[adsense]Saat dikonfirmasi mengenai kabar Gibran mundur dari posisi wakil presiden, Budi Arie tidak memberikan bantahan. Ia justru membenarkan informasi tersebut melalui jawaban singkat.

"Betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi.

[adsense]Tak hanya itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut juga membenarkan informasi mengenai lokasi penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut informasi yang dikonfirmasi Budi Arie, surat tersebut diserahkan ketika Gibran bertemu Prabowo di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

[adsense]"(Diserahkan di Halim) betul," ujarnya

Pernyataan tersebut semakin menyita perhatian publik lantaran muncul hanya sehari setelah Istana Kepresidenan mengungkapkan adanya pembicaraan antara Prabowo dan Gibran mengenai kemungkinan pengunduran diri sang wakil presiden.

[adsense]

Berawal Dari Pertemuan 2,5 Jam Dengan Prabowo

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu disebut membahas perkembangan situasi politik dan hukum, terutama dinamika yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Pernyataan Prasetyo menjadi informasi awal yang memunculkan spekulasi mengenai masa depan Gibran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

[adsense]Namun, perkembangan terbaru datang setelah Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri sekaligus informasi mengenai penyerahan surat di Lanud Halim Perdanakusuma.

Nasib Jabatan Gibran Menunggu Kepastian Resmi

[adsense]Meski demikian, konfirmasi dari Budi Arie belum dengan sendirinya menjadi pengumuman resmi berakhirnya masa jabatan Gibran.

Proses pemberhentian wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

[adsense]Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih.

Karena itu, publik masih menunggu penjelasan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai status surat pengunduran diri tersebut dan langkah yang akan diambil Presiden Prabowo.

[adsense]Perkembangan ini diperkirakan menjadi salah satu peristiwa politik paling menyita perhatian pada November 2026, mengingat Gibran belum menyelesaikan masa jabatan yang dimulai pada Oktober 2024.

[adsense]

Jika pengunduran diri Gibran benar-benar terealisasi, Indonesia akan menghadapi salah satu momen politik yang tidak lazim dalam perjalanan pemerintahan. Pasalnya, sejumlah wakil presiden di negara lain pernah mengambil keputusan serupa dengan latar belakang persoalan yang berbeda-beda.

Ada yang mundur karena tidak sepakat dengan kebijakan presiden, terlibat persoalan hukum, hingga kehilangan kepercayaan akibat skandal penggunaan fasilitas negara.

Kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran pertama kali dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengungkapkan, Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Meski demikian, keinginan tersebut belum berarti Gibran resmi berhenti dari jabatannya. Istana juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan dan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum.

Di tengah perkembangan tersebut, terdapat sejumlah catatan sejarah dari berbagai negara mengenai wakil presiden yang memilih mengakhiri masa jabatannya lebih awal.

Berikut 5 Wakil Presiden di dunia yang mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir:

1. Mohamed ElBaradei, hanya 31 hari menjabat sebagai wapres Mesir

Diplomat sekaligus penerima Nobel Perdamaian tersebut hanya menjabat sekitar satu bulan sebagai Wakil Presiden Mesir.

ElBaradei dilantik pada 14 Juli 2013 untuk mendampingi pemerintahan sementara yang dipimpin Presiden Adly Mansour setelah militer menggulingkan Presiden Mohamed Morsi.

Namun, situasi politik Mesir semakin memburuk akibat gelombang demonstrasi pendukung Morsi yang menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Ketegangan mencapai puncaknya pada 14 Agustus 2013 ketika aparat keamanan membubarkan paksa kamp demonstran di Rabaa al-Adawiya, Kairo. Operasi tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.

ElBaradei menentang langkah kekerasan tersebut. Dia menilai penyelesaian konflik seharusnya tetap mengutamakan jalur damai.

Tidak ingin ikut bertanggung jawab atas keputusan yang menimbulkan pertumpahan darah, ElBaradei akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden sementara.

Dia meninggalkan jabatan tersebut setelah hanya 31 hari bertugas.

2. Carlos Álvarez mundur akibat konflik dengan Presiden Argentina

Álvarez terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Fernando de la Rúa dalam pemilihan umum Argentina pada 1999.

Namun, hubungan keduanya mulai memburuk ketika muncul dugaan pemberian suap kepada sejumlah anggota Senat untuk meloloskan reformasi undang-undang ketenagakerjaan.

Álvarez menginginkan persoalan tersebut ditangani secara serius. Dia kecewa karena Presiden De la Rúa justru mempertahankan sejumlah pejabat yang dikaitkan dengan skandal tersebut.

Ketegangan semakin meningkat setelah De la Rúa melakukan perombakan kabinet dan mempertahankan pejabat yang menjadi sorotan dalam kontroversi itu.

Pada 6 Oktober 2000, Álvarez akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya.

Keputusan tersebut menjadi pukulan politik bagi pemerintahan De la Rúa yang saat itu baru berjalan sekitar 10 bulan.

Pengunduran diri Álvarez juga memperlihatkan bagaimana perbedaan sikap antara presiden dan wakil presiden dapat mengguncang stabilitas pemerintahan.

3. Emmanuel Nchimbi, mundur sebelum genap setahun menjabat

Nchimbi dilantik pada 3 November 2025 setelah Hassan memenangkan pemilihan presiden Tanzania.

Dalam pengumumannya, Nchimbi menyampaikan bahwa keputusannya mundur berkaitan dengan janji yang pernah disampaikan kepada Presiden Hassan sebelum menduduki jabatan tersebut.

Dia mengaku telah berkomitmen untuk meninggalkan posisi wakil presiden apabila kepala negara menginginkan pergantian pejabat.

Nchimbi kemudian menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Hassan menghendaki perubahan sehingga memilih menepati komitmen tersebut.

"Saya telah yakin tanpa keraguan bahwa Yang Mulia Presiden menginginkan perubahan, sehingga saya memutuskan untuk memenuhi janji saya," demikian inti pernyataannya.

Keputusan itu juga berlangsung di tengah dinamika internal partai penguasa, setelah Nchimbi mendapat kritik dari sejumlah anggota partai terkait seruannya mengenai reformasi konstitusi.

Presiden Hassan menerima pengunduran diri tersebut. Nchimbi dijadwalkan resmi meninggalkan jabatan pada 4 September 2026.

Dengan demikian, masa jabatannya berlangsung sekitar 295 hari atau kurang dari 10 bulan.

4. Raúl Sendic menjadi wapres pertama Uruguay yang mengundurkan diri

Sendic mengumumkan pengunduran diri pada 9 September 2017 setelah menghadapi tekanan politik akibat temuan mengenai penggunaan kartu kredit perusahaan minyak milik negara, ANCAP.

Persoalan tersebut mencuat ketika komite etik partainya menemukan adanya transaksi menggunakan fasilitas perusahaan untuk membeli barang-barang pribadi, termasuk buku dan furnitur.

Temuan itu menimbulkan tekanan terhadap posisinya sebagai wakil presiden.

Sendic akhirnya menyampaikan pengunduran diri yang disebutnya tidak dapat ditarik kembali kepada partai berkuasa, Frente Amplio, sekaligus memberitahukan keputusan tersebut kepada Presiden Tabaré Vázquez.

Setelah Sendic meninggalkan jabatan, posisi wakil presiden kemudian diisi Lucía Topolansky, istri mantan Presiden Uruguay José Mujica.

Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana persoalan integritas dan penggunaan fasilitas negara dapat berujung pada berakhirnya karier seorang pejabat tinggi pemerintahan.

5. Spiro Agnew, mundur setelah terseret kasus hukum di Amerika Serikat

Spiro Agnew menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Richard Nixon sejak Januari 1969.

Namun, perjalanan politiknya berakhir setelah penyelidikan aparat penegak hukum mengungkap dugaan korupsi, penerimaan suap, dan persoalan pajak yang berkaitan dengan masa jabatannya sebagai pejabat di Maryland.

Tekanan hukum terhadap Agnew semakin kuat pada 1973.

Pada 10 Oktober 1973, Agnew mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden setelah menyatakan tidak membantah dakwaan penggelapan pajak federal.

Dia kemudian dijatuhi hukuman percobaan selama tiga tahun dan denda 10.000 dollar AS.

Pengunduran diri Agnew membuat Nixon harus menunjuk penggantinya. Gerald Ford akhirnya dipilih dan dilantik sebagai wakil presiden pada Desember 1973.

Namun, pergantian tersebut ternyata menjadi awal dari perubahan politik yang jauh lebih besar.

Belum genap satu tahun setelah Agnew mundur, Nixon juga meninggalkan kursi kepresidenan pada Agustus 1974 akibat skandal Watergate.

Ford yang sebelumnya menggantikan Agnew kemudian naik menjadi Presiden Amerika Serikat.

Peristiwa itu membuat Amerika Serikat mengalami pergantian wakil presiden sekaligus presiden dalam rentang waktu kurang dari satu tahun.

Pengunduran Diri Wapres Bukan Sekadar Persoalan Jabatan

Dalam konteks Indonesia, niat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka masih menjadi perkembangan politik yang perlu dicermati.

Sebab, penyampaian keinginan mundur kepada Presiden Prabowo belum otomatis mengakhiri kedudukannya sebagai wakil presiden.

Publik masih menunggu bagaimana kelanjutan komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden, serta langkah konstitusional yang mungkin ditempuh apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diajukan secara resmi.

Satu hal yang jelas, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa mundurnya seorang wakil presiden bukan hanya menyangkut pergantian pejabat, tetapi juga dapat membawa konsekuensi terhadap stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahan.

[adsense]Informasi itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang mengungkapkan bahwa Presiden ingin mengetahui siapa saja pihak yang berada di balik dugaan pemanfaatan rekaman percakapan tersebut.

Menurut Syahganda, persoalan ini tidak berhenti pada dugaan tindakan penyadapan oleh sejumlah oknum di lingkungan Polri. Pemerintah juga ingin mengungkap kemungkinan adanya pihak yang menggunakan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu.

[adsense]"Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia," ujar Syahganda kepada saat mengunjungi kantor LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Syahganda mengaku telah dipanggil Prabowo ke kediaman Presiden pada pekan sebelumnya. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas perkembangan situasi setelah munculnya dugaan penyadapan.

[adsense]Dalam pertemuan tersebut, Syahganda menyebut Prabowo memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya akibat dugaan tindakan penyadapan.

Prabowo Libatkan BIN dan BSSN untuk Penelusuran

[adsense]Keterlibatan lembaga intelijen tersebut dinilai penting untuk menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara materi percakapan yang disadap dengan kelompok atau kekuatan politik tertentu.

Syahganda menjelaskan, BIN dan BSSN tidak harus menjadi bagian dari tim hukum yang dibentuk Polri. Namun, kedua lembaga tersebut memiliki kapasitas intelijen yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan jaringan di balik dugaan penyadapan.

[adsense]Dia juga menilai persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan perkara pidana biasa.

Pasalnya, dugaan penyadapan menyangkut keamanan Presiden sebagai kepala negara. Karena itu, menurut Syahganda, persoalan tersebut berkaitan pula dengan aspek keselamatan negara.

[adsense]Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa dugaan tindakan tersebut mengarah pada indikasi makar. Namun, keterkaitan antara penyadapan dan dugaan makar masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut.

Syahganda berharap perkembangan penelusuran tersebut segera menemukan titik terang dalam waktu dekat.

[adsense]"Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang," tuturnya.

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Penyadapan

[adsense]Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EHS.

Dugaan penyadapan disebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Perkara ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut dugaan pelanggaran terhadap keamanan komunikasi kepala negara.

[adsense]Pihak Istana menilai dugaan tindakan tersebut mengarah pada makar.

Meski demikian, proses hukum masih harus mengungkap secara terang bagaimana penyadapan dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta apakah terdapat aktor lain yang diduga memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

[adsense]Penelusuran terhadap kemungkinan adanya jaringan di balik perkara ini menjadi salah satu aspek penting untuk menjawab pertanyaan mengenai motif dan tujuan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima para Anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dihadiri oleh seluruh fraksi partai politik di DPR RI.

[adsense]Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilakan kepada pada pengusul untuk menyampaikan usulannya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI mempunyai Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyampaikan Pendapat.

[adsense]"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan saat membuka rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Salah satu poin dalam pasal itu, menurut dia, HMP bisa dilakukan untuk merespons dugaan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden.

[adsense]Dalam rapat itu, 8 fraksi partai politik hadir yang diwakili oleh anggotanya maupun pimpinan fraksi. Di antaranya Fraksi PDIP yakni Dolfie OFP, Lasarus, kemudian Fraksi Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia, Abraham Sridjadja.

Selanjutnya Fraksi Gerindra yang hadir yakni Budisatrio Djiwandono, Bahtra Banong. Fraksi PKB yang hadir yakni Muhammad Khozin, Cucun Ahmad Syamsurijal. Lalu Fraksi NasDem yang hadir yakni Fauzi Amro, Martin Manurung.

[adsense]Lalu Fraksi PKS yang hadir yakni Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, Rahmat Saleh. Fraksi PAN yang hadir yakni Sarifudin Sudding. Dan Fraksi Demokrat yang hadir yakni Benny K Harman.

Adapun rapat itu digelar oleh Pimpinan DPR RI di ruangan rapat Komisi VIII DPR RI.

[adsense]Niat Mundur Gibran Tak Hentikan Proses HMP di DPR

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri tidak memengaruhi proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait wacana pemakzulan.

[adsense]"Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam," ujar Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum munculnya informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran.

[adsense]Menurut Doli, proses pengajuan HMP di DPR merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran.

Ia menilai parlemen perlu menyikapi kedua putusan lembaga peradilan tersebut karena menyangkut persoalan yang menjadi perhatian publik.

[adsense]"DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR," katanya.

Doli mengatakan komunikasi lintas fraksi terus berlangsung dengan membuka kesempatan kepada seluruh anggota DPR untuk menggunakan HMP sebagai hak konstitusional setiap legislator.

[adsense]"Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini," ujarnya.

Ia menambahkan pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut karena masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian parlemen.

[adsense]"Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi.

[adsense]Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran tersebut.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait pengajuan HMP dalam wacana pemakzulan Gibran.

[adsense]Puan mengatakan pimpinan DPR akan terus mendengarkan masukan tersebut setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa, termasuk mengenai pilihan mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.

[adsense]Minta Diproses Paripurna DPR Terdekat

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa 50 lebih Anggota DPR RI telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan meminta agar hal itu diproses dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.

[adsense]Meski PKS telah bersikap, dia pun tidak ingin prosesnya jalan sendiri-sendiri. Menurut dia, PKS pun ingin berbagai fraksi di DPR RI juga ikut maju dalam menyampaikan HMP terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

[adsense]Dia menjelaskan bahwa nantinya alur HMP akan masuk melalui surat ke Pimpinan DPR RI. Setelah itu, Pimpinan DPR RI akan membacakan agenda tersebut di dalam Rapat Paripurna DPR RI sekaligus pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan ke para Anggota DPR RI secara keseluruhan.

"Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, oke, balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR," kata dia.

[adsense]Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

[adsense]Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap empat tersangka, serta menyelamatkan 11 calon PMI.

[adsense]Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dir res PPA dan PPO) Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan dilakukan Subdit III Ditres PPA dan PPO melalui dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Kedua jaringan menggunakan modus berbeda, yakni menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

[adsense]"Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum," ujar Kristinatara.

Dalam kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.

[adsense]ES berperan merekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor, sedangkan S alias R bertugas mengatur transportasi serta tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.

Keduanya diduga merekrut dua perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai, yang dijanjikan bekerja sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah masing-masing sekitar Rp 6,7 juta dan Rp 8,6 juta per bulan.

[adsense]Petugas juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang hendak berangkat secara mandiri. Dengan demikian, lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama.

"Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia," jelasnya.

[adsense]Pada kasus kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), seorang PNS, di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.

S.B. diduga berperan merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Sementara M.D.T. diduga bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.

[adsense]Dari jaringan tersebut, polisi menyelamatkan enam calon PMI asal Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan perkara kedua, penyidik menyita dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp 8,6 juta. Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI.

[adsense]Kristinatara mengatakan, penanganan kedua perkara tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut.

Atas perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

[adsense]Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Kristinatara.

[adsense]Polda Sumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memastikan legalitas proses penempatan guna menghindari risiko menjadi korban eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]Dia mengatakan 120 anggota DPR RI itu telah menandatangani pengajuan HMP berdasarkan pengusulan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi partai politik.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

[adsense]Dia menjelaskan 120 anggota DPR RI itu terdiri atas Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN satu orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

Dengan hal tersebut, menurut dia, Pimpinan DPR RI menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

[adsense]"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.

Sebelumnya, semua fraksi partai politik (parpol) di DPR RI resmi mengajukan HMP untuk memproses pemakzulan Gibran imbas persoalan ijazah.

[adsense]Adapun pengajuan itu dilakukan dalam rapat yang digelar oleh pimpinan DPR RI dalam menerima pengusul HMP yang dihadiri oleh seluruh fraksi parpol di DPR RI. Para perwakilan fraksi parpol pun masing-masing menyerahkan dokumen HMP ke pimpinan DPR RI.

[adsense]

Topikseru.com, Aceh – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pada Rabu (11/11/2026).

[adsense]Peresmian itu, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Nagan Raya hari ini.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo kembali mengutarakan komitmen pemerintah menghapus kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan, peningkatan produksi pangan, dan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Pendidikan, bagi Presiden, merupakan prioritas, sehingga pemerintah terus memastikan setiap anak-anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan terbaik, yang diberikan salah satunya melalui Sekolah Rakyat.

[adsense]"Saya bertekad pendidikan Indonesia harus meningkat drastis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu tekad saya, itu usaha saya, itu perhatian saya, itu fokus saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Juga gizi untuk anak-anak kita," kata Prabowo.

Dalam acara yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang mendampingi Presiden dalam acara peresmian, melaporkan pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat di Nagan Raya.

[adsense]"Ini adalah satu dari 100 sekolah rakyat permanen yang dibangun di seluruh Indonesia. Di Aceh, terdapat sembilan sekolah rakyat, (yang terdiri atas) lima permanen, empat rintisan, dengan total siswa lebih dari 2.000 siswa," kata Mensos kepada Presiden.

Di Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya, kedatangan Presiden disambut dengan pertunjukan tari tradisional Aceh dari siswi-siswi Sekolah Rakyat. Presiden kemudian berkeliling area Sekolah Rakyat, termasuk menemui murid-murid yang mengenakan seragam Pramuka dan menunjukkan aksi baris-berbaris serta yel-yel.

[adsense]Tidak hanya itu, Presiden juga mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh seorang siswi Sekolah Rakyat. Presiden menghampiri dan merangkul siswi Sekolah Rakyat tersebut.

Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Kawasan sekolah tersebut terdiri atas tiga gedung sekolah, aula serbaguna, asrama siswa, rumah susun (rusun) guru, kantin, dan dapur umum. Kemudian, masing-masing gedung sekolah dilengkapi dengan laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan perpustakaan.

[adsense]Kawasan sekolah juga memiliki masjid dan sarana beribadah untuk para guru dan siswa.

[adsense]

[adsense]Penemuan ini menjadi perhatian internasional setelah diakui Guinness World Records sebagai bangkai kapal tertua di dunia pada November 2026.

Penelitian terhadap bangkai kapal tersebut dipimpin oleh Hakan Öniz, arkeolog dari Akdeniz University, bersama tim peneliti yang melakukan eksplorasi bawah laut di kawasan Mediterania.

[adsense]Ditemukan di Kedalaman 35 hingga 40 Meter

Bangkai kapal tersebut pertama kali teridentifikasi pada 2024 ketika tim peneliti melakukan survei di sekitar pesisir Pulau Kekova.

[adsense]Awalnya, para peneliti mengira benda-benda yang ditemukan di dasar laut berasal dari periode Ottoman atau berusia sekitar 100 hingga 400 tahun.

Namun, pemeriksaan lebih lanjut terhadap benda-benda yang ditemukan mengungkap fakta berbeda. Sejumlah wadah keramik ternyata memiliki karakteristik yang mirip dengan temuan arkeologi dari Mesir pada Zaman Perunggu Awal.

[adsense]Setelah dilakukan penelitian dan perbandingan bentuk serta bahan keramik, para ahli memperkirakan bangkai kapal tersebut berasal dari sekitar 4.400 hingga 4.700 tahun lalu.

Lokasinya berada pada kedalaman sekitar 35 hingga 40 meter di bawah permukaan laut.

[adsense]Apa Saja yang Ditemukan di Dalam Bangkai Kapal?

Salah satu temuan paling menarik adalah sekitar 30 wadah keramik kuno yang dikenal sebagai amphorae.

[adsense]Wadah tersebut memiliki dua pegangan di bagian samping dan digunakan masyarakat kuno untuk menyimpan serta mengangkut berbagai barang.

Selain wadah keramik, peneliti juga menemukan tiga jangkar batu yang diperkirakan berasal dari periode yang sama.

[adsense]Beberapa wadah bahkan masih memperlihatkan sisa material di bagian dalamnya. Para peneliti menduga muatan kapal kemungkinan berupa minyak zaitun, anggur, atau resin pohon.

Namun, jenis barang yang sebenarnya dibawa kapal tersebut masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

[adsense]Mengapa Kayu Kapalnya Tidak Ditemukan?

Meskipun disebut sebagai bangkai kapal, struktur kayu kapal itu sendiri ternyata sudah tidak tersisa.

[adsense]Selama ribuan tahun berada di bawah laut, bagian kayunya kemungkinan telah hancur akibat organisme laut pemakan kayu dan proses alam lainnya.

Karena itu, para arkeolog menentukan usia kapal berdasarkan benda-benda yang ditemukan di lokasi, terutama wadah keramik dan jangkar.

[adsense]Berdasarkan analisis tersebut, kapal diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 meter ketika masih beroperasi.

Bukti Perdagangan Laut Sejak Ribuan Tahun Lalu

[adsense]Penemuan ini bukan sekadar mengungkap keberadaan kapal kuno, tetapi juga memberikan petunjuk mengenai aktivitas perdagangan masyarakat pada masa lalu.

Bentuk dan karakteristik wadah keramik menunjukkan kemungkinan adanya hubungan perdagangan antara kawasan Lembah Yordan di Timur Tengah dengan wilayah Mediterania.

[adsense]Pada masa tersebut, masyarakat kuno sudah melakukan perjalanan laut untuk mengangkut berbagai kebutuhan, termasuk minyak, anggur, dan bahan perdagangan lainnya.

Temuan di Pulau Kekova memberikan bukti arkeologis penting untuk memahami bagaimana jaringan perdagangan laut berkembang sekitar 4.500 tahun lalu.

[adsense]Kini, artefak yang berhasil diangkat dari dasar laut menjalani proses konservasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah benda temuan juga direncanakan untuk dipamerkan di museum di Türkiye.

Penemuan kapal kuno ini sekaligus memperlihatkan bahwa dasar laut masih menyimpan banyak petunjuk tentang kehidupan manusia ribuan tahun sebelum teknologi pelayaran modern berkembang.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Semua fraksi partai politik (parpol) di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka imbas persoalan ijazah.

[adsense]Adapun pengajuan itu dilakukan dalam rapat yang dipimpin Pimpinan DPR RI dalam menerima pengusul HMP yang dihadiri oleh seluruh fraksi parpol di DPR RI. Para perwakilan fraksi parpol pun masing-masing menyerahkan dokumen HMP ke Pimpinan DPR RI.

"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membuka rapat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

[adsense]Adapun pengusul yang menyampaikan HMP itu dimulai dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Dolfie OFP. Menurut dia, pengusul yang disampaikan pada kesempatan itu ada sebanyak 14 Anggota Fraksi PDIP.

Kemudian pengusul yang kedua yakni Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia. Dia mengatakan ada sebanyak 13 Anggota Fraksi Golkar DPR RI yang menyampaikan HMP.

[adsense]Selanjutnya Fraksi NasDem juga sebagai pengusul, disampaikan oleh Sugeng Suparwoto. Dia mengatakan seluruh anggota fraksinya bulat untuk menyatakan HMP karena sudah tak ada jalan lain selain itu.

Lalu untuk Fraksi PKB, usulan HMP disampaikan oleh Muhammad Khozin. Dalam daftar pengusul pada saat ini, menurut dia, ada 14 Anggota Fraksi PKB yang menandatangani untuk mengajukan HMP.

[adsense]Adapun Fraksi PKS sebagai pengusul HMP disampaikan oleh Mardani Ali Sera. Dia mengatakan bahwa ada sebanyak 28 Anggota Fraksi PKS yang memutuskan untuk mengajukan HMP.

Kemudian Anggota Fraksi PAN Sarifudin Sudding juga menyampaikan HMP dalam forum itu. Dari putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, menurut dia, surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum.

[adsense]Fraksi Demokrat juga menjadi pengusul HMP, yang disampaikan oleh Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Dia mengatakan ada 18 Anggota Fraksi Demokrat yang menyampaikan HMP karena Gibran sudah tak lagi memenuhi syarat.

Lalu, Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi yang terakhir menyampaikan HMP. Gerindra saat itu diwakili oleh Azis Subekti. Dia mengatakan ada sebanyak 11 orang dari Fraksi Gerindra yang menyampaikan HMP.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut beserta keluarga diajak membangun budaya integritas dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema "Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi" yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aturan, pengawasan, dan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai benteng moral pertama.

Dalam sambutannya, Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK atas kolaborasi serta komitmennya memperkuat pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan, khususnya melalui pendekatan keluarga.

"Upaya mencegah korupsi tidak cukup hanya melalui aturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kita juga harus membangun kesadaran dan kejujuran dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga," ujarnya.

Timur menjelaskan, Pemprov Sumut memiliki 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II yang memegang tanggung jawab besar dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang tersedia, seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut telah memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Namun, menurutnya, kepatuhan administratif tersebut harus diikuti dengan kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan.

Ia menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan godaan yang harus dihadapi, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga tuntutan gaya hidup berlebihan.

Karena itu, keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng moral untuk mencegah perilaku koruptif. Suami dan istri diharapkan saling mengingatkan, membangun keterbukaan, menjaga kesederhanaan, serta berani membicarakan apabila terdapat penghasilan atau pemberian yang tidak wajar.

"Jangan sampai keinginan untuk terlihat berhasil justru mendorong kita mengambil jalan yang salah. Keluarga harus menjadi tempat untuk saling mengingatkan dan menjaga agar setiap langkah tetap berada dalam koridor yang benar," pesannya.

Timur juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan bersama KPK tersebut untuk memahami peran keluarga dalam mencegah risiko korupsi. Nilai-nilai yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diterapkan dalam kehidupan rumah tangga maupun lingkungan pekerjaan.

Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, ia mengingatkan pentingnya memberikan keteladanan kepada seluruh jajaran. Menurutnya, integritas seorang pemimpin harus tercermin melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan kepada bawahan.

"Masyarakat Sumut membutuhkan pemerintahan yang bersih, pelayanan yang adil, dan pemimpin yang dapat dipercaya," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Timur juga mengajak seluruh pejabat dan keluarga menerapkan sembilan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

"Jabatan dapat berganti, tetapi nama baik keluarga harus senantiasa dijaga. Oleh karena itu, pembangunan budaya integritas harus dimulai dari diri sendiri, diperkuat dalam keluarga, dan diwujudkan melalui keteladanan di lingkungan kerja," harapnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Tugas Direktorat Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, David Sepriwasa, mengatakan KPK terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembinaan keluarga berintegritas. Hal ini dilakukan karena praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan integritas aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat dipengaruhi lingkungan keluarga, termasuk pasangan.

Menurut David, selama ini para pegawai telah mendapatkan pembinaan dan pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi melalui inspektorat maupun jajaran pemerintah. Namun, pembinaan tersebut perlu diperluas dengan melibatkan pasangan masing-masing.

"Pegawainya sudah berintegritas, ada pembinaan dari inspektorat. Tetapi kalau pasangannya tidak berintegritas, Pak Sekda, ujungnya pegawainya bisa goyah juga," jelas David.

Menurutnya, kegiatan tersebut penting karena perilaku koruptif dapat bermula dari individu, kemudian berkembang ke lingkungan keluarga hingga masyarakat. Karena itu, pasangan juga perlu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menerapkan nilai-nilai integritas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harahap serta 44 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut beserta pasangan masing-masing.

[adsense]Temuan tersebut menjadi perhatian karena memberikan petunjuk baru tentang kemungkinan bertahannya jejak biologis makhluk purba selama jutaan tahun.

Penelitian ini dipimpin oleh tim internasional yang melibatkan ilmuwan dari Curtin University, Australia. Hasilnya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) pada 2 November 2026.

[adsense]Ditemukan di Tulang Dinosaurus Karnivora

Fosil tersebut berasal dari Aratasaurus museunacionali, dinosaurus pemakan daging yang hidup sekitar 115 juta tahun lalu pada periode Kapur Awal.

[adsense]Sisa-sisa dinosaurus ini ditemukan di wilayah Ceará, Brasil bagian timur laut. Hewan purba tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 3 meter.

Ketika memeriksa tulang kaki fosil, para peneliti menemukan struktur mikroskopis berbentuk lonjong di dalam saluran pembuluh darah tulang.

[adsense]Struktur tersebut memiliki karakteristik yang diduga menyerupai sel darah merah. Temuan ini kemudian diteliti lebih lanjut menggunakan berbagai metode pencitraan dan analisis kimia.

Ilmuwan Menemukan Jejak Molekul Heme

[adsense]Salah satu bagian paling menarik dari penelitian ini adalah ditemukannya heme, yaitu komponen yang mengandung zat besi dan menjadi bagian penting dari hemoglobin.

Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

[adsense]Para peneliti menggunakan sejumlah teknik analisis, termasuk spektroskopi Raman dan analisis kimia untuk mengidentifikasi jejak molekul tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya sinyal kimia terkait heme pada struktur mikroskopis di dalam tulang dinosaurus.

[adsense]Temuan ini memperkuat dugaan bahwa sebagian jejak biologis darah dinosaurus masih dapat bertahan dalam bentuk mineral dan molekul yang telah mengalami perubahan selama proses fosilisasi.

Bagaimana Jejak Darah Bisa Bertahan Selama 115 Juta Tahun?

[adsense]Para peneliti menduga proses pengawetan alami terjadi tidak lama setelah dinosaurus tersebut mati.

Hewan itu kemungkinan terkubur dengan cepat dalam lingkungan rendah oksigen yang kaya mikroorganisme.

[adsense]Selain itu, ditemukan mineral bernama hausmannite, sejenis mineral oksida mangan, pada struktur mikroskopis tersebut.

Mineral ini diduga membantu melindungi dan menstabilkan struktur sel serta komponen biologis selama proses fosilisasi berlangsung.

[adsense]Dengan kondisi tertentu, sebagian jejak molekul yang biasanya mudah rusak ternyata dapat bertahan jauh lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Apakah Ini Berarti DNA Dinosaurus Masih Ada?

[adsense]Penemuan ini bukan berarti ilmuwan berhasil menemukan DNA dinosaurus yang masih utuh.

Jejak heme dan struktur yang diduga merupakan sisa sel darah merah berbeda dengan DNA atau jaringan darah yang masih hidup.

[adsense]Penelitian tersebut juga tidak membuktikan bahwa darah dinosaurus masih tersimpan dalam bentuk aslinya.

Bahkan, temuan mengenai identitas struktur sel tersebut masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan.

[adsense]Paleontolog Mary Schweitzer, yang tidak terlibat dalam penelitian, menyampaikan keraguan mengenai apakah struktur mikroskopis tersebut benar-benar merupakan sisa sel darah merah.

Salah satu alasannya adalah bentuk struktur yang ditemukan dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik sel darah merah pada hewan reptil dan burung modern.

[adsense]Meski demikian, penelitian ini tetap memberikan bukti penting mengenai kemungkinan bertahannya molekul biologis dalam fosil berusia sangat tua.

Penemuan tersebut membuka peluang baru bagi para ilmuwan untuk mempelajari kehidupan dinosaurus bukan hanya melalui tulang dan bentuk tubuhnya, tetapi juga melalui jejak kimia yang masih tersimpan di dalam fosil.

[adsense]

Topikseru.com, Yogjakarta – Tercatat 153 orang siswa di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakata mengalami mengalami dugaan keracunan atau gangguan pencernaan pasca makan menu makan bergizi gratis (MBG). Mereka menderita gejala gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, pusing, perut melilit, mual, dan muntah.

[adsense]Berdasarkan data Dinkes Sleman hingga Senin (9/11/2026) pukul 19.00 WIB, dari jumlah tersebut, 55 orang menjalani rawat jalan di puskesmas, 50 orang berobat mandiri, dan 48 orang lainnya tidak berobat.

Sebelumnya Berdasarkan pendataan pihak terkait dan laporan dari Tribun Jogja, total korban mencapai 150 siswa dan 12 guru dengan rincian sebagai berikut:

[adsense]• SMP Negeri 2 Cangkringan: 128 siswa dan 9 guru.

• SMP Negeri 1 Cangkringan: 22 siswa dan 3 guru.

[adsense]Dari analisis epidemiologi sementara, menu semur ayam menunjukkan asosiasi statistik paling kuat dengan munculnya gejala sakit pada warga. Kendati demikian, temuan ini belum menjadi kesimpulan akhir penyebab keracunan.

"Untuk menguji penyebab pastinya, tim gabungan telah mengambil sampel makanan dari bank sampel SPPG, sampel air memasak, air sekolah, serta spesimen feses siswa yang dijadwalkan dikirim ke laboratorium pada Rabu (11/11)," kataKepala Bidang Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Sleman Khamidah Yuliati di Sleman, Rabu (11/11/2026).

[adsense]Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bergerak cepat menangani dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Kapanewon Cangkringan.

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Sleman melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan sanitasi lingkungan, hingga pengambilan sampel makanan dan spesimen untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

[adsense]"Gerak cepat dalam penanganan keracunan pangan di masyarakat menjadi kunci agar kondisi korban terdampak tidak semakin parah. Pasien dapat segera ditangani melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Alhamdulillah, dalam kejadian ini tidak ada pasien yang harus menjalani rawat inap," kata Khamidah Yuliati.

Penanganan cepat dilakukan setelah Dinkes menerima laporan dari Puskesmas Cangkringan pada Senin (9/11) pukul 09.42 WIB.

[adsense]Tim gabungan dari Puskesmas Cangkringan, Dinkes Sleman, dan Field Epidemiology Training Program (FETP) UGM langsung turun ke lokasi sekolah serta menelusuri proses pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cangkringan Umbulharjo.

Penyelidikan tidak hanya menyasar kondisi kesehatan warga, tetapi juga pemeriksaan rantai pengolahan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, persiapan, pemasakan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan.

[adsense]Hasil pemeriksaan lingkungan di lokasi pengolahan makanan (SPPG) menemukan beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti ditemukannya lalat dan serangga di beberapa area, indikasi keberadaan tikus di gudang basah, serta belum adanya pemantauan suhu penyimpanan bahan makanan secara rutin.

Khamidah mengimbau pengelola SPPG untuk terus menjaga kebersihan, sanitasi lingkungan, dan higiene bahan pangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.

[adsense]"Pemkab Sleman memastikan akan terus melakukan pemantauan perkembangan kasus serta koordinasi lintas sektor agar kejadian serupa tidak terulang dalam pelaksanaan Program MBG ke depan," katanya.

Kronologis Dugaan Keracunan

Panewu Cangkringan, Dewanto Tri Nugroho, menjelaskan bahwa keluhan ini diduga kuat berkaitan dengan paket makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di sekolah pada Senin (9/11/2026).

[adsense]Sebelumnya, para korban mengonsumsi menu MBG berupa nasi, semur ayam, janggel (baby corn), serta sayuran pakcoy dan sawi. "Senin itu mereka makan. Kemudian pada malam harinya mulai terasa gejala hingga Selasa banyak yang keluar-masuk kamar mandi. Pukul 08.00 WIB pihak sekolah menghubungi saya, lalu saya menghubungi Puskesmas dan segera ditangani oleh Puskesmas Cangkringan," ujar Dewanto, Selasa (10/11/2026).

Merespons laporan darurat tersebut, tim medis dari Puskesmas Cangkringan bersama petugas BPBD Kabupaten Sleman langsung diterjunkan ke lokasi sekolah. BPBD Sleman turut menyiagakan dua unit ambulans beserta tujuh personel untuk mengantisipasi kondisi darurat.

[adsense]Beruntung, seluruh korban mengalami gejala ringan hingga sedang sehingga tidak ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Setelah mendapatkan pemeriksaan medis dan obat-obatan di sekolah, para siswa dijemput pulang oleh keluarga masing-masing untuk menjalani pemulihan.

Desakan Evaluasi Dapur Penyedia (SPPG)

Diketahui bahwa kedua sekolah tersebut menerima pasokan makanan dari dapur penyedia yang sama, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo.

[adsense]Melansir laporan media setempat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, membenarkan kejadian ini dan menyayangkan insiden yang ternyata sudah berulang kali terjadi dari penyedia yang sama. Pihak dinas telah memberikan catatan khusus kepada Satgas MBG agar mengevaluasi kinerja SPPG Umbulharjo, meski keputusan pergantian penyedia sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Saat ini, sampel makanan dari SPPG telah diamankan untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan. Kepala SPPG Cangkringan Umbulharjo, Intan Khurniawati, menyatakan bahwa pihaknya tengah menelusuri kejadian ini bersama instansi berwenang dan masih menunggu hasil pemeriksaan resmi.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026 sebesar Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,7 miliar.

[adsense]"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Selain itu, Budi mengatakan KPK perlu mendalami apakah temuan tersebut merupakan kewenangan pihaknya atau tidak.

[adsense]"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," katanya.

Sementara itu, ketika ditanya apakah ada dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut, dia mengatakan dua kementerian tersebut perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu.

[adsense]"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.

[adsense]Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.

Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah acara kementerian.

[adsense]ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.

Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena RA adalah pejabat publik.

[adsense]Sementara itu, PT Rans Entertainmen Indonesia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026, mengatakan setiap kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah selalu dilakukan secara profesional, seperti melalui Inaproc.id atau ecatalogue.com yang secara terbuka dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengatakan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.

[adsense]Selain itu, RANS mengatakan nilai Rp14,7 miliar mengacu pada commercial rate card yang umum digunakan untuk klien RANS. Nilai tersebut disebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Terakhir, RANS memahami perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara RA selaku pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.

[adsense]

[adsense]Berdasarkan informasi NASA, Supermoon November 2026 akan terjadi pada 24 November 2026. Momen bulan purnama ini menjadi salah satu fenomena astronomi yang menarik untuk disaksikan menjelang akhir tahun.

Kapan Waktu Terbaik Melihat Supermoon?

[adsense]Di Indonesia, khususnya Medan, fase bulan purnama diperkirakan mencapai puncaknya pada Selasa, 24 November 2026, pukul 21.53 WIB.

Namun, masyarakat tidak harus menunggu hingga pukul tersebut untuk menyaksikannya.

[adsense]Waktu yang menarik untuk mengamati Supermoon adalah ketika bulan mulai terbit di ufuk timur menjelang matahari terbenam. Di Medan, bulan diperkirakan mulai terbit sekitar pukul 17.51 WIB.

Ketika berada dekat garis cakrawala, bulan dapat terlihat seolah-olah lebih besar. Fenomena ini dikenal sebagai ilusi bulan atau Moon Illusion.

[adsense]Mengapa Disebut Supermoon?

Supermoon merupakan istilah untuk menggambarkan bulan purnama yang terjadi ketika posisi Bulan berada dekat dengan titik terdekatnya terhadap Bumi atau disebut perigee.

[adsense]NASA menjelaskan bahwa Bulan memiliki orbit berbentuk elips sehingga jaraknya dari Bumi tidak selalu sama.

Ketika bulan purnama terjadi berdekatan dengan perigee, Bulan dapat terlihat lebih besar dan terang dibandingkan bulan purnama ketika berada lebih jauh dari Bumi.

[adsense]Meski demikian, perbedaan ukuran tersebut tidak selalu mudah dikenali dengan mata telanjang.

Tips Menyaksikan Supermoon November 2026

[adsense]Agar bisa menikmati fenomena ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Pilih lokasi dengan pandangan terbuka ke arah timur.

[adsense]2. Hindari tempat yang tertutup gedung tinggi atau pepohonan.

3. Cari lokasi dengan polusi cahaya yang lebih rendah.

[adsense]4. Periksa kondisi cuaca sebelum melakukan pengamatan.

5. Gunakan kamera atau ponsel dengan fitur zoom jika ingin mengabadikannya.

[adsense]Fenomena Supermoon November 2026 dapat menjadi kesempatan menarik untuk menikmati keindahan langit malam. Jika cuaca cerah, masyarakat bisa menyaksikannya tanpa memerlukan teleskop maupun peralatan astronomi khusus.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Penyidik Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sumut menggagalkan perdagangan orang ke Malaysia dengan menangkap empat orang tersangka. Satu diantara tersangka merupakan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berperan mengantar dan mengatur keberangkatan para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tanpa prosedural.

MDT (43) warga Kota Tanjung Balai, pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Tanjung Balai yang berperan menjemput calon PMI asal Aceh dari loket bus Putra Pelangi, menjemput calon PMI asal Medan di Pintu Gerbang Tol Bandar Selamat dan menjemput calon PMI asal NTB di Bandara Kuala Namu.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol Kristinatara W mengatakan, keempat tersangka ditangkap secara terpisah dalam kasus berbeda.

Adapun dua tersangka yang duluan diamankan yakni berinisial S Alias R dan ES. Mereka diamankan di Jalan Purwo Gang Banjir, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua pada Jumat (2/11/2026) sekitar pukul 22.30 WIB.

"Dari aksi kedua tersangka ini, polisi menyelamatkan enam calon PMI dan telah diserahkan ke BP3MI untuk proses lebih lanjut. Sedangkan kedua tersangka ditahan di Polda Sumut," ujar Kombes Kristinatara.

Pamen Polwan itu mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Tim turun ke lokasi dan menemukan tersangka S alias R membawa dua calon PMI keluar dari rumahnya menuju mobil.

"Dari keterangan calon PMI dan tersangka S Alias R diketahui kalau mereka direkrut ES dan mengamankannya," sebutnya.

Tersangka ES menjanjikan kepada calon PMI inisial RA sebagai perawat di panti jompo dengan upah RM 1500 (Rp 6.700.000) dan NZ dijanjikan sebagai baby sitter dengan gaji RM 2000 (Rp 8.600.000).

Adapun peran tersangka ES sebagai perekrut PMI dan membantu pengurusan paspor.

Setelah itu menyerahkan calon PMI Yang sudah direkrut kepada S alias R untuk diberangkatkan ke Malaysia.

"Tersangka S alias R berperan mengurus keberangkatan calon PMI menuju Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Balai dengan modus seolah-olah sebagai pelancong/wisatawan," jelas Kristinatara.

Lanjut Kombes Kristinatara, setibanya calon PMI di Malaysia akan dijemput agen warga negara Malaysia berinisial K. "Tersangka S alias R menerima uang dari agen di Malaysia inisial K sebesar RM 5000 atau sekitar Rp.20.000.000 untuk satu orang CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Tersangka S alias R dapat keuntungan pribadi Rp 5000.000 per calon PMI," terangnya.

Ditempat terpisah, kata Dir PPA dan PPO Polda Sumut, dua orang tersangka diamankan di Res Air Genting , Kecamatan Air Batu 14, Kabupaten Asahan pada Sabtu (3/11/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

Kedua tersangka inisial SB alias Pak H (57) warga Tanjung Balai berperan sebagai agen yang merekrut dan menampung serta memberangkatkan calon PMI melalui jalur tikus dengan menggunakan kapal tongkang ke Malaysia. "Tersangka SB alias Pak H mendapat keuntungan bersih sebesar Rp 500.000 per orang," terangnya.

Tersangka SB alias Pak H merupakan residivis yang ditangkap Polres Tanjung Balai Tahun 2023 dalam kasus TPPO dengan modus non prosedural.

Adapun barang bukti yang disita satu unit mobil Pajero sport BK.1533 KY, 1 unit mobil Ford Everest, 9 unit telepon genggam dan uang Rp 8.600.000.

Ditres PPA dan PPO Kombes Pol Kristinatara W menghimbau masyarakat supaya tidak mudah tergiur dengan janji dan upah menjadi tenaga kerja non prosedural ke Malaysia atau ke luar negeri. Dan kepada para pelaku diancam hukuman 10 tahun penjara denda Rp 5 miliar.

Topikseru.com, Jakarta – Sejumlah 110 Angota Fraksi PDIP di DPR secara bulat memutuskan akan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, usai rapat pleno tertutup fraksinya di kompleks parlemen, Rabu (11/11/2026).

"Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," kata Utut.

[adsense]Utut menyatakan keputusan itu telah bulat sehingga semua anggota fraksi PDIP yang jumlahnya mencapai 110 bisa ikut membubuhkan tanda tangan dalam sikap tersebut.

"Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya," kata Utut.

[adsense]Namun, Utut belum mau menjelaskan pertimbangan politik keputusan tersebut. Dia menyerahkan hal itu kepada anggotanya di Komisi III bidang hukum DPR

"Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan," ujarnya.

[adsense]Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti putusan MA terkait surat keterangan (suket) ijazah Gibran mulai menguat di DPR. Puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.

DPR juga memastikan HMP akan tetap berjalan meski Gibran dalam pernyataannya akan bertahan dan siap menunjukan ijazahnya di PTUN lewat PK yang akan ia ajukan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Polda Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait perkembangan penanganan sejumlah laporan polisi yang berkaitan dengan kasus kematian Mantan Istri Personel Polisi Winda Lorenza Gowasa (WLG).

Berdasarkan hasil gelar perkara bersama, tiga laporan polisi yang ditangani Polrestabes Medan dan Polda Sumut telah disepakati untuk dihentikan penanganannya sesuai tahapan masing-masing.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, penghentian tersebut dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan dan gelar perkara dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti serta unsur tindak pidana.

"Untuk kasus inisial WL, penyidikan yang ditangani Polrestabes Medan sudah dihentikan. Sementara dua laporan lainnya yang ditangani Ditreskrimum dan Ditressiber Polda Sumut juga dihentikan pada tahap penyelidikan," ujar Ferry saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, penghentian penanganan ketiga laporan tersebut memiliki dasar dan pertimbangan hukum sesuai tahapan proses masing-masing.

Untuk laporan yang ditangani Polrestabes Medan, disepakati dilakukan penghentian penyidikan karena tidak didukung kecukupan alat bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana.

Sementara itu, dua laporan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumut dihentikan pada tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, kedua laporan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, Polda Sumut telah melaksanakan gelar perkara bersama pada Jumat (6/11/2026) di Aula Bharadaksa Ditreskrimum Polda Sumut. Kegiatan tersebut dipimpin Plt. Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Famudin bersama Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis M. Simanjuntak.

Gelar perkara tersebut melibatkan unsur pengawasan internal, fungsi hukum, dan penyidik dari satuan kewilayahan maupun Polda Sumut, di antaranya Itwasda, Bidkum, Bid Propam, Ditreskrimum, Ditressiber, serta Polrestabes Medan.

Adapun tiga laporan polisi yang menjadi pembahasan meliputi LP/A/74/VIII/2026 tanggal 2 Agustus 2026 yang ditangani Polrestabes Medan, LP/B/1286/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026 yang ditangani Ditreskrimum Polda Sumut, serta LP/B/1352/VIII/2026 tanggal 15 Agustus 2026 yang ditangani Ditressiber Polda Sumut.

Ferry menegaskan, keputusan penghentian tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembahasan melalui mekanisme gelar perkara dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang diperoleh selama proses penanganan laporan.

Polda Sumut berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kematian Winda Lorenza Gowasa di Medan menjadi sorotan publik, Winda ditemukan meninggal dunia pada 2 Agustus 2026 dengan luka tembak yang meletus dari senjata mantan suaminya dan polisi menyatakan peristiwa tersebut sebagai bunuh diri.

Di tengah kasus itu, muncul informasi bahwa nama Winda Lorenza Gowasa pernah dipanggil untuk diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi Bea Cukai pada 9 April 2026.

Ini membuat masyarakat perspekulasi bahwa Winda telah dibunuh secara berencana, karena pasalnya ia adalah salah satu kunci penting dalam penanganan kasus korupsi besar dalam kasus korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

[adsense]Bagi orang yang ingin bekerja jarak jauh, pensiun, atau mencari pengalaman tinggal di negara lain, biaya hidup menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum menentukan tujuan.

Berdasarkan Cost of Living Index 2026 dari Numbeo, Indonesia, Vietnam, India, Nepal, dan Pakistan termasuk negara dengan indeks biaya hidup relatif rendah.

[adsense]Indeks tersebut membandingkan harga barang dan jasa sehari-hari, seperti makanan, transportasi, kebutuhan rumah tangga, dan layanan restoran. Semakin rendah angkanya, semakin murah biaya hidup relatif terhadap New York sebagai patokan indeks.

Berikut tujuh negara yang menarik untuk dipertimbangkan.

[adsense]1. India

India menjadi salah satu negara dengan biaya hidup relatif rendah. Indeks biaya hidupnya tercatat 18,9 dalam data Numbeo 2026.

[adsense]Harga makanan lokal, transportasi umum, dan sejumlah kebutuhan sehari-hari relatif terjangkau. Kota seperti Jaipur dan beberapa kawasan di luar pusat metropolitan juga menawarkan pilihan tempat tinggal dengan biaya lebih rendah.

Namun, biaya hidup di kota besar seperti Mumbai dan New Delhi dapat jauh berbeda dibandingkan kota kecil.

[adsense]2. Pakistan

Pakistan memiliki indeks biaya hidup 19,6. Harga sejumlah kebutuhan sehari-hari dan makanan lokal relatif rendah dibandingkan banyak negara lainnya.

[adsense]Kota seperti Lahore dan Islamabad memiliki pilihan tempat tinggal dengan tingkat harga yang beragam.

Meski demikian, kondisi keamanan, stabilitas ekonomi, dan akses layanan publik perlu menjadi pertimbangan sebelum memutuskan tinggal dalam jangka panjang.

[adsense]3. Nepal

Nepal mencatat indeks biaya hidup 22,6. Negara yang terkenal dengan Pegunungan Himalaya ini menawarkan pilihan kehidupan di tengah suasana alam dan perkotaan.

[adsense]Biaya makanan lokal dan sejumlah kebutuhan harian relatif terjangkau. Kathmandu menjadi salah satu pilihan kota bagi pendatang yang ingin tinggal di Nepal.

Namun, fasilitas kesehatan, transportasi, dan akses kebutuhan tertentu perlu diperhitungkan.

[adsense]4. Vietnam

Vietnam menjadi salah satu tujuan populer bagi pekerja jarak jauh dan pendatang asing.

[adsense]Negara ini memiliki indeks biaya hidup 26,4 berdasarkan Numbeo 2026. Harga makanan lokal, transportasi, dan sejumlah kebutuhan harian relatif terjangkau.

Kota seperti Da Nang, Hanoi, dan Ho Chi Minh City menawarkan suasana kehidupan yang berbeda. Da Nang dikenal dengan kawasan pantainya, sedangkan Hanoi dan Ho Chi Minh City memiliki aktivitas perkotaan yang lebih ramai.

[adsense]5. Indonesia

Indonesia juga masuk dalam daftar negara dengan biaya hidup relatif murah, dengan indeks 26,1.

[adsense]Pilihan tempat tinggal sangat beragam, mulai dari kota besar hingga daerah yang lebih kecil. Harga makanan lokal dan transportasi umum di sejumlah daerah juga relatif terjangkau.

Namun, pengeluaran di Jakarta, Bali, dan kawasan wisata populer bisa jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

[adsense]6. Sri Lanka

Sri Lanka memiliki indeks biaya hidup 33,9. Negara kepulauan di Asia Selatan ini menawarkan kombinasi kehidupan perkotaan, pantai, dan kawasan alam.

[adsense]Makanan lokal serta beberapa kebutuhan sehari-hari relatif terjangkau. Kota seperti Colombo dan kawasan wisata lainnya memiliki pilihan akomodasi dengan tingkat harga berbeda.

Meski demikian, kondisi ekonomi dan ketersediaan kebutuhan tertentu perlu diperhatikan sebelum menetap.

[adsense]7. Malaysia

Malaysia memiliki indeks biaya hidup 34,0 dalam data Numbeo 2026.

[adsense]Negara tetangga Indonesia ini menawarkan fasilitas perkotaan, transportasi, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang cukup berkembang.

Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru menjadi beberapa pilihan kota dengan karakter kehidupan berbeda. Biaya tinggal juga sangat dipengaruhi lokasi tempat tinggal dan gaya hidup.

[adsense]Murah Belum Tentu Cocok untuk Ditinggali

Biaya hidup rendah bukan satu-satunya faktor yang menentukan kenyamanan seseorang ketika menetap di luar negeri.

[adsense]Keamanan, akses kesehatan, kualitas pendidikan, peluang pekerjaan, transportasi, hingga aturan visa juga perlu diperhitungkan.

Selain itu, indeks biaya hidup tidak secara langsung menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan setiap orang. Pengeluaran seorang pekerja lokal bisa berbeda dengan pendatang asing yang membutuhkan tempat tinggal, asuransi, dan fasilitas tertentu.

[adsense]Karena itu, sebelum memutuskan pindah negara, penting untuk menghitung kebutuhan bulanan secara menyeluruh dan memeriksa aturan izin tinggal yang berlaku.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pertumbuhan pelanggan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pada periode tersebut, masyarakat yang telah dilayani dengan kereta api sebanyak 2.283.465 pelanggan, angka tersebut meningkat sebesar lima persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2.179.435 pelanggan.

[adsense]Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan pertumbuhan jumlah pelanggan ini menjadi gambaran positif atas kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api.

"Pertumbuhan ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang mampu memberikan kepastian perjalanan, kenyamanan, serta konektivitas antardaerah. KAI terus berupaya menjaga kualitas pelayanan agar kereta api dapat menjadi pilihan masyarakat dalam berbagai kebutuhan perjalanan," ujar Anwar.

[adsense]Pertumbuhan pelanggan kereta api tersebut berlangsung di tengah perkembangan positif perekonomian Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan III 2026 tumbuh 4,86 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, secara kumulatif dari Januari hingga Triwulan III 2026, perekonomian Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,97 persen. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak dan membutuhkan dukungan konektivitas transportasi untuk menunjang mobilitas masyarakat.

[adsense]"Kami melihat transportasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Ketika kegiatan ekonomi berkembang, kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan juga menjadi bagian dari dinamika mobilitas yang perlu difasilitasi dengan baik," jelasnya.

Salah satu perkembangan menarik dalam perekonomian Sumatera Utara pada Triwulan III 2026 adalah pertumbuhan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 20,18 persen secara tahunan.

[adsense]Pertumbuhan ini dapat dilihat dalam konteks semakin dinamisnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perjalanan, kunjungan, pariwisata, serta konsumsi masyarakat. Dalam konteks tersebut, transportasi kereta api memiliki peran strategis untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi dan destinasi perjalanan di Sumatera Utara.

Kehadiran layanan kereta api juga memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antarkota dengan lebih terencana. Aktivitas tersebut turut mendukung pergerakan ekonomi lokal melalui interaksi masyarakat dengan berbagai pelaku usaha di wilayah yang dilalui maupun menjadi tujuan perjalanan.

[adsense]"Pertumbuhan pelanggan bukan semata-mata tentang peningkatan jumlah orang yang menggunakan kereta api, tetapi juga tentang semakin banyaknya aktivitas masyarakat yang dapat kami hubungkan. KAI Divre I Sumut ingin terus hadir menjadi bagian dari perjalanan masyarakat dan mendukung Sumatera Utara tumbuh melalui konektivitas transportasi yang semakin baik," pungkas Anwar.

[adsense]

Kendaraan tersebut dikembangkan melalui anak usaha XPeng yang dikenal dengan nama Aridge. Produk ini mengusung konsep Land Aircraft Carrier, yakni kendaraan darat yang dapat membawa pesawat listrik berukuran kecil.

Berdasarkan laporan The Guardian pada 10 November 2026, model dua penumpang tersebut dibanderol sekitar 300.000 dolar AS atau setara Rp4,8 miliar, bergantung pada nilai tukar.

Meski disebut mobil terbang, kendaraan ini sebenarnya lebih menyerupai pesawat kecil dengan enam baling-baling bertenaga listrik. Kendaraan udaranya dapat dilepaskan dari mobil pengangkut beroda enam yang menjadi bagian dari paket pembelian.

Bisa Terbang hingga Ketinggian 1 Kilometer

Salah satu hal menarik dari kendaraan ini adalah kemampuannya melakukan penerbangan secara manual menggunakan kendali khusus maupun secara otomatis.

Pesawat listrik tersebut dilaporkan mampu mencapai ketinggian hingga 1 kilometer dengan jarak tempuh sekitar 30 kilometer.

XPeng juga berencana meningkatkan jangkauan penerbangannya melalui pengembangan teknologi baterai.

Kendaraan ini dirancang untuk membawa dua orang, sehingga penggunaannya masih berbeda dari pesawat komersial yang mampu mengangkut banyak penumpang.

Mulai Digunakan pada 2027, tetapi Belum Bebas Terbang

XPeng menargetkan kendaraan terbang tersebut mulai digunakan secara terbatas di China pada paruh kedua 2027.

Namun, penggunaannya masih menunggu persetujuan otoritas penerbangan. Pada tahap awal, kendaraan ini direncanakan untuk penerbangan rekreasi di kawasan tertentu yang telah mendapat izin.

Selain itu, teknologi tersebut juga berpotensi digunakan untuk membantu layanan darurat, terutama menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat.

Artinya, kendaraan ini belum ditujukan sebagai alat transportasi sehari-hari yang bisa digunakan bebas di tengah perkotaan.

China Mulai Mengembangkan Transportasi Udara Masa Depan

Pengembangan mobil terbang menjadi bagian dari upaya China membangun industri ekonomi ketinggian rendah atau low-altitude economy.

Konsep tersebut mencakup berbagai aktivitas transportasi udara, mulai dari pengiriman barang, layanan darurat, hingga pengangkutan penumpang menggunakan pesawat listrik.

Meski masih menghadapi tantangan regulasi, keselamatan, dan infrastruktur, pengembangan kendaraan terbang menunjukkan bagaimana teknologi transportasi terus berkembang.

Jika target perusahaan tercapai, 2027 bisa menjadi salah satu tahap penting dalam pengenalan kendaraan terbang untuk penggunaan terbatas di China.