Topikseru.com, Medan – Polisi menembak dua pencuri spesialis sepeda motor karena berusaha melakukan perlawanan di Jalan Medan-Binjai, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Kedua pelaku itu berinisial FI (22) dan S alias JA (43) terbukti mencuri sepeda motor milik korban M Habib Syauqi mahasiswa Unimed di Jalan Gurilla, Kecamatan Medan Timur, beberapa waktu lalu.

"Penangkapan keduanya merupakan hasil penyelidikan berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV," kata Kanit Resmob Polrestabes Medan, Iptu Bimo, Kamis (15/10/2026).

Ia menerangkan, berdasarkan pemeriksaan kedua pelaku kepada penyidik mengaku sepeda motor korban telah dijual kepada penadah dan uang hasil kejahatannya dipakai membeli sabu.

"Terhadap kedua pelaku telah ditahan di Mapolrestabes Medan guna menjalani proses hukum. Sementara itu personel masih melakukan pengembangan untuk menangkap penadahnya," pungkasnya.

[adsense]Pernyataan itu disampaikan Bima saat memberikan keterangan mengenai pengembangan KDKMP di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).

Menurut dia, gerai koperasi berpeluang dimanfaatkan sebagai salah satu saluran pembayaran gaji ASN, termasuk pensiun, pada masa mendatang. Namun, pemerintah belum menetapkan kewajiban bagi seluruh ASN untuk menerima penghasilan melalui koperasi.

[adsense]"Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja," kata Bima.

Penegasan tersebut penting untuk membedakan gagasan pengembangan layanan koperasi dari kebijakan pembayaran gaji yang sudah berlaku. Sampai ada keputusan resmi lebih lanjut, rencana tersebut belum dapat dimaknai sebagai pengalihan sistem penggajian ASN secara menyeluruh.

[adsense]

Mengapa gerai KDKMP Dipertimbangkan Untuk Pembayaran Gaji?

Selain gaji ASN, Bima menyebut pembayaran pensiun juga berpeluang masuk dalam pembahasan tersebut. Meski begitu, kemungkinan itu masih membutuhkan proses lanjutan sebelum dapat diterapkan.

[adsense]Pemanfaatan koperasi untuk layanan keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan gerai. Kesiapan kelembagaan, sistem operasional, dan koordinasi dengan pihak yang berwenang menyalurkan gaji maupun pensiun juga harus diperhitungkan.

Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh ASN nantinya akan diwajibkan mengambil gaji melalui KDKMP.

[adsense]

Bima Arya: Persiapan Kelembagaan Masih Diperlukan

"Ya, tapi kan ini prosesnya masih panjang dan kita juga harus betul-betul memastikan siapnya kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak," ujarnya.

[adsense]Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembahasan belum sampai pada tahap penerapan menyeluruh. Sejumlah aspek teknis dan kelembagaan masih harus dipersiapkan apabila pemerintah memutuskan melanjutkan opsi tersebut.

Kepastian mengenai mekanisme pembayaran, pihak yang bertanggung jawab, dan prosedur pelayanan juga perlu dijelaskan sebelum skema baru diterapkan.

[adsense]Informasi mengenai jadwal pelaksanaan maupun instansi yang akan terlibat belum dipastikan dalam keterangan Bima tersebut.

Gaji ASN Melalui Koperasi Bukan Berarti Sistem Lama Langsung Berubah

[adsense]Dalam keterangannya, ia menempatkan KDKMP sebagai salah satu alternatif layanan yang mungkin dikembangkan, bukan sebagai pengganti otomatis mekanisme penggajian yang telah berjalan.

Jika opsi ini nantinya direalisasikan, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka bagaimana mekanisme pembayaran dilakukan, lembaga mana yang berwenang, serta bagaimana perlindungan dan kepastian hak para penerima gaji maupun pensiun dijaga.

[adsense]Kejelasan tersebut penting agar pengembangan koperasi tidak menimbulkan salah pengertian di kalangan ASN, pensiunan, maupun masyarakat.

Menunggu Keputusan Resmi Pemerintah

[adsense]Pemerintah perlu memastikan kesiapan kelembagaan koperasi serta koordinasi lintas pihak sebelum menentukan apakah opsi itu layak diterapkan.

Dengan demikian, kabar mengenai gaji ASN yang akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih perlu dibaca secara proporsional. Belum ada pernyataan dalam keterangan tersebut yang mewajibkan seluruh ASN menerima gaji melalui koperasi.

[adsense]Perkembangan kebijakan selanjutnya akan bergantung pada hasil pembahasan dan keputusan resmi pemerintah.

[adsense]

[adsense]Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Pertunjukan ini menjadi momen kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah cukup lama tidak menggelar pertunjukan serupa.

Besarnya selisih harga tiket membuat calon penonton memiliki banyak pilihan, mulai dari kategori standing hingga kelas dengan harga puluhan juta rupiah. Namun, apa yang sebenarnya didapat penonton yang memilih tiket termahal?

[adsense]Tiket Konser Syahrini Termahal Rp35 Juta, Ini Kategorinya

Berdasarkan daftar harga yang diumumkan, konser Aku Kembali menyediakan delapan kategori tiket. Nama-namanya menggunakan ungkapan yang lekat dengan gaya dan lagu-lagu Syahrini.

[adsense]Berikut daftar harga tiket konser Syahrini 2026:

1. Kau Yang Utama: Rp35.000.000 (RSVP Only)

[adsense]2. Terpampang Nyata: Rp15.000.000

3. Sesuatu: Rp5.000.000

[adsense]4. Manja: Rp3.500.000

5. Cetar: Rp2.500.000

[adsense]6. Membahana: Rp1.500.000

7. Seperti Itu: Rp750.000

[adsense]8. Gubrak Gubrak (Standing): Rp500.000

Daftar tersebut memperlihatkan perbedaan harga yang cukup jauh. Tiket termahal mencapai 70 kali harga tiket termurah, dengan selisih nominal Rp34,5 juta.

[adsense]Kategori Kau Yang Utama menjadi yang paling menarik perhatian karena dibanderol Rp35 juta dan memiliki keterangan RSVP Only. Sementara itu, kategori Gubrak Gubrak menjadi pilihan bagi penonton yang ingin menyaksikan konser dengan anggaran lebih terjangkau.

Harga yang tercantum perlu diperiksa kembali melalui kanal penjualan resmi, termasuk ketentuan biaya tambahan yang berlaku.

[adsense]Apa yang Didapat dari Tiket Rp35 Juta?

Pertanyaan mengenai fasilitas yang diperoleh pemegang tiket Rp35 juta menjadi hal menarik untuk ditelusuri.

[adsense]Kategori Kau Yang Utama tercantum sebagai RSVP Only. Namun, informasi mengenai fasilitas khusus, posisi tempat duduk, layanan eksklusif, atau kesempatan bertemu langsung dengan Syahrini belum dapat dipastikan dari daftar harga yang dipublikasikan.

Karena itu, harga Rp35 juta tidak bisa langsung diartikan sebagai tiket yang sudah mencakup fasilitas tertentu. Calon penonton perlu memastikan rincian manfaat kategori tersebut kepada penyelenggara sebelum melakukan reservasi atau pembayaran.

[adsense]Kejelasan fasilitas menjadi penting agar calon pembeli mengetahui perbedaan yang ditawarkan setiap kategori, terutama untuk tiket dengan harga jauh di atas kelas lainnya.

Kapan Tiket Konser Syahrini Mulai Dijual?

[adsense]Penjualan tiket konser Aku Kembali dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah Kader First Access pada 15 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB, khusus bagi anggota Partai Inces Indonesia yang telah terdaftar. Selanjutnya, penjualan untuk masyarakat umum atau public sale dijadwalkan pada 19 Oktober 2026 pukul 18.30 WIB.

[adsense]Informasi pembelian dan ketentuan tiket dapat diperiksa melalui kanal resmi yang diumumkan penyelenggara.

Comeback Syahrini Setelah Lama Vakum

[adsense]Konser Aku Kembali bukan sekadar pertunjukan musik biasa bagi Syahrini. Agenda ini menjadi kesempatan bagi penyanyi tersebut untuk kembali menyapa penggemarnya melalui konser tunggal.

Syahrini dikenal lewat sejumlah lagu populer, seperti Sesuatu, Kau Yang Memilih Aku, dan Cinta Tapi Gengsi. Gaya panggung serta ungkapan khasnya juga menjadi bagian dari identitas yang melekat pada dirinya.

[adsense]Kini, harga tiket yang mencapai Rp35 juta menambah perhatian terhadap konser tersebut. Di satu sisi, tersedia pilihan tiket mulai Rp500 ribu. Di sisi lain, kategori termahal memunculkan pertanyaan mengenai fasilitas yang ditawarkan.

Bagi calon penonton, bukan hanya harga yang perlu dipertimbangkan. Informasi mengenai lokasi, kategori tiket, fasilitas, serta ketentuan pembelian juga penting untuk memastikan pengalaman menonton sesuai dengan anggaran yang disiapkan.

[adsense]

[adsense]Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, Polri menangani 97 laporan polisi terkait karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 laporan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Korporasi sedang kami periksa. Ini sedang dalam proses penyidikan, nanti kalau sudah kami tetapkan akan diekspos oleh Pak Kabareskrim," ujar Suyudi saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

[adsense]Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan badan usaha dalam perkara karhutla. Namun, identitas korporasi yang sedang diperiksa belum diumumkan Kapolri dalam keterangan tersebut.

Penetapan tersangka tetap bergantung pada hasil penyidikan dan bukti yang diperoleh penyidik. Karena itu, pemeriksaan terhadap perusahaan tidak serta-merta berarti perusahaan tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran.

[adsense]

Penanganan Karhutla Tak Hanya Soal Pemadaman

Suyudi mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mengoptimalkan personel dan peralatan agar dapat menjangkau titik api, termasuk lokasi yang sulit diakses.

[adsense]Polri mengerahkan berbagai sarana, di antaranya perangkat pemadam yang disebut X-Fire, sepeda motor trail, dan kendaraan segala medan atau ATV.

"Kami menguatkan operasi di kewilayahan untuk memadamkan api dengan berbagai cara," kata Suyudi.

[adsense]Penggunaan kendaraan khusus menjadi salah satu upaya untuk menjangkau lokasi kebakaran yang tidak mudah dilalui kendaraan biasa.

Meski begitu, efektivitas penanganan tetap bergantung pada kondisi lapangan, akses menuju titik api, serta koordinasi petugas yang terlibat.

[adsense]Penanganan karhutla membutuhkan dua pendekatan yang berjalan bersamaan: menghentikan penyebaran api dan mengungkap penyebab kebakaran agar kejadian serupa dapat dicegah.

Polri dan Kejaksaan Agung Perkuat Koordinasi

[adsense]Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyampaikan bahwa kedua lembaga membahas pentingnya koordinasi sejak tahap penyidikan hingga penuntutan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar berkas perkara yang disusun penyidik dapat ditangani secara efektif dalam proses penuntutan. Dengan demikian, proses hukum tidak berhenti pada pengungkapan dugaan pelanggaran, tetapi berlanjut sesuai ketentuan peradilan.

[adsense]Dalam perkara yang melibatkan korporasi, pembuktian menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Proses itu juga perlu membedakan dugaan pelanggaran administratif dari dugaan tindak pidana berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumatera Selatan Menjadi Salah Satu Fokus Penanganan

[adsense]Prioritas tersebut meliputi percepatan pemadaman, penguatan operasi terpadu, pencegahan, pengawasan terhadap perusahaan, dan penegakan hukum.

Menurut Dudung, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam menangani kebakaran di kawasan gambut dan daerah yang sulit dijangkau.

[adsense]Dia juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, berdasarkan bukti, dan tanpa tebang pilih terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Pengawasan perusahaan menjadi salah satu bagian penting dari strategi tersebut. Namun, penindakan terhadap badan usaha tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, bukan semata-mata pada lokasi perusahaan yang berdekatan dengan area kebakaran.

[adsense]

KLH Sebelumnya Menyegel 12 Badan Usaha

Penyegelan merupakan langkah penanganan yang perlu dibedakan dari penetapan tersangka dalam perkara pidana. Status hukum setiap badan usaha harus dilihat berdasarkan tindakan resmi yang telah dilakukan dan perkembangan proses pemeriksaannya.

[adsense]Data tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas badan usaha turut menjadi bagian dari penanganan karhutla.

Meski demikian, penyegelan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh lahan yang disegel terbakar akibat tindakan perusahaan atau bahwa semua badan usaha tersebut telah melakukan tindak pidana.

[adsense]Publik masih menunggu perkembangan penyidikan Polri, termasuk pengumuman resmi mengenai korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka jika penyidik telah memiliki bukti yang cukup.

Ujian Penanganan Karhutla: Api Padam, Penyebab Terungkap

[adsense]Di sisi lain, pemadaman dan pencegahan kebakaran tetap membutuhkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, dan petugas lapangan.

Hasil penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh jumlah laporan yang naik ke penyidikan. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan mengendalikan titik api, mencegah kebakaran berulang, dan memastikan pihak yang terbukti melanggar dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

[adsense]Hingga korporasi yang diperiksa diumumkan secara resmi, masyarakat perlu menunggu hasil penyidikan dan menghindari kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Pembangunan SMP Classrooms of Hope di Jalan Karo, Belawan dimulai. Pembangunan sekolah yang ditandai dengan peletakan batu pertama, Kamis (15/10/2026), itu ditargetkan dapat menampung sekitar 300 siswa.

Anak-anak di Belawan membutuhkan tambahan sekolah menengah pertama (SMP) negeri agar akses pendidikan lebih mudah dijangkau. Saat ini, menurut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Belawan baru memiliki satu SMP Negeri yang berada di Sicanang, sementara jumlah penduduk usia sekolah membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan yang lebih memadai.

"Sudah lama sekali masyarakat berharap adanya sekolah, terutama di tingkat SMP di Belawan. Kita tahu di daerah Belawan ini hanya ada satu SMP, yaitu di Sicanang. Dengan begitu banyaknya penduduk dan anak-anak di Belawan, kita masih kekurangan sekolah SMP," ujar Rico Waas.

Ia berharap pembangunan sekolah tersebut segera rampung sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat Belawan.

"Alhamdulillah, hari ini pembangunannya sudah dimulai. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan dimanfaatkan masyarakat Belawan," katanya.

Pembangunan SMP ini kolaborasi PT Belawan New Container Terminal (BNCT), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan DP World Foundation melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) bertajuk Tumbuh Bersama.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyediakan lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi, sedangkan dukungan pembiayaan berasal dari DP World Foundation melalui PT BNCT. Setelah pembangunan selesai, fasilitas sekolah akan diserahterimakan kepada Pemko Medan untuk dikelola.

Rico Waas berharap sekolah tersebut nantinya dapat berstatus sekolah negeri sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Ia menilai, penambahan fasilitas pendidikan menjadi langkah penting untuk memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Medan, khususnya Belawan.

"Pendidikan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, kita mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sekolah ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia berharap kerja sama tersebut terus berkembang dan menghadirkan manfaat nyata, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang layak.

Sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga turut menghadiri peletakan batu pertama tersebut, di antaranya Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri; Direktur Jenderal Dubai Customs sekaligus anggota dewan DP World Foundation Abdulla Busenad; Wakil Presiden Eksekutif DP World Asia Pasifik Galylynne Neil, Presiden Direktur BNCT Muhammed Suffian Abdul Manaf, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Pelindo Hendri Ginting, Komandan Kodaeral I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Septiana, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Topikseru.com, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengimbau orang tua di lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak bepergian membawa anak-anak keluar rumah, terutama balita, untuk mencegah dampak asap pada kesehatan anak.

"Kami memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga paling tidak anaknya tidak diajak untuk bepergian," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut dia, upaya pencegahan di keluarga sangat penting untuk melindungi kesehatan anak. "Jadi upaya preventif di keluarga masing-masing itu sangat penting," kata Arifah Fauzi.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan dinas setempat untuk memberikan bantuan masker, layanan kesehatan, dan mengingatkan masyarakat agar berdisiplin menggunakan masker.

"Selama ini kami melakukan koordinasi dengan dinas setempat ya untuk memberikan salah satu bantuan yang paling cepat, masker," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut tingkat keparahan dampak karhutla terhadap kesehatan dapat terlihat dari tingginya angka kasus yang tercatat hingga pertengahan Oktober.

"Berdasarkan data hingga 12 Oktober 2026, tercatat 277.075 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara kumulatif, dengan 62.400 kasus diantaranya pada rentang usia 0-5 tahun," kata Juru Bicara Kemenkes Widyawati.

Dia menyebutkan pantauan kualitas udara di lapangan menunjukkan ancaman serius bagi kondisi kesehatan masyarakat.

Sebanyak 37 stasiun pemantau indeks standar pencemar udara menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai, yakni 13 daerah berada pada kategori berbahaya, 11 daerah pada kategori sangat tidak sehat, dan 13 daerah lainnya masuk dalam kategori tidak sehat.

Topikseru.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan sekitar 74 juta penduduk yang berusia di bawah 17 tahun belum memiliki rekening sehingga pemerintah tengah mendorong pembukaan rekening agar kepemilikannya merata bagi seluruh warga negara.

[adsense]Ia menambahkan bahwa apabila dana yang diberikan pemerintah sebesar Rp50 ribu per akun per orang, maka total dana yang diperlukan menjadi sekitar Rp3,8 triliun.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta," kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

[adsense]Airlangga menambahkan bahwa inisiatif ini akan segera dibahas kembali bersama Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong seluruh masyarakat aktif bertransaksi dengan memanfaatkan rekeningnya.

"Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI," kata Airlangga.

[adsense]Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi (TI) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), termasuk untuk mendukung digitalisasi di daerah dan sektor keuangan.

Menurutnya, salah satu hal yang dapat mempermudah digitalisasi keuangan adalah pemanfaatan identitas digital untuk proses know your customer (KYC) di perbankan. Dengan demikian, proses identifikasi nasabah tidak lagi dilakukan secara manual, seperti menggunakan fotokopi KTP, tetapi dapat dilakukan dengan teknologi face recognition yang disiapkan oleh Dukcapil.

[adsense]Ia mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam memanfaatkan teknologi face recognition berbasis biometrik untuk melakukan identifikasi dalam waktu singkat. Teknologi tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung e-government.

Saat ini, tahap pertama pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui face recognition, jelas Tito, identitas seseorang dapat diketahui dalam hitungan detik ketika petugas berada di daerah.

[adsense]Ia menambahkan bahwa data tersebut juga dapat dikombinasikan dengan sistem ATR/BPN untuk mengetahui kepemilikan tanah dan data kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan.

Dengan demikian, ketika identitas seseorang teridentifikasi melalui face recognition, data terkait kepemilikan kendaraan maupun tanah dapat langsung diketahui sehingga pemerintah dapat menentukan kelayakan penerima bantuan, termasuk berdasarkan desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.

[adsense]Ia mengatakan bahwa pemanfaatan berbasis digital ID tersebut telah diuji coba di Banyuwangi.

Menurutnya, hasil uji coba menunjukkan bahwa hampir 70 persen penerima bantuan tidak tepat sasaran, sementara hampir 50 persen masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan justru belum menerima bantuan.

[adsense]Tito mengatakan, kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi.

"Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," jelas dia.

[adsense]Tito juga menjelaskan bahwa digitalisasi identitas semakin penting dalam perkembangan perbankan dan perdagangan daring.

Hal ini mengingat berbagai layanan online, termasuk e-commerce dan perdagangan digital, tidak lagi selalu meminta identitas secara manual berupa KTP, tetapi mulai menggunakan identitas digital.

[adsense]"Sehingga digital identity dari e-KTP Dukcapil sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengembangan financial digitalization, digitalisasi bidang keuangan," kata Tito.

Terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan, ia mengatakan pemerintah tengah mendorong agar seluruh masyarakat berusia 17 tahun ke atas memiliki rekening di perbankan.

[adsense]Berdasarkan data yang disampaikan Danantara dan perbankan, sebut Tito, terdapat sekitar 170 juta penduduk yang telah memiliki rekening. Oleh karena itu, ia menyampaikan perlunya menggunakan data Dukcapil untuk melakukan pencocokan data tersebut.

Menurutnya, sekitar 98 persen penduduk Indonesia telah tercatat di Dukcapil, termasuk data wajah, sidik jari, retina mata, alamat, tempat tinggal, status, serta berbagai informasi profil lainnya. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyaringan secara cepat berdasarkan usia 17 tahun ke atas, termasuk hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

[adsense]Data tersebut kemudian dapat direkonsiliasi dengan data sekitar 170 juta penduduk yang telah memiliki rekening. Dengan proses tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara by name by address masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening, sekaligus memetakan mereka berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota.

"Nah, inilah yang menjadi target dari upaya kita untuk membuat mereka untuk memiliki rekening, sehingga keuangan kita tidak lagi eksklusif, tapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang 17 tahun ke atas," kata Tito.

[adsense]

[adsense]Pengangkatan Maulana dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 - 2029, sebagaimana dilaporkan ANTARA.

Dalam prosesi pelantikan, Maulana mengucapkan sumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

[adsense]Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh pejabat yang dilantik dan Presiden Prabowo.

Pergantian ini berlangsung di tengah perhatian terhadap penanganan perkara hukum yang sebelumnya menyeret mantan Wamen Imipas tersebut. Pada saat bersamaan, Maulana membawa rekam jejak sebagai advokat yang pernah masuk dalam tim hukum Prabowo-Gibran pada sengketa hasil Pilpres 2024.

[adsense]

Maulana Bungaran pernah menjadi bagian tim hukum Prabowo-Gibran

Perkara tersebut merupakan sengketa hasil pemilihan presiden yang ditangani Mahkamah Konstitusi setelah hasil Pemilu 2024 dipersoalkan oleh pihak pemohon.

[adsense]Pengalaman dalam tim hukum itu menjadi salah satu bagian dari rekam jejak Maulana sebelum memperoleh jabatan sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Meski demikian, informasi mengenai riwayat keterlibatannya dalam perkara tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh pengalaman profesional maupun tugas yang akan dijalankannya di kementerian.

[adsense]Rincian riwayat pendidikan, organisasi, dan praktik hukumnya masih perlu dilengkapi dengan sumber resmi.

Mengisi Posisi yang Ditinggalkan Silmy Karim

[adsense]Kasus itu menjadi latar belakang penting pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun, status hukum seseorang harus tetap merujuk pada perkembangan perkara dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Silmy juga sempat mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka dan penyitaan aset oleh KPK. Pada 29 September 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang berkaitan dengan penyitaan aset tersebut.

[adsense]Dengan dilantiknya Maulana, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan tugas wakil menteri di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Rincian pembagian tugas serta agenda prioritasnya perlu menunggu penjelasan resmi dari kementerian.

Sejumlah Pejabat Turut Dilantik di Istana Negara

[adsense]Dalam rangkaian acara yang sama, Presiden melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian, Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah pejabat di bidang pertahanan dan pengelolaan gambut serta mangrove.

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat juga dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.

[adsense]Sementara itu, Letjen Richard Tampubolon dan Yusuf Jauharii disebut mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan.

Satyawan Pudyatmoko dan Mayjen TNI Sriyanto turut dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

[adsense]Rangkaian pengangkatan tersebut menandai perubahan susunan sejumlah jabatan strategis pemerintah.

Untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan fungsi pelayanan publik, administrasi keimigrasian, dan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kerja keras Imigrasi Kualanamu berbuah manis. Berkat keberhasilan membongkar dugaan penipuan daring (online scamming) yang melibatkan 19 WNA asal RRT, India, Pakistan dan Vietnam di wilayah kerjanya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Uray Avian, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 2026 di The Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (13/10/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan jajarannya. Di balik penghargaan tersebut, terdapat upaya pengungkapan kasus yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Imigrasi Kualanamu bersinergi dengan Polda Sumatera Utara dalam mengungkap dugaan jaringan love scamming yang memanfaatkan media sosial untuk membangun kedekatan palsu dengan korban demi memperoleh keuntungan finansial. Sebanyak 19 WNA yang diamankan terdiri atas 15 warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), satu warga negara India, dua warga negara Pakistan, dan satu warga negara Vietnam.

Sebanyak 16 orang telah dideportasi, sementara tiga lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pendeportasian ini menjadi langkah tegas Imigrasi dalam menindaklanjuti kasus dugaan love scamming lintas negara yang melibatkan warga negara asing tersebut. Imigrasi tidak hanya memastikan penegakan hukum berjalan, tetapi juga menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan lintas negara.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengapresiasi satuan kerja imigrasi dan rumah detensi imigrasi yang menerima penghargaan atas kinerjanya. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran yang berkontribusi di balik pelaksanaan tugas.

"Saya sangat mengapresiasi kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi yang berprestasi pada hari ini. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja. Perlu diingat bahwa setiap penghargaan, baik yang diberikan kepada individu maupun institusi, merupakan hasil kerja bersama," ujar Hendarsam.

Ada banyak anggota yang bekerja di balik capaian tersebut. Karena itu, penghargaan ini bukan semata-mata milik pribadi, melainkan buah dari kolaborasi seluruh jajaran. Ke depan, prestasi harus menjadi salah satu indikator kinerja setiap insan Imigrasi, tidak hanya di bidang pengawasan dan penindakan, tetapi juga di bidang lainnya

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Uray Avian, menyampaikan, apresiasi ini menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan dan penindakan keimigrasian.

"Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan atas kinerja, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Imigrasi Kualanamu untuk terus menjaga profesionalisme, meningkatkan integritas, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi pemacu untuk terus memberikan kinerja terbaik, khususnya dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian," ujar Uray Avian.

Capaian tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam memperkuat pelaksanaan tugas keimigrasian melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat. Pengawasan dan penindakan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang melibatkan warga negara asing.

Menutup arahannya, Hendarsam menekankan, hasil rapat koordinasi harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata agar rekomendasi yang dihasilkan benarbenar diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

"Tindak lanjut hasil rapat koordinasi justru menjadi bagian terpenting setelah kegiatan ini berakhir. Seluruh hasil dan rekomendasi rapat harus diwujudkan serta diimplementasikan secara nyata di lapangan. Kita perlu memastikan bahwa hasil koordinasi tidak berhenti pada tataran rekomendasi, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret melalui komitmen dan kerja bersama," tegas Hendarsam Marantoko.

Imigrasi Kualanamu akan terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan lintas negara. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keamanan masyarakat sekaligus memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Topikseru.com, Medan – Kawanan maling beraksi di rumah Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Medan, Khoirudin Rangkuti, Jalan Stasiun Desa Suka Makmur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (14/10/20269 sekira pukul 14.00 WIB.

Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Terlihat empat orang pelaku menaiki dua sepeda motor berhasil mencuri sepeda motor jenis trail

Dalam rekaman terlihat satu sepeda motor berboncengan memakai helm, berhenti di depan rumah pejabat Pemko Medan tersebut, kemudian disusul dua orang lagi berboncengan.

Setelah berhenti, mereka sempat meninggalkan lokasi. Satu kendaraan ke arah jalan besar Deli Tua, dan satunya lagi memutar balik ke arah Marindal.

Setelah itu, dua orang berboncengan kembali berhenti di depan rumah Kadinsos. Satu pelaku turun dari motor sambil memantau situasi sebelum membuka pagar.

Sedangkan satu lagi tetap berada di sepeda motor, bersiaga. Tak lama kemudian eksekutor yang mengenakan helm, pakaian panjang warna putih membuka pagar dab masuk ke dalam.

Pelaku langsung menghampiri sepeda motor jenis trail dan membawanya kabur ke arah jalan besar Deli Tua.

Kepala Lingkungan V, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor Ade Hendrawan menyebut, informasi yang didapat motor yang dicuri milik karyawan Kadinsos.

Tapi, dia mengaku belum mengetahui apakah kasus pencurian sudah dilaporkan ke kepolisian.

"Informasinya, itu bukan motor pak Kadis, tapi sopir kalau gak salah. Karena saya kurang tahu pemilik orang mana, dan apakah sudah lapor ke Polisi belum," tandasnya, Kamis (15/10/2026).

Topikseru.com, Jakarta – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menantu dari Luhut Binsar Pandjaitan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

[adsense]Pengangkatan Maruli ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 105 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana saat prosesi upacara.

Di Istana Negara, Jakarta, pelantikan Maruli digelar bersamaan dengan pelantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, yang semula menjabat Wakil Panglima TNI, sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Pengangkatan Tandyo sebagai KSAD ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 106 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

[adsense]Dua keppres tersebut diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, Rabu (14/10).

Upacara pelantikan Wakil Panglima TNI dan KSAD yang baru diawali dengan pembacaan isi surat keputusan presiden untuk pejabat-pejabat yang dilantik di Istana hari ini. Kemudian, Presiden Prabowo memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan.

[adsense]"Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan sebaik-baiknya," demikian sumpah jabatan yang diucapkan oleh Jenderal Maruli dan Jenderal Tandyo dituntun oleh Presiden.

Selepas prosesi itu, Presiden menyematkan tanda pangkat dan tanda jabatan baru kepada Maruli, kemudian kepada Tandyo. Keduanya lanjut menandatangani berita acara pelantikan, diawali oleh Maruli, kemudian Tandyo. Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo turut menandatangani berita acara, bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai saksi.

[adsense]Sebelumnya, Maruli berpangkat Letnan Jenderal TNI dan menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Maruli merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 yang berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra. Jabatan terakhir jenderal bintang empat ini adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

Selain Akmil, Maruli diketahui turut mengikuti sejumlah pendidikan militer lain. Antara lain seperti Sesarcabif, Seskoad Dikreg XLV, Sesko TNI, hingga Lemhannas RI. Pada riwayatnya, Maruli lahir di Bandung, Jawa Barat, 27 Februari 1970.

[adsense]Pada periode 2016-2017, Maruli menjabat Danrem 074/Warastratama. Setelahnya, ia juga sempat menjadi Wadanpaspampres (2017-2018) dan Kasdam IV/Diponegoro (2018). Kariernya semakin bersinar ketika ditunjuk menjadi Danpaspampres (2018-2020). Kemudian, ia juga pernah menjabat Pangdam IX/Udayana (2020-2022).

Nama Maruli Simanjuntak semakin dikenal ketika diangkat menjadi Pangkostrad. Posisi ini ditempatinya pada periode 2022-2023. Pada kehidupan pribadinya, Maruli diketahui sebagai menantu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam hal ini, ia merupakan suami dari Paulina Pandjaitan, putri Luhut.

[adsense]Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam IX/Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrad setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3 nya atau Letnan Jenderal.

[adsense]

Topikseru.com, Medan - Tim gabungan Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, dan TNI menggerebek sebuah permukiman padat penduduk di Jalan Panglima Denai, Gang Jati, Medan, Sumatera Utara, karena diduga menjadi lokasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

[adsense]Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 40 orang diamankan setelah hasil tes urine mereka dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu.

Ratusan personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut. Petugas mendatangi salah satu rumah yang diduga kerap dijadikan lokasi peredaran narkoba. Mereka kemudian mendobrak pintu rumah untuk melakukan penggerebekan.

[adsense]Sejumlah orang diduga sedang mengonsumsi narkoba ditemukan di lokasi. Beberapa di antaranya sempat berusaha melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap kembali oleh petugas.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah gram, senjata tajam, dan timbangan elektrik diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba.

[adsense]Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Henry Sibarani, Kamis (15/10/2026) mengatakan, sebanyak 40 orang diamankan dalam operasi tersebut karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, seluruh orang yang diamankan dinyatakan positif menggunakan narkoba.

[adsense]Henry menjelaskan, selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan.

Penggerebekan di kawasan padat penduduk tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas.

[adsense]Selanjutnya, seluruh orang yang diamankan dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

Tandyo bukan sosok baru di jajaran pimpinan militer Indonesia. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 ini meniti karier dari satuan tempur, kemudian mengemban berbagai jabatan komando hingga menduduki posisi strategis di Kementerian Pertahanan.

Perjalanan kariernya memperlihatkan pengalaman di sejumlah bidang, mulai dari operasi militer, pendidikan prajurit, pembinaan pertahanan, hingga kepemimpinan satuan teritorial.

Lahir di Surakarta, Tandyo Berasal dari Keluarga Guru

Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer pada 1991, Tandyo memulai pengabdiannya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pada fase awal karier, ia bertugas di satuan infanteri lintas udara yang memiliki peran dalam operasi dan kemampuan tempur.

Pada 1995, Tandyo dipercaya menjadi Komandan Tim Khusus Combat Intelligence di Batalyon Infanteri Linud 330/Tri Dharma. Penugasan ini menjadi salah satu bagian awal dari perjalanan panjangnya di lingkungan militer.

Pernah Memimpin Satuan Tempur dan Pendidikan Militer

Pada 2011, ia dipercaya memimpin Batalyon Infanteri Linud 330/Tri Dharma. Pada tahun yang sama, Tandyo mendapat penugasan sebagai Komandan Brigade Infanteri Linud 17/Kujang I hingga 2012.

Pengalaman tersebut dilanjutkan dengan penugasan sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Kodam VII/Wirabuana pada 2014.

Setahun kemudian, Tandyo memimpin Resimen Induk Kodam IX/Udayana dan Resimen Taruna Akademi Militer. Penugasan di bidang pendidikan dan pembinaan personel itu memperluas pengalamannya di luar komando satuan tempur.

Pada 2016, ia menjabat Komandan Korem 142/Taroada Tarogau. Setahun setelahnya, Tandyo bertugas sebagai Perwira Pembantu III/Sopsad, sebelum melanjutkan penugasan sebagai Perwira Pembantu II/Latgab Sops TNI pada 2018.

Karier Tandyo Merambah Kementerian Pertahanan

Pada 2018, ia menjabat Direktur Bela Negara di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Tugasnya kemudian berlanjut sebagai Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan pada periode 2019 - 2021.

Pada 2021 - 2023, Tandyo dipercaya menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.

Rangkaian penugasan tersebut memberinya pengalaman di bidang kebijakan pertahanan, bela negara, serta pendidikan dan pelatihan.

Pengalaman di lingkungan kementerian juga melengkapi rekam jejaknya yang sebelumnya banyak diisi penugasan operasional dan komando militer.

Dari Pangdam Hingga Posisi Pimpinan TNI

Rekam jejak Tandyo mencakup beragam lingkungan kerja, mulai dari satuan infanteri lintas udara, komando teritorial, lembaga pendidikan militer, hingga Kementerian Pertahanan.

Apabila pengangkatannya sebagai KSAD pada 15 Oktober 2026 telah dikonfirmasi secara resmi, jabatan tersebut akan menempatkannya pada posisi pimpinan tertinggi di TNI Angkatan Darat.

KSAD memiliki peran penting dalam pembinaan kekuatan TNI AD, termasuk kesiapan personel, organisasi, pendidikan, dan kemampuan satuan.

Topikseru.com, Padang – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus mengoptimalkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kota Padang melalui peningkatan pasokan, penguatan pengawasan transaksi di SPBU, serta koordinasi lintas kelembagaan guna menjaga kelancaran distribusi dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

[adsense]Dalam mengantisipasi antrean pembelian BBM jenis Solar, Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan penyaluran dari rata-rata 340 ribu liter per hari menjadi 403 ribu liter per hari pada Oktober 2026, atau meningkat sekitar 18% dibandingkan kondisi sebelumnya. Peningkatan pasokan tersebut dilakukan sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan BBM di wilayah Kota Padang.

Selain meningkatkan pasokan, Pertamina mengoptimalkan pengaturan antrean melalui pengaktifan seluruh petugas marshal di SPBU. Pertamina juga memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan langkah penanganan antrean secara terpadu.

[adsense]Sejumlah upaya yang dibahas meliputi pembentukan tim urai antrean, pemanfaatan Terminal Koto Lalang sebagai kantong parkir, serta rencana pembatasan kendaraan yang dapat memasuki area dalam Kota Padang.

Dari sisi pengawasan penyaluran, Pertamina Patra Niaga melakukan analisis data transaksi untuk mengidentifikasi potensi pembelian berulang yang tidak sesuai ketentuan, termasuk mengajukan permohonan penghapusan nomor polisi yang teridentifikasi melakukan transaksi berulang sesuai mekanisme yang berlaku.

[adsense]Pertamina bersama Hiswana Migas selaku mitra pengelola lembaga penyalur resmi berkomitmen untuk menindak apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM kepada masyarakat.

Selain penanganan antrean Solar, Pertamina Patra Niaga juga menindaklanjuti informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas BBM jenis Pertalite di Sumatera Barat. Sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas produk, Pertamina telah melakukan pemeriksaan di sejumlah SPBU serta mengambil sampel Pertalite dari beberapa titik, termasuk Integrated Terminal Teluk Kabung, untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di Laboratorium Lemigas Jakarta.

[adsense]Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang diperiksa oleh Lemigas, Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Pertamina tetap melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap laporan konsumen guna memastikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan Pertamina terus memperkuat langkah penanganan dari sisi pasokan, pengawasan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

[adsense]"Kami terus mengoptimalkan penyaluran Solar melalui penambahan pasokan dan penguatan pengawasan transaksi di SPBU. Kami juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mendukung penanganan antrean secara terpadu.

Di sisi lain, setiap informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas Pertalite tetap menjadi perhatian kami dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta pengujian sesuai prosedur," ujar Fahrougi.

[adsense]Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk terus mengevaluasi penyaluran BBM, memperkuat pengawasan terhadap lembaga penyalur, serta menjaga koordinasi lintas kelembagaan guna memastikan distribusi energi berjalan tertib dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Masyarakat yang mengalami kendala atau ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan BBM dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Penguatan fungsi hukum dan tata kelola kerja sama menjadi perhatian jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan tugas yang profesional dan akuntabel.

[adsense]Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Penguatan Fungsi Hukum dan Pembinaan Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara, yang digelar di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, pada minggu kedua Oktober 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Biro Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini diikuti para kepala unit pelaksana teknis serta pejabat manajerial dan nonmanajerial, secara langsung maupun daring.

[adsense]Pembinaan dibuka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan yang menegaskan bahwa fungsi hukum merupakan fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Setiap kebijakan, pelayanan publik, pengawasan, hingga penegakan hukum harus berlandaskan regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Fungsi hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administratif, tetapi harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan organisasi. Seluruh jajaran perlu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, serta melakukan mitigasi risiko," ujar Parlindungan.

[adsense]Pesan tersebut diperdalam Sigit Setyawan dari Biro Hukum dan Kerja Sama, melalui pemaparan mengenai peran biro dalam mendukung tugas kementerian, mulai dari fungsi hukum dan bantuan hukum bagi pegawai hingga pengelolaan kerja sama kelembagaan.

Sigit mengingatkan, kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian prosedur dapat berujung pada konsekuensi hokum. Sehingga setiap persoalan perlu ditangani secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta.

[adsense]Dari sisi kerja sama, Sigit menekankan bahwa kesepakatan dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan tidak boleh berhenti pada penandatanganan naskah, melainkan harus diwujudkan dalam program nyata.

"Kerja sama harus memiliki substansi dan tujuan yang jelas. Pelaksanaannya perlu dievaluasi agar kesepakatan yang telah dibuat benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi," ujar Sigit.

[adsense]Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kualanamu, Muhammad Firman Akhsani, yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Uray Avian, menyampaikan apresiasi atas pembinaan tersebut.

Menurutnya, penguatan fungsi hukum dan pengelolaan kerja sama merupakan langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan tugas keimigrasian berjalan sesuai ketentuan.

[adsense]"Dengan demikian, setiap kebijakan dan kesepakatan yang dijalankan dapat memberikan kepastian hukum, meminimalkan potensi risiko, serta mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Firman.

Sesi diskusi yang menyusul turut memperkuat kesamaan pemahaman antara pusat dan wilayah. Rangkaian pembinaan ini bermuara pada satu tujuan masyarakat yang terlayani dengan baik.

[adsense]Organisasi yang memahami hukum akan mengambil keputusan yang tepat dan adil, sementara kerja sama yang terkelola baik menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan pasti bagi setiap warga yang berhak atas pelayanan setara dan transparan seperti bagian dari komitmen jajaran Imigrasi Sumatera Utara.

Dalam mendukung pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta mewujudkan visi "Imigrasi untuk Rakyat" yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.

[adsense]

[adsense]Pelantikan tersebut menambah jajaran pimpinan di Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan masuknya Alim, kementerian itu kini memiliki dua wakil menteri, setelah Letjen TNI Muhammad Saleh Mustofa lebih dahulu dilantik pada 1 Oktober 2026.

Pengangkatan Alim dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

[adsense]Dalam prosesi pelantikan, Alim mengucapkan sumpah jabatan untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan lurus.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh pejabat yang dilantik dan Presiden Prabowo. Presiden kemudian memberikan ucapan selamat kepada Alim serta pejabat lain yang mendapat penugasan baru.

[adsense]

Alim Tinggalkan Jabatan Rektor IPB University?

Ia terpilih oleh Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University pada Desember 2025, menyusul pengunduran diri Arif Satria dari posisi rektor. Arif kemudian mengemban tugas sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

[adsense]Latar belakang Alim di lingkungan perguruan tinggi dan bidang pertanian menjadi bagian penting dari profil pejabat yang kini mendapat penugasan di Kementerian Pertanian.

Namun, pengangkatannya sebagai Wamentan juga menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan kepemimpinannya di IPB University.

[adsense]Status jabatan rektor setelah pelantikan perlu merujuk pada pengumuman resmi dari pihak IPB University.

Kementan Kini Memiliki Dua Wakil Menteri

[adsense]Keberadaan dua wakil menteri menempatkan susunan pimpinan Kementan dalam konfigurasi baru. Pembagian tugas di antara keduanya menjadi hal yang perlu dicermati, terutama dalam mendukung pelaksanaan program dan agenda kerja kementerian.

Meski demikian, rincian mengenai pembagian portofolio maupun tugas khusus masing-masing wakil menteri perlu menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.

[adsense]

Sejumlah Pejabat Lain Turut Dilantik Prabowo

Mereka adalah Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), serta Letjen Richard Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

[adsense]Pelantikan juga mencakup Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Rangkaian pelantikan tersebut menandai penempatan sejumlah pejabat pada posisi strategis di pemerintahan. Adapun rincian tugas dan tindak lanjut dari masing-masing pengangkatan perlu merujuk pada keputusan serta keterangan resmi instansi terkait.

[adsense]Bagi Kementerian Pertanian, masuknya Alim Setiawan Slamet menjadi perkembangan baru dalam susunan kepemimpinan.

Publik kini menantikan pembagian tugas di internal kementerian dan langkah yang akan ditempuh untuk mendukung agenda pembangunan sektor pertanian nasional.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Sumatera Utara (Sumut) berhasil masuk dalam 10 provinsi yang menjadi nominasi Jamsostek Award 2026. Capaian ini semakin memperkuat komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Sumut.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mengikuti Wawancara Nasional Jamsostek Award Tahun 2026 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bobby memaparkan berbagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam meningkatkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan dan pekerja formal.

"Kami menyiapkan dukungan perlindungan sosial bagi pekerja rentan, sementara Dinas Ketenagakerjaan turut mendorong perlindungan bagi pekerja formal. Dalam RKPD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 53,26%," kata Bobby.

Pemprov Sumut berkomitmen memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan APBD maupun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kami optimistis target yang telah direncanakan untuk periode 2026–2030 dapat direalisasikan. Dukungan anggaran akan terus kami upayakan agar kebutuhan program perlindungan pekerja dapat terpenuhi, sehingga capaian ke depan tidak hanya sesuai target, tetapi juga berpeluang melampauinya," kata Bobby.

Selain memperkuat dukungan anggaran, Bobby juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja. Pemprov Sumut telah menerbitkan Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur sebagai landasan penguatan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di 33 kabupaten/kota.

Bobby mencontohkan pola kolaborasi yang telah diterapkan dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC). Dalam program tersebut, pembiayaan dilakukan dengan komposisi 80% dari Pemprov Sumut dan 20% dari pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), Bobby menyebut pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) guna mendukung kebutuhan pembiayaan di daerah. Pola kolaborasi tersebut menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Bobby juga mengapresiasi terpilihnya Sumut sebagai salah satu nominasi Jamsostek Award 2026. Menurutnya, nominasi tersebut menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga semakin banyak pekerja di Sumut yang mendapatkan perlindungan.

[adsense]Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh 234 orang di dalam pesawat, terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak. Hingga kini, tragedi GA 152 dikenal sebagai kecelakaan penerbangan paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa gangguan jarak pandang dapat menambah risiko dalam penerbangan.

Kabut Asap Menyelimuti Medan pada 1997

[adsense]Pada September 1997, kebakaran hutan dan lahan meluas di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatera. Asap dari kebakaran tersebut menyebar hingga mengganggu jarak pandang di berbagai daerah.

Kondisi itu turut memengaruhi penerbangan menuju Medan. Berdasarkan laporan investigasi kecelakaan GA 152, informasi cuaca yang tersedia sebelum penerbangan menyebutkan jarak pandang di Medan sekitar 1.000 meter akibat asap. Laporan juga mencatat adanya informasi operasional mengenai jarak pandang aktual yang hanya sekitar 400 meter, lebih rendah daripada batas minimum yang dipersyaratkan untuk pendekatan pendaratan di landasan pacu 05.

[adsense]Situasi tersebut membuat proses pendekatan pesawat menuju Bandara Polonia berlangsung dalam kondisi yang menantang. Namun, kabut asap bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan dalam memahami penyebab kecelakaan ini.

Kronologi Jatuhnya Garuda GA 152 di Sibolangit

[adsense]Garuda Indonesia GA 152 menggunakan pesawat Airbus A300-B4 dalam penerbangan dari Jakarta menuju Medan pada Jumat, 26 September 1997.

Ketika mendekati tujuan, pesawat berkomunikasi dengan pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Controller (ATC) untuk mendapatkan arahan menuju landasan pacu.

[adsense]Dalam tahap pendekatan tersebut, terjadi kebingungan dalam komunikasi mengenai arah belokan pesawat. Awak pesawat dan petugas pengatur lalu lintas udara sempat mengalami ketidaksesuaian pemahaman atas instruksi arah penerbangan.

Pesawat kemudian menabrak kawasan berbukit di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi kecelakaan berada tidak jauh dari wilayah Medan jika dibandingkan dengan jarak antarkota pada umumnya, tetapi medan di sekitar lokasi menyulitkan proses pencarian dan penanganan korban.

[adsense]Harian Kompas yang terbit pada 27 September 1997 memberitakan bahwa seluruh penumpang dan awak pesawat meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Bukan Hanya karena Kabut Asap

[adsense]Kabut asap sering dikaitkan dengan tragedi GA 152 karena kondisi jarak pandang yang buruk saat pesawat mendekati Bandara Polonia. Meski demikian, penyebab kecelakaan tidak tepat jika disederhanakan hanya sebagai akibat asap.

Laporan akhir investigasi yang diterbitkan pada 2004 oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menguraikan sejumlah persoalan dalam penerbangan tersebut. Selain kondisi jarak pandang, investigasi membahas komunikasi antara awak pesawat dan ATC, pelaksanaan instruksi arah, serta aspek navigasi dan keselamatan penerbangan.

[adsense]Dengan demikian, tragedi ini perlu dipahami sebagai kecelakaan yang melibatkan sejumlah faktor operasional dalam situasi penerbangan dengan jarak pandang terbatas.

Tragedi yang Membekas dalam Sejarah Sumatera Utara

[adsense]Kecelakaan Garuda GA 152 meninggalkan duka mendalam bagi keluarga 234 orang yang berada di dalam pesawat. Peristiwa ini juga menjadi bagian penting dalam sejarah keselamatan penerbangan Indonesia.

Dua kecelakaan besar pada 1997, yakni Garuda Indonesia GA 152 di Sumatera Utara dan SilkAir MI 185 di Sumatera Selatan, turut mendorong urgensi pembentukan lembaga investigasi kecelakaan transportasi yang permanen dan profesional. KNKT kemudian dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999.

[adsense]Lebih dari dua dekade setelah kejadian, tragedi GA 152 tetap relevan untuk dikenang ketika membahas kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas transportasi dan meningkatkan risiko keselamatan.

Peristiwa di Sibolangit ini menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan mencegah api meluas. Kualitas udara, jarak pandang, kesiapan operasional, dan keselamatan masyarakat juga menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Mantan Asisten Operasi Kepala Staf Kodam I/Bukit Barisan (Asops Kasdam I/Bukit Barisan) pada 2020–2022, Letjen Kristomei Sianturi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Presiden Prabowo Subianto melantik Kristomei menjadi Kepala BNPB, menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

[adsense]"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo mendikte penggalan sumpah jabatan yang diikuti oleh Kristomei, Kamis (15/10/2026).

Mengutip dari laman resmi BNPB, Kristomei yang ditunjuk sebagai Kepala BNPB bertugas dalam memimpin lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait penanggulangan bencana.

[adsense]Profil Letjen Kristomei Sianturi Letjen Kristomei Sianturi merupakan perwira tinggi TNI yang lahir pada 6 Mei 1976. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1997.

Setelah menyelesaikan pendidikan militer, ia mengawali pengabdiannya di lingkungan TNI AD dengan menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara (Wadanyonif Linud) 328/Dirgahayu. Pada awal kariernya, Kristomei juga pernah bertugas sebagai Perwira Menengah (Pamen) Kostrad dalam rangka pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).

[adsense]Ia kemudian mengemban tugas sebagai Perwira Pembantu Bidang Latihan Operasi (Pabandya Lat Ops) Kostrad. Karier Kristomei mulai memasuki tahap kepemimpinan satuan pada 2013–2014.

Saat itu, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara (Danyonif Linud) 305/Tengkorak. Setelah memimpin satuan tersebut, Kristomei mendapat penugasan sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 0424/Tanggamus hingga 2016.

[adsense]Pengalaman di bidang teritorial itu kemudian dilanjutkan dengan penugasan sebagai Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Kostrad (Waasops Kasdivif 2/Kostrad) pada 2016–2017. Pada 2017, Kristomei dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Sespri Wakasad).

2021–2025 di Tengah Kasus Dugaan Korupsi BNPB Pada tahun yang sama, ia juga mulai menempati posisi di bidang penerangan setelah ditunjuk sebagai Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya untuk periode 2017–2019.

[adsense]Setelah menjalankan tugas tersebut, Kristomei melanjutkan penugasan sebagai Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI).

[adsense]

[adsense]Kedatangan Richard menarik perhatian karena namanya beredar sebagai salah satu kandidat yang disebut-sebut akan mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Namun, hingga ia tiba di Istana, belum ada konfirmasi resmi mengenai jabatan yang akan diembannya.

Richard tiba sekitar pukul 13.05 WIB dengan mengenakan pakaian dinas upacara (PDU). Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan dirinya dilantik sebagai Wamenhan, ia tidak memberikan jawaban yang memastikan kabar tersebut.

[adsense]"Saya prajurit siap ditempatkan di mana saja," kata Richard kepada wartawan.

Dia menjelaskan bahwa kedatangannya ke Istana berkaitan dengan undangan dari seorang pejabat yang menghubunginya.

[adsense]Ketika kembali ditanya mengenai peluang menduduki posisi Wamenhan, Richard meminta doa agar memperoleh hasil terbaik.

"Doain yang terbaik. Siap do the best," ujarnya.

[adsense]

Richard Tampubolon Belum Konfirmasi Jabatan Baru

Hingga informasi yang tersedia saat kedatangannya, belum ada pengumuman resmi yang memastikan Richard mendapat jabatan baru dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

[adsense]Karena itu, kabar mengenai penunjukannya sebagai Wamenhan masih perlu menunggu kepastian dari Presiden atau pihak berwenang.

Jika benar terjadi, perpindahan Richard dari jabatan Kasum TNI ke posisi di Kementerian Pertahanan akan menjadi perubahan penugasan yang patut dicermati.

[adsense]Meski demikian, kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan kedatangannya ke Istana dan pernyataannya kepada wartawan.

Pangdam XXI/Radin Inten Juga Tiba di Istana

[adsense]Kristomei dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Namun, kabar tersebut juga memerlukan konfirmasi resmi sebelum dapat dinyatakan sebagai keputusan final.

Kedatangan dua perwira tinggi TNI di tengah kabar pelantikan pejabat memunculkan perhatian terhadap kemungkinan adanya perubahan di sejumlah posisi strategis pemerintahan.

[adsense]Meski begitu, kehadiran mereka di Istana tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pelantikan atau pergantian jabatan telah diputuskan.

Menunggu Keputusan Resmi Presiden Prabowo

[adsense]Akan tetapi, kepastian mengenai jabatan baru keduanya tetap bergantung pada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto.

Sampai ada pengumuman yang terverifikasi, posisi Richard sebagai kandidat Wamenhan dan Kristomei sebagai calon Kepala BNPB perlu diperlakukan sebagai kabar yang belum dikonfirmasi.

[adsense]Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah kedatangan kedua perwira tinggi TNI tersebut memang berkaitan dengan pelantikan pejabat baru atau agenda lain di Istana Kepresidenan.

[adsense]