[adsense]Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan administratif sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Perkara dengan nomor 742 K/TUN/2026 itu diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

[adsense]Informasi putusan tersebut disampaikan Subhan setelah menerima pemberitahuan melalui sistem e-Court Mahkamah Agung.

"Saya dapat pemberitahuan melalui e-Court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata Subhan.

[adsense]Berdasarkan informasi perkara yang dipublikasikan Kepaniteraan MA, majelis hakim diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam amar putusan, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Majelis juga memerintahkan dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

[adsense]Putusan ini sekaligus membatalkan hasil pemeriksaan perkara pada tingkat sebelumnya.

Dokumen yang Dipersoalkan Menjadi Titik Utama Gugatan

[adsense]Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan administratif yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Dalam petitumnya, Subhan meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan surat penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah, serta memerintahkan penarikan dokumen dari pihak yang memegangnya.

[adsense]Melalui putusan kasasi tersebut, permohonan penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya.

Meski demikian, rincian pertimbangan hukum majelis hakim perlu dibaca melalui salinan resmi putusan yang lengkap. Amar putusan yang telah diumumkan belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh argumentasi hukum di balik keputusan tersebut.

[adsense]

Denny Indrayana Sebut Putusan MA Sejalan dengan MK

Melalui akun Instagram pribadinya, Denny menyampaikan bahwa kasasi yang diajukan Subhan Palal telah dikabulkan MA.

[adsense]Dia menghubungkan keputusan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang turut membahas persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

"Artinya Mahkamah Agung sejalan dengan Putusan MK, bahwa Gibran betul-betul tidak memenuhi syarat pendidikan," tulis Denny.

[adsense]Pernyataan tersebut merupakan interpretasi Denny terhadap hubungan kedua putusan. Secara hukum, objek pemeriksaan dan amar putusan MA serta MK tetap harus dibedakan.

Sebelumnya, MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

[adsense]Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan para pemohon.

Mahkamah menilai persoalan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui rezim sengketa hasil pemilu karena Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024.

[adsense]Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan yang membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Gugatan Lain Dicabut, Gibran Mengaku Siap Buka Dokumen

[adsense]Gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dicabut pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Gugatan tersebut juga mempersoalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

[adsense]Menanggapi pencabutan gugatan tersebut, Gibran mengaku telah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk menghadapi tahapan pembuktian di persidangan.

Dia menyatakan pihaknya sebenarnya siap memberikan penjelasan dan membuka dokumen yang diperlukan di hadapan majelis hakim.

[adsense]"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur," ujar Gibran setelah salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat, 30 Oktober 2026.

Gibran juga menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung dan keputusan pihak penggugat untuk mencabut perkara tersebut.

[adsense]Pencabutan gugatan PT Mercy Toga Kirana itu merupakan perkembangan tersendiri dan tidak menghapus putusan kasasi MA dalam perkara Subhan Palal.

Apa Dampak Putusan MA terhadap Kedudukan Gibran?

[adsense]MA telah menyatakan dokumen administratif yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. Namun, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden membutuhkan pembahasan berdasarkan mekanisme konstitusional.

Sebab, pembatalan keputusan administrasi negara tidak secara otomatis sama dengan pemberhentian pejabat negara yang telah dilantik.

[adsense]Putusan tersebut juga perlu dibaca bersama ketentuan perundang-undangan mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden serta mekanisme pemberhentian dalam konstitusi.

Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada salinan lengkap putusan MA, pelaksanaan amar putusan oleh pihak terkait, dan bagaimana lembaga negara menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangannya.

[adsense]Polemik ini pun belum berhenti pada pembatalan satu dokumen. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan kepastian hukum ketika sengketa persyaratan pencalonan baru memperoleh putusan setelah proses pemilu selesai dan pejabat yang bersangkutan telah dilantik.

[adsense]

[adsense]Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. KPK kini menelusuri dokumen dan bukti elektronik untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari enam perusahaan tersebut. Barang-barang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

[adsense]"Selanjutnya penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut," kata Budi dalam keterangannya, Jumat, 30 Oktober 2026.

KPK Telusuri Bukti di Enam Perusahaan

[adsense]Sebelumnya, penyidik juga telah mendatangi Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus.

Rangkaian penggeledahan tersebut menunjukkan penyidik sedang mengumpulkan bahan untuk menelusuri dugaan praktik penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai.

[adsense]Meski demikian, KPK belum memerinci identitas keenam perusahaan yang digeledah maupun menjelaskan secara terbuka hubungan masing-masing perusahaan dengan dugaan tindak pidana yang diselidiki.

Dokumen dan perangkat elektronik yang disita akan dianalisis lebih lanjut.

[adsense]Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengidentifikasi pola transaksi, pihak-pihak yang terlibat, serta rentang waktu dugaan penyimpangan.

KPK Sebut Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah

[adsense]"Untuk hitungan awal di angka triliunan (kerugian negara)," ujar Budi kepada wartawan pada Kamis malam, 29 Oktober 2026.

Namun, angka tersebut masih merupakan hitungan awal yang disampaikan KPK. Lembaga antirasuah itu belum mengumumkan nilai final kerugian negara maupun metode penghitungan yang digunakan.

[adsense]KPK juga belum mengungkap secara terperinci bentuk dugaan penyimpangan yang menjadi objek penyidikan. Karena itu, besaran kerugian negara dan konstruksi perkara masih menunggu pendalaman penyidik.

Penyidik Tarik Penelusuran ke Beberapa Tahun Sebelumnya

[adsense]Budi mengatakan penyidik akan menarik penelusuran ke beberapa tahun sebelumnya untuk mengetahui periode terjadinya praktik yang diduga merugikan penerimaan negara tersebut.

Menurut dia, KPK belum dapat menyampaikan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana karena proses pendalaman masih berjalan.

[adsense]"Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan," kata Budi.

Penelusuran rentang waktu menjadi penting untuk membangun konstruksi perkara, termasuk mengidentifikasi transaksi dan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyimpangan penerimaan cukai.

[adsense]

PT Djarum Hormati Proses Hukum KPK

Corporate Communication Senior Manager Group Djarum, Budi Darmawan, mengatakan perusahaan akan menaati ketentuan hukum.

[adsense]"Kami menghormati dan menaati hukum," kata Budi Darmawan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah penyidik KPK yang menggeledah kantor pusat perusahaan dan sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan perkara.

[adsense]Hingga Jumat, 30 Oktober 2026, KPK masih melakukan analisis terhadap barang bukti hasil penggeledahan. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi lengkap dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai tersebut.

Perkembangan perkara ini akan bergantung pada hasil pemeriksaan dokumen, bukti elektronik, serta keterangan pihak-pihak yang dipanggil penyidik.

[adsense]

[adsense]Gibran menyayangkan langkah tersebut karena menurutnya persidangan dapat menjadi ruang untuk menjelaskan persoalan administrasi pendidikannya secara terbuka kepada masyarakat.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur," kata Gibran setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).

[adsense]Meski menyayangkan pencabutan tersebut, Gibran menyatakan menghormati keputusan penggugat dan menyerahkan kelanjutan proses hukum kepada majelis hakim.

Gibran Sebut Pengadilan Bisa Menjadi Ruang Klarifikasi

[adsense]Menurut Gibran, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pengadilan merupakan lembaga untuk menguji persoalan berdasarkan bukti.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengajukan pencabutan gugatan dalam sidang pada Kamis (29/10/2026).

[adsense]Dalam persidangan yang sama, tim hukum Gibran disebut telah memaparkan riwayat pendidikan kliennya dan memperlihatkan sejumlah dokumen asli kepada majelis hakim.

Denny Indrayana Cabut Gugatan, Persoalkan Dokumen yang Belum Dihadirkan

[adsense]Denny mengajukan pencabutan karena menilai pihak tergugat belum menghadirkan dokumen yang diminta untuk menguji dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Dokumen yang menjadi perhatian penggugat antara lain Certificate of Attendance dari UTS Insearch Australia, transkrip nilai, dan bukti pendaftaran atau enrollment.

[adsense]Dalam sidang Kamis tersebut, Denny menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dan meninggalkan ruang persidangan bersama tim kuasa hukumnya.

Sementara itu, pihak Gibran menyatakan keberatan terhadap pencabutan karena telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi proses pembuktian. Persoalan pencabutan tersebut kemudian diserahkan kepada majelis hakim PTUN.

[adsense]

Surat Penyetaraan Ijazah Terbit pada 2019 Jadi Objek Gugatan

Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan keputusan tersebut batal atau tidak sah. Penggugat juga mempersoalkan dasar dokumen dan prosedur penerbitan surat penyetaraan tersebut.

[adsense]Gugatan itu tidak secara langsung menguji seluruh riwayat pendidikan Gibran, melainkan mempersoalkan keputusan administrasi pemerintah yang menjadi objek sengketa.

Dengan demikian, pokok perkara yang perlu dipahami adalah legalitas penerbitan surat penyetaraan ijazah oleh instansi pemerintah, bukan semata-mata perdebatan mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden.

[adsense]

Kelanjutan Perkara Menunggu Proses di PTUN

Majelis hakim memiliki peran dalam menentukan tindak lanjut permohonan pencabutan sesuai tahapan dan ketentuan hukum acara PTUN.

[adsense]Di sisi lain, Gibran menyatakan telah menyiapkan dokumen untuk menjawab persoalan yang dipersoalkan penggugat. Sementara itu, Denny Indrayana menilai dokumen yang diminta belum diperlihatkan dalam proses persidangan.

Perbedaan sikap tersebut membuat perkembangan berikutnya bergantung pada keputusan majelis hakim dan kemungkinan langkah hukum lanjutan dari pihak-pihak terkait.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghormati proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berharap proses itu memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai isu ijazahnya.

[adsense]"Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga," ujar Gibran menjawab pertanyaan wartawan usai Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).

Dia mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum, di mana pengadilan merupakan lembaga terhormat untuk mengungkapkan kebenaran.

[adsense]Tidak hanya itu, kata dia, semua penduduk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk dirinya.

Merespons pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Denny Indrayana dan kuasa hukumnya terkait gugatan di PTUN, Gibran menghormati keputusan tersebut.

[adsense]Kendati dia juga menyayangkan pencabutan tersebut karena pihaknya sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan sebagai pembuktian dalam kasus itu.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau bagaimana lagi penggugatnya malah mundur," katanya.

[adsense]Melihat perkembangan dari gugatan itu, Gibran menegaskan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim PTUN.

Sebelumnya, proses persidangan di PTUN sudah memasuki tahap jawab menjawab antara penggugat dan pihak tergugat. Namun, Denny Indrayana selaku kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana mencabut gugatan serta walk out dalam persidangan yang berlangsung Kamis (29/10).

[adsense]Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Gibran memaparkan secara runut riwayat pendidikan mantan Wali Kota Surakarta itu dan memperlihatkan dokumen asli kepada Majelis Hakim.

Penggugat PT Mercy Toga Kirana yang diwakilkan secara hukum oleh Denny Indrayana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.

[adsense]Petitum penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Keputusan pencabutan gugatan dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

[adsense]

Gibran Sayangkan Gugatan Dicabut

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka siap membuka berbagai fakta yang diperlukan, merespons gugatan kasus surat keterangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menyayangkan pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur," kata Gibran ketika menjawab pertanyaan media usai menunaikan Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho Jakarta Barat, Jumat.

[adsense]Dia menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatannya pada Kamis (30/10) dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Majelis Hakim.

Selain itu, Gibran juga menegaskan bahwa dia menghormati proses hukum yang berjalan di PTUN dan harapannya dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Dengan demikian, dapat memberikan kejelasan terkait isu pendidikannya kepada masyarakat.

[adsense]"Kita ini adalah negara hukum. Pengadilan ini adalah lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran. Setiap penduduk masyarakat kedudukannya sama di mata hukum," ujarnya.

Respons Gibran itu disampaikan usai penggugat Denny Indrayana dan tim kuasa hukumnya mencabut gugatan serta walk out dalam persidangan.

[adsense]Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Gibran memaparkan secara runut riwayat pendidikan mantan Wali Kota Surakarta itu dan memperlihatkan dokumen asli kepada Majelis Hakim.

Sebelumnya, penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana yang diwakilkan secara hukum oleh Denny Indrayana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.

[adsense]Petitum penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Keputusan pencabutan gugatan dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

[adsense]

[adsense]Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan Dedi telah dilakukan sejak September 2026. Informasi tersebut baru disampaikan kepada publik pada Jumat (30/10/2026).

"Saudara AD yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai juga telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Budi.

[adsense]Selain Dedi, KPK sebelumnya menetapkan GH, yang menjabat Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai, sebagai tersangka pada Agustus 2026.

Dengan perkembangan tersebut, jumlah tersangka dalam rangkaian perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Bea Cukai kini mencapai sembilan orang.

[adsense]Budi memastikan penyidikan masih berlangsung. KPK juga meminta para tersangka, saksi, dan pihak terkait bersikap kooperatif serta memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

KPK Terbitkan Dua Sprindik Baru

[adsense]Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, langkah tersebut diambil setelah penyidik menelaah hasil penyidikan dan fakta hukum dalam persidangan perkara suap importasi barang yang melibatkan pemilik PT Blueray Cargo Group, John Field, dan sejumlah pihak lainnya.

"Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/7/2026).

[adsense]Menurutnya, dua sprindik tersebut berkaitan dengan dua klaster berbeda. Satu klaster telah ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka, sedangkan klaster lainnya masih menggunakan sprindik umum karena penyidik belum menetapkan tersangka.

Aliran Uang Rp 91 Miliar Jadi Fokus Penelusuran

[adsense]Taufik menyebut, penyidik kemudian mengidentifikasi sejumlah klaster penerima, termasuk yang berkaitan dengan pejabat Bea Cukai dan pihak di luar instansi tersebut.

Temuan itu menjadi salah satu dasar bagi KPK untuk memperluas penyidikan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

[adsense]Meski demikian, KPK belum membeberkan secara terperinci dugaan peran Dedi Congor maupun konstruksi perkara yang mendasari penetapan dirinya sebagai tersangka.

Penyidik masih mendalami bukti dan keterangan pihak terkait untuk mengungkap rangkaian dugaan korupsi importasi barang tersebut.

[adsense]

[adsense]Laporan Anadolu yang dikutip pada Kamis (29/10/2026) menyebutkan, pesawat-pesawat tersebut mendarat di Pangkalan Udara Ovda dan Nevatim. Pergerakan armada militer AS juga dilaporkan menjangkau sejumlah pangkalan di Yordania, Arab Saudi, dan Qatar.

Pengerahan ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika hubungan Washington dan Teheran masih dibayangi ketegangan setelah konflik militer pada awal 2026. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah AS mengenai tujuan spesifik pengiriman pesawat maupun kemungkinan serangan baru terhadap Iran.

[adsense]

Pesawat Diterbangkan dari Pusat Pertahanan AS di Texas

Namun, laporan belum mengungkap jenis maupun muatan yang dibawa pesawat-pesawat tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah pengiriman itu berkaitan dengan pemindahan personel, perlengkapan pertahanan, amunisi, atau kebutuhan logistik lainnya.

[adsense]Seorang pejabat Israel menyebut koordinasi militer antara negaranya dan Amerika Serikat berlangsung erat.

"Israel dan Amerika Serikat berkoordinasi erat, dan meskipun belum ada keputusan mengenai hal tersebut, Amerika dan Israel bersiap menghadapi keputusan apa pun yang dibuat Presiden Donald Trump," kata pejabat tersebut.

[adsense]Pernyataan itu menunjukkan kedua negara tengah menyiapkan sejumlah kemungkinan. Akan tetapi, belum ada penjelasan terbuka mengenai bentuk operasi yang sedang dipertimbangkan maupun waktu pengambilan keputusan oleh Presiden Donald Trump.

Washington Siapkan Opsi Operasi Militer Terbatas

[adsense]Laporan yang sama menyebutkan militer AS memindahkan satu sistem pertahanan rudal Patriot dari Texas untuk memperkuat perlindungan udara di kawasan Teluk.

Langkah tersebut berlangsung bersamaan dengan laporan mengenai penyesuaian posisi pasukan Amerika Serikat di sejumlah pangkalan regional.

[adsense]Personel militer AS dikabarkan diperintahkan meninggalkan beberapa pangkalan sebagai langkah pencegahan apabila terjadi eskalasi.

Di sisi lain, pasukan AS juga disebut sedang mengisi kembali persediaan senjata dan perlengkapan militer. Satu kapal induk tambahan serta satu unit Korps Marinir diperkirakan tiba di kawasan tersebut pada November 2026.

[adsense]Kedatangan kekuatan tambahan itu direncanakan memperkuat sekitar 20 kapal perang AS yang telah beroperasi di Timur Tengah.

Rangkaian pergerakan tersebut memperlihatkan peningkatan kesiapan militer Washington. Namun, penguatan pertahanan dan penempatan aset militer tidak otomatis berarti keputusan untuk melancarkan serangan telah diambil.

[adsense]

Komandan CENTCOM Dilaporkan Paparkan Opsi Serangan kepada Trump

Media tersebut melaporkan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Jenderal Brad Cooper, telah memberikan pengarahan kepada Trump mengenai sejumlah opsi serangan terhadap Iran.

[adsense]Pengarahan itu menambah perhatian terhadap kemungkinan Washington mengambil langkah militer baru. Namun, belum ada informasi yang memastikan bahwa Trump telah menyetujui salah satu opsi tersebut atau memerintahkan dimulainya operasi.

Perbedaan antara penyusunan rencana dan keputusan menyerang menjadi hal penting dalam membaca perkembangan ini. Pemerintah AS belum mengumumkan keputusan resmi, sementara rincian sasaran, skala operasi, dan waktu pelaksanaan juga belum diketahui.

[adsense]Dengan demikian, laporan mengenai opsi serangan perlu dipahami sebagai bagian dari perkembangan pertimbangan militer, bukan sebagai konfirmasi bahwa perang baru telah dimulai.

Ketegangan AS-Iran Berlanjut Setelah Gencatan Senjata April

[adsense]Teheran kemudian membalas dengan serangan terhadap Israel dan sejumlah target Amerika Serikat di kawasan. Rangkaian pertempuran tersebut berlanjut hingga tercapainya kesepakatan gencatan senjata pada April 2026.

Meski pertempuran mereda, persoalan keamanan regional belum sepenuhnya selesai. Salah satu isu yang masih menjadi perhatian adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan energi dunia.

[adsense]Pada Juni 2026, AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman terkait kebebasan navigasi di selat tersebut. Namun, pelaksanaannya kemudian terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai pengaturan keamanan jalur perairan.

Kebuntuan itu menambah kompleksitas hubungan kedua negara. Selat Hormuz memiliki posisi penting dalam distribusi minyak dan gas global sehingga setiap gangguan keamanan berpotensi memengaruhi perdagangan energi internasional.

[adsense]

Dunia Menanti Keputusan Washington

Namun, sejumlah informasi penting masih belum terjawab. Pemerintah AS belum mengonfirmasi secara langsung pengiriman 10 pesawat tersebut, tidak ada rincian resmi mengenai muatannya, dan belum ada pengumuman bahwa Trump telah memutuskan untuk menyerang Iran.

[adsense]Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada keputusan politik Washington, respons Teheran, serta dinamika keamanan negara-negara Teluk.

Jika ketegangan kembali berubah menjadi konflik terbuka, dampaknya berpotensi meluas melampaui kawasan Timur Tengah, terutama terhadap keamanan jalur pelayaran dan stabilitas pasar energi dunia.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menggagalkan pengangkutan 144 ballpress atau bal pakaian bekas yang diduga merupakan barang pakaian bekas impor ilegal di Jalan Tol Medan–Kuala Namu–Tebing Tinggi, tepatnya di Kilometer 68, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Pengungkapan tersebut dilakukan Tim Penyelidik Unit 3 Subdit I/Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Sumut pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Ratusan bal pakaian bekas itu diangkut menggunakan satu unit truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi BK 8458 XD dari Bandung, Jawa Barat, menuju Kota Medan.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan hingga petugas mengamankan truk yang membawa barang tersebut.

"Pada saat diamankan, truk ini membawa 144 ballpress atau pakaian bekas. Kendaraan tersebut kemudian dibawa ke tempat yang telah disiapkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kombes Pol Irfan dalam Konferensi Pers di Mapolda Sumut, Jumat (30/10/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui barang tersebut diberangkatkan dari kantor CV KBT di Bandung pada 22 Oktober 2026 dan direncanakan menuju kantor perusahaan yang sama di Kota Medan.

Dalam penanganan awal, penyelidik meminta keterangan tiga orang saksi, yakni pengemudi berinisial IR, kernet berinisial HS, serta RD yang merupakan pihak jasa pengangkutan CV KBT sekaligus pemilik truk.

Irfan menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pengemudi dan kernet mengaku hanya bertugas mengantarkan barang hingga ke Medan. Sementara itu, tujuan akhir distribusi maupun pihak yang bertanggung jawab atas importasi pakaian bekas tersebut masih belum diketahui secara pasti.

"Asal negara dan pihak importirnya masih perlu pendalaman. Pemeriksaan awal menunjukkan label pada pakaian tersebut bukan merupakan produk buatan Indonesia sehingga diduga berasal dari luar negeri," jelasnya.

Dari hasil penaksiran, 144 ballpress yang diamankan tersebut memiliki estimasi nilai mencapai Rp 432 juta.

Irfan menegaskan, penanganan perkara dugaan tindak pidana kepabeanan memiliki kewenangan khusus pada penyidik Bea Cukai. Oleh karena itu, setelah dilakukan gelar perkara, Ditreskrimsus Polda Sumut berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara untuk melimpahkan penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kewenangan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan merupakan domain Bea Cukai. Kami melakukan pemeriksaan awal terhadap barang yang diamankan beserta pihak-pihak terkait. Selanjutnya, penanganan dan pengembangan perkara kami koordinasikan untuk dilimpahkan kepada penyidik Bea Cukai," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil DJBC Sumatera Utara, Goodman Pangihutan Purba, menyampaikan apresiasi kepada Ditreskrimsus Polda Sumut atas pengungkapan tersebut.

Menurutnya, penindakan terhadap pakaian bekas impor ilegal tidak hanya bertujuan menegakkan ketentuan kepabeanan, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

"Kami menyampaikan terima kasih atas pengungkapan penyelundupan atau importasi pakaian bekas ini. Keberhasilan penindakan tersebut turut melindungi masyarakat dari kemungkinan tersebarnya bibit penyakit yang terdapat pada pakaian bekas, sekaligus melindungi industri tekstil dalam negeri," kata Goodman.

Ia menegaskan, pemerintah hingga saat ini masih melarang impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

Goodman menjelaskan, larangan tersebut secara khusus menyasar pakaian bekas yang berasal dari impor. Adapun perdagangan pakaian bekas yang berasal dari dalam negeri tidak serta-merta termasuk dalam kategori barang yang dilarang.

"Yang dilarang adalah pakaian bekas yang berasal dari impor. Untuk barang yang beredar di pasaran, tentu harus dibuktikan terlebih dahulu asal-usulnya, apakah berasal dari impor atau memang berasal dari dalam negeri," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyelundupan maupun penyalahgunaan barang hasil penindakan.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kasubdit I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol Marbintang RE Panjaitan menyampaikan, pengawasan terhadap masuknya barang ilegal menjadi tantangan tersendiri, mengingat luasnya wilayah pesisir timur Sumatera Utara.

Karena itu, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang untuk diimpor.

Ia menyebutkan, sepanjang 2026 telah dilakukan lima kali pengungkapan kasus ballpress di wilayah Sumatera Utara. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyelundupan.

Atas dugaan perbuatan tersebut, perkara berkaitan dengan ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta Pasal 103 huruf d juncto Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) undang-undang yang sama.

Adapun berdasarkan hasil gelar perkara, penanganan lebih lanjut dilimpahkan kepada penyidik Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara sesuai kewenangan penyidikan tindak pidana kepabeanan.

Topikseru.com, Medan – Perum Bulog bergerak cepat mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, Bulog segera melakukan langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP guna memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi beras SPHP, khususnya pada jalur penyaluran yang berpotensi terjadi penyimpangan.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola distribusi secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pembentukan satgas ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional.

Satgas Khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut, R. Darma Wijaya, menegaskan penguatan pengawasan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program SPHP. Sekaligus memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah," tegas Darma Wijaya.

Lebih lanjut, Darma Wijaya menegaskan, seluruh jajaran Bulog di wilayah kerjanya terus didorong untuk memperketat pengawasan distribusi agar program SPHP benar-benar terlaksana secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penguatan pengawasan tersebut juga diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Bulog memastikan penyaluran beras SPHP kepada mitra RPK telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Fengan rata rata pengambilan sebanyak 1 sampai dengan 2 ton untuk setiap kali pengambilan.

Ketentuan ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian distribusi guna menjaga ketertiban penyaluran, pemerataan pasokan, serta memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP.

Bulog juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, Bulog berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Di sisi lain, Bulog menegaskan, langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Bulog berkomitmen untuk terus menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Perusahaan juga mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.

[adsense]Jasad bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Jamhari saat hendak memberi makan ayam di kandang sekitar pukul 15.30 WIB.

Kapolsek Cakung Kompol Andre Try Putra mengatakan, Jamhari melihat benda mencurigakan di antara tumpukan sampah. Keberadaan banyak lalat yang menghinggapi benda tersebut membuatnya penasaran dan meminta bantuan warga lain untuk memeriksa.

[adsense]"Tumpukan sampah Situ Rawa Badung ada seperti boneka, tetapi di atasnya banyak lalat yang menghinggapi," kata Andre saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Temuan itu kemudian dipastikan sebagai jasad bayi setelah warga melakukan pemeriksaan awal. Polisi kini menangani kasus tersebut untuk mengungkap identitas bayi serta penyebab kematiannya.

[adsense]

Warga Periksa Benda Mencurigakan di Tumpukan Sampah

Sekitar pukul 15.40 WIB, Angga tiba di lokasi. Ia kemudian mengambil sebatang bambu untuk membalik benda yang berada di antara sampah tersebut.

[adsense]Namun, setelah diperiksa, benda itu ternyata merupakan jasad bayi. Angga juga melihat tali pusar masih menempel pada tubuh bayi tersebut.

Mengetahui temuannya bukan benda biasa, Angga segera menghubungi Ketua RW 08, Sa'roni, sekitar pukul 16.00 WIB.

[adsense]Sa'roni kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan informasi yang disampaikan warga. Setelah mengetahui adanya jasad bayi, ia melaporkan kejadian itu kepada Polsek Cakung.

Polisi Terima Laporan Penemuan Bayi Perempuan

[adsense]Andre membenarkan bahwa bayi yang ditemukan di kawasan Situ Rawa Badung itu berjenis kelamin perempuan.

Hingga laporan awal disampaikan, identitas bayi tersebut belum diketahui.

[adsense]"Sudah kami terima laporan penemuan jasad bayi perempuan," ujar Andre.

Lokasi penemuan berada di RT 013/RW 08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

[adsense]Dalam keterangan awal, polisi juga menyebut kawasan tersebut sebagai Situ Rawa Terate.

Jasad Bayi Dibawa ke RS Polri Kramat Jati

[adsense]Selanjutnya, jasad bayi perempuan itu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk menjalani pemeriksaan visum.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk membantu mengetahui kondisi jasad dan mengungkap sejumlah hal terkait kematian bayi.

[adsense]Hingga keterangan polisi pada Jumat (30/10/2026), belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas orang tua bayi maupun pihak yang diduga membuang jasad tersebut.

Polisi juga belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab kematian bayi. Karena itu, hasil pemeriksaan medis dan penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan untuk menjelaskan peristiwa yang mengundang perhatian warga tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan berhasil menemukan gudang penyimpanan narkotika jenis ganja dengan memanfaatkan kandang ayam sebagai kamuflase, Rabu (28/10/2026) malam.

Dalam kasus ini, petugas meringkus dua pemuda, dan menyita 18 kilogram ganja kering.

Terungkapnya kasus ini berawal dari diringkusnya MF (28), warga Jalan Cinta Karya, Kecamatan Medan Polonia di parkiran sebuah restoran cepat saji di Jalan AH Nasution Medan. Saat itu, petugas menyita 2 ons ganja kering, yang rencananya akan diedarkan di kota Medan.

"Kasus ini berawal dari penangkapan seorang pengedar di parkiran restoran cepat saji. Setelah penangkapan, kami lakukan pengembangan dan meringkus satu pelaku lagi yakni DS (19) warga Jalan Bajak V Medan. DS kami ringkus di Jalan Brigjen Katamso, dan saat itu kami menyita 1 kilogram ganja dari tangan yang bersangkutan. MF dan DS merupakan dua sahabat sejak kecil," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Jum'at (30/10/2026) pagi.

Setelah meringkus DS yang merupakan bandar, petugas kemudian menelusuri keberadaan gudang penyimpanan ganja, tempat DS "mengamankan" narkoba sebelum dipasok ke sejumlah tempat.

Petugas kemudian mengarah ke Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, persisnya ke sebuah kandang ayam yang letaknya terpencil dari pemukiman penduduk.

"Dari kandang ayam kami temukan barang bukti tambahan 17 kilogram ganja, yang disimpan di dalam safety box. Secara kasat mata, dari luar kandang ayam ini bahkan terlihat seperti rumah biasa. Ini memang cara para pelaku mengkamuflasekan bisnis haram mereka," sebut Rafli.

Praktek terlarang para pelaku ini sudah berjalan selama tiga bulan terakhir. Para pelaku mendapat pasokan ganja dari Aceh. Terdapat satu pelaku lagi yakni FS, yang diduga sebagai pengendali kedua pelaku, yang saat ini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Kami pastikan FS akan kami ringkus dalam waktu dekat, tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba. Anda boleh saja menemui 1000 cara untuk mengedarkan narkoba, tapi kami juga punya 1000 cara untuk meringkus anda. Mari sama-sama kita pulihkan para pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba. Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

Topikseru.com,Medan–Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Sumatera Utara menggagas inovasi Sinergitas Pengemban Fungsi Forensik Terpadu (Si FORTE) guna memperkuat koordinasi antar petugas pengemban fungsi forensik dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP). Khususnya di Polda Sumatera Utara.

[adsense]Inovasi tersebut digagas AKBP Hendri Dermawan Ginting selaku Kasubbid Kimbio Bidlabfor Polda Sumut, sebagai proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI Tahun 2026 di Pusdikmin Polri.

Si FORTE dirancang untuk menyatukan persepsi dan pola kerja para pengemban fungsi forensik, sekaligus meminimalkan ego sektoral yang berpotensi menghambat koordinasi saat proses olah TKP.

[adsense]"Melalui Si FORTE, kami ingin membangun sinergi yang lebih kuat di antara para pengemban fungsi forensik. Penanganan TKP membutuhkan koordinasi dan kesamaan persepsi agar setiap tahapan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan saling mendukung, sebagai pemeriksaan bebasis scientific crime investigation (SCI)", ujar AKBP Hendri Dermawan Ginting, Jumat (30/10/2026).

Salah satu langkah penerapan inovasi ini adalah membentuk grup komunikasi melalui WhatsApp Group (WAG) sebagai sarana koordinasi ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan penanganan forensik.

[adsense]Dengan adanya wadah komunikasi tersebut, personel dari berbagai fungsi dapat lebih cepat bertukar informasi, mengidentifikasi kebutuhan pemeriksaan, serta menentukan jenis barang bukti yang perlu dicari dan dianalisis sesuai dengan kompetensi masing-masing.

"Harapannya, ketika terjadi suatu peristiwa, koordinasi antarpetugas dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Dengan demikian, pencarian serta analisis barang bukti dapat dioptimalkan karena setiap fungsi memahami peran dan kebutuhan pemeriksaan yang harus dilakukan," lanjut AKBP Hendri.

[adsense]Melalui Si FORTE, Bidlabfor Polda Sumut berharap penanganan TKP ke depan dapat berlangsung lebih terintegrasi, sistematis, dan efisien. Sinergi lintas fungsi ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan ilmu forensik dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan.

Inovasi Si FORTE menjadi bagian dari upaya mendorong budaya kerja kolaboratif di lingkungan Polri, dengan mengedepankan koordinasi, profesionalisme, serta pemeriksaan barang bukti yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap meninjau aset milik Pemko Medan di Jalan Gatot Subroto Nomor 24, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (29/10/26). Lahan seluas hampir 8.000 meter persegi yang telah lama kosong tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan fasilitas pemerintahan.

Peninjauan itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi aset sekaligus membahas rencana pemanfaatannya ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin menyampaikan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas juga merencanakan pemanfaatan kawasan itu untuk mendukung penanganan bencana di Kota Medan melalui pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.

"Ini tadi kita berkunjung ke sini. Ada rencana Pak Wali untuk membuat satgas, yakni Satpol PP, BPBD, dan Damkar, untuk penanggulangan bencana-bencana alam yang terjadi di Kota Medan," ujar Zakiyuddin.

Menurutnya, pembentukan satgas tersebut diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut penanganan bencana sehingga berbagai kejadian yang mengancam keselamatan masyarakat dapat segera diatasi.

"Harapan kita nanti, penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Medan bisa segera ditindaklanjuti atau segera diatasi," katanya.

Zakiyuddin juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, status kepemilikan lahan tersebut telah diputuskan melalui pengadilan pada 2025 dan dinyatakan sah sebagai milik Pemko Medan. Dengan kepastian hukum itu, pemerintah kota diharapkan dapat segera menindaklanjuti rencana pemanfaatan aset yang berada di kawasan strategis pusat kota tersebut.

"Insyaallah, dalam waktu dekat tanah yang berada di tengah kota ini akan kita gunakan dan manfaatkan," ungkapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Zakiyuddin didampingi Asisten Umum Setda Kota Medan Laksamana Putra Siregar, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan Muhammad Yunus.

Sementara itu, Suluh Aulia Harahap menjelaskan, lahan tersebut merupakan aset resmi Pemko Medan yang tercatat dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2 Sekip. "Luasnya sekitar 7.900, hampir 8.000 meter persegi," jelas Suluh.

Ia menerangkan, lahan tersebut telah lama dalam kondisi kosong. Sebelumnya, status kepemilikannya menjadi objek perkara yang bergulir sejak 2023. Namun, Pemko Medan berhasil memenangkan perkara tersebut pada 2025 dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Ini sebelumnya berperkara pada 2023, tetapi sudah kita menangkan pada 2025. Putusannya sudah inkrah," ujarnya.

Suluh menambahkan, terdapat bagian lahan yang sebelumnya menjadi objek sengketa, termasuk bangunan tidak permanenn di bagian depan. Setelah persoalan hukum diselesaikan, Pemko Medan akan menata kembali kawasan tersebut, termasuk memindahkan pihak atau objek yang masih berada di area lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah itu dilakukan agar aset pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan mendukung pembangunan fasilitas yang dibutuhkan Pemko Medan.

BSU 2026 akan diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk selama 3 bulan, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 900 ribu.

Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat (30/10/2026), peraturan ini mengatur persyaratan penerima, batas gaji/upah, dan besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan BSU merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja/buruh sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi.

"Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan," ujar Yassierli.

Berdasarkan Permenaker tersebut, pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026, serta menerima gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/UMK.

Gaji/upah yang menjadi acuan adalah gaji/upah terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan. Komponen gaji/upah yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, batas gaji/upah disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas gaji/upah mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Permenaker ini juga menegaskan bahwa BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Untuk informasi dan perkembangan BSU 2026, pantau kanal resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.

Waspadai Penipuan BSU 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau pekerja agar mewaspadai tautan palsu dan pesan berantai yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, pekerja diminta tidak sembarangan mengeklik tautan atau memberikan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), kepada pihak yang tidak terverifikasi.

Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengingatkan pekerja agar tidak mudah percaya pada informasi yang mengatasnamakan Kemnaker.

"Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas," ujar dia.

Lebih lanjut, Indah menjelaskan, penipuan BSU dapat dilakukan melalui pesan berantai WhatsApp atau pesan langsung (direct message/DM) yang menyertakan tautan palsu.

Pekerja perlu waspada jika tautan tersebut meminta data pribadi atau menjanjikan pencairan BSU dengan cara yang tidak jelas.

Logo Kemnaker yang tercantum pada pesan atau situs juga tidak menjamin keaslian informasi.

Informasi resmi mengenai BSU dapat dipantau melalui kanal komunikasi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id.

Jika laman tersebut belum dapat diakses, pekerja diminta menunggu pengumuman resmi dan tidak menggunakan tautan alternatif yang belum terverifikasi.

Guna melindungi data pribadi, pekerja perlu melakukan empat langkah berikut.

Periksa alamat situs dengan teliti sebelum mengeklik tautan atau memasukkan data; jangan memberikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada pihak lain; jangan membayar biaya apa pun dengan iming-iming pencairan BSU; dan jika ragu, tutup tautan dan periksa informasi melalui kanal resmi Kemnaker.

Indah menegaskan bahwa kewaspadaan diperlukan agar pekerja tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BSU maupun Kemnaker.

Ia menyebut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi modus penipuan tersebut.

"Menaker Prof. Yassierli selalu mengingatkan kami untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kementerian," kata Indah.

Topikseru.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu parameter pemberian insentif bagi pemerintah daerah sebesar Rp 1 triliun mulai tahun 2027.

Sudaryono meluruskan informasi yang beredar di masyarakat, bahwa insentif tersebut bukan hanya untuk Program MBG, melainkan sebagai tambahan bagi pemda atas seluruh program yang selama ini berhasil dijalankan, dengan MBG sebagai salah satu indikator saja.

"Jadi, Rp 1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp 1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator pemda yang selama ini sudah jalan," katanya saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (30/20/2026) .

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah sudah memberikan insentif khusus bagi daerah yang berhasil meningkatkan atau menurunkan beberapa indikator keberhasilan pembangunan, misalnya angka inflasi.

"Misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif Rp 2-3miliar gitu, jadi, Rp 1 triliun itu jumlah semua, MBG tahun depan itu menjadi salah satu parameternya," ujar dia.

Sudaryono menegaskan, parameter pemberian insentif tetap menganut pada peraturan dari Kemendagri, di antaranya tingkat inflasi, penurunan tingkat pengangguran, atau penurunan tingkat kemiskinan.

"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita define (susun) dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan, jadi, Rp 1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," paparnya.

Ia menyampaikan target MBG ke depan yakni programnya tidak bisa hanya besar, tetapi targetnya juga harus dipenuhi, dengan menu MBG yang berkualitas dan dapat diterima dengan baik.

"Sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, karena MBG ini bukan program yang dikasih makan hari ini besok, langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah long-term development (pembangunan jangka panjang)," ucap Sudaryono.

Topikseru.com,Tanjungbalai–Sebanyak 213.072 batang rokok tanpa pita cukai, puluhan koli pakaian bekas, serta sejumlah barang elektronik bekas dimusnahkan dalam kegiatan yang digelar Bea dan Cukai Teluk Nibung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai, Selasa (27/10/2026).

[adsense]Pemusnahan berlangsung di Gudang Tempat Penimbunan Pabean, Jalan Panton, Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan.

Total nilai barang hasil penindakan administratif di bidang kepabeanan dan cukai tersebut mencapai Rp745.610.780.

[adsense]Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turut menghadiri kegiatan tersebut bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat instansi terkait.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung, Nutriwan Cahyono Putro, mengungkapkan barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama periode Mei hingga Oktober 2026.

[adsense]Barang tersebut meliputi 99 koli pakaian bekas atau ballpress, dua unit telepon seluler bekas, tujuh unit laptop bekas, serta 213.072 batang rokok ilegal dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Sejumlah merek rokok yang dimusnahkan di antaranya Moscow Mango, Leopard, Janda Bold, Tirani, OK Bold, Luffman, IB, Manchester, YS Bold, H1 Mild Gold, Fiera, Marbol, RJ99, dan Ess Mild Guava.

[adsense]Dari pelanggaran tersebut, potensi penerimaan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau diperkirakan mencapai Rp190.312.660.

Penindakan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di Kota Tanjungbalai serta Kabupaten Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu.

[adsense]Kejari Musnahkan 156 Ballpress

Dalam kegiatan yang sama, Kejari Tanjungbalai turut memusnahkan barang bukti berupa 156 ballpress yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

[adsense]Kepala Kejari Tanjungbalai, Bobon Robiana, menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan atau inkracht van gewijsde.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum dalam memastikan putusan pengadilan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[adsense]Namun, jumlah 156 ballpress yang dimusnahkan Kejari perlu dibedakan secara jelas dari 99 koli ballpress yang disebut Bea dan Cukai agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai total barang yang dimusnahkan.

Wali Kota: Peredaran Barang Ilegal Harus Diputus

[adsense]Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan pemusnahan barang ilegal merupakan langkah penting untuk menegakkan kepastian hukum, melindungi perekonomian negara, dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

Ia menilai posisi geografis Tanjungbalai sebagai wilayah pesisir yang berdekatan dengan jalur strategis Selat Malaka menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keluar-masuk barang.

[adsense]Jika tidak diawasi secara ketat, peredaran barang ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara, mengganggu pasar, dan merugikan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara sah.

Mahyaruddin menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung sinergi lintas sektor untuk memperkuat pengawasan di jalur perairan maupun daratan.

[adsense]"Kita tidak boleh lengah. Pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah perairan maupun darat harus semakin diperketat guna memastikan Kota Tanjungbalai menjadi daerah yang aman, tertib hukum, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang legal," tegasnya.

Pemusnahan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan foto bersama jajaran aparat penegak hukum serta pejabat pemerintah yang hadir.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengagendakan tujuh sidang, terdiri atas lima perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha dan dua penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham.

Agenda tersebut, kata Ketua KPPU Gopprera Panggabean, mencakup dugaan persekongkolan tender proyek pemerintah, keterlambatan pemberitahuan akuisisi, serta praktik distribusi produk industri dan alat kesehatan. Dua perkara tender berkaitan dengan proyek penataan pedestrian di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2021 dan pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati di Kabupaten Gresik pada 2023.

Proyek pedestrian memiliki HPS masing-masing Rp 19,98 miliar dan Rp 10,30 miliar, sedangkan proyek rumah sakit memiliki nilai pagu sekitar Rp 76,26 miliar. Kedua perkara tersebut diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU juga mengagendakan perkara dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Golden Eagle Energy Tbk oleh PT Geo Energy Investama pada 2023.

Investigator menduga pemberitahuan transaksi disampaikan setelah melewati batas waktu 30 hari kerja sejak berlaku efektif secara yuridis. Perkara ini berkaitan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dua perkara lainnya menyangkut distribusi dan penjualan produk.

Perkara pertama melibatkan PT Jotun Indonesia terkait distribusi, pemasaran, dan penjualan cat dekoratif, termasuk dugaan pengaturan harga jual kembali, perjanjian tertutup, dan tindakan yang diduga menghalangi hubungan usaha dengan pesaing. Ketentuan yang diperiksa meliputi Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perkara berikutnya berkaitan dengan distribusi dan/atau penjualan benang bedah merek Covidien di Indonesia, termasuk pergantian jaringan distributor.

Pihak yang tercantum sebagai terlapor adalah Covidien Pte Ltd, PT Covidien Indonesia, PT Djembatan Dua, dan PT Anugrah Argon Medica. Dugaan yang diperiksa berkaitan dengan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d undang-undang yang sama.

Selain lima perkara tersebut, KPPU mengagendakan penilaian menyeluruh atas pengambilalihan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) oleh ARCHION Corporation serta pengambilalihan saham PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Dalam transaksi pertama, ARCHION Corporation memiliki 100% saham MFTBC setelah rangkaian transaksi yang melibatkan Hino Motors Ltd, Toyota Motor Corporation, Daimler Truck AG, dan MFTBC.

Sementara itu, transaksi Manulife–Schroder yang efektif pada 1 April 2026, menjadikan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pemegang 99% saham PT Schroder Investment Management Indonesia.

Berdasarkan penilaian awal, kedua transaksi ini juga dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh untuk mengkaji potensi dampaknya terhadap persaingan usaha.

Ketua KPPU Gopprera Panggabean menegaskan, agenda sidang bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak-pihak terkait telah terbukti melanggar hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang relevan, dengan tetap menghormati hak para pihak. Penilaian menyeluruh atas transaksi akuisisi juga dilakukan untuk mengkaji dampaknya terhadap persaingan sebelum kesimpulan ditetapkan.

KPPU mengajak setiap pihak untuk dapat memantau agenda persidangan tersebut melalui kanal yang tersedia. Melalui pengawasan dan penegakan hukum tersebut, KPPU berupaya menjaga persaingan yang sehat, menciptakan kesempatan berusaha yang adil, serta memastikan pasar tetap kompetitif demi kepentingan masyarakat.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ipar mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengenai dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB.

"Dalam pemeriksaan ini, penyidik butuh mengonfirmasi atau meminta keterangan berkaitan dengan dugaan unsur-unsur konflik kepentingan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/2026) malam.

Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan terkait materi pemeriksaan saksi SE selaku Komisaris PT Alfa Pranata Yudha sekaligus istri Bima Setiawan pada Kamis (29/10).

Bima Setiawan merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana.

Selain itu, Budi mengatakan KPK memeriksa SE untuk mendalami paket-paket pengadaan barang dan jasa di BNPB.

"Paket-paket pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh saksi selaku pihak swasta yang mengerjakan sejumlah proyek penanggulangan ataupun tanggap darurat bencana yang dananya bersumber dari dana siap pakai atau DSP di BNPB," katanya.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya, Bima Setiawan selaku adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut.

Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Suharyanto.

KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.

Topikseru.com, Gunungsitoli – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berdialog langsung dengan petani dan tokoh masyarakat saat meninjau rehabilitasi jaringan irigasi Afia di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli.

[adsense]Dalam dialog tersebut, para petani menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari harga pupuk bersubsidi, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan), kebutuhan alat pengering gabah hingga perbaikan bendungan induk.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tetehosi Zega, Harozeki Zega, menyampaikan aspirasi mengenai tingginya harga pupuk bersubsidi di tingkat pengecer, keterbatasan traktor dan mesin perontok padi (power thresher), kebutuhan alat pengering (dryer), serta perbaikan bendungan induk Sungai Afulu yang dibangun sejak tahun 1980-an.

[adsense]Menanggapi keluhan mengenai harga pupuk yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), Bobby mendorong langkah penyelesaian secara permanen melalui koordinasi pemerintah daerah dengan para distributor dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia menyarankan agar Wali Kota Gunungsitoli memanggil para distributor bersama Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk membahas kesepakatan batas atas harga eceran yang mempertimbangkan biaya distribusi antarwilayah.

[adsense]"Kita ingin solusi yang permanen dan adil bagi semua pihak. Pembangunan irigasi ini adalah langkah awal, dan kita akan terus dampingi agar hasil panen petani terus meningkat," tegas Bobby di hadapan warga, Kamis (29/10/2026).

Bobby juga merespons permohonan bantuan alsintan dan alat pengering gabah dengan menginstruksikan Dinas Pertanian Provinsi Sumut memetakan kebutuhan riil petani. Pemetaan tersebut diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani.

[adsense]"Saya minta Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk menghitung kebutuhan alat berdasarkan luas lahan efektif persawahan sebesar 254 hektar, dan pada Bapak Walikota untuk segera menyusun Detail Engineering Design (DED) dan pengajuan teknis agar Pemprov Sumut dapat mengalokasikan anggaran pada tahun mendatang," katanya.

Selain dukungan pupuk dan alsintan, aspirasi petani juga mencakup peningkatan jalan usaha tani serta perbaikan bendungan induk Sungai Afulu. Berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota sesuai kewenangan masing-masing.

[adsense]Sementara itu, Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyambut positif kehadiran Gubernur Sumut di tengah-tengah petani. Ia menegaskan komitmen Pemko Gunungsitoli melalui penyuluh pertanian untuk terus mendampingi petani dalam mengoptimalkan lahan baku persawahan seluas 254 hektar di kawasan Afia.

[adsense]

Topikseru.com, Banda Aceh – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh guna mendukung pengawasan penyaluran energi serta memastikan distribusi BBM dan LPG kepada masyarakat di wilayah Aceh berjalan dengan baik.

[adsense]Kehadiran Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, beserta jajaran manajemen disambut langsung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang selama ini telah terjalin, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran energi dan pengawasan distribusi di wilayah Aceh.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, menyampaikan koordinasi bersama Polda Aceh merupakan bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi sekaligus memastikan penyalurannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[adsense]"Sinergi bersama Polda Aceh menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat. Melalui koordinasi yang telah terjalin selama ini, kami terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan sehingga kebutuhan energi masyarakat Aceh dapat terpenuhi secara optimal," ujar Fanda.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, Pertamina Patra Niaga secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap penyaluran BBM dan LPG serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi berbagai tantangan distribusi di lapangan. Dukungan aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan, mencegah potensi penyimpangan, dan menjaga agar energi dapat disalurkan sesuai peruntukannya.

[adsense]Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan menyampaikan, koordinasi dan kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga diperlukan untuk mendukung pengawasan distribusi energi serta menjaga agar penyaluran BBM dan LPG dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

"Polda Aceh mendukung penguatan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dalam rangka mengawal penyaluran energi di wilayah Aceh. Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama diharapkan dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan maupun pelanggaran dalam distribusi BBM dan LPG, sehingga energi dapat diterima masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif agar penyaluran energi dapat berlangsung dengan aman dan lancar," ujar Ruddi.

[adsense]Melalui pertemuan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama Polda Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan komunikasi, serta mengoptimalkan koordinasi dalam pengawasan penyaluran energi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung keandalan distribusi BBM dan LPG sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat di wilayah Aceh.

Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan penyaluran energi secara optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola operasional yang baik. Sinergi bersama para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan distribusi energi yang andal dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

[adsense]Untuk informasi, pertanyaan, maupun pengaduan terkait layanan dan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Medan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan pembersihan fasilitas umum (fasum), terutama rumah ibadah dan akses jalan yang terdampak banjir.

Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan lingkungan setelah banjir sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan aman. Pembersihan tersebut dilaksanakan pada Kamis (29/10/26) di sejumlah titik di Kecamatan Medan Johor dan Medan Maimun.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Malau, mengatakan kegiatan pembersihan fasum pascabanjir merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar penanganan dampak banjir dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Menurut Wandro, penanganan pascabanjir tidak berhenti setelah genangan air surut. Lingkungan permukiman, rumah ibadah, dan jalan yang terdampak juga perlu segera dibersihkan agar dapat kembali digunakan oleh masyarakat.

"Pembersihan fasilitas umum pascabanjir ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Kami berupaya memastikan fasilitas yang digunakan masyarakat sehari-hari dapat kembali bersih dan berfungsi dengan baik setelah terdampak banjir," ujar Wandro.

Ia menjelaskan, DPKP Kota Medan berkolaborasi dengan SDABMBK untuk mempercepat proses pembersihan di sejumlah lokasi. Sinergi ant perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan dampak banjir, terutama di kawasan yang membutuhkan penanganan lingkungan secara langsung.

petugas melaksanakan pembersihan Masjid Muslim di Jalan A.H. Nasution Gang Jaya, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Pembersihan juga dilakukan di sepanjang Jalan Luku, Kwala Bekala, Medan Johor.

Sementara itu, di Kecamatan Medan Maimun, petugas membersihkan Masjid Jami' di Kelurahan Aur. Kegiatan serupa dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman, Jalan Brigjend Katamso Gang Pelita II, Kelurahan Kampung Baru. Di lokasi terakhir, kegiatan tidak hanya mencakup pembersihan fasilitas umum, tetapi juga penyediaan air bersih.

Pembersihan rumah ibadah menjadi perhatian karena fasilitas tersebut merupakan tempat masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan dan berkumpul. Dengan lingkungan yang kembali bersih, warga diharapkan dapat kembali memanfaatkan masjid untuk beribadah dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

Selain rumah ibadah, pembersihan akses jalan juga dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi lingkungan dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat setelah banjir.

Wandro menegaskan, koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah diperlukan agar penanganan pascabanjir dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, pemulihan harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, termasuk kebersihan lingkungan dan ketersediaan air bersih di lokasi yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Pemko Medan berupaya mempercepat pemulihan fasilitas umum sekaligus mengurangi dampak yang dirasakan warga setelah banjir. DPKP bersama SDABMBK pun terus mendukung langkah penanganan di lapangan sesuai dengan arahan Wali Kota Medan.