Topikseru.com, Jakarta – Ketua Ombudsman RI periode 2026 Hery Susanto divonis lima tahun penjara usai terbukti menerima suap terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.

[adsense]Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati memvonis Hery terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

"Terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Hakim Ketua saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 100 hari.

Majelis Hakim turut menghukum Hery dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 3,87 miliar, di mana rumah Hery di Pulo Gebang, Jakarta, juga diperhitungkan sebagai uang pengganti, dengan subsider pidana 3 tahun penjara.

[adsense]Hakim Ketua menyatakan suap diduga diterima untuk menggerakkan Hery, yang kala itu masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.

Pengaturan dimaksud agar Hery menyatakan dalam LHP Ombudsman bahwa penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) atas nama PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai perbuatan malaadministrasi.

[adsense]Selain itu, agar dinyatakan pula dalam LHP adanya penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River sebagai perbuatan malaadministrasi.

Dengan demikian, Majelis Hakim memvonis Hery bersalah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 2 ayat (8) lampiran 1 angka 28 jo. Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[adsense]Vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu sedikit lebih rendah dari tuntutan jaksa. Adapun sebelumnya, Hery dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp 300 juta subsider 100 hari penjara, serta membayar uang pengganti Rp 4,19 miliar subsider 3 tahun penjara.

[adsense]

[adsense]Pernyataan itu disampaikan Suyudi setelah menerima kunjungan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Kamis (5/11/2026).

Di tengah sorotan terhadap penanganan perkara yang melibatkan sejumlah jenderal aktif tersebut, Suyudi memastikan institusi Polri tetap mengedepankan prinsip penegakan hukum.

[adsense]Menurutnya, langkah hukum yang dilakukan terhadap para perwira tinggi yang terseret perkara merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan integritas Korps Bhayangkara.

"Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apapun," ujar Suyudi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Dia menambahkan, penanganan perkara tersebut harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki institusi kepolisian, bukan sebagai persoalan persaingan antarkelompok di lingkungan Polri.

"Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.

[adsense]

Kapolri Minta Jajaran Polri Tidak Terganggu Polemik

Kapolri Suyudi menekankan bahwa dinamika internal maupun proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh mengganggu pelayanan kepolisian kepada publik.

[adsense]Suyudi juga menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui semangat "Polisi Bersama Masyarakat".

Menurutnya, kepercayaan publik harus tetap menjadi perhatian utama Polri di tengah berbagai tantangan yang dihadapi institusi tersebut.

[adsense]Dalam pertemuan itu, Kapolri turut menyampaikan apresiasi kepada para purnawirawan yang datang memberikan dukungan dan masukan.

Dia menilai kontribusi para senior Polri memiliki arti penting, terutama dalam memberikan penguatan moral dan pandangan strategis bagi institusi yang tengah menghadapi berbagai dinamika.

[adsense]"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan," tuturnya.

Tiga Jenderal Terseret Kasus Penyadapan Prabowo

[adsense]Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, ketiga nama yang disebut terseret perkara tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara itu, seorang perwira tinggi lainnya berinisial SU, yang disebut sebagai Irjen Slamet Uliandi, dikabarkan masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

[adsense]Para tersangka disebut dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mereka juga disebut telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.

[adsense]Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara serta melibatkan nama-nama dengan posisi strategis di lingkungan kepolisian.

Pernyataan Kapolri Suyudi pun menjadi penegasan bahwa penanganan kasus tersebut harus berjalan berdasarkan hukum dan alat bukti, tanpa intervensi kepentingan tertentu.

[adsense]Kini, transparansi proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan akan menjadi faktor penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut.

[adsense]

[adsense]Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PELNI meresmikan Program Desa Mandiri di Desa Munggung, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Kamis (5/11/2026). Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketersediaan beras sebagai salah satu kebutuhan utama pelayanan penumpang kapal.

Inisiatif tersebut memperlihatkan bagaimana program tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikembangkan menjadi bagian dari strategi penguatan rantai pasok bisnis.

[adsense]Sekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda, mengatakan Desa Mandiri di Klaten merupakan program ketiga yang dijalankan perusahaan setelah sebelumnya dilaksanakan di Cianjur, Jawa Barat, pada 2024 dan Batu, Jawa Timur, pada 2025.

Menurutnya, program ini dirancang untuk menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat petani.

[adsense]"Sebagai perusahaan transportasi laut yang setiap hari melayani ribuan penumpang, PELNI memiliki kebutuhan bahan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketersediaannya," ujar Ditto.

4,5 Juta Penumpang Jadi Tantangan Kebutuhan Pangan PELNI

[adsense]Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, PELNI tercatat telah melayani lebih dari 4,5 juta penumpang di berbagai wilayah Indonesia. Dengan rata-rata 14.000 hingga 15.000 penumpang setiap hari, kebutuhan beras untuk mendukung penyediaan makanan di atas kapal membutuhkan pasokan yang stabil.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Desa Munggung dipilih sebagai lokasi pengembangan Program Desa Mandiri.

[adsense]Desa ini merupakan salah satu pemasok beras bagi PELNI Services, anak perusahaan PELNI yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan bahan baku makanan untuk kapal penumpang.

Melalui kemitraan tersebut, PELNI ingin memastikan kebutuhan beras perusahaan dapat didukung oleh hasil pertanian lokal dengan kualitas dan kuantitas yang terjaga.

[adsense]Di sisi lain, petani memperoleh peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses pasar bagi hasil pertanian mereka.

Petani Klaten Dapat Pendampingan hingga 12 Bulan

[adsense]Sejumlah kegiatan telah disiapkan untuk mendukung target tersebut.

Pada tahap budidaya, petani akan mendapatkan pelatihan pembuatan benih padi mandiri, budidaya padi, penyediaan benih IR 32, hingga pengembangan demplot padi premium jenis Japonica.

[adsense]Program ini juga mencakup penerapan pengendalian hama terpadu serta praktik pembuatan pupuk mineral, herbisida, dan fungisida secara mandiri.

Tidak berhenti pada proses produksi, PELNI turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan hasil panen.

[adsense]Petani akan memperoleh pelatihan penanganan pascapanen, didukung pengadaan fasilitas pengering padi untuk memperbaiki kualitas hasil produksi sebelum dipasarkan.

Penguatan kelembagaan kelompok tani, pendampingan teknis, serta monitoring berkala juga menjadi bagian dari program tersebut.

[adsense]Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu mengurangi kendala produksi, meningkatkan mutu beras, memperbaiki proses pengemasan, serta menjaga standar keamanan pangan.

PELNI Dorong Petani Lebih Kompetitif

[adsense]PELNI juga mengapresiasi dukungan Universitas Brawijaya, Pemerintah Desa Munggung, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Lancar, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pertanian desa sekaligus menciptakan pola kemitraan yang berkelanjutan.

[adsense]Program Desa Mandiri di Klaten juga menjadi bagian dari kontribusi PELNI terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-10 tentang Berkurangnya Kesenjangan.

Melalui pemberdayaan petani dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, PELNI berupaya menghadirkan manfaat yang tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga masyarakat di sekitar rantai pasoknya.

[adsense]Jika berjalan sesuai target, Desa Munggung berpotensi menjadi salah satu contoh bagaimana kemitraan antara perusahaan dan petani dapat menghubungkan kebutuhan industri dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.

[adsense]

Topikseru.com, Deli Serdang – Satu lembar kulit harimau Sumatra dan 779,7 kilogram sisik trenggiling dan barang bukti bagian-bagian satwa yang dilindungi yang telah berkekuatan hukum tetap di wilayah Provinsi Sumatera Utara dimusnahkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan pada Kamis (5/11/2026).

[adsense]Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin Insinerator milik Kantor Satuan Pelayanan Bandara Internasional Kualanamu Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Pemusnahan disaksikan pihak terkait termasuk pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut.

[adsense]Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, Hari Novianto mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini adalah hasil dari Tindak pidana kejahatan satwa liar yang dilindungi di Provinsi Sumut.

Pengumpulan barang bukti dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan hingga masyarakat dan dilakukan pemusnahan sesuai amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Total barang bukti satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi sebanyak 7 jenis satwa.

[adsense]"Rinciannya Satwa trenggiling, harimau sumatra, beruang madu, rusa, kijang, kambing hutan Sumatera dan ular berbagai jenis," ujar Hari Novianto, Kamis (5/11/2026).

Lebih spesifik lagi, Hari pun menyebut total ada 779,7 Kg sisik trenggiling yang dimusnahkan. Selain itu ada juga satu lembar kulit harimau Sumatera, 3 kantong tulang harimau, 1 osetan beruang madu, 5 kuku beruang madu, 3 pasang tanduk dan satu lembar kulit kambing hutan serta satu tanduk rusa.

[adsense]"Ada juga satu tanduk kijang, 27 karung kulit ular berbagai jenis. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari Kejari Medan, Kejari Padang Sidempuan, Kejari Pematang Siantar, Kejari Asahan hingga Dirkrimsus Polda Sumut.

"Barang bukti dimusnahkan pakai insinerator untuk mencegah hilangnya barang bukti hingga peredaran kembali bagian tubuh hewan satwa yang dimaksud," kata Hari.

[adsense]Sementara itu Kepala BBKSDA Sumut, Novita Kusumawardani berharap agar kerjasama dan sinergitas antar pihak ini bisa kembali lagi terjalin. Sehingga tidak ada kepunahan sumber daya hayati yang ada di Indonesia khususnya Sumut. Dengan besarnya jumlah barang bukti yang saat ini ditemukan maka menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya.

"Artinya, ancaman terhadap kelestarian untuk melindungi satwa liar di Sumut ini masih cukup tinggi. Kalau ada 779 kg (sisik trenggiling) itu artinya sekitar 1.550 trenggiling dibunuh untuk mendapatkan itu. Dan ini bukan hal yang pertama, satu dua tahun lalu juga ada beberapa ton kasusnya diproses. Nggak hanya di Sumut tapi di berbagai wilayah di Indonesia yang bermuara di sini," bilang Novita.

[adsense]Iya yakin dengan adanya kegiatan pemusnahan barang bukti ini maka bisa menjadi pesan bagi para pelaku ilegal. Dengan demikian diharapkan kegiatan-kegiatan yang sama tidak lagi terulang.

Hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Dirjen Gakkum Kehutanan) Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho yang juga berharap agar kasus kasus seperti ini tidak lagi terjadi.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Tantangan penurunan atau berkurangnya anggaran tahun 2027 disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggandeng kalangan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi pembangunan daerah.

[adsense]Dukungan kajian dan riset akademis dinilai penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama USU yang membahas Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Timur mengungkapkan, proyeksi anggaran tahun 2027 mengalami penurunan signifikan akibat adanya kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tercatat, terdapat kurang salur yang menjadi utang dari tahun 2026 ke 2027 sebesar Rp1,2 triliun.

Forum strategis tersebut mempertemukan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumut dengan para akademisi untuk menginventarisasi persoalan sekaligus merumuskan solusi konkret atas berbagai tantangan pembangunan daerah.

[adsense]Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sumut, Timur menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan perguruan tinggi, terutama di tengah kompleksitas karakteristik wilayah dan tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah semakin cermat, selektif, dan berorientasi pada hasil (money follows result) dalam mengelola anggaran. Alokasi belanja harus difokuskan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) maupun program strategis daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar belanja rutin yang minim manfaat publik.

[adsense]"Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan," ujar Timur Tumanggor.

Timur juga memaparkan sejumlah fokus pembangunan yang membutuhkan dukungan kajian dan riset akademisi. Di antaranya, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.

[adsense]Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar, meliputi pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Pemprov Sumut juga mendorong penguatan konektivitas, infrastruktur dasar, dan ketahanan wilayah melalui pemenuhan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.

[adsense]Selain itu, percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi perhatian, khususnya di kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses, seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut. Upaya tersebut diarahkan melalui model pembangunan kewilayahan berbasis potensi lokal.

Fokus lainnya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah melalui kajian akademis, evaluasi manfaat program, serta inovasi tata kelola pemerintahan yang bersih.

[adsense]Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Hinsar Ambarita menyambut baik kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia menegaskan komitmen USU dalam mendukung visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui konsep "Kampus Berdampak".

Menurut Hinsar, selama ini riset kerap berjalan satu arah, yakni dari kampus kepada pengguna. Melalui pendekatan baru, USU justru akan menyerap langsung persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah untuk kemudian dicarikan solusi melalui penelitian ilmiah.

[adsense]"Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, 'Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?' setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya," ujar Hinsar.

Ia menambahkan, jajaran pimpinan USU saat ini tengah mengarahkan transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university. Karena itu, hasil inventarisasi permasalahan yang disampaikan kepala daerah maupun perwakilan kabupaten/kota melalui formulir khusus dalam FGD tersebut akan diterjemahkan menjadi tema-tema riset unggulan.

[adsense]Dengan dukungan sumber daya yang dimiliki USU, yakni sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Sumut, hasil FGD ini diharapkan dapat melahirkan kerja sama berkelanjutan, rekomendasi kebijakan yang aplikatif, serta solusi konkret bagi berbagai persoalan pembangunan.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah, sehingga keterbatasan anggaran tidak mengurangi efektivitas program dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Sebuah film musikal Batak pertama bertajuk "Pulang Kampung" membawa ekspektasi besar bagi para kreator dan pemainnya menjelang penayangan serentak di bioskop, terutama mampu menjembatani kebudayaan daerah kepada khalayak luas.

[adsense]"Ekspektasinya film ini bisa disambut baik oleh orang-orang Batak dan juga non-Batak dan bisa dinikmati semua kalangan," kata pemeran utama wanita Vanessa Simorangkir di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Kamis.

Film drama musikal "Pulang Kampung" juga mempertemukan kembali Vanessa Simorangkir dengan teman seperjuangannya di Indonesian Idol, Axelo Nababan, pemeran Daniel.

[adsense]Dalam film itu, Vanessa berperan sebagai Uli, pariban atau sepupu yang mengajari Daniel tentang budaya Batak.

Lewat sosok Uli yang ceria, Vanessa ingin membawa perjalanan bermusiknya ke pengalaman bercerita yang membanggakan untuk daerah asalnya di Sumatera Utara, sekaligus memperkenalkan diri sebagai salah satu wajah baru di layar lebar.

[adsense]Sutradara Bene Dion Rajagukguk juga menyampaikan pandangan serupa mengenai target dampak dari film garapannya tersebut.

Bene menyatakan dirinya menaruh harapan besar agar film yang ia tulis skenarionya ini mampu menyajikan warna baru yang segar bagi lanskap perfilman tanah air.

[adsense]"Ekspektasiku semoga film ini membawa warna baru di perfilman Indonesia," ujar Bene mengenai ambisinya membawa pembaruan di skena perfilman nasional.

Di sisi lain, ko-sutradara Kristo Immanuel turut memberikan pandangan emosionalnya mengenai bagaimana interaksi penonton yang ia harapkan muncul di dalam ruang pemutaran bioskop kelak.

[adsense]Kristo menginginkan atmosfer bioskop menjadi lebih hidup dan interaktif berkat alunan musik tradisional Batak modern yang disajikan sepanjang film.

"Ekspektasinya semua orang bisa menikmati dan ikut nari-nari di dalam bioskopnya," tutur Kristo.

[adsense]Melalui kolaborasi ini, keindahan latar Danau Toba dan Pulau Samosir akan dipadukan dengan aransemen musik dari Viky Sianipar.

Proyek layar lebar produksi Imajinari itu diharapkan tidak hanya memicu rasa bangga bagi masyarakat suku Batak, melainkan juga memotivasi para sineas Indonesia untuk terus mengeksplorasi medium film musikal dengan berbagai kekayaan cerita Nusantara.

[adsense]Sinema komedi romantis berbalut budaya itu dijadwalkan menyapa penonton di seluruh bioskop Indonesia secara serentak mulai 26 November 2026.

Penyanyi Axelo Nababan Debut Akting

Penyanyi muda Axelo Nababan membagikan cerita menantang di balik debut akting layar lebarnya lewat film fiksi musikal Batak pertama berjudul "Pulang Kampung".

[adsense]Tantangan pertama yang dihadapi Axelo dalam film yang ditulis dan disutradarai oleh Bene Dion Rajagukguk bersama Kristo Immanuel, serta dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026 itu adalah pengalaman mendayung sampan di tengah perairan Danau Toba.

"Fakta unik ada di cuplikannya itu, kami benar-benar di tengah Danau Toba, kami mendayung benaran, dan yang paling seru dan lucu adalah aku dibilangi sama dia kayak "kamu kok mukanya takut, aku nanti nangis," kata Axelo Nababan yang memerankan karakter utama bernama Daniel dalam konferensi pers peluncuran cuplikan film "Pulang Kampung" di bioskop kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu.

[adsense]Axelo menjelaskan ia berusaha mendayung sampan dengan tenang agar lawan mainnya, Vanessa Simorangkir, penyanyi yang memerankan karakter wanita bernama Uli dalam film "Pulang Kampung", tidak grogi saat sampan terus bergoyang-goyang diterpa riak air danau.

Meskipun tim produksi telah menyiapkan SAR dalam jarak 20 meter dari posisi mereka, dan sampan juga telah dipasangi alat pengaman tambahan, pengalaman pertama menjajal perairan Danau Toba dengan mengayuh sampan itu tetaplah menegangkan.

[adsense]Tantangan lain yang dirasakan Axelo adalah saat harus membangun kesan sebaya dengan lawan mainnya, Vanessa Simorangkir (pemeran Uli), yang usianya terpaut tiga tahun dari usianya.

Demi mencairkan komunikasi di antara keduanya, sutradara Bene Dion Rajagukguk melarang Axelo memanggil Vanessa dengan sebutan "kakak" di lokasi syuting, lengkap dengan ancaman denda Rp100 ribu setiap kali Axelo melanggar.

[adsense]"Ada, denda Rp100 ribu. Sampai sekarang masih keceplosan menyebut kakak, cuma tidak benaran ditagih juga sih," celetuk Axelo.

"Buat aku sih itu, menyatukan koreografi, vokal, sama 'chemistry' Daniel dan Uli biar semuanya lebih hidup. Oh, sama satu lagi nyanyi lagu 'Jamila', itu sangat sulit. Aku udah biasa nyanyi, tapi lagu itu jadi menantang karena aku harus bernyanyi keluar jauh dari genre yang biasa aku nyanyikan," kata Axelo pula.

[adsense]Penata musik Viky Sianipar mengolah kembali lagu-lagu Batak dengan aransemen yang memberi ruang bagi energi para pemain dan koreografi film.

Di dalam trailer, Imajinari juga mulai memperkenalkan cuplikan empat lagu yang akan ada di dalam film, yaitu "Jamila", "Pulo Samosir", "Tor-tor Hon Ma", dan "Tirismo Lae Bangkuang".

[adsense]Film "Pulang Kampung" menjalani sekitar enam bulan persiapan, termasuk sesi baca naskah, latihan vokal dan koreografi, serta rekaman lagu.

Pengambilan gambar dilakukan di kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir, "road-trip" menyusuri tempat-tempat ikonik Sumatera Utara, serta Jakarta.

[adsense]

[adsense]Roy mengaku tertawa ketika melihat dokumen tersebut ditampilkan di ruang sidang. Ia menilai ijazah yang diperlihatkan dalam persidangan memiliki perbedaan dengan dokumen bertanggal 15 Desember yang sebelumnya menjadi bahan perbandingannya.

Menurut Roy, penilaiannya didasarkan pada pengalamannya di bidang fotografi dan percetakan. Ia mengaku memiliki perhatian khusus terhadap detail visual dokumen, termasuk kondisi kertas, kualitas foto, serta elemen pengaman.

[adsense]"Penglihatan saya adalah penglihatan seorang fotografer yang sudah sejak SMP itu mencetak. Nanti ada pertanyaan kunci saya ke Jokowi," kata Roy saat jeda persidangan.

Roy Soroti Kondisi Fisik dan Emboss Ijazah

[adsense]Roy menyatakan dokumen yang menjadi pembanding terlihat lebih rapi dan tidak menunjukkan kerusakan pada bagian bawah sebagaimana yang ia klaim terlihat pada ijazah di ruang sidang.

Dia juga mempertanyakan keberadaan emboss atau cetakan timbul pada dokumen tersebut.

[adsense]"Yang dikatakan ada emboss, ada nggak? Nggak ada," ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan pengamatan dan penilaian Roy sebagai terdakwa. Perbedaan kondisi fisik dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemalsuan.

[adsense]Penilaian mengenai keaslian ijazah memerlukan pemeriksaan dokumen dan bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Watermark dan Foto Ikut Dipersoalkan

[adsense]Menurut dia, tanda air pada dokumen bertanggal 15 Desember terlihat lebih jelas dibandingkan dokumen yang diperlihatkan Jokowi dalam persidangan. Ia juga mengklaim terdapat perbedaan kualitas foto pada kedua dokumen tersebut.

Roy menyebut ada sejumlah berkas lama yang menurut pengamatannya memuat foto dengan kualitas berbeda. Ia mengatakan dokumen-dokumen itu masih perlu diperiksa lebih lanjut.

[adsense]"Watermark-nya pun berbeda. Dengan tanggal 15, 15 Desember itu watermark-nya jelas banget," kata Roy.

Dia juga mempersoalkan keberadaan cap pada foto yang ditempelkan di dokumen yang diperlihatkan dalam sidang. Menurut Roy, bagian tersebut tampak berbeda dari berkas yang menjadi pembandingnya.

[adsense]Meski demikian, Roy belum memaparkan hasil pemeriksaan forensik yang dapat memastikan perbedaan tersebut berasal dari proses pembuatan dokumen, kondisi penyimpanan, reproduksi, atau faktor lainnya.

Jokowi Hadir sebagai Saksi dalam Perkara Roy Suryo

[adsense]Dalam perkara ini, Roy didakwa menyebarkan informasi yang menurut jaksa tidak benar mengenai ijazah Jokowi. Dakwaan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan dan masih harus diuji melalui pembuktian di persidangan.

Jaksa mendakwa Roy menggunakan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut juga memuat ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan dan penyesuaiannya.

[adsense]Dalam persidangan, keterangan saksi, dokumen, serta bukti lain akan menjadi bagian dari proses untuk menguji dakwaan maupun pembelaan terdakwa.

Perdebatan Keaslian Ijazah Menunggu Pembuktian Hukum

[adsense]Namun, klaim mengenai perbedaan fisik ijazah perlu diuji dengan metode pemeriksaan yang dapat diverifikasi. Pengalaman seseorang di bidang fotografi atau percetakan tidak dengan sendirinya menggantikan pemeriksaan forensik dokumen.

Karena itu, penilaian mengenai keaslian ijazah Jokowi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan komentar Roy setelah persidangan. Proses pembuktian di pengadilan menjadi ruang untuk menguji setiap klaim, bukti, dan keterangan para pihak.

[adsense]Perkara ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut pernyataan Roy mengenai ijazah Jokowi, tetapi juga bagaimana seluruh bukti yang diajukan dapat dinilai secara objektif di hadapan majelis hakim.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara terus memperkuat dukungan bagi peternak ayam petelur melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan (JPK). Dari total penugasan sebanyak 3.601 ton untuk 28 peternak, Bulog Kanwil Sumut telah menyalurkan 3.048 ton atau mencapai 84,64persen.

Penyaluran tersebut menjangkau enam wilayah, yakni Deli Serdang, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Asahan. Program ini bertujuan membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga telur ayam.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara, R. Darma Wijaya, menyampaikan bahwa Bulog berkomitmen menyelesaikan seluruh penugasan sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Dari total penugasan 3.601 ton, telah terealisasi 3.048 ton atau 84,64 persen. Kami akan terus mengoptimalkan penyaluran agar seluruh peternak penerima manfaat mendapatkan JPK sesuai ketentuan," ujar Darma.

Ia menjelaskan, jagung merupakan komponen utama pakan ayam petelur dengan komposisi sekitar 50 persen. Saat ini, harga jagung pakan di pasaran Sumatera Utara berkisar Rp7.400–Rp7.800 per kilogram, sedangkan melalui program SPHP Jagung, peternak terdaftar dapat memperolehnya dengan harga Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog.

"Dukungan harga ini diharapkan dapat menekan biaya produksi peternak dan turut menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak maupun konsumen," tambahnya.

Darma juga menegaskan bahwa JPK yang disalurkan wajib digunakan untuk kebutuhan pakan ternak dan tidak diperbolehkan diperjualbelikan kembali. Apabila ditemukan penyalahgunaan, BULOG akan menindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk melaporkannya kepada pihak berwenang.

Secara nasional, dukungan terhadap peternak mikro diperkuat melalui sinergi Bulog, Bapanas, dan ID Food. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sinergi BUMN Pangan Bersama Peternak Ayam Petelur Mikro yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat, dengan penyerahan simbolis SPHP Jagung kepada empat anggota koperasi PPN Sumatera Utara.

Pada kesempatan yang sama, di Blitar, 5 November 2026, juga dilaksanakan penyerahan simbolis jagung SPHP kepada peternak mikro. Selain itu, Bulog bersama ID Food menjalankan program pembelian telur ayam senilai Rp 30 miliar untuk seluruh Indonesia, yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga Desember 2026.

Sinergi ini diharapkan memperkuat ekosistem peternakan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan pakan hingga penyerapan hasil produksi peternak.

Bulog Kanwil Sumut akan terus mengoptimalkan penyaluran JPK serta memperkuat koordinasi dengan Bapanas, pemerintah daerah, dan peternak agar program berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, biaya produksi peternak diharapkan lebih terkendali dan stabilitas pasokan serta harga telur ayam di Sumatera Utara semakin terjaga.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Penyadapan akan didorong setelah penyelesaian RUU Perampasan Aset. Ia menyebut regulasi tersebut menjadi salah satu agenda legislasi yang perlu segera ditindaklanjuti bersama RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat.

"Kayaknya sih sudah ya (masuk Program Legislasi Nasional), tinggal kita dorong lagi. Ini kan insyaallah selesai nih Undang-Undang Perampasan Aset. 'Gas' besok itu Undang-Undang Jabatan Hakim, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Penyadapan," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurut dia, pengaturan penyadapan diperlukan agar tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Mekanisme dan batas kewenangannya harus jelas sehingga tidak menjadi alat untuk melanggar hak warga negara.

DPR Belajar dari Skandal Watergate

Dalam proses itu, parlemen mempelajari sejumlah praktik penyadapan di negara lain, termasuk skandal Watergate di Amerika Serikat.

Skandal Watergate menjadi salah satu contoh bagaimana tindakan penyadapan dapat berkaitan dengan kepentingan politik. Kasus tersebut bermula dari pembobolan kantor Partai Demokrat di kompleks Watergate pada 1972 dan berkembang menjadi skandal politik yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada 1974.

Habiburokhman menilai pengalaman tersebut relevan untuk menjadi pelajaran bagi Indonesia, terutama ketika teknologi penyadapan berpotensi digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

"Watergate itu kan penyadapan dilakukan untuk kepentingan politik. Jadi mirip-mirip ini nih, kalau ada kepentingan politik ini namanya Watergate Indonesia, ya. Sekarang ini," ujarnya.

Perbandingan tersebut disampaikan Habiburokhman sebagai peringatan terhadap kemungkinan penyalahgunaan penyadapan untuk kepentingan politik. Namun, dugaan penyadapan ilegal yang tengah diselidiki tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

RUU Penyadapan Ditujukan Melindungi Privasi Warga

Menurut dia, penyadapan perlu memiliki batasan yang tegas agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak privasinya akibat tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Pengaturan itu nantinya diharapkan dapat memperjelas kondisi yang membolehkan penyadapan, prosedur pelaksanaannya, serta pertanggungjawaban pihak yang menggunakan kewenangan tersebut.

Meski demikian, rincian substansi dan mekanisme pengawasan dalam RUU Penyadapan belum dijelaskan secara lengkap oleh Habiburokhman dalam keterangan tersebut.

"Ini akan menjadi masukan bagi kita ya. Jangan sampai terulang kembali," katanya.

Habiburokhman Mengaku Terkejut Diduga Ikut Disadap

Dia mengatakan Komisi III selama ini menjaga hubungan baik dengan para petinggi Polri yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Karena itu, jika dugaan penyadapan terhadap anggota parlemen terbukti dilakukan secara ilegal, ia menyatakan kecewa.

"Tapi kalau memang kami disadap secara ilegal ya, tentu kami kecewa," ujar Habiburokhman.

Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam perkara penyadapan ilegal. Persoalannya tidak lagi sebatas dugaan pelanggaran privasi individu, tetapi juga menyangkut batas kewenangan aparat dan perlindungan terhadap lembaga negara.

Dorongan pembahasan RUU Penyadapan kini menjadi salah satu respons politik yang muncul dari kasus tersebut. Namun, efektivitas regulasi itu nantinya akan sangat bergantung pada kejelasan aturan, mekanisme pengawasan, dan sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Tanpa pengawasan yang kuat, aturan penyadapan berisiko hanya menjadi formalitas. Sebaliknya, regulasi yang transparan dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak privasi warga negara.

Topikseru.com, Medan – Polda Sumatera Utara bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Satpol PP, dan masyarakat berhasil menemukan sekaligus memusnahkan sekitar 150.000 batang tanaman ganja yang tumbuh di lahan seluas kurang lebih lima hektare di kawasan Tor (Bukit) Sihite, Desa Rao Rao Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

[adsense]Pengungkapan ladang ganja tersebut merupakan bagian dari Operasi Penegakan Hukum (Gakkum) Narkoba 2026 yang dilaksanakan pada Sabtu (31/10/2026). Tanaman ganja yang ditemukan diperkirakan berusia lima hingga enam bulan dengan ketinggian sekitar satu hingga 1,5 meter.

Dari total tanaman yang ditemukan, sebanyak 149.980 batang langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara dicabut dan dibakar. Sementara 20 batang lainnya disisihkan untuk dijadikan barang bukti guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.

[adsense]Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan saat memberikan keterangan di Mapolda Sumut, Kamis (5/11/2026), mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bukti keseriusan Polda Sumut dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto khususnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Menurutnya, program prioritas Kapolri tersebut ditindaklanjuti Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan dengan memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan upaya pemberantasan narkoba secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, mulai dari jaringan peredaran hingga sumber produksi narkotika.

[adsense]"Kapolda Sumatera Utara berkomitmen mendukung penuh program prioritas Bapak Kapolri dalam pemberantasan narkoba. Seluruh jajaran telah diperintahkan untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara, termasuk menindak tegas setiap aktivitas penanaman, produksi, maupun distribusi narkoba," ujar Ferry.

Ia menegaskan, penemuan ladang ganja dalam skala besar ini menjadi perhatian serius karena narkotika tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga masa depan generasi muda serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

[adsense]Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat pada Kamis (29/10/2026) mengenai dugaan aktivitas penanaman ganja di kawasan Tor Sihite, Desa Rao Rao Dolok, Kecamatan Tambangan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Satresnarkoba Polres Mandailing Natal berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Selanjutnya, dilakukan koordinasi lintas instansi dengan BNN Provinsi Sumatera Utara, BNNK Mandailing Natal, TNI, dan Satpol PP untuk melaksanakan operasi gabungan.

[adsense]Tim gabungan yang dipimpin langsung Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi bersama Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut Kombes Pol. Dr. Josua N.A.M. Tampubolon, Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, serta Kepala BNNK Madina Syamsul Arifin bergerak menuju lokasi pada Sabtu pagi.

Perjalanan menuju ladang ganja tersebut bukan perkara mudah. Personel gabungan harus menempuh perjalanan kaki selama kurang lebih 7,5 jam melalui medan perbukitan sebelum akhirnya tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB.

[adsense]Setibanya di lokasi, petugas menemukan hamparan tanaman ganja yang tersebar di lahan seluas kurang lebih lima hektare. Namun, saat dilakukan penyisiran, petugas tidak menemukan orang yang diduga sebagai pemilik maupun pengelola ladang tersebut.

Selanjutnya, seluruh tanaman ganja dicabut dan dimusnahkan di tempat. Sebanyak 20 batang disisihkan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum.

[adsense]Kombes Pol Ferry juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini tidak berhenti pada pemusnahan tanaman ganja. Polda Sumut bersama jajaran terkait akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta memburu pihak yang diduga bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan ladang ganja tersebut.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengirimkan barang bukti untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut guna mendukung proses hukum selanjutnya.

[adsense]"Komitmen kami jelas, pemberantasan narkoba harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya mengungkap peredaran, tetapi juga harus memutus sumber produksi dan jaringan yang berada di belakangnya. Polda Sumut akan terus hadir bersama masyarakat untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba," tegas Ferry.

[adsense]

Topikseru.com - Pasar otomotif Indonesia mencatat pertumbuhan positif pada September 2026. Penjualan mobil baru melalui distribusi dari pabrik ke dealer atau wholesales mencapai 79.540 unit. Angka tersebut meningkat 28,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah persaingan industri otomotif yang semakin ketat, Toyota masih mempertahankan posisinya sebagai merek dengan distribusi kendaraan terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales September 2026 mencapai 79.540 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 62.090 unit.

Sementara itu, penjualan retail atau distribusi kendaraan dari dealer kepada konsumen mencapai 81.243 unit. Angka tersebut tumbuh 27,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski mengalami pertumbuhan tahunan, penjualan mobil secara bulanan justru mengalami penurunan. Wholesales September turun 2,7 persen dibandingkan Agustus 2026, sedangkan retail turun 2,6 persen.

Toyota Masih Memimpin Pasar Mobil Indonesia

Persaingan merek otomotif di Indonesia belum menggeser posisi Toyota sebagai pemimpin pasar.

Sepanjang Januari hingga September 2026, Toyota mencatat distribusi sebanyak 197.809 unit dengan pangsa pasar sekitar 29,1 persen.

Daihatsu menempati posisi berikutnya dengan distribusi 112.442 unit. Kemudian Suzuki mencatat 53.224 unit dan Mitsubishi Motors sebanyak 48.414 unit.

Sementara itu, produsen kendaraan listrik BYD berhasil masuk lima besar dengan distribusi 43.727 unit atau menguasai sekitar 6,4 persen pasar nasional.

Kehadiran BYD dalam jajaran lima besar memperlihatkan semakin ketatnya persaingan produsen kendaraan, termasuk antara merek konvensional dan kendaraan listrik.

Penjualan Mobil Sepanjang 2026 Terus Bertumbuh

Jika dilihat secara kumulatif, pasar otomotif Indonesia juga mencatat peningkatan sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Gaikindo mencatat distribusi wholesales Januari-September 2026 mencapai 679.020 unit. Jumlah tersebut meningkat 21 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 561.405 unit.

Sementara itu, penjualan retail mencapai 676.223 unit atau tumbuh 15,4 persen dibandingkan Januari-September tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas pasar otomotif masih berjalan positif. Namun, perbedaan angka antara wholesales dan retail juga memperlihatkan pentingnya membedakan distribusi kendaraan ke dealer dengan penjualan yang benar-benar sampai kepada konsumen.

Apakah Penjualan Mobil Mencerminkan Daya Beli Masyarakat?

Kenaikan penjualan mobil sering dikaitkan dengan membaiknya daya beli masyarakat. Sebab, kendaraan merupakan barang bernilai tinggi yang membutuhkan kemampuan finansial cukup besar untuk membelinya.

Namun, pertumbuhan penjualan kendaraan tidak serta-merta menunjukkan seluruh lapisan masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.

Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen September 2026 berada di level 118,1. Angka tersebut masih berada di zona optimistis karena lebih tinggi dari batas 100.

Meski demikian, indeks ini sedikit menurun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 118,5.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini juga turun dari 109,4 menjadi 107,5. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat dari 127,6 menjadi 128,7.

Perbedaan ini menunjukkan masyarakat masih memiliki harapan terhadap kondisi ekonomi ke depan, meskipun penilaian terhadap keadaan ekonomi saat ini sedikit melemah.

Persaingan Otomotif Diperkirakan Semakin Ketat

Industri otomotif Indonesia tidak hanya menghadapi persaingan dari merek-merek yang telah lama beroperasi, tetapi juga kehadiran produsen kendaraan listrik.

Masuknya BYD dalam lima besar distribusi kendaraan nasional menjadi salah satu perkembangan yang menarik untuk dicermati.

Selain persaingan harga dan teknologi, produsen kendaraan juga harus memperhatikan kemampuan konsumen dalam membeli kendaraan baru.

Faktor seperti suku bunga pembiayaan, uang muka, harga bahan bakar, biaya perawatan, serta ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik dapat memengaruhi keputusan pembelian.

Dengan penjualan mencapai 79.540 unit pada September 2026, pasar otomotif Indonesia menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Toyota masih memimpin distribusi kendaraan, sementara persaingan merek lain semakin berkembang.

Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh kemampuan industri mempertahankan permintaan konsumen di tengah dinamika ekonomi dan perubahan tren kendaraan.

Topikseru.com - Pertumbuhan simpanan masyarakat di perbankan Indonesia menunjukkan tren positif hingga September 2026. Namun, ada satu kelompok nasabah yang mencatat kenaikan paling tinggi, yakni pemilik simpanan dengan saldo di atas Rp 5 miliar.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan pada kelompok tersebut tumbuh 11,91 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan simpanan masyarakat secara keseluruhan yang mencapai 8,65 persen.

Berdasarkan data LPS, total simpanan masyarakat di perbankan mencapai Rp 10.513 triliun per September 2026. Artinya, dana yang tersimpan di perbankan nasional masih mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada 3 November 2026.

Menurut Anggito, pertumbuhan simpanan terjadi pada seluruh kelompok nominal, baik simpanan bernilai kecil maupun besar.

Meski demikian, kelompok simpanan di atas Rp 5 miliar mencatat pertumbuhan paling tinggi.

Simpanan di Atas Rp5 Miliar Tumbuh Paling Tinggi

Jika dilihat berdasarkan kelompok nominal, pertumbuhan simpanan masyarakat menunjukkan angka yang berbeda-beda.

Kelompok simpanan di bawah Rp 100 juta tumbuh 7,15 persen secara tahunan. Sementara itu, simpanan Rp 100 juta hingga Rp 200 juta meningkat 5,8 persen.

Pada kelompok Rp 200 juta hingga Rp 500 juta, pertumbuhannya mencapai 4,21 persen. Adapun kelompok simpanan menengah lainnya tumbuh pada kisaran 2 hingga 3 persen.

Sementara itu, kelompok nasabah dengan simpanan di atas Rp5 miliar mencatat kenaikan sebesar 11,91 persen.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan dana di perbankan tidak berlangsung dengan kecepatan yang sama pada setiap kelompok nominal.

Namun, LPS mengingatkan bahwa data tersebut merupakan angka agregat berdasarkan kelompok saldo, bukan gambaran pertumbuhan tabungan setiap individu.

Apa Artinya bagi Kondisi Ekonomi Indonesia?

Pertumbuhan simpanan bernilai besar dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan penghimpunan dana di sektor perbankan.

Bagi perbankan, meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) menjadi salah satu sumber pendanaan untuk menjalankan fungsi intermediasi, termasuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

Apabila dana tersebut dapat disalurkan secara produktif, aktivitas ekonomi berpeluang ikut terdorong melalui pembiayaan usaha, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Namun, pertumbuhan simpanan di atas Rp 5 miliar tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan.

Angka tersebut juga tidak bisa langsung diartikan bahwa jumlah orang kaya di Indonesia bertambah 11,91 persen. Sebab, data yang disampaikan LPS mengukur pertumbuhan nilai simpanan secara agregat berdasarkan kelompok nominal, bukan jumlah pemilik rekening atau kekayaan bersih seseorang.

Simpanan Masyarakat Kecil Juga Mengalami Pertumbuhan

Di tengah tingginya pertumbuhan simpanan bernilai jumbo, kelompok masyarakat dengan saldo lebih kecil juga masih mencatat kenaikan.

Simpanan di bawah Rp 100 juta tumbuh 7,15 persen secara tahunan hingga September 2026. Angka ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana pada kelompok nominal kecil juga mengalami pertumbuhan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pertumbuhan dana perbankan tidak hanya berasal dari kelompok nasabah dengan saldo besar.

Meski demikian, pertumbuhan simpanan belum cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara menyeluruh. Untuk melihat daya beli masyarakat, diperlukan indikator lain seperti inflasi, upah, konsumsi rumah tangga, kemiskinan, dan kondisi ketenagakerjaan.

Mengapa Pertumbuhan Simpanan Perlu Diperhatikan?

Perkembangan simpanan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dana yang dihimpun perbankan dapat mendukung kegiatan penyaluran kredit dan pembiayaan. Di sisi lain, kemampuan bank menjaga kepercayaan nasabah juga menjadi faktor penting agar masyarakat tetap menempatkan dananya di lembaga keuangan.

Dalam laporan KSSK, pemerintah dan otoritas keuangan menyatakan stabilitas sistem keuangan pada triwulan III 2026 masih terjaga. Meski begitu, tekanan global dan kondisi likuiditas domestik tetap menjadi perhatian.

Dengan total simpanan mencapai Rp 10.513 triliun dan pertumbuhan tertinggi berasal dari kelompok di atas Rp 5 miliar, perkembangan dana masyarakat di perbankan menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati.

Data ini memperlihatkan bahwa dana perbankan terus bertambah. Namun, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat mendorong pembiayaan sektor produktif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

[adsense]Melalui keterangan tertulis resminya, Kamis (5/11/2026), Mabesad membeberkan kronologi bentrokan penertiban bendera di Pidie yang terjadi di sela-sela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Rabu (4/11/2026) lalu.

Penertiban penertiban Bendera Bulan Bintang tersebut dilakukan guna memitigasi eskalasi keamanan, mengingat adanya potensi pergerakan massa dalam ajang "Syiar Aceh Merdeka" di kawasan tetangga, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

[adsense]"Aparat TNI dan Polri telah mengedepankan dialog persuasif dan humanis bersama panitia acara sebelum mengambil tindakan penertiban. Namun, negosiasi menemui jalan buntu karena pihak penyelenggara tetap menolak menurunkannya," bunyi siaran pers resmi TNI AD, Kamis (5/11/2026).

Eskalasi Lemparan Batu dan Langkah Tembakan Peringatan

[adsense]Pasukan PHH (Pengendalian Huru-Hara) yang diterjunkan sempat mencoba membubarkan barisan warga dengan peralatan standar, namun desakan massa kian anarkis.

Lantaran posisi prajurit terdesak dan terancam, petugas mengambil prosedur pengamanan secara bertahap mulai dari tembakan peringatan munisi hampa hingga penggunaan munisi karet.

[adsense]

TNI AD Sampaikan Duka Cita dan Pantau Situasi

Jajaran pimpinan klarifikasi TNI AD kasus Pidie menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban meninggal di Tiro Pidie, yakni Abzalul Riza yang telah dimakamkan di TPU Desa Dayah Kampong Baru pada Kamis dini hari.

[adsense]TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dan pemerintah daerah guna memastikan kondusifitas keamanan di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya tetap terjamin pascainsiden maut ini.

[adsense]

Topikseru.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memperlihatkan ijazah pendidikannya mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi di hadapan Roy Suryo. Momen tersebut terjadi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya. Dalam persidangan tersebut, Jokowi tidak hanya memberikan keterangan mengenai riwayat pendidikannya, tetapi juga membawa dokumen ijazah yang selama ini menjadi polemik.

Awalnya, jaksa penuntut umum menunjukkan dokumen ijazah Jokowi kepada majelis hakim sebagai barang bukti.

Setelah itu, Jokowi meminta izin kepada hakim agar diperbolehkan memperlihatkan dokumen tersebut kepada pengunjung sidang.

"Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia," ujar Jokowi.

Namun, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati sempat menyarankan agar dokumen tersebut diperlihatkan setelah persidangan selesai.

Jokowi kemudian kembali meminta izin. Ia mengatakan sudah berjanji akan menunjukkan ijazah dari seluruh jenjang pendidikan yang pernah ditempuhnya.

"Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon Yang Mulia," katanya.

Permintaan tersebut akhirnya mendapat kesempatan. Jokowi maju ke hadapan majelis hakim dan memperlihatkan ijazahnya satu per satu ke arah pengunjung sidang.

Roy Suryo Ikut Mendekat Melihat Ijazah Jokowi

Momen tersebut menjadi perhatian di ruang persidangan. Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya turut mendekat ketika Jokowi memperlihatkan dokumen pendidikan tersebut.

Jokowi menunjukkan ijazah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Setelah memperlihatkan dokumen tersebut, Jokowi kembali menunjukkan ijazah kepada majelis hakim sebelum duduk kembali di kursi saksi.

Aksi tersebut disambut riuh oleh pengunjung yang berada di ruang persidangan.

Jokowi Ungkap Riwayat Pendidikan dari SD hingga UGM

Sebelum memperlihatkan ijazahnya, Jokowi juga diminta menjelaskan riwayat pendidikan di hadapan majelis hakim.

Ia menyebut menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta.

Usai menyelesaikan pendidikan menengah, Jokowi melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Riwayat pendidikan tersebut disampaikan secara berurutan ketika menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum.

Polemik Ijazah Jokowi Berlanjut ke Persidangan

Persidangan yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi merupakan bagian dari perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu.

Roy Suryo menjadi salah satu terdakwa dalam perkara tersebut. Jaksa mendakwa Roy terkait dugaan penyebaran informasi yang dinilai menyerang nama baik Jokowi.

Dalam perkara ini, penampilan dokumen ijazah di ruang sidang menjadi salah satu momen yang mendapat perhatian publik.

Meski Jokowi telah memperlihatkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 kepada pengunjung dan majelis hakim, proses pembuktian perkara tetap harus mengikuti mekanisme hukum di persidangan.

Dengan demikian, momen tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi dan pembuktian, bukan dengan sendirinya merupakan putusan pengadilan mengenai seluruh persoalan yang selama ini diperdebatkan.

Dalam persidangan itu, hadir Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu untuk mendampingi sang ayah saat memberikan kesaksian dalam sidang di PN Jaktim.

Jaksa sebelumnya menunjukkan barang bukti ijazah Jokowi ke hadapan majelis hakim. Lalu, Jokowi meminta izin ke majelis hakim untuk menunjukkan ijazah tersebut ke hadapan pengunjung sidang.

"Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga yang mulia. Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon Yang Mulia," kata Jokowi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Hakim kemudian mengizinkan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kepada pengunjung sidang.

Setelah itu, Jokowi membalikkan badan dan langsung memperlihatkan ijazahnya ke hadapan pengunjung sidang hingga awak media.

Setelah itu, Jokowi menunjukkan ijazahnya ke hadapan majelis hakim lalu kembali duduk di kursi persidangan.

Sebelumnya, Jokowi telah membeberkan riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

"Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Kemudian SMP di SMP Negeri 1 Kota Surakarta, kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta," kata Jokowi di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Jokowi melanjutkan kuliah pada jenjang sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Keterangan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta dirinya menjelaskan riwayat pendidikan secara berurutan dari SD hingga perguruan tinggi.

Kuliahdi Fakultas KehutananUGM

"Jadi, dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Kemudian SMP di SMP Negeri 1 Kota Surakarta, kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta," kata Jokowi di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Jokowi melanjutkan kuliah pada jenjang sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Keterangan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta dirinya menjelaskan riwayat pendidikan secara berurutan dari SD hingga perguruan tinggi.

Selain menanyakan riwayat pendidikan, JPU juga menggali lebih jauh mengenai mata kuliah pilihan yang diambil Jokowi selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.

Jokowi menjelaskan, pada masa dirinya kuliah, Fakultas Kehutanan UGM tidak menerapkan pembagian jurusan secara formal.

"Jadi, di Fakultas Kehutanan itu sejak saya masuk tidak ada yang namanya jurusan, tidak ada. Tetapi kami para mahasiswa itu diberikan pilihan untuk mengambil mata kuliah pilihan," jelas Jokowi.

Pilihan mata kuliah tersebut kemudian membuat mahasiswa dikenal memiliki kecenderungan pada bidang tertentu, seperti teknologi kayu atau teknologi hasil hutan, silvikultur, ekonomi kehutanan, hingga konservasi hutan.

Jokowi mengatakan, dirinya lebih banyak mengambil mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan teknologi hasil hutan atau teknologi kayu.

Sejumlah mata kuliah yang diambilnya antara lain, struktur dan sifat kayu, pengeringan kayu, pengawetan kayu, pulp dan kertas, industri kayu lapis, dan penggergajian.

"Karena saya banyak mengambil mata kuliah pilihan di bidang teknologi hasil hutan atau teknologi kayu, seperti mata kuliah struktur dan sifat kayu," ucap Jokowi.

Menurut dia, pilihan mata kuliah tersebut membuat rekan-rekannya semasa kuliah menganggap dirinya berada dalam kelompok bidang teknologi kayu atau teknologi hasil hutan.

"Teman-teman saya menyampaikan bahwa saya berada di wilayah jurusan teknologi kayu atau teknologi hasil hutan," ujar Jokowi.

Topikseru.com - Harga ikan yang dijual di pasar tradisional tidak hanya ditentukan oleh hasil tangkapan nelayan. Sebelum sampai ke tangan konsumen, ikan melewati sejumlah tahapan perdagangan yang melibatkan nelayan, pengepul, pedagang besar, distributor, hingga pedagang eceran.

[adsense]Setiap tahapan tersebut memiliki biaya dan peran masing-masing. Mulai dari proses penangkapan, pembongkaran hasil laut, penyortiran, penyimpanan, hingga pengangkutan menuju pasar.

Kondisi ini membuat harga ikan di tingkat konsumen bisa berbeda dengan harga yang diterima nelayan ketika pertama kali menjual hasil tangkapannya.

[adsense]Di Sumatera Utara, rantai perdagangan ikan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Wilayah seperti Sibolga, Tanjungbalai, Asahan, Langkat, Serdang Bedagai, dan Deli Serdang memiliki aktivitas perikanan yang memasok kebutuhan berbagai daerah.

Perjalanan Ikan Dimulai dari Nelayan

[adsense]Nelayan menjadi pihak pertama dalam rantai perdagangan ikan. Mereka menangkap berbagai jenis ikan di laut menggunakan kapal dan alat tangkap sesuai kemampuan serta kondisi perairan.

Setelah kembali ke darat, hasil tangkapan dibongkar untuk kemudian dipilah berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitas.

[adsense]Ikan yang masih segar dan memiliki ukuran tertentu biasanya mempunyai nilai jual berbeda dibandingkan ikan berukuran kecil atau yang kualitasnya mengalami penurunan.

Hasil tangkapan tersebut kemudian dijual kepada pengepul, pedagang, atau melalui tempat pelelangan ikan (TPI).

[adsense]Tidak semua nelayan menggunakan jalur pemasaran yang sama. Ada yang menjual langsung kepada pembeli di pelabuhan perikanan, sementara lainnya sudah memiliki kesepakatan penjualan dengan pengepul.

Pengepul Membeli dan Mengumpulkan Hasil Tangkapan

[adsense]Setelah dibeli dari nelayan, ikan biasanya dikumpulkan oleh pengepul.

Pengepul berperan mengumpulkan hasil tangkapan dari beberapa nelayan agar tersedia dalam jumlah yang cukup untuk dipasarkan kembali.

[adsense]Pada tahap ini, ikan dapat disortir dan dikelompokkan berdasarkan jenis serta kualitasnya.

Pengepul kemudian menjual ikan kepada pedagang besar, distributor, atau pembeli dari daerah lain.

[adsense]Peran pengepul cukup penting karena nelayan tidak selalu memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas. Mereka juga belum tentu mempunyai kendaraan, fasilitas penyimpanan, atau jaringan pembeli untuk memasarkan hasil tangkapannya sendiri.

Pedagang Besar Menghubungkan Daerah Penghasil dengan Pasar

[adsense]Setelah melewati pengepul, ikan dapat masuk ke jaringan pedagang besar atau distributor.

Mereka biasanya membeli ikan dalam jumlah lebih banyak untuk kemudian memasok pedagang di pasar tradisional, supermarket, rumah makan, maupun usaha pengolahan hasil laut.

[adsense]Di Sumatera Utara, distribusi ikan dapat bergerak dari kawasan pesisir menuju pusat konsumsi seperti Kota Medan.

Jarak pengiriman menjadi salah satu faktor yang memengaruhi biaya perdagangan. Ikan yang harus menempuh perjalanan lebih jauh membutuhkan penanganan dan pengangkutan yang sesuai agar kualitasnya tetap terjaga.

[adsense]Karena itu, biaya transportasi, bahan bakar, tenaga kerja, dan penyimpanan turut diperhitungkan dalam proses distribusi.

Pedagang Pasar Menjual Ikan kepada Konsumen

[adsense]Tahap berikutnya adalah pedagang eceran yang menjual ikan langsung kepada masyarakat.

Pedagang pasar biasanya membeli ikan dari distributor atau pedagang besar, kemudian menjualnya dalam jumlah lebih kecil sesuai kebutuhan rumah tangga.

[adsense]Harga jual di tingkat pedagang eceran dapat berbeda-beda meskipun jenis ikannya sama.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kualitas, ukuran, jumlah pasokan, lokasi pasar, biaya operasional, serta tingkat permintaan masyarakat.

[adsense]Ketika pasokan ikan melimpah, harga beberapa jenis ikan berpotensi turun. Sebaliknya, ketika hasil tangkapan berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga dapat mengalami kenaikan.

Mengapa Harga Ikan Bisa Berbeda Jauh?

[adsense]Ada beberapa faktor yang memengaruhi perubahan harga ikan sejak dari nelayan hingga sampai ke pasar.

Pertama, biaya operasional penangkapan. Nelayan membutuhkan bahan bakar, es, perbekalan, perawatan kapal, dan tenaga kerja untuk melaut.

[adsense]Kedua, biaya distribusi. Ikan yang dikirim ke daerah berbeda membutuhkan ongkos angkut, tenaga bongkar muat, serta penanganan selama perjalanan.

Ketiga, kondisi hasil tangkapan. Cuaca buruk dan gelombang tinggi dapat menghambat aktivitas melaut sehingga jumlah ikan yang tersedia di pasar berkurang.

[adsense]Keempat, permintaan konsumen. Jenis ikan tertentu bisa mengalami kenaikan harga ketika permintaan meningkat, terutama saat pasokan terbatas.

Selain itu, panjangnya jalur pemasaran juga dapat memengaruhi harga akhir. Setiap pelaku usaha memiliki biaya operasional dan margin perdagangan yang diperhitungkan ketika menjual kembali ikan.

[adsense]Namun, selisih antara harga di tingkat nelayan dan konsumen tidak seluruhnya menjadi keuntungan pedagang karena terdapat biaya penanganan dan distribusi di sepanjang rantai tersebut.

Menjaga Kesegaran Ikan Menjadi Tantangan

[adsense]Berbeda dengan sejumlah komoditas lain, ikan membutuhkan penanganan khusus karena mudah mengalami pembusukan.

Setelah ditangkap, ikan perlu segera didinginkan menggunakan es atau fasilitas penyimpanan bersuhu rendah.

[adsense]Untuk pengiriman jarak jauh, penggunaan kendaraan berpendingin dan fasilitas cold storage dapat membantu mempertahankan kualitas ikan.

Jika proses pendinginan tidak berjalan dengan baik, kualitas ikan bisa menurun sebelum sampai ke pasar.

[adsense]Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan, pengepul, maupun pedagang yang tidak dapat menjual ikan dengan harga normal.

Karena itu, ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin dan sistem transportasi yang memadai menjadi bagian penting dalam memperbaiki rantai distribusi perikanan.

[adsense]Rantai Perdagangan yang Menentukan Harga di Pasar

Panjang atau pendeknya rantai distribusi ikan dapat berbeda di setiap daerah. Ada hasil tangkapan yang langsung dibeli konsumen dari nelayan, tetapi ada pula yang melewati beberapa pedagang sebelum sampai ke pasar.

[adsense]Masing-masing jalur memiliki konsekuensi terhadap biaya, kecepatan distribusi, dan harga jual.

Bagi Sumatera Utara, perbaikan sistem perdagangan ikan dapat memberikan manfaat bagi dua sisi sekaligus, yakni nelayan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

[adsense]Akses pasar yang lebih luas, fasilitas penyimpanan yang memadai, serta distribusi yang efisien diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh harga jual yang layak sekaligus menjaga harga ikan tetap terjangkau.

Dengan demikian, harga ikan yang terlihat sederhana di pasar sebenarnya merupakan hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan banyak pelaku usaha di sektor perikanan.

[adsense]

[adsense]

[adsense]salah satu klausul utama yang tengah dipoles Panja adalah penegasan kembali penerapan sanksi ekstrem berupa penjatuhan pidana mati bagi para pelaku kejahatan rasuah.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa norma RUU Perampasan Aset hukuman mati koruptor ini akan diselaraskan dengan payung hukum pidana yang telah berjalan di Indonesia.

[adsense]"Nanti akan menegaskan bahwa memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Payung Hukum dan Implementasi Pidana Mati

[adsense]Integrasi norma dalam RUU ini akan mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Pidana, serta regulasi turunan lainnya.

"Saat ini masih berlaku di Indonesia. Jangan dianggap hukuman mati tidak ada," tegasnya.

[adsense]Pokok pengatura krusial dan fokus kebijakan dalam RUU Perampasan Aset:

• Penegasan Pidana Maksimal - Penguatan jerat pidana mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu.
• Pencegahan Abuse of Power - Barikade hukum agar pasal tak dijadikan alat politik atau pemerasan aparat.
• Mekanisme Perampasan - Penyitaan aset hasil kejahatan secara efektif, adil, dan proporsional.
• Penyelarasan Regulasi - Harmonisasi dengan KUHP baru (UU 1/2023) dan UU Tipikor.

Antisipasi Penyalahgunaan Wewenang Aparat

[adsense]DPR merancang pasal perampasan aset agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan diskriminasi politik maupun alat pemerasan oleh oknum penegak hukum (abuse of power).

"Pada intinya, seluruh masyarakat menginginkan sebuah pengaturan yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas," kata Habiburokhman.

[adsense]Dengan dimulainya kick-off pembahasan Panja bersama pemerintah, RUU Perampasan Aset diharapkan segera rampung menjadi undang-undang yang presisi dalam memiskinkan koruptor sekaligus menjaga prinsip kepastian hukum.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyiapkan layanan pengaduan masyarakat melalui WhatsApp berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Melalui sistem ini, warga nantinya dapat melaporkan berbagai persoalan perkotaan, mulai dari jalan rusak, lampu jalan mati, banjir, hingga masalah kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan tanpa harus mengunduh aplikasi baru.

Gagasan tersebut disampaikan Rico Waas saat membawakan orasi ilmiah bertajuk Pemerintah Digital dan Masa Depan Tata Kelola Perkotaan pada Dies Natalis ke-46 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU, Rabu (4/11/2026). Orasi berlangsung di Ruang Serbaguna FISIP USU.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Rektor USU Bidang SDM, Keuangan, dan Sistem Informasi Prof. Muhammad Arifin Nasution, Staf Ahli Wali Kota Adlan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Barli Mulia Naution, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Benny Iskandar.

Rico Waas menjelaskan, layanan WhatsApp AI tersebut dirancang agar masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah melalui kanal yang sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak ingin masyarakat dibebani keharusan mengunduh aplikasi baru yang belum tentu digunakan secara berkelanjutan.

"Saya enggak mau bikin aplikasi baru. Kalau kita bikin aplikasi baru, nanti masyarakat hanya akan menambah aplikasi di dalam handphone-nya yang belum tentu dipakai," ujarnya di hadapan para dosen, alumni, mahasiswa FISIP itu.

Melalui sistem yang sedang dikembangkan Dinas Kominfo Medan itu, lanjutnya, laporan warga akan dipahami menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami. AI kemudian mengidentifikasi persoalan dan meneruskannya secara otomatis kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang menanganinya.

Laporan mengenai jalan rusak, misalnya, akan diteruskan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Sementara itu, pengaduan terkait kesehatan akan diarahkan kepada Dinas Kesehatan. Masyarakat juga nantinya dapat menerima pemberitahuan mengenai perkembangan penanganan laporan.

Ia mengatakan sistem itu masih dalam tahap pengembangan dan pengujian. Pemko Medan menargetkan layanan WhatsApp AI dapat diluncurkan pada Desember 2026. Ia berharap teknologi tersebut tidak sekadar memberikan jawaban otomatis, tetapi juga mampu berkomunikasi secara alami dan dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, layanan pengaduan tersebut menjadi bagian dari gagasan besar membangun pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia menyoroti banyaknya aplikasi yang dikembangkan masing-masing OPD sehingga pengelolaan data dan pelayanan masih berjalan sendiri-sendiri.

"Kita harus gabungkan jadi satu. Saya enggak mau sendiri-sendiri. Semuanya harus terintegrasi," tegasnya.

Untuk mendukung perubahan itu, Pemko Medan juga mengembangkan Portal Satu Data. Rico menyebut sekitar 2.500 set data dari berbagai perangkat daerah telah dihimpun, dengan sekitar 1.200 di antaranya merupakan data terbuka. Pengumpulan, sinkronisasi, dan standardisasi data masih terus dilakukan.

Rico Waas menekankan, data yang akurat menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah harus mengetahui secara terukur berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, dan pengangguran hingga titik rawan banjir serta kerusakan jalan.

"Kita bikin kebijakan di masa mendatang tidak berdasarkan suka-suka, tidak berdasarkan selera wali kota. Tapi berdasarkan data yang ada," katanya.

Ia mencontohkan, data banjir yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengenali titik genangan sekaligus menyusun kebutuhan penanganan drainase. Begitu pula data sosial yang akurat dapat mengurangi kesalahan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain pelayanan dan pengelolaan data, Rico Waas memaparkan digitalisasi perpajakan daerah melalui sistem Qresto yang dikembangkan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut. Sistem ini memungkinkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman dari transaksi melalui QRIS langsung dipisahkan antara nilai penjualan dan pajak daerah.

Dengan mekanisme tersebut, pajak 10 persen dari transaksi pelanggan dapat langsung masuk ke rekening kas umum daerah pada hari yang sama, sedangkan nilai penjualan diterima pelaku usaha. Skema ini diharapkan meningkatkan transparansi penerimaan sekaligus mempersempit peluang kebocoran pajak.

Ia menegaskan, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, melainkan membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Ia mengakui pelayanan publik di Kota Medan masih memiliki kekurangan yang harus terus dibenahi.

Menurutnya, kemajuan kota membutuhkan keterbukaan dan keterlibatan pemerintah bersama masyarakat. Hubungan keduanya tidak boleh dibatasi jarak birokrasi, tetapi harus dibangun melalui kepercayaan dan tanggung jawab bersama.

Topikseru.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dalam operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

[adsense]"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga orang prajurit TNI dalam operasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah kemarin," kata Kristomei kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menyampaikan ungkapan duka tersebut sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukung petugas yang tengah bertugas menangani karhutla di berbagai wilayah.

[adsense]"Saya juga mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita bantu, mari sama-sama kita dukung saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan tugas dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujar dia.

Menurut dia, dukungan masyarakat diperlukan, termasuk dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menghambat upaya pemadaman api.

[adsense]Sebelumnya, TNI Angkatan Darat telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi delapan orang kru helikopter yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

Dalam siaran pers resmi TNI AD, dijelaskan peristiwa kecelakaan Helikopter Mi 17V5 dari Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) itu terjadi sekitar pukul 11.18 WIB. Kecelakaan bermula ketika helikopter lepas landas dari Kuala Pembuang pukul 09.55 WIB. Helikopter tersebut berangkat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

[adsense]Saat mengambil air di perairan Desa Sungai Perlu untuk operasi water bombing, helikopter mengalami kendala terbang hingga akhirnya jatuh di sungai.

Sesaat setelah peristiwa itu, TNI AD langsung mengirimkan personel untuk mengevakuasi para kru lewat jalur udara.

[adsense]"Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," seperti dikutip siaran pers tersebut.

Kecelakaan Helikopter Mi 17V5

TNI Angkatan Darat mengerahkan personel untuk mengevakuasi delapan orang kru helikopter yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu.

[adsense]Dalam siaran pers resmi TNI AD yang diterima di Jakarta, Rabu, dijelaskan peristiwa kecelakaan Helikopter Mi 17V5 dari Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) itu terjadi sekitar pukul 11.18 WIB.

Kecelakaan bermula ketika helikopter lepas landas dari Kuala Pembuang pukul 09.55 WIB. Helikopter tersebut berangkat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

[adsense]Saat mengambil air di perairan Desa Sungai Perlu untuk operasi water bombing, helikopter mengalami kendala terbang hingga akhirnya jatuh di sungai.

Sesaat setelah peristiwa itu, TNI AD langsung mengirimkan personel untuk mengevakuasi para kru lewat jalur udara.

[adsense]"Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," seperti dikutip siaran pers tersebut.

Hingga saat ini, satu orang kru heli ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan jenazahnya sudah dievakuasi ke RS Kuala Pembuang. Sedangkan lima orang dalam kondisi selamat dan sedang menjalani perawatan di RS yang sama.

[adsense]"Sementara dua kru lainnya masih dalam proses evakuasi," terang siaran pers tersebut.

TNI AD menyatakan akan terus mencari kru yang hilang sambil menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan.

[adsense]

Laporan awal di lapangan mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa kekerasan tersebut.

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal, menyatakan institusinya tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengurai fakta sebenarnya di lokasi kejadian.

"Kami masih mendalami kejadian itu," kata Teuku Mustafa Kamal saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/11/2026). Hingga kini, pihak Korem belum merinci rincian kronologi maupun jumlah pasti korban luka-luka.

Gelombang Desakan Pengusutan Transparan

Ketua Umum FOKUSGAMPI, Irwandi, menegaskan bahwa pimpinan TNI dan Polri harus membuka pemeriksaan kasus ini secara transparan kepada publik guna menguji apakah tindakan aparat di lapangan sudah sebanding dengan tingkat ancaman.

"Aparat harus mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menghadapi masyarakat," ujar Irwandi.

Pernyataan senada diutarakan alumni Institut Perdamaian Mindanao, Andi Firdhaus (Andi Lancok). Menurut mantan jurnalis konflik Aceh tersebut, letusan tembakan di perayaan keagamaan mengoyak rasa aman warga serta mengancam keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah terbina sejak Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dicapai.

"Simpan senjata, tidak perlu berperang dengan rakyat," cetus Andi.

Benang Kusut Regulasi Simbol Daerah

Namun di sisi lain, Pemerintah Pusat secara konsisten menolak desain Bendera Bulan Bintang karena dinilai membentur Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Ketua Gen-Z Mualem Dek Fad, Muyashir Asriyan Haikal, menilai ketiadaan kepastian hukum dari harmonisasi aturan pusat-daerah inilah yang kerap memicu gesekan berulang di lapangan.

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh didorong untuk segera duduk bersama Pemerintah Pusat menyelesaikan harmonisasi regulasi lambang daerah secara permanen, agar perbedaan tafsir hukum tidak lagi dibayar dengan nyawa warga sipil.