Topikseru.com, AS – Otoritas Penerbangan Amerika Serikat (FAA) menghentikan seluruh penerbangan terutama yang berangkat dari semua bandara AS.

Penghentian penerbangan dengan alasan gangguan komunikasi massif yang terjadi.

Dilansir dari AFP, hal ini jarang terjadi di negeri paman sam.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homenland Security) mengklaim gangguan komunikasi ini bukan akibat dari 'serangan jahat' apa pun.

Hal ini memicu kebingungan calon penumpang. Papan informasi di bandara menyebut jadwal penerbangan masih normal. Namun mereka tidak bisa naik pesawat untuk terbang.

"Kami mengeluarkan perintah penghentian penerbangan secara nasional untuk semua bandara di AS menyusul masalah komunikasi yang berdampak pada seluruh Pusat Pengendalian Lalu Lintas Udara (Air Route Traffic Control Centers)," demikian pernyataan FAA.

FAA menambahkan saat ini teknisi FAA sedang menyelidiki masalah ini.

Di akun X, FAA mengatakan masalah ini sebagai "gangguan telekomunikasi sementara" dan menyatakan bahwa langkah ini diambil "sebagai bentuk kehati-hatian yang ekstra."

Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda ancaman terhadap AS. "ini bukan peristiwa seperti 9/11," katanya.

Menurutnya sejauh ini tidak ada indikasi ini merupakan serangan jahat, "Ini murni gangguan telekomunikasi," ujarnya.

Meski begitu ia mengaku tidak mengenyampingkan kemungkinan apa pun.

Penumpang Kebingungan di Bandara

Penumpang dibuat kebingungan setelah seluruh penerbangan di Amerika Serikat (AS), termasuk yang hendak take off, dihentikan sementara gegara gangguan komunikasi pada sistem pengendali lalu lintas udara, Jumat (13/11) waktu setempat.

Situasi semakin membingungkan karena papan informasi keberangkatan di sejumlah bandara masih menunjukkan penerbangan beroperasi normal. Padahal, penumpang tidak dapat naik ke pesawat akibat perintah penghentian tersebut.

Di Bandara Las Vegas, petugas konter check-in Southwest Airlines memberi tahu penumpang bahwa tidak akan ada penerbangan yang lepas landas pada malam itu.

Sejumlah petugas mengatakan mereka mendapat informasi bahwa penghentian penerbangan akan berlangsung setidaknya delapan jam. Bahkan, salah satu staf maskapai menyebut gangguan tersebut bisa berlangsung hingga 24 jam.

Para penumpang pun kesulitan memperoleh informasi yang jelas. Sebagian mengaku diberi tahu bahwa penerbangan mereka tertunda akibat angin, sementara penumpang lainnya berusaha mencari tahu sendiri perkembangan situasi.

Joseph Anderson yang berusia 72 tahun dan merupakan salah satu penumpang yang hendak terbang dari Las Vegas menuju Oakland, California, mengaku kesal karena belum mendapatkan penjelasan yang pasti.

"Jadi, katanya tidak ada yang terbang, tetapi mereka belum memberi tahu publik," kata Anderson, seperti yang diberitakan AFP.

Ia bersama penumpang lain juga kebingungan menentukan langkah selanjutnya, apakah harus menjadwalkan ulang penerbangan atau memilih perjalanan darat.

"Kami sedang mempertimbangkan apakah perlu menjadwalkan ulang penerbangan atau berkendara. Namun, jika seluruh negara berhenti, jalan raya juga akan macet," ujar pensiunan veteran Angkatan Udara AS itu.

Anderson menambahkan para penumpang juga kesulitan mengambil bagasi mereka selama situasi tersebut. Ia berharap otoritas penerbangan dapat segera memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat secepatnya.

Kebingungan penumpang terjadi setelah Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) mengeluarkan perintah ground stop nasional untuk seluruh bandara di AS.

Keputusan itu diambil menyusul gangguan komunikasi yang berdampak pada seluruh pusat pengendali lalu lintas udara atau Air Route Traffic Control Centers.

FAA menyatakan teknisi sedang menyelidiki gangguan tersebut. Dalam pernyataan lanjutan melalui media sosial X, lembaga itu menyebut masalah tersebut sebagai gangguan telekomunikasi sementara dan mengatakan penghentian penerbangan dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Topikseru.com, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendata empat daerah di provinsi itu dilanda bencana banjir.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan empat daerah yang dilanda banjir yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Langkat.

"Berdasarkan laporan yang diterima, empat daerah yang dilanda banjir terjadi pada Kamis (12/11)," katanya di Medan, Jumat.

Ia mengatakan Kabupaten Langkat merupakan daerah yang paling terdampak, dengan 835 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Sedangkan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Simalungun, kata dia, mengakibatkan 10 rumah, tiga fasilitas umum, dan perkebunan terdampak. Sementara banjir yang melanda Kabupaten Padang Lawas Utara mengakibatkan dua bendungan rusak.

Kemudian di Kabupaten Toba, lanjutnya, tercatat dua rumah, satu tanggul mengalami kerusakan, serta lahan pertanian masyarakat terancam panen

"Tidak ada pengungsi, korban luka, maupun korban jiwa, akibat bencana banjir di empat daerah tersebut," kata Sri Wahyuni Pancasilawati.

Ia mengatakan berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan masing-masing pemerintah setempat dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.

Sri Wahyuni mengatakan pemerintah kabupaten setempat melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait serta menurunkan personel untuk membantu warga terdampak banjir.

Selain itu, kata dia, BPBD Sumut juga melakukan koordinasi dalam hal penanganan bencana di lokasi tersebut. "Lokasi terdampak masih dilakukan penanganan oleh masing-masing pemerintah setempat," kata Sri Wahyuni Pancasilawati.

Topikseru.com, Medan – Keluhan dan protes sejumlah seniman di Kota Medan yang terkena pungutan liar atau pungli uang untuk menggunakan fasilitas kesenian di Taman Budaya disikapi Pemeritah Kota Medan. Inspektorat pun diturunkan untuk mendalami. Bahkan oknum pelaku telah dberhentikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan penarikan Ismail, petugas kebersihan di Taman Budaya Medan, merupakan tindakan perusahaan vendor yang dilakukan sebelum sidak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada 9 November 2026. Sementara itu, dugaan pungutan liar (pungli) penggunaan gedung pertunjukan Taman Budaya Medan masih didalami Inspektorat Kota Medan.

Barli menegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berkomitmen mencegah praktik pungli di lingkungan kerjanya. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan ditindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami berkomitmen menolak pungli. Kami tidak ingin ada pungli di Taman Budaya. Jika ada pegawai yang terbukti melakukan pungli, akan kita tindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, penanganan terhadap Ismail berbeda dengan dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan. Penarikan Ismail merupakan kewenangan CV Royal Deli selaku perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing yang mempekerjakannya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) CV Royal Deli Nomor 06/11/2026/09, perusahaan melakukan pemeriksaan internal terhadap lima tenaga kerja outsourcing pada Jumat (6/11/2026) pukul 12.00 WIB. Mereka terdiri atas tiga petugas kebersihan dan dua petugas keamanan.

Pemeriksaan dilakukan setelah pengawas perusahaan menerima pengaduan dari pengunjung, seniman, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 5 November 2026 terkait dugaan pengutipan uang parkir berulang kali di kawasan Taman Budaya Medan.

Dalam evaluasi tersebut, pengawas mengingatkan seluruh pekerja agar menjalankan tugas sesuai penempatan dan ketentuan perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, Ismail kemudian ditarik dari lokasi penugasan. Laporan pemeriksaan itu juga diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan selaku penerima jasa.

"Pemeriksaan internal yang berujung pada penarikan Ismail berlangsung tiga hari sebelum sidak Pak Wali Kota," sebut Barli seraya menambahkan, dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan yang menjadi perhatian dalam sidak Wali Kota masih didalami Inspektorat.

Copot Oknum Pelaku Pungli

Sebelumnya, Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Yulhasni, mendesak Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengelola atau petugas Taman Budaya Medan yang diduga melakukan pungutan uang kepada seniman untuk menggunakan fasilitas kesenian.

Yulhasni mengatakan, Pemerintah Kota Medan tidak boleh membiarkan praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme transparan berlangsung di fasilitas publik yang seharusnya menjadi ruang kreativitas masyarakat.

"Kalau terbukti ada oknum yang melakukan pungutan liar terhadap seniman, Wali Kota Medan harus berani mencopot yang bersangkutan dari tugasnya. Jangan hanya memberikan teguran atau memindahkan orangnya. Harus ada tindakan tegas agar persoalan serupa tidak terus berulang," kata Yulhasni dalam keterangannya di Medan.

Menurut Yulhasni, Taman Budaya Medan memiliki fungsi penting sebagai ruang ekspresi dan pengembangan kesenian. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut semestinya memudahkan seniman untuk berlatih, berkarya, dan menampilkan kreativitas, bukan justru menjadi tempat yang membebani mereka dengan pungutan yang tidak jelas.

Ia menilai, persoalan dugaan pungutan terhadap seniman di Taman Budaya Medan bukan isu yang muncul tanpa rekam jejak. Pada Juli 2024, sejumlah seniman yang tergabung dalam Konsorsium Seniman Medan pernah mempersoalkan permintaan pembayaran sebesar Rp 200.000 untuk penggunaan ruang latihan.

Persoalan tersebut sempat menjadi perhatian publik dan diberitakan sejumlah media. Bahkan, pada 31 Juli 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan diberitakan melakukan penggantian terhadap tiga pekerja harian lepas (PHL) yang bertugas di Taman Budaya setelah muncul dugaan pungutan liar.

Yulhasni mengatakan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Medan dalam membenahi sistem pengelolaan Taman Budaya.

"Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang. Pemerintah harus memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penggunaan fasilitas, dan apakah ada pungutan yang memang memiliki dasar aturan," ujarnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Medan membuka secara transparan seluruh ketentuan penggunaan fasilitas Taman Budaya, termasuk tarif resmi apabila memang terdapat biaya yang dibenarkan oleh peraturan.

Menurutnya, setiap pungutan harus memiliki landasan hukum, disertai bukti pembayaran resmi, serta tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh petugas.

Selain mendesak pencopotan oknum yang terbukti melakukan pungutan liar, Yulhasni meminta Wali Kota Medan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola Taman Budaya dan membuka saluran pengaduan bagi komunitas seni.

Ia menegaskan, pembenahan Taman Budaya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Taman Budaya harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai rumah bersama bagi seniman. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan kemudahan bagi mereka yang ingin berkarya. Jangan sampai seniman justru merasa asing di rumah kebudayaannya sendiri," kata Yulhasni.

Topikseru.com, Humbang Hasundutan – Penyidik Sat Reskrim Polres Humbang Hasundutan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap 25 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan dan perusakan di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Kamis (12/11/2026).

Penyerahan Tahap II tersebut dilaksanakan setelah sembilan berkas perkara yang ditangani penyidik Sat Reskrim Polres Humbahas dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Adapun sembilan laporan polisi tersebut masing-masing LP/B/132/XI/2026, LP/B/133/XI/2026, LP/B/135/XI/2026, LP/B/136/XI/2026, LP/B/137/XI/2026, LP/B/138/XI/2026, LP/B/139/XI/2026, LP/B/140/XI/2026, dan LP/B/141/XI/2026, seluruhnya tertanggal 12 September 2026.

Sebanyak 25 tersangka tersebut diduga terlibat dalam peristiwa penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada September 2026 lalu.

Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung menyampaikan, pelaksanaan Tahap II merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU.

"Melalui penyerahan Tahap II ini, tanggung jawab terhadap para tersangka dan barang bukti secara resmi beralih dari penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelas AKP Hitler Hutagalung.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polres Humbahas melalui Sat Reskrim senantiasa berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum serta keadilan.

Menurutnya, penyelesaian perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU merupakan wujud keseriusan Polres Humbahas dalam menuntaskan setiap penanganan perkara pidana sesuai prosedur dan mekanisme hukum.

"Hal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tutupnya.

Dengan dilaksanakannya penyerahan Tahap II tersebut, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus yang terjadi di Kampung Sarsiantar, Desa Matiti II (Matiti), Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, adalah peristiwa kericuhan, penganiayaan, dan perusakan yang dipicu oleh konflik sengketa lahan. Terjadi pada Sabtu pagi, 12 September 2026.

Penyebab Utama: Sengketa lahan antara dua kelompok, yaitu kelompok Raja Bius Manullang dan kelompok Opung Patar Munte. Situasi memanas setelah adanya dugaan pembakaran gubuk atau pondok milik kelompok Raja Bius Manullang di lokasi sengketa.

Sekitar 100 hingga 150 orang mendatangi lokasi dan melakukan aksi pengerusakan terhadap bangunan serta kendaraan

Dampak Kerusakan:

•Sekitar 12 hingga 13 rumah warga, sebuah restoran/warung, serta beberapa unit kendaraan (mobil, truk, atau bus yang rusak/terbalik) mengalami kerusakan.

•Perangkat CCTV di lokasi dirusak dan hard disk penyimpan rekaman diambil sebelum kejadian.

Sekitar 7 hingga 8 orang mengalami luka-luka akibat pemukulan dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Dolok Sanggul.

Topikseru.com, Humbang Hasundutan – Guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Polres Humbang Hasundutan melalui Satuan Reserse Narkoba melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa patroli dan razia tempat hiburan malam (cafe remang-remang) dalam rangka Operasi Sarang Narkoba (OSN), Sabtu dini hari (14/11/2026).

[adsense]Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Humbahas, Iptu Muhammad Hafiz Ansari dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika, khususnya tempat hiburan malam (cafe remang-remang) di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran operasi meliputi Cafe Lae di Jalan Doloksanggul–Siborongborong, Cafe Lucky dan Cafe Harmony di Jalan Lumban Barat, Desa Purba Dolok, serta Cafe Liberty di Jalan Rumah Sakit, Desa Hutaraja, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan maupun barang bawaan pengunjung secara humanis, profesional, namun tetap tegas.

Pemeriksaan tersebut bertujuan mengantisipasi adanya kepemilikan narkotika, senjata tajam, serta benda-benda lain yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana.

[adsense]Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan identitas diri terhadap pengunjung, termasuk penduduk musiman melalui razia KTP, guna memastikan tertib administrasi kependudukan.

Petugas turut mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas lainnya, seperti aksi premanisme, perbuatan asusila, maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum.

[adsense]"Pemeriksaan mencakup identitas pengunjung, barang bawaan, serta sudut-sudut ruangan kafe untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," ujar Iptu Hafiz.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mendapati dua orang pengunjung di salah satu tempat hiburan malam yang diduga telah mengonsumsi narkotika jenis ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menemukan sisa zat yang diduga narkotika jenis ekstasi dalam bungkusan plastik bening yang berkaitan dengan kedua orang tersebut.

[adsense]Selanjutnya, kedua orang tersebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut guna mendalami dugaan penyalahgunaan narkotika tersebut.

"Kedua orang tersebut masih kita mintai keterangan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan penggunaan narkotika tersebut," jelas Iptu Hafiz.

[adsense]Tidak hanya melakukan pemeriksaan terkait narkotika, petugas juga mengecek kepatuhan pengelola tempat hiburan malam terhadap ketentuan perizinan penjualan minuman beralkohol serta aturan jam operasional yang berlaku.

Petugas turut memberikan imbauan kamtibmas kepada para pemilik usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan jam operasional, tidak menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta tidak memberikan ruang maupun fasilitas bagi aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Kasat Resnarkoba Iptu Hafiz juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Informasi sekecil apa pun sangat berarti dalam membantu upaya pemberantasan narkotika," tegasnya.

[adsense]Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan Call Center Polri 110.

Melalui kegiatan patroli yang ditingkatkan dan pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba secara berkelanjutan, Polres Humbang Hasundutan berkomitmen untuk terus menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba.

[adsense]

Topikseru.com, Pematangsiantar – Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, Polda Sumatera Utara, mengamankan dua pria berinisial PS (47) dan RH (57) terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 13,77 gram.

Kedua pria tersebut diamankan di lokasi berbeda dalam rangkaian pengungkapan kasus yang berlangsung pada Minggu (8/11) dan Senin (9/11/2026).

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kasat Resnarkoba AKP Syamsul Bahri mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan kepemilikan narkotika.

Menindaklanjuti informasi itu, tim operasional Satresnarkoba yang dipimpin Kanit II IPDA Froom Siahaan mengamankan PS pada Minggu (8/11) sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Simarimbun, Kota Pematangsiantar.

PS diamankan saat berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam bernomor polisi A 1337 D. Dari lokasi tersebut, petugas menyita satu paket sabu seberat bruto 3,20 gram yang dibungkus tisu dan disimpan dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler merek Oppo warna hitam.

"Dari hasil pemeriksaan awal, PS mengakui sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang temannya berinisial RH," kata Syamsul Bahri.

Berdasarkan keterangan tersebut, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan RH pada Senin (9/11) sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.

Dari tangan RH, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 10,57 gram yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri. Selain itu, turut disita satu unit telepon seluler merek Vivo warna biru dan uang tunai Rp135.000.

Dalam pemeriksaan, RH mengakui dua paket sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seseorang. Polisi menyebut identitas pemasok tersebut telah diketahui dan masih dalam penyelidikan.

Syamsul mengatakan kedua tersangka telah diamankan dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Pematangsiantar menyatakan akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Komposisi tersebut menjadi bagian dari strategi BYD memperkuat basis produksi di Indonesia sekaligus membangun keterkaitan dengan industri nasional. Perusahaan tidak hanya mengandalkan fasilitas perakitan dan produksi, tetapi juga melibatkan ratusan pemasok lokal dalam rantai pasoknya.

Head of Public Relations and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan keberadaan fasilitas manufaktur di Subang merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pengembangan industri otomotif Indonesia.

"Komitmen kami kepada Indonesia juga nyata dan kami terus mengoptimalkan fasilitas manufaktur yang telah kami bangun dengan adanya 90 persen tenaga kerja lokal dan total 6.000 tenaga kerja di fasilitas BYD Subang," kata Luther di sela kegiatan media test drive kendaraan terbaru BYD di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

5.400 Pekerja Lokal Terlibat di Fasilitas BYD Subang

Angka tersebut memperlihatkan besarnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam kegiatan manufaktur perusahaan otomotif asal China tersebut.

Penyerapan pekerja lokal menjadi salah satu indikator kontribusi investasi industri terhadap perekonomian daerah. Selain membuka kesempatan kerja, keberadaan fasilitas produksi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi pendukung di wilayah sekitar.

Meski demikian, besarnya dampak investasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pekerja yang direkrut. Kualitas pekerjaan, peningkatan keterampilan, transfer teknologi, dan peluang pengembangan karier juga menjadi aspek penting dalam mengukur kontribusi industri terhadap ekonomi nasional.

BYD Gandeng Lebih dari 200 Pemasok Lokal

Kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun hubungan antara kegiatan manufaktur perusahaan dan pelaku industri lokal.

Keterlibatan pemasok dalam rantai produksi menjadi faktor penting bagi pengembangan industri otomotif. Semakin kuat hubungan antara produsen kendaraan dan perusahaan pendukung di dalam negeri, semakin besar pula peluang terbentuknya ekosistem industri yang saling terhubung.

Menurut Luther, kolaborasi dengan pemasok lokal merupakan bagian dari upaya BYD membangun sinergi dan integrasi dengan industri Indonesia.

Namun, jumlah pemasok saja belum cukup untuk menggambarkan kedalaman kontribusi terhadap industri nasional. Tingkat kandungan lokal, jenis komponen yang dipasok, nilai transaksi, serta kemampuan pemasok memenuhi standar teknologi otomotif juga menjadi ukuran yang perlu diperhatikan.

Jaringan Diler BYD Sudah Melampaui 120 Lokasi

Luther menyampaikan perusahaan telah mengembangkan lebih dari 120 jaringan diler yang tersebar di berbagai wilayah. Ekspansi tersebut tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga wilayah lapis kedua.

Perluasan jaringan diler menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mendekatkan produk dan layanan kepada konsumen.

Bagi pasar kendaraan listrik, keberadaan jaringan penjualan dan layanan purnajual memiliki peran penting. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan spesifikasi kendaraan, tetapi juga kemudahan memperoleh layanan perawatan, ketersediaan suku cadang, serta dukungan teknis.

BYD menyatakan masih akan menjajaki lokasi strategis untuk memperluas jangkauan distribusinya di Indonesia.

BYD Ingin Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

"Kami tidak berhenti di penjualan kendaraan, tetapi kami ingin membangun ekosistem kendaraan listrik yang lebih lengkap," ujar Luther.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan bisnis kendaraan listrik membutuhkan dukungan berbagai sektor, mulai dari manufaktur, pemasok komponen, distribusi, layanan purnajual, hingga infrastruktur pendukung.

Bagi Indonesia, penguatan ekosistem tersebut menjadi penting agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi industri dalam negeri.

Tantangannya adalah memastikan investasi tidak hanya meningkatkan jumlah kendaraan yang dipasarkan, tetapi juga memperkuat kemampuan produksi, kualitas sumber daya manusia, dan keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok.

Dengan sekitar 6.000 pekerja di fasilitas Subang, lebih dari 200 pemasok lokal, serta jaringan diler yang melampaui 120 lokasi, BYD tengah membangun fondasi bisnis yang mencakup produksi hingga distribusi.

Seberapa besar kontribusi jangka panjangnya terhadap industri otomotif nasional akan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas lokal dan kedalaman integrasi rantai pasok dalam negeri.

[adsense]Langkah tersebut dinilai penting untuk mengakhiri ketidakjelasan aturan yang selama ini berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran. DPR menginginkan proses pengakuan pendidikan yang ditempuh warga negara Indonesia di luar negeri memiliki dasar hukum yang tegas dan mengikat.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan polemik dokumen pendidikan Gibran harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Menurut dia, persoalan serupa tidak seharusnya kembali muncul akibat regulasi yang belum memberikan pedoman secara terperinci.

[adsense]"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," kata Lalu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

DPR Soroti Perbedaan Penafsiran Surat Penyetaraan Ijazah

[adsense]Kondisi tersebut menunjukkan perlunya ketentuan yang tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga menjelaskan kedudukan, persyaratan, dan konsekuensi hukum dari surat keterangan penyetaraan.

Dia berharap revisi UU Sisdiknas dapat menghasilkan regulasi yang menjadi rujukan bersama bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat.

[adsense]Menurut Lalu, aturan yang memiliki kekuatan hukum jelas diperlukan agar setiap keputusan terkait pengakuan pendidikan tidak bergantung pada penafsiran masing-masing pihak.

"Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu," ujarnya.

[adsense]

Penyetaraan Pendidikan Luar Negeri Perlu Kepastian Hukum

Karena itu, pemerintah membutuhkan mekanisme pengakuan pendidikan yang transparan dan dapat diterapkan secara konsisten.

[adsense]Kejelasan regulasi diperlukan untuk menjawab sejumlah persoalan, mulai dari persyaratan dokumen, proses evaluasi akademik, kewenangan lembaga penerbit, hingga pengakuan hasil pendidikan di Indonesia.

Tanpa pedoman yang terperinci, proses penyetaraan berpotensi menimbulkan perdebatan, terutama ketika dokumen yang diterbitkan lembaga pemerintah memiliki konsekuensi terhadap persyaratan administratif atau jabatan publik.

[adsense]Lalu berharap revisi undang-undang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri.

Dia menegaskan bahwa regulasi baru seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga negara yang ingin memperoleh pengakuan atas pendidikan mereka.

[adsense]

Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan surat keputusan tersebut pada Kamis (12/11/2026).

[adsense]Dokumen yang dicabut adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

SK pencabutan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.

[adsense]Melalui keputusan itu, kementerian memerintahkan penarikan dokumen penyetaraan dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menguasainya.

Kemendikdasmen juga menyatakan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[adsense]Pencabutan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya memicu perdebatan mengenai proses pengakuan pendidikan luar negeri.

Yusril Sebut Pencabutan Suket Menindaklanjuti Putusan MA

[adsense]Menurut Yusril, putusan MA yang membatalkan surat keterangan itu telah berkekuatan hukum tetap.

"Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril.

[adsense]Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah terhadap dokumen penyetaraan yang menjadi pokok polemik.

Namun, perkembangan perkara ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai sistem pengakuan pendidikan luar negeri di Indonesia, termasuk bagaimana pemerintah memastikan setiap dokumen diterbitkan melalui prosedur yang jelas.

[adsense]

Revisi UU Sisdiknas Berpotensi Jadi Evaluasi Sistem Pendidikan

Jika dimasukkan dalam pembahasan revisi undang-undang, ketentuan penyetaraan pendidikan berpeluang menjadi bagian dari evaluasi sistem pendidikan nasional.

[adsense]Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum tanpa mempersulit masyarakat yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Publik kini menanti apakah rencana DPR itu akan diterjemahkan menjadi ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur, kewenangan, dan standar penyetaraan ijazah.

[adsense]Dengan regulasi yang lebih tegas, polemik serupa diharapkan tidak kembali muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap dokumen pendidikan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan ke perpustakaan yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Sumatera Utara mencapai 35.300 kunjungan.

[adsense]Jumlah kunjungan hasil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat gerakan literasi masyarakat guna meningkatkan minat baca dan membangun budaya literasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Sumut, Alpian Hutauruk, pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (13/11/2026).

[adsense]Berbagai program dan kolaborasi lintas sektor dilakukan, termasuk menambah dua titik layanan baca untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas perpustakaan.

"Kedua titik tersebut berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Nias Utara dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Nias Barat. Selain itu kami juga mengembangkan layanan perpustakaan seperti perpustakaan keliling guna mengajangkau seluruh lapisan masyarakat," ucapnya.

[adsense]Berbagai upaya tersebut turut mendorong tingginya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan ke perpustakaan yang dikelola Disperpusip Sumut mencapai 35.300 kunjungan.

"Paling banyak anak sekolah jenjang yang berada di jenjang SD. Selain itu tingkat SMP bahkan mahasiswa dan dosen. Mereka mengunjungi sejumlah layanan yang telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan Sumut," katanya.

[adsense]Alpian memaparkan, Disperpusip Sumut menyediakan sejumlah layanan perpustakaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok usia dan kalangan masyarakat. Salah satu layanan favorit adalah layanan anak yang dilengkapi fasilitas dan program literasi khusus, dengan konsep ramah anak bagi pengunjung mulai usia prasekolah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Layanan anak tersebut berada di lantai satu gedung perpustakaan. Berbagai kegiatan edukatif diselenggarakan untuk memperkenalkan dunia literasi kepada anak-anak melalui pendekatan yang menyenangkan.

[adsense]"Paling banyak diminati layanan anak yang berada di lantai 1. Para pustakawan di sana layaknya seperti guru. Mereka mengajak anak-anak bercerita dan menonton," ucapnya.

Selain itu, tersedia layanan referensi yang banyak dimanfaatkan mahasiswa dan dosen. Layanan ini membantu pengunjung menelusuri informasi khusus serta memperoleh berbagai bahan rujukan untuk mendukung kebutuhan akademik dan penelitian.

[adsense]Disperpusip Sumut juga menyediakan layanan fiksi berupa ruang baca dan layanan sirkulasi yang menghadirkan beragam koleksi karya sastra dan cerita rekaan bagi pemustaka, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa.

Untuk semakin meningkatkan budaya literasi, Disperpusip Sumut turut melaksanakan berbagai kegiatan, seperti safari literasi, diskusi, talkshow, storytelling, sosialisasi budaya baca, serta menjalin kolaborasi dengan sejumlah konsulat jenderal, termasuk Konsulat Jenderal Singapura. Kerja sama internasional juga terus dikembangkan untuk memperluas jejaring dan mendukung peningkatan kualitas literasi masyarakat.

[adsense]perpustakaan-2.webp">

Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Sumut berhasil mencatat peningkatan peringkat nasional dalam pembangunan literasi masyarakat maupun tingkat kegemaran membaca.

[adsense]"Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan peringkat nasional yang signifikan, dari posisi ke-29 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-10 pada tahun 2025. Begitupula dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumut yang berada di posisi ke-21 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-9 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat dan tingkat gemar membaca di Sumut semakin kompetitif," pungkasnya.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Tiga orang WNI berhasil diselamatkan ketika hampir terbang keluar negeri karena diimingi mahar puiuhan juta.

Seperti dikutip dari media humas Polri, Tribrata News, Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn dalam pengungkapan kasus ini pada Kamis (12/11/2026) mengatakan, para korban diiming-imingi mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta dan uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta jika bersedia menikah dengan pria asal China.

Penyidikan polisi mengungkap dugaan jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China.

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus-Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," kata Yolanda.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan tiga WNI yang berhasil diselamatkan "masing-masing berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan."

"Kementerian Luar Negeri mengharapkan agar para korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami," kata Heni dalam keterangannya yang diterima media, Jumat (13/11/2026).

Dijual Hingga Rp500 Juta

Yolanda mengatakan bahwa foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirim kepada agen di China sebagai katalog pengantin pesanan. Setiap perempuan disebut ditawarkan atau dijual dengan harga Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Polisi menetapkan tiga tersangka dengan peran berbeda, yakni YB, RMM, dan FC alias IA.

YB merupakan warga China yang datang ke Indonesia untuk menikahi korban dan membawanya ke negaranya. Sementara RMM diduga merekrut korban dengan iming-iming uang serta mengatur pernikahan ilegal di Apartemen Grand Pramuka, Jakarta, yang juga dijadikan tempat penampungan.

Menurut Yolanda, RMM sebelumnya justru pernah menjadi korban pengantin pesanan sebelum beralih menjadi pelaku. Adapun FC alias IA diduga membantu memalsukan dokumen kependudukan dan perjalanan korban.

Ketiga korban sempat ditampung di apartemen dan hotel di Jakarta, sementara pelaku mengurus dokumen perjalanan dan diduga memalsukan tahun lahir mereka agar memenuhi syarat menikah di China.

Korban kemudian diduga dinikahkan secara siri dengan pria China tanpa dokumen resmi. Rencana keberangkatan mereka melalui rute Jakarta–Penang–Hong Kong pada 10 Oktober 2026 terhenti setelah petugas imigrasi mencurigai praktik pengantin pesanan.

Polisi menyita sembilan ponsel, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket pesawat, boarding pass, dokumen perjalanan, dan bukti pembayaran.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman penjara tiga hingga 15 tahun dan denda Rp 120 juta hingga Rp 600 juta.

Bukan Kasus Pertama

Kasus perdagangan orang bermodus pengantin pesanan ke China bukan pertama kali terjadi. Pada Desember 2024, Polda Metro Jaya membongkar sindikat serupa dan menangkap sembilan tersangka. Para pelaku disebut meraup keuntungan Rp 35 juta hingga Rp 150 juta untuk setiap perempuan yang direkrut.

Pada 2025, Reni Rahmawati, perempuan asal Jawa Barat, diduga menjadi korban setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan di China. Ia justru dinikahkan dengan pria setempat yang disebut membayar sekitar Rp 400 juta kepada agen. Reni dipulangkan ke Indonesia pada November 2025.

Pada Agustus 2026, Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus serupa dan menetapkan dua tersangka. Korban dijanjikan kehidupan lebih baik, tetapi kemudian melaporkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menerima uang bulanan Rp 10 juta seperti yang dijanjikan.

Heni Hamidah mengatakan, banyak WNI terjerat praktik pengantin pesanan karena tergiur tawaran menikah dengan warga negara asing (WNA) yang dianggap lebih mapan secara ekonomi, serta janji mahar dalam jumlah besar.

Menurutnya, sebagian korban juga memiliki pemahaman keliru bahwa pernikahan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri. Padahal, perkawinan tersebut dicatat secara resmi di negara tujuan sehingga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pihak.

"Para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut," kata Heni.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau pernikahan dengan WNA.

"Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan," ujar Heni.

[adsense]Michael menegaskan bahwa futsal Indonesia bukan milik satu orang maupun kelompok tertentu. Menurut dia, olahraga ini tumbuh berkat kontribusi banyak pihak sehingga tanggung jawab untuk menjaganya juga harus dipikul bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Michael melalui keterangan resmi FFI, Jumat. Ia mengapresiasi dukungan para pencinta futsal yang selama ini ikut mendorong perkembangan olahraga tersebut di Tanah Air.

[adsense]"Saya bersyukur atas dukungan teman-teman semua. Futsal bukan milik individu, bukan milik satu institusi, tetapi milik kita semua dan kita perlu jaga bersama-sama," kata Michael.

Dia berharap dukungan dari komunitas, klub, asosiasi, akademi, hingga seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga agar futsal nasional dapat berkembang lebih baik.

[adsense]

Michael Singgung Kekuatan Besar di Balik Dinamika FFI

Ia menggambarkan posisi pihaknya seperti ikan kecil yang berada di tengah kekuatan-kekuatan besar. Meski menghadapi situasi yang tidak mudah, Michael meminta seluruh pihak tidak kehilangan keberanian dan harapan.

[adsense]"Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan ketika FFI tengah menghadapi dinamika organisasi. Namun, Michael tidak merinci siapa pihak yang dimaksud sebagai kekuatan besar maupun bentuk gangguan yang disebutnya.

[adsense]Dia lebih menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan tidak membiarkan perbedaan kepentingan merusak fondasi organisasi yang telah dibangun bersama.

Akui Futsal Nasional Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah

[adsense]Ia mengakui berbagai kritik dan aspirasi dari pemilik klub, pengurus asosiasi futsal provinsi, akademi, serta pemangku kepentingan lainnya harus didengar.

Menurut Michael, FFI tidak boleh menutup diri terhadap masukan. Berbagai kekurangan yang ada harus menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk bagi dirinya sebagai ketua umum.

[adsense]Ia menyebut perbaikan organisasi bukan tanggung jawab satu pihak semata, melainkan pekerjaan rumah seluruh ekosistem futsal nasional.

Michael juga mengaku mendengar adanya pihak-pihak yang memperoleh janji, hasutan, hingga tekanan dari berbagai pihak di tengah dinamika organisasi.

[adsense]Karena itu, ia mengajak seluruh elemen futsal untuk tidak terburu-buru mengambil sikap dan tetap mengedepankan pertimbangan rasional.

Pesan tersebut ditujukan kepada pemilik klub, pengurus asosiasi futsal di tingkat provinsi dan daerah, akademi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan futsal.

[adsense]

Piala Dunia Futsal 2028 Jadi Target Besar Michael

Salah satu target terdekat yang ingin diwujudkan adalah membawa Timnas Futsal Indonesia tampil di Piala Dunia Futsal 2028.

[adsense]Target tersebut menjadi salah satu alasan Michael meminta seluruh pihak menjaga kesinambungan pembinaan dan tidak larut dalam konflik internal.

Menurut dia, transformasi futsal nasional membutuhkan ketulusan, kerja bersama, serta komitmen jangka panjang. Persoalan organisasi, kata dia, semestinya tidak menghilangkan fokus terhadap peningkatan kualitas tim nasional.

[adsense]Michael menyebut dirinya hanyalah manusia biasa yang berusaha memberikan kontribusi melalui niat baik dan kerja untuk memajukan futsal Indonesia.

"Kami hanya ikan kecil di kolam ini, menghadapi ikan-ikan yang besar. Tapi kami yakin dengan ketulusan dan tekad tersebut kita bisa terus menuntaskan perjuangan ini untuk transformasi futsal Indonesia," ucapnya.

[adsense]

Minta Seluruh Elemen Futsal Menjaga Persatuan

Ia menyatakan memahami adanya aspirasi dari berbagai kalangan dan mengakui bahwa pengelolaan futsal nasional masih jauh dari sempurna.

[adsense]Karena itu, ia meminta para pemilik klub, asosiasi futsal provinsi, pengurus daerah, dan akademi untuk terus menyampaikan masukan demi perbaikan bersama.

"Saya mendengarkan aspirasi teman-teman, tentu banyak hal yang harus kita perbaiki ke depan. Saya setuju bahwa kita jauh dari sempurna dan kita harus terus berbenah. Dan ini adalah PR kita bersama, PR saya juga," tutup Michael.

[adsense]Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan FFI saat ini bukan hanya menjaga stabilitas organisasi, tetapi juga memastikan agenda pembinaan tetap berjalan.

Dengan target tampil di Piala Dunia Futsal 2028, persatuan antarkomponen futsal nasional menjadi salah satu faktor penting agar proses transformasi tidak terhambat oleh dinamika internal.

[adsense]

[adsense]Tak hanya membebaskan kedua terdakwa, hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar Rp 13,18 miliar yang sebelumnya dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat.

[adsense]Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kedua terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan jaksa penuntut umum.

"Menyatakan, perbuatan terdakwa Enda Simakasura Ketaren dan terdakwa Edwyn Tresnanugraha tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum," ujar Yusafrihardi.

[adsense]

Hakim Perintahkan Kedua Terdakwa Dibebaskan dari Tahanan

Hakim juga memulihkan hak-hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat seperti semula.

[adsense]Selain itu, seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.

Putusan ini menjadi titik penting dalam proses hukum dugaan korupsi proyek infrastruktur pariwisata di kawasan Danau Toba yang menggunakan anggaran tahun 2022.

[adsense]Majelis hakim menilai unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan.

Uang Rp 13,18 Miliar Dikembalikan kepada Hutama Karya

[adsense]Dana yang sebelumnya dititipkan kepada Kejati Sumut itu diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Heri Suhendra.

Perintah tersebut menjadi bagian dari amar putusan yang dibacakan majelis hakim bersamaan dengan pembebasan kedua terdakwa.

[adsense]Dengan demikian, putusan perkara ini tidak hanya menyangkut status hukum Enda dan Edwyn, tetapi juga menentukan nasib dana belasan miliar rupiah yang sebelumnya berada dalam penitipan kejaksaan.

Putusan Bebas Berbeda dengan Tuntutan Jaksa

[adsense]Sebelumnya, jaksa Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan menuntut masing-masing terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara.

Jaksa juga meminta agar keduanya dijatuhi denda sebesar Rp 100 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 60 hari.

[adsense]Namun, setelah mempertimbangkan dakwaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim mengambil keputusan berbeda dengan tuntutan tersebut.

Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kedua.

[adsense]Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Tele.

Perkara Proyek Pariwisata Danau Toba Berakhir dengan Vonis Bebas

[adsense]Perkara dugaan korupsi yang menyeret kedua terdakwa tersebut diproses melalui Pengadilan Tipikor Medan hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Dengan putusan tersebut, Enda Simakasura Ketaren dan Edwyn Tresnanugraha dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntut umum.

[adsense]Sementara itu, perintah pengembalian uang Rp 13,18 miliar kepada PT Hutama Karya menjadi bagian lain dari putusan yang menarik perhatian dalam perkara ini.

Putusan majelis hakim sekaligus menandai perbedaan kesimpulan antara penuntut umum dan pengadilan dalam menilai pembuktian perkara dugaan korupsi proyek pariwisata Danau Toba tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI)/Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) setelah menerima banyak desakan Kongres Luar Biasa (KLB). Namun Michael Sianipar menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI sesuai Kementerian Hukum (Kemenkum).

[adsense]Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/11/2023), PSSI menyampaikan, keputusan tersebut sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.

Keputusan penunjukan Vivin Cahyani yang juga menjabat Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

[adsense]Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari AFI.

Jumlah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AFI.

[adsense]Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, PSSI memandang, permintaan penyelenggaraan KLB memiliki dasar yang sah dan perlu ditindaklanjuti untuk memberikan kesempatan kepada anggota menentukan kepemimpinan baru AFI melalui mekanisme yang berlaku, tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan dan pembinaan futsal Indonesia.

Melalui keputusan tersebut, Vivin Cahyani diberikan kewenangan untuk menjalankan roda organisasi sesuai ketentuan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan, serta mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB.

[adsense]PSSI menyatakan, penunjukan pelaksana tugas merupakan langkah transisi organisasi, bukan untuk mengambil alih hak anggota dalam menentukan kepemimpinan federasi. KLB menjadi mekanisme yang dipersiapkan untuk menghasilkan kepengurusan baru.

Dalam keputusan yang sama, PSSI menyatakan, Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tidak berlaku lagi. Adapun masa tugas Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua FFI/AFI berlaku sejak 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru.

[adsense]PSSI menegaskan, keputusan ini juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga kesinambungan program pembinaan, penyelenggaraan kompetisi, pengembangan futsal di daerah, serta persiapan tim nasional, agar dinamika kepengurusan tidak menghambat perkembangan futsal Indonesia yang terus menunjukkan potensi dan kemajuan prestasi.

Organisasi itu juga berharap seluruh pemangku kepentingan futsal nasional dapat menghormati proses organisasi, mengedepankan komunikasi yang konstruktif, serta mendukung pelaksanaan KLB sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Michael Sianipar Klaim Dirinya Masih Jabat Ketum

Sebelumnya, Michael Sianipar menegaskan, dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) sesuai Kementerian Hukum (Kemenkum).

Hal tersebut disampaikan Michael di Jakarta pada Kamis (12/11) malam. Ia menyebut secara hukum masih menjadi Ketua Umum FFI.

[adsense]"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael.

Michael menjelaskan, kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki surat keputusan (SK) dari Kemenkum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah disahkan.

[adsense]Menurutnya, seluruh mekanisme perubahan kepengurusan harus mengacu pada aturan organisasi tersebut.

"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ujar Michael.

[adsense]Ia menegaskan setiap upaya pergantian kepengurusan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah. Michael menilai perubahan kepengurusan di luar prosedur AD/ART merupakan tindakan ilegal.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.

[adsense]Michael juga menanggapi keputusan PSSI yang memberhentikannya sebagai Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI.

Ia mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan tersebut. Michael mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila penunjukan Plt tersebut benar-benar dilakukan.

[adsense]"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.

Michael menambahkan, dirinya bersama jajaran kepengurusan FFI akan tetap berpegang pada dokumen legalitas organisasi. Ia juga meminta publik futsal Indonesia menilai polemik tersebut secara objektif.

[adsense]Menurut Michal, kepengurusannya masih memiliki sejumlah program yang ingin dituntaskan hingga 2028, termasuk mengawal target Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Dunia Futsal 2028.

"Kami masih punya impian untuk mengawal Indonesia agar bisa masuk ke Piala Dunia Futsal 2028," kata Michael.

[adsense]

Berharap PSSI beri ruang klarifikasi

Michael Sianipar berharap agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memberikan ruang baginya untuk melakukan klarifikasi setelah dirinya dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI).

"Saya berharap jika memang ada hal-hal yang memang dirasa perlu untuk saya klarifikasi, panggil saya. Saya siap dipanggil (untuk) menjelaskan apa pun pertanyaan dari A sampai Z secara terbuka, panggil saya," kata Michael Sianipar dalam sebuah video yang dipublikasikan FFI melalui media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

[adsense]Ia menyampaikan hal itu menanggapi keputusan PSSI menunjuk Vivin Cahyani yang juga menjabat Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

[adsense]Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari FFI.

PSSI menyampaikan, keputusan tersebut sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.

[adsense]Michael mengatakan, jabatan merupakan sebuah amanah yang bersifat sementara. Oleh sebab itu, ia meminta pimpinan PSSI agar melihat persoalan yang terjadi di FFI atau sekarang bernama Asosiasi Futsal Indonesia secara objektif.

Ia berharap agar PSSI tidak mengambil kebijakan untuk kepentingan sesaat, tetapi mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

[adsense]Lebih lanjut, Michael menjelaskan, futsal merupakan bagian dari entitas di dalam keluarga besar PSSI. Namun demikian, FFI juga memiliki aturan dan legalitas yang menempatkan posisi kepengurusan saat ini yang perlu dihormati.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, ia juga akan kembali ke tanah air dan akan bertemu dengan banyak pihak untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kondisi FFI.

[adsense]Michael menginginkan agar dinamika yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. "Agar badai ini segera berlalu dan kita kembali fokus untuk membangun futsal Indonesia," katanya.

[adsense]

[adsense]Keberadaan foto tersebut menjadi perhatian setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan pantauan di Kantor Pemprov Sumut, potret Gibran masih terlihat menghiasi dinding lobi utama. Foto itu dipasang berdampingan dengan potret Presiden Prabowo Subianto dalam bingkai yang tertata rapi.

[adsense]Gibran terlihat mengenakan kemeja putih, jas, dan dasi merah. Di dekatnya terdapat patung Garuda yang menjadi simbol negara dan kebinekaan Indonesia.

Kondisi serupa juga ditemukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut. Foto Gibran masih terpasang berdampingan dengan foto Prabowo di dinding ruangan tersebut.

[adsense]Belum diketahui apakah foto Wakil Presiden itu masih terpajang di seluruh ruangan lain di lingkungan Pemprov Sumut. Penelusuran tidak dapat menjangkau seluruh area perkantoran.

Satpol PP Belum Mengetahui Jadwal Pencopotan Foto Gibran

[adsense]Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lingkungan Pemprov Sumut mengaku belum mengetahui alasan foto tersebut masih dipasang maupun kapan pencopotannya akan dilakukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara yang dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut belum memberikan keterangan.

[adsense]Di sejumlah aula Pemprov Sumut, foto Presiden dan Wakil Presiden juga biasanya dipasang sebagai bagian dari kelengkapan ruangan. Namun, pemasangannya dapat bersifat tentatif sesuai kebutuhan kegiatan.

Belum adanya penjelasan dari pemerintah daerah membuat kepastian mengenai penyesuaian foto tersebut masih menunggu konfirmasi pejabat berwenang.

[adsense]

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat tersebut disampaikan langsung oleh Gibran kepada pimpinan lembaga tersebut.

[adsense]Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI," kata Muzani setelah menerima Gibran di Gedung MPR, Jakarta Pusat.

[adsense]Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran diterima oleh Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Setelah pertemuan berlangsung beberapa menit, Gibran meninggalkan ruang pertemuan dan turun menuju lobi Gedung Nusantara III.

[adsense]Namun, Gibran tidak memberikan pernyataan kepada awak media yang menunggu di lokasi.

Status Pengunduran Diri dan Proses Kelembagaan Jadi Perhatian

[adsense]Meski surat telah disampaikan kepada Presiden dan MPR, proses pengunduran diri serta perubahan status jabatan tetap perlu merujuk pada mekanisme konstitusional dan keputusan resmi lembaga berwenang.

Situasi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai penyesuaian atribut kenegaraan di berbagai kantor pemerintahan, termasuk pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di daerah.

[adsense]Di Sumatera Utara, foto Gibran yang masih terlihat di Kantor Pemprov Sumut dan DPRD Sumut menjadi gambaran bahwa penyesuaian administratif maupun simbolik belum tampak dilakukan di sejumlah lokasi.

Hingga Jumat, 13 November 2026, belum ada keterangan resmi mengenai kapan foto tersebut akan diturunkan atau apakah pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

[adsense]Publik kini menanti penjelasan Pemprov Sumut mengenai keberadaan foto Gibran di lingkungan perkantoran pemerintah daerah tersebut.

[adsense]

[adsense]Bencana yang kembali terjadi ini membuat warga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebagian masyarakat bahkan telah mengamankan perabotan dan barang berharga ke tempat lebih tinggi sejak malam sebelumnya karena khawatir banjir kembali membesar seperti kejadian pada November 2025.

Salah seorang warga Desa Perdamaian, Asnita (63), mengaku tidak ingin pengalaman banjir besar sebelumnya kembali terulang.

[adsense]"Kami tadi malam mengangkat barang-barang ke atas karena takut banjir seperti tahun lalu," kata Asnita di Aceh Tamiang, Jumat (13/11/2026).

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Air yang menggenangi kawasan permukiman terus meluas hingga menutup sejumlah ruas jalan. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas.

[adsense]Untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, warga terpaksa berjalan kaki melewati genangan air.

Drainase Pascabanjir 2025 Disorot Warga

[adsense]Warga menduga buruknya kondisi saluran drainase menjadi salah satu faktor yang memperparah genangan. Saluran air di sejumlah kawasan disebut belum berfungsi maksimal setelah tertimbun lumpur akibat banjir besar pada November 2025.

Kondisi tersebut membuat air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar. Ketika curah hujan meningkat dan debit air sungai bertambah, genangan dengan cepat memenuhi jalan hingga masuk ke kawasan rumah penduduk.

[adsense]Asnita berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki saluran drainase, khususnya di kawasan perkotaan.

Menurut dia, pembenahan infrastruktur pengendali air sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman banjir setiap kali hujan deras turun.

[adsense]Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan infrastruktur yang terdampak banjir sebelumnya benar-benar dipulihkan dan mampu berfungsi kembali.

BPBD Catat 11 Desa di Empat Kecamatan Terdampak

[adsense]Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Bandar Pusaka, Tenggulun, dan Bendahara.

Luasnya wilayah terdampak menunjukkan bahwa ancaman banjir tidak hanya terjadi di satu kawasan permukiman. Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai juga berpotensi menghadapi kenaikan debit air apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.

[adsense]Kondisi tersebut membuat BPBD meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan, terutama warga yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

BPBD Minta Warga Tidak Menunggu Air Naik untuk Evakuasi

[adsense]Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang tinggal di wilayah tengah dan hilir sungai karena berpotensi terdampak apabila debit air mengalami peningkatan.

BPBD meminta masyarakat tidak menganggap remeh perubahan kondisi cuaca maupun kenaikan permukaan air sungai. Kewaspadaan dini dinilai penting untuk mengurangi risiko korban jiwa ketika banjir datang secara tiba-tiba.

[adsense]Selain memantau kondisi sungai, warga juga diminta mengamankan dokumen penting dan barang berharga, menjauhi bantaran sungai saat debit air meningkat, serta segera melakukan evakuasi mandiri apabila situasi mulai membahayakan.

Iman juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan informasi dan arahan dari petugas BPBD maupun aparatur setempat.

[adsense]Pesan utama yang disampaikan BPBD adalah masyarakat tidak perlu menunggu air semakin tinggi untuk menyelamatkan diri dan keluarga.

Banjir susulan di Aceh Tamiang kembali memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus pemulihan infrastruktur pascabanjir.

[adsense]Bagi warga, penanganan darurat memang dibutuhkan, tetapi perbaikan drainase dan sistem pengendalian air juga menjadi kebutuhan mendesak agar kejadian serupa tidak terus berulang.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan rapat koordinasi perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi di Aula Kantor Dinkes Sumut Jalan H.M. Yamin, Medan pada Kamis (12/11/2026).

[adsense]Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy diwakili Kepala Seksi Kesga dan Gizi Cut Diana Mutia menjelaskan, Rakor ini dilakukan sebagai langkah untuk percepatan penurunan AKI dan AKB di Sumatera Utara, mengingat upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator peningkatan umur harapan hidup (UHH) harus didukung dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan indikator penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara, kata Hasrimy, harus terus diturunkan. Kolaborasi semua pihak diyakini akan dapat mewujudkan hal itu.

[adsense]Dari aspek medis, penyebab terbanyak kematian ibu disebabkan karena perdarahan postpartum dan eklampsi. Sedangkan penyebab terbanyak kematian bayi disebabkan karena asfiksia, berat bayi lahir rendah (BBLR) dan prematururitas. Sedangkan dari aspek non medis, diantaranya adalah faktor pendidikan ibu, faktor geografis, tingkat ekonomi keluarga, faktor budaya dan agama, kemandirian ibu dalam memutuskan masalah kesehatannya, dan lain-lain.

"Adanya beberapa faktor non medis yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, mendorong Dinas Kesehatan Sumut perlu berkolaborasi dengan lintas organisasi perangkat daerah dan lintas organisasi masyarakat sipil. Dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan anak di provinsi Sumatera Utara," kata Hasrimy.

[adsense]Ia berharap dengan adanya kolaborasi yang kita laksanakan hari ini, peran aktif masyarakat secara masif diharapkan dapat mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi di Sumatera Utara.

Rapat koordinasi perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi kali ini dihadiri Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kota Medan, Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI), Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), Yayasan Nuansa Alam Indonesia (YNAI), Komunitas Peduli Anak (KOPA), Gerakan Peduli Sungai (GPS), YAPPEMAS, LBH Apik, SOS Children Village, Satgas PPA Medan, Rumah Literasi Ranggi, dan Sanggar Pelita.

[adsense]Rakor disambut baik oleh seluruh organisasi masyarakat sipil yang hadir, perwakilan organisasi masyarakat sipil, Yasra dari YNAI menyatakan siap berkolaborasi bahkan berkomitmen akan membantu percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rakor juga akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Sumut, Dinas Kesehatan Kota Medan dengan organisasi masyarakat sipil.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Rapat Paripurna MPR RI pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada Rabu (2/12) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Hal itu berdasar hasil rapat gabungan MPR yang digelar hari ini, Jumat (13/11/2026).

Rapat yang digelar tertutup, dihadiri sembilan pimpinan MPR dan fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Rapat juga menghasilkan tiga hal lain, yakni surat MPR berisi permintaan dua nama calon wakil presiden yang akan ditetapkan di Paripurna akan dikirim hari ini ke presiden.

MPR juga resmi membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR. Tim verifikasi bertugas untuk meverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden.

Kemudian, membentuk tim ad hoc yang berjumlah 36 orang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang telah dipilih oleh MPR.

"Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," katanya.

Berikut adalah alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari.

Tahapan ini disusun dengan merujuk dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014; Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Tahap I. Rapat Gabungan MPR

Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.

1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.

2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.

3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.

• Pasal 134 Tata Tertib MPR

Tahap II. Pemberitahuan Kepada Presiden

Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.

1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.

2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.

• Pasal 135 Tata Tertib MPR.

Tahap III. Pengajuan Calon Wakil Presiden

Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.

1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.

2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.

• Pasal 136 Tata Tertib MPR.

Tahap IV. Verifikasi Calon Wakil Presiden

Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.

1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.

2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.

3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.

4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.

• Pasal 137-139 Tata Tertib MPR.

Tahap V. Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden

Batas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.

2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.

3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.

• Pasal 140 Tata Tertib MPR.

Tahap VI. Penetapan Dan Pelantikan Wakil Presiden

1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.

2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.

• Pasal 141-142 Tata Tertib MPR.

Topikseru.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 48,35 miliar kepada 16.118 pelaku usaha mikro terdampak bencana. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp 3 juta sebagai modal untuk memulihkan dan mengembangkan kembali usaha yang terdampak bencana.

[adsense]Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, bersama Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, di Kantor Cabang Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto No. 556 AB, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (13/11/2026).

Dalam sambutannya, Timur Tumanggor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian UMKM, Bank Sumut, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut.

[adsense]"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Sumut yang terdampak bencana," ujar Timur.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban pelaku usaha mikro sekaligus menjadi modal awal untuk bangkit kembali setelah usaha mereka terdampak bencana. Menurutnya, bantuan sebesar Rp3 juta per penerima dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, memperbaiki peralatan yang rusak, maupun memulai kembali usaha yang sempat terhenti.

[adsense]"Kami memahami bantuan ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Namun, kami berharap bantuan ini menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah terdampak bencana. Kemarin ada yang berjualan kue, membuat lontong, hingga kerajinan tangan. Bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peralatan dan menambah modal usaha. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk kembali berusaha. Pemerintah akan selalu hadir," pesannya.

Timur menjelaskan, pascabencana yang terjadi pada 2025, tercatat sebanyak 117.169 pelaku UMKM di Sumut terdampak. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota yang mencakup 1.143 desa dan kelurahan.

[adsense]Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan petani yang kehilangan hasil panen, tetapi juga pedagang yang tempat usahanya rusak serta pelaku usaha kecil yang kehilangan peralatan dan modal untuk kembali bekerja.

"Karena itu, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan dan jalan. Kita juga harus membantu masyarakat agar dapat kembali bekerja, berdagang, dan memperoleh penghasilan," tegasnya.

[adsense]Timur menambahkan, pemerintah akan terus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui perbaikan sarana pendukung usaha, pendampingan UMKM, serta penguatan akses pembiayaan.

Ia juga meminta perangkat daerah terkait mengawal proses pemulihan usaha masyarakat, memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan transparan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendata pelaku usaha yang belum menerima bantuan agar dapat diakomodasi pada tahap berikutnya.

[adsense]Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah menyampaikan, Bank Sumut mendapat kepercayaan dari Kementerian UMKM sebagai salah satu bank penyalur Banpres untuk rehabilitasi usaha mikro terdampak bencana tahun 2026, bersama Bank BRI.

Pada tahap pertama, Bank Sumut menyalurkan bantuan kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sumut. Heru menyebutkan, penyaluran bantuan tersebut mencakup Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kota Medan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]"Program bantuan presiden ini merupakan langkah strategis sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya bagi pelaku usaha mikro agar dapat kembali bangkit dan produktif," ungkap Heru.

Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas usaha. Pelaku usaha yang sebelumnya berskala mikro juga diharapkan dapat berkembang menjadi usaha kecil.

[adsense]Salah seorang penerima bantuan, Efendi Julianto, warga Desa Paya Geli, Dusun VI, mengaku usaha makanan ringan dan makanan beku (frozen food) miliknya terpaksa berhenti beroperasi akibat terdampak banjir.

Efendi menceritakan, saat banjir melanda, air menggenangi rumah sekaligus tempat usahanya hingga setinggi dada orang dewasa. Akibatnya, sejumlah peralatan usaha, seperti kulkas untuk menyimpan produk beku dan kompor untuk memasak, mengalami ekrusakan parah.

[adsense]Ia berharap bantuan pemerintah yang diterimanya dapat meringankan beban sekaligus menjadi modal untuk kembali menjalankan usahanya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution, dan Bank Sumut. Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan bisa membangkitkan kembali usaha saya," harapnya.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kehadiran polisi di tengah masyarakat kembali ditunjukkan oleh Tim Macan Sat Samapta Polres Pelabuhan Belawan saat patroli dini hari. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan tiga orang pemuda beserta dua bilah senjata tajam jenis celurit yang diduga berkaitan dengan rencana aksi tawuran.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 02.00 WIB. Saat melaksanakan patroli di kawasan Andansari, personel Tim Macan Unit 1 yang dipimpin Kasat Samapta AKP Rudi menemukan tiga pemuda berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna putih.

Petugas kemudian menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Dari salah satu telepon genggam yang diperiksa, ditemukan percakapan berisi ajakan tawuran serta foto yang memperlihatkan seseorang memegang senjata tajam. Saat dimintai keterangan, ketiganya mengakui mengetahui keberadaan senjata tajam tersebut dan menunjukkan tempat penyimpanannya.

Petugas selanjutnya menemukan dua bilah celurit yang disimpan di atas kamar mandi sebuah rumah di Jalan Marelan Pasar 3, Gang Keramat. Ketiga pemuda berinisial AS (24), DH (20), dan FFD (18) kemudian dibawa bersama barang bukti ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan berupa dua bilah senjata tajam jenis celurit, satu unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih, serta satu unit telepon genggam Vivo.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring melalui Kasat Samapta AKP Rudi menyampaikan, patroli yang dilakukan personel merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan kamtibmas.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa polisi selalu hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman. Patroli akan terus kami tingkatkan, terutama pada jam-jam rawan, guna mencegah tawuran maupun tindak kriminalitas lainnya," ujarnya.

Polres Pelabuhan Belawan mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hingga dini hari. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi tawuran atau gangguan keamanan melalui Call Center Polri 110, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pertumbuhan positif pada angkutan minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pada periode tersebut, angkutan CPO yang berhasil didistribusikan mencapai 99.111 ton, tumbuh sebesar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang menyalurkan 89.140 ton CPO.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo mengatakan, peningkatan ini mencerminkan semakin pentingnya peran kereta api dalam mendukung distribusi komoditas unggulan Sumatera Utara sekaligus memperkuat konektivitas logistik industri kelapa sawit.

"Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai bagian dari rantai distribusi industri kelapa sawit. Kami berkomitmen menghadirkan layanan angkutan barang yang andal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para mitra usaha maupun perekonomian Sumatera Utara," ujar Anwar di Medan pada Jumat (13/11/2026).

Di tengah besarnya potensi industri kelapa sawit di Sumatera Utara, layanan angkutan CPO menggunakan kereta api memiliki keunikan tersendiri. KAI menjadi satu-satunya penyedia layanan angkutan CPO berbasis kereta api di wilayah tersebut, yang menghadirkan alternatif distribusi untuk mengalihkan sebagian beban angkutan dari jalan raya.

Anwar menjelaskan, keunggulan angkutan berbasis rel terletak pada kemampuannya mengangkut komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal melalui jalur khusus kereta api. Penggunaan kereta api dalam distribusi CPO memberikan keuntungan besar dari sisi pengelolaan logistik bagi perusahaan mitra.

"Kereta api memiliki keunggulan dalam mengangkut komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan kapasitas angkut yang besar dan jadwal perjalanan yang terencana, perusahaan mitra dapat mengatur pengiriman hasil produksi secara lebih terukur dan efisien," tambahnya.

Adapun untuk kinerja bulanan, pada Oktober 2026 volume CPO yang diangkut dengan kereta api tercatat sebanyak 13.330 ton, tumbuh signifikan hingga 21 persen dibanding Oktober 2025 yang mengangkut 10.998 ton.

Capaian positif tersebut turut ditopang oleh keandalan operasional yang tinggi selama bulan Oktober 2026, di mana rata-rata tingkat ketepatan waktu (on-time performance) untuk kereta api barang di Sumatera Utara mencapai 94,84 persen untuk keberangkatan dan 95,39 persen untuk kedatangan.

"Di balik setiap perjalanan angkutan CPO, terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut bergerak. Mulai dari petani yang memasok tandan buah segar, pekerja perkebunan, hingga tenaga kerja di pabrik pengolahan. Kami berharap layanan kereta api dapat turut mendukung keberlanjutan ekosistem industri kelapa sawit dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," tutur Anwar.

Sebagai salah satu daerah dengan aktivitas industri kelapa sawit yang masif, Sumatera Utara membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang mampu menjaga kelancaran distribusi hasil perkebunan dan pengolahan. KAI Divre I Sumatera Utara terus berkomitmen untuk mengembangkan angkutan barang sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

"Kami ingin kereta api menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan industri di Sumatera Utara. Melalui layanan angkutan barang yang semakin andal dan kompetitif, KAI berupaya menghadirkan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan mitra, tetapi juga masyarakat luas," tutup Anwar.