada Bulan November ini.

"Capaian pengadaan beras nasional yang telah melampaui 4 juta ton merupakan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh insan BULOG bersama para petani serta mitra kerja di berbagai daerah. Capaian ini juga menjadi dorongan bagi kami di Sumatera Utara untuk terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dan memastikan target yang telah ditetapkan Pemerintah dapat tercapai," ujar R. Darma Wijaya.

Ia menambahkan, realisasi penyerapan GKP Sumatera Utara yang mencapai 84,24 persen dari target tahunan menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan realisasi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya juga menjadi salah satu dasar optimisme dalam mengejar target hingga akhir 2026.

"Kami optimistis target penyerapan GKP tahun 2026 di Sumatera Utara dapat tercapai dengan menjaga tren peningkatan yang ada serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kami akan terus hadir di tengah petani, mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan, dan memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Menurutnya, penyerapan hasil panen petani tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pengadaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendukung kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, dan memperkuat ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah.Bulog Sumatera Utara akan terus meningkatkan kesiapan operasional pengadaan, memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta memaksimalkan peluang penyerapan pada momentum panen di berbagai wilayah.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat.Melalui sinergi antara Pemerintah, Bulog, petani, mitra penggilingan, dan seluruh pemangku kepentingan, Bulog Sumut berkomitmen melanjutkan kontribusinya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

Topikseru.com, Medan – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah, tetapi juga harus memastikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas dasar yang menunjang kehidupan masyarakat tersedia dengan baik.

[adsense]Hal tersebut disampaikan Surya dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Huntap Pascabencana 2025 di Sumatera bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/10/2026).

"Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan," ujar Wagub Surya.

[adsense]Dalam rapat tersebut, Surya menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk mempercepat penyelesaian pembangunan huntap. Pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana berulang.

"Hunian harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala," katanya.

[adsense]Surya menjelaskan, pembangunan huntap di Sumut saat ini melibatkan sejumlah pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Kota Padangsidimpuan 241 unit, Kota Sibolga 200 unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 182 unit, dan Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit.

Selain itu, Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun 100 unit huntap, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan sebanyak 792 unit. Surya mengakui, kesiapan dan kejelasan status lahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat pembangunan huntap di wilayah Sumut.

[adsense]Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan target waktu pemulihan pascabencana.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu, target pembangunan huntap dipercepat menjadi 2 tahun dari rencana awal 3 tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ungkap Ronny.

[adsense]Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, hingga awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah rampung, sedangkan 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema 'in situ' atau pembangunan di lokasi semula.

Guna meningkatkan efisiensi pembangunan, Kemenko menekankan pentingnya percepatan kepastian lahan dan validasi data penerima manfaat. Upaya tersebut juga perlu didukung perencanaan rantai pasok material, termasuk penerapan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), pelibatan tenaga kerja lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menggerakkan perekonomian daerah, serta pembangunan hunian secara paralel dengan penyediaan layanan dasar.

[adsense]Rapat koordinasi tersebut dihadiri pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan Walikota, serta kepala perangkat daerah dari Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, baik secara langsung maupun virtual.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Sepanjang periode Januari hingga September 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat sebanyak 2.061.785 pelanggan menggunakan layanan kereta api. Capaian ini tumbuh 5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1.972.872 pelanggan.

Mobilitas masyarakat di Sumatera Utara terus bergerak seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan kegiatan sosial antardaerah.

Dalam dinamika tersebut, transportasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat berpindah dari satu pusat aktivitas ke pusat aktivitas lainnya secara aman, nyaman, dan efisien.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan kereta api menjadi salah satu moda transportasi publik yang berperan menghubungkan masyarakat dari Medan dengan berbagai wilayah di pantai timur Sumatera Utara, mulai dari Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjungbalai hingga Rantauprapat.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan antarkota di Sumatera Utara, sekaligus menggambarkan tingginya kebutuhan terhadap konektivitas transportasi yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan masyarakat," ujar Anwar.

Memasuki Kuartal III 2026, tren penggunaan kereta api juga menunjukkan pergerakan positif. Pada periode Juli hingga September 2026, KAI Divre I Sumatera Utara melayani 670.665 pelanggan, meningkat 4 persen dibandingkan Kuartal III 2025 yang tercatat sebanyak 644.500 pelanggan.

"Pergerakan tersebut menjadi indikasi bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi antarkota tetap terjaga hingga memasuki paruh kedua tahun 2026. Kereta api tidak hanya digunakan untuk perjalanan pada momentum tertentu, tetapi telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat sehari-hari maupun perjalanan antardaerah," terang Anwar.

Sementara itu, sepanjang September 2026, jumlah pelanggan kereta api di wilayah Divre I Sumatera Utara tercatat sebanyak 204.726 pelanggan, dengan pertumbuhan sebesar 5.560 pelanggan atau 3 persen dibandingkan September 2025 yang mencapai 199.166 pelanggan.

Anwar menjelaskan, mobilitas penumpang membawa dampak ekonomi yang lebih luas karena perjalanan masyarakat menciptakan aktivitas turunan di wilayah asal maupun tujuan. Penumpang yang tiba di suatu daerah akan membutuhkan berbagai layanan, seperti transportasi lanjutan, makanan dan minuman, akomodasi, pusat perdagangan, hingga destinasi wisata.

"Oleh karena itu, peran kereta api tidak hanya dapat dilihat dari jumlah pelanggan yang berhasil diangkut, tetapi juga dari kemampuannya membuka akses masyarakat terhadap berbagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Sumatera Utara," jelasnya.

Anwar menambahkan, peningkatan mobilitas masyarakat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan transportasi publik di Sumatera Utara. Dengan jaringan yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas, kereta api diharapkan tidak hanya menjadi sarana perjalanan masyarakat, tetapi juga bagian dari ekosistem konektivitas yang memperkuat hubungan antardaerah.

"Bagi KAI Divre I Sumatera Utara, peningkatan jumlah pelanggan menjadi dorongan untuk terus menjaga keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan keandalan layanan sehingga kereta api dapat semakin berperan sebagai penghubung mobilitas masyarakat dan penggerak konektivitas ekonomi Sumatera Utara," tutup Anwar.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi pembiayaan utang tersebut masih berjalan sesuai rencana (on track), dengan mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah serta perkembangan kondisi pasar keuangan domestik dan global."Pembiayaan utang terjaga on track," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Realisasi pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, dibandingkan target pembiayaan pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun.Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp502,9 triliun.

Namun, pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan realisasi Januari–September 2025 sebesar Rp471,4 triliun.Menkeu menegaskan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.

"Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik," katanya.

Menurutnya, pemerintah akan menyesuaikan penerbitan SBN dengan kondisi pasar untuk menjaga efisiensi biaya pembiayaan."Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," ujarnya.

Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dana dan risiko pembiayaan, serta berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar.

Adapun APBN mencetak defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 September 2026.Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen terhadap target APBN.

Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 25,5 persen (year-on-year/yoy).Sementara belanja negara tersalurkan Rp2.660,5 triliun, setara 69,2 persen APBN dan tumbuh 19 persen (yoy).Pemerintah menambah atau menarik pembiayaan utang senilai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026, atau 59,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Perjalanan pengabdiannya menjadi gambaran, keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang keluarga, melainkan juga oleh kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.

Berbekal nilai-nilai tersebut, ia meniti perjalanan di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika penugasan yang membentuk karakter, kepemimpinan, serta profesionalismenya sebagai seorang perwira.‎

Kini, amanah sebagai Komandan Lanal Lhokseumawe menjadi tanggung jawab besar dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut, khususnya menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung penegakan hukum di laut sesuai kewenangan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat maritim.

Kepemimpinan yang profesional, tegas, dan humanis diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan satuan sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.‎Kisah Kolonel Laut (P) Akhbar Faisal Harahap menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya putra-putri Tapanuli dan Sumatera Utara, bahwa latar belakang sederhana bukanlah batas untuk menggapai cita-cita.

Dari Tapanuli, ia menapaki jalan pengabdian hingga dipercaya memimpin Lanal Lhokseumawe. Putra Tapanuli, menembus ombak, mengabdi untuk samudra Nusantara—sebuah perjalanan yang menegaskan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang jabatan yang diraih, tetapi juga tentang tanggung jawab dan pengabdian bagi bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan saat Polres Humbahas menggelar rapat teknis kesiapan di Aula D.P. Silitonga Polres Humbahas, Jumat (9/10/2026).Rapat dipimpin Kabag Ops Polres Humbahas Kompol L.S. Gultom didampingi Kasat Intelkam AKP Jaspis Simanjuntak dan Kepala Dinas PMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan, Kartini Sinambela.

Kegiatan tersebut diikuti para Kapolsek jajaran Polres Humbahas serta Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dari 28 desa yang akan melaksanakan Pilkades.

Rapat teknis ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pelaksanaan Pilkades Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026, sehingga seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Humbang Hasundutan akan dilaksanakan di 28 desa yang tersebar di sembilan kecamatan, dengan jumlah 29 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 22.125 orang, terdiri dari 10.837 pemilih laki-laki dan 11.288 pemilih perempuan.Sesuai jadwal yang telah disiapkan, tahapan kampanye berlangsung pada 14–16 Oktober 2026, masa tenang pada 19–21 Oktober 2026, distribusi perlengkapan pemilihan pada 19–20 Oktober 2026, dan pemungutan suara dilaksanakan pada 22 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Kabag Ops Polres Humbahas Kompol L.S. Gultom menegaskan, pentingnya kesiapan dan sinergi seluruh personel pengamanan bersama panitia penyelenggara serta pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada setiap tahapan Pilkades.

"Polri siap mengamankan seluruh tahapan Pilkades dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum secara profesional. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan aman, damai, tertib, dan demokratis," tegasnya.

Ia menambahkan, Polres Humbahas akan menyiapkan sebanyak 250 personel untuk melaksanakan pengamanan TPS dan kegiatan patroli. Personel tersebut akan ditempatkan sesuai kebutuhan dan pemetaan kerawanan di wilayah masing-masing, serta didukung patroli mobil guna memantau situasi keamanan, mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, dan memastikan respons cepat apabila terjadi situasi yang membutuhkan kehadiran petugas.

Sementara itu, Kepala Dinas PMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan, Kartini Sinambela, mengingatkan seluruh Ketua PPKD agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menjaga netralitas, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait, serta memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkades dipersiapkan dengan baik.Ia juga menekankan agar PPKD yang merencanakan penggunaan fasilitas sekolah sebagai lokasi TPS segera menyurati pihak sekolah paling lambat lima hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Hal tersebut penting untuk memastikan adanya persetujuan penggunaan lokasi. Apabila pihak sekolah tidak berkenan, panitia dapat segera mencari lokasi alternatif agar persiapan TPS tidak terkendala.Selain itu, Kartini mengingatkan, petugas yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan memasuki area TPS saat pemungutan suara berlangsung.

Pengecualian dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan mendesak, dengan tetap berkoordinasi dan memperoleh persetujuan Ketua PPKD sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pemungutan suara tetap tertib dan tidak terganggu.Pada akhir rapat, Kabag Ops mengajak seluruh calon kepala desa, tim pendukung, panitia pemilihan, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mematuhi aturan, menghindari tindakan provokatif, serta menghormati seluruh tahapan dan hasil Pilkades sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat teknis ini, Polres Humbahas bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait berkomitmen memperkuat koordinasi serta kesiapan pengamanan demi mewujudkan Pilkades Serentak Tahun 2026 yang aman, tertib, lancar, dan kondusif di 28 desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hingga 30 September 2026, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta, Jumat.

Suahasil mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan berbagai perbaikan untuk mengoptimalkan penyaluran MBG, termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap SPPG.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga menutup 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.

Selain itu, BGN menata pelayanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui penambahan 480 SPPG, yang terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil. Seluruh SPPG ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.

BGN juga melakukan penentuan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Suahasil menyatakan pihaknya bakal terus mendukung upaya perbaikan yang dilakukan BGN.

Sebab, alokasi anggaran MBG akan disesuaikan dengan kebutuhan program setelah berbagai perbaikan tersebut dijalankan.

"Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan," ujar Menkeu.

Agustus 2026 Habiskan Rp134 Triliun

Bulan Agustus 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 31 Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, Rp134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Adapun jumlah penerima manfaat MBG pada Agustus 2026 mencapai 57 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Suahasil menyatakan Kementerian Keuangan mendukung reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang sedang berjalan. Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi dengan BGN.

Prioritas tersebut meliputi pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan, afirmasi Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan berbagai potensi Sumut sekaligus harapan dukungan pemerintah pusat terhadap rencana pengembangan kewilayahan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Posisi strategis Sumatera Utara adalah sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur Internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 Juta jiwa. Dan pada triwulan II 2026, PDRB kira mencapai Rp341,05 Triliun, tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB Regional Sumatera, dan 5,21 persen terhadap PDB Nasional," ungkap Gubernur.

Dengan potensi tersebut, Bobby Nasution menyampaikan bahwa arah pembangunan Sumut telah selaras dengan RPJMN 2025-2029 yang menetapkan Sumut sebagai wilayah strategis bioindustri dan pariwisata global. Hal itu mencakup Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Seimangkei, Danau Toba, serta sejumlah pusat pertumbuhan, yakni Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.

"Namun tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Sebagaimana upaya kami dapat diperkuat sebagai pusat pertumbuhan Indonesia bagian barat," jelas Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengatakan, fokus Pemprov Sumut adalah memastikan konektivitas, hilirisasi, dan kawasan ekonomi terintegrasi untuk meningkatkan investasi, produktivitas, serta lapangan kerja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Karena itu, Pemprov Sumut berharap rencana tersebut mendapat perhatian dan dukungan prioritas dari pemerintah pusat.

"Yang pertama adalah rencana pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Dengan dukungan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF), yaitu skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank)," lanjut Bobby Nasution.

Pada Februari 2024, sambungnya, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan. Skemanya yakni dengan bunga 0,05 persen dalam jangka waktu 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Namun, seiring penyesuaian RPJMN 2025-2029, proyek tersebut belum tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (DRPLN-JM) 2025-2029.

"Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan. Dan usulan Re-Entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini, hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029," urai Gubernur Bobby Nasution.

Selanjutnya, Bobby Nasution menyebutkan arah pembangunan nasional di Sumut telah tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Untuk itu, ia berharap Kepala Bappenas memberikan arahan terkait keberlanjutan dan perkembangan proyek prioritas, termasuk program strategis nasional (PSN).

"Kemudian untuk kawasan Kepulauan Nias, potensinya ada pada pariwisata-budaya, kelautan-perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pengembangannya masih terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar serta kesenjangan infrastruktur," sebut Bobby.

Oleh sebab itu, Bobby menyampaikan usulan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias 2027-2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak. Program tersebut diharapkan mendapat kepastian dukungan anggaran, khususnya untuk konektivitas, layanan dasar dan SDM, hilirisasi ekonomi lokal, pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai hub ekonomi dan logistik.

"Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi," tambahnya.

Dua poin terakhir, lanjut Bobby Nasution, yakni usulan menjadikan Belawan-Kualatanjung-Sei Mangkei sebagai satu koridor industri logistik nasional. Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kualatanjung sebagai international hub, dan Seimangkei sebagai pusat hilirisasi, disertai penetapan roadmap dan target koridor 2027-2029 serta pengintegrasian program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.

"Poin terakhir adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026-2028 yang fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta sosial ekonomi masyarakat. Kami memohon Bappenas mengorkestrasi penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas," pungkasnya.

Berdasarkan lima poin prioritas tersebut, Bobby Nasution berharap adanya kepastian dukungan dari Bappenas, baik melalui orkestrasi kementerian/lembaga, kepastian pendanaan, penanggung jawab, maupun target pelaksanaan. Hal itu diperlukan untuk memastikan intervensi pemerintah berjalan terarah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kerja sama pengembangan regional 10 provinsi di Sumatera yang terintegrasi guna memperkuat sinergi dan konektivitas antarprovinsi.

Topikseru.com, Bandung – Terbukti menyumbang dan menikmati fasilitas mewah di Lapas Cibinong membuat Pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz dicabut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), sehingga yang bersangkutan kembali menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Tangerang.

[adsense]Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan pencabutan PB tersebut telah ditindaklanjuti dengan menjemput Indra Kenz dari tempat pelaksanaan pembebasan bersyarat untuk dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang.

"Indra Kenz juga kooperatif, mau menerima hasil dari pencabutan SK PB-nya. Yang bersangkutan kami tarik pukul 11.30 WIB berangkat ke Lapas Tangerang, dan pukul 14.30 WIB barusan sudah masuk di Lapas Kelas I Tangerang," kata Ishadi saat dikonfirmasi wartawan di Bandung, Kamis (9/10/2026).

[adsense]Ishadi mengatakan dengan pemindahan tersebut, Indra Kenz tidak lagi menjalani masa pembebasan bersyarat dan tidak lagi berada di Lapas Kelas II A Cibinong.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Irjen Kemenimipas) merekomendasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menarik kembali pembebasan bersyarat terpidana Indra Kenz.

[adsense]Rudi mengatakan rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil investigasi internal setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas mewah di Lapas Kelas II A Cibinong pada Rabu (23/9).

"Indra Kusuma (Indra Kenz), PB direkomendasikan kepada Ditjenpas untuk ditarik kembali," kata Rudi.

[adsense]Menurut Rudi, hasil investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pelaporan barang milik negara (BMN), serta pelanggaran terhadap sejumlah prosedur operasional standar (SOP) di Lapas Cibinong.

Hasil temuan itu terdapat tiga kontainer di Lapas Cibinong yang tercatat di BMN, yang isinya berupa fasilitas mewah diadakan oleh warga binaan pemasyarakatan, salah satunya Indra Kenz.

[adsense]Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026, sehari setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas mewah tersebut.

Sebelumnya, ia divonis 10 tahun penjara dalam perkara investasi bodong Binomo dan tindak pidana pencucian uang.

[adsense]Selama menjalani pembebasan bersyarat, Indra Kenz diwajibkan melapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor satu kali setiap bulan. Ia telah menjalani sekitar lima tahun dari vonis 10 tahun penjara.

Pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz dicabut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), sehingga yang bersangkutan kembali menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Tangerang.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Perum Bulog mencatatkan laba sebesar Rp2,6 triliun hingga akhir September 2026, menurut Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, capaian ini sudah berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Bulog ini sekarang sudah profit oriented, sudah profit per 26 September yang lalu, Bulog itu sudah direview oleh BPKP total profitnya adalah Rp2,6 triliun," kata Rizal kepada jurnalis, di Jakarta, Kamis (9/10/2026).

Menurutnya, perolehan laba itu salah satunya ditopang oleh tingginya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan mencapai sekitar 33,2 juta penerima manfaat setiap bulan.

Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan stimulus pemerintah pada 2026 yang menetapkan bantuan pangan disalurkan selama delapan bulan.

"Nah ini akibat dampak penyalurannya yang luar biasa. Baik penyaluran beras SPHP sendiri, maupun beras bantuan pangan yang begitu besar lebih kurang 33,2 juta per penerima manfaat setiap bulannya, hampir setiap bulan," ujarnya lagi.

Rizal menilai tingginya volume penyaluran beras turut memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan Bulog.

Selain menopang kinerja perusahaan, ia mengatakan program bantuan pangan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membantu menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.

"Sehingga profit bulan cukup tinggi dan masyarakat juga happy alhamdulillah harga-harga tetap stabil," kata Rizal pula.

Pemerintah sebelumnya memutuskan melanjutkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan untuk tiga bulan tersebut akan disalurkan sekaligus, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima total 30 kg beras. Bantuan ditujukan kepada 33.244.408 KPM yang berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan tersebut sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026.

Menanggapi rencana itu, Rizal menyatakan Bulog siap menyalurkan bantuan beras untuk periode Oktober-Desember 2026, dan saat ini tinggal menunggu surat perintah penyaluran.

Ia juga mengatakan beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.

"Kalau saya secepatnya. Kalau sekarang sudah kami packaging, sudah kami masukkan ke karung-karung kemasan-kemasan berasnya, dan siap untuk disalurkan. Totalnya adalah 996 ribu ton," kata Rizal.

Legislator ingin Bulog fokus jaga ketahanan pangan, bukan cari laba

Saat dimulai kebijakan baru soal Bulog Komisi IV DPR RI menginginkan Bulog benar-benar fokus kepada ketahanan pangan dan bukan mencari laba perusahaan, dalam rangka mendukung upaya mencapai swasembada pangan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah.

Komisi IV DPR RI pernah meminta pemerintah agar mengembalikan Bulog pada regulasi awal tanpa berlabel korporasi yang mencari untung.

Menurut Dewan, hal tersebut penting karena tiga pilar utama Bulog menjadi rancu ketika institusi tersebut membonceng label perusahaan.

"Yang dimaksud tiga pilar utama itu adalah ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat, dan melakukan stabilisasi harga," ujar wakil rakyat.

Dewan berpendapat bahwa selama ini fungsi Bulog tersandera akibat tuntutan mencari keuntungan dan dilema tersebut terjadi akibat regulasi yang berubah semenjak 20 Januari 2003.

Sebagaimana diketahui LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No mor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2003 pasal 70 dan 71.

Topikseru.com, Balikpapan – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memperkuat kontribusinya sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang infrastruktur melalui partisipasi dalam Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-16 yang diselenggarakan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) pada 5–8 Oktober 2026 di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kalimantan Timur.

[adsense]Melalui kontribusi keilmuan dan pengenalan inovasi layanan jalan tol, Hutama Karya mendukung pengembangan infrastruktur yang andal, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan Asta Cita untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan.

Mengangkat tema "Ketahanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim" dengan subtema Asbuton, KRTJ ke-16 mempertemukan pemerintah, praktisi, akademisi, serta pelaku industri untuk bertukar pengetahuan dan mengembangkan solusi atas tantangan penyelenggaraan jalan. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan The 127th REAAA Governing Council Meeting serta Pameran Teknologi Jalan.

[adsense]Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI Rudi Irawan, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, serta Ketua HPJI Hedy Rahadian.

Hutama Karya diwakili oleh Wakil Direktur Utama Sugeng Rochadi bersama Direktur Operasi III Iwan Hermawan yang juga merupakan anggota HPJI. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran pejabat lainnya, mulai dari Kementerian, Peerusahaan Swasta maupun BUMN.

[adsense]Dalam forum ini, Hutama Karya bersama anak usahanya berkontribusi melalui dua makalah penelitian serta pengenalan inovasi operasi dan pemeliharaan jalan tol dari PT Hakaaston (HKA). Stan pameran juga menghadirkan Mozy by Hutama Karya sebagai teman perjalanan digital, lengkap dengan pengenalan fitur dan aktivitas interaktif bagi peserta.

"Bagi Hutama Karya, membangun infrastruktur juga berarti memastikan manfaatnya terus dirasakan masyarakat sepanjang masa layanan. Melalui forum ini, kami berbagi pengetahuan dan pengalaman sekaligus menghadirkan inovasi yang mendukung pengelolaan jalan serta layanan kepada pengguna. Kami ingin setiap pengembangan teknologi memberikan manfaat yang nyata agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman," ujar Iwan.

[adsense]

Kontribusi Keilmuan melalui Dua Makalah Penelitian

Hutama Karya bersama anak usahanya, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), turut berpartisipasi dalam sidang teknik KRTJ ke-16 melalui dua makalah yang membahas digitalisasi aset jembatan dan penerapan prinsip keberlanjutan pada infrastruktur jalan tol.

Makalah pertama, "Analisis Ketelitian Model 3D As-Built Jembatan Khusus Sei Wampu Berbasis Teknologi TLS di Ruas Tol Binjai–Pangkalan Brandan", disusun oleh Tiara Oktaliyani, Annisa Dewanti Putri, Veri Pramesto, dan Martin Hutagalung.

[adsense]Penelitian ini mengintegrasikan pemindaian laser Terrestrial Laser Scanning (TLS) dengan Building Information Modeling (BIM) untuk menghasilkan model kondisi aktual jembatan. Hasil evaluasi menunjukkan deviasi dimensi ±5–10 milimeter, masih dalam batas toleransi kajian. Model dilengkapi informasi teknis aset untuk mendukung dokumentasi dan perencanaan pemeliharaan berbasis data.

Makalah kedua, "Evaluasi Penerapan ESG pada Penyediaan Koridor Migrasi Gajah di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai sebagai Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan", disusun oleh Akh Kamali Hidayat, Muhammad Sulaiman, Wagirah, Arif Setyo Budi Nugroho, G. Aji Sentosa, dan Pulung Satyo Anggono dari HKI. Penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada enam underpass perlintasan gajah.

[adsense]Hasilnya menunjukkan aspek lingkungan dan tata kelola lebih maju dibanding aspek sosial, dengan pemantauan dan pelaporan masih perlu diperkuat. Kajian merekomendasikan pelaporan yang transparan, pelibatan masyarakat secara terstruktur, serta perbaikan drainase dan pengayaan pakan untuk meningkatkan efektivitas koridor.

Kolaborasi HKA dan Mozy by Hutama Karya Hadirkan Inovasi dan Pengalaman Interaktif

Pada Pameran Teknologi Jalan, stan HKA bersama Mozy by Hutama Karya menampilkan berbagai solusi yang mendukung keandalan infrastruktur sekaligus kemudahan layanan bagi pengguna jalan tol. Peserta dapat mengenal teknologi operasi dan pemeliharaan, mencoba fitur aplikasi, serta mengikuti permainan interaktif yang tersedia.

[adsense]HKA memperkenalkan Toll Road Operation and Maintenance System (TROMS), platform terintegrasi untuk mengelola transaksi di gerbang tol, pengendalian lalu lintas, patroli, penanganan gangguan, serta pemeliharaan rutin dan nonrutin. Pencatatan aktivitas dalam satu sistem dan penyajian data secara real-time membantu tim memantau kondisi ruas, mempercepat keputusan, serta menentukan prioritas penanganan secara terukur.

Guna mendukung kualitas pekerjaan pemeliharaan, HKA menampilkan Live Asphalt Mixing Plant System (LAMPS), teknologi pendukung produksi aspal yang membantu menjaga produktivitas dan konsistensi mutu campuran. Sistem ini meningkatkan efisiensi produksi serta menekan risiko ketidaksesuaian kualitas material untuk pekerjaan pelapisan ulang (overlay) maupun penambalan (patching).

[adsense]Sementara itu, HKA Si Patrol menggunakan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi kerusakan permukaan jalan melalui kamera pada kendaraan patroli. Sistem ini mengenali lubang, retakan, retak buaya, tambalan, alur (rutting), hingga marka yang memudar. Setiap temuan dilengkapi koordinat, foto, dan tingkat keparahan serta terintegrasi dengan TROMS untuk mendukung penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran. HKA juga memperkenalkan Mahardihka Barrier (MHK-MSB-6000), pembatas median baja modular berkonsep From Highway to Runway.

Modul sepanjang enam meter bertumpu pada bantalan karet tanpa angkur dan dapat dipindahkan menggunakan wheel jack serta pelepasan lock pin, tanpa alat berat khusus. Berdasarkan metode relokasi proyek, sebanyak 516 modul sepanjang 3.096 meter dapat direlokasi dalam sekitar 350 menit untuk menyatukan dua jalur tol menjadi landas pacu darurat.

[adsense]Desain modular tersebut juga memungkinkan pembukaan akses darurat. Pengembangan untuk akses zona kerja, ambulans, maupun contraflow masih dalam tahap konsep dan verifikasi teknis. Simulasi tabrak LS-DYNA menunjukkan defleksi dinamis sebesar 0,82–1,31 meter pada skenario kendaraan pikap, truk, hingga trailer 36 ton; uji tabrak fisik dan sertifikasi MASH 2016 belum dilakukan

Direktur Utama HKA M. Rozi Rinjayadi menyampaikan bahwa inovasi perusahaan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan operasi dan pemeliharaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan jalan tol.

[adsense]"Integrasi data operasional, deteksi dini kerusakan, dan pengendalian mutu material membantu kami menjaga keandalan jalan serta menentukan penanganan secara lebih tepat. Melalui forum ini, kami ingin memperkenalkan manfaat teknologi tersebut dan membuka ruang kolaborasi agar pengembangannya semakin relevan dengan kebutuhan di lapangan," ujar Rozi.

Melengkapi inovasi tersebut, Mozy by Hutama Karya menghadirkan kemudahan layanan perjalanan melalui informasi tarif, CCTV, rest area, SPBU dan SPKLU, perencanaan rute melalui Customer Journey, pengingat istirahat, tombol SOS, resi digital, informasi fasilitas sekitar, serta permainan interaktif.

[adsense]Aktivasi Mozy di stan mendapat antusiasme dari banyak peserta yang mencoba fitur aplikasi dan mengikuti permainan berhadiah merchandise. Suasana interaktif ini menjadi sarana untuk memperkenalkan manfaat Mozy secara ringan dan mudah dipahami, mulai dari merencanakan perjalanan hingga mengakses informasi serta bantuan selama berada di jalan tol.

Stan tersebut juga turut dikunjungi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, serta sejumlah pemangku kepentingan dan peserta lainnya.

[adsense]

Memperkuat Kolaborasi untuk Infrastruktur yang Tangguh

Dalam materi sambutannya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar menekankan pentingnya pengelolaan infrastruktur berbasis risiko dan siklus hidup. Pendekatan tersebut mencakup identifikasi kerawanan bencana, desain adaptif, pemeliharaan preventif, serta pemanfaatan data dan teknologi sejak perencanaan hingga pengoperasian.

[adsense]"Keberhasilan tidak lagi semata-mata diukur dari panjang jalan yang dibangun, tetapi dari kemampuan jaringan jalan dan jembatan untuk mempertahankan tingkat pelayanan, menjamin keselamatan, mendukung kelancaran logistik, serta tetap berfungsi dan cepat pulih ketika menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim," demikian disampaikan Roy dalam materi sambutannya.

Iwan menambahkan bahwa hasil diskusi dan kajian dalam KRTJ ke-16 menjadi masukan bagi Hutama Karya untuk menyempurnakan praktik pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Perusahaan juga terus mendorong kerja sama lintas pemangku kepentingan agar pengembangan jaringan jalan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

[adsense]"Sejalan dengan Asta Cita, kami ingin konektivitas yang dibangun membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat, mulai dari akses ke pusat kegiatan ekonomi hingga peluang usaha di daerah. Inilah manfaat jangka panjang yang terus kami upayakan melalui pembangunan infrastruktur," tutup Iwan.

[adsense]

Topikseru.com, Asahan - Kejadian memilukan sekaligus mengejutkan mencuat di Kabupaten Asahan. Seorang ayah kandung berinisial K ditangkap dan ditahan Polres Asahan karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur, di wilayah Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Kasus ini terungkap setelah keluarga mendapati fakta, korban yang berinisial NK hamil. Dari pengakuan korban, diketahui bahwa ayahnya telah melakukan perbuatan tercela tersebut secara berulang kali sejak sekitar akhir April 2026 di rumah kediaman mereka sendiri. Bahkan, pelaku diketahui memberikan ancaman kepada korban agar tidak menceritakan apa yang terjadi kepada siapa pun.

Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Asahan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan, tersangka mengakui sepenuhnya perbuatannya. Ia pun resmi ditahan di Rumah Tahanan Polres Asahan sejak Rabu, 7 Oktober 2026, dengan masa penahanan hingga 26 Oktober 2026.

Pelaku disangkakan melanggar Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh memberikan perlindungan serta pendampingan maksimal kepada korban, terutama dalam hal pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

"Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar Kapolres.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat luas agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak di lingkungan masing-masing. Identitas pelapor maupun korban akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya selama proses hukum berlangsung.

Topikseru.com, Surakarta – Universitas Sumatera Utara (USU) meraih empat penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja kehumasan USU dalam mengembangkan komunikasi publik, pengelolaan media internal, serta penguatan peran perempuan dalam bidang hubungan masyarakat.

Empat penghargaan yang diraih USU meliputi Silver Winner kategori Kartini Humas Gen X, Bronze Winner kategori Kartini Humas Gen Z, Bronze Winner kategori Internal Magazine, serta Pemenang Kartini Humas Terfavorit yang diserahkan di Surakarta, Kamis 9 Oktober 2026 malam.

Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurut rektor, penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif dalam membangun komunikasi institusi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

"Capaian ini menjadi kebanggaan bagi Universitas Sumatera Utara sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Kehumasan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun kepercayaan masyarakat, serta memperkuat reputasi universitas di tingkat nasional maupun internasional," kata rektor.

Prof. Muryanto Amin menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan pendidikan dan penelitian yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan capaian, kontribusi, dan berbagai programnya secara transparan serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Universitas, Universitas Sumatera Utara Ir. Ikhsan Siregar S.T., M.Eng., Ph.D. mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola komunikasi institusi yang terintegrasi dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

"Pengelolaan komunikasi universitas harus menjadi bagian dari tata kelola institusi yang baik. Informasi yang disampaikan kepada publik perlu memiliki dasar yang jelas, mudah diakses, serta mampu memberikan pemahaman mengenai kebijakan, program, dan capaian universitas," ujarnya.

Menurut Ikhsan Siregar, sinergi antarunit kerja menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan informasi universitas tersampaikan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Direktur Direktorat Humas, Promosi dan Protokoler USU Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(KJ)., Sp.KJ(K) menyampaikan, empat penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kehumasan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan strategi komunikasi.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan komunikasi publik yang kreatif, relevan, dan berdampak. Kami memandang kehumasan bukan sekadar aktivitas publikasi, melainkan fungsi strategis yang menjembatani universitas dengan masyarakat melalui informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menambahkan, capaian pada kategori Kartini Humas Gen X dan Gen Z menunjukkan pentingnya kontribusi sumber daya manusia lintas generasi dalam pengembangan komunikasi institusi. Adapun penghargaan pada kategori Internal Magazine mencerminkan pentingnya media internal sebagai sarana membangun keterhubungan dan pemahaman bersama di lingkungan universitas.

Sementara itu, penghargaan pemenang Kartini Humas terfavorit menjadi dorongan untuk mengembangkan konten audiovisual yang kreatif dan mampu menjangkau masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang lebih dekat dan menarik.

USU berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas layanan informasi, meningkatkan kreativitas produksi konten, serta mengembangkan strategi komunikasi yang responsif terhadap dinamika media dan kebutuhan masyarakat.

Melalui capaian tersebut, USU berharap fungsi kehumasan semakin berkontribusi dalam memperkuat reputasi institusi, memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan akademik, dan membangun kepercayaan publik terhadap universitas.

Topikseru.com, Medan – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan budaya yang hidup di Kota Medan bisa terkikis bahkan hilang jika tidak dirawat di tengah arus modernisasi. Ia mencontohkan sejumlah kesenian Melayu yang ditampilkan saat pembukaan Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026, yang menurutnya mungkin sudah tidak banyak dikenal masyarakat.

[adsense]Pesan itu disampaikan Wali Kota saat membuka Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026 di Lapangan Benteng Medan, Kamis malam (8/10/2026). Kegiatan yang berlangsung 8–10 Oktober 2026 tersebut mengusung tema "Merawat Pusaka, Menjunjung Budaya" dan menjadi pelaksanaan perdana Pekan Budaya Daerah Kota Medan.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang oleh Rico Waas bersama kelompok pemusik yang membawakan instrumen Rempak Mendai Melayu Deli. Dalam harmoni tabuhan perkusi Melayu, Rico Waas tampak bermain luwes dan tidak canggung.

[adsense]Ia menyatu dengan irama yang dimainkan para penabuh sanggar, termasuk saat memainkan gensang dalam irama Melayu Deli. Penampilan tersebut memperlihatkan keterlibatan Rico Waas dalam menghidupkan suasana pembukaan sekaligus memberi penghormatan terhadap tradisi musik Melayu yang menjadi bagian dari warisan budaya Kota Medan.

Selama tiga hari, Pekan Budaya Daerah diisi beragam pertunjukan, perlombaan, dan kegiatan budaya. Agenda yang digelar antara lain Menegakkan Keris, Berbalas Pantun Melayu, Kuliner Nasi Hadap-Hadapan Multietnis, Tari Kreasi Zapin Melayu, Kampung Budaya, serta Estafet Egrang antarpelajar SMP se-Kota Medan. Kegiatan juga melibatkan pelajar SD dan SMP serta dirangkai dengan penganugerahan kepada tokoh dan pegiat kebudayaan Kota Medan.

[adsense]Dalam sambutannya, Rico mengatakan tarian Dayang Nan Tujuh yang ditampilkan pada awal acara menjadi contoh kesenian tradisional yang perlu kembali diperkenalkan. Ia menilai sebagian besar masyarakat kemungkinan belum pernah melihat kesenian tersebut, padahal merupakan bagian dari kebudayaan Melayu yang hidup di Kota Medan dan mulai jarang ditampilkan.

"Mayoritas mungkin 90 persen tidak pernah melihat tarian tersebut. Padahal sejatinya tarian tersebut adalah tarian asli dari Melayu yang mungkin hampir punah pada saat ini," ungkapnya.

[adsense]Wali Kota juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama para tokoh budaya terus memperkenalkan dan mempromosikan berbagai kebudayaan yang ada, terutama kesenian yang mulai jarang ditampilkan dan berisiko terlupakan oleh generasi muda.

Ia juga meminta para tokoh kebudayaan dilibatkan dalam menyusun perencanaan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya. Masukan mengenai kegiatan yang perlu digelar, menurutnya, perlu dituangkan dalam rancangan agar pelestarian budaya tidak berhenti pada satu perhelatan, tetapi terus berkembang dan dapat dirasakan masyarakat.

[adsense]"Kami minta dituliskan apa yang perlu dan penting agar nantinya acara-acara kebudayaan kita benar-benar bisa dirasakan dan tetap bisa eksis di dunia modern seperti ini," ujarnya.

Menurut Rico Waas, pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada seni kontemporer dan tarian populer. Kesenian tradisional yang memiliki nilai sejarah maupun kesakralan juga perlu mendapat ruang, termasuk berbagai kebudayaan lain yang hidup dan berkembang di Kota Medan.

[adsense]"Jangan sampai kebudayaan kita terkikis satu per satu hingga akhirnya menghilang. Apa yang kita lihat hari ini merupakan kekayaan yang harus kita jaga agar anak-anak dan cucu kita tetap mengenal budaya daerahnya," pesannya dalam perhelatan yang dihadiri para seniman dan budayawan, Asisten Sekretariat Daerah Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan.

Dalam kegiatan itu, Rico Waas menyerahkan Sertifikat Anugerah Tokoh Penggiat Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 kepada 25 tokoh, antara lain Prof. Dr. phil. Ichwan Azhari, M.S., T. M. Muhar Omtatok, dan Teja Purnama Lubis.

[adsense]Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan peran nyata mereka dalam pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan di Kota Medan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution berharap, Pekan Budaya Daerah dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan berbagai perbaikan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi serta kreativitas bagi pelajar, seniman, dan masyarakat untuk melestarikan budaya sekaligus memperkuat karakter generasi muda.

[adsense]

[adsense]Perkara bernomor 370/PUU-XXIV/2026 itu diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Lima warga negara, yakni Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Jomenta Surbakti, mengajukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta penjelasannya.

[adsense]Norma tersebut mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden paling rendah harus tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Yang dipersoalkan para pemohon terutama adalah frasa "atau sekolah lain yang sederajat" serta ketentuan mengenai siapa yang menetapkan kesederajatan pendidikan tersebut.

[adsense]

Hakim MK Minta Pemohon Buktikan Kerugiannya

Para hakim lebih dulu meminta pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang mereka alami.

[adsense]Arsul Sani mempertanyakan apakah kegaduhan di ruang publik dan media sosial dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional.

Menurut dia, pemohon perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara norma yang diuji dengan kerugian yang secara nyata dialami.

[adsense]Hakim juga mempertanyakan apakah para pemohon benar-benar terhalang untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden akibat berlakunya Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena dalam perkara pengujian undang-undang, keberadaan kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional merupakan bagian yang harus dijelaskan oleh pemohon.

[adsense]

Ridwan Mansyur Pertanyakan Peluang Pemohon Jadi Capres

Dia meminta mereka menjelaskan seberapa besar potensi para pemohon untuk dicalonkan dalam kontestasi pemilihan presiden.

[adsense]Pertanyaan itu muncul karena para pemohon belum pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ridwan pada intinya meminta agar hubungan antara status para pemohon sebagai warga negara dengan norma mengenai syarat pendidikan capres dan cawapres dijelaskan secara lebih konkret.

[adsense]Sementara Enny Nurbaningsih meminta pemohon menerangkan kerugian konstitusional yang secara langsung timbul akibat norma tersebut.

Dengan kata lain, tantangan awal perkara ini bukan hanya apakah aturan pendidikan capres dan cawapres perlu diubah, tetapi apakah para pemohon memiliki dasar hukum yang cukup untuk meminta MK menguji norma tersebut.

[adsense]

Pemohon Persoalkan Frasa "Sekolah Lain yang Sederajat"

Mereka juga menguji bagian penjelasan pasal tersebut yang menyebut beberapa bentuk pendidikan yang dapat dikategorikan sederajat dengan sekolah menengah atas.

[adsense]Dalam penjelasan UU Pemilu, sekolah lain yang sederajat antara lain mencakup SMALB, Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Penetapan kesederajatan pendidikan dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]Menurut para pemohon, rumusan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan syarat pendidikan bagi kandidat presiden dan wakil presiden.

Mereka menilai frasa tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan hukum sekaligus memicu perdebatan di ruang publik.

[adsense]

Polemik Gibran Masuk dalam Dalil Pemohon

Salah satu pemohon menyebut adanya perbandingan antara persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi masyarakat biasa dengan persoalan pendidikan Gibran yang masih diperdebatkan.

[adsense]Para pemohon menilai keberadaan frasa "sekolah lain yang sederajat" membuka ruang penggunaan dokumen tertentu sebagai dasar pemenuhan syarat pendidikan.

Mereka kemudian meminta MK memberikan tafsir konstitusional terhadap norma tersebut.

[adsense]Namun, perkara nomor 370/PUU-XXIV/2026 berbeda dengan perkara yang diputus MK pada 6 Oktober 2026 mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran.

Dalam perkara sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan.

[adsense]Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara perselisihan hasil pemilu tersebut.

Karena itu, perkara baru ini tidak otomatis menentukan status pendidikan Gibran. Fokusnya adalah menguji norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

[adsense]

Pemohon Minta Tafsir Baru soal Kesederajatan Pendidikan

Mereka meminta agar norma mengenai kesederajatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai sesuai tafsir yang mereka ajukan.

[adsense]Permohonan itu pada dasarnya ingin memperjelas standar yang digunakan pemerintah dalam menentukan pendidikan yang dianggap setara dengan SMA untuk kepentingan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Namun, sebelum masuk lebih jauh ke substansi tersebut, MK meminta pemohon memperbaiki argumentasi mengenai kerugian konstitusional dan kedudukan hukum.

[adsense]

Bukan Kali Pertama Syarat Pendidikan Capres Digugat

Pada 2025, misalnya, MK menolak permohonan yang meminta agar syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden dinaikkan dari SMA atau sederajat menjadi sarjana strata satu (S-1).

[adsense]Dalam putusan tersebut, MK menilai syarat minimal pendidikan yang diatur dalam Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari persyaratan pencalonan dan masih berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

MK juga pada April 2026 pernah menyatakan permohonan lain mengenai Pasal 169 UU Pemilu tidak dapat diterima karena persoalan pada petitum permohonan yang dinilai saling bertentangan.

[adsense]Rangkaian perkara tersebut menunjukkan bahwa syarat pendidikan capres-cawapres masih menjadi salah satu isu yang berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi.

MK Beri Waktu untuk Perbaiki Permohonan

[adsense]Para pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonannya.

Hakim Enny Nurbaningsih menyampaikan perbaikan dapat diserahkan secara daring maupun luring paling lambat Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB.

[adsense]Tahap berikutnya akan menentukan apakah argumentasi para pemohon, khususnya mengenai legal standing dan kerugian konstitusional, telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pemeriksaan perkara.

Dengan demikian, untuk saat ini belum ada putusan MK yang mengubah syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden.

[adsense]Yang muncul dalam sidang perdana justru pesan penting dari majelis hakim: keberatan terhadap sebuah aturan dan kegaduhan publik belum otomatis menjadi kerugian konstitusional.

Para pemohon kini harus menjawab pertanyaan tersebut sebelum MK dapat melangkah lebih jauh untuk menguji substansi aturan pendidikan capres dan cawapres.

[adsense]

[adsense]Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan dengan intensitas berbeda berpotensi terjadi hampir sepanjang hari. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena hujan dapat disertai petir dan angin kencang.

Prakirawan BBMKG Wilayah I, Martha Manurung, mengatakan kondisi cuaca Sumatera Utara pada Jumat berpotensi berubah sepanjang hari.

[adsense]"BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada potensi terjadinya hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang," kata Martha di Medan, Kamis (9/10/2026).

Pagi Hari, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

[adsense]Beberapa wilayah berpotensi menerima hujan dengan intensitas sedang, terutama Mandailing Natal, Nias, dan Humbang Hasundutan serta daerah di sekitarnya.

Kondisi ini membuat masyarakat yang beraktivitas sejak pagi perlu memperhatikan perkembangan cuaca, terutama mereka yang berada di wilayah rawan genangan maupun longsor.

[adsense]Potensi hujan meningkat pada siang hingga sore hari.

BMKG memprakirakan sejumlah wilayah Sumatera Utara dapat mengalami hujan ringan hingga lebat. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Samosir.

[adsense]Hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di Samosir dan kawasan sekitarnya.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi, terutama di wilayah dengan karakter geografis berupa perbukitan, lereng, maupun kawasan yang memiliki potensi longsor.

[adsense]

Malam Hari, Hujan Masih Berlanjut

Sebagian besar wilayah Sumatera Utara masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Simalungun, Pematangsiantar, Labuhanbatu Selatan, dan Samosir.

[adsense]Masyarakat yang melakukan perjalanan pada malam hari diimbau memperhatikan kondisi jalan dan jarak pandang, terutama apabila hujan turun cukup deras.

Potensi hujan berlanjut hingga Jumat dini hari.

[adsense]BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Intensitas sedang berpotensi terjadi di Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias Utara, Humbang Hasundutan, dan Gunungsitoli serta daerah sekitarnya.

Dengan pola tersebut, hujan di Sumatera Utara diperkirakan dapat terjadi dalam beberapa periode sepanjang Jumat.

[adsense]

Suhu Sumut Berkisar 14-32 Derajat Celsius

Kelembapan udara diperkirakan cukup tinggi, yakni 65 hingga 100 persen.

[adsense]Sementara angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan sekitar 5-20 kilometer per jam.

Kondisi atmosfer yang lembap turut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan cuaca harian di Sumatera Utara.

[adsense]Di tengah potensi hujan, pemantauan citra satelit juga menunjukkan adanya lima titik panas atau hotspot di Sumatera Utara.

Titik panas tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni Deli Serdang, Medan, Labuhanbatu Selatan, dan Padang Lawas.

[adsense]Keberadaan hotspot tidak serta-merta berarti seluruh titik tersebut merupakan kebakaran hutan dan lahan. Data satelit perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

BMKG Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor

[adsense]Wilayah yang perlu mendapat perhatian mencakup pantai timur, pantai barat, kawasan pegunungan, lereng barat, hingga lereng timur Sumatera Utara.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

[adsense]Banjir dan longsor menjadi dua ancaman yang perlu diantisipasi, terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang rentan.

Masyarakat diimbau mengikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG serta menghindari aktivitas di lokasi yang berisiko ketika hujan deras disertai petir dan angin kencang terjadi.

[adsense]Dengan potensi hujan yang berlangsung dari pagi hingga dini hari, cuaca Sumatera Utara pada Jumat 9 Oktober 2026 perlu menjadi perhatian. Warga diminta tetap waspada, terutama mereka yang tinggal atau beraktivitas di kawasan rawan banjir dan longsor.

[adsense]

[adsense]Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan, terutama pembangunan dan peningkatan infrastruktur di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Faisal Arif Nasution, mengatakan penyaluran BKP dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah kabupaten/kota.

[adsense]Proposal tersebut kemudian diverifikasi sebelum bantuan ditetapkan sesuai kebutuhan yang diajukan masing-masing daerah.

"Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan proposal yang diajukan seluruh kabupaten/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan," kata Faisal dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (8/10/2026).

[adsense]

Pagu BKP Sumut Mencapai Rp 382 Miliar

Dari pagu tersebut, dana sebesar Rp325 miliar telah berkontrak dan dialokasikan kepada 30 kabupaten/kota.

[adsense]Sementara itu, pekerjaan fisik yang dibiayai melalui BKP masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Pemprov Sumut menargetkan seluruh kegiatan yang memperoleh pendanaan tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.

[adsense]Penyelesaian pekerjaan menjadi penting karena penyaluran bantuan tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi juga dari progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Realisasi BKP Jadi Pertimbangan Reward 2027

[adsense]Faisal mengatakan daerah yang mampu menunjukkan pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang baik berpeluang menjadi pertimbangan dalam pemberian reward pada 2027.

Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota tidak hanya dituntut mampu mengajukan proposal dan memperoleh alokasi BKP, tetapi juga memastikan program yang dibiayai dapat terlaksana sesuai target.

[adsense]"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," ujar Faisal.

Evaluasi tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan pembangunan sekaligus menjaga kualitas penggunaan anggaran.

[adsense]

Enam Daerah Terima BKP Puluhan Miliar

Berdasarkan data yang dihimpun, Asahan menerima sekitar Rp 28 miliar. Kemudian Tapanuli Utara memperoleh Rp25 miliar.

[adsense]Sementara Karo mendapat sekitar Rp 23,4 miliar dan Nias Utara sebesar Rp 23 miliar.

Selanjutnya, Labuhanbatu Selatan memperoleh sekitar Rp 21,5 miliar dan Padanglawas menerima Rp 20 miliar.

[adsense]Selain daerah tersebut, sejumlah kabupaten/kota lainnya juga memperoleh bantuan dengan nilai mulai dari sekitar Rp15 miliar hingga di bawah Rp 5 miliar.

Besaran bantuan setiap daerah berbeda karena penyalurannya disesuaikan dengan proposal serta hasil verifikasi terhadap kebutuhan pembangunan yang diajukan.

[adsense]

Jalan Jadi Sasaran Utama BKP

Infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan yang banyak diusulkan karena berkaitan langsung dengan konektivitas antarwilayah.

[adsense]Selain pembangunan jalan, BKP juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur lainnya sesuai dengan proposal dan hasil verifikasi pemerintah provinsi.

Program yang mendapatkan pendanaan juga diselaraskan dengan arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

[adsense]Dengan pendekatan tersebut, bantuan keuangan provinsi diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah dan Pemprov Sumut.

Pemprov Sumut Sinkronkan Jalan Kabupaten dan Provinsi

[adsense]Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan kabupaten atau kota yang memiliki akses menuju jalan provinsi.

Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada satu ruas jalan, tetapi dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah.

[adsense]"Proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi," ujar Faisal.

Dengan cara tersebut, Pemprov Sumut berupaya memastikan dana BKP untuk kabupaten/kota memberikan manfaat yang lebih luas bagi konektivitas dan aktivitas masyarakat.

[adsense]

Pembangunan Harus Rampung Desember 2026

Pemprov Sumut memastikan proyek yang telah memperoleh pendanaan terus dipantau agar dapat diselesaikan sesuai target.

[adsense]Batas waktu yang ditetapkan adalah Desember 2026.

Capaian hingga akhir tahun nantinya tidak hanya menentukan penyelesaian program tahun berjalan, tetapi juga menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah provinsi dalam melihat kinerja masing-masing kabupaten/kota.

[adsense]Dengan pagu BKP yang mencapai Rp 382 miliar dan Rp 325 miliar di antaranya telah berkontrak, pemerintah provinsi masih memiliki pekerjaan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan.

Pada akhirnya, Bantuan Keuangan Provinsi Sumut tidak hanya menjadi instrumen transfer anggaran ke kabupaten/kota. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan melalui proyek infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

[adsense]Realisasi program hingga Desember 2026 akan menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana anggaran tersebut benar-benar berubah menjadi pembangunan fisik dan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.

[adsense]