[adsense]Dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan pada Selasa, 29 September 2026, Sheikh Mohammed menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang". Ia menilai serangan terhadap Gaza tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Tentu saja. Apa yang telah dilakukan di Gaza adalah kejahatan perang dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal itu adalah penjahat perang," kata Sheikh Mohammed.

[adsense]Pernyataan tersebut disampaikan ketika Qatar masih menjalankan peran sebagai mediator dalam berbagai upaya diplomatik untuk meredakan konflik di kawasan.

Qatar Tetap Pilih Jalur Mediasi

[adsense]Menurut dia, Doha tetap melihat komunikasi melalui jalur tertutup sebagai salah satu cara untuk mencari titik temu di tengah konflik yang semakin meluas.

"Kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan masukan terbaik kepada Pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi serta kepada pihak Iran," ujarnya.

[adsense]Qatar memang masih menjalankan upaya mediasi antara Amerika Serikat dan Iran. Pada 29 September, penasihat perdana menteri sekaligus juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar juga menyatakan Doha terus berupaya menjembatani perbedaan kedua pihak.

Serangan Doha Jadi Sorotan

[adsense]Serangan tersebut, menurut keterangan yang disampaikan Sheikh Mohammed, menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar.

"Kami diserang oleh Israel ketika kami sedang melakukan mediasi. Netanyahu telah melewati batas, sebagaimana sebelumnya dia juga telah melewati batas-batas lainnya," kata dia.

[adsense]Menurut Sheikh Mohammed, serangan terhadap Qatar menjadi persoalan serius karena negara tersebut saat itu menjalankan fungsi sebagai pihak yang membantu proses diplomasi.

Qatar Soroti Serangan terhadap Fasilitas Sipil

[adsense]Menurut dia, alasan apa pun yang digunakan tidak dapat menjadi pembenaran terhadap serangan tersebut.

Pemerintah Qatar sebelumnya juga menyampaikan kecaman terhadap serangan Israel di Gaza dan menilai serangan terhadap warga sipil serta infrastruktur sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

[adsense]Namun, penilaian mengenai dugaan pelanggaran hukum internasional dalam konflik tersebut tetap menjadi bagian dari proses dan perdebatan hukum serta diplomatik internasional.

Tiga Persoalan yang Disebut Qatar

[adsense]Pertama, persoalan program nuklir dan sanksi terhadap Iran. Kedua, kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Ketiga, pengaturan keamanan regional yang melibatkan Iran dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC.

[adsense]Menurut dia, ketiga isu tersebut saling berkaitan dengan stabilitas kawasan.

Qatar mendorong agar persoalan keamanan regional tidak hanya diselesaikan melalui pendekatan militer, tetapi juga melalui dialog antarpihak.

[adsense]

Doha Dorong Kerangka Keamanan Regional

Kerangka tersebut, menurut dia, harus bertumpu pada dialog, prinsip non-intervensi dan non-agresi. Kerja sama ekonomi juga dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun stabilitas jangka panjang.

[adsense]Sikap Qatar tersebut menempatkan Doha pada posisi yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah Qatar menyampaikan kritik keras terhadap tindakan Israel di Gaza dan serangan ke wilayahnya.

Di sisi lain, Qatar tetap mempertahankan jalur komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.

[adsense]Bagi Doha, jalur diplomasi tetap menjadi instrumen yang digunakan untuk mencari penyelesaian konflik meski hubungan dengan salah satu pihak berada dalam kondisi tegang.

Qatar juga pada saat yang sama menegaskan penolakannya terhadap pernyataan Israel terkait rencana aneksasi wilayah di Lebanon selatan dan area Gaza hingga "Garis Kuning", yang disebut Doha sebagai tantangan terhadap hukum internasional.

[adsense]

[adsense]Menurut Tito, besaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan operasional sekaligus pembangunan daerah apabila dikelola secara tepat dan disesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing wilayah.

Pernyataan itu disampaikan Tito setelah menghadiri rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu.

[adsense]"Ya kalau kemarin Rp 693 triliun itu untuk tingkat minimal bisa cukup, meskipun ada penambahan. Anggaran Rp 735 triliun ini jika dikelola dengan baik, sampai dengan APBD dan APBN Perubahan saya yakin cukup," kata Tito.

Pembagian TKDD Tak Bisa Disamaratakan

[adsense]Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memetakan kebutuhan fiskal setiap daerah. Pemetaan tersebut mencakup provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satu pertimbangan utama ialah kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

[adsense]Daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat akan dipetakan berbeda dengan wilayah yang masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Dengan pendekatan tersebut, alokasi TKDD diharapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

"Kita komunikasikan antara Kemendagri dan Kementerian Keuangan agar tahu persis daerah mana yang betul-betul kurang dan mana yang PAD-nya kuat, sehingga pembagiannya tepat sasaran," ujar Tito.

[adsense]

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Menurut dia, dana transfer harus terlebih dahulu diarahkan pada berbagai belanja wajib atau mandatory spending. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar termasuk dalam prioritas tersebut.

[adsense]Selain pembangunan, pemerintah daerah juga perlu memastikan kebutuhan operasional serta belanja pegawai tetap terpenuhi. Namun, Tito menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja tersebut.

Dengan demikian, besarnya anggaran TKDD tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang diterima daerah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah mengalokasikannya berdasarkan kebutuhan paling mendesak.

[adsense]

Pemerintah Buka Ruang Evaluasi

Perubahan kebutuhan di daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mekanisme penganggaran berikutnya.

[adsense]"Evaluasi, ya jelas," kata Tito.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan transfer apabila kondisi fiskal maupun kebutuhan daerah berubah.

[adsense]Dengan alokasi TKDD Rp 735 triliun, pemerintah berharap dukungan keuangan untuk daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.

Kemendagri dan Kementerian Keuangan selanjutnya akan memetakan kapasitas fiskal daerah untuk menentukan distribusi dukungan yang lebih proporsional.

[adsense]Daerah dengan PAD yang relatif kuat dan wilayah yang memiliki kemampuan keuangan lebih terbatas akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembagian tersebut.

[adsense]

[adsense]Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dapat membawa dugaan pungli tersebut kepada aparat penegak hukum apabila data dan informasi yang dikantongi sudah dinilai cukup.

Pernyataan itu disampaikan setelah Ombudsman mengungkap sejumlah informasi mengenai dugaan pungutan di lingkungan pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

[adsense]"Kalau memang datanya lengkap, pasti ORI akan melaporkan," kata Setyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

KPK Siap Terima Laporan Ombudsman

[adsense]"Bisa ke KPK atau APH lain," ujarnya.

Meski demikian, Setyo menilai Ombudsman saat ini masih berkonsentrasi menindaklanjuti berbagai temuan di lapas dan rutan yang tengah menjadi perhatian.

[adsense]"Saya yakin mereka masih fokus dengan yang saat ini jadi perhatian banyak pihak," kata Setyo.

Dengan demikian, kemungkinan penanganan dugaan pungli oleh aparat penegak hukum masih bergantung pada kelengkapan data serta langkah lanjutan Ombudsman.

[adsense]

Bermula dari Temuan Fasilitas di Lapas Cibinong

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang disebut memiliki standar seperti apartemen di dalam lingkungan lapas.

[adsense]Temuan itu kemudian mendapat respons dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendatangi Lapas Cibinong pada 25 September 2026 untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

[adsense]Tidak lama setelah itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural lainnya dinonaktifkan.

Ombudsman Ungkap Dugaan Pungli Rp 150 Ribu per Pekan

[adsense]Nilai pungutan yang disebut dalam informasi tersebut mencapai Rp 150 ribu per pekan.

Informasi tersebut menjadi bagian dari temuan Ombudsman yang masih perlu ditindaklanjuti dan diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

[adsense]Selain Lapas Cibinong, Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Dugaan Pungli di Rutan Pondok Bambu

[adsense]Salah satu informasi yang diterima Ombudsman berkaitan dengan dugaan biaya pindah kamar yang mencapai Rp 500 ribu.

Ada pula informasi mengenai dugaan permintaan uang hingga Rp 250 juta agar warga binaan dapat menggunakan telepon seluler di dalam rutan.

[adsense]Besaran tersebut membuat dugaan pungli di lingkungan pemasyarakatan kembali menjadi perhatian karena menyangkut akses dan fasilitas yang seharusnya berada dalam pengawasan petugas.

Namun, informasi mengenai pungutan tersebut masih berupa dugaan dan laporan yang diterima Ombudsman. Penetapan adanya tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab tetap membutuhkan proses pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga berwenang.

[adsense]

Menunggu Langkah Ombudsman

Artinya, dugaan pungli di lapas dan rutan dapat berkembang dari temuan pengawasan administratif menjadi persoalan penegakan hukum apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya unsur pidana dan memenuhi kewenangan aparat penegak hukum.

[adsense]Untuk saat ini, perhatian masih tertuju pada proses pendalaman temuan Ombudsman, termasuk informasi dugaan pungli di Lapas Cibinong dan Rutan Pondok Bambu.

KPK sendiri belum menyatakan telah mengambil alih atau melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan tersebut. Langkah berikutnya akan bergantung pada laporan dan bukti yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.

[adsense]

[adsense]RDP menjadi tahapan penting setelah tim pemeriksa Kemenimipas menemukan indikasi awal adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan lapas tersebut.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan pihaknya sengaja memberikan waktu kepada Inspektorat Jenderal Kemenimipas untuk menuntaskan pemeriksaan sebelum hasilnya dibawa ke forum DPR.

[adsense]Menurut Sugiat, pemeriksaan diperlukan untuk mengurai secara menyeluruh siapa saja yang berkaitan dengan keberadaan maupun penggunaan sejumlah fasilitas yang menjadi temuan di Lapas Cibinong.

"Sesungguhnya ini tinggal menunggu hari Senin," kata Sugiat di Cibinong, Rabu (30/9/2026).

[adsense]

Investigasi Belum Rampung

Pemeriksaan tidak hanya mengandalkan keterangan dari satu pihak. Tim mencocokkan keterangan sejumlah orang dengan barang bukti serta dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan.

[adsense]"Kami masih harus menganalisis keterangan satu dengan keterangan lain, barang bukti yang lain dengan dokumen yang lain, sehingga kami minta kepada Panja untuk hari Senin (5/10). Nanti akan kami sampaikan," ujar Rudi.

Karena proses tersebut belum selesai, Rudi belum bersedia membeberkan hasil investigasi secara menyeluruh ketika Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong.

[adsense]Dia mengatakan kesimpulan pemeriksaan baru dapat disampaikan setelah seluruh keterangan dan bukti diverifikasi serta dicocokkan satu sama lain.

"Saya pada kesempatan ini tidak ingin atau belum siap untuk menjawab pertanyaan yang terkait hasil pemeriksaan karena pemeriksaan masih berlangsung," katanya.

[adsense]

Ada Indikasi Penyalahgunaan Wewenang

Rudi mengungkapkan pemeriksaan sementara menunjukkan adanya peristiwa yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

[adsense]Temuan tersebut berkaitan dengan ketentuan disiplin aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

"Kesimpulan sementara bahwa ada peristiwa penyalahgunaan wewenang," ujar Rudi.

[adsense]Namun, Kemenimipas belum menyebut pihak yang dinilai bertanggung jawab atas dugaan tersebut. Penetapan pihak yang bertanggung jawab masih menunggu selesainya seluruh rangkaian pemeriksaan.

Dengan demikian, hasil sementara tersebut belum menjadi kesimpulan akhir mengenai individu yang terlibat.

[adsense]

Fasilitas di Lapas Cibinong Jadi Sorotan

Dalam inspeksi tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang kemudian menjadi sorotan publik, termasuk bangunan yang disebut sebagai fasilitas "apartemen", tempat kebugaran, ruangan yang direncanakan menjadi simulator golf, serta sejumlah fasilitas lainnya.

[adsense]Keberadaan fasilitas tersebut kemudian menjadi objek pemeriksaan untuk mengetahui proses pembangunan, status aset, sumber pembiayaan, hingga penggunaannya.

Tim investigasi melibatkan sejumlah unsur di lingkungan Kemenimipas, yakni Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Pengamanan dan Intelijen, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.

[adsense]

Bangunan Disebut Dibangun Secara Swadaya

Kemenimipas juga menyebut pembangunan fasilitas itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, bangunan tersebut tidak tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

[adsense]Status pembangunan dan kepemilikan fasilitas menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas dalam investigasi karena keberadaannya berada di lingkungan Lapas Cibinong.

Komisi XIII DPR RI dan Kemenimipas kemudian menyepakati langkah pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

[adsense]Pembongkaran dilakukan setelah barang maupun fasilitas yang berkaitan dengan pemeriksaan didokumentasikan dan diinventarisasi.

10 Bangunan Dibongkar

[adsense]Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat pada hari yang sama dengan kunjungan Komisi XIII DPR RI.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong setelah munculnya temuan Ombudsman dan dilakukannya pemeriksaan internal oleh Kemenimipas.

[adsense]Meski bangunan telah dibongkar, proses pemeriksaan belum berhenti. Komisi XIII masih menunggu hasil investigasi final dari Inspektorat Jenderal Kemenimipas.

Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam RDP pada Senin, 5 Oktober 2026, termasuk untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab serta memastikan apakah terdapat pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan wewenang dalam keberadaan dan penggunaan fasilitas di Lapas Cibinong.

[adsense]

[adsense]Sebanyak 100 peserta mengikuti pelatihan barista yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Garut selama 16 hari.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari program SMK Go Global yang dirancang untuk memperkuat keterampilan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi yang dapat digunakan ketika memasuki dunia kerja, termasuk peluang bekerja di luar negeri.

[adsense]Instruktur Barista BLK Kabupaten Garut, Aline Novita Dewi, mengatakan peserta tidak hanya diarahkan untuk mampu membuat minuman kopi.

Menurutnya, sertifikat dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat meningkatkan nilai jual lulusan ketika bersaing mendapatkan pekerjaan.

[adsense]"Melalui program SMK Go Global ini, lulusan SMK bisa mendapatkan pelatihan skill, kemudian mendapatkan sertifikat yang itu bisa menunjang kemampuan dan nilai jualnya ketika nanti berada di tempat kerja," kata Aline dalam keterangan KP2MI, Selasa.

160 Jam Belajar, 70 Persen Fokus Keterampilan Teknis

[adsense]Materi yang diberikan mencakup berbagai kompetensi teknis, mulai dari pengelolaan bahan dan peralatan, penataan area kerja, penggunaan alat manual brew, pengoperasian mesin espresso, pelayanan pelanggan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Namun, pelatihan tidak sepenuhnya berisi praktik membuat kopi.

[adsense]Komposisi pembelajaran terdiri dari sekitar 70 persen hard skill dan 30 persen soft skill.

Soft skill tersebut mencakup aspek yang dibutuhkan peserta ketika berada di lingkungan kerja, seperti komunikasi, etika, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, serta sikap profesional.

[adsense]Menurut Aline, kemampuan teknis saja tidak cukup bagi seseorang yang ingin bekerja di industri jasa.

Peserta juga harus memahami bagaimana berinteraksi dengan pelanggan, bekerja dalam tim, mengikuti aturan, serta mempertahankan standar pelayanan.

[adsense]

Peserta Jalani Simulasi Buka Kedai

Peserta mengikuti simulasi open kedai dengan pembagian tugas yang berbeda-beda.

[adsense]Dalam simulasi tersebut, peserta secara bergantian berperan sebagai barista, kasir, pelayan, hingga pelanggan.

Model pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk merasakan situasi kerja yang lebih realistis sebelum benar-benar masuk ke industri.

[adsense]Selain kemampuan teknis, kedisiplinan menjadi bagian penting dalam pelatihan.

Aline mengatakan peserta diwajibkan sudah berada di lokasi pada pukul 07.00 WIB. Selanjutnya, mereka mengikuti apel pagi pada pukul 07.30 WIB.

[adsense]Peserta yang tidak hadir mendapatkan konsekuensi sesuai aturan pelatihan.

Menurut Aline, pola tersebut diterapkan untuk membentuk kebiasaan kerja sejak peserta masih berada di lingkungan pelatihan.

[adsense]

Lulusan SMK Dinilai Lebih Terbiasa dengan Praktik Kerja

Menurut dia, lulusan SMK relatif lebih cepat beradaptasi ketika mendapatkan materi praktik karena sebelumnya telah memperoleh pembelajaran yang berorientasi pada dunia kerja.

[adsense]"Memang yang dari lulusan-lulusan SMK ini lebih sigap kalau bisa dikatakan. Jadi ketika praktik dan menerima materi, mereka sudah lebih paham bagaimana harus bersikap," ujar Aline.

Meski demikian, program SMK Go Global tidak hanya terbuka bagi lulusan SMK.

[adsense]Lulusan SMA juga mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan tersebut dan mengembangkan keterampilan yang dapat menjadi modal untuk mencari pekerjaan.

Bagi peserta yang belum memiliki pengalaman kerja, proses pembelajaran dilakukan melalui praktik berulang dan evaluasi.

[adsense]BLK Garut bahkan menggunakan metode battle barista untuk mengukur kemampuan peserta sekaligus menemukan bagian yang masih harus diperbaiki.

Ada Peserta yang Latihan hingga Malam

[adsense]Aline mengatakan sejumlah peserta memilih tetap berlatih setelah jam pelatihan berakhir.

Ada peserta yang berlatih hingga pukul 20.00 WIB. Bahkan, beberapa peserta disebut masih berlatih sampai sekitar pukul 23.00 WIB karena merasa kemampuan mereka belum cukup.

[adsense]"Ada yang sampai jam delapan malam, ada juga yang sampai jam 11 malam. Karena mereka merasa, 'oh saya tertinggal'. Jadi ketika battle itu, mereka jadi bisa mengukur kemampuannya, jadi tahu mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan," kata Aline.

Menurutnya, keinginan peserta untuk terus berlatih menjadi salah satu hal yang paling berkesan selama program berlangsung.

[adsense]Peserta tidak hanya menunggu materi dari instruktur, tetapi juga menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan bagian yang perlu ditingkatkan.

Kurikulum Mengacu SKKNI

[adsense]Namun, materi kemudian diperkuat dengan praktik dan simulasi karena peserta diarahkan untuk memiliki kesiapan bekerja, termasuk ketika nantinya memperoleh peluang di luar negeri.

Artinya, peserta tidak hanya dituntut memahami standar kompetensi profesi barista, tetapi juga harus mampu menghadapi lingkungan kerja yang memiliki budaya, pola komunikasi, dan tuntutan berbeda.

[adsense]Kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting bagi calon pekerja migran yang akan memasuki pasar kerja internasional.

Peserta Ingin Mencari Pengalaman di Luar Negeri

[adsense]Sebelum mengikuti pelatihan, Tiara belum memiliki pengalaman di bidang kopi.

Namun, keinginannya untuk mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri membuatnya tertarik mengikuti program SMK Go Global.

[adsense]"Dengan bekerja ke luar negeri, saya ingin memperoleh pengalaman baru, mengenal budaya lain, sekaligus mempelajari cara bekerja di lingkungan internasional," kata Tiara.

Selama pelatihan, Tiara mempelajari berbagai jenis kopi, teknik penyeduhan, resep minuman, hingga metode manual brew.

[adsense]Dia juga menyadari bahwa bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang lebih luas daripada sekadar menguasai keterampilan teknis.

Bahasa, pemahaman budaya, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi menjadi sejumlah kemampuan yang menurutnya harus terus dikembangkan.

[adsense]

Dari Garut, Target Jadi Barista Profesional

Zaki mengetahui informasi mengenai program tersebut melalui media sosial BP3MI Jawa Barat.

[adsense]Keinginannya menjadi barista profesional membuatnya tertarik mengikuti pelatihan yang memberikan pengalaman praktik secara langsung.

"Saya jadi tertarik karena saya mempunyai keinginan yang tinggi untuk menjadi seorang barista yang profesional, tentunya di luar negeri atau di kancah internasional," ujar Zaki.

[adsense]Selama mengikuti pelatihan, Zaki mempelajari berbagai jenis kopi, teknik penyeduhan, hingga cara membuat beragam minuman berbahan dasar kopi.

Bagi para peserta, pelatihan barista melalui SMK Go Global bukan hanya soal menguasai teknik meracik kopi.

[adsense]Program tersebut menjadi ruang untuk membangun keterampilan kerja, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan menghadapi lingkungan kerja baru.

Dengan bekal tersebut, peluang lulusan SMK dan SMA untuk bersaing di dunia kerja, termasuk pasar kerja internasional, diharapkan semakin terbuka.

[adsense]

[adsense]Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengonfirmasi bahwa Jimmy Masrin memang teridentifikasi berada di fasilitas yang diperiksa tim Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 23 September 2026.

"Kalau itu soal Jimmy kami mengonfirmasi sebenarnya iya karena itu berdasarkan keterangan dan itu kan ada fotonya. Memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami," kata Syafrida di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

[adsense]Meski demikian, Syafrida menegaskan dugaan mengenai Jimmy Masrin yang menempati fasilitas tersebut masih dalam proses pendalaman. Ombudsman menyerahkan hasil lebih lanjut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Foto Jimmy Masrin Ditemukan Saat Sidak

[adsense]Dalam sidak tersebut, tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di kawasan belakang lapas yang disebut memiliki fasilitas menyerupai apartemen.

Di dalamnya terdapat antara lain ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, sofa, serta fasilitas lainnya. Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas fitnes dan pembangunan simulator golf.

[adsense]Foto Jimmy Masrin ditemukan terpajang di salah satu ruangan yang diperiksa.

Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pertanyaan mengenai siapa yang menggunakan fasilitas tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat ditempati warga binaan.

[adsense]Ombudsman mengatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa saja yang menempati hunian tersebut serta dugaan malaadministrasi yang mungkin terjadi.

Ditjenpas: Foto Jimmy Masrin Hasil Razia

[adsense]Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR pada Senin, 28 September 2026, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bingkai foto Jimmy Masrin yang ditemukan di lokasi merupakan barang hasil razia keamanan.

Keterangan tersebut disampaikan ketika Ditjenpas memaparkan hasil pemeriksaan sementara terkait temuan fasilitas di Lapas Cibinong.

[adsense]Artinya, keberadaan foto Jimmy Masrin di lokasi tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seluruh fasilitas tersebut memang ditempati oleh Jimmy. Status penggunaan fasilitas dan siapa saja yang pernah berada di dalamnya masih menjadi bagian dari pendalaman.

Ombudsman sendiri sebelumnya menyatakan dugaan Jimmy menempati fasilitas tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

[adsense]

Fasilitas Disebut Mirip Apartemen

Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang secara fisik disebut menyerupai hunian atau apartemen mini.

[adsense]Tim menemukan fasilitas seperti sofa, kulkas, televisi, meja makan hingga kamar tidur. Di kawasan yang sama, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan mewah.

Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan lebih lanjut oleh Ditjenpas.

[adsense]Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, Mashudi menjelaskan bahwa bangunan yang ditemukan Ombudsman berjumlah 16 unit.

Menurut Ditjenpas, bangunan tersebut merupakan rumah dinas atau mes pegawai.

[adsense]Namun, status 13 unit bangunan yang tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) masih didalami. Bangunan tersebut disebut berada di bantaran Sungai Ciliwung.

[adsense]

Ditjenpas Beri Penjelasan soal Isi Bangunan

[adsense]Televisi, sofa, perabot rumah tangga, springbed dan kulkas disebut sebagai barang pribadi milik Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

Sementara itu, temuan berupa bingkai foto Jimmy Masrin dijelaskan sebagai barang hasil razia keamanan.

[adsense]Ditjenpas juga menyebut bangunan menyerupai penginapan dan kontainer di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sebagai kantor operasional kegiatan penggemukan sapi serta wisma pegawai.

Adapun area yang disebut memiliki simulator golf menurut Ditjenpas sedang dipersiapkan menjadi loker.

[adsense]Dengan adanya dua versi tersebut, pemeriksaan terhadap fasilitas mewah Lapas Cibinong masih berlangsung.

Jimmy Masrin Terpidana Kasus Kredit Fiktif LPEI

[adsense]Dalam perkara tersebut, Jimmy dinyatakan terbukti menggunakan kontrak fiktif untuk mengajukan pembiayaan kepada LPEI. Kerugian negara dalam perkara tersebut disebut mencapai 22 juta dolar AS dan Rp 600 miliar.

Pada Desember 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 32,69 juta dolar AS subsider empat tahun penjara.

[adsense]Putusan itu kemudian diperberat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2026.

Hukuman Jimmy menjadi 10 tahun penjara, sedangkan denda tetap Rp 250 juta dengan subsider 90 hari penjara. Uang pengganti sebesar 32,69 juta dolar AS juga ditetapkan dengan subsider delapan tahun penjara.

[adsense]Permohonan kasasi Jimmy kemudian ditolak Mahkamah Agung pada Juni 2026.

Temuan Lapas Cibinong Masih Didalami

[adsense]Ombudsman menyatakan akan melakukan kajian dan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penggunaan fasilitas tersebut serta kemungkinan adanya malaadministrasi.

Sementara itu, Ditjenpas juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah temuan Ombudsman.

[adsense]Dengan demikian, konfirmasi Ombudsman mengenai keberadaan Jimmy Masrin di fasilitas tersebut belum dapat disamakan dengan kesimpulan final mengenai siapa yang berhak atau menggunakan setiap bangunan.

Yang telah terkonfirmasi adalah foto Jimmy Masrin ditemukan di salah satu fasilitas yang diperiksa Ombudsman. Adapun Ditjenpas menyatakan foto tersebut merupakan barang hasil razia keamanan.

[adsense]Perbedaan keterangan inilah yang masih menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut.

[adsense]

Dokter spesialis jantung konsultan aritmia dan kardiologi intervensi, Prof. Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP(K), FIHA, meluruskan anggapan tersebut.

Guru Besar Kardiologi dan Aritmia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu mengatakan, persoalan utama justru muncul ketika hipertensi tidak terkontrol. Tekanan darah tinggi yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal.

Karena itu, pasien hipertensi diminta tidak menghentikan obat secara sepihak dan tetap mengikuti pengobatan sesuai arahan dokter.

Pernyataan tersebut disampaikan Yoga setelah konferensi pers peringatan Hari Jantung Sedunia bertajuk Deteksi Dini Aritmia dan Rekomendasi Prosedur untuk Tingkatkan Kualitas Hidup di Jakarta, Selasa.

Bukan Obatnya, Hipertensi yang Tidak Terkontrol yang Berisiko

Menurut dia, kekhawatiran tersebut justru dapat membuat pasien menghentikan pengobatan atau mengonsumsinya secara tidak teratur.

"Orang Indonesia kalau ketahuan hipertensi itu bilang, 'Saya makan obat terus-terusan nanti sakit ginjal'. Padahal yang terus berhenti minum obatnya atau belang-betong (tidak teratur), dia yang sakit ginjal," kata Yoga.

Penjelasan tersebut sejalan dengan informasi Kementerian Kesehatan yang menyebut hipertensi tidak terkendali justru dapat menyebabkan kerusakan ginjal.

Kemenkes juga menekankan obat antihipertensi digunakan untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan dapat melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut.

Dengan kata lain, tekanan darah yang berhasil dikendalikan melalui pengobatan merupakan bagian dari upaya mencegah komplikasi hipertensi, bukan penyebabnya.

Hipertensi Sering Datang Tanpa Gejala

Seseorang dapat memiliki tekanan darah tinggi dalam waktu lama tanpa merasa sedang mengalami masalah kesehatan.

WHO menyebut satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang mengalami hipertensi adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan juga diperlukan untuk menilai risiko dan kondisi lain yang berkaitan.

Kementerian Kesehatan juga menyebut hipertensi sering kali tidak dikenali karena tidak bergejala, tetapi tetap dapat menimbulkan komplikasi apabila tidak dikendalikan.

Kondisi inilah yang membuat pemeriksaan tekanan darah secara berkala menjadi penting, termasuk bagi masyarakat yang merasa sehat.

Hanya Sebagian Kecil Pasien Mencapai Target Pengobatan

Menurut dia, prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai sekitar 32 persen populasi. Namun, hanya sekitar 27 persen penderita yang telah terdiagnosis.

Proporsi pasien yang kemudian mendapatkan pengobatan lebih rendah lagi. Dari mereka yang menjalani pengobatan, Yoga menyebut hanya sekitar 4,2 persen yang mencapai target pengobatan.

Angka tersebut, menurut Yoga, menunjukkan masih besarnya tantangan pengendalian hipertensi di Indonesia.

Persoalannya bukan sekadar mengetahui seseorang mengalami tekanan darah tinggi, tetapi memastikan tekanan darah benar-benar terkendali melalui kombinasi pengobatan dan perubahan gaya hidup yang sesuai kondisi pasien.

WHO juga menempatkan perubahan gaya hidup seperti mengurangi konsumsi garam, menjaga berat badan, aktif bergerak, dan berhenti merokok sebagai bagian penting dalam pengendalian tekanan darah.

Pada sebagian pasien, dokter juga dapat merekomendasikan obat antihipertensi.

Hipertensi Berkaitan dengan Risiko Atrial Fibrilasi

Atrial fibrilasi merupakan gangguan irama jantung yang membuat denyut jantung menjadi tidak teratur.

Yoga menyebut sekitar 50 persen pasien AF di Indonesia juga mengalami hipertensi.

Ia juga mengatakan sebagian kasus AF pada tingkat populasi berpotensi dicegah dengan mengendalikan tekanan darah.

"Satu dari lima kasus AF itu bisa dicegah sebetulnya dengan cara mengontrol hipertensinya," ujar Yoga.

Pernyataan tersebut menempatkan pengendalian hipertensi bukan hanya sebagai upaya menjaga fungsi ginjal, tetapi juga sebagai bagian dari pencegahan risiko gangguan irama jantung.

Jangan Hentikan Obat Saat Tekanan Darah Sudah Normal

Padahal, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa tekanan darah yang sudah terkendali dapat menunjukkan pengobatan bekerja dengan baik. Penghentian obat tanpa arahan dokter dapat membuat tekanan darah kembali meningkat.

Karena itu, perubahan dosis atau penghentian obat sebaiknya dilakukan berdasarkan evaluasi dokter, bukan keputusan sendiri.

Jenis obat, dosis, kombinasi terapi, serta target tekanan darah dapat berbeda antara satu pasien dan pasien lainnya.

Pengendalian Tekanan Darah untuk Melindungi Organ

Kementerian Kesehatan mencatat tekanan darah tinggi sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan ginjal.

Pemeriksaan darah dan urine juga dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan ginjal lebih dini pada orang dengan faktor risiko seperti hipertensi.

WHO pun menyebut hipertensi meningkatkan risiko penyakit pada jantung, otak, ginjal, dan organ lainnya.

Karena itu, fokus pengobatan bukan sekadar menurunkan angka tekanan darah sesaat, melainkan menjaga tekanan darah tetap berada dalam target yang sesuai kondisi pasien.

Bagi penderita hipertensi, pesan yang disampaikan Yoga cukup jelas: jangan menghentikan obat hanya karena takut ginjal rusak.

Pasien perlu berkonsultasi dengan dokter mengenai obat yang dikonsumsi, melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin, serta menjalankan perubahan gaya hidup yang dianjurkan.

Dengan tekanan darah yang terkontrol, risiko komplikasi seperti kerusakan ginjal dan gangguan kardiovaskular dapat ditekan.

[adsense]Dalam rentang waktu tersebut, Brigadir I disebut lebih banyak menghubungi sejumlah anggota keluarga korban dan orang terdekat. Sementara laporan kepada kepolisian disebut baru dilakukan setelah beberapa waktu berlalu.

Temuan itu disampaikan Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, berdasarkan hasil audit eksternal yang dilakukan bersama Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumatera Utara terkait penanganan perkara kematian W.

[adsense]Menurut catatan LBH Medan, W diduga meninggal sekitar pukul 14.17 WIB pada 2 Agustus 2026.

Setelah kejadian tersebut, Brigadir I disebut menghubungi ayah dan ibu W. Selanjutnya, sejumlah panggilan dilakukan kepada anggota keluarga korban.

[adsense]Pada pukul 15.14 WIB, Brigadir I menelepon adiknya. Tiga menit kemudian, ia kembali menghubungi ayahnya. Satu menit berselang, panggilan kembali dilakukan kepada adiknya.

Kemudian pada pukul 15.22 WIB, Brigadir I kembali menelepon ayahnya. Panggilan kepada adik W tercatat pada pukul 15.28 WIB.

[adsense]Sekitar pukul 16.02 WIB, Brigadir I kembali menghubungi adiknya.

Barulah pada pukul 16.44 WIB, Brigadir I disebut mencoba menghubungi Aipda Sihombing, personel Polsek Helvetia. Namun, panggilan tersebut tidak diangkat.

[adsense]Sekitar pukul 16.55 WIB, Brigadir I disebut keluar rumah dan menemui tetangga.

Polisi kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 17.17 WIB.

[adsense]

LBH Medan Pertanyakan Jeda Waktu

Menurutnya, selama sekitar tiga jam tersebut belum ada laporan langsung kepada pihak kepolisian. Upaya menghubungi personel Polsek Helvetia juga disebut tidak tersambung.

[adsense]"Jadi selama 3 jam itu, dia tidak ada lapor ke polisi. Dia cuma menghubungi personel Helvetia tapi tak diangkat. Tentu itu janggal. Terus Polres datang katanya dari informasi intelijen," ujar Irvan.

LBH Medan juga mengaku sempat mempertanyakan alasan Brigadir I tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

[adsense]Alasan yang disampaikan, menurut Irvan, adalah karena Brigadir I dalam kondisi panik.

"Kami sempat tanyakan alasan Brigadir I tak lapor polisi karena panik katanya," sambungnya.

[adsense]

Audit LBH Medan Temukan Sejumlah Kejanggalan

LBH Medan terlibat dalam proses audit eksternal sejak 19 Agustus hingga 13 September 2026.

[adsense]Dalam proses tersebut, LBH Medan menyampaikan adanya sejumlah hal yang menurut mereka perlu diperiksa lebih lanjut dalam penanganan perkara kematian W.

Salah satunya berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan.

[adsense]Irvan menyoroti pernyataan Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak yang sebelumnya menyampaikan adanya dugaan bunuh diri.

Menurut LBH Medan, informasi tersebut dinilai perlu dibandingkan dengan isi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang telah terbit pada 5 Agustus 2026.

[adsense]LBH Medan menyebut LHP tersebut pada hari yang sama telah dinaikkan ke tahap penyidikan dan memuat dugaan telah ditemukan bukti terkait tindak pidana.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan.

[adsense]Ia menilai terdapat perbedaan antara isi dokumen penyelidikan dengan informasi yang disampaikan kepada publik.

Izin Otopsi hingga Bukti Senjata Api Dipertanyakan

[adsense]LBH Medan menyebut permintaan visum ditandatangani oleh Brigadir I. Padahal, berdasarkan informasi yang disampaikan LBH Medan, Brigadir I dan W telah bercerai sejak 2021.

LBH Medan mempertanyakan dasar pemberian izin tersebut karena menurut mereka permintaan otopsi seharusnya melibatkan pihak keluarga korban.

[adsense]Temuan lainnya berkaitan dengan hasil otopsi. Dokter forensik disebut mengakui bahwa hasil pemeriksaan belum bersifat final dan masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

LBH Medan juga menyebut keluarga korban telah dipanggil penyidik, tetapi tidak hadir. Sementara itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) disebut tidak diberikan kepada keluarga korban.

[adsense]

Posisi Senjata Api Jadi Sorotan

Berdasarkan temuan yang disampaikan, sebelum W meninggal, senjata api milik Brigadir I disebut berada di atas koper dengan jarak sekitar satu meter dari tempat tidur.

[adsense]Setelah kejadian, posisi senjata disebut berubah dari kamar mandi ke bangku.

Perubahan posisi tersebut dinilai LBH Medan sebagai hal yang perlu didalami penyidik.

[adsense]Irvan mengatakan pemeriksaan terhadap senjata api dinilai belum mendalam, termasuk mengenai cara penyimpanan senjata, kondisi senjata, serta lokasi penyimpanan biasanya.

"Ternyata secara prosedural, kami temukan penyidik tidak mendalami tentang senpi. Bagaimana senjata itu bisa berpindah, bagaimana senpi itu seharusnya disimpan, apakah senjata itu berisi dan di mana biasanya diletakkan. Itu tidak didalami," tuturnya.

[adsense]

Tiga Kanal CCTV Disebut Hilang

Menurut hasil audit yang disampaikan, terdapat tujuh CCTV di tempat kejadian perkara. Namun, LBH Medan menyebut terdapat tiga channel rekaman yang hilang.

[adsense]Selain CCTV, temuan lain berkaitan dengan residu yang disebut terdapat pada pakaian, tangan W, dan handuk.

LBH Medan juga mempertanyakan keberadaan barang yang dinilai berpotensi menjadi barang bukti, termasuk selimut atau sprei yang disebut memiliki dugaan bercak darah.

[adsense]Hingga saat ini, LBH Medan menyatakan belum dapat melihat barang tersebut.

Dua iPhone W Belum Diperiksa

[adsense]Menurut LBH Medan, pemeriksaan terhadap perangkat komunikasi korban penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa sebelum kematian W.

LBH Medan juga menyatakan permintaan mereka untuk melihat sejumlah barang bukti kepada tim Irwasda belum diakomodasi.

[adsense]Sementara itu, anak korban berinisial M dinilai LBH Medan belum dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai.

LBH Medan Minta Sejumlah Temuan Didalami

[adsense]Berbagai temuan tersebut membuat LBH Medan meminta agar sejumlah aspek dalam penanganan perkara kematian W kembali didalami, termasuk prosedur penyidikan, keberadaan dan perpindahan senjata api, rekaman CCTV, barang bukti, serta perangkat komunikasi korban.

LBH Medan menilai rangkaian fakta tersebut penting untuk memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara menyeluruh serta dapat menjelaskan kronologi kematian W secara utuh.

[adsense]Kasus kematian W kini menjadi sorotan karena terdapat sejumlah pertanyaan yang menurut LBH Medan belum terjawab, terutama mengenai rentang waktu sekitar tiga jam sebelum polisi tiba di lokasi dan sejumlah barang bukti yang disebut belum diperiksa secara maksimal.

[adsense]

Winger Barcelona tersebut mencetak dua gol saat Timnas Spanyol menghantam Kroasia dengan skor telak 4-1 pada pertandingan Grup C Liga 1 UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Selasa waktu setempat.

Dua gol Yamal menjadi bagian penting dari kemenangan Spanyol. Dua gol lainnya dicetak Marc Pubill dan Nico Williams, sedangkan Kroasia hanya mampu membalas melalui Dion Drena Beljo.

Hasil tersebut membuat Spanyol mempertahankan posisi teratas klasemen sementara Grup C dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.

Sementara Kroasia harus turun ke posisi ketiga dengan raihan tiga poin dari dua laga.

Yamal Buka Pesta Gol Spanyol

Pertandingan baru berjalan dua menit ketika Lamine Yamal melepaskan tendangan jarak jauh yang berhasil menaklukkan Dominik Livakovic.

Gol tersebut membawa Spanyol unggul 1-0 sekaligus memberikan awal sempurna bagi La Roja.

Setelah mencetak gol pembuka, Spanyol terus menekan pertahanan Kroasia.

Alex Baena sempat memperoleh kesempatan untuk memperlebar jarak, tetapi tembakannya masih mampu diamankan Livakovic.

Kroasia kemudian menemukan celah untuk memberikan respons.

Kroasia Sempat Samakan Skor

Bola hasil tandukan Beljo bersarang di gawang Spanyol dan membuat kedudukan berubah menjadi 1-1.

Kroasia kembali memiliki momentum setelah berhasil menyamakan kedudukan.

Namun, situasi tersebut tidak bertahan lama.

Hanya tiga menit kemudian, Spanyol kembali berada di depan.

Marc Pubill mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan yang tidak mampu dihentikan Livakovic.

Spanyol pun kembali unggul 2-1.

Menjelang turun minum, La Roja sebenarnya sempat menambah keunggulan melalui Mikel Oyarzabal.

Namun, gol tersebut tidak disahkan karena Oyarzabal berada dalam posisi offside.

Yamal Kembali Menghukum Kroasia

Lamine Yamal kembali menjadi ancaman terbesar bagi lini belakang Kroasia.

Pada menit ke-63, pemain muda tersebut mencetak gol keduanya dalam pertandingan.

Gol itu membuat Spanyol semakin menjauh dengan skor 3-1.

Dua gol Yamal sekaligus menjadi penegasan perannya dalam kemenangan La Roja atas Kroasia.

Kroasia mencoba merespons dengan memperbaiki permainan, tetapi Spanyol masih mampu mengontrol jalannya pertandingan.

Pedri bahkan hampir menambah penderitaan Kroasia. Namun, tembakannya masih berhasil digagalkan Livakovic.

Spanyol akhirnya memastikan kemenangan besar pada penghujung pertandingan.

Memasuki menit ke-89, Nico Williams berhasil mencetak gol sekaligus mengubah skor menjadi 4-1.

Tidak ada gol tambahan setelah itu.

Peluit panjang memastikan Spanyol meraih kemenangan meyakinkan atas Kroasia.

Spanyol Sempurna di Grup C

La Roja kini berada di posisi pertama klasemen sementara Grup C Liga 1.

Sebaliknya, Kroasia baru mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan dan harus menempati posisi ketiga.

Bagi Spanyol, kemenangan atas Kroasia juga memperlihatkan produktivitas lini depan mereka. Empat gol dicetak oleh tiga pemain berbeda, dengan Lamine Yamal menjadi pusat perhatian setelah menyumbangkan dua gol.

Dengan performa tersebut, perhatian kembali tertuju kepada Lamine Yamal, yang terus memperlihatkan pengaruh besar meski usianya masih muda.

Dua gol ke gawang Kroasia menjadi bagian terbaru dari perjalanan pemain tersebut bersama tim nasional Spanyol di panggung internasional.

[adsense]Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution mengatakan penguatan perdagangan antardaerah menjadi semakin penting di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, ketika investasi dari luar negeri menghadapi berbagai tantangan, potensi pasar domestik perlu dimaksimalkan. Salah satu sektor yang dinilai memiliki ruang besar untuk dikembangkan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[adsense]Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur-Sumatera Utara bertema "Meningkatkan Jejaring Konektivitas antara Jawa Timur dan Sumatera Utara" di Medan, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah, organisasi perdagangan, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

[adsense]

Bukan Sekadar Jual Beli, UMKM Jadi Fokus

Kerja sama antardaerah, kata dia, perlu diteruskan menjadi hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dengan cara tersebut, produk UMKM dari Sumut maupun Jawa Timur dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas.

[adsense]"Yang punya potensi besar adalah sektor UMKM. Karenanya Sumatera Utara mencoba mengganti pendekatan kepada para pelaku UMKM," ujar Bobby.

Pendekatan tersebut mencakup pengenalan produk, penguatan jaringan pelaku usaha hingga upaya meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan pasar.

[adsense]Bobby juga meminta perangkat daerah terkait memastikan kerja sama perdagangan dapat berdampak terhadap peningkatan neraca perdagangan Sumut.

Nilai Transaksi Tembus Rp 2,5 Triliun

[adsense]Pemprov Sumut mencatat nilai transaksi dalam kegiatan tersebut telah mencapai sekitar Rp 2,5 triliun hingga sekitar pukul 12.30 WIB. Sebelumnya, nilai transaksi yang tercatat pada sekitar pukul 10.00 WIB telah mencapai Rp 2,288 triliun.

Bobby kemudian memasang target lebih tinggi untuk kegiatan misi dagang berikutnya.

[adsense]Dia berharap nilai perdagangan yang sebelumnya berada di kisaran Rp 2 triliun dapat ditingkatkan menjadi Rp4 triliun.

"Kalau bisa berikutnya, angka Rp 2 triliun bisa meningkat menjadi Rp 4 triliun," kata Bobby.

[adsense]Target tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin menjadikan misi dagang sebagai bagian dari strategi memperbesar aktivitas ekonomi antardaerah.

Sumut Punya 1,4 Juta UMKM

[adsense]Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumut tahun 2025 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1,4 juta unit UMKM di Sumut.

Dari jumlah tersebut, sekitar 98,9 persen merupakan pelaku usaha mikro dan kecil.

[adsense]Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan akses pasar menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi daerah.

Produk yang dihasilkan pelaku usaha lokal tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga membutuhkan jaringan distribusi, pembeli, standar produk, serta akses pasar yang lebih luas.

[adsense]Karena itu, misi dagang Sumut-Jatim dapat menjadi salah satu sarana mempertemukan kebutuhan tersebut dengan calon mitra usaha.

Bobby Minta UMKM Dikurasi Sebelum Perluas Pasar

[adsense]Menurutnya, pelaku usaha perlu disiapkan agar mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar yang dituju. Proses tersebut dapat mencakup seleksi produk, peningkatan kapasitas, pelatihan, hingga pemahaman terhadap karakter pasar.

Pemprov Sumut menilai kurasi menjadi bagian penting agar ekspansi pasar tidak hanya menghasilkan transaksi sesaat, tetapi menciptakan hubungan bisnis yang dapat berlanjut.

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyatakan Sumut akan membawa misi dagang dan investasi serupa ke Jawa Timur dalam waktu mendatang.

Khofifah Soroti Potensi Kopi Sidikalang

[adsense]Menurut Khofifah, hubungan perdagangan idealnya berjalan dua arah. Pelaku usaha Jawa Timur dapat memasarkan produknya di Sumut, sementara produk unggulan Sumatera Utara juga memiliki peluang masuk ke pasar Jawa Timur.

Salah satu produk yang disorot Khofifah adalah kopi Sidikalang.

[adsense]Dia menilai kopi asal Sumut tersebut sudah memiliki nama yang kuat sehingga peluang pengembangannya masih terbuka, terutama apabila kapasitas produksi dapat ditingkatkan.

"Bayangkan saya, kopi Sidikalang brand-nya luar biasa. Nah, pekerjaan rumah kita sama-sama Pak Gubernur, bagaimana produksi kita ditingkatkan," ujar Khofifah.

[adsense]Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama perdagangan tidak hanya berkaitan dengan mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga menyentuh persoalan kapasitas produksi.

Jatim Tunggu Kunjungan Balasan Sumut

[adsense]Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring antarpelaku usaha kedua provinsi sekaligus membuka peluang pertukaran komoditas.

Kerja sama tersebut sebelumnya juga diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama perdagangan yang melibatkan pemerintah, organisasi perdagangan, dan pelaku usaha dari Sumut serta Jatim.

[adsense]Bagi Sumatera Utara, keberlanjutan kerja sama menjadi penting karena jumlah UMKM yang besar membutuhkan akses pasar yang juga besar.

Dari Transaksi ke Ekspansi Pasar

[adsense]Pertama, meningkatkan nilai transaksi perdagangan antardaerah. Kedua, menjadikan kerja sama tersebut sebagai jalur ekspansi bagi pelaku UMKM.

Dengan nilai transaksi sekitar Rp 2,5 triliun pada kegiatan di Medan dan target berikutnya mencapai Rp 4 triliun, tantangan selanjutnya bukan sekadar meningkatkan angka transaksi.

[adsense]UMKM Sumut perlu memastikan produk yang ditawarkan memiliki kapasitas produksi, kualitas, standar, dan kontinuitas pasokan untuk memenuhi permintaan pasar.

Jika kerja sama tersebut dapat dilanjutkan secara konsisten, misi dagang tidak hanya menjadi agenda temu bisnis, tetapi juga menjadi salah satu jalur bagi produk lokal Sumatera Utara untuk bergerak dari pasar daerah menuju pasar nasional.

[adsense]

[adsense]Dalam pernyataan resminya, Manchester City menolak kesimpulan tersebut dan menyatakan akan menggunakan jalur banding yang tersedia.

Klub berjuluk The Citizens itu mengaku kecewa sekaligus terkejut setelah pendapat Komisi Premier League dipublikasikan pada Selasa, 29 September 2026.

[adsense]Manchester City menegaskan bahwa mereka tetap mempertahankan posisi tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League.

"Klub menyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan oleh Premier League, dan terdapat bukti komprehensif yang tak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisi klub terkait kasus itu." tulis pernyataan klub.

[adsense]Pernyataan tersebut menjadi respons langsung Manchester City terhadap keputusan Komisi independen yang diumumkan Premier League.

Menurut Premier League, Komisi menemukan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan mengenai pelanggaran serius terhadap regulasi finansial selama sembilan musim.

[adsense]

Manchester City Pilih Jalur Banding

Klub menilai pendapat Komisi mengandung sejumlah kesalahan material yang berkaitan dengan aspek hukum, prinsip, maupun fakta.

[adsense]Karena itu, Manchester City akan menempuh seluruh jalur banding yang tersedia dalam aturan Premier League.

"Manchester City FC kini akan menempuh jalur banding yang tersedia, dengan dasar bahwa pendapat tersebut memuat kesalahan materiil yang nyata - baik dari segi hukum, prinsip, maupun fakta - sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum." lanjut pernyataan klub.

[adsense]Manchester City juga menyatakan proses perkara tersebut belum sepenuhnya berakhir. Menurut klub, masih terdapat sejumlah aspek penting yang belum rampung.

Dengan demikian, keputusan Komisi yang telah dipublikasikan belum menjadi akhir dari rangkaian proses yang akan dijalani Manchester City.

[adsense]

Premier League Nyatakan City Bersalah

Dalam keterangannya, Premier League menyebut Komisi menemukan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan yang berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap aturan finansial selama periode sembilan musim.

[adsense]Periode yang dimaksud mencakup musim 2009/10 hingga 2017/18.

Selain persoalan aturan finansial, Manchester City juga dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan terkait kegagalan bekerja sama dengan investigasi Premier League.

[adsense]Temuan tersebut menjadi perkembangan terbaru dari perkara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Premier League sebelumnya merujuk sejumlah dugaan pelanggaran Manchester City kepada Komisi pada Februari 2023.

[adsense]

Perkara Berlangsung Selama Bertahun-tahun

Klub sebelumnya telah berulang kali membantah melakukan pelanggaran dan menyatakan memiliki bukti yang mendukung posisi mereka.

[adsense]Dalam pernyataan terbaru, Manchester City kembali menegaskan bahwa mereka telah menghormati proses hukum selama delapan tahun.

Klub juga mengatakan mereka menjalani proses tersebut dengan keyakinan bahwa Dewan dan Eksekutif Premier League akan menjalankan fungsi sebagai regulator yang independen, tidak memihak, dan adil.

[adsense]Namun, Manchester City kini menilai pendapat Komisi memiliki kesalahan yang cukup mendasar untuk dijadikan dasar pengajuan banding.

Belum Ada Keputusan Akhir soal Sanksi

[adsense]Premier League menjelaskan bahwa dalam sistem disiplin mereka terdapat sejumlah jenis sanksi yang dapat diberikan melalui proses independen, termasuk denda, pengurangan poin, maupun sanksi olahraga lainnya.

Pihak yang tidak menerima keputusan Komisi juga memiliki mekanisme untuk mengajukan keberatan melalui jalur yang tersedia dalam aturan Premier League.

[adsense]Karena Manchester City telah menyatakan akan mengajukan banding, perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses hukum dan regulasi yang berlaku.

Artinya, perhatian kini beralih pada proses banding Manchester City setelah Komisi menyatakan klub bersalah atas dakwaan finansial tersebut.

[adsense]

City Tetap Bertahan pada Posisinya

Pembatasan itu disebut berkaitan dengan proses hukum yang masih berjalan.

[adsense]"Tentu saja, terdapat batasan mengenai apa yang dapat disampaikan lebih lanjut oleh klub hingga seluruh proses persidangan pada masa mendatang selesai."

Dengan keputusan Komisi yang telah dipublikasikan dan rencana banding yang sudah diumumkan, kasus Manchester City dan Premier League kini memasuki fase baru.

[adsense]Di satu sisi, Premier League menyatakan Komisi independen menemukan pelanggaran serius dalam periode sembilan musim.

Di sisi lain, Manchester City tetap menyatakan tidak bersalah dan akan menggunakan jalur banding untuk menantang temuan tersebut.

[adsense]

Pendiri sekaligus CEO Meta tersebut terlihat menggunakan perangkat yang diduga kuat merupakan Samsung Galaxy S24 Ultra, meski ponsel flagship itu telah berusia lebih dari dua tahun.

Kemunculan smartphone tersebut terlihat dalam wawancara Zuckerberg bersama jurnalis teknologi Joanna Stern di sela acara Meta Connect 2026.

Dalam video wawancara itu, perangkat yang digunakan Zuckerberg memiliki sejumlah ciri yang menyerupai Galaxy S24 Ultra. Mulai dari desain bodi yang tegas dan mengotak hingga kamera belakang yang disusun secara individual.

Jika benar perangkat tersebut adalah Galaxy S24 Ultra, pilihan Zuckerberg cukup menarik perhatian.

Pasalnya, Samsung Galaxy S24 Ultra diperkenalkan pada Januari 2024. Sementara pada September 2026, Samsung sudah memiliki generasi yang lebih baru, yakni Galaxy S26 Ultra.

Artinya, Zuckerberg diduga masih menggunakan smartphone flagship yang telah berusia lebih dari dua tahun.

Kekayaan Zuckerberg Tembus Rp 4.500 Triliun

Forbes mencatat kekayaan bersih Zuckerberg mencapai sekitar 253,6 miliar dolar AS pada 23 September 2026.

Jika dikonversikan menggunakan asumsi kurs Rp 17.595 per dolar AS, angka tersebut setara dengan sekitar Rp 4.518 triliun.

Namun, angka tersebut merupakan estimasi kekayaan bersih, bukan jumlah uang tunai yang tersedia di rekening Zuckerberg.

Sebagian besar kekayaan Zuckerberg berkaitan dengan kepemilikannya di perusahaan yang ia dirikan, Meta.

Dengan demikian, harga sebuah smartphone flagship terbaru tentu hanya menjadi bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total kekayaan tersebut.

Namun, Zuckerberg justru terlihat tetap menggunakan perangkat keluaran 2024.

Bukan Kali Pertama Zuckerberg Pilih Samsung

Preferensinya terhadap ponsel Samsung dan sistem operasi Android sudah pernah diungkapkan beberapa tahun lalu.

Dalam wawancara bersama YouTuber teknologi Marques Brownlee atau MKBHD pada 2020, Zuckerberg mengatakan dirinya telah menggunakan smartphone Samsung selama beberapa tahun.

"Saya sudah menggunakan ponsel Samsung selama beberapa tahun dan saya penggemar beratnya," kata Zuckerberg ketika itu.

Zuckerberg juga menjelaskan alasan lain mengapa Android memiliki posisi penting bagi Meta.

Menurutnya, miliaran orang menggunakan layanan Facebook melalui perangkat berbasis Android. Karena itu, ekosistem Android menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna produk-produk Meta.

Pada saat wawancara tersebut, Zuckerberg tidak menyebut model Samsung yang secara spesifik digunakannya.

Sejumlah spekulasi kemudian mengaitkan perangkat yang digunakannya dengan lini flagship Samsung pada era tersebut.

Galaxy S24 Ultra Masih Jadi Andalan?

Kali ini, perangkat yang diduga digunakannya adalah Galaxy S24 Ultra.

Jika identifikasi tersebut benar, Zuckerberg memilih mempertahankan ponsel flagship Samsung tersebut meski perusahaan asal Korea Selatan itu telah merilis beberapa generasi baru.

Galaxy S24 Ultra sendiri ketika diluncurkan merupakan salah satu perangkat paling tinggi di jajaran smartphone Samsung.

Ponsel tersebut dibekali layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,8 inci, chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, dukungan S Pen, serta kamera utama beresolusi 200 megapiksel.

Spesifikasi tersebut membuat Galaxy S24 Ultra tetap tergolong perangkat kelas atas, meskipun bukan lagi model terbaru Samsung pada 2026.

Zuckerberg Tak Harus Selalu Mengejar HP Terbaru

Dari sisi spesifikasi, Galaxy S24 Ultra masih menawarkan sejumlah fitur yang tergolong premium.

Selain itu, bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan perangkat tertentu, mengganti smartphone belum tentu menjadi prioritas selama perangkat yang digunakan masih mampu menunjang aktivitas sehari-hari.

Terlebih, Zuckerberg selama bertahun-tahun memang telah menyatakan dirinya menyukai ponsel Samsung.

Karena itu, kemunculan Mark Zuckerberg dengan Galaxy S24 Ultra pada 2026 bisa jadi bukan sekadar soal perangkat lama yang belum diganti, tetapi juga konsistensi terhadap preferensi smartphone yang telah digunakannya selama bertahun-tahun.

Bagaimana dengan Topikers? Apakah masih menggunakan smartphone yang sudah berusia lebih dari dua tahun, seperti Galaxy S24 Ultra yang diduga masih dipakai Zuckerberg?

Topikseru.com, Medan -Penerimaan zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara (Sumut) mengalami peningkatan signifikan pada triwulan III 2026. Baznas Sumut berhasil menghimpun sekitar Rp11,5 miliar dari 9.019 muzaki, meningkat lebih dari Rp5 miliar dibandingkan penerimaan pada triwulan sebelumnya.

[adsense]Peningkatan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menghadiri penyaluran zakat, infak, dan sedekah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (29/9/2026).

Pada triwulan sebelumnya, Baznas Sumut menghimpun Rp6,17 miliar. Surya mengapresiasi upaya Baznas Sumut dalam meningkatkan penghimpunan zakat dan berharap lembaga tersebut tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendampingi para mustahik agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.

[adsense]"Zakat harus tepat sasaran kemudian pelan-pelan kita ubah dari penerima, menjadi pemberi, oleh karena itu kita perlu mendampingi mustahik, lihat usaha yang mereka kembangkan, lihat anaknya yang diberi beasiswa sehingga mereka bisa lebih mandiri," kata Surya.

Surya menjelaskan, zakat bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga merupakan kekuatan sosial umat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi kesenjangan. Karena itu, dia menyampaikan terima kasih kepada para muzaki dan berharap jumlah muzaki di Sumut terus bertambah.

[adsense]"Ini wujud nyata kepedulian kita bersama, bukan hanya ibadah, tetapi ini kekuatan sosial, mengurangi kesenjangan, membantu yang membutuhkan dan membuka pintu bagi penerima untuk menjadi lebih mandiri, oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas keringanan tangan pada muzaki," kata Surya.

Ketua Baznas Sumut M. Hatta mengatakan, penyaluran zakat tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga zakat di Sumut. Menurutnya, zakat merupakan salah satu instrumen untuk membangun kesejahteraan umat sekaligus menjadi langkah bersama menuju Kolaborasi Sumut Berkah.

[adsense]"Momen ini bukan sekedar seremonial, tetapi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga zakat dalam membangun kesejahteraan umat," kata Hatta.

Selain penyaluran zakat, infak, dan sedekah secara simbolis, pada kesempatan tersebut Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada kafilah Sumut pada MTQ Nasional XXXI. Kafilah Sumut berhasil menempatkan Sumut di peringkat lima besar dengan perolehan 71 poin.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Salah satu putusan menyasar Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berinisial XXX. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir sekaligus memberhentikannya dari jabatan ketua karena dinilai terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026. Arsip resmi DKPP menyebut teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan amar putusannya memerintahkan pemberhentian dari jabatan ketua.

[adsense]Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito membacakan amar putusan tersebut.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada XXX selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy.

[adsense]

DKPP Soroti Integritas Penyelenggara Pemilu

Dalam pertimbangannya, DKPP menyatakan XXX terbukti melanggar prinsip integritas, kehormatan atau kepatutan, profesionalitas, dan kepentingan umum sebagaimana menjadi bagian dari standar etik penyelenggara pemilu.

[adsense]Arsip putusan DKPP mencatat sejumlah ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menjadi dasar dalam perkara tersebut.

DKPP tidak hanya melihat satu kejadian secara terpisah. Majelis mempertimbangkan rangkaian fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara.

[adsense]

Perjalanan ke Sejumlah Kota Jadi Bagian Bukti

Majelis juga mempertimbangkan bukti mengenai interaksi fisik antara XXX dan perempuan tersebut.

[adsense]Interaksi yang diperiksa antara lain berupa berpegangan tangan, berpelukan, hingga berjoget bersama.

Anggota Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo menilai rangkaian fakta tersebut menunjukkan kedekatan yang menurut majelis telah melewati batas kewajaran hubungan pertemanan.

[adsense]"Dari fakta tersebut menunjukkan rangkaian perbuatan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa insidental atau kebetulan semata," kata Ratna.

Menurut pertimbangan DKPP, hubungan tersebut berlangsung ketika XXX masih terikat dalam perkawinan yang sah.

[adsense]

Sanksi Tidak Berhenti pada Peringatan

DKPP menjatuhkan peringatan keras terakhir dan sekaligus mencopot XXX dari posisi ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

[adsense]Dalam arsip putusan, DKPP juga memerintahkan Bawaslu melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Dengan keputusan itu, posisi XXX sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berakhir, sementara sanksi etik menjadi bagian dari catatan resmi penyelenggara pemilu.

[adsense]

DKPP Jatuhkan Sanksi untuk Kasus Bawaslu Papua Tengah

[adsense]Dalam perkara Nomor 13-PKE-DKPP/VII/2026, La Bayoni dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang berhubungan dengan pengadaan penanda identitas di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada 2024.

[adsense]DKPP menilai La Bayoni mengetahui adanya aliran uang sebesar Rp250 juta dari pihak pengadu.

Meski uang tersebut kemudian dikembalikan, majelis menilai pengembalian itu tidak dilakukan atas inisiatif sejak awal penerimaan.

[adsense]

DKPP Ungkap Ada Penerimaan Rp 50 Juta

Menurut majelis, pengulangan penerimaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai perkara.

[adsense]"Bahwa kesiapan Teradu IV mengembalikan uang baru dinyatakan pada saat diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa, yaitu setelah adanya aduan masyarakat, dan bukan atas inisiatif sendiri pada saat uang pertama kali diserahkan," ujar Raka Sandi.

DKPP kemudian menyatakan La Bayoni terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[adsense]

Tiga Perkara, 15 Penyelenggara Pemilu Diperiksa

Secara keseluruhan, DKPP membacakan putusan terhadap tiga perkara yang melibatkan 15 penyelenggara pemilu.

[adsense]Dari seluruh putusan tersebut, DKPP menjatuhkan:

• Lima sanksi peringatan keras
• Dua sanksi peringatan keras terakhir
• Satu pemberhentian dari jabatan ketua
• Delapan penyelenggara direhabilitasi nama baiknya

[adsense]

Putusan Etik Menjadi Catatan bagi Penyelenggara Pemilu

Perilaku pribadi penyelenggara juga dapat menjadi objek pemeriksaan ketika berkaitan dengan prinsip integritas dan kepatutan yang melekat pada jabatan.

[adsense]Dalam perkara Ketua Bawaslu Labuhanbatu, DKPP menjadikan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran etik.

Sementara dalam perkara La Bayoni, persoalan penerimaan uang dan waktu pengembalian menjadi bagian dari penilaian majelis.

[adsense]Kedua perkara tersebut berujung pada sanksi etik berbeda sesuai dengan fakta dan pertimbangan masing-masing perkara.

Bagi penyelenggara pemilu, putusan DKPP menjadi bagian dari mekanisme pengawasan etik untuk menjaga standar perilaku yang melekat pada jabatan penyelenggara pemilu.

[adsense]Arsip resmi DKPP mencatat perkara Labuhanbatu sebagai perkara yang dinyatakan melanggar KEPP.

[adsense]

Topikseru.com, Medan -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mencatat sebanyak 21 laporan masuk sepanjang tahun 2026. Terdiri atas 20 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan 1 laporan terkait kemitraan.

Laporan tersebut berasal dari lima wilayah kerja KPPU Kanwil I, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Isu yang dilaporkan cukup beragam, mulai dari dugaan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dugaan kartel harga komoditas, praktik monopoli, hingga perjanjian tertutup dalam pemasaran produk telekomunikasi.

Dari 20 laporan persaingan usaha tersebut, 14 laporan berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender, sementara dua laporan terkait dugaan kartel harga, dua laporan dugaan praktik monopoli, dan dua laporan dugaan penyalahgunaan posisi dominan.

Seperti 2 laporan kartel harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Terkait dugaan kesepakatan harga dalam pembelian TBS kelapa sawit.

"Laporan yang masuk menunjukkan bahwa persoalan persaingan usaha di wilayah kerja Kanwil I cukup beragam. Namun, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi salah satu area yang banyak mendapat perhatian masyarakat," ujar Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas.

Penegakan hukum tetap menjadi fokus dalam penanganan perkara. KPPU Kanwil I mencatat 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan berdasarkan posisi Semester I 2026.

Perkara-perkara tersebut terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja Kanwil I. Kajian untuk Membaca Persoalan Persaingan di Wilayah Selain penegakan hukum, KPPU Kanwil I sepanjang 2026 juga melaksanakan empat kajian yang mencakup wilayah kerja Kanwil I.

Kajian tersebut antara lain mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan, struktur pasar jasa transportasi distribusi BBM regional Sumbagut, struktur pasar distribusi semen di Sumatera Utara, serta kebijakan terkait kewajiban dukungan galian C di Aceh Tenggara.

Kajian dilakukan untuk memberikan masukan kebijakan berbasis analisis pasar dan mendorong terciptanya pasar yang lebih terbuka, kompetitif, dan berkeadilan. KPPU Kawal Persaingan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah KPPU Kanwil I juga menjalankan fungsi advokasi dan pemberian saran serta pertimbangan kepada pemerintah.

Salah satunya melalui pengawalan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah kerja Kanwil I. Langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Presiden RI Nomor 99/K/S/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026 mengenai KDKMP.

KPPU mendorong agar pengembangan KDKMP tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan inklusif, termasuk dengan memberikan ruang bagi UMKM dan koperasi yang telah ada.

"Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif sekaligus tetap memberikan kesempatan berusaha yang adil bagi pelaku usaha. Ini yang akan terus kami kawal di tingkat wilayah," tambah Ridho.

Selain pengadaan, laporan yang diterima KPPU juga mencakup sejumlah isu strategis, antara lain dugaan kesepakatan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pesisir Selatan, dugaan praktik monopoli jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Dumai, serta dugaan perjanjian tertutup dalam pemasaran produk telekomunikasi di Aceh dan Sumatera Utara.

"KPPU tidak hanya melihat ada atau tidaknya laporan, tetapi juga bagaimana laporan tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum persaingan usaha. Karena itu, setiap laporan perlu melalui proses penanganan sesuai ketentuan," jelas Ridho.

Monitoring pasar untuk menjaga persaingan yang sehat di sektor pangan, KPPU Kanwil I juga melakukan monitoring harga dan ketersediaan komoditas serta sidak pasar di sejumlah wilayah.

Pada September 2026, monitoring antara lain dilakukan terkait kenaikan harga daging ayam potong dan kelangkaan beras premium. Monitoring tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi pasar sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan persaingan dalam rantai pasok dan distribusi komoditas.

"KPPU Kanwil I akan terus hadir di wilayah untuk memastikan persaingan usaha yang sehat. Kami membutuhkan dukungan media untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai persoalan persaingan usaha yang terjadi di lapangan," tutup Ridho.

[adsense]Terbaru, penyidik KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (29/9/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya mencuat melalui operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

[adsense]Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan terhadap perusahaan swasta tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan lain dalam perkara ATR/BPN.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan ATR/BPN, hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan di salah satu pihak swasta, yaitu pihak Bela Parahiyangan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

[adsense]

Penggeledahan Berkaitan dengan Pengurusan HGB

Dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB.

[adsense]"Ya, ini posisinya mirip dengan PT Summarecon Agung Tbk," ujar Budi.

Sebelumnya, KPK memang telah menyampaikan bahwa pengembangan OTT ATR/BPN tidak hanya berkaitan dengan perkara HGB Summarecon.

[adsense]KPK menduga terdapat penerimaan lain dan dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan mutasi, promosi jabatan, serta sejumlah layanan pertanahan lainnya.

Salah satu yang disebut dalam pengembangan perkara adalah pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahiyangan Investindo.

[adsense]

KPK Dalami Jejak Uang di Balik Urusan Pertanahan

Dalam penjelasan KPK sebelumnya, PT Bela Parahiyangan Investindo diduga memberikan uang pengurusan sebesar Rp 2,1 miliar kepada Erwin, salah satu pihak swasta yang menjadi bagian dari perkara yang sedang disidik. Dari jumlah tersebut, Rp 1,8 miliar disebut diduga diteruskan kepada Arif Sugiyanto.

[adsense]Namun, angka dan dugaan aliran dana tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan KPK. Keterkaitan masing-masing pihak serta peruntukan uang tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Penggeledahan kantor PT Bela Parahiyangan di Bandung Barat menjadi langkah lanjutan untuk mencari bukti yang dapat memperjelas dugaan tersebut.

[adsense]

Hasil Penggeledahan Belum Diungkap

Budi mengatakan hasil kegiatan tersebut akan disampaikan setelah penyidik menyelesaikan proses penggeledahan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh.

[adsense]"Jika sudah ada hasil penggeledahan, maka kami pastikan akan sampaikan kepada teman-teman sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum yang KPK lakukan," ujarnya.

Dengan demikian, belum ada informasi resmi mengenai dokumen, perangkat elektronik, catatan transaksi, atau barang lainnya yang diamankan dalam penggeledahan tersebut.

[adsense]

Berawal dari OTT KPK pada 14 September

[adsense]Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

[adsense]KPK-Cium-Suap-PT-BPA-dan-Jual-Beli-Jabatan.webp">

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

[adsense]Empat tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Status dan dugaan peran masing-masing pihak tersebut masih berada dalam proses hukum.

[adsense]

Penggeledahan KPK Menyasar Sejumlah Lokasi

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.

[adsense]KPK menyatakan tidak melakukan penggeledahan terhadap ruangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi.

[adsense]Pada 21 September, penyidik kembali mendatangi kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Penggeledahan kemudian bergerak ke wilayah lain. Pada 23 September, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari berikutnya, penyidik menyasar Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.

[adsense]Kini, pada 29 September, kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Bandung Barat menjadi lokasi terbaru yang digeledah.

Kasus HGB Summarecon Berkembang ke Perkara Lain

[adsense]KPK sejak awal pengembangan perkara menyatakan menemukan indikasi penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN. Salah satu jalur yang ditelusuri adalah dugaan pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahiyangan Investindo.

Karena itu, penggeledahan di kantor PT Bela Parahiyangan menjadi bagian penting dalam upaya penyidik mencari bukti tambahan mengenai hubungan antara pihak swasta dan proses layanan pertanahan di ATR/BPN.

[adsense]Untuk saat ini, KPK masih melakukan penyidikan. Hasil penggeledahan terbaru serta bukti yang ditemukan akan menjadi bagian dari proses untuk mengungkap lebih jauh dugaan aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan -Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antarlembaga di wilayah Sumatera Bagian Utara.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, bersama jajaran manajemen Regional Sumbagut dan diterima langsung oleh Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai penguatan koordinasi dalam mendukung kelancaran operasional dan distribusi energi kepada masyarakat, khususnya di wilayah kerja Sumatera Utara.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, menyampaikan apresiasi atas sambutan serta dukungan Kodam I/Bukit Barisan terhadap kegiatan operasional Pertamina Patra Niaga selama ini.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kami mengapresiasi dukungan Kodam I/Bukit Barisan dan berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan dalam mendukung kelancaran penyaluran energi serta pelayanan kepada masyarakat," ujar Fanda.

Fanda menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi energi dapat berjalan dengan aman dan lancar, terutama mengingat luas dan karakteristik wilayah operasional Regional Sumbagut.

"Wilayah Sumbagut memiliki karakteristik geografis dan dinamika distribusi yang beragam. Karena itu, koordinasi dan sinergi dengan Kodam I/Bukit Barisan menjadi penting untuk mendukung kelancaran operasional kami dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat di berbagai wilayah," tambah Fanda.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran operasional dan memberikan pelayanan energi yang optimal bagi masyarakat.

[adsense]Keputusan tersebut disampaikan Purnomo melalui akun Instagram pribadinya, @purnomopolisibaik, Senin (28/9/2026), dan kembali ditegaskan dalam video yang diunggah pada Selasa (29/9/2026).

Bagi Purnomo, penghentian monetisasi bukan berarti aktivitas sosial yang selama ini dijalankannya ikut berhenti. Ia mengatakan tetap akan menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui platform media sosial lain dalam format video pendek.

[adsense]"Insya Allah, mulai awal bulan depan, bulan Oktober tahun 2026, saya akan menonaktifkan pendapatan saya dari media sosial khususnya dari akun channel Youtube, Purnomo Belajar Baik," ujar Purnomo dalam video tersebut.

Pengumuman Muncul Setelah Kediamannya Didatangi

[adsense]Menurut penjelasan Purnomo, kedatangan pihak tersebut berkaitan dengan pertanyaan mengenai keuntungan finansial yang diperolehnya dari aktivitas media sosial.

Purnomo kemudian memilih membuka informasi mengenai aliran dana yang diterimanya dari platform tersebut.

[adsense]Dia mengatakan memberikan buku rekening pribadinya agar transaksi uang masuk dan keluar dapat diperiksa secara langsung.

"Kalau seandainya masih ada untung tak suruh ngambil. Tapi kalau dari hasil dari media sosial kurang untuk kegiatan bersedekah saya, mudah-mudahan pihak itu yang mau nanya-nanya, mau membantu dan mau nambahi uang untuk kegiatan sosial saya," kata Purnomo.

[adsense]Dia juga menyatakan tidak mengisi data tertentu, tetapi memberikan akses berupa rekening agar penghasilan dari media sosial dapat dilihat secara langsung.

Penghasilan YouTube Disebut untuk Biaya Kegiatan Sosial

[adsense]Monetisasi dari kanal tersebut juga disebut menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan kemanusiaan yang selama ini ia jalankan.

Purnomo mengatakan pendapatan media sosialnya digunakan untuk mendukung kebutuhan ratusan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dirawat di fasilitas yang dikelolanya bersama keluarga dan tim.

[adsense]Kebutuhan tersebut mencakup biaya perawatan, pengobatan, hingga logistik sehari-hari.

Selain itu, dana kegiatan sosial juga digunakan untuk program amal lain, termasuk pembagian "amplop senyum" kepada kaum dhuafa dan anak yatim piatu setiap Jumat.

[adsense]"Saya tidak untuk memperkaya diri sendiri namun Insya Allah, Allah menjaga niat baik saya sekeluarga bersama tim saya," ujar Purnomo.

Pernyataan tersebut menjadi konteks penting di balik keputusan penghentian monetisasi. Selama ini, aktivitas digital Purnomo tidak terlepas dari kegiatan sosial yang menjadi bagian utama kontennya.

[adsense]

Monetisasi Berhenti, Aktivitas Kemanusiaan Tetap Jalan

Ia mengatakan masih akan menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan pesan positif.

[adsense]Format kontennya pun akan lebih diarahkan pada video-video pendek melalui platform lain.

Purnomo juga menyampaikan permintaan maaf kepada para pengikutnya apabila selama aktif bermedia sosial terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan.

[adsense]Pada kesempatan yang sama, ia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini memberikan dukungan terhadap kegiatan sosialnya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung kegiatan ini," katanya.

[adsense]

Hampir Satu Dekade Jalankan Aksi Sosial

Perwira yang berdinas di Polres Lamongan tersebut telah menjalankan berbagai kegiatan sosial selama kurang lebih satu dekade.

[adsense]Bersama istrinya, Purnomo membangun fasilitas yang digunakan untuk menampung dan merawat ratusan ODGJ serta anak-anak telantar.

Aktivitas tersebut kemudian banyak dibagikan melalui media sosial, termasuk kanal YouTube Purnomo Belajar Baik.

[adsense]Konten-konten tersebut turut memperkenalkan aktivitas kemanusiaan yang dilakukannya sekaligus menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat yang ingin mengetahui atau mendukung kegiatan tersebut.

Pernah Masuk Bursa Hoegeng Awards

[adsense]Namun, keputusan menghentikan monetisasi YouTube kini membuat perjalanan aktivitas digital Purnomo memasuki fase baru.

Mulai Oktober 2026, kanal Purnomo Belajar Baik tidak lagi menjadi sumber pendapatan melalui monetisasi, berdasarkan pengumuman yang disampaikan Purnomo.

[adsense]Di tengah perubahan tersebut, ia menegaskan bahwa kegiatan kemanusiaan tetap akan dilanjutkan.

Artinya, yang berubah adalah jalur pendanaan dan aktivitas monetisasi digital, bukan komitmen Purnomo untuk tetap menjalankan kegiatan sosial yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya.

[adsense]Bagi para pengikutnya, perkembangan selanjutnya akan menjadi babak baru bagi Purnomo Belajar Baik: dari kanal yang selama ini menghasilkan pendapatan untuk mendukung kegiatan sosial, menuju platform yang tetap membawa pesan kemanusiaan tanpa mengandalkan monetisasi YouTube.

[adsense]

Topikseru.com, Medan -Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, khususnya melalui pembenahan infrastruktur drainase di titik-titik yang selama ini menjadi langganan genangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan saluran drainase sepanjang 385 meter di kawasan Jalan Makmur, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat.

[adsense]Guna memastikan pengerjaan berjalan sesuai rencana, Rico Waas meninjau pembangunan drainase tersebut, Selasa (29/9/2026). Dalam peninjauan itu, Rico Waas menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) agar memastikan pekerjaan berjalan dengan baik sekaligus memperhatikan kepentingan warga yang terdampak selama proses pembangunan.

Rico Waas meminta pengerjaan drainase tidak hanya memperhatikan fungsi saluran, tetapi juga kenyamanan warga selama proses pembangunan.

[adsense]Rico Waas secara khusus mengingatkan agar akses keluar-masuk rumah warga tetap terjaga. Saluran yang berada di depan rumah juga diminta dilengkapi penutup sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat.

"Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik. Akses masyarakat ke rumah-rumah juga harus diperhatikan, jangan sampai pembangunan drainase justru menyulitkan warga," ujar Rico Waas.

[adsense]Drainase tersebut dibangun dengan konstruksi beton berukuran 100 x 120 sentimeter dan membentang sekitar 385 meter. Saluran dibuat membentuk pola huruf L hingga menuju kawasan perlintasan rel kereta api di Jalan Adam Malik.

Selain itu, dalam proses pengerjaan, sejumlah bangunan yang berada di atas jalur drainase juga ditata. Warga yang terdampak telah bersedia melakukan pembongkaran dan relokasi agar saluran dapat dibangun dengan baik dan aliran air lebih lancar.

[adsense]Kadis SDABMBK Khairul Azmi melalui Kepala Bidang Drainase, Hardy Sibarani menjelaskan, pembangunan saluran ini merupakan bagian dari upaya mengurai limpasan air yang selama ini menumpuk di kawasan Jalan Karya Sei Agul.

"Pembangunan drainase ini memiliki panjang sekitar 385 meter dengan spesifikasi ukuran beton 100 x 120 cm. Saluran ini dibuat berbentuk letter L sampai ke arah rel kereta api Jalan Adam Malik," ujarnya saat mendampingi peninjauan.

[adsense]Menurutnya, pembangunan drainase ini difokuskan untuk mengatasi persoalan banjir tahunan yang selama ini kerap menggenangi tiga kawasan sekitar, yakni Jalan Makmur, Jalan Setia dan Jalan Rela.

Selama ini, limpasan air hujan dari ketiga wilayah tersebut mengalir dan menumpuk di kawasan Jalan Karya, sehingga menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

[adsense]Melalui pembangunan drainase baru ini, aliran air dari kawasan permukiman nantinya akan diarahkan secara lebih terintegrasi menuju pembuangan akhir ke Sungai Deli melalui saluran drainase eksisting yang telah terkoneksi.

Dengan demikian, pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki saluran air, tetapi juga memperkuat sistem drainase di kawasan Medan Barat sebagai bagian dari upaya Pemko Medan mengurangi risiko banjir.

[adsense]Dinas SDABMBK menargetkan pengerjaan drainase sepanjang 385 meter tersebut dapat rampung pada akhir Desember 2026.

Pembangunan ini diharapkan membawa perubahan nyata bagi warga di Jalan Makmur, Jalan Setia, Jalan Rela hingga Jalan Karya yang selama ini harus menghadapi persoalan genangan saat hujan turun.

[adsense]Penanganan drainase tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas untuk memperkuat infrastruktur pengendalian banjir sekaligus menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

[adsense]