Topikseru.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri pada 12 November 2026.

[adsense]Salah satu langkah yang disiapkan adalah membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan dua calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan pembentukan tim tersebut setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026).

[adsense]Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Namun, kedua tim memiliki tugas berbeda.

Tim verifikasi bertanggung jawab memeriksa persyaratan calon, sedangkan tim ad hoc menyiapkan dokumen ketetapan MPR untuk pengangkatan Wakil Presiden terpilih.

[adsense]Lantas, apa saja persyaratan yang akan diperiksa oleh tim verifikasi tersebut?

1. Memeriksa Kelengkapan dan Keaslian Dokumen Calon

[adsense]Berdasarkan Pasal 137 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dua calon Wakil Presiden.

Artinya, pemeriksaan tidak hanya sebatas memastikan seluruh berkas telah diserahkan, tetapi juga memastikan dokumen tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

[adsense]Tim verifikasi terdiri atas 36 anggota dan dipimpin salah seorang pimpinan MPR.

Susunan keanggotaannya harus mencerminkan keterwakilan fraksi dan kelompok DPD secara proporsional.

[adsense]Masa kerja tim verifikasi paling lama tujuh hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan bakal calon Wakil Presiden.

2. Memastikan Calon Memenuhi Persyaratan Hukum

[adsense]Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta ketentuan perubahan dan putusan pengadilan yang berlaku.

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan antara lain:

[adsense]• Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

[adsense]• Mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Presiden.

• Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

[adsense]• Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang.

[adsense]• Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara.

• Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

[adsense]• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

• Memenuhi persyaratan pendidikan dan usia sesuai ketentuan perundang-undangan.

[adsense]Persyaratan tersebut menjadi bagian dari ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap calon Wakil Presiden.

3. Bagaimana Jika Dokumen Calon Tidak Lengkap?

[adsense]Peraturan MPR juga mengatur langkah yang harus dilakukan apabila tim verifikasi menemukan persyaratan yang belum terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 138 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, apabila salah satu atau kedua calon belum melengkapi persyaratan, pimpinan MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden.

[adsense]Presiden kemudian diberikan waktu paling lama empat hari sebelum sidang paripurna untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang masih kurang.

Jika diperlukan, masa kerja tim verifikasi dapat diperpanjang hingga satu hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.

[adsense]Apabila persyaratan tetap belum lengkap, pimpinan MPR dapat menggelar rapat gabungan untuk membahas penundaan sidang paripurna.

Dengan mekanisme tersebut, proses verifikasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum kedua kandidat ditetapkan sebagai calon yang dapat dipilih.

[adsense]4. Presiden Prabowo Mengusulkan Dua Nama

Dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon kepada MPR.

[adsense]Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

[adsense]Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan memproses pemeriksaan persyaratan sebelum menggelar pemilihan.

Dengan demikian, tim verifikasi tidak bertugas menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Presiden, melainkan memastikan kedua kandidat memenuhi ketentuan untuk mengikuti pemilihan.

[adsense]5. MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres pada 2 Desember 2026

MPR telah menetapkan jadwal rapat paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran pada Rabu, 2 Desember 2026.

[adsense]Keputusan tersebut disampaikan Ahmad Muzani setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD.

Presiden Prabowo juga diminta segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden untuk diproses lebih lanjut.

[adsense]Sementara itu, tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang akan mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.

Dengan pembentukan dua tim khusus tersebut, MPR mulai menyiapkan tahapan administratif dan kelembagaan sebelum pemilihan berlangsung.

[adsense]Publik kini menantikan dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo serta hasil pemeriksaan persyaratan yang dilakukan tim verifikasi MPR.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Sejumlah ketua umum partai politik dan pejabat Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026). Mereka memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri dua agenda penting yang berlangsung di tengah dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

[adsense]Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya diisi agenda pemberian tanda kehormatan, tetapi juga rapat khusus secara tertutup yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengungkapkan bahwa undangan Presiden mencakup dua agenda utama.

[adsense]Agenda pertama adalah penyerahan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk relawan dan tenaga kesehatan.

Sementara agenda kedua adalah rapat khusus yang dihadiri para menteri dan ketua umum partai politik.

[adsense]"Yang kedua ada pembicaraan rapat khusus," kata Cak Imin kepada wartawan sebelum berangkat ke Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).

1. Prabowo Berikan Bintang Jasa kepada 23 Relawan dan Tenaga Kesehatan

[adsense]Agenda pertama di Istana Bogor merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada orang-orang yang telah berkontribusi dalam penanganan karhutla dan bencana.

Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan dan tenaga kesehatan yang telah berkorban dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

[adsense]Penganugerahan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 94/TK/Tahun 2026 tertanggal 13 November 2026.

Tidak hanya memberikan penghargaan, pemerintah juga memastikan pemberian santunan serta jaminan pendidikan hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak penerima yang gugur ketika menjalankan tugas kemanusiaan.

[adsense]Langkah tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap para petugas yang mempertaruhkan keselamatan dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

2. Rapat Tertutup Bahas Pengganti Gibran

[adsense]Agenda kedua justru menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional.

Presiden Prabowo menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah pimpinan partai politik koalisi. Pertemuan berlangsung setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

[adsense]Sebelumnya, isu pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi pembahasan setelah muncul perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya juga menyebut bahwa Prabowo berencana bertemu para ketua umum partai politik untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden.

[adsense]Hasil pertemuan kemudian disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, Prabowo memberikan waktu satu minggu kepada masing-masing partai untuk membicarakan nama yang berpotensi diusulkan sebagai calon Wakil Presiden.

[adsense]Partai politik diminta mendiskusikan kandidat dari internal masing-masing sebelum menyampaikan usulan kepada Presiden.

Meski demikian, Zulhas menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

[adsense]Ia juga menyampaikan bahwa PAN tidak mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi tersebut.

Dengan demikian, pertemuan di Istana Bogor bukan sekadar agenda silaturahmi politik, melainkan menjadi bagian dari proses komunikasi antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintah mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden.

[adsense]Siapa Saja Petinggi Partai yang Datang ke Istana Bogor?

Sejumlah pimpinan partai politik terlihat menghadiri pertemuan tersebut.

[adsense]Di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sejumlah elite Partai Gerindra juga terlihat hadir, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani dan Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono.

[adsense]Kehadiran para pimpinan partai tersebut memperlihatkan pentingnya komunikasi politik dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Sementara itu, hasil pertemuan memberikan waktu bagi partai-partai untuk membahas calon yang akan diusulkan.

[adsense]Publik kini menantikan nama-nama yang akan muncul dari masing-masing partai serta keputusan Presiden Prabowo mengenai kandidat yang akan diajukan untuk mengisi posisi Wakil Presiden.

[adsense]

[adsense]

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan jadwal pemilihan Wakil Presiden baru untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

[adsense]Pemilihan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, melalui Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026).

[adsense]Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih satu dari dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Agenda pemilihan juga mencakup pengesahan dan pelantikan Wakil Presiden terpilih.

"Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026," kata Ahmad Muzani.

[adsense]Prabowo Diminta Segera Mengajukan Dua Nama

Salah satu keputusan rapat gabungan MPR adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden.

[adsense]Kedua nama tersebut nantinya akan diserahkan kepada MPR untuk menjalani proses verifikasi sebelum dibawa ke Sidang Paripurna.

Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden harus menyampaikan dua calon beserta dokumen persyaratannya paling lama 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna.

[adsense]Dengan jadwal pemilihan pada 2 Desember, batas waktu penyerahan nama calon tersebut jatuh pada 18 November 2026.

MPR selanjutnya akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua kandidat.

[adsense]MPR Bentuk Dua Tim Khusus

Untuk mempersiapkan proses pemilihan, MPR membentuk dua tim khusus yang masing-masing beranggotakan 36 orang.

[adsense]Tim pertama merupakan tim verifikasi yang bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden.

Tim kedua adalah tim ad hoc yang bertugas menyiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.

[adsense]Pembentukan kedua tim tersebut menjadi bagian dari persiapan administratif dan kelembagaan sebelum pemilihan berlangsung.

Dengan adanya tim verifikasi, kedua calon harus melewati pemeriksaan dokumen dan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

[adsense]Bagaimana Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran?

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

[adsense]Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kedua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

[adsense]Artinya, proses pengisian jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR.

Setelah Presiden menyampaikan dua nama, MPR melakukan verifikasi persyaratan sebelum melaksanakan pemungutan suara dalam Sidang Paripurna.

[adsense]Mengapa Pemilihan Dipercepat?

MPR sebenarnya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah menerima surat pengunduran diri.

[adsense]Namun, pimpinan MPR bersama pimpinan DPR dan DPD telah melakukan konsultasi dengan Presiden Prabowo mengenai proses pengisian jabatan tersebut.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa percepatan dilakukan karena besarnya perhatian masyarakat terhadap kekosongan jabatan Wakil Presiden.

[adsense]Menurutnya, semakin cepat kekosongan tersebut diisi, semakin baik bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, perhatian berikutnya tertuju pada dua nama yang akan diajukan Prabowo kepada MPR.

[adsense]Hingga 14 November 2026, belum ada dua kandidat resmi yang diumumkan. Nama-nama yang beredar di ruang publik masih perlu dibedakan dari calon yang benar-benar diajukan Presiden.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan sebelum jatuh sakit semakin mendapat perhatian. Pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) kini tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan perusahaan, persyaratan pekerjaan, maupun pemeriksaan sebelum perjalanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendeteksi penyakit sejak dini.

[adsense]Di Indonesia, perhatian terhadap pemeriksaan kesehatan preventif terlihat dari perkembangan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diselenggarakan pemerintah. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 73,8 juta orang telah mengikuti program tersebut hingga 31 Juli 2026. Jumlah ini melampaui total peserta sepanjang 2025 yang mencapai 70 juta orang.

Pemeriksaan kesehatan menjadi penting karena sejumlah penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal.

[adsense]Namun, melakukan medical check up bukan berarti seseorang harus menjalani seluruh jenis pemeriksaan yang tersedia di rumah sakit atau laboratorium.

Jenis pemeriksaan yang dibutuhkan sebenarnya bergantung pada usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan keluarga, gaya hidup, serta faktor risiko masing-masing orang.

[adsense]1. Pemeriksaan Tekanan Darah

Pemeriksaan tekanan darah menjadi salah satu bagian dasar dalam pemeriksaan kesehatan.

[adsense]Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena banyak penderitanya tidak merasakan keluhan meskipun tekanan darah sudah berada di atas batas normal.

Jika tidak terdeteksi dan ditangani, tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal.

[adsense]Karena itu, orang dewasa sebaiknya memeriksa tekanan darah secara berkala. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.

Bagi orang yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, obesitas, atau penyakit jantung dalam keluarga, frekuensi pemeriksaan dapat disesuaikan dengan rekomendasi tenaga medis.

[adsense]2. Pemeriksaan Gula Darah

Pemeriksaan gula darah bertujuan mengetahui kadar glukosa dalam tubuh dan membantu mendeteksi risiko diabetes.

[adsense]Diabetes tipe 2 dapat berkembang secara perlahan. Sebagian orang baru menyadari kondisinya setelah mengalami keluhan seperti sering haus, sering buang air kecil, mudah lapar, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas.

Padahal, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi pada ginjal, mata, saraf, jantung, dan pembuluh darah.

[adsense]Pemeriksaan yang umum dilakukan meliputi gula darah puasa dan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c dapat memberikan gambaran rata-rata kadar gula darah selama sekitar dua hingga tiga bulan terakhir.

Orang dengan berat badan berlebih, riwayat keluarga diabetes, atau faktor risiko metabolik lainnya perlu berkonsultasi mengenai waktu pemeriksaan yang tepat.

[adsense]3. Pemeriksaan Kolesterol

Kolesterol merupakan salah satu komponen lemak yang dibutuhkan tubuh. Namun, kadar kolesterol tertentu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

[adsense]Pemeriksaan profil lipid biasanya mencakup:

• Kolesterol total.

[adsense]• LDL atau kolesterol yang dikenal sebagai kolesterol jahat.

• HDL atau kolesterol baik.

[adsense]• Trigliserida.

Kadar LDL yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke.

[adsense]Pemeriksaan kolesterol dapat dipertimbangkan sejak usia dewasa, terutama bagi orang dengan riwayat keluarga penyakit jantung, kebiasaan merokok, obesitas, atau diabetes.

American Heart Association menjelaskan bahwa orang dewasa dengan risiko normal dapat melakukan pemeriksaan kolesterol setiap empat hingga enam tahun. Pemeriksaan lebih sering mungkin diperlukan apabila terdapat faktor risiko tertentu.

[adsense]4. Pemeriksaan Fungsi Ginjal

Ginjal memiliki peran penting dalam menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh.

[adsense]Masalah ginjal dapat berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan fungsi ginjal penting terutama bagi orang yang memiliki hipertensi, diabetes, atau riwayat penyakit ginjal.

Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain:

[adsense]• Kreatinin darah untuk membantu menilai fungsi penyaringan ginjal.

• Estimasi laju filtrasi glomerulus atau eGFR.

[adsense]• Pemeriksaan urine untuk mendeteksi albumin atau protein dalam urine.

Tidak semua orang harus menjalani seluruh pemeriksaan tersebut setiap tahun. Dokter akan menentukan kebutuhan berdasarkan kondisi dan faktor risiko pasien.

[adsense]5. Pemeriksaan Fungsi Hati

Hati berfungsi membantu metabolisme zat gizi, mengolah obat-obatan, serta menetralisasi berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh.

[adsense]Gangguan hati dapat disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, konsumsi alkohol, perlemakan hati, efek obat-obatan, maupun kondisi metabolik tertentu.

Pemeriksaan fungsi hati biasanya melibatkan tes darah seperti SGOT (AST), SGPT (ALT), dan beberapa parameter lainnya sesuai kebutuhan.

[adsense]Pemeriksaan ini dapat dipertimbangkan bagi orang yang memiliki faktor risiko penyakit hati, riwayat hepatitis, obesitas, diabetes, atau menggunakan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang.

6. Pemeriksaan Kanker Sesuai Usia dan Jenis Kelamin

[adsense]Pemeriksaan deteksi dini kanker juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesehatan.

Namun, tidak semua orang membutuhkan pemeriksaan seluruh jenis kanker. Skrining harus mempertimbangkan usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, serta faktor risiko.

[adsense]Beberapa pemeriksaan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

Kanker payudara

[adsense]Perempuan dapat berkonsultasi mengenai pemeriksaan payudara klinis dan mammografi sesuai usia serta tingkat risiko.

Kanker serviks

[adsense]Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan melalui pemeriksaan HPV DNA atau Pap smear sesuai pedoman dan rekomendasi tenaga kesehatan.

Kanker usus besar

[adsense]Skrining dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan feses tertentu atau kolonoskopi sesuai usia dan faktor risiko.

Kanker paru

[adsense]Pemeriksaan CT scan dosis rendah dapat direkomendasikan bagi kelompok tertentu yang memiliki riwayat merokok berat dan memenuhi kriteria skrining.

Skrining kanker tidak selalu diperlukan untuk semua orang. Pemeriksaan yang tidak tepat sasaran justru dapat menimbulkan hasil positif palsu, kecemasan, dan tindakan lanjutan yang sebenarnya tidak diperlukan.

[adsense]7. Pemeriksaan Berat Badan dan Indeks Massa Tubuh

Pemeriksaan kesehatan juga perlu memperhatikan berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang.

[adsense]Dari pengukuran tersebut, tenaga kesehatan dapat menghitung indeks massa tubuh (IMT) untuk membantu menilai status berat badan seseorang.

Selain IMT, lingkar pinggang juga dapat menjadi indikator penumpukan lemak di area perut yang berkaitan dengan risiko penyakit metabolik.

[adsense]Obesitas dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, serta berbagai gangguan kesehatan lainnya.

Karena itu, pemeriksaan berat badan dan lingkar pinggang dapat menjadi bagian sederhana dari evaluasi kesehatan rutin.

[adsense]Apakah Semua Orang Harus Medical Check Up Setiap Tahun?

Tidak semua orang membutuhkan paket medical check up yang sama setiap tahun.

[adsense]Seseorang berusia 25 tahun tanpa riwayat penyakit dan faktor risiko tertentu tentu memiliki kebutuhan pemeriksaan berbeda dibandingkan orang berusia 55 tahun dengan hipertensi dan diabetes.

Pemeriksaan kesehatan sebaiknya disesuaikan dengan beberapa hal berikut:

[adsense]• Usia: kebutuhan skrining penyakit tertentu berubah seiring bertambahnya usia.

• Riwayat keluarga: adanya anggota keluarga dengan diabetes, kanker, atau penyakit jantung dapat memengaruhi kebutuhan pemeriksaan.

[adsense]• Gaya hidup: kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang, dan konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko penyakit.

• Jenis kelamin: terdapat pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan maupun laki-laki.

[adsense]• Riwayat penyakit: orang yang sudah memiliki penyakit kronis membutuhkan pemantauan sesuai kondisi medisnya.

Selain pemeriksaan di rumah sakit atau laboratorium, masyarakat Indonesia juga dapat memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis dari pemerintah melalui fasilitas kesehatan yang menyelenggarakannya.

[adsense]Program ini mencakup pemeriksaan berdasarkan kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia.

Jangan Menunggu Sakit untuk Memeriksa Kesehatan

[adsense]Medical check up bukan sekadar mencari penyakit, melainkan mengetahui kondisi tubuh dan mengenali faktor risiko sebelum muncul komplikasi.

Hasil pemeriksaan juga perlu ditindaklanjuti. Jika ditemukan tekanan darah tinggi, kadar gula meningkat, atau gangguan kolesterol, seseorang perlu berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan langkah selanjutnya.

[adsense]Pemeriksaan kesehatan yang tepat tidak harus mahal atau mencakup puluhan jenis tes. Hal terpenting adalah memilih pemeriksaan yang memang dibutuhkan berdasarkan kondisi tubuh dan rekomendasi tenaga medis.

Dengan deteksi dini dan perubahan gaya hidup, risiko berbagai penyakit dapat dikendalikan lebih awal sehingga kualitas hidup tetap terjaga.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Garam menjadi salah satu bahan dapur yang hampir selalu tersedia di setiap rumah. Harganya relatif terjangkau dan mudah ditemukan di warung maupun supermarket. Namun, siapa sangka, pada masa lalu garam pernah menjadi komoditas bernilai tinggi yang memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan, perekonomian, bahkan kekuasaan suatu kerajaan.

[adsense]Sebelum teknologi pendingin ditemukan, garam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bahan ini digunakan untuk mengawetkan makanan agar tidak cepat membusuk, terutama daging dan ikan. Kemampuan tersebut membuat garam menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang belum memiliki lemari pendingin.

Nilai garam tidak hanya berasal dari kegunaannya sebagai bahan makanan. Di sejumlah wilayah, proses mendapatkan dan memproduksi garam juga membutuhkan tenaga, waktu, serta perjalanan panjang.

[adsense]Garam Menjadi Komoditas Penting Sejak Zaman Kuno

Sejarah penggunaan garam sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Berbagai peradaban kuno memanfaatkan garam untuk kebutuhan sehari-hari, pengawetan makanan, hingga kegiatan perdagangan.

[adsense]Dalam masyarakat yang tinggal jauh dari pantai, garam tidak selalu mudah diperoleh. Mereka harus mendapatkannya melalui perdagangan dengan wilayah penghasil garam.

Kondisi tersebut membuat garam memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jalur perdagangan pun berkembang untuk menghubungkan daerah penghasil garam dengan wilayah yang membutuhkan komoditas tersebut.

[adsense]Menurut kajian sejarah produksi dan perdagangan garam yang diterbitkan Oxford Research Encyclopedia, garam telah menjadi komoditas penting dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik masyarakat pada masa lalu.

Pernah Diperdagangkan Melintasi Gurun Sahara

[adsense]Salah satu kisah menarik dalam sejarah perdagangan garam terjadi di kawasan Afrika.

Pada Abad Pertengahan, garam dari wilayah gurun Sahara diperdagangkan melalui jalur perdagangan trans-Sahara. Para pedagang menggunakan unta untuk membawa garam melintasi gurun menuju berbagai pusat perdagangan di Afrika Barat.

[adsense]Garam dari kawasan tambang seperti Taghaza di wilayah Sahara menjadi salah satu komoditas penting. Bahan tersebut dipertukarkan dengan berbagai barang berharga, termasuk emas dari wilayah Afrika Barat.

Perdagangan ini memperlihatkan betapa pentingnya garam dalam kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu. Wilayah yang memiliki sumber garam dapat memperoleh keuntungan dari kebutuhan daerah lain yang tidak memiliki akses terhadap komoditas tersebut.

[adsense]Garam Pernah Menjadi Sumber Pajak dan Kekuasaan

Nilai ekonomi garam juga membuat sejumlah penguasa menjadikannya sebagai sumber pendapatan negara.

[adsense]Di beberapa wilayah, produksi dan perdagangan garam diawasi oleh pemerintah. Bahkan, ada negara yang menerapkan pajak khusus terhadap garam.

Salah satu contoh terkenal adalah Prancis pada masa sebelum Revolusi Prancis. Pemerintah kerajaan menerapkan pajak garam yang dikenal dengan sebutan gabelle.

[adsense]Pajak tersebut menjadi salah satu beban yang dipersoalkan masyarakat karena penerapannya tidak merata di seluruh wilayah. Kebijakan mengenai garam bahkan menjadi bagian dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem perpajakan kerajaan.

Di China, perdagangan dan produksi garam juga pernah berada di bawah pengawasan negara. Komoditas ini memiliki nilai strategis karena menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus sumber pemasukan pemerintah.

[adsense]Benarkah Gaji Berasal dari Kata Garam?

Ada satu fakta sejarah yang sering dikaitkan dengan garam, yaitu asal-usul kata salary dalam bahasa Inggris.

[adsense]Kata tersebut berasal dari bahasa Latin salarium, yang memiliki hubungan etimologis dengan kata sal, berarti garam.

Cerita populer menyebutkan bahwa tentara Romawi dahulu menerima pembayaran berupa garam. Namun, kisah tersebut perlu diluruskan.

[adsense]Tidak ada bukti sejarah yang kuat bahwa tentara Romawi secara rutin dibayar menggunakan garam. Catatan sejarah justru menunjukkan bahwa tentara Romawi menerima pembayaran berupa uang.

Hubungan antara salarium dan garam memang dikenal dalam pembahasan etimologi, tetapi alasan pasti di balik hubungan tersebut masih menjadi pembahasan tersendiri.

[adsense]Dengan demikian, cerita bahwa tentara Romawi menerima gaji dalam bentuk garam tidak bisa dianggap sebagai fakta sejarah yang sudah terbukti.

Mengapa Garam Tidak Lagi Semahal Dahulu?

[adsense]Perkembangan teknologi membuat produksi garam semakin mudah dilakukan. Metode penguapan air laut, penambangan garam batu, serta sistem distribusi modern memungkinkan komoditas ini diproduksi dan dikirim dalam jumlah besar.

Selain itu, kemajuan teknologi pengawetan makanan seperti lemari pendingin dan freezer mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap garam untuk menyimpan bahan makanan.

[adsense]Meski demikian, garam tetap menjadi bahan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain digunakan sebagai penyedap rasa, garam juga dibutuhkan dalam berbagai proses industri makanan dan produksi bahan kimia.

Perjalanan sejarah garam memperlihatkan bahwa sebuah bahan sederhana dapat memiliki nilai ekonomi dan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Sesuatu yang sekarang mudah dibeli dengan harga terjangkau ternyata pernah menjadi komoditas penting yang menghubungkan perdagangan, kekuasaan, dan kehidupan berbagai peradaban dunia.

[adsense]

[adsense]

Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri ternyata pernah menerima penghargaan khusus langsung dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

[adsense]Penghargaan tersebut diberikan pada 14 November 1961, bertepatan dengan peringatan hari jadi Brimob di Yogyakarta. Namanya adalah Nugraha Sakanti Jana Utama, sebuah tanda kehormatan negara yang diberikan kepada Korps Brigade Mobil atas pengabdian dan kiprahnya dalam menjalankan tugas kepolisian.

Pemberian penghargaan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Brimob. Bahkan, menurut catatan kepolisian, Brimob menjadi kesatuan pertama di lingkungan kepolisian yang menerima penghargaan tersebut.

[adsense]Lantas, apa alasan Soekarno memberikan penghargaan khusus kepada Brimob?

Penghargaan Diberikan pada 14 November 1961

[adsense]Pemberian penghargaan kepada Brimob memiliki dasar hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 591 Tahun 1961 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti Jana Utama kepada Korps Brigade Mobil Polisi Negara.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 13 November 1961. Sementara penyerahan penghargaan kepada Brimob berlangsung pada 14 November 1961 di Yogyakarta.

[adsense]Momen tersebut bertepatan dengan peringatan hari jadi Brimob. Presiden Soekarno menyerahkan penghargaan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pengabdian dan kesetiaan Korps Brigade Mobil.

Dalam catatan sejarah Polri, penghargaan tersebut disebut sebagai salah satu bentuk penghormatan tertinggi yang pernah diberikan kepada satuan di lingkungan kepolisian.

[adsense]Apa Alasan Brimob Mendapat Penghargaan dari Soekarno?

Penghargaan tersebut tidak diberikan tanpa alasan. Brimob dinilai telah menunjukkan pengabdian, kesungguhan, dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari kepolisian negara.

[adsense]Selama perjalanan awal organisasi, Mobile Brigade atau Mobrig, nama Brimob sebelum 1961, terlibat dalam berbagai tugas keamanan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Salah satu peristiwa penting adalah Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.

[adsense]Saat itu, pasukan yang menjadi cikal bakal Brimob masih bernama Polisi Istimewa. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi Satu Moehammad Jassin, mereka turut berada di garis depan menghadapi pasukan Sekutu.

Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari sejarah perjuangan Polisi Istimewa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

[adsense]Selain itu, satuan Pelopor juga memiliki catatan keterlibatan dalam operasi Trikora dan Dwikora pada 1961 untuk mendukung perjuangan Indonesia terkait Irian Barat dan Kalimantan Utara.

Rangkaian pengabdian tersebut menjadi bagian dari latar belakang penghargaan yang diberikan pemerintah kepada Korps Brigade Mobil.

[adsense]Brimob Juga Mengalami Perubahan Nama pada Tahun yang Sama

Menariknya, 1961 bukan hanya menjadi tahun penting karena pemberian penghargaan dari Soekarno.

[adsense]Pada tahun yang sama, organisasi Mobile Brigade resmi menggunakan nama Brigade Mobil atau Brimob.

Perubahan tersebut diumumkan pada 14 November 1961, bertepatan dengan hari jadi organisasi dan pemberian penghargaan Nugraha Sakanti Jana Utama.

[adsense]Sejak saat itu, nama Brimob semakin dikenal sebagai satuan khusus di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tanggal 14 November kemudian diperingati sebagai Hari Brimob setiap tahunnya.

[adsense]Monumen Penghargaan Soekarno Dibangun di Mako Brimob

Untuk mengenang pemberian penghargaan bersejarah tersebut, Polri membangun Monumen Nugraha Cakanti Yana Utama di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok.

[adsense]Monumen tersebut diresmikan pada 13 November 2021, menjelang peringatan HUT ke-76 Brimob.

Pembangunan monumen menjadi pengingat atas penghargaan yang diberikan Presiden Soekarno pada 14 November 1961.

[adsense]Keberadaan monumen itu juga menjadi bagian dari upaya melestarikan sejarah dan perjalanan panjang Korps Brimob.

Penghargaan yang Menjadi Bagian dari Sejarah Brimob

[adsense]Pemberian Nugraha Sakanti Jana Utama pada 1961 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Korps Brimob.

Penghargaan tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga bentuk pengakuan negara terhadap pengabdian sebuah kesatuan kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

[adsense]Lebih dari enam dekade setelah penghargaan itu diberikan, Brimob terus menjadi bagian dari Polri dengan tugas menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi, penanganan terorisme, hingga operasi kemanusiaan.

Setiap peringatan 14 November, sejarah penghargaan dari Presiden Soekarno menjadi salah satu catatan penting yang mengingatkan kembali perjalanan dan pengabdian Korps Brimob kepada bangsa dan negara.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Di balik terbentuknya Pasukan Pelopor Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, terdapat kisah pelatihan khusus yang melibatkan pendidikan di luar negeri. Sejumlah personel kepolisian Indonesia pernah dikirim ke Okinawa, Jepang, dan Filipina untuk mempelajari kemampuan pasukan Ranger.

[adsense]Program tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan kemampuan Mobile Brigade (Mobrig), nama organisasi Brimob sebelum 1961.

Tidak hanya membentuk personel dengan kemampuan tempur khusus, pendidikan Ranger juga menjadi fondasi lahirnya Pasukan Pelopor yang hingga kini dikenal sebagai salah satu unsur utama dalam Korps Brimob.

[adsense]Personel Brimob Dikirim ke Okinawa dan Filipina

Berdasarkan catatan sejarah Pusat Pendidikan Brimob, pada 1955–1956 sebanyak 15 personel dikirim untuk mengikuti pendidikan di Okinawa dan Filipina dalam dua gelombang.

[adsense]Pengiriman tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan personel Mobile Brigade melalui pelatihan khusus.

Pada masa itu, Indonesia menghadapi berbagai gangguan keamanan dan pemberontakan bersenjata di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap satuan kepolisian yang memiliki kemampuan lebih dari sekadar tugas pengamanan biasa.

[adsense]Mobrig kemudian mulai mengembangkan pasukan dengan kualifikasi Ranger yang memiliki kemampuan operasi lapangan dan taktik infanteri ringan.

Pelatihan di luar negeri menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan instruktur yang nantinya dapat menularkan kemampuan tersebut kepada personel lain di Indonesia.

[adsense]Lulusan Ranger Pertama Dibentuk di Porong

Setelah mengikuti pendidikan di luar negeri, pengembangan kemampuan Ranger dilanjutkan di Sekolah Pendidikan Mobile Brigade (SPMB) Porong, Jawa Timur.

[adsense]Pada 1956, sebanyak 15 Agen Polisi lulusan Sekolah Polisi Negara Sukabumi direkrut untuk mengikuti pendidikan kualifikasi Ranger.

Pendidikan tersebut diberikan oleh lulusan Ranger gelombang pertama yang sebelumnya menjalani pelatihan di luar negeri.

[adsense]Pada 20 Oktober 1956, angkatan tersebut dinyatakan lulus sebagai lulusan Ranger pertama. Para lulusan kemudian ditempatkan sebagai asisten instruktur Ranger di SPMB.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses pengembangan pendidikan Ranger secara mandiri di lingkungan Mobile Brigade.

[adsense]Tiga Kompi Ranger Dibentuk pada 1959

Pengembangan pasukan Ranger semakin terlihat pada 1959. Pusat Pendidikan Brimob mencatat, pada tahun tersebut dilaksanakan pendidikan tiga angkatan untuk membentuk satuan Ranger.

[adsense]Ketiga angkatan tersebut memiliki jumlah peserta dan lulusan berbeda.

Angkatan pertama diikuti 196 peserta dan meluluskan 117 orang. Angkatan kedua diikuti 169 peserta dengan 109 lulusan. Sementara angkatan ketiga diikuti 242 peserta dan meluluskan 114 orang.

[adsense]Para lulusan kemudian ditempatkan dalam tiga kompi Ranger, yakni Kompi 5994, Kompi 5995, dan Kompi 5996.

Pembentukan tiga kompi tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan pasukan berkualifikasi khusus di lingkungan Mobile Brigade.

[adsense]Ranger Berubah Menjadi Pasukan Pelopor pada 1961

Perjalanan Ranger memasuki babak baru pada 14 November 1961.

[adsense]Pada tanggal tersebut, Presiden Soekarno secara resmi mengubah nama Mobile Brigade menjadi Brigade Mobil atau Brimob.

Bersamaan dengan perubahan nama organisasi tersebut, nama Ranger juga diganti menjadi Pelopor.

[adsense]Batalyon 1232 Ranger kemudian berubah menjadi Batalyon 1232 Pelopor.

Perubahan tersebut menandai perkembangan organisasi dan identitas pasukan yang sebelumnya dibentuk melalui pendidikan khusus Ranger.

[adsense]Selanjutnya, pada 14 November 1964, Resimen Pelopor dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.

Sempat Dibubarkan, Pasukan Pelopor Kembali Dikembangkan

[adsense]Perjalanan Pasukan Pelopor tidak selalu berjalan mulus. Pada 17 Maret 1972, Resimen Pelopor bersama sejumlah resimen Brimob daerah dilikuidasi melalui keputusan Kapolri.

Namun, kualifikasi pendidikan Pelopor kembali dikembangkan pada 1997.

[adsense]Pusat Pendidikan Brimob mencatat, pada 2 Oktober 1997 dilaksanakan pendidikan kualifikasi Pelopor dengan melibatkan personel yang dilatih oleh mantan Ranger dan Pelopor.

Sebanyak 48 personel berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut dan kemudian diresmikan sebagai instruktur Pelopor pada 17 Oktober 1997.

[adsense]Pengembangan ini menjadi salah satu bagian dari upaya menghidupkan kembali kemampuan dan tradisi pendidikan Pelopor di lingkungan Brimob.

Warisan Pendidikan Ranger dalam Tubuh Brimob

[adsense]Kisah pengiriman personel ke Okinawa dan Filipina memperlihatkan bahwa pengembangan kemampuan Brimob telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu melalui pendidikan dan pertukaran pengetahuan.

Dari sejumlah personel yang mengikuti pelatihan di luar negeri, kemampuan tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan di Porong hingga melahirkan kompi-kompi Ranger.

[adsense]Perubahan nama menjadi Pelopor pada 1961 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Korps Brimob.

Kini, Pasukan Pelopor menjadi bagian dari unsur utama Brimob dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi.

[adsense]Sejarah Ranger pun menjadi bagian dari perjalanan panjang Brimob dalam membangun kemampuan personel dan organisasi.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com Setiap 14 November, Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memperingati hari lahirnya. Pada 2026, Brimob genap berusia 81 tahun sejak dibentuk pada 1945.

[adsense]Di balik seragam dan kemampuan taktisnya, Brimob memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasukan ini tidak dibentuk begitu saja sebagai satuan khusus kepolisian, tetapi lahir dari situasi genting pada masa awal kemerdekaan.

Berikut sejarah terbentuknya Brimob, perjalanan perubahan namanya, hingga peran yang dijalankan dalam menjaga keamanan negara.

[adsense]Sejarah Brimob Berawal dari Masa Pendudukan Jepang

Cikal bakal Brimob bermula pada April 1944, ketika pemerintah militer Jepang membentuk pasukan bernama Tokubetsu Keisatsu Tai atau Pasukan Polisi Istimewa.

[adsense]Pasukan tersebut dibentuk di sejumlah wilayah karesidenan di Jawa, Madura, dan Sumatera. Anggotanya terdiri dari polisi muda yang mendapatkan pelatihan khusus, termasuk kedisiplinan, kemampuan menggunakan senjata, dan keterampilan menghadapi situasi keamanan.

Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, pasukan ini tidak dibubarkan begitu saja. Anggotanya justru ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

[adsense]Salah satu tokoh penting dalam sejarah awal pasukan tersebut adalah Komisaris Polisi Mohammad Jasin. Ia dikenal sebagai tokoh yang memimpin Polisi Istimewa di Surabaya dan menggerakkan anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.

Pernah Bernama Mobile Brigade atau Mobrig

[adsense]Setelah Indonesia merdeka, pasukan Polisi Istimewa mengalami perubahan organisasi.

Pada 14 November 1946, berbagai kesatuan Polisi Istimewa dilebur menjadi satu organisasi bernama Mobile Brigade atau disingkat Mobrig.

[adsense]Pembentukan Mobrig menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang kemudian dikenal sebagai Korps Brimob Polri.

Selanjutnya, pada 14 November 1961, Presiden Soekarno secara resmi mengubah nama Mobile Brigade menjadi Brigade Mobil (Brimob).

[adsense]Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Brimob.

Mendapat Nama Brimob pada Masa Presiden Soekarno

[adsense]Perubahan nama pada 1961 bukan sekadar pergantian istilah. Pada masa itu, organisasi Brimob juga mengalami perkembangan dalam struktur dan kemampuan operasional.

Presiden Soekarno memberikan perhatian terhadap peran pasukan tersebut dalam menjaga keamanan negara. Brimob kemudian berkembang menjadi satuan kepolisian dengan kemampuan khusus untuk menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi.

[adsense]Pada masa berikutnya, organisasi ini mengalami sejumlah reorganisasi, termasuk pembentukan satuan-satuan di berbagai daerah dan pengembangan kemampuan personel.

Apa Saja Tugas Brimob?

[adsense]Saat ini, Brimob menjadi salah satu unsur pelaksana utama Polri dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berintensitas tinggi.

Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan penanganan kerusuhan atau situasi konflik. Brimob juga memiliki kemampuan khusus untuk menghadapi berbagai ancaman yang membutuhkan penanganan taktis.

[adsense]Beberapa tugas dan kemampuan Brimob meliputi:

1. Penanganan terorisme, termasuk mendukung operasi menghadapi ancaman teror.

[adsense]2. Penjinakan bom, melalui unit khusus yang memiliki kemampuan menangani bahan peledak.

3. Penanganan kerusuhan, terutama gangguan keamanan berskala besar.

[adsense]4. Operasi pencarian dan penyelamatan, termasuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana.

5. Pengamanan situasi berisiko tinggi, termasuk operasi kepolisian yang membutuhkan kemampuan khusus.

[adsense]Dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob memiliki satuan khusus seperti Gegana dan Pelopor yang mempunyai fungsi serta kemampuan berbeda.

HUT ke-81 Brimob 2026 Mengusung Tema Brimob Bersama Masyarakat

[adsense]Memasuki peringatan HUT ke-81 pada 14 November 2026, Korps Brimob Polri mengangkat tema Brimob Bersama Masyarakat.

Tema tersebut menekankan bahwa keberadaan Brimob tidak hanya berkaitan dengan tugas pengamanan, tetapi juga pelayanan dan misi kemanusiaan.

[adsense]Dalam peringatan di Jawa Timur pada 14 November 2026, Kapolda Jawa Timur memberikan apresiasi kepada personel Satbrimob yang kembali setelah menjalankan tugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) di Papua dalam Operasi Amole I Tahun 2026.

Peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengingatkan personel agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi bencana alam.

[adsense]Perjalanan Panjang Brimob Selama 81 Tahun

Perjalanan Brimob menunjukkan bagaimana sebuah pasukan yang berawal dari Polisi Istimewa pada masa pendudukan Jepang berkembang menjadi satuan khusus di lingkungan Polri.

[adsense]Dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga menghadapi berbagai tantangan keamanan modern, Brimob terus mengalami perubahan organisasi dan kemampuan.

Peringatan HUT ke-81 pada 14 November 2026 menjadi pengingat atas perjalanan panjang tersebut sekaligus tanggung jawab Brimob dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan 11 ruas tol difungsionalkan tanpa tarif dalam rangka mendukung periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

[adsense]"Untuk mendukung libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kementerian PU merencanakan 11 ruas tol difungsionalkan tanpa tarif dengan total panjang 244,95 km," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Diana menjelaskan, 11 ruas tol yang direncanakan akan difungsionalkan pada libur Natal dan Tahun Baru tersebut antara lain Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 23,88 km, Tol Rengat–Pekanbaru segmen Bypass Pekanbaru–IC Siak sepanjang 13,47 km, Tol Palembang–Betung Seksi 1–5 Kramasan–Betung sepanjang 69,19 km, Tol Serang–Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung–Cileles sepanjang 24,18 km.

[adsense]Kemudian Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg Ramp 1 JC Sedyatmo sepanjang 1,53 km, Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3 Cibadak–Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km, Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Seksi 6 Kutanegara–Sadang sepanjang 8,50 km, Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 1 JC Sleman–SS Banyurejo sepanjang 8,80 km dan Seksi 6 SS Ambarawa–JC Bawen sepanjang 4,27 km.

Selanjutnya Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Paket 1.2B Prambanan–Purwomartani dan Paket 2.2B Trihanggo–JC Sleman sepanjang 14,73 km, Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 3 Paiton–Besuki sepanjang 25,60 km.

[adsense]Lalu Akses Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 38,63 km. Untuk ruas ini terdapat alternatif rute dan panjang, serta saat ini masih dalam proses pembahasan terkait integrasi dengan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda.

Menurut Diana, sebagian besar ruas difungsionalkan 2 jalur 2 arah untuk kendaraan golongan I non-bus. Khusus Ramp 1 JC Sedyatmo, ruas dibuka satu arah dari Jakarta menuju PIK untuk semua golongan kendaraan pada pukul 06.00–22.00.

[adsense]Sedangkan untuk jalan tol Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan direncanakan untuk difungsionalkan pada Seksi 6 Kutanegara–Sadang sepanjang 8,50 km dengan skema satu arah menuju Jakarta bagi kendaraan Golongan I nonbus. Sementara itu, Seksi 3–5 Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan belum difungsionalkan karena masih terdapat pekerjaan konstruksi pada jalur utama (main road).

"Pelaksanaan fungsional ruas-ruas jalan tol baru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan serta mempertimbangkan hasil koordinasi dan diskresi Kepolisian. Pengaturan operasional, termasuk waktu dan skema pembukaan ruas, akan dilakukan secara situasional selama periode pelayanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna jalan," kata Diana.

[adsense]

Topikseru.com, Langkat – Dalam upaya memperkuat perlindungan anak dari lingkungan terkecil, Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Kabupaten Langkat menyelenggarakan kegiatan psikososial dan edukasi perlindungan serta pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Ruang Ramah Anak, Lingkungan Perdamaian, Kelurahan Tangkahan Durian. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anak dengan suasana yang interaktif, edukatif, dan menyenangkan.

[adsense]Kegiatan ini diisi dengan berbagai materi edukasi, di antaranya penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), praktik mencuci tangan menggunakan sabun, serta edukasi perlindungan diri dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Melalui pendekatan psikososial yang dikemas secara ramah anak, peserta diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan, mengenali hak-haknya, memahami batasan perlindungan diri, serta mengetahui pentingnya mencari bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya ketika menghadapi situasi yang tidak aman.

[adsense]Selain melibatkan petugas Pos SAPA, kegiatan ini juga difasilitasi oleh tim Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Badriyah selaku Ketua Pelaksana menegaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu lingkungan tempat mereka bermain dan bersosialisasi.

[adsense]"Kami ingin memastikan bahwa Ruang Ramah Anak di Lingkungan Perdamaian ini benar-benar menjadi tempat yang aman, edukatif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Melalui pendekatan psikososial, kita tidak hanya melindungi fisik anak, tetapi juga memperkuat mental dan hak-hak mereka. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," ungkap Badriyah.

Sementara itu, petugas Pos SAPA, Waluyo bersama Wahyudi dan Fatimah Triyani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata peran dan kehadiran Pos SAPA di tengah masyarakat.

[adsense]Menurut mereka, pemenuhan hak anak tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan ruang dan kegiatan bermain, tetapi juga harus disertai dengan muatan edukasi yang memberikan pemahaman kepada anak tentang bagaimana melindungi diri dan mengenali berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan, mengenali situasi yang berpotensi membahayakan, berani menyampaikan ketika merasa tidak aman, serta mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta pertolongan.

[adsense]YAFSI bersama Pos SAPA Kabupaten Langkat terus mendorong penguatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Kehadiran Ruang Ramah Anak diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan bermain, tetapi juga menjadi ruang belajar, tumbuh, berekspresi, dan memperoleh perlindungan bagi setiap anak.

Karena setiap anak berhak tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

[adsense]

Topikseru.com, AS – Otoritas Penerbangan Amerika Serikat (FAA) menghentikan seluruh penerbangan terutama yang berangkat dari semua bandara AS.

Penghentian penerbangan dengan alasan gangguan komunikasi massif yang terjadi.

Dilansir dari AFP, hal ini jarang terjadi di negeri paman sam.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homenland Security) mengklaim gangguan komunikasi ini bukan akibat dari 'serangan jahat' apa pun.

Hal ini memicu kebingungan calon penumpang. Papan informasi di bandara menyebut jadwal penerbangan masih normal. Namun mereka tidak bisa naik pesawat untuk terbang.

"Kami mengeluarkan perintah penghentian penerbangan secara nasional untuk semua bandara di AS menyusul masalah komunikasi yang berdampak pada seluruh Pusat Pengendalian Lalu Lintas Udara (Air Route Traffic Control Centers)," demikian pernyataan FAA.

FAA menambahkan saat ini teknisi FAA sedang menyelidiki masalah ini.

Di akun X, FAA mengatakan masalah ini sebagai "gangguan telekomunikasi sementara" dan menyatakan bahwa langkah ini diambil "sebagai bentuk kehati-hatian yang ekstra."

Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda ancaman terhadap AS. "ini bukan peristiwa seperti 9/11," katanya.

Menurutnya sejauh ini tidak ada indikasi ini merupakan serangan jahat, "Ini murni gangguan telekomunikasi," ujarnya.

Meski begitu ia mengaku tidak mengenyampingkan kemungkinan apa pun.

Penumpang Kebingungan di Bandara

Penumpang dibuat kebingungan setelah seluruh penerbangan di Amerika Serikat (AS), termasuk yang hendak take off, dihentikan sementara gegara gangguan komunikasi pada sistem pengendali lalu lintas udara, Jumat (13/11) waktu setempat.

Situasi semakin membingungkan karena papan informasi keberangkatan di sejumlah bandara masih menunjukkan penerbangan beroperasi normal. Padahal, penumpang tidak dapat naik ke pesawat akibat perintah penghentian tersebut.

Di Bandara Las Vegas, petugas konter check-in Southwest Airlines memberi tahu penumpang bahwa tidak akan ada penerbangan yang lepas landas pada malam itu.

Sejumlah petugas mengatakan mereka mendapat informasi bahwa penghentian penerbangan akan berlangsung setidaknya delapan jam. Bahkan, salah satu staf maskapai menyebut gangguan tersebut bisa berlangsung hingga 24 jam.

Para penumpang pun kesulitan memperoleh informasi yang jelas. Sebagian mengaku diberi tahu bahwa penerbangan mereka tertunda akibat angin, sementara penumpang lainnya berusaha mencari tahu sendiri perkembangan situasi.

Joseph Anderson yang berusia 72 tahun dan merupakan salah satu penumpang yang hendak terbang dari Las Vegas menuju Oakland, California, mengaku kesal karena belum mendapatkan penjelasan yang pasti.

"Jadi, katanya tidak ada yang terbang, tetapi mereka belum memberi tahu publik," kata Anderson, seperti yang diberitakan AFP.

Ia bersama penumpang lain juga kebingungan menentukan langkah selanjutnya, apakah harus menjadwalkan ulang penerbangan atau memilih perjalanan darat.

"Kami sedang mempertimbangkan apakah perlu menjadwalkan ulang penerbangan atau berkendara. Namun, jika seluruh negara berhenti, jalan raya juga akan macet," ujar pensiunan veteran Angkatan Udara AS itu.

Anderson menambahkan para penumpang juga kesulitan mengambil bagasi mereka selama situasi tersebut. Ia berharap otoritas penerbangan dapat segera memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat secepatnya.

Kebingungan penumpang terjadi setelah Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) mengeluarkan perintah ground stop nasional untuk seluruh bandara di AS.

Keputusan itu diambil menyusul gangguan komunikasi yang berdampak pada seluruh pusat pengendali lalu lintas udara atau Air Route Traffic Control Centers.

FAA menyatakan teknisi sedang menyelidiki gangguan tersebut. Dalam pernyataan lanjutan melalui media sosial X, lembaga itu menyebut masalah tersebut sebagai gangguan telekomunikasi sementara dan mengatakan penghentian penerbangan dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Topikseru.com, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendata empat daerah di provinsi itu dilanda bencana banjir.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan empat daerah yang dilanda banjir yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Langkat.

"Berdasarkan laporan yang diterima, empat daerah yang dilanda banjir terjadi pada Kamis (12/11)," katanya di Medan, Jumat.

Ia mengatakan Kabupaten Langkat merupakan daerah yang paling terdampak, dengan 835 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Sedangkan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Simalungun, kata dia, mengakibatkan 10 rumah, tiga fasilitas umum, dan perkebunan terdampak. Sementara banjir yang melanda Kabupaten Padang Lawas Utara mengakibatkan dua bendungan rusak.

Kemudian di Kabupaten Toba, lanjutnya, tercatat dua rumah, satu tanggul mengalami kerusakan, serta lahan pertanian masyarakat terancam panen

"Tidak ada pengungsi, korban luka, maupun korban jiwa, akibat bencana banjir di empat daerah tersebut," kata Sri Wahyuni Pancasilawati.

Ia mengatakan berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan masing-masing pemerintah setempat dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.

Sri Wahyuni mengatakan pemerintah kabupaten setempat melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait serta menurunkan personel untuk membantu warga terdampak banjir.

Selain itu, kata dia, BPBD Sumut juga melakukan koordinasi dalam hal penanganan bencana di lokasi tersebut. "Lokasi terdampak masih dilakukan penanganan oleh masing-masing pemerintah setempat," kata Sri Wahyuni Pancasilawati.

Topikseru.com, Medan – Keluhan dan protes sejumlah seniman di Kota Medan yang terkena pungutan liar atau pungli uang untuk menggunakan fasilitas kesenian di Taman Budaya disikapi Pemeritah Kota Medan. Inspektorat pun diturunkan untuk mendalami. Bahkan oknum pelaku telah dberhentikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan penarikan Ismail, petugas kebersihan di Taman Budaya Medan, merupakan tindakan perusahaan vendor yang dilakukan sebelum sidak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada 9 November 2026. Sementara itu, dugaan pungutan liar (pungli) penggunaan gedung pertunjukan Taman Budaya Medan masih didalami Inspektorat Kota Medan.

Barli menegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berkomitmen mencegah praktik pungli di lingkungan kerjanya. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan ditindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami berkomitmen menolak pungli. Kami tidak ingin ada pungli di Taman Budaya. Jika ada pegawai yang terbukti melakukan pungli, akan kita tindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, penanganan terhadap Ismail berbeda dengan dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan. Penarikan Ismail merupakan kewenangan CV Royal Deli selaku perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing yang mempekerjakannya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) CV Royal Deli Nomor 06/11/2026/09, perusahaan melakukan pemeriksaan internal terhadap lima tenaga kerja outsourcing pada Jumat (6/11/2026) pukul 12.00 WIB. Mereka terdiri atas tiga petugas kebersihan dan dua petugas keamanan.

Pemeriksaan dilakukan setelah pengawas perusahaan menerima pengaduan dari pengunjung, seniman, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 5 November 2026 terkait dugaan pengutipan uang parkir berulang kali di kawasan Taman Budaya Medan.

Dalam evaluasi tersebut, pengawas mengingatkan seluruh pekerja agar menjalankan tugas sesuai penempatan dan ketentuan perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, Ismail kemudian ditarik dari lokasi penugasan. Laporan pemeriksaan itu juga diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan selaku penerima jasa.

"Pemeriksaan internal yang berujung pada penarikan Ismail berlangsung tiga hari sebelum sidak Pak Wali Kota," sebut Barli seraya menambahkan, dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan yang menjadi perhatian dalam sidak Wali Kota masih didalami Inspektorat.

Copot Oknum Pelaku Pungli

Sebelumnya, Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Yulhasni, mendesak Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengelola atau petugas Taman Budaya Medan yang diduga melakukan pungutan uang kepada seniman untuk menggunakan fasilitas kesenian.

Yulhasni mengatakan, Pemerintah Kota Medan tidak boleh membiarkan praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme transparan berlangsung di fasilitas publik yang seharusnya menjadi ruang kreativitas masyarakat.

"Kalau terbukti ada oknum yang melakukan pungutan liar terhadap seniman, Wali Kota Medan harus berani mencopot yang bersangkutan dari tugasnya. Jangan hanya memberikan teguran atau memindahkan orangnya. Harus ada tindakan tegas agar persoalan serupa tidak terus berulang," kata Yulhasni dalam keterangannya di Medan.

Menurut Yulhasni, Taman Budaya Medan memiliki fungsi penting sebagai ruang ekspresi dan pengembangan kesenian. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut semestinya memudahkan seniman untuk berlatih, berkarya, dan menampilkan kreativitas, bukan justru menjadi tempat yang membebani mereka dengan pungutan yang tidak jelas.

Ia menilai, persoalan dugaan pungutan terhadap seniman di Taman Budaya Medan bukan isu yang muncul tanpa rekam jejak. Pada Juli 2024, sejumlah seniman yang tergabung dalam Konsorsium Seniman Medan pernah mempersoalkan permintaan pembayaran sebesar Rp 200.000 untuk penggunaan ruang latihan.

Persoalan tersebut sempat menjadi perhatian publik dan diberitakan sejumlah media. Bahkan, pada 31 Juli 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan diberitakan melakukan penggantian terhadap tiga pekerja harian lepas (PHL) yang bertugas di Taman Budaya setelah muncul dugaan pungutan liar.

Yulhasni mengatakan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Medan dalam membenahi sistem pengelolaan Taman Budaya.

"Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang. Pemerintah harus memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penggunaan fasilitas, dan apakah ada pungutan yang memang memiliki dasar aturan," ujarnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Medan membuka secara transparan seluruh ketentuan penggunaan fasilitas Taman Budaya, termasuk tarif resmi apabila memang terdapat biaya yang dibenarkan oleh peraturan.

Menurutnya, setiap pungutan harus memiliki landasan hukum, disertai bukti pembayaran resmi, serta tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh petugas.

Selain mendesak pencopotan oknum yang terbukti melakukan pungutan liar, Yulhasni meminta Wali Kota Medan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola Taman Budaya dan membuka saluran pengaduan bagi komunitas seni.

Ia menegaskan, pembenahan Taman Budaya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Taman Budaya harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai rumah bersama bagi seniman. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan kemudahan bagi mereka yang ingin berkarya. Jangan sampai seniman justru merasa asing di rumah kebudayaannya sendiri," kata Yulhasni.

Topikseru.com, Humbang Hasundutan – Penyidik Sat Reskrim Polres Humbang Hasundutan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap 25 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan dan perusakan di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Kamis (12/11/2026).

Penyerahan Tahap II tersebut dilaksanakan setelah sembilan berkas perkara yang ditangani penyidik Sat Reskrim Polres Humbahas dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Adapun sembilan laporan polisi tersebut masing-masing LP/B/132/XI/2026, LP/B/133/XI/2026, LP/B/135/XI/2026, LP/B/136/XI/2026, LP/B/137/XI/2026, LP/B/138/XI/2026, LP/B/139/XI/2026, LP/B/140/XI/2026, dan LP/B/141/XI/2026, seluruhnya tertanggal 12 September 2026.

Sebanyak 25 tersangka tersebut diduga terlibat dalam peristiwa penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada September 2026 lalu.

Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung menyampaikan, pelaksanaan Tahap II merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU.

"Melalui penyerahan Tahap II ini, tanggung jawab terhadap para tersangka dan barang bukti secara resmi beralih dari penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelas AKP Hitler Hutagalung.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polres Humbahas melalui Sat Reskrim senantiasa berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum serta keadilan.

Menurutnya, penyelesaian perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU merupakan wujud keseriusan Polres Humbahas dalam menuntaskan setiap penanganan perkara pidana sesuai prosedur dan mekanisme hukum.

"Hal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tutupnya.

Dengan dilaksanakannya penyerahan Tahap II tersebut, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus yang terjadi di Kampung Sarsiantar, Desa Matiti II (Matiti), Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, adalah peristiwa kericuhan, penganiayaan, dan perusakan yang dipicu oleh konflik sengketa lahan. Terjadi pada Sabtu pagi, 12 September 2026.

Penyebab Utama: Sengketa lahan antara dua kelompok, yaitu kelompok Raja Bius Manullang dan kelompok Opung Patar Munte. Situasi memanas setelah adanya dugaan pembakaran gubuk atau pondok milik kelompok Raja Bius Manullang di lokasi sengketa.

Sekitar 100 hingga 150 orang mendatangi lokasi dan melakukan aksi pengerusakan terhadap bangunan serta kendaraan

Dampak Kerusakan:

•Sekitar 12 hingga 13 rumah warga, sebuah restoran/warung, serta beberapa unit kendaraan (mobil, truk, atau bus yang rusak/terbalik) mengalami kerusakan.

•Perangkat CCTV di lokasi dirusak dan hard disk penyimpan rekaman diambil sebelum kejadian.

Sekitar 7 hingga 8 orang mengalami luka-luka akibat pemukulan dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Dolok Sanggul.

Topikseru.com, Humbang Hasundutan – Guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Polres Humbang Hasundutan melalui Satuan Reserse Narkoba melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa patroli dan razia tempat hiburan malam (cafe remang-remang) dalam rangka Operasi Sarang Narkoba (OSN), Sabtu dini hari (14/11/2026).

[adsense]Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Humbahas, Iptu Muhammad Hafiz Ansari dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika, khususnya tempat hiburan malam (cafe remang-remang) di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran operasi meliputi Cafe Lae di Jalan Doloksanggul–Siborongborong, Cafe Lucky dan Cafe Harmony di Jalan Lumban Barat, Desa Purba Dolok, serta Cafe Liberty di Jalan Rumah Sakit, Desa Hutaraja, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan maupun barang bawaan pengunjung secara humanis, profesional, namun tetap tegas.

Pemeriksaan tersebut bertujuan mengantisipasi adanya kepemilikan narkotika, senjata tajam, serta benda-benda lain yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana.

[adsense]Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan identitas diri terhadap pengunjung, termasuk penduduk musiman melalui razia KTP, guna memastikan tertib administrasi kependudukan.

Petugas turut mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas lainnya, seperti aksi premanisme, perbuatan asusila, maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum.

[adsense]"Pemeriksaan mencakup identitas pengunjung, barang bawaan, serta sudut-sudut ruangan kafe untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," ujar Iptu Hafiz.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mendapati dua orang pengunjung di salah satu tempat hiburan malam yang diduga telah mengonsumsi narkotika jenis ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menemukan sisa zat yang diduga narkotika jenis ekstasi dalam bungkusan plastik bening yang berkaitan dengan kedua orang tersebut.

[adsense]Selanjutnya, kedua orang tersebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut guna mendalami dugaan penyalahgunaan narkotika tersebut.

"Kedua orang tersebut masih kita mintai keterangan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan penggunaan narkotika tersebut," jelas Iptu Hafiz.

[adsense]Tidak hanya melakukan pemeriksaan terkait narkotika, petugas juga mengecek kepatuhan pengelola tempat hiburan malam terhadap ketentuan perizinan penjualan minuman beralkohol serta aturan jam operasional yang berlaku.

Petugas turut memberikan imbauan kamtibmas kepada para pemilik usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan jam operasional, tidak menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta tidak memberikan ruang maupun fasilitas bagi aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Kasat Resnarkoba Iptu Hafiz juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Informasi sekecil apa pun sangat berarti dalam membantu upaya pemberantasan narkotika," tegasnya.

[adsense]Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan Call Center Polri 110.

Melalui kegiatan patroli yang ditingkatkan dan pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba secara berkelanjutan, Polres Humbang Hasundutan berkomitmen untuk terus menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba.

[adsense]

Topikseru.com, Pematangsiantar – Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, Polda Sumatera Utara, mengamankan dua pria berinisial PS (47) dan RH (57) terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 13,77 gram.

Kedua pria tersebut diamankan di lokasi berbeda dalam rangkaian pengungkapan kasus yang berlangsung pada Minggu (8/11) dan Senin (9/11/2026).

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kasat Resnarkoba AKP Syamsul Bahri mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan kepemilikan narkotika.

Menindaklanjuti informasi itu, tim operasional Satresnarkoba yang dipimpin Kanit II IPDA Froom Siahaan mengamankan PS pada Minggu (8/11) sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Simarimbun, Kota Pematangsiantar.

PS diamankan saat berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam bernomor polisi A 1337 D. Dari lokasi tersebut, petugas menyita satu paket sabu seberat bruto 3,20 gram yang dibungkus tisu dan disimpan dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler merek Oppo warna hitam.

"Dari hasil pemeriksaan awal, PS mengakui sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang temannya berinisial RH," kata Syamsul Bahri.

Berdasarkan keterangan tersebut, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan RH pada Senin (9/11) sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.

Dari tangan RH, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 10,57 gram yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri. Selain itu, turut disita satu unit telepon seluler merek Vivo warna biru dan uang tunai Rp135.000.

Dalam pemeriksaan, RH mengakui dua paket sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seseorang. Polisi menyebut identitas pemasok tersebut telah diketahui dan masih dalam penyelidikan.

Syamsul mengatakan kedua tersangka telah diamankan dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Pematangsiantar menyatakan akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Komposisi tersebut menjadi bagian dari strategi BYD memperkuat basis produksi di Indonesia sekaligus membangun keterkaitan dengan industri nasional. Perusahaan tidak hanya mengandalkan fasilitas perakitan dan produksi, tetapi juga melibatkan ratusan pemasok lokal dalam rantai pasoknya.

Head of Public Relations and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan keberadaan fasilitas manufaktur di Subang merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pengembangan industri otomotif Indonesia.

"Komitmen kami kepada Indonesia juga nyata dan kami terus mengoptimalkan fasilitas manufaktur yang telah kami bangun dengan adanya 90 persen tenaga kerja lokal dan total 6.000 tenaga kerja di fasilitas BYD Subang," kata Luther di sela kegiatan media test drive kendaraan terbaru BYD di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

5.400 Pekerja Lokal Terlibat di Fasilitas BYD Subang

Angka tersebut memperlihatkan besarnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam kegiatan manufaktur perusahaan otomotif asal China tersebut.

Penyerapan pekerja lokal menjadi salah satu indikator kontribusi investasi industri terhadap perekonomian daerah. Selain membuka kesempatan kerja, keberadaan fasilitas produksi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi pendukung di wilayah sekitar.

Meski demikian, besarnya dampak investasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pekerja yang direkrut. Kualitas pekerjaan, peningkatan keterampilan, transfer teknologi, dan peluang pengembangan karier juga menjadi aspek penting dalam mengukur kontribusi industri terhadap ekonomi nasional.

BYD Gandeng Lebih dari 200 Pemasok Lokal

Kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun hubungan antara kegiatan manufaktur perusahaan dan pelaku industri lokal.

Keterlibatan pemasok dalam rantai produksi menjadi faktor penting bagi pengembangan industri otomotif. Semakin kuat hubungan antara produsen kendaraan dan perusahaan pendukung di dalam negeri, semakin besar pula peluang terbentuknya ekosistem industri yang saling terhubung.

Menurut Luther, kolaborasi dengan pemasok lokal merupakan bagian dari upaya BYD membangun sinergi dan integrasi dengan industri Indonesia.

Namun, jumlah pemasok saja belum cukup untuk menggambarkan kedalaman kontribusi terhadap industri nasional. Tingkat kandungan lokal, jenis komponen yang dipasok, nilai transaksi, serta kemampuan pemasok memenuhi standar teknologi otomotif juga menjadi ukuran yang perlu diperhatikan.

Jaringan Diler BYD Sudah Melampaui 120 Lokasi

Luther menyampaikan perusahaan telah mengembangkan lebih dari 120 jaringan diler yang tersebar di berbagai wilayah. Ekspansi tersebut tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga wilayah lapis kedua.

Perluasan jaringan diler menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mendekatkan produk dan layanan kepada konsumen.

Bagi pasar kendaraan listrik, keberadaan jaringan penjualan dan layanan purnajual memiliki peran penting. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan spesifikasi kendaraan, tetapi juga kemudahan memperoleh layanan perawatan, ketersediaan suku cadang, serta dukungan teknis.

BYD menyatakan masih akan menjajaki lokasi strategis untuk memperluas jangkauan distribusinya di Indonesia.

BYD Ingin Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

"Kami tidak berhenti di penjualan kendaraan, tetapi kami ingin membangun ekosistem kendaraan listrik yang lebih lengkap," ujar Luther.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan bisnis kendaraan listrik membutuhkan dukungan berbagai sektor, mulai dari manufaktur, pemasok komponen, distribusi, layanan purnajual, hingga infrastruktur pendukung.

Bagi Indonesia, penguatan ekosistem tersebut menjadi penting agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi industri dalam negeri.

Tantangannya adalah memastikan investasi tidak hanya meningkatkan jumlah kendaraan yang dipasarkan, tetapi juga memperkuat kemampuan produksi, kualitas sumber daya manusia, dan keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok.

Dengan sekitar 6.000 pekerja di fasilitas Subang, lebih dari 200 pemasok lokal, serta jaringan diler yang melampaui 120 lokasi, BYD tengah membangun fondasi bisnis yang mencakup produksi hingga distribusi.

Seberapa besar kontribusi jangka panjangnya terhadap industri otomotif nasional akan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas lokal dan kedalaman integrasi rantai pasok dalam negeri.

[adsense]Langkah tersebut dinilai penting untuk mengakhiri ketidakjelasan aturan yang selama ini berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran. DPR menginginkan proses pengakuan pendidikan yang ditempuh warga negara Indonesia di luar negeri memiliki dasar hukum yang tegas dan mengikat.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan polemik dokumen pendidikan Gibran harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Menurut dia, persoalan serupa tidak seharusnya kembali muncul akibat regulasi yang belum memberikan pedoman secara terperinci.

[adsense]"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," kata Lalu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

DPR Soroti Perbedaan Penafsiran Surat Penyetaraan Ijazah

[adsense]Kondisi tersebut menunjukkan perlunya ketentuan yang tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga menjelaskan kedudukan, persyaratan, dan konsekuensi hukum dari surat keterangan penyetaraan.

Dia berharap revisi UU Sisdiknas dapat menghasilkan regulasi yang menjadi rujukan bersama bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat.

[adsense]Menurut Lalu, aturan yang memiliki kekuatan hukum jelas diperlukan agar setiap keputusan terkait pengakuan pendidikan tidak bergantung pada penafsiran masing-masing pihak.

"Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu," ujarnya.

[adsense]

Penyetaraan Pendidikan Luar Negeri Perlu Kepastian Hukum

Karena itu, pemerintah membutuhkan mekanisme pengakuan pendidikan yang transparan dan dapat diterapkan secara konsisten.

[adsense]Kejelasan regulasi diperlukan untuk menjawab sejumlah persoalan, mulai dari persyaratan dokumen, proses evaluasi akademik, kewenangan lembaga penerbit, hingga pengakuan hasil pendidikan di Indonesia.

Tanpa pedoman yang terperinci, proses penyetaraan berpotensi menimbulkan perdebatan, terutama ketika dokumen yang diterbitkan lembaga pemerintah memiliki konsekuensi terhadap persyaratan administratif atau jabatan publik.

[adsense]Lalu berharap revisi undang-undang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri.

Dia menegaskan bahwa regulasi baru seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga negara yang ingin memperoleh pengakuan atas pendidikan mereka.

[adsense]

Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan surat keputusan tersebut pada Kamis (12/11/2026).

[adsense]Dokumen yang dicabut adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

SK pencabutan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.

[adsense]Melalui keputusan itu, kementerian memerintahkan penarikan dokumen penyetaraan dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menguasainya.

Kemendikdasmen juga menyatakan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[adsense]Pencabutan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya memicu perdebatan mengenai proses pengakuan pendidikan luar negeri.

Yusril Sebut Pencabutan Suket Menindaklanjuti Putusan MA

[adsense]Menurut Yusril, putusan MA yang membatalkan surat keterangan itu telah berkekuatan hukum tetap.

"Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril.

[adsense]Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah terhadap dokumen penyetaraan yang menjadi pokok polemik.

Namun, perkembangan perkara ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai sistem pengakuan pendidikan luar negeri di Indonesia, termasuk bagaimana pemerintah memastikan setiap dokumen diterbitkan melalui prosedur yang jelas.

[adsense]

Revisi UU Sisdiknas Berpotensi Jadi Evaluasi Sistem Pendidikan

Jika dimasukkan dalam pembahasan revisi undang-undang, ketentuan penyetaraan pendidikan berpeluang menjadi bagian dari evaluasi sistem pendidikan nasional.

[adsense]Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum tanpa mempersulit masyarakat yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Publik kini menanti apakah rencana DPR itu akan diterjemahkan menjadi ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur, kewenangan, dan standar penyetaraan ijazah.

[adsense]Dengan regulasi yang lebih tegas, polemik serupa diharapkan tidak kembali muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap dokumen pendidikan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan ke perpustakaan yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Sumatera Utara mencapai 35.300 kunjungan.

[adsense]Jumlah kunjungan hasil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat gerakan literasi masyarakat guna meningkatkan minat baca dan membangun budaya literasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Sumut, Alpian Hutauruk, pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (13/11/2026).

[adsense]Berbagai program dan kolaborasi lintas sektor dilakukan, termasuk menambah dua titik layanan baca untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas perpustakaan.

"Kedua titik tersebut berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Nias Utara dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Nias Barat. Selain itu kami juga mengembangkan layanan perpustakaan seperti perpustakaan keliling guna mengajangkau seluruh lapisan masyarakat," ucapnya.

[adsense]Berbagai upaya tersebut turut mendorong tingginya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan ke perpustakaan yang dikelola Disperpusip Sumut mencapai 35.300 kunjungan.

"Paling banyak anak sekolah jenjang yang berada di jenjang SD. Selain itu tingkat SMP bahkan mahasiswa dan dosen. Mereka mengunjungi sejumlah layanan yang telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan Sumut," katanya.

[adsense]Alpian memaparkan, Disperpusip Sumut menyediakan sejumlah layanan perpustakaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok usia dan kalangan masyarakat. Salah satu layanan favorit adalah layanan anak yang dilengkapi fasilitas dan program literasi khusus, dengan konsep ramah anak bagi pengunjung mulai usia prasekolah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Layanan anak tersebut berada di lantai satu gedung perpustakaan. Berbagai kegiatan edukatif diselenggarakan untuk memperkenalkan dunia literasi kepada anak-anak melalui pendekatan yang menyenangkan.

[adsense]"Paling banyak diminati layanan anak yang berada di lantai 1. Para pustakawan di sana layaknya seperti guru. Mereka mengajak anak-anak bercerita dan menonton," ucapnya.

Selain itu, tersedia layanan referensi yang banyak dimanfaatkan mahasiswa dan dosen. Layanan ini membantu pengunjung menelusuri informasi khusus serta memperoleh berbagai bahan rujukan untuk mendukung kebutuhan akademik dan penelitian.

[adsense]Disperpusip Sumut juga menyediakan layanan fiksi berupa ruang baca dan layanan sirkulasi yang menghadirkan beragam koleksi karya sastra dan cerita rekaan bagi pemustaka, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa.

Untuk semakin meningkatkan budaya literasi, Disperpusip Sumut turut melaksanakan berbagai kegiatan, seperti safari literasi, diskusi, talkshow, storytelling, sosialisasi budaya baca, serta menjalin kolaborasi dengan sejumlah konsulat jenderal, termasuk Konsulat Jenderal Singapura. Kerja sama internasional juga terus dikembangkan untuk memperluas jejaring dan mendukung peningkatan kualitas literasi masyarakat.

[adsense]perpustakaan-2.webp">

Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Sumut berhasil mencatat peningkatan peringkat nasional dalam pembangunan literasi masyarakat maupun tingkat kegemaran membaca.

[adsense]"Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan peringkat nasional yang signifikan, dari posisi ke-29 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-10 pada tahun 2025. Begitupula dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumut yang berada di posisi ke-21 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-9 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat dan tingkat gemar membaca di Sumut semakin kompetitif," pungkasnya.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Tiga orang WNI berhasil diselamatkan ketika hampir terbang keluar negeri karena diimingi mahar puiuhan juta.

Seperti dikutip dari media humas Polri, Tribrata News, Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn dalam pengungkapan kasus ini pada Kamis (12/11/2026) mengatakan, para korban diiming-imingi mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta dan uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta jika bersedia menikah dengan pria asal China.

Penyidikan polisi mengungkap dugaan jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China.

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus-Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," kata Yolanda.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan tiga WNI yang berhasil diselamatkan "masing-masing berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan."

"Kementerian Luar Negeri mengharapkan agar para korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami," kata Heni dalam keterangannya yang diterima media, Jumat (13/11/2026).

Dijual Hingga Rp500 Juta

Yolanda mengatakan bahwa foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirim kepada agen di China sebagai katalog pengantin pesanan. Setiap perempuan disebut ditawarkan atau dijual dengan harga Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Polisi menetapkan tiga tersangka dengan peran berbeda, yakni YB, RMM, dan FC alias IA.

YB merupakan warga China yang datang ke Indonesia untuk menikahi korban dan membawanya ke negaranya. Sementara RMM diduga merekrut korban dengan iming-iming uang serta mengatur pernikahan ilegal di Apartemen Grand Pramuka, Jakarta, yang juga dijadikan tempat penampungan.

Menurut Yolanda, RMM sebelumnya justru pernah menjadi korban pengantin pesanan sebelum beralih menjadi pelaku. Adapun FC alias IA diduga membantu memalsukan dokumen kependudukan dan perjalanan korban.

Ketiga korban sempat ditampung di apartemen dan hotel di Jakarta, sementara pelaku mengurus dokumen perjalanan dan diduga memalsukan tahun lahir mereka agar memenuhi syarat menikah di China.

Korban kemudian diduga dinikahkan secara siri dengan pria China tanpa dokumen resmi. Rencana keberangkatan mereka melalui rute Jakarta–Penang–Hong Kong pada 10 Oktober 2026 terhenti setelah petugas imigrasi mencurigai praktik pengantin pesanan.

Polisi menyita sembilan ponsel, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket pesawat, boarding pass, dokumen perjalanan, dan bukti pembayaran.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman penjara tiga hingga 15 tahun dan denda Rp 120 juta hingga Rp 600 juta.

Bukan Kasus Pertama

Kasus perdagangan orang bermodus pengantin pesanan ke China bukan pertama kali terjadi. Pada Desember 2024, Polda Metro Jaya membongkar sindikat serupa dan menangkap sembilan tersangka. Para pelaku disebut meraup keuntungan Rp 35 juta hingga Rp 150 juta untuk setiap perempuan yang direkrut.

Pada 2025, Reni Rahmawati, perempuan asal Jawa Barat, diduga menjadi korban setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan di China. Ia justru dinikahkan dengan pria setempat yang disebut membayar sekitar Rp 400 juta kepada agen. Reni dipulangkan ke Indonesia pada November 2025.

Pada Agustus 2026, Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus serupa dan menetapkan dua tersangka. Korban dijanjikan kehidupan lebih baik, tetapi kemudian melaporkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menerima uang bulanan Rp 10 juta seperti yang dijanjikan.

Heni Hamidah mengatakan, banyak WNI terjerat praktik pengantin pesanan karena tergiur tawaran menikah dengan warga negara asing (WNA) yang dianggap lebih mapan secara ekonomi, serta janji mahar dalam jumlah besar.

Menurutnya, sebagian korban juga memiliki pemahaman keliru bahwa pernikahan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri. Padahal, perkawinan tersebut dicatat secara resmi di negara tujuan sehingga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pihak.

"Para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut," kata Heni.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau pernikahan dengan WNA.

"Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan," ujar Heni.