Topikseru.com, Jakarta – Rapat Paripurna MPR RI pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada Rabu (2/12) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

[adsense]Hal itu berdasar hasil rapat gabungan MPR yang digelar hari ini, Jumat (13/11/2026).

Rapat yang digelar tertutup, dihadiri sembilan pimpinan MPR dan fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD.

[adsense]"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Rapat juga menghasilkan tiga hal lain, yakni surat MPR berisi permintaan dua nama calon wakil presiden yang akan ditetapkan di Paripurna akan dikirim hari ini ke presiden.

[adsense]MPR juga resmi membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR. Tim verifikasi bertugas untuk meverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden.

Kemudian, membentuk tim ad hoc yang berjumlah 36 orang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang telah dipilih oleh MPR.

[adsense]"Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," katanya.

Berikut adalah alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari.

[adsense]Tahapan ini disusun dengan merujuk dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014; Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Tahap I. Rapat Gabungan MPR

[adsense]Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.

1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.

[adsense]2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.

3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.

[adsense]• Pasal 134 Tata Tertib MPR

Tahap II. Pemberitahuan Kepada Presiden

[adsense]Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.

1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.

[adsense]2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.

• Pasal 135 Tata Tertib MPR.

[adsense]Tahap III. Pengajuan Calon Wakil Presiden

Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.

[adsense]1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.

2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.

[adsense]• Pasal 136 Tata Tertib MPR.

Tahap IV. Verifikasi Calon Wakil Presiden

[adsense]Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.

1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.

[adsense]2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.

3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.

[adsense]4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.

• Pasal 137-139 Tata Tertib MPR.

[adsense]Tahap V. Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden

Batas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

[adsense]1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.

2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.

[adsense]3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

[adsense]5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.

• Pasal 140 Tata Tertib MPR.

[adsense]Tahap VI. Penetapan Dan Pelantikan Wakil Presiden

1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.

[adsense]2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.

• Pasal 141-142 Tata Tertib MPR.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 48,35 miliar kepada 16.118 pelaku usaha mikro terdampak bencana. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp 3 juta sebagai modal untuk memulihkan dan mengembangkan kembali usaha yang terdampak bencana.

[adsense]Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, bersama Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, di Kantor Cabang Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto No. 556 AB, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (13/11/2026).

Dalam sambutannya, Timur Tumanggor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian UMKM, Bank Sumut, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut.

[adsense]"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Sumut yang terdampak bencana," ujar Timur.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban pelaku usaha mikro sekaligus menjadi modal awal untuk bangkit kembali setelah usaha mereka terdampak bencana. Menurutnya, bantuan sebesar Rp3 juta per penerima dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, memperbaiki peralatan yang rusak, maupun memulai kembali usaha yang sempat terhenti.

[adsense]"Kami memahami bantuan ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Namun, kami berharap bantuan ini menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah terdampak bencana. Kemarin ada yang berjualan kue, membuat lontong, hingga kerajinan tangan. Bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peralatan dan menambah modal usaha. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk kembali berusaha. Pemerintah akan selalu hadir," pesannya.

Timur menjelaskan, pascabencana yang terjadi pada 2025, tercatat sebanyak 117.169 pelaku UMKM di Sumut terdampak. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota yang mencakup 1.143 desa dan kelurahan.

[adsense]Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan petani yang kehilangan hasil panen, tetapi juga pedagang yang tempat usahanya rusak serta pelaku usaha kecil yang kehilangan peralatan dan modal untuk kembali bekerja.

"Karena itu, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan dan jalan. Kita juga harus membantu masyarakat agar dapat kembali bekerja, berdagang, dan memperoleh penghasilan," tegasnya.

[adsense]Timur menambahkan, pemerintah akan terus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui perbaikan sarana pendukung usaha, pendampingan UMKM, serta penguatan akses pembiayaan.

Ia juga meminta perangkat daerah terkait mengawal proses pemulihan usaha masyarakat, memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan transparan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendata pelaku usaha yang belum menerima bantuan agar dapat diakomodasi pada tahap berikutnya.

[adsense]Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah menyampaikan, Bank Sumut mendapat kepercayaan dari Kementerian UMKM sebagai salah satu bank penyalur Banpres untuk rehabilitasi usaha mikro terdampak bencana tahun 2026, bersama Bank BRI.

Pada tahap pertama, Bank Sumut menyalurkan bantuan kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sumut. Heru menyebutkan, penyaluran bantuan tersebut mencakup Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kota Medan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]"Program bantuan presiden ini merupakan langkah strategis sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya bagi pelaku usaha mikro agar dapat kembali bangkit dan produktif," ungkap Heru.

Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas usaha. Pelaku usaha yang sebelumnya berskala mikro juga diharapkan dapat berkembang menjadi usaha kecil.

[adsense]Salah seorang penerima bantuan, Efendi Julianto, warga Desa Paya Geli, Dusun VI, mengaku usaha makanan ringan dan makanan beku (frozen food) miliknya terpaksa berhenti beroperasi akibat terdampak banjir.

Efendi menceritakan, saat banjir melanda, air menggenangi rumah sekaligus tempat usahanya hingga setinggi dada orang dewasa. Akibatnya, sejumlah peralatan usaha, seperti kulkas untuk menyimpan produk beku dan kompor untuk memasak, mengalami ekrusakan parah.

[adsense]Ia berharap bantuan pemerintah yang diterimanya dapat meringankan beban sekaligus menjadi modal untuk kembali menjalankan usahanya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution, dan Bank Sumut. Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan bisa membangkitkan kembali usaha saya," harapnya.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kehadiran polisi di tengah masyarakat kembali ditunjukkan oleh Tim Macan Sat Samapta Polres Pelabuhan Belawan saat patroli dini hari. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan tiga orang pemuda beserta dua bilah senjata tajam jenis celurit yang diduga berkaitan dengan rencana aksi tawuran.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 02.00 WIB. Saat melaksanakan patroli di kawasan Andansari, personel Tim Macan Unit 1 yang dipimpin Kasat Samapta AKP Rudi menemukan tiga pemuda berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna putih.

Petugas kemudian menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Dari salah satu telepon genggam yang diperiksa, ditemukan percakapan berisi ajakan tawuran serta foto yang memperlihatkan seseorang memegang senjata tajam. Saat dimintai keterangan, ketiganya mengakui mengetahui keberadaan senjata tajam tersebut dan menunjukkan tempat penyimpanannya.

Petugas selanjutnya menemukan dua bilah celurit yang disimpan di atas kamar mandi sebuah rumah di Jalan Marelan Pasar 3, Gang Keramat. Ketiga pemuda berinisial AS (24), DH (20), dan FFD (18) kemudian dibawa bersama barang bukti ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan berupa dua bilah senjata tajam jenis celurit, satu unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih, serta satu unit telepon genggam Vivo.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring melalui Kasat Samapta AKP Rudi menyampaikan, patroli yang dilakukan personel merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan kamtibmas.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa polisi selalu hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman. Patroli akan terus kami tingkatkan, terutama pada jam-jam rawan, guna mencegah tawuran maupun tindak kriminalitas lainnya," ujarnya.

Polres Pelabuhan Belawan mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hingga dini hari. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi tawuran atau gangguan keamanan melalui Call Center Polri 110, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pertumbuhan positif pada angkutan minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pada periode tersebut, angkutan CPO yang berhasil didistribusikan mencapai 99.111 ton, tumbuh sebesar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang menyalurkan 89.140 ton CPO.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo mengatakan, peningkatan ini mencerminkan semakin pentingnya peran kereta api dalam mendukung distribusi komoditas unggulan Sumatera Utara sekaligus memperkuat konektivitas logistik industri kelapa sawit.

"Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai bagian dari rantai distribusi industri kelapa sawit. Kami berkomitmen menghadirkan layanan angkutan barang yang andal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para mitra usaha maupun perekonomian Sumatera Utara," ujar Anwar di Medan pada Jumat (13/11/2026).

Di tengah besarnya potensi industri kelapa sawit di Sumatera Utara, layanan angkutan CPO menggunakan kereta api memiliki keunikan tersendiri. KAI menjadi satu-satunya penyedia layanan angkutan CPO berbasis kereta api di wilayah tersebut, yang menghadirkan alternatif distribusi untuk mengalihkan sebagian beban angkutan dari jalan raya.

Anwar menjelaskan, keunggulan angkutan berbasis rel terletak pada kemampuannya mengangkut komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal melalui jalur khusus kereta api. Penggunaan kereta api dalam distribusi CPO memberikan keuntungan besar dari sisi pengelolaan logistik bagi perusahaan mitra.

"Kereta api memiliki keunggulan dalam mengangkut komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan kapasitas angkut yang besar dan jadwal perjalanan yang terencana, perusahaan mitra dapat mengatur pengiriman hasil produksi secara lebih terukur dan efisien," tambahnya.

Adapun untuk kinerja bulanan, pada Oktober 2026 volume CPO yang diangkut dengan kereta api tercatat sebanyak 13.330 ton, tumbuh signifikan hingga 21 persen dibanding Oktober 2025 yang mengangkut 10.998 ton.

Capaian positif tersebut turut ditopang oleh keandalan operasional yang tinggi selama bulan Oktober 2026, di mana rata-rata tingkat ketepatan waktu (on-time performance) untuk kereta api barang di Sumatera Utara mencapai 94,84 persen untuk keberangkatan dan 95,39 persen untuk kedatangan.

"Di balik setiap perjalanan angkutan CPO, terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut bergerak. Mulai dari petani yang memasok tandan buah segar, pekerja perkebunan, hingga tenaga kerja di pabrik pengolahan. Kami berharap layanan kereta api dapat turut mendukung keberlanjutan ekosistem industri kelapa sawit dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," tutur Anwar.

Sebagai salah satu daerah dengan aktivitas industri kelapa sawit yang masif, Sumatera Utara membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang mampu menjaga kelancaran distribusi hasil perkebunan dan pengolahan. KAI Divre I Sumatera Utara terus berkomitmen untuk mengembangkan angkutan barang sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

"Kami ingin kereta api menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan industri di Sumatera Utara. Melalui layanan angkutan barang yang semakin andal dan kompetitif, KAI berupaya menghadirkan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan mitra, tetapi juga masyarakat luas," tutup Anwar.

Topikseru.com, Medan – Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu pada 2025 mencapai Rp89,10 miliar atau 136,30 persen dari target Rp65,38 miliar.

[adsense]Kontribusi terbesar berasal dari layanan paspor sebesar Rp 61,05 miliar, visa Rp 18,95 miliar, izin tinggal Rp 5,27 miliar, dan layanan keimigrasian lainnya Rp 3,84 miliar.

Capaian PNBP yang melampaui target mengantarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu menjadi salah satu lokasi pendalaman Kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Keimigrasian.

[adsense]Bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan on-site observation untuk mengidentifikasi potensi penerimaan dan peluang pengembangan layanan keimigrasian.

Kegiatan ini melibatkan tim peneliti LPEM FEB UI yang diketuai Chaikal Nuryakin, selaku Ketua Tim Pelaksana dan Khoirunurrofik selaku Ketua Tim Peneliti, serta didampingi perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Nurul Sita Masruroh dan Ririn Olivia Siallagan.

[adsense]Melalui wawancara mendalam dan knowledge sharing bersama jajaran Kanim Kualanamu, tim menggali karakteristik layanan, proses bisnis, kondisi operasional, serta peluang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan negara.

Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kanim Kualanamu, Fajar Harry Murcahyo menyampaikan, kajian ini menjadi kesempatan untuk menggambarkan potensi dan tantangan pelayanan dari perspektif pelaksana di lapangan.

[adsense]"Setiap layanan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Melalui kajian ini, kami dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses bisnis, kondisi operasional, serta peluang pengembangan layanan di Kanim Kualanamu. Harapannya, hasil kajian dapat menjadi landasan bagi kebijakan optimalisasi PNBP yang tetap mengedepankan kemudahan, kualitas, dan kebutuhan masyarakat," ujar Fajar.

Sebagai pengelola Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Kualanamu, salah satu pintu masuk udara internasional utama di Sumatera Utara, Kanim Kualanamu memiliki karakteristik layanan dan sumber penerimaan yang beragam. Layanan tersebut meliputi penerbitan paspor, pelayanan visa, izin tinggal bagi warga negara asing, serta layanan keimigrasian lainnya.

[adsense]Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Uray Avian, menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi modal untuk memetakan peluang dan memperkuat pengembangan layanan.

"Kami melihat kajian ini sebagai momentum untuk memetakan potensi layanan secara lebih menyeluruh. Kualanamu memiliki dinamika pelayanan yang terus berkembang, baik dari layanan paspor maupun pelayanan keimigrasian di bandara internasional. Namun, optimalisasi penerimaan harus tetap berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan, kewajaran tarif, dan kemudahan akses bagi masyarakat," ungkap Uray.

[adsense]Sejak Oktober 2026, wilayah kerja Kanim Kualanamu mencakup seluruh Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai, sementara seluruh wilayah Kota Medan dialihkan kepada Kanim Medan.

Penyesuaian ini menghadirkan karakteristik kebutuhan layanan baru sekaligus membuka peluang untuk mengidentifikasi potensi penerimaan di wilayah kerja yang lebih luas. Untuk memperluas akses, Kanim Kualanamu juga mengoperasikan dua Beranda Imigrasi, masing-masing di Kualanamu dan Delipark Mall Medan.

[adsense]Optimalisasi PNBP keimigrasian tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko yakni semangat "Imigrasi untuk Rakyat" menjadi landasan agar setiap pengembangan layanan menghadirkan manfaat nyata melalui pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berkualitas.

[adsense]Melalui pendalaman bersama LPEM FEB UI, Imigrasi Kualanamu diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan arah optimalisasi PNBP yang adaptif, produktif, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

[adsense]

Mereka adalah pengurus dan anggota Persatuan Mediagram Sumatera Utara (Permedsu) yang kembali turun ke jalan lewat agenda rutin bertajuk "Jumat Berkah".

Di sudut-sudut jalanan kota, aksi sederhana ini menjelma menjadi oase penyejuk bagi warga yang melintas.

Bagi Ketua Permedsu, Ahmad Sanusi Lubis, kegiatan berbagi ini bukan sekadar agenda seremonial komunitas. Lebih dari itu, aksi ini adalah wujud nyata kepedulian yang terus dirawat di tengah kesibukan dunia digital.

"Selain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, kegiatan Jumat Berkah ini juga menjadi momentum bagi kami di Permedsu untuk mempererat solidaritas dan kekompakan antarsesama anggota," ungkap Ahmad di sela-sela kegiatan.

Senada dengan sang ketua, Sekretaris Permedsu, Muchlis, menuturkan bahwa kehadiran mereka di jalanan hari ini didasari oleh rasa empati yang mendalam.

Dia menyadari betul betapa situasi ekonomi saat ini sedang tidak menentu, membuat sebagian masyarakat harus bekerja ekstra keras hanya untuk menyambung hidup.

"Kami berharap, lewat sedikit rezeki yang disisipkan dari urunan anggota Permedsu ini, bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di luar sana," tutur Muchlis penuh kehangatan.

Tak berhenti pada aksi hari ini, Permedsu juga melontarkan pesan penuh makna. Mereka mengajak komunitas-komunitas lain di Medan dan sekitarnya untuk tidak pernah lelah mengulurkan tangan kepada sesama yang membutuhkan.

Pintu kolaborasi pun selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin bersama-sama menebar kebaikan.

Sebab, di tengah kerasnya roda kehidupan kota besar, kepedulian sekecil apa pun sering kali menjadi alasan bagi seseorang untuk kembali tersenyum hari ini.

Topikseru.com, Jakarta – Harga bahan bakar minyak Pertalite bertahan di Rp 10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya per Oktober 2026 sudah berada di level Rp 18.102 imbas kenaikan harga minyak global.

Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Menteri Keuangan memastikan pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Sebab melonjaknya harga minyak ini menyebabkan kenaikan biaya subsidi dan kompensasi energi.

Suahasil memaparkan, pergerakan harga minyak dunia sejak awal 2026 menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan eskalasi geopolitik dan perang. Setelah sempat tertahan di kisaran US$ 60 per barel, harga minyak melonjak hingga hampir menyentuh puncaknya di angka US$ 115-116 per barel.

Meski sempat mengalami koreksi tipis akibat dinamika gencatan senjata maupun perhelatan politik di Amerika Serikat, harga minyak mentah global tercatat masih berada di level US$ 92,06 per barel pada 10 November.

"Harga minyak Brent, kita lihat puncaknya itu pernah hampir menyentuh US$ 115-116 per barel, dan kita tahu semuanya memberikan tekanan kepada APBN kita," ujar Suahasil.

Ia menjelaskan, jika harga sempat melonjak tinggi, maka rata-rata harga minyak dalam setahun yang menjadi acuan APBN akan ikut terkerek naik. Sebaliknya jika harga turun, rata-rata tahunannya diharapkan tidak setinggi yang dikhawatirkan.

"Kalau 10 November kita catat harga Brent itu US$ 92,06 per barel, dan itu kita harus waspadai terus karena perurunan ini, karena dampaknya bagi APBN adalah dampak rata-rata setahun. Jadi kalau kena tinggi, berarti rata-rata setahunnya akan terkeret naik. Tapi kalau dia turun, berarti rata-rata setahunnya tidak setinggi yang kita lihat atau kita mulai waspadai," terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) menyentuh angka US$ 94,4 per barel. Sementara realisasi lifting minyak dan gas Indonesia terpantau berada di bawah asumsi makro APBN.

"Harga minyak mentah Indonesia rata-rata tahunnya US$ 94,4 per barel, lifting minyak kita dan lifting gas kita ada di bawah dari asumsi makro APBN," ujarnya.

Meski begitu, Suahasil menegaskan harga beberapa komponen energi tidak dinaikkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, harga bahan bakar Pertalite bertahan di Rp 10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya per Oktober 2026 sudah berada di level Rp 18.102 imbas kenaikan harga minyak global tadi.

"Kita lihat selama 2024, 2025, dan sampai dengan bulan Maret 2026 hanya sedikit di atas harga Rp 10.000 dan itu ditanggung selisih harganya oleh pemerintah. Mulai bulan April mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," paparnya.

"Untuk solar kira-kira harga pemerintahnya adalah Rp 6.800, harga keekonomiannya ada di atas Rp 6.800 namun relatif cukup dekat. Namun mulai bulan Maret dia mulai meningkat ke atas harga keekonomiannya (Rp 21.457 per liter) karena harga minyak yang meningkat dengan pesat juga di pasar dunia," sambungnya.

Topikseru.com, Jakarta – Sejumlah cabang olahraga unggulan dan langganan medali bagi tim Indonesia tidak dipertandingkan dalam SEA Games Malaysia 2027, panjat tebing, dayung, dan voli pantai, serta nomor beregu putra dan putri bulu tangkis, gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sedih dan menyesalkan tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga unggulan Indonesia pada SEA Games Malaysia 2027 karena dapat menghambat kemajuan olahraga di Asia Tenggara.

"(Kondisi ini) Menyedihkan (bagi kemajuan olahraga Asia Tenggara). Olahraga mendidik kita untuk sportivitas. Kita sebagai negara tetangga tentu harus mendukung perkembangan olahraga secara regional," kata Erick di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sejumlah cabang olahraga unggulan Indonesia yang tidak masuk dalam daftar pertandingan SEA Games 2027 antara lain panjat tebing, dayung, dan voli pantai, serta nomor beregu putra dan putri bulu tangkis.

Selain itu, cabang olahraga gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon juga tidak dipertandingkan.

Erick mengatakan sejumlah atlet dari negara-negara Asia Tenggara telah membuktikan kemampuan mereka dengan meraih medali emas Olimpiade.

Ia mencontohkan keberhasilan atlet Filipina pada cabang senam, Thailand pada taekwondo, Vietnam pada menembak, serta Indonesia pada panjat tebing dan angkat besi.

Menurut dia, tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga Olimpiade pada SEA Games sama dengan mengabaikan perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama negara masing-masing di panggung internasional.

Erick mengatakan telah menerima masukan dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan sejumlah federasi olahraga terkait kondisi tersebut.

"Ya, saya sebagai Menpora akan mulai melakukan langkah-langkah sport diplomacy," katanya.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah ditempuh adalah mengirimkan surat kepada Menteri Olahraga Malaysia untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong komitmen bersama dalam memajukan olahraga Asia Tenggara.

"Apakah kita sebagai negara Asia Tenggara masih saling menghormati yang namanya fairness dan sportivitas?" ujar Erick.

Menpora menambahkan sejumlah menteri olahraga dari negara-negara Asia Tenggara juga mendukung langkah tersebut.

Ia pun meminta KOI turut memperjuangkan kepentingan olahraga Indonesia melalui diplomasi olahraga di tingkat regional.

[adsense]Insiden yang telah berlangsung setidaknya sembilan jam ini membuat puluhan ribu pengguna kesulitan mengakses email Outlook mereka, beserta sejumlah aplikasi Microsoft 365, termasuk Teams dan Copilot.

Meski sebelumnya sempat melaporkan adanya kemajuan dalam proses pemulihan, Microsoft mengakui bahwa upaya terbaru untuk mengembalikan layanan tidak berjalan sesuai harapan.

[adsense]Menurut laporan Reuters, badan intelijen dan kepolisian federal Australia termasuk diantara institusi yang terdampak gangguan layanan Microsoft pada Jumat (13/11/2026).

Pemerintah Australia bahkan mengaktifkan sebuah perjanjian khusus untuk memastikan pemulihan layanan di negara tersebut mendapatkan prioritas.

[adsense]"Ada kerja sama yang baik dalam bidang keamanan dengan Microsoft sebagai perusahaan. Ketika berbicara mengenai perjanjian siber resmi yang aku tandatangani atas nama Australia, perjanjian pertama di antaranya adalah dengan Microsoft," kata Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, dalam konferensi pers pada Jumat (13/11).

"Perjanjian itu telah diaktifkan hari ini untuk memastikan kepentingan Australia mendapatkan prioritas yang semestinya dalam penanganan gangguan ini," lanjutnya.

[adsense]Dalam konferensi pers itu, Direktur Jenderal Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) Mike Burgess dan Komisaris Australian Federal Police (AFP) Krissy Barrett mengonfirmasi bahwa lembaga yang mereka pimpin turut terdampak gangguan tersebut.

Sementara Burke mengatakan, menurut Microsoft gangguan tersebut bukan disebabkan oleh serangan siber, meskipun tidak ada informasi lebih lanjut terkait penyebab gangguan itu.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pihaknya tak akan ajukan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).

[adsense]AHY menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa MPR memilih Wapres pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tuturnya.

[adsense]AHY mengatakan sikap ini juga sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat. Ia mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Oleh sebab itu, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.

[adsense]"Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," pungkasnya.

Kursi Wapres kosong usai Gibran resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11) kemarin.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapersiasi inovasi QRESTO milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.

Wamendagri melihat sekaligus mencoba aplikasi QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam, Jalan S. Parman, Medan, kamis 12 November 2026.

Didampingi Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, Bima Arya mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme dan manfaat penerapan QRESTO sebagai inovasi digital dalam mendukung transparansi transaksi serta optimalisasi penerimaan pajak restoran.

Aga menjelaskan, QRESTO merupakan sistem pembayaran digital yang mengintegrasikan transaksi restoran dengan pencatatan pajak daerah melalui mekanisme split payment. Artinya, ketika konsumen melakukan pembayaran dengan memindai kode QRIS yang tersedia, nilai pembayaran secara otomatis terbagi ke dua rekening tujuan, yakni rekening milik pengusaha restoran dan rekening kas daerah Pemerintah Kota Medan sesuai dengan komponen dan ketentuan pajak yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, bagian pembayaran yang menjadi hak pengusaha langsung masuk ke rekening pengusaha, sementara komponen pajak restoran langsung disetorkan ke rekening kas daerah. Sistem ini membuat proses pembayaran dan penyetoran pajak berlangsung lebih praktis, transparan, serta meminimalkan potensi keterlambatan maupun ketidaksesuaian pelaporan pajak.

Tidak sekadar melihat pemaparan, Bima Arya juga mencoba langsung melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRESTO. Dengan memindai (scan) kode QRIS yang tersedia di meja Cafe Njonja Kopitiam, Bima Arya mengikuti tahapan transaksi hingga proses pembayaran berhasil dilakukan.

Melalui pengalaman tersebut, Bima Arya dapat melihat secara langsung bagaimana sistem QRESTO bekerja, mulai dari proses pemindaian QRIS hingga mekanisme pembagian pembayaran secara otomatis ke rekening pengusaha dan rekening kas daerah.

Usai mencoba langsung inovasi tersebut, Bima Arya menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam. Menurutnya, inovasi berbasis digital ini memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, khususnya dari sektor pajak restoran.

Ia menilai, kehadiran QRESTO dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha atau wajib pajak restoran dalam melakukan pencatatan transaksi sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem yang semakin praktis dan transparan, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif.

Tidak hanya bagi pelaku usaha, QRESTO juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan semakin yakin bahwa pajak yang dibayarkan melalui transaksi di restoran benar-benar tercatat dan masuk sebagai penerimaan daerah untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan.

Apresiasi yang disampaikan Wamendagri tersebut menjadi dorongan positif bagi Bapenda Kota Medan untuk terus mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah.

Melalui penerapan QRESTO, Bapenda Kota Medan berkomitmen memperkuat transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.

Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Topikseru.com, Karo – Kepolisian Resor (Polres) Karo menegaskan akan mengusut tuntas kericuhan yang terjadi saat proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026). Polisi mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan penganiayaan terhadap petugas hingga pembakaran empat kendaraan dinas.

Insiden tersebut mengakibatkan tiga aparat mengalami luka-luka. Selain itu, satu unit mobil dinas dan tiga sepeda motor dinas dilaporkan dibakar dalam kericuhan yang terjadi saat petugas gabungan melaksanakan kegiatan penyiapan lahan.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha mengatakan pihaknya menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut.

Ia menegaskan, kepolisian akan memprioritaskan penanganan terhadap personel yang menjadi korban sekaligus melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

"Kapolres Karo menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas," ujar Pedoman Maha, Kamis malam (12/11/2026).

Menurut dia, aparat penegak hukum akan melakukan penanganan secara profesional dan menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Ia menyebutkan setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional," katanya.

Di sisi lain, persoalan Lahan Usaha Tani Siosar merupakan bagian dari program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung pada periode 2010–2016.

Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.

Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman akibat bencana erupsi, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan sekaligus penopang perekonomian keluarga.

Namun, proses penyediaan lahan tersebut sebelumnya menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang.

Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht pada 2026, proses penyiapan lahan usaha tani tersebut mulai dilaksanakan pada 6 November 2026.

Pelaksanaan penyiapan lahan itu kemudian diwarnai penolakan yang berujung kericuhan pada 11 November 2026.

Polres Karo berharap penyelesaian persoalan LUT Siosar tetap mengedepankan kepastian hukum, pemenuhan hak masyarakat pengungsi, serta memperhatikan aspirasi warga setempat yang menyampaikan penolakan.

Dialog dan komunikasi antarpihak dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan, sehingga persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut tidak kembali memicu benturan di tengah masyarakat.

Kepolisian mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta mempercayakan penanganan insiden tersebut kepada aparat penegak hukum.

Polri menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait persoalan lahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi, bukan dengan kekerasan, penganiayaan maupun perusakan fasilitas.

Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai Rp 1,17 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut baru sekitar 22,9% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,11 triliun.

[adsense]Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran penanganan karhutla tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Karhutla pagunya Rp 5,11 triliun, realisasinya Rp 1,17 triliun di 7 Kementerian dan Lembaga, termasuk dana siap pakai di BNPB," katanya, dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026.

[adsense]Selain anggaran penanganan Karhutla, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada 2026, menyusul bencana yang terjadi di wilayah Sumatra bagian utara pada akhir 2025.

Salah satu alokasi anggaran tersebut adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatra dengan pagu mencapai Rp 50,84 triliun.

[adsense]Anggaran tersebut terdiri dari Rp 30,9 triliun untuk kegiatan yang masuk dalam rencana induk, Rp 8,5 triliun untuk kegiatan di luar rencana induk, serta tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra telah mencapai Rp30,78 triliun atau 60,5% dari total pagu.

[adsense]Suahasil menjelaskan, peningkatan anggaran penanggulangan bencana menjadi salah satu tambahan pengeluaran pemerintah dalam APBN 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendukung penanganan bencana sekaligus pemulihan wilayah terdampak.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Polri mengungkap sosok Brigjen Pol. TK yang ditugaskan Listyo dkk untuk melakukan pengawasan atau surveillance, disebut Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam pemaparan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sosok TK tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen).

Saat ini, TK tengah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigjen Pol.

"Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu," imbuh Isir.

Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

Pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka AS diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Kapolri.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri, yakni Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan memanggil sejumlah saksi selama 11–12 November 2026.

"Penyidik melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak untuk memberikan kesaksiannya atau keterangannya yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pembangunan jalan, baik di BBPJN ataupun di lingkup PUPR Sumut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Adapun para saksi yang dipanggil pada 11 November 2026 terdiri atas SS selaku Bendahara BBPJN Sumut, M selaku Bendahara PT Dalihan Natolu inisial SAM dan M selaku Wakil Direktur PT Dalihan Natolu, serta MH selaku pemegang saham sekaligus Direktur PT Rona Na Mora.

Sementara sejumlah saksi yang dipanggil pada 12 November 2026 terdiri atas RL selaku Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, AH selaku pegawai PT Dalihan Natolu, THL selaku Komisaris PT Dalihan Natolu, M selaku Direktur PT Ayu Septa Perdana, dan AA selaku Koordinator Proyek PT Ayu Septa Perdana.

Berikutnya, RAS selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III BBPJN Sumut, UH selaku Staf Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, SR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, dan H selaku mantan Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional BBPJN Sumut.

Kemudian, TF selaku Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBPJN Sumut, NPA selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sumut, H selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan BBPJN sumut, serta YS selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Namun, tidak diketahui siapa saja saksi-saksi yang memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan oleh KPK pada tanggal tersebut.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.

OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut, dan pada 13 Oktober 2026 mengungkapkan identitas delapan tersangka yang sudah ditetapkan sejak September 2026.

Mereka adalah mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut DE dan RP.

Kemudian, mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut MPP, F, dan HH.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut TRP, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut MM.

Para tersangka kemudian ditahan KPK pada 22 Oktober 2026, kecuali DE.

[adsense]Patroli yang berlangsung mulai pukul 00.00 WIB hingga pagi hari tersebut dilaksanakan di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polrestabes Medan dan Polresta Deli Serdang.

Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas), khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta aksi begal.

[adsense]Sejumlah ruas jalan yang menjadi sasaran patroli di antaranya Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Jamin Ginting, Jalan Sisingamangaraja (SM Raja), dan Jalan Sultan Serdang.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, patroli KRYD merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hingga dini hari.

[adsense]"Patroli ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan seperti begal, curas, curat, dan curanmor. Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas maupun beristirahat dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Ia menjelaskan, kehadiran personel kepolisian di lapangan juga bertujuan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.

[adsense]Polda Sumut akan terus mengoptimalkan kegiatan patroli secara rutin dan terukur, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas serta di lokasi yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas. Apabila melihat atau mengalami tindak kejahatan maupun aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," tutup Ferry.

[adsense]

Upaya ini sekaligus untuk memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam membangun budaya antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas sejak lingkungan rumah tangga.

"Perempuan dinilai memiliki peran strategis sebagai teladan dan penggerak perubahan dalam membentuk keluarga yang menjunjung tinggi kejujuran serta menolak perilaku koruptif," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung pada kegiatan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).

"Kehadiran KPK bersama para tokoh dan organisasi perempuan hari ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam keluarga dan lingkungan sosial," ucapnya.

Basarin mengatakan, perempuan memiliki kekuatan besar dalam membentuk karakter keluarga. Sebagai ibu, istri, pemimpin organisasi, maupun anggota masyarakat, perempuan dapat menjadi teladan sekaligus pengingat agar setiap anggota keluarga senantiasa memegang teguh nilai kejujuran.

"Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, menjaga integritas bukan semata-mata tugas perempuan, melainkan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Karena itu, nilai-nilai antikorupsi perlu diterapkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita perlu membangun kebiasaan hidup sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta berani mengingatkan ketika ada tindakan yang tidak benar," katanya.

Basarin menyebutkan, Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan gerakan budaya antikorupsi. Hal ini didukung jumlah penduduk perempuan yang mencapai sekitar 7,8 juta jiwa, serta keberadaan berbagai organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tersebar hingga kabupaten, kota, desa, dan kelurahan.

"Apabila nilai-nilai integritas yang kita pelajari hari ini terus disampaikan melalui jaringan organisasi tersebut, tentu akan semakin banyak keluarga dan masyarakat yang memahami pentingnya kejujuran serta berani menolak perilaku koruptif," ucapnya.

Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI David Sepriwasa mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Ia menjelaskan, penerapan budaya antikorupsi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Anak-anak dan anggota keluarga belajar tentang integritas melalui keteladanan perilaku sehari-hari, bukan sekadar nasihat yang disampaikan secara lisan.

"KPK mendorong keluarga untuk membiasakan sembilan nilai utama antikorupsi sejak dini. Nilai tersebut meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras," katanya.

Topikseru.com, Medan – Riset dan inovasi tidak cukup berhenti sebagai gagasan di atas kertas. Para pemenang Gebyar Inovasi Riset dan Teknologi Kota Medan Tahun 2026 sebagai peneliti diharap mengembangkan menjadi solusi yang menjawab persoalan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam penutupan Gebyar Inovasi Riset dan Teknologi Kota Medan Tahun 2026 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan tersebut berlangsung di Aula Jabal Nur, Asrama Haji Medan pada Kamis (12/11/2026).

Penutupan dirangkai dengan babak grand final dan penyerahan penghargaan Lomba Karya Tulis Ilmiah International 2026.

Wali Kota Medan Rico Waas diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, menyampaikan apresiasi kepada BRIDA, dewan juri, panitia, dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, karya dan gagasan yang ditampilkan para peserta memperlihatkan potensi sumber daya manusia yang kreatif, kritis, dan inovatif. Penghargaan yang diterima para pemenang diharapkan tidak menjadi titik akhir, melainkan motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya.

Rico juga mengingatkan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai karya tulis. Gagasan yang dihasilkan perlu dikaji lebih lanjut dan diterapkan sehingga dapat memberi manfaat serta menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BRIDA Medan Benny Iskandar menyampaikan, kompetisi tersebut diikuti peserta dari berbagai jenjang pendidikan dan kalangan aparatur sipil negara (ASN). Karya yang masuk mencakup kategori SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan ASN. Peserta berasal dari berbagai daerah, bahkan melibatkan partisipasi internasional pada kategori SMA dan perguruan tinggi.

Selain kompetisi, kegiatan ini juga menghadirkan stan pameran yang menampilkan berbagai hasil inovasi pelajar, mahasiswa, dan kalangan akademisi. Benny berharap kegiatan tersebut memberi ruang lebih luas bagi hasil penelitian dan pemikiran para peserta untuk dikenal masyarakat.

Rangkaian acara juga diisi talkshow Kumpulan Penelitian Muda Medan. Dina Mariana, S.Pd., guru sekaligus peneliti, memberikan motivasi kepada para pelajar melalui materi Berani Memulai, Bertumbuh, dan Berdampak sebagai Peneliti Muda.

Selanjutnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Suyadi San, S.Pd., M.Si., menyampaikan workshop bertajuk Sampah sebagai Cermin Peradaban: Inovasi Penanggulangan Sampah Berbasis Sastra.

Para pemenang menerima penghargaan berupa trofi dan medali. Juara pertama hingga ketiga masing-masing memperoleh telepon pintar, sedangkan juara harapan menerima jam tangan pintar.

Adapun juara pertama dari lima kategori lomba tersebut yakni:

• Kategori SD: Heber Prasetya Marpaung dan Alisia Yocelin Pasaribu dari SD Swasta Sultan Iskandar Muda.

• Kategori SMP: Syifa Nafiska Nasibuan, Aaliyah Niqy Zhafirah Nasution, dan Almahira Adila Putri Akbar dari SMP Swasta Harapan 1 Medan.

• Kategori SMA: Oca Ramadani dari SMAS Dr. Wahidin Sudirohusodo.

• Kategori Mahasiswa: Daffa Umayans Saragih, Izazi Kesyfi, dan Muhammad Fathi Zhara Tanjung dari Universitas Sumatera Utara.

• Kategori ASN: Dede Rizali dari Dinas Perhubungan Kota Medan.

Rencana tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah mengikuti pembahasan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Yusril, Prabowo sempat menyampaikan keinginannya untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi. Namun, hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada kepastian mengenai jadwal pertemuan maupun mekanisme pembahasan nama kandidat.

Yusril mengatakan keputusan mengenai waktu pertemuan sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan politik setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo. Pembicaraan dengan partai koalisi berpotensi menjadi salah satu tahapan untuk memetakan dukungan politik terhadap calon yang akan diajukan.

MPR Butuh Waktu Tiga Hari Persiapkan Proses Penggantian

Yusril menjelaskan, perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan kebutuhan waktu sedikitnya tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan proses administratif yang berkaitan dengan pengisian jabatan tersebut.

Dalam pembahasan itu, terdapat pula kesepahaman mengenai tenggat waktu bagi Presiden untuk menyampaikan calon pengganti kepada MPR.

Yusril menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan nama calon Wakil Presiden.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keputusan politik Presiden, tetapi juga melibatkan tahapan kelembagaan yang harus dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan Nama Pengganti Gibran Ada di Tangan Prabowo

Dia tidak menyebutkan nama tertentu yang telah masuk dalam pembahasan. Yusril juga menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo memiliki pertimbangan politik dan penilaian tersendiri dalam menentukan figur yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan.

Menurut Yusril, calon tersebut nantinya akan membantu Presiden menyelesaikan sisa masa jabatan yang diperkirakan masih berlangsung sekitar tiga tahun.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pembahasan pengganti Gibran masih berada dalam tahap awal. Belum ada nama resmi yang diumumkan kepada publik.

Prabowo Konfirmasi Terima Surat Pengunduran Diri Gibran

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis sore, Prabowo mengungkapkan pertemuannya dengan Gibran berlangsung sekitar pukul 10.15 WIB.

Presiden menyebut Gibran datang untuk menyerahkan surat yang berisi pernyataan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.

Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, ia menyatakan menghormati dan mendukung keputusan yang telah diambil Gibran.

Perkembangan ini menempatkan pemerintahan Prabowo pada fase politik yang penting. Selain menentukan figur pengganti, pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi.

Hingga ada pengumuman resmi mengenai kandidat dan keputusan kelembagaan, sosok yang akan mendampingi Prabowo untuk sisa masa pemerintahan masih menjadi tanda tanya.

[adsense]Pengumuman ini sekaligus menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Sebab, Gibran memilih mengakhiri masa jabatannya ketika pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar dua tahun sejak dilantik pada Oktober 2024.

Dalam pernyataan resminya yang disampaikan di Jakarta, Kamis, Gibran mengawali penjelasan dengan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama berada di pemerintahan.

[adsense]Dia juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah.

Menurut Gibran, kerja sama yang telah terbangun selama ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjalankan agenda pemerintahan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

[adsense]

Gibran Sebut Jabatan Hanya Titipan Sementara

Ia mengatakan jabatan publik bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Sebaliknya, tanggung jawab terhadap bangsa dan masa depan Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun posisi politik.

[adsense]Gibran menilai terdapat situasi ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan sulit demi kepentingan yang lebih luas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ia menyatakan memilih mengembalikan mandat sebagai Wakil Presiden kepada rakyat Indonesia.

[adsense]Keputusan itu, menurut Gibran, bukan sesuatu yang diambil secara terburu-buru. Ia mengklaim telah mempertimbangkan berbagai aspek dengan kesadaran penuh serta dilandasi kecintaannya terhadap masyarakat Indonesia.

Gibran juga menegaskan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik mengenai isu ijazah yang selama ini menjadi perbincangan publik.

[adsense]

Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, Prabowo menjelaskan bahwa Gibran datang menemuinya pada pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti secara langsung.

[adsense]Pertemuan tersebut turut melibatkan sejumlah pejabat negara, termasuk pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, serta beberapa anggota Kabinet Merah Putih.

Prabowo mengatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Meski demikian, ia menyatakan menghormati dan mendukung langkah yang telah dipilih oleh Gibran.

[adsense]Pernyataan Presiden itu menjadi konfirmasi langsung mengenai adanya surat pengunduran diri dari orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Gibran Singgung Pentingnya Penataan Demokrasi

[adsense]Dia menilai demokrasi Indonesia masih membutuhkan penataan yang lebih baik. Meski tidak menguraikan secara terperinci persoalan yang dimaksud, pernyataan tersebut memberikan dimensi lain terhadap keputusan politik yang diambilnya.

Gibran menutup pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan, kritik, doa, maupun berbagai pelajaran selama dirinya menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Pengunduran diri Gibran kini menjadi perhatian terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia, terutama menyangkut mekanisme konstitusional yang harus ditempuh setelah jabatan Wakil Presiden ditinggalkan.

Di tengah perubahan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada proses kelembagaan berikutnya serta bagaimana keberlanjutan pemerintahan dapat tetap berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

[adsense]