Topikseru.com - Di balik terbentuknya Pasukan Pelopor Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, terdapat kisah pelatihan khusus yang melibatkan pendidikan di luar negeri. Sejumlah personel kepolisian Indonesia pernah dikirim ke Okinawa, Jepang, dan Filipina untuk mempelajari kemampuan pasukan Ranger.

[adsense]Program tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan kemampuan Mobile Brigade (Mobrig), nama organisasi Brimob sebelum 1961.

Tidak hanya membentuk personel dengan kemampuan tempur khusus, pendidikan Ranger juga menjadi fondasi lahirnya Pasukan Pelopor yang hingga kini dikenal sebagai salah satu unsur utama dalam Korps Brimob.

[adsense]Personel Brimob Dikirim ke Okinawa dan Filipina

Berdasarkan catatan sejarah Pusat Pendidikan Brimob, pada 1955–1956 sebanyak 15 personel dikirim untuk mengikuti pendidikan di Okinawa dan Filipina dalam dua gelombang.

[adsense]Pengiriman tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan personel Mobile Brigade melalui pelatihan khusus.

Pada masa itu, Indonesia menghadapi berbagai gangguan keamanan dan pemberontakan bersenjata di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap satuan kepolisian yang memiliki kemampuan lebih dari sekadar tugas pengamanan biasa.

[adsense]Mobrig kemudian mulai mengembangkan pasukan dengan kualifikasi Ranger yang memiliki kemampuan operasi lapangan dan taktik infanteri ringan.

Pelatihan di luar negeri menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan instruktur yang nantinya dapat menularkan kemampuan tersebut kepada personel lain di Indonesia.

[adsense]Lulusan Ranger Pertama Dibentuk di Porong

Setelah mengikuti pendidikan di luar negeri, pengembangan kemampuan Ranger dilanjutkan di Sekolah Pendidikan Mobile Brigade (SPMB) Porong, Jawa Timur.

[adsense]Pada 1956, sebanyak 15 Agen Polisi lulusan Sekolah Polisi Negara Sukabumi direkrut untuk mengikuti pendidikan kualifikasi Ranger.

Pendidikan tersebut diberikan oleh lulusan Ranger gelombang pertama yang sebelumnya menjalani pelatihan di luar negeri.

[adsense]Pada 20 Oktober 1956, angkatan tersebut dinyatakan lulus sebagai lulusan Ranger pertama. Para lulusan kemudian ditempatkan sebagai asisten instruktur Ranger di SPMB.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses pengembangan pendidikan Ranger secara mandiri di lingkungan Mobile Brigade.

[adsense]Tiga Kompi Ranger Dibentuk pada 1959

Pengembangan pasukan Ranger semakin terlihat pada 1959. Pusat Pendidikan Brimob mencatat, pada tahun tersebut dilaksanakan pendidikan tiga angkatan untuk membentuk satuan Ranger.

[adsense]Ketiga angkatan tersebut memiliki jumlah peserta dan lulusan berbeda.

Angkatan pertama diikuti 196 peserta dan meluluskan 117 orang. Angkatan kedua diikuti 169 peserta dengan 109 lulusan. Sementara angkatan ketiga diikuti 242 peserta dan meluluskan 114 orang.

[adsense]Para lulusan kemudian ditempatkan dalam tiga kompi Ranger, yakni Kompi 5994, Kompi 5995, dan Kompi 5996.

Pembentukan tiga kompi tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan pasukan berkualifikasi khusus di lingkungan Mobile Brigade.

[adsense]Ranger Berubah Menjadi Pasukan Pelopor pada 1961

Perjalanan Ranger memasuki babak baru pada 14 November 1961.

[adsense]Pada tanggal tersebut, Presiden Soekarno secara resmi mengubah nama Mobile Brigade menjadi Brigade Mobil atau Brimob.

Bersamaan dengan perubahan nama organisasi tersebut, nama Ranger juga diganti menjadi Pelopor.

[adsense]Batalyon 1232 Ranger kemudian berubah menjadi Batalyon 1232 Pelopor.

Perubahan tersebut menandai perkembangan organisasi dan identitas pasukan yang sebelumnya dibentuk melalui pendidikan khusus Ranger.

[adsense]Selanjutnya, pada 14 November 1964, Resimen Pelopor dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.

Sempat Dibubarkan, Pasukan Pelopor Kembali Dikembangkan

[adsense]Perjalanan Pasukan Pelopor tidak selalu berjalan mulus. Pada 17 Maret 1972, Resimen Pelopor bersama sejumlah resimen Brimob daerah dilikuidasi melalui keputusan Kapolri.

Namun, kualifikasi pendidikan Pelopor kembali dikembangkan pada 1997.

[adsense]Pusat Pendidikan Brimob mencatat, pada 2 Oktober 1997 dilaksanakan pendidikan kualifikasi Pelopor dengan melibatkan personel yang dilatih oleh mantan Ranger dan Pelopor.

Sebanyak 48 personel berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut dan kemudian diresmikan sebagai instruktur Pelopor pada 17 Oktober 1997.

[adsense]Pengembangan ini menjadi salah satu bagian dari upaya menghidupkan kembali kemampuan dan tradisi pendidikan Pelopor di lingkungan Brimob.

Warisan Pendidikan Ranger dalam Tubuh Brimob

[adsense]Kisah pengiriman personel ke Okinawa dan Filipina memperlihatkan bahwa pengembangan kemampuan Brimob telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu melalui pendidikan dan pertukaran pengetahuan.

Dari sejumlah personel yang mengikuti pelatihan di luar negeri, kemampuan tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan di Porong hingga melahirkan kompi-kompi Ranger.

[adsense]Perubahan nama menjadi Pelopor pada 1961 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Korps Brimob.

Kini, Pasukan Pelopor menjadi bagian dari unsur utama Brimob dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi.

[adsense]Sejarah Ranger pun menjadi bagian dari perjalanan panjang Brimob dalam membangun kemampuan personel dan organisasi.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com Setiap 14 November, Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memperingati hari lahirnya. Pada 2026, Brimob genap berusia 81 tahun sejak dibentuk pada 1945.

[adsense]Di balik seragam dan kemampuan taktisnya, Brimob memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasukan ini tidak dibentuk begitu saja sebagai satuan khusus kepolisian, tetapi lahir dari situasi genting pada masa awal kemerdekaan.

Berikut sejarah terbentuknya Brimob, perjalanan perubahan namanya, hingga peran yang dijalankan dalam menjaga keamanan negara.

[adsense]Sejarah Brimob Berawal dari Masa Pendudukan Jepang

Cikal bakal Brimob bermula pada April 1944, ketika pemerintah militer Jepang membentuk pasukan bernama Tokubetsu Keisatsu Tai atau Pasukan Polisi Istimewa.

[adsense]Pasukan tersebut dibentuk di sejumlah wilayah karesidenan di Jawa, Madura, dan Sumatera. Anggotanya terdiri dari polisi muda yang mendapatkan pelatihan khusus, termasuk kedisiplinan, kemampuan menggunakan senjata, dan keterampilan menghadapi situasi keamanan.

Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, pasukan ini tidak dibubarkan begitu saja. Anggotanya justru ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

[adsense]Salah satu tokoh penting dalam sejarah awal pasukan tersebut adalah Komisaris Polisi Mohammad Jasin. Ia dikenal sebagai tokoh yang memimpin Polisi Istimewa di Surabaya dan menggerakkan anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.

Pernah Bernama Mobile Brigade atau Mobrig

[adsense]Setelah Indonesia merdeka, pasukan Polisi Istimewa mengalami perubahan organisasi.

Pada 14 November 1946, berbagai kesatuan Polisi Istimewa dilebur menjadi satu organisasi bernama Mobile Brigade atau disingkat Mobrig.

[adsense]Pembentukan Mobrig menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang kemudian dikenal sebagai Korps Brimob Polri.

Selanjutnya, pada 14 November 1961, Presiden Soekarno secara resmi mengubah nama Mobile Brigade menjadi Brigade Mobil (Brimob).

[adsense]Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Brimob.

Mendapat Nama Brimob pada Masa Presiden Soekarno

[adsense]Perubahan nama pada 1961 bukan sekadar pergantian istilah. Pada masa itu, organisasi Brimob juga mengalami perkembangan dalam struktur dan kemampuan operasional.

Presiden Soekarno memberikan perhatian terhadap peran pasukan tersebut dalam menjaga keamanan negara. Brimob kemudian berkembang menjadi satuan kepolisian dengan kemampuan khusus untuk menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi.

[adsense]Pada masa berikutnya, organisasi ini mengalami sejumlah reorganisasi, termasuk pembentukan satuan-satuan di berbagai daerah dan pengembangan kemampuan personel.

Apa Saja Tugas Brimob?

[adsense]Saat ini, Brimob menjadi salah satu unsur pelaksana utama Polri dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berintensitas tinggi.

Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan penanganan kerusuhan atau situasi konflik. Brimob juga memiliki kemampuan khusus untuk menghadapi berbagai ancaman yang membutuhkan penanganan taktis.

[adsense]Beberapa tugas dan kemampuan Brimob meliputi:

1. Penanganan terorisme, termasuk mendukung operasi menghadapi ancaman teror.

[adsense]2. Penjinakan bom, melalui unit khusus yang memiliki kemampuan menangani bahan peledak.

3. Penanganan kerusuhan, terutama gangguan keamanan berskala besar.

[adsense]4. Operasi pencarian dan penyelamatan, termasuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana.

5. Pengamanan situasi berisiko tinggi, termasuk operasi kepolisian yang membutuhkan kemampuan khusus.

[adsense]Dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob memiliki satuan khusus seperti Gegana dan Pelopor yang mempunyai fungsi serta kemampuan berbeda.

HUT ke-81 Brimob 2026 Mengusung Tema Brimob Bersama Masyarakat

[adsense]Memasuki peringatan HUT ke-81 pada 14 November 2026, Korps Brimob Polri mengangkat tema Brimob Bersama Masyarakat.

Tema tersebut menekankan bahwa keberadaan Brimob tidak hanya berkaitan dengan tugas pengamanan, tetapi juga pelayanan dan misi kemanusiaan.

[adsense]Dalam peringatan di Jawa Timur pada 14 November 2026, Kapolda Jawa Timur memberikan apresiasi kepada personel Satbrimob yang kembali setelah menjalankan tugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) di Papua dalam Operasi Amole I Tahun 2026.

Peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengingatkan personel agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi bencana alam.

[adsense]Perjalanan Panjang Brimob Selama 81 Tahun

Perjalanan Brimob menunjukkan bagaimana sebuah pasukan yang berawal dari Polisi Istimewa pada masa pendudukan Jepang berkembang menjadi satuan khusus di lingkungan Polri.

[adsense]Dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga menghadapi berbagai tantangan keamanan modern, Brimob terus mengalami perubahan organisasi dan kemampuan.

Peringatan HUT ke-81 pada 14 November 2026 menjadi pengingat atas perjalanan panjang tersebut sekaligus tanggung jawab Brimob dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan 11 ruas tol difungsionalkan tanpa tarif dalam rangka mendukung periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

[adsense]"Untuk mendukung libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kementerian PU merencanakan 11 ruas tol difungsionalkan tanpa tarif dengan total panjang 244,95 km," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Diana menjelaskan, 11 ruas tol yang direncanakan akan difungsionalkan pada libur Natal dan Tahun Baru tersebut antara lain Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 23,88 km, Tol Rengat–Pekanbaru segmen Bypass Pekanbaru–IC Siak sepanjang 13,47 km, Tol Palembang–Betung Seksi 1–5 Kramasan–Betung sepanjang 69,19 km, Tol Serang–Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung–Cileles sepanjang 24,18 km.

[adsense]Kemudian Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg Ramp 1 JC Sedyatmo sepanjang 1,53 km, Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3 Cibadak–Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km, Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Seksi 6 Kutanegara–Sadang sepanjang 8,50 km, Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 1 JC Sleman–SS Banyurejo sepanjang 8,80 km dan Seksi 6 SS Ambarawa–JC Bawen sepanjang 4,27 km.

Selanjutnya Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Paket 1.2B Prambanan–Purwomartani dan Paket 2.2B Trihanggo–JC Sleman sepanjang 14,73 km, Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 3 Paiton–Besuki sepanjang 25,60 km.

[adsense]Lalu Akses Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 38,63 km. Untuk ruas ini terdapat alternatif rute dan panjang, serta saat ini masih dalam proses pembahasan terkait integrasi dengan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda.

Menurut Diana, sebagian besar ruas difungsionalkan 2 jalur 2 arah untuk kendaraan golongan I non-bus. Khusus Ramp 1 JC Sedyatmo, ruas dibuka satu arah dari Jakarta menuju PIK untuk semua golongan kendaraan pada pukul 06.00–22.00.

[adsense]Sedangkan untuk jalan tol Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan direncanakan untuk difungsionalkan pada Seksi 6 Kutanegara–Sadang sepanjang 8,50 km dengan skema satu arah menuju Jakarta bagi kendaraan Golongan I nonbus. Sementara itu, Seksi 3–5 Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan belum difungsionalkan karena masih terdapat pekerjaan konstruksi pada jalur utama (main road).

"Pelaksanaan fungsional ruas-ruas jalan tol baru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan serta mempertimbangkan hasil koordinasi dan diskresi Kepolisian. Pengaturan operasional, termasuk waktu dan skema pembukaan ruas, akan dilakukan secara situasional selama periode pelayanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna jalan," kata Diana.

[adsense]

Topikseru.com, Langkat – Dalam upaya memperkuat perlindungan anak dari lingkungan terkecil, Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Kabupaten Langkat menyelenggarakan kegiatan psikososial dan edukasi perlindungan serta pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Ruang Ramah Anak, Lingkungan Perdamaian, Kelurahan Tangkahan Durian. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anak dengan suasana yang interaktif, edukatif, dan menyenangkan.

[adsense]Kegiatan ini diisi dengan berbagai materi edukasi, di antaranya penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), praktik mencuci tangan menggunakan sabun, serta edukasi perlindungan diri dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Melalui pendekatan psikososial yang dikemas secara ramah anak, peserta diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan, mengenali hak-haknya, memahami batasan perlindungan diri, serta mengetahui pentingnya mencari bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya ketika menghadapi situasi yang tidak aman.

[adsense]Selain melibatkan petugas Pos SAPA, kegiatan ini juga difasilitasi oleh tim Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Badriyah selaku Ketua Pelaksana menegaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu lingkungan tempat mereka bermain dan bersosialisasi.

[adsense]"Kami ingin memastikan bahwa Ruang Ramah Anak di Lingkungan Perdamaian ini benar-benar menjadi tempat yang aman, edukatif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Melalui pendekatan psikososial, kita tidak hanya melindungi fisik anak, tetapi juga memperkuat mental dan hak-hak mereka. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," ungkap Badriyah.

Sementara itu, petugas Pos SAPA, Waluyo bersama Wahyudi dan Fatimah Triyani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata peran dan kehadiran Pos SAPA di tengah masyarakat.

[adsense]Menurut mereka, pemenuhan hak anak tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan ruang dan kegiatan bermain, tetapi juga harus disertai dengan muatan edukasi yang memberikan pemahaman kepada anak tentang bagaimana melindungi diri dan mengenali berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan, mengenali situasi yang berpotensi membahayakan, berani menyampaikan ketika merasa tidak aman, serta mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta pertolongan.

[adsense]YAFSI bersama Pos SAPA Kabupaten Langkat terus mendorong penguatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Kehadiran Ruang Ramah Anak diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan bermain, tetapi juga menjadi ruang belajar, tumbuh, berekspresi, dan memperoleh perlindungan bagi setiap anak.

Karena setiap anak berhak tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

[adsense]

Topikseru.com, AS – Otoritas Penerbangan Amerika Serikat (FAA) menghentikan seluruh penerbangan terutama yang berangkat dari semua bandara AS.

Penghentian penerbangan dengan alasan gangguan komunikasi massif yang terjadi.

Dilansir dari AFP, hal ini jarang terjadi di negeri paman sam.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homenland Security) mengklaim gangguan komunikasi ini bukan akibat dari 'serangan jahat' apa pun.

Hal ini memicu kebingungan calon penumpang. Papan informasi di bandara menyebut jadwal penerbangan masih normal. Namun mereka tidak bisa naik pesawat untuk terbang.

"Kami mengeluarkan perintah penghentian penerbangan secara nasional untuk semua bandara di AS menyusul masalah komunikasi yang berdampak pada seluruh Pusat Pengendalian Lalu Lintas Udara (Air Route Traffic Control Centers)," demikian pernyataan FAA.

FAA menambahkan saat ini teknisi FAA sedang menyelidiki masalah ini.

Di akun X, FAA mengatakan masalah ini sebagai "gangguan telekomunikasi sementara" dan menyatakan bahwa langkah ini diambil "sebagai bentuk kehati-hatian yang ekstra."

Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda ancaman terhadap AS. "ini bukan peristiwa seperti 9/11," katanya.

Menurutnya sejauh ini tidak ada indikasi ini merupakan serangan jahat, "Ini murni gangguan telekomunikasi," ujarnya.

Meski begitu ia mengaku tidak mengenyampingkan kemungkinan apa pun.

Penumpang Kebingungan di Bandara

Penumpang dibuat kebingungan setelah seluruh penerbangan di Amerika Serikat (AS), termasuk yang hendak take off, dihentikan sementara gegara gangguan komunikasi pada sistem pengendali lalu lintas udara, Jumat (13/11) waktu setempat.

Situasi semakin membingungkan karena papan informasi keberangkatan di sejumlah bandara masih menunjukkan penerbangan beroperasi normal. Padahal, penumpang tidak dapat naik ke pesawat akibat perintah penghentian tersebut.

Di Bandara Las Vegas, petugas konter check-in Southwest Airlines memberi tahu penumpang bahwa tidak akan ada penerbangan yang lepas landas pada malam itu.

Sejumlah petugas mengatakan mereka mendapat informasi bahwa penghentian penerbangan akan berlangsung setidaknya delapan jam. Bahkan, salah satu staf maskapai menyebut gangguan tersebut bisa berlangsung hingga 24 jam.

Para penumpang pun kesulitan memperoleh informasi yang jelas. Sebagian mengaku diberi tahu bahwa penerbangan mereka tertunda akibat angin, sementara penumpang lainnya berusaha mencari tahu sendiri perkembangan situasi.

Joseph Anderson yang berusia 72 tahun dan merupakan salah satu penumpang yang hendak terbang dari Las Vegas menuju Oakland, California, mengaku kesal karena belum mendapatkan penjelasan yang pasti.

"Jadi, katanya tidak ada yang terbang, tetapi mereka belum memberi tahu publik," kata Anderson, seperti yang diberitakan AFP.

Ia bersama penumpang lain juga kebingungan menentukan langkah selanjutnya, apakah harus menjadwalkan ulang penerbangan atau memilih perjalanan darat.

"Kami sedang mempertimbangkan apakah perlu menjadwalkan ulang penerbangan atau berkendara. Namun, jika seluruh negara berhenti, jalan raya juga akan macet," ujar pensiunan veteran Angkatan Udara AS itu.

Anderson menambahkan para penumpang juga kesulitan mengambil bagasi mereka selama situasi tersebut. Ia berharap otoritas penerbangan dapat segera memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat secepatnya.

Kebingungan penumpang terjadi setelah Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) mengeluarkan perintah ground stop nasional untuk seluruh bandara di AS.

Keputusan itu diambil menyusul gangguan komunikasi yang berdampak pada seluruh pusat pengendali lalu lintas udara atau Air Route Traffic Control Centers.

FAA menyatakan teknisi sedang menyelidiki gangguan tersebut. Dalam pernyataan lanjutan melalui media sosial X, lembaga itu menyebut masalah tersebut sebagai gangguan telekomunikasi sementara dan mengatakan penghentian penerbangan dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Topikseru.com, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendata empat daerah di provinsi itu dilanda bencana banjir.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan empat daerah yang dilanda banjir yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Langkat.

"Berdasarkan laporan yang diterima, empat daerah yang dilanda banjir terjadi pada Kamis (12/11)," katanya di Medan, Jumat.

Ia mengatakan Kabupaten Langkat merupakan daerah yang paling terdampak, dengan 835 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Sedangkan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Simalungun, kata dia, mengakibatkan 10 rumah, tiga fasilitas umum, dan perkebunan terdampak. Sementara banjir yang melanda Kabupaten Padang Lawas Utara mengakibatkan dua bendungan rusak.

Kemudian di Kabupaten Toba, lanjutnya, tercatat dua rumah, satu tanggul mengalami kerusakan, serta lahan pertanian masyarakat terancam panen

"Tidak ada pengungsi, korban luka, maupun korban jiwa, akibat bencana banjir di empat daerah tersebut," kata Sri Wahyuni Pancasilawati.

Ia mengatakan berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan masing-masing pemerintah setempat dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.

Sri Wahyuni mengatakan pemerintah kabupaten setempat melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait serta menurunkan personel untuk membantu warga terdampak banjir.

Selain itu, kata dia, BPBD Sumut juga melakukan koordinasi dalam hal penanganan bencana di lokasi tersebut. "Lokasi terdampak masih dilakukan penanganan oleh masing-masing pemerintah setempat," kata Sri Wahyuni Pancasilawati.

Topikseru.com, Medan – Keluhan dan protes sejumlah seniman di Kota Medan yang terkena pungutan liar atau pungli uang untuk menggunakan fasilitas kesenian di Taman Budaya disikapi Pemeritah Kota Medan. Inspektorat pun diturunkan untuk mendalami. Bahkan oknum pelaku telah dberhentikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan penarikan Ismail, petugas kebersihan di Taman Budaya Medan, merupakan tindakan perusahaan vendor yang dilakukan sebelum sidak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada 9 November 2026. Sementara itu, dugaan pungutan liar (pungli) penggunaan gedung pertunjukan Taman Budaya Medan masih didalami Inspektorat Kota Medan.

Barli menegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berkomitmen mencegah praktik pungli di lingkungan kerjanya. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan ditindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami berkomitmen menolak pungli. Kami tidak ingin ada pungli di Taman Budaya. Jika ada pegawai yang terbukti melakukan pungli, akan kita tindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, penanganan terhadap Ismail berbeda dengan dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan. Penarikan Ismail merupakan kewenangan CV Royal Deli selaku perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing yang mempekerjakannya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) CV Royal Deli Nomor 06/11/2026/09, perusahaan melakukan pemeriksaan internal terhadap lima tenaga kerja outsourcing pada Jumat (6/11/2026) pukul 12.00 WIB. Mereka terdiri atas tiga petugas kebersihan dan dua petugas keamanan.

Pemeriksaan dilakukan setelah pengawas perusahaan menerima pengaduan dari pengunjung, seniman, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 5 November 2026 terkait dugaan pengutipan uang parkir berulang kali di kawasan Taman Budaya Medan.

Dalam evaluasi tersebut, pengawas mengingatkan seluruh pekerja agar menjalankan tugas sesuai penempatan dan ketentuan perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, Ismail kemudian ditarik dari lokasi penugasan. Laporan pemeriksaan itu juga diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan selaku penerima jasa.

"Pemeriksaan internal yang berujung pada penarikan Ismail berlangsung tiga hari sebelum sidak Pak Wali Kota," sebut Barli seraya menambahkan, dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan yang menjadi perhatian dalam sidak Wali Kota masih didalami Inspektorat.

Copot Oknum Pelaku Pungli

Sebelumnya, Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Yulhasni, mendesak Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengelola atau petugas Taman Budaya Medan yang diduga melakukan pungutan uang kepada seniman untuk menggunakan fasilitas kesenian.

Yulhasni mengatakan, Pemerintah Kota Medan tidak boleh membiarkan praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme transparan berlangsung di fasilitas publik yang seharusnya menjadi ruang kreativitas masyarakat.

"Kalau terbukti ada oknum yang melakukan pungutan liar terhadap seniman, Wali Kota Medan harus berani mencopot yang bersangkutan dari tugasnya. Jangan hanya memberikan teguran atau memindahkan orangnya. Harus ada tindakan tegas agar persoalan serupa tidak terus berulang," kata Yulhasni dalam keterangannya di Medan.

Menurut Yulhasni, Taman Budaya Medan memiliki fungsi penting sebagai ruang ekspresi dan pengembangan kesenian. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut semestinya memudahkan seniman untuk berlatih, berkarya, dan menampilkan kreativitas, bukan justru menjadi tempat yang membebani mereka dengan pungutan yang tidak jelas.

Ia menilai, persoalan dugaan pungutan terhadap seniman di Taman Budaya Medan bukan isu yang muncul tanpa rekam jejak. Pada Juli 2024, sejumlah seniman yang tergabung dalam Konsorsium Seniman Medan pernah mempersoalkan permintaan pembayaran sebesar Rp 200.000 untuk penggunaan ruang latihan.

Persoalan tersebut sempat menjadi perhatian publik dan diberitakan sejumlah media. Bahkan, pada 31 Juli 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan diberitakan melakukan penggantian terhadap tiga pekerja harian lepas (PHL) yang bertugas di Taman Budaya setelah muncul dugaan pungutan liar.

Yulhasni mengatakan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Medan dalam membenahi sistem pengelolaan Taman Budaya.

"Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang. Pemerintah harus memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penggunaan fasilitas, dan apakah ada pungutan yang memang memiliki dasar aturan," ujarnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Medan membuka secara transparan seluruh ketentuan penggunaan fasilitas Taman Budaya, termasuk tarif resmi apabila memang terdapat biaya yang dibenarkan oleh peraturan.

Menurutnya, setiap pungutan harus memiliki landasan hukum, disertai bukti pembayaran resmi, serta tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh petugas.

Selain mendesak pencopotan oknum yang terbukti melakukan pungutan liar, Yulhasni meminta Wali Kota Medan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola Taman Budaya dan membuka saluran pengaduan bagi komunitas seni.

Ia menegaskan, pembenahan Taman Budaya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Taman Budaya harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai rumah bersama bagi seniman. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan kemudahan bagi mereka yang ingin berkarya. Jangan sampai seniman justru merasa asing di rumah kebudayaannya sendiri," kata Yulhasni.

Topikseru.com, Humbang Hasundutan – Penyidik Sat Reskrim Polres Humbang Hasundutan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap 25 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan dan perusakan di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Kamis (12/11/2026).

Penyerahan Tahap II tersebut dilaksanakan setelah sembilan berkas perkara yang ditangani penyidik Sat Reskrim Polres Humbahas dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Adapun sembilan laporan polisi tersebut masing-masing LP/B/132/XI/2026, LP/B/133/XI/2026, LP/B/135/XI/2026, LP/B/136/XI/2026, LP/B/137/XI/2026, LP/B/138/XI/2026, LP/B/139/XI/2026, LP/B/140/XI/2026, dan LP/B/141/XI/2026, seluruhnya tertanggal 12 September 2026.

Sebanyak 25 tersangka tersebut diduga terlibat dalam peristiwa penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada September 2026 lalu.

Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung menyampaikan, pelaksanaan Tahap II merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU.

"Melalui penyerahan Tahap II ini, tanggung jawab terhadap para tersangka dan barang bukti secara resmi beralih dari penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelas AKP Hitler Hutagalung.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polres Humbahas melalui Sat Reskrim senantiasa berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum serta keadilan.

Menurutnya, penyelesaian perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU merupakan wujud keseriusan Polres Humbahas dalam menuntaskan setiap penanganan perkara pidana sesuai prosedur dan mekanisme hukum.

"Hal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tutupnya.

Dengan dilaksanakannya penyerahan Tahap II tersebut, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus yang terjadi di Kampung Sarsiantar, Desa Matiti II (Matiti), Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, adalah peristiwa kericuhan, penganiayaan, dan perusakan yang dipicu oleh konflik sengketa lahan. Terjadi pada Sabtu pagi, 12 September 2026.

Penyebab Utama: Sengketa lahan antara dua kelompok, yaitu kelompok Raja Bius Manullang dan kelompok Opung Patar Munte. Situasi memanas setelah adanya dugaan pembakaran gubuk atau pondok milik kelompok Raja Bius Manullang di lokasi sengketa.

Sekitar 100 hingga 150 orang mendatangi lokasi dan melakukan aksi pengerusakan terhadap bangunan serta kendaraan

Dampak Kerusakan:

•Sekitar 12 hingga 13 rumah warga, sebuah restoran/warung, serta beberapa unit kendaraan (mobil, truk, atau bus yang rusak/terbalik) mengalami kerusakan.

•Perangkat CCTV di lokasi dirusak dan hard disk penyimpan rekaman diambil sebelum kejadian.

Sekitar 7 hingga 8 orang mengalami luka-luka akibat pemukulan dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Dolok Sanggul.

Topikseru.com, Humbang Hasundutan – Guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Polres Humbang Hasundutan melalui Satuan Reserse Narkoba melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa patroli dan razia tempat hiburan malam (cafe remang-remang) dalam rangka Operasi Sarang Narkoba (OSN), Sabtu dini hari (14/11/2026).

[adsense]Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Humbahas, Iptu Muhammad Hafiz Ansari dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika, khususnya tempat hiburan malam (cafe remang-remang) di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran operasi meliputi Cafe Lae di Jalan Doloksanggul–Siborongborong, Cafe Lucky dan Cafe Harmony di Jalan Lumban Barat, Desa Purba Dolok, serta Cafe Liberty di Jalan Rumah Sakit, Desa Hutaraja, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan maupun barang bawaan pengunjung secara humanis, profesional, namun tetap tegas.

Pemeriksaan tersebut bertujuan mengantisipasi adanya kepemilikan narkotika, senjata tajam, serta benda-benda lain yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana.

[adsense]Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan identitas diri terhadap pengunjung, termasuk penduduk musiman melalui razia KTP, guna memastikan tertib administrasi kependudukan.

Petugas turut mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas lainnya, seperti aksi premanisme, perbuatan asusila, maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum.

[adsense]"Pemeriksaan mencakup identitas pengunjung, barang bawaan, serta sudut-sudut ruangan kafe untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," ujar Iptu Hafiz.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mendapati dua orang pengunjung di salah satu tempat hiburan malam yang diduga telah mengonsumsi narkotika jenis ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menemukan sisa zat yang diduga narkotika jenis ekstasi dalam bungkusan plastik bening yang berkaitan dengan kedua orang tersebut.

[adsense]Selanjutnya, kedua orang tersebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut guna mendalami dugaan penyalahgunaan narkotika tersebut.

"Kedua orang tersebut masih kita mintai keterangan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan penggunaan narkotika tersebut," jelas Iptu Hafiz.

[adsense]Tidak hanya melakukan pemeriksaan terkait narkotika, petugas juga mengecek kepatuhan pengelola tempat hiburan malam terhadap ketentuan perizinan penjualan minuman beralkohol serta aturan jam operasional yang berlaku.

Petugas turut memberikan imbauan kamtibmas kepada para pemilik usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan jam operasional, tidak menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta tidak memberikan ruang maupun fasilitas bagi aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Kasat Resnarkoba Iptu Hafiz juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Informasi sekecil apa pun sangat berarti dalam membantu upaya pemberantasan narkotika," tegasnya.

[adsense]Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan Call Center Polri 110.

Melalui kegiatan patroli yang ditingkatkan dan pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba secara berkelanjutan, Polres Humbang Hasundutan berkomitmen untuk terus menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba.

[adsense]

Topikseru.com, Pematangsiantar – Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, Polda Sumatera Utara, mengamankan dua pria berinisial PS (47) dan RH (57) terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 13,77 gram.

Kedua pria tersebut diamankan di lokasi berbeda dalam rangkaian pengungkapan kasus yang berlangsung pada Minggu (8/11) dan Senin (9/11/2026).

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kasat Resnarkoba AKP Syamsul Bahri mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan kepemilikan narkotika.

Menindaklanjuti informasi itu, tim operasional Satresnarkoba yang dipimpin Kanit II IPDA Froom Siahaan mengamankan PS pada Minggu (8/11) sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Simarimbun, Kota Pematangsiantar.

PS diamankan saat berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam bernomor polisi A 1337 D. Dari lokasi tersebut, petugas menyita satu paket sabu seberat bruto 3,20 gram yang dibungkus tisu dan disimpan dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler merek Oppo warna hitam.

"Dari hasil pemeriksaan awal, PS mengakui sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang temannya berinisial RH," kata Syamsul Bahri.

Berdasarkan keterangan tersebut, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan RH pada Senin (9/11) sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.

Dari tangan RH, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 10,57 gram yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri. Selain itu, turut disita satu unit telepon seluler merek Vivo warna biru dan uang tunai Rp135.000.

Dalam pemeriksaan, RH mengakui dua paket sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seseorang. Polisi menyebut identitas pemasok tersebut telah diketahui dan masih dalam penyelidikan.

Syamsul mengatakan kedua tersangka telah diamankan dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Pematangsiantar menyatakan akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Komposisi tersebut menjadi bagian dari strategi BYD memperkuat basis produksi di Indonesia sekaligus membangun keterkaitan dengan industri nasional. Perusahaan tidak hanya mengandalkan fasilitas perakitan dan produksi, tetapi juga melibatkan ratusan pemasok lokal dalam rantai pasoknya.

Head of Public Relations and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan keberadaan fasilitas manufaktur di Subang merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pengembangan industri otomotif Indonesia.

"Komitmen kami kepada Indonesia juga nyata dan kami terus mengoptimalkan fasilitas manufaktur yang telah kami bangun dengan adanya 90 persen tenaga kerja lokal dan total 6.000 tenaga kerja di fasilitas BYD Subang," kata Luther di sela kegiatan media test drive kendaraan terbaru BYD di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

5.400 Pekerja Lokal Terlibat di Fasilitas BYD Subang

Angka tersebut memperlihatkan besarnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam kegiatan manufaktur perusahaan otomotif asal China tersebut.

Penyerapan pekerja lokal menjadi salah satu indikator kontribusi investasi industri terhadap perekonomian daerah. Selain membuka kesempatan kerja, keberadaan fasilitas produksi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi pendukung di wilayah sekitar.

Meski demikian, besarnya dampak investasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pekerja yang direkrut. Kualitas pekerjaan, peningkatan keterampilan, transfer teknologi, dan peluang pengembangan karier juga menjadi aspek penting dalam mengukur kontribusi industri terhadap ekonomi nasional.

BYD Gandeng Lebih dari 200 Pemasok Lokal

Kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun hubungan antara kegiatan manufaktur perusahaan dan pelaku industri lokal.

Keterlibatan pemasok dalam rantai produksi menjadi faktor penting bagi pengembangan industri otomotif. Semakin kuat hubungan antara produsen kendaraan dan perusahaan pendukung di dalam negeri, semakin besar pula peluang terbentuknya ekosistem industri yang saling terhubung.

Menurut Luther, kolaborasi dengan pemasok lokal merupakan bagian dari upaya BYD membangun sinergi dan integrasi dengan industri Indonesia.

Namun, jumlah pemasok saja belum cukup untuk menggambarkan kedalaman kontribusi terhadap industri nasional. Tingkat kandungan lokal, jenis komponen yang dipasok, nilai transaksi, serta kemampuan pemasok memenuhi standar teknologi otomotif juga menjadi ukuran yang perlu diperhatikan.

Jaringan Diler BYD Sudah Melampaui 120 Lokasi

Luther menyampaikan perusahaan telah mengembangkan lebih dari 120 jaringan diler yang tersebar di berbagai wilayah. Ekspansi tersebut tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga wilayah lapis kedua.

Perluasan jaringan diler menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mendekatkan produk dan layanan kepada konsumen.

Bagi pasar kendaraan listrik, keberadaan jaringan penjualan dan layanan purnajual memiliki peran penting. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan spesifikasi kendaraan, tetapi juga kemudahan memperoleh layanan perawatan, ketersediaan suku cadang, serta dukungan teknis.

BYD menyatakan masih akan menjajaki lokasi strategis untuk memperluas jangkauan distribusinya di Indonesia.

BYD Ingin Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

"Kami tidak berhenti di penjualan kendaraan, tetapi kami ingin membangun ekosistem kendaraan listrik yang lebih lengkap," ujar Luther.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan bisnis kendaraan listrik membutuhkan dukungan berbagai sektor, mulai dari manufaktur, pemasok komponen, distribusi, layanan purnajual, hingga infrastruktur pendukung.

Bagi Indonesia, penguatan ekosistem tersebut menjadi penting agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi industri dalam negeri.

Tantangannya adalah memastikan investasi tidak hanya meningkatkan jumlah kendaraan yang dipasarkan, tetapi juga memperkuat kemampuan produksi, kualitas sumber daya manusia, dan keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok.

Dengan sekitar 6.000 pekerja di fasilitas Subang, lebih dari 200 pemasok lokal, serta jaringan diler yang melampaui 120 lokasi, BYD tengah membangun fondasi bisnis yang mencakup produksi hingga distribusi.

Seberapa besar kontribusi jangka panjangnya terhadap industri otomotif nasional akan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas lokal dan kedalaman integrasi rantai pasok dalam negeri.

[adsense]Langkah tersebut dinilai penting untuk mengakhiri ketidakjelasan aturan yang selama ini berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran. DPR menginginkan proses pengakuan pendidikan yang ditempuh warga negara Indonesia di luar negeri memiliki dasar hukum yang tegas dan mengikat.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan polemik dokumen pendidikan Gibran harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Menurut dia, persoalan serupa tidak seharusnya kembali muncul akibat regulasi yang belum memberikan pedoman secara terperinci.

[adsense]"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," kata Lalu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

DPR Soroti Perbedaan Penafsiran Surat Penyetaraan Ijazah

[adsense]Kondisi tersebut menunjukkan perlunya ketentuan yang tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga menjelaskan kedudukan, persyaratan, dan konsekuensi hukum dari surat keterangan penyetaraan.

Dia berharap revisi UU Sisdiknas dapat menghasilkan regulasi yang menjadi rujukan bersama bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat.

[adsense]Menurut Lalu, aturan yang memiliki kekuatan hukum jelas diperlukan agar setiap keputusan terkait pengakuan pendidikan tidak bergantung pada penafsiran masing-masing pihak.

"Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu," ujarnya.

[adsense]

Penyetaraan Pendidikan Luar Negeri Perlu Kepastian Hukum

Karena itu, pemerintah membutuhkan mekanisme pengakuan pendidikan yang transparan dan dapat diterapkan secara konsisten.

[adsense]Kejelasan regulasi diperlukan untuk menjawab sejumlah persoalan, mulai dari persyaratan dokumen, proses evaluasi akademik, kewenangan lembaga penerbit, hingga pengakuan hasil pendidikan di Indonesia.

Tanpa pedoman yang terperinci, proses penyetaraan berpotensi menimbulkan perdebatan, terutama ketika dokumen yang diterbitkan lembaga pemerintah memiliki konsekuensi terhadap persyaratan administratif atau jabatan publik.

[adsense]Lalu berharap revisi undang-undang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri.

Dia menegaskan bahwa regulasi baru seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga negara yang ingin memperoleh pengakuan atas pendidikan mereka.

[adsense]

Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan surat keputusan tersebut pada Kamis (12/11/2026).

[adsense]Dokumen yang dicabut adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

SK pencabutan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.

[adsense]Melalui keputusan itu, kementerian memerintahkan penarikan dokumen penyetaraan dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menguasainya.

Kemendikdasmen juga menyatakan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[adsense]Pencabutan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya memicu perdebatan mengenai proses pengakuan pendidikan luar negeri.

Yusril Sebut Pencabutan Suket Menindaklanjuti Putusan MA

[adsense]Menurut Yusril, putusan MA yang membatalkan surat keterangan itu telah berkekuatan hukum tetap.

"Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril.

[adsense]Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah terhadap dokumen penyetaraan yang menjadi pokok polemik.

Namun, perkembangan perkara ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai sistem pengakuan pendidikan luar negeri di Indonesia, termasuk bagaimana pemerintah memastikan setiap dokumen diterbitkan melalui prosedur yang jelas.

[adsense]

Revisi UU Sisdiknas Berpotensi Jadi Evaluasi Sistem Pendidikan

Jika dimasukkan dalam pembahasan revisi undang-undang, ketentuan penyetaraan pendidikan berpeluang menjadi bagian dari evaluasi sistem pendidikan nasional.

[adsense]Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum tanpa mempersulit masyarakat yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Publik kini menanti apakah rencana DPR itu akan diterjemahkan menjadi ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur, kewenangan, dan standar penyetaraan ijazah.

[adsense]Dengan regulasi yang lebih tegas, polemik serupa diharapkan tidak kembali muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap dokumen pendidikan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan ke perpustakaan yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Sumatera Utara mencapai 35.300 kunjungan.

[adsense]Jumlah kunjungan hasil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat gerakan literasi masyarakat guna meningkatkan minat baca dan membangun budaya literasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Sumut, Alpian Hutauruk, pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (13/11/2026).

[adsense]Berbagai program dan kolaborasi lintas sektor dilakukan, termasuk menambah dua titik layanan baca untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas perpustakaan.

"Kedua titik tersebut berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Nias Utara dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Nias Barat. Selain itu kami juga mengembangkan layanan perpustakaan seperti perpustakaan keliling guna mengajangkau seluruh lapisan masyarakat," ucapnya.

[adsense]Berbagai upaya tersebut turut mendorong tingginya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan ke perpustakaan yang dikelola Disperpusip Sumut mencapai 35.300 kunjungan.

"Paling banyak anak sekolah jenjang yang berada di jenjang SD. Selain itu tingkat SMP bahkan mahasiswa dan dosen. Mereka mengunjungi sejumlah layanan yang telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan Sumut," katanya.

[adsense]Alpian memaparkan, Disperpusip Sumut menyediakan sejumlah layanan perpustakaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok usia dan kalangan masyarakat. Salah satu layanan favorit adalah layanan anak yang dilengkapi fasilitas dan program literasi khusus, dengan konsep ramah anak bagi pengunjung mulai usia prasekolah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Layanan anak tersebut berada di lantai satu gedung perpustakaan. Berbagai kegiatan edukatif diselenggarakan untuk memperkenalkan dunia literasi kepada anak-anak melalui pendekatan yang menyenangkan.

[adsense]"Paling banyak diminati layanan anak yang berada di lantai 1. Para pustakawan di sana layaknya seperti guru. Mereka mengajak anak-anak bercerita dan menonton," ucapnya.

Selain itu, tersedia layanan referensi yang banyak dimanfaatkan mahasiswa dan dosen. Layanan ini membantu pengunjung menelusuri informasi khusus serta memperoleh berbagai bahan rujukan untuk mendukung kebutuhan akademik dan penelitian.

[adsense]Disperpusip Sumut juga menyediakan layanan fiksi berupa ruang baca dan layanan sirkulasi yang menghadirkan beragam koleksi karya sastra dan cerita rekaan bagi pemustaka, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa.

Untuk semakin meningkatkan budaya literasi, Disperpusip Sumut turut melaksanakan berbagai kegiatan, seperti safari literasi, diskusi, talkshow, storytelling, sosialisasi budaya baca, serta menjalin kolaborasi dengan sejumlah konsulat jenderal, termasuk Konsulat Jenderal Singapura. Kerja sama internasional juga terus dikembangkan untuk memperluas jejaring dan mendukung peningkatan kualitas literasi masyarakat.

[adsense]perpustakaan-2.webp">

Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Sumut berhasil mencatat peningkatan peringkat nasional dalam pembangunan literasi masyarakat maupun tingkat kegemaran membaca.

[adsense]"Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan peringkat nasional yang signifikan, dari posisi ke-29 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-10 pada tahun 2025. Begitupula dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumut yang berada di posisi ke-21 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-9 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat dan tingkat gemar membaca di Sumut semakin kompetitif," pungkasnya.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Tiga orang WNI berhasil diselamatkan ketika hampir terbang keluar negeri karena diimingi mahar puiuhan juta.

Seperti dikutip dari media humas Polri, Tribrata News, Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn dalam pengungkapan kasus ini pada Kamis (12/11/2026) mengatakan, para korban diiming-imingi mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta dan uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta jika bersedia menikah dengan pria asal China.

Penyidikan polisi mengungkap dugaan jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China.

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus-Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," kata Yolanda.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan tiga WNI yang berhasil diselamatkan "masing-masing berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan."

"Kementerian Luar Negeri mengharapkan agar para korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami," kata Heni dalam keterangannya yang diterima media, Jumat (13/11/2026).

Dijual Hingga Rp500 Juta

Yolanda mengatakan bahwa foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirim kepada agen di China sebagai katalog pengantin pesanan. Setiap perempuan disebut ditawarkan atau dijual dengan harga Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Polisi menetapkan tiga tersangka dengan peran berbeda, yakni YB, RMM, dan FC alias IA.

YB merupakan warga China yang datang ke Indonesia untuk menikahi korban dan membawanya ke negaranya. Sementara RMM diduga merekrut korban dengan iming-iming uang serta mengatur pernikahan ilegal di Apartemen Grand Pramuka, Jakarta, yang juga dijadikan tempat penampungan.

Menurut Yolanda, RMM sebelumnya justru pernah menjadi korban pengantin pesanan sebelum beralih menjadi pelaku. Adapun FC alias IA diduga membantu memalsukan dokumen kependudukan dan perjalanan korban.

Ketiga korban sempat ditampung di apartemen dan hotel di Jakarta, sementara pelaku mengurus dokumen perjalanan dan diduga memalsukan tahun lahir mereka agar memenuhi syarat menikah di China.

Korban kemudian diduga dinikahkan secara siri dengan pria China tanpa dokumen resmi. Rencana keberangkatan mereka melalui rute Jakarta–Penang–Hong Kong pada 10 Oktober 2026 terhenti setelah petugas imigrasi mencurigai praktik pengantin pesanan.

Polisi menyita sembilan ponsel, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket pesawat, boarding pass, dokumen perjalanan, dan bukti pembayaran.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman penjara tiga hingga 15 tahun dan denda Rp 120 juta hingga Rp 600 juta.

Bukan Kasus Pertama

Kasus perdagangan orang bermodus pengantin pesanan ke China bukan pertama kali terjadi. Pada Desember 2024, Polda Metro Jaya membongkar sindikat serupa dan menangkap sembilan tersangka. Para pelaku disebut meraup keuntungan Rp 35 juta hingga Rp 150 juta untuk setiap perempuan yang direkrut.

Pada 2025, Reni Rahmawati, perempuan asal Jawa Barat, diduga menjadi korban setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan di China. Ia justru dinikahkan dengan pria setempat yang disebut membayar sekitar Rp 400 juta kepada agen. Reni dipulangkan ke Indonesia pada November 2025.

Pada Agustus 2026, Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus serupa dan menetapkan dua tersangka. Korban dijanjikan kehidupan lebih baik, tetapi kemudian melaporkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menerima uang bulanan Rp 10 juta seperti yang dijanjikan.

Heni Hamidah mengatakan, banyak WNI terjerat praktik pengantin pesanan karena tergiur tawaran menikah dengan warga negara asing (WNA) yang dianggap lebih mapan secara ekonomi, serta janji mahar dalam jumlah besar.

Menurutnya, sebagian korban juga memiliki pemahaman keliru bahwa pernikahan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri. Padahal, perkawinan tersebut dicatat secara resmi di negara tujuan sehingga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pihak.

"Para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut," kata Heni.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau pernikahan dengan WNA.

"Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan," ujar Heni.

[adsense]Michael menegaskan bahwa futsal Indonesia bukan milik satu orang maupun kelompok tertentu. Menurut dia, olahraga ini tumbuh berkat kontribusi banyak pihak sehingga tanggung jawab untuk menjaganya juga harus dipikul bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Michael melalui keterangan resmi FFI, Jumat. Ia mengapresiasi dukungan para pencinta futsal yang selama ini ikut mendorong perkembangan olahraga tersebut di Tanah Air.

[adsense]"Saya bersyukur atas dukungan teman-teman semua. Futsal bukan milik individu, bukan milik satu institusi, tetapi milik kita semua dan kita perlu jaga bersama-sama," kata Michael.

Dia berharap dukungan dari komunitas, klub, asosiasi, akademi, hingga seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga agar futsal nasional dapat berkembang lebih baik.

[adsense]

Michael Singgung Kekuatan Besar di Balik Dinamika FFI

Ia menggambarkan posisi pihaknya seperti ikan kecil yang berada di tengah kekuatan-kekuatan besar. Meski menghadapi situasi yang tidak mudah, Michael meminta seluruh pihak tidak kehilangan keberanian dan harapan.

[adsense]"Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan ketika FFI tengah menghadapi dinamika organisasi. Namun, Michael tidak merinci siapa pihak yang dimaksud sebagai kekuatan besar maupun bentuk gangguan yang disebutnya.

[adsense]Dia lebih menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan tidak membiarkan perbedaan kepentingan merusak fondasi organisasi yang telah dibangun bersama.

Akui Futsal Nasional Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah

[adsense]Ia mengakui berbagai kritik dan aspirasi dari pemilik klub, pengurus asosiasi futsal provinsi, akademi, serta pemangku kepentingan lainnya harus didengar.

Menurut Michael, FFI tidak boleh menutup diri terhadap masukan. Berbagai kekurangan yang ada harus menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk bagi dirinya sebagai ketua umum.

[adsense]Ia menyebut perbaikan organisasi bukan tanggung jawab satu pihak semata, melainkan pekerjaan rumah seluruh ekosistem futsal nasional.

Michael juga mengaku mendengar adanya pihak-pihak yang memperoleh janji, hasutan, hingga tekanan dari berbagai pihak di tengah dinamika organisasi.

[adsense]Karena itu, ia mengajak seluruh elemen futsal untuk tidak terburu-buru mengambil sikap dan tetap mengedepankan pertimbangan rasional.

Pesan tersebut ditujukan kepada pemilik klub, pengurus asosiasi futsal di tingkat provinsi dan daerah, akademi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan futsal.

[adsense]

Piala Dunia Futsal 2028 Jadi Target Besar Michael

Salah satu target terdekat yang ingin diwujudkan adalah membawa Timnas Futsal Indonesia tampil di Piala Dunia Futsal 2028.

[adsense]Target tersebut menjadi salah satu alasan Michael meminta seluruh pihak menjaga kesinambungan pembinaan dan tidak larut dalam konflik internal.

Menurut dia, transformasi futsal nasional membutuhkan ketulusan, kerja bersama, serta komitmen jangka panjang. Persoalan organisasi, kata dia, semestinya tidak menghilangkan fokus terhadap peningkatan kualitas tim nasional.

[adsense]Michael menyebut dirinya hanyalah manusia biasa yang berusaha memberikan kontribusi melalui niat baik dan kerja untuk memajukan futsal Indonesia.

"Kami hanya ikan kecil di kolam ini, menghadapi ikan-ikan yang besar. Tapi kami yakin dengan ketulusan dan tekad tersebut kita bisa terus menuntaskan perjuangan ini untuk transformasi futsal Indonesia," ucapnya.

[adsense]

Minta Seluruh Elemen Futsal Menjaga Persatuan

Ia menyatakan memahami adanya aspirasi dari berbagai kalangan dan mengakui bahwa pengelolaan futsal nasional masih jauh dari sempurna.

[adsense]Karena itu, ia meminta para pemilik klub, asosiasi futsal provinsi, pengurus daerah, dan akademi untuk terus menyampaikan masukan demi perbaikan bersama.

"Saya mendengarkan aspirasi teman-teman, tentu banyak hal yang harus kita perbaiki ke depan. Saya setuju bahwa kita jauh dari sempurna dan kita harus terus berbenah. Dan ini adalah PR kita bersama, PR saya juga," tutup Michael.

[adsense]Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan FFI saat ini bukan hanya menjaga stabilitas organisasi, tetapi juga memastikan agenda pembinaan tetap berjalan.

Dengan target tampil di Piala Dunia Futsal 2028, persatuan antarkomponen futsal nasional menjadi salah satu faktor penting agar proses transformasi tidak terhambat oleh dinamika internal.

[adsense]

[adsense]Tak hanya membebaskan kedua terdakwa, hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar Rp 13,18 miliar yang sebelumnya dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat.

[adsense]Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kedua terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan jaksa penuntut umum.

"Menyatakan, perbuatan terdakwa Enda Simakasura Ketaren dan terdakwa Edwyn Tresnanugraha tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum," ujar Yusafrihardi.

[adsense]

Hakim Perintahkan Kedua Terdakwa Dibebaskan dari Tahanan

Hakim juga memulihkan hak-hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat seperti semula.

[adsense]Selain itu, seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.

Putusan ini menjadi titik penting dalam proses hukum dugaan korupsi proyek infrastruktur pariwisata di kawasan Danau Toba yang menggunakan anggaran tahun 2022.

[adsense]Majelis hakim menilai unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan.

Uang Rp 13,18 Miliar Dikembalikan kepada Hutama Karya

[adsense]Dana yang sebelumnya dititipkan kepada Kejati Sumut itu diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Heri Suhendra.

Perintah tersebut menjadi bagian dari amar putusan yang dibacakan majelis hakim bersamaan dengan pembebasan kedua terdakwa.

[adsense]Dengan demikian, putusan perkara ini tidak hanya menyangkut status hukum Enda dan Edwyn, tetapi juga menentukan nasib dana belasan miliar rupiah yang sebelumnya berada dalam penitipan kejaksaan.

Putusan Bebas Berbeda dengan Tuntutan Jaksa

[adsense]Sebelumnya, jaksa Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan menuntut masing-masing terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara.

Jaksa juga meminta agar keduanya dijatuhi denda sebesar Rp 100 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 60 hari.

[adsense]Namun, setelah mempertimbangkan dakwaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim mengambil keputusan berbeda dengan tuntutan tersebut.

Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kedua.

[adsense]Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Tele.

Perkara Proyek Pariwisata Danau Toba Berakhir dengan Vonis Bebas

[adsense]Perkara dugaan korupsi yang menyeret kedua terdakwa tersebut diproses melalui Pengadilan Tipikor Medan hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Dengan putusan tersebut, Enda Simakasura Ketaren dan Edwyn Tresnanugraha dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntut umum.

[adsense]Sementara itu, perintah pengembalian uang Rp 13,18 miliar kepada PT Hutama Karya menjadi bagian lain dari putusan yang menarik perhatian dalam perkara ini.

Putusan majelis hakim sekaligus menandai perbedaan kesimpulan antara penuntut umum dan pengadilan dalam menilai pembuktian perkara dugaan korupsi proyek pariwisata Danau Toba tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI)/Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) setelah menerima banyak desakan Kongres Luar Biasa (KLB). Namun Michael Sianipar menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI sesuai Kementerian Hukum (Kemenkum).

[adsense]Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/11/2023), PSSI menyampaikan, keputusan tersebut sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.

Keputusan penunjukan Vivin Cahyani yang juga menjabat Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

[adsense]Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari AFI.

Jumlah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AFI.

[adsense]Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, PSSI memandang, permintaan penyelenggaraan KLB memiliki dasar yang sah dan perlu ditindaklanjuti untuk memberikan kesempatan kepada anggota menentukan kepemimpinan baru AFI melalui mekanisme yang berlaku, tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan dan pembinaan futsal Indonesia.

Melalui keputusan tersebut, Vivin Cahyani diberikan kewenangan untuk menjalankan roda organisasi sesuai ketentuan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan, serta mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB.

[adsense]PSSI menyatakan, penunjukan pelaksana tugas merupakan langkah transisi organisasi, bukan untuk mengambil alih hak anggota dalam menentukan kepemimpinan federasi. KLB menjadi mekanisme yang dipersiapkan untuk menghasilkan kepengurusan baru.

Dalam keputusan yang sama, PSSI menyatakan, Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tidak berlaku lagi. Adapun masa tugas Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua FFI/AFI berlaku sejak 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru.

[adsense]PSSI menegaskan, keputusan ini juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga kesinambungan program pembinaan, penyelenggaraan kompetisi, pengembangan futsal di daerah, serta persiapan tim nasional, agar dinamika kepengurusan tidak menghambat perkembangan futsal Indonesia yang terus menunjukkan potensi dan kemajuan prestasi.

Organisasi itu juga berharap seluruh pemangku kepentingan futsal nasional dapat menghormati proses organisasi, mengedepankan komunikasi yang konstruktif, serta mendukung pelaksanaan KLB sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Michael Sianipar Klaim Dirinya Masih Jabat Ketum

Sebelumnya, Michael Sianipar menegaskan, dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) sesuai Kementerian Hukum (Kemenkum).

Hal tersebut disampaikan Michael di Jakarta pada Kamis (12/11) malam. Ia menyebut secara hukum masih menjadi Ketua Umum FFI.

[adsense]"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael.

Michael menjelaskan, kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki surat keputusan (SK) dari Kemenkum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah disahkan.

[adsense]Menurutnya, seluruh mekanisme perubahan kepengurusan harus mengacu pada aturan organisasi tersebut.

"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ujar Michael.

[adsense]Ia menegaskan setiap upaya pergantian kepengurusan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah. Michael menilai perubahan kepengurusan di luar prosedur AD/ART merupakan tindakan ilegal.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.

[adsense]Michael juga menanggapi keputusan PSSI yang memberhentikannya sebagai Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI.

Ia mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan tersebut. Michael mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila penunjukan Plt tersebut benar-benar dilakukan.

[adsense]"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.

Michael menambahkan, dirinya bersama jajaran kepengurusan FFI akan tetap berpegang pada dokumen legalitas organisasi. Ia juga meminta publik futsal Indonesia menilai polemik tersebut secara objektif.

[adsense]Menurut Michal, kepengurusannya masih memiliki sejumlah program yang ingin dituntaskan hingga 2028, termasuk mengawal target Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Dunia Futsal 2028.

"Kami masih punya impian untuk mengawal Indonesia agar bisa masuk ke Piala Dunia Futsal 2028," kata Michael.

[adsense]

Berharap PSSI beri ruang klarifikasi

Michael Sianipar berharap agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memberikan ruang baginya untuk melakukan klarifikasi setelah dirinya dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI).

"Saya berharap jika memang ada hal-hal yang memang dirasa perlu untuk saya klarifikasi, panggil saya. Saya siap dipanggil (untuk) menjelaskan apa pun pertanyaan dari A sampai Z secara terbuka, panggil saya," kata Michael Sianipar dalam sebuah video yang dipublikasikan FFI melalui media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

[adsense]Ia menyampaikan hal itu menanggapi keputusan PSSI menunjuk Vivin Cahyani yang juga menjabat Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

[adsense]Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari FFI.

PSSI menyampaikan, keputusan tersebut sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.

[adsense]Michael mengatakan, jabatan merupakan sebuah amanah yang bersifat sementara. Oleh sebab itu, ia meminta pimpinan PSSI agar melihat persoalan yang terjadi di FFI atau sekarang bernama Asosiasi Futsal Indonesia secara objektif.

Ia berharap agar PSSI tidak mengambil kebijakan untuk kepentingan sesaat, tetapi mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

[adsense]Lebih lanjut, Michael menjelaskan, futsal merupakan bagian dari entitas di dalam keluarga besar PSSI. Namun demikian, FFI juga memiliki aturan dan legalitas yang menempatkan posisi kepengurusan saat ini yang perlu dihormati.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, ia juga akan kembali ke tanah air dan akan bertemu dengan banyak pihak untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kondisi FFI.

[adsense]Michael menginginkan agar dinamika yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. "Agar badai ini segera berlalu dan kita kembali fokus untuk membangun futsal Indonesia," katanya.

[adsense]

[adsense]Keberadaan foto tersebut menjadi perhatian setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan pantauan di Kantor Pemprov Sumut, potret Gibran masih terlihat menghiasi dinding lobi utama. Foto itu dipasang berdampingan dengan potret Presiden Prabowo Subianto dalam bingkai yang tertata rapi.

[adsense]Gibran terlihat mengenakan kemeja putih, jas, dan dasi merah. Di dekatnya terdapat patung Garuda yang menjadi simbol negara dan kebinekaan Indonesia.

Kondisi serupa juga ditemukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut. Foto Gibran masih terpasang berdampingan dengan foto Prabowo di dinding ruangan tersebut.

[adsense]Belum diketahui apakah foto Wakil Presiden itu masih terpajang di seluruh ruangan lain di lingkungan Pemprov Sumut. Penelusuran tidak dapat menjangkau seluruh area perkantoran.

Satpol PP Belum Mengetahui Jadwal Pencopotan Foto Gibran

[adsense]Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lingkungan Pemprov Sumut mengaku belum mengetahui alasan foto tersebut masih dipasang maupun kapan pencopotannya akan dilakukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara yang dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut belum memberikan keterangan.

[adsense]Di sejumlah aula Pemprov Sumut, foto Presiden dan Wakil Presiden juga biasanya dipasang sebagai bagian dari kelengkapan ruangan. Namun, pemasangannya dapat bersifat tentatif sesuai kebutuhan kegiatan.

Belum adanya penjelasan dari pemerintah daerah membuat kepastian mengenai penyesuaian foto tersebut masih menunggu konfirmasi pejabat berwenang.

[adsense]

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat tersebut disampaikan langsung oleh Gibran kepada pimpinan lembaga tersebut.

[adsense]Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI," kata Muzani setelah menerima Gibran di Gedung MPR, Jakarta Pusat.

[adsense]Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran diterima oleh Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Setelah pertemuan berlangsung beberapa menit, Gibran meninggalkan ruang pertemuan dan turun menuju lobi Gedung Nusantara III.

[adsense]Namun, Gibran tidak memberikan pernyataan kepada awak media yang menunggu di lokasi.

Status Pengunduran Diri dan Proses Kelembagaan Jadi Perhatian

[adsense]Meski surat telah disampaikan kepada Presiden dan MPR, proses pengunduran diri serta perubahan status jabatan tetap perlu merujuk pada mekanisme konstitusional dan keputusan resmi lembaga berwenang.

Situasi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai penyesuaian atribut kenegaraan di berbagai kantor pemerintahan, termasuk pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di daerah.

[adsense]Di Sumatera Utara, foto Gibran yang masih terlihat di Kantor Pemprov Sumut dan DPRD Sumut menjadi gambaran bahwa penyesuaian administratif maupun simbolik belum tampak dilakukan di sejumlah lokasi.

Hingga Jumat, 13 November 2026, belum ada keterangan resmi mengenai kapan foto tersebut akan diturunkan atau apakah pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

[adsense]Publik kini menanti penjelasan Pemprov Sumut mengenai keberadaan foto Gibran di lingkungan perkantoran pemerintah daerah tersebut.

[adsense]

[adsense]Bencana yang kembali terjadi ini membuat warga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebagian masyarakat bahkan telah mengamankan perabotan dan barang berharga ke tempat lebih tinggi sejak malam sebelumnya karena khawatir banjir kembali membesar seperti kejadian pada November 2025.

Salah seorang warga Desa Perdamaian, Asnita (63), mengaku tidak ingin pengalaman banjir besar sebelumnya kembali terulang.

[adsense]"Kami tadi malam mengangkat barang-barang ke atas karena takut banjir seperti tahun lalu," kata Asnita di Aceh Tamiang, Jumat (13/11/2026).

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Air yang menggenangi kawasan permukiman terus meluas hingga menutup sejumlah ruas jalan. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas.

[adsense]Untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, warga terpaksa berjalan kaki melewati genangan air.

Drainase Pascabanjir 2025 Disorot Warga

[adsense]Warga menduga buruknya kondisi saluran drainase menjadi salah satu faktor yang memperparah genangan. Saluran air di sejumlah kawasan disebut belum berfungsi maksimal setelah tertimbun lumpur akibat banjir besar pada November 2025.

Kondisi tersebut membuat air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar. Ketika curah hujan meningkat dan debit air sungai bertambah, genangan dengan cepat memenuhi jalan hingga masuk ke kawasan rumah penduduk.

[adsense]Asnita berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki saluran drainase, khususnya di kawasan perkotaan.

Menurut dia, pembenahan infrastruktur pengendali air sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman banjir setiap kali hujan deras turun.

[adsense]Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan infrastruktur yang terdampak banjir sebelumnya benar-benar dipulihkan dan mampu berfungsi kembali.

BPBD Catat 11 Desa di Empat Kecamatan Terdampak

[adsense]Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Bandar Pusaka, Tenggulun, dan Bendahara.

Luasnya wilayah terdampak menunjukkan bahwa ancaman banjir tidak hanya terjadi di satu kawasan permukiman. Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai juga berpotensi menghadapi kenaikan debit air apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.

[adsense]Kondisi tersebut membuat BPBD meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan, terutama warga yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

BPBD Minta Warga Tidak Menunggu Air Naik untuk Evakuasi

[adsense]Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang tinggal di wilayah tengah dan hilir sungai karena berpotensi terdampak apabila debit air mengalami peningkatan.

BPBD meminta masyarakat tidak menganggap remeh perubahan kondisi cuaca maupun kenaikan permukaan air sungai. Kewaspadaan dini dinilai penting untuk mengurangi risiko korban jiwa ketika banjir datang secara tiba-tiba.

[adsense]Selain memantau kondisi sungai, warga juga diminta mengamankan dokumen penting dan barang berharga, menjauhi bantaran sungai saat debit air meningkat, serta segera melakukan evakuasi mandiri apabila situasi mulai membahayakan.

Iman juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan informasi dan arahan dari petugas BPBD maupun aparatur setempat.

[adsense]Pesan utama yang disampaikan BPBD adalah masyarakat tidak perlu menunggu air semakin tinggi untuk menyelamatkan diri dan keluarga.

Banjir susulan di Aceh Tamiang kembali memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus pemulihan infrastruktur pascabanjir.

[adsense]Bagi warga, penanganan darurat memang dibutuhkan, tetapi perbaikan drainase dan sistem pengendalian air juga menjadi kebutuhan mendesak agar kejadian serupa tidak terus berulang.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan rapat koordinasi perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi di Aula Kantor Dinkes Sumut Jalan H.M. Yamin, Medan pada Kamis (12/11/2026).

[adsense]Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy diwakili Kepala Seksi Kesga dan Gizi Cut Diana Mutia menjelaskan, Rakor ini dilakukan sebagai langkah untuk percepatan penurunan AKI dan AKB di Sumatera Utara, mengingat upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator peningkatan umur harapan hidup (UHH) harus didukung dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan indikator penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara, kata Hasrimy, harus terus diturunkan. Kolaborasi semua pihak diyakini akan dapat mewujudkan hal itu.

[adsense]Dari aspek medis, penyebab terbanyak kematian ibu disebabkan karena perdarahan postpartum dan eklampsi. Sedangkan penyebab terbanyak kematian bayi disebabkan karena asfiksia, berat bayi lahir rendah (BBLR) dan prematururitas. Sedangkan dari aspek non medis, diantaranya adalah faktor pendidikan ibu, faktor geografis, tingkat ekonomi keluarga, faktor budaya dan agama, kemandirian ibu dalam memutuskan masalah kesehatannya, dan lain-lain.

"Adanya beberapa faktor non medis yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, mendorong Dinas Kesehatan Sumut perlu berkolaborasi dengan lintas organisasi perangkat daerah dan lintas organisasi masyarakat sipil. Dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan anak di provinsi Sumatera Utara," kata Hasrimy.

[adsense]Ia berharap dengan adanya kolaborasi yang kita laksanakan hari ini, peran aktif masyarakat secara masif diharapkan dapat mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi di Sumatera Utara.

Rapat koordinasi perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi kali ini dihadiri Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kota Medan, Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI), Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), Yayasan Nuansa Alam Indonesia (YNAI), Komunitas Peduli Anak (KOPA), Gerakan Peduli Sungai (GPS), YAPPEMAS, LBH Apik, SOS Children Village, Satgas PPA Medan, Rumah Literasi Ranggi, dan Sanggar Pelita.

[adsense]Rakor disambut baik oleh seluruh organisasi masyarakat sipil yang hadir, perwakilan organisasi masyarakat sipil, Yasra dari YNAI menyatakan siap berkolaborasi bahkan berkomitmen akan membantu percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rakor juga akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Sumut, Dinas Kesehatan Kota Medan dengan organisasi masyarakat sipil.

[adsense]