[adsense]Jawabannya, tidak. Konstitusi Indonesia sudah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa pemerintahan.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

[adsense]Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

Lantas, bagaimana tahapan pemilihannya?

[adsense]1. Jabatan Wakil Presiden Mengalami Kekosongan

Tahapan dimulai ketika jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, termasuk apabila pengunduran dirinya telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]Kondisi tersebut berbeda dengan pemakzulan atau pemberhentian melalui proses hukum dan politik.

2. Presiden Mengusulkan Dua Nama Calon

[adsense]Setelah terjadi kekosongan, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua orang calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.

Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, usulan tersebut harus disertai kelengkapan persyaratan masing-masing calon dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

[adsense]Artinya, presiden tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk mengisi jabatan tersebut.

3. MPR Menggelar Sidang Pemilihan

[adsense]MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden.

Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum proses pemilihan dilakukan.

[adsense]4. Calon dengan Suara Terbanyak Terpilih

Pemilihan dilakukan oleh anggota MPR. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.

[adsense]Dengan demikian, masyarakat tidak memberikan suara secara langsung dalam proses pengisian jabatan tersebut.

5. Wakil Presiden Terpilih Mengisi Sisa Masa Jabatan

[adsense]Setelah terpilih, wakil presiden baru dilantik melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan dan ditetapkan melalui ketetapan MPR.

Wakil presiden pengganti tersebut bertugas hingga masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan berakhir, bukan memulai masa jabatan baru selama lima tahun.

[adsense]Apakah Presiden Bisa Memilih Penggantinya Sendiri?

Presiden memang memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.

[adsense]Hal ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga agar pengisian jabatan wakil presiden tidak dilakukan hanya melalui penunjukan sepihak oleh presiden.

Kesimpulannya, apabila jabatan wakil presiden kosong karena pengunduran diri, Indonesia tidak perlu menggelar pemilu ulang. Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih satu orang untuk melanjutkan tugas wakil presiden hingga akhir masa jabatan.

[adsense]

[adsense]Temuan tersebut berkaitan dengan kontrak pengadaan jasa pemengaruh yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Menanggapi temuan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melihat terlebih dahulu apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tersebut.

[adsense]Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya juga perlu memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan KPK.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

[adsense]KPK juga menyoroti kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut. Menurut Budi, kementerian terkait perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil pekerjaan.

ICW Temukan Kontrak Influencer Rp 14,69 Miliar

[adsense]Sebelumnya, ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia selama periode 2024 hingga 2026.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar.

[adsense]Pengadaan itu berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rinciannya, Kemendikbudristek tercatat memiliki lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP memiliki tiga paket pengadaan selama 2025 hingga 2026.

[adsense]Bentuk kerja sama tersebut meliputi penayangan konten di Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment. Selain itu, terdapat pula pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW mempertanyakan besarnya anggaran tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

[adsense]Organisasi pemantau korupsi itu juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW kemudian meminta kementerian terkait membuka dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

[adsense]RANS Berikan Klarifikasi

Menanggapi sorotan tersebut, manajemen RANS menyampaikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.

[adsense]Pihak perusahaan menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.

RANS menyebut proses kerja sama dilakukan melalui platform pengadaan resmi, seperti e-Katalog dan Inaproc. Perusahaan juga mengklaim telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan komersial.

[adsense]Terkait nilai kontrak Rp 14,69 miliar, manajemen menjelaskan bahwa angka tersebut tidak hanya mencakup biaya penayangan konten di media sosial.

Nilainya juga meliputi produksi konten, logistik, perjalanan, hingga biaya kehadiran influencer dalam berbagai kegiatan.

[adsense]Manajemen RANS turut menyatakan memahami perhatian publik terhadap posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pejabat publik.

KPK Belum Pastikan Langkah Pemeriksaan

[adsense]Hingga 12 November 2026, KPK belum mengumumkan keputusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad maupun pihak kementerian terkait.

Lembaga antirasuah tersebut masih perlu menelaah unsur dugaan tindak pidana korupsi serta kewenangan penanganan perkara.

[adsense]Sementara itu, temuan ICW dan klarifikasi perusahaan menjadi dua hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan persoalan ini.

Besarnya nilai pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia jasa, serta potensi benturan kepentingan menjadi sejumlah aspek yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

[adsense]Dengan demikian, temuan ICW tersebut belum dapat disamakan dengan bukti terjadinya tindak pidana korupsi. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil evaluasi kementerian terkait dan penelaahan KPK.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – GibranRakabuming Raka menjabat 735 hari sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024 dan mengundurkan diri 12 Nopember 2026. Dengan penyerahan surat pengunduran diri tersebut, Gibran telah dua kali mengundurkan diri sebagai pejabat publik. Pertama, sebagai Wali Kota Solo, kedua dari wakil presiden.

Ini perjalanan karier politik Gibran?

Gibran mulai menunjukkan keseriusannya terjun ke dunia politik pada 24 Oktober 2019. Saat itu, ia mendatangi kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, untuk menyampaikan keinginannya maju dalam Pilkada Solo 2020.

Pada 12 Desember 2019, Gibran secara resmi mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo melalui DPD PDI-P Jawa Tengah di Semarang. Namun, rekomendasi pencalonannya belum langsung diumumkan oleh partai.

Kemudian tanggal 10 Februari 2020, Gibran mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kantor DPP PDI-P bersama sejumlah bakal calon lainnya, termasuk Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa.

Kepastian pencalonan Gibran akhirnya diumumkan pada 17 Juli 2020. PDI-P menetapkan Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa untuk mengikuti Pilkada Kota Surakarta 2020.

Dalam menghadapi kontestasi tersebut, Gibran-Teguh menerapkan pendekatan kampanye yang menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Pilkada Solo digelar pada 9 Desember 2020.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Solo yang diumumkan pada 16 Desember 2020, pasangan Gibran-Teguh berhasil meraih 86,54 persen suara. Sementara itu, pasangan calon perseorangan Bagyo Wahyono-FX Suparjo memperoleh 13,46 persen suara. Hasil tersebut memastikan kemenangan Gibran-Teguh dalam Pilkada Solo 2020.

Setelah memenangkan Pilkada 2020, Gibran dilantik sebagai Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021, menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Dalam kunjungan kerja pertamanya setelah dilantik, Gibran mendatangi Pasar Gede untuk meninjau persiapan vaksinasi Covid-19 bagi para pedagang.

Gibran beberapa kali melakukan tindakan yang menarik perhatian publik. Salah satunya ketika ia mencopot seorang lurah di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, pada 2 Mei 2021 karena melakukan pungutan liar dengan mengatasnamakan zakat dan sedekah.

Gibran juga mengembalikan langsung uang hasil pungutan tersebut yang jumlahnya mencapai Rp 11,5 juta.

Pertemuan dengan sejumlah tokoh politik Menjelang Pilpres 2024, Gibran mulai melakukan sejumlah pertemuan dengan tokoh politik nasional. Pada 28 Maret 2022, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu dengan Gibran di Loji Gandrung, Solo.

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam. Perhatian terhadap posisi politik Gibran semakin meningkat pada 19 Mei 2023.

Saat itu, Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra berkunjung ke Solo dan mendapat kejutan berupa pernyataan dukungan dari sukarelawan pendukung Presiden Jokowi dan Gibran. Para sukarelawan menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk maju sebagai capres dalam Pemilu 2024.

Kehadiran Gibran dalam acara tersebut kemudian mendapat perhatian dari PDI-P.

Pada 22 Mei 2023, Gibran memenuhi panggilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P di Jakarta untuk memberikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam acara deklarasi dukungan kepada Prabowo.

Sehari setelahnya, Gibran kembali bertemu dengan tokoh politik lainnya, kali ini adalah Ganjar Pranowo.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam acara pembukaan Pekan Paralimpiade Pelajar Daerah Jawa Tengah 2023 di Kusuma Sahid Prince Hotel, Solo. Ganjar menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Gibran turut membahas gerakan sukarelawan.

Putusan MK membuka jalan menuju Pilpres 2024 Dinamika politik menjelang Pilpres 2024 semakin berkembang ketika pembahasan mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 3 Agustus 2023, MK mulai menyidangkan uji materi terkait ketentuan batas usia minimal capres dan cawapres. Perkara tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena dinilai berpotensi membuka peluang bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.

Namun demikian, ia membantah isu bahwa gugatan tersebut merupakan upaya untuk memuluskan pencalonannya. Pada 16 Oktober 2023, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa capres dan cawapres harus berusia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan itu membuka peluang bagi Gibran untuk mengikuti Pilpres 2024 meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Tidak lama setelah putusan MK, dinamika pencalonan Gibran semakin jelas. Pada 21 Oktober 2023, Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Sehari kemudian atau pada 22 Oktober 2023, Koalisi Indonesia Maju secara resmi mengumumkan Gibran sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024. Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), juga memberikan restu kepada putra sulungnya untuk maju dalam kontestasi tersebut. Pada 25 Oktober 2023, pasangan Prabowo-Gibran mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan capres dan cawapres.

Pendaftaran itu dilakukan pada hari terakhir masa pendaftaran capres-cawapres.

Menang Pilpres 2024 dan dilantik menjadi wapres Pada 13 November 2023. KPU menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres sebagai peserta Pilpres 2024. Ketiga pasangan tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kemudian, Pilpres resmi dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. 20 Maret 2024. KPU menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara nasional dan menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional.

Sementara itu, pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara dan Ganjar-Mahfud memperoleh 27.040.878 suara. Dengan hasil tersebut, Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

Gibran pun mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo pada 16 Juli 2024. Pada 20 Oktober 2024, Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan berlangsung dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Saat dilantik pada usia 37 tahun, Gibran menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.

Topikseru.com, Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan pesan kepada para investor dalam menyikapi dinamika politik nasional yang berpotensi mempengaruhi pergerakan pasar. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengingatkan para investor untuk tetap melihat kondisi fundamental.

[adsense]"Jadi, dinamika pasar itu, tentu, seperti yang selalu kami sampaikan bahwa, investor harus senantiasa memperhatikan fundamental," ucap Jeffrey saat ditemui wartawan di Gedung BEI, Kemarin (11/11/2026).

Ia melanjutkan, para investor juga harus kemudian berinvestasi sesuai dengan profil risikonya masing-masing.

[adsense]"Investor kemudian, menyesuaikan apa, keputusan investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing," tutur Jeffrey.

Di Zona Hijau

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengawali perdagangan Kamis (12/11/2026) di zona hijau. IHSG dibuka menguat 4,50 poin atau 0,09 persen ke posisi 5.119,53.

[adsense]Penguatan juga terjadi pada indeks saham unggulan. Indeks LQ45 naik tipis 0,21 poin atau 0,04 persen ke level 526,84.

Aktivitas perdagangan saham pada awal sesi menunjukkan volume transaksi mencapai 1,587 miliar saham dengan frekuensi sebanyak 68,57 ribu kali. Sementara itu, nilai transaksi tercatat sebesar Rp485,9 miliar hingga pukul 09.02 WIB.

[adsense]Seiring berjalannya perdagangan, IHSG menunjukkan penguatan lebih lanjut. Hingga pukul 09.02 WIB, indeks menguat 38,53 poin atau 0,75 persen ke level 5.153,56. IHSG sempat menyentuh level tertinggi 5.158,75 dan terendah 5.114,80.

Penguatan tersebut didukung oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Tercatat sebanyak 313 saham menguat, 149 saham melemah, dan 483 saham bergerak stagnan.

[adsense]Dari sisi analisis, penguatan IHSG pada awal perdagangan mengindikasikan adanya upaya rebound setelah indeks terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Peningkatan aktivitas transaksi juga menunjukkan mulai masuknya minat beli investor ke pasar saham.

Meski demikian, pelaku pasar tetap perlu mencermati keberlanjutan penguatan tersebut. Pergerakan saham berkapitalisasi besar dan dominasi saham yang berada di zona hijau akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah IHSG selanjutnya.

[adsense]Apabila tekanan beli mampu dipertahankan dan didukung peningkatan nilai transaksi, IHSG berpeluang melanjutkan penguatan. Namun, investor tetap perlu mewaspadai potensi aksi ambil untung yang dapat membuat pergerakan indeks kembali berfluktuasi.

[adsense]

[adsense]Kabar tersebut turut membawa perhatian publik pada sosok Jokowi, bukan hanya sebagai mantan presiden, tetapi juga sebagai seorang ayah yang membesarkan tiga anak, yakni Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep.

Perjalanan keluarga ini memiliki cerita tersendiri. Sebelum dikenal sebagai keluarga yang berada di lingkaran pemerintahan dan politik nasional, Jokowi dan istrinya, Iriana, menjalani kehidupan keluarga dengan latar belakang usaha mebel di Solo, Jawa Tengah.

[adsense]Perjalanan Jokowi Membangun Keluarga

Joko Widodo lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dan pernah mengalami kehidupan berpindah-pindah tempat tinggal karena kondisi ekonomi keluarganya.

[adsense]Sebelum terjun ke dunia politik, Jokowi dikenal sebagai pengusaha mebel. Usaha tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidupnya sebelum akhirnya memasuki pemerintahan.

Bersama Iriana, Jokowi membangun rumah tangga dan membesarkan tiga anak. Gibran sebagai anak pertama, Kahiyang sebagai anak kedua, dan Kaesang sebagai anak bungsu.

[adsense]Kehidupan keluarga mereka kemudian mengalami perubahan besar seiring perjalanan Jokowi di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia selama dua periode, yakni 2014–2024.

Perjalanan tersebut membuat keluarga Jokowi semakin dikenal masyarakat. Ketiga anaknya juga mulai memiliki aktivitas dan perjalanan masing-masing di dunia usaha maupun politik.

[adsense]Gibran, Putra Sulung yang Mengikuti Jejak ke Dunia Politik

Gibran Rakabuming Raka merupakan anak pertama Jokowi dan Iriana. Sebelum memasuki dunia politik, Gibran lebih dahulu dikenal melalui kegiatan bisnis kuliner.

[adsense]Namanya mulai semakin dikenal setelah terjun ke pemerintahan. Pada 2021, Gibran terpilih menjadi Wali Kota Surakarta bersama Teguh Prakosa sebagai wakil wali kota.

Karier politiknya kemudian berlanjut ke tingkat nasional. Pada Pilpres 2024, Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

[adsense]Pasangan tersebut memenangkan pemilihan presiden dan Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Perjalanan Gibran dari pengusaha hingga menduduki jabatan wakil presiden membuat namanya menjadi salah satu tokoh yang banyak diperbincangkan dalam politik nasional.

[adsense]Kabar Pengunduran Diri Gibran Jadi Sorotan

Pada November 2026, Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

[adsense]Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 November 2026.

Kabar tersebut muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran dan usulan Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota DPR.

[adsense]Pada 12 November 2026, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR sekitar pukul 11.00 WIB.

Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan belum menerima maupun melihat surat tersebut. Karena itu, kabar pengunduran diri dan status resmi jabatan Gibran perlu dibedakan sampai ada kepastian melalui mekanisme konstitusional.

[adsense]Perkembangan ini membuat nama Gibran kembali menjadi perhatian publik, bertepatan dengan peringatanh Hari Ayah Nasional.

Hari Ayah Nasional, Momentum Mengingat Peran Seorang Ayah

[adsense]Hari Ayah Nasional diperingati setiap 12 November. Peringatan ini pertama kali dideklarasikan di Solo pada 12 November 2006 setelah muncul gagasan dari Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi.

Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa peran ayah dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab mencari nafkah, tetapi juga mendidik, mendampingi, dan memberikan dukungan kepada anak.

[adsense]Kisah Jokowi dan Gibran menjadi salah satu potret keluarga yang perjalanan hidupnya ikut menjadi perhatian publik. Keduanya pernah berada dalam pemerintahan dengan jabatan berbeda, yakni Jokowi sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden.

Di tengah kabar politik yang melibatkan Gibran, peringatan Hari Ayah Nasional dapat menjadi kesempatan untuk melihat sisi lain dari hubungan orang tua dan anak.

[adsense]Pada akhirnya, perjalanan seorang anak tidak selalu berjalan sama dengan orang tuanya. Setiap generasi memiliki pilihan, tanggung jawab, dan tantangan masing-masing.

[adsense]

[adsense]Sejumlah figur dari berbagai latar belakang politik dan pemerintahan mulai diperbincangkan. Nama-nama tersebut mencakup pimpinan partai politik, kepala daerah, hingga mantan pejabat negara.

Akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam, memetakan sedikitnya delapan tokoh yang memiliki modal politik untuk dipertimbangkan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

[adsense]Kedelapan nama tersebut adalah Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.

Berikut profil singkat delapan tokoh yang masuk dalam pemetaan tersebut.

[adsense]1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

AHY menjadi salah satu nama yang diperhitungkan karena memiliki posisi strategis di pemerintahan dan partai politik. Saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.

[adsense]2. Puan Maharani

Puan merupakan Ketua DPR RI sekaligus politikus PDI Perjuangan. Pengalamannya di parlemen dan pemerintahan menjadi salah satu modal politik yang membuat namanya masuk dalam pembahasan calon pengganti wakil presiden.

[adsense]3. Sri Sultan Hamengku Buwono X

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan daerah. Selain itu, posisinya sebagai pemimpin Kesultanan Yogyakarta membuatnya memiliki pengaruh sosial dan budaya yang kuat.

[adsense]4. Sufmi Dasco Ahmad

Dasco merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra. Pengalamannya dalam komunikasi politik dan hubungan antarkekuatan partai menjadi salah satu pertimbangan dalam pemetaan tersebut.

[adsense]5. Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur ini memiliki pengalaman di tingkat daerah maupun nasional. Khofifah pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan memiliki jaringan luas melalui organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama.

[adsense]6. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga masuk dalam daftar tokoh potensial. Muhaimin memiliki pengalaman panjang di parlemen dan pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

[adsense]7. Anies Baswedan

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki pengalaman sebagai kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya juga kerap muncul dalam berbagai pembahasan mengenai dinamika politik nasional.

[adsense]8. Mahfud MD

Mahfud MD memiliki rekam jejak panjang di bidang hukum dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Ketua Mahkamah Konstitusi, serta calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

[adsense]Belum Ada Kandidat Resmi

Meski delapan nama tersebut mulai diperbincangkan, belum ada penetapan resmi mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran.

[adsense]Surokim menilai pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar mencari figur pengganti. Proses tersebut juga berkaitan dengan konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, dan efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Secara konstitusional, apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu orang untuk mengisi jabatan tersebut paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

[adsense]Dengan demikian, delapan nama yang beredar saat ini masih sebatas pemetaan politik. Keputusan akhir nantinya bergantung pada proses konstitusional apabila benar-benar terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

[adsense]

Dalam kebijakan tersebut, kenaikan penghasilan diberikan dengan skema berbeda sesuai nominal yang sebelumnya diterima pegawai. Bahkan, sebagian PPPK Paruh Waktu mendapatkan kenaikan hingga 20 persen.

Kebijakan ini mencakup seluruh kategori PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Dompu, mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, tenaga administrasi hingga tenaga teknis.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menjelaskan bahwa penyesuaian penghasilan tersebut telah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.

Ada tiga skema penyesuaian yang diterapkan pemerintah daerah.

Pertama, PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya menerima penghasilan Rp 0 hingga Rp 700 ribu akan mendapatkan penghasilan minimum sebesar Rp 750 ribu per bulan.

Kedua, pegawai yang sebelumnya menerima penghasilan Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta akan memperoleh tambahan penghasilan sebesar 20 persen.

Ketiga, pegawai yang selama ini menerima penghasilan Rp 1 juta per bulan akan mendapatkan kenaikan sebesar 10 persen.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan Rp 750 ribu sebagai standar minimum penghasilan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Dompu.

Penyesuaian penghasilan ini juga berdampak terhadap kebutuhan anggaran pemerintah daerah.

Pemkab Dompu sebelumnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 27 miliar untuk pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu pada 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp 51 miliar dalam dokumen KUA-PPAS APBD 2027.

Meski demikian, kenaikan hingga 20 persen tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di Indonesia.

Besaran penghasilan PPPK Paruh Waktu masih bergantung pada kebijakan instansi pemerintah dan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Karena itu, pegawai di daerah lain perlu menunggu kebijakan resmi dari pemerintah setempat.

Topikseru.com, Jakarta – Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang telah diserahkan pada Kamis siang (12/11/2026).

"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta.

MPR, lanjut Muzani, memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Adapun Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya ke MPR dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit.

Dalam pertemuan itu, kata dia, Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026). MPR akan menindaklanjuti surat itu.

Penyerahan surat pengunduran diri Wapres Gibran disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangannya.

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dia mengatakan surat serupa sudah diserahkan Gibran ke Presinen Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Gibran meminta agar surat itu segera diproses.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

Gibran diterima Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR. Pertemuan itu dia menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR RI.

Setelah beberapa menit diterima Muzani, Gibran turun kembali ke lobi Gedung Nusantara III tanpa memberikan keterangan apapun kepada wartawan.

Pengunduran diri Gibran ini merupakan buntut polemik jabatan Wapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.

Gibran Minta MPR Segera Proses Surat Pengunduran Dirinya

Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Wakil Presiden (Wapres) ke MPR. Dia meminta agar MPR segera memproses surat tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu Gibran di MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut MPR akan menjalankan permintaan Gibran.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata Ahmad Muzani.

Muzani menyebut MPR RI punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran. Nantinya, MPR akan menunjuk pengganti Gibran.

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. MPR akan menindaklanjuti surat itu.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Gibran tiba pukul 11.16 WIB, memasuki Gedung Nusantara III. Dia tampak membawa map putih, didampingi sejumlah petugas pengawalan.

Ia hanya melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu. Gibran yang mengenakan jas hitam, kemeja putih, dasi merah, langsung menuju lift menuju lantai 7 tempat ruang kerja Ketua MPR RI.

[adsense]Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa lahirnya Hari Ayah Nasional ternyata berawal dari sebuah pertanyaan sederhana dalam kegiatan menulis surat untuk ibu.

Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan yang melahirkan peringatan khusus bagi para ayah di Indonesia.

[adsense]Berawal dari Sayembara Menulis Surat untuk Ibu

Sejarah Hari Ayah Nasional bermula pada 22 Desember 2004. Ketika itu, Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP), sebuah organisasi masyarakat yang berbasis di Solo, Jawa Tengah, mengadakan kegiatan untuk memperingati Hari Ibu.

[adsense]Salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah sayembara menulis surat untuk ibu. Acara tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan masyarakat umum.

Namun, menjelang akhir kegiatan, muncul pertanyaan dari salah seorang peserta yang kemudian menjadi awal lahirnya gagasan Hari Ayah Nasional.

[adsense]Peserta tersebut mempertanyakan kapan akan ada kegiatan serupa untuk ayah dan mengapa Indonesia belum memiliki peringatan khusus bagi sosok bapak.

Pertanyaan sederhana itu kemudian menarik perhatian penyelenggara. Mereka mulai memikirkan bahwa ayah juga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga dan layak mendapatkan penghargaan khusus.

[adsense]PPIP Melakukan Kajian dan Audiensi

Setelah muncul gagasan tersebut, PPIP mulai melakukan penelusuran dan pembahasan mengenai kemungkinan penetapan Hari Ayah di Indonesia.

[adsense]Organisasi tersebut kemudian melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya peringatan khusus bagi para ayah.

Proses pembahasan dan persiapan berlangsung selama hampir dua tahun hingga akhirnya gagasan tersebut diwujudkan melalui deklarasi Hari Ayah Nasional.

[adsense]Inisiatif ini bukan dimaksudkan untuk membandingkan peran ayah dan ibu. Sebaliknya, peringatan tersebut ingin mengingatkan masyarakat bahwa keduanya memiliki kontribusi penting dalam membangun keluarga dan mendampingi tumbuh kembang anak.

Hari Ayah Nasional Dideklarasikan pada 12 November 2006

[adsense]Setelah melalui berbagai persiapan, Hari Ayah Nasional akhirnya dideklarasikan pada 12 November 2006 di Pendapi Gede Balai Kota Solo, Jawa Tengah.

Deklarasi serupa juga dilaksanakan di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itu, tanggal 12 November dikenal sebagai Hari Ayah Nasional di Indonesia.

[adsense]Dalam deklarasi tersebut, panitia mengusung semboyan "Semoga Bapak Bijak, Ayah Sehat, Papah Jaya".

Selain deklarasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan peluncuran buku berjudul "Kenangan untuk Ayah". Buku ini berisi kumpulan 100 surat yang ditulis anak-anak Indonesia untuk ayah mereka.

[adsense]Kumpulan surat tersebut menjadi simbol ungkapan kasih sayang, penghargaan, dan kerinduan anak kepada sosok ayah.

Buku tersebut kemudian dikirimkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah kepala daerah sebagai bagian dari rangkaian deklarasi.

[adsense]Mengapa Hari Ayah Diperingati Setiap 12 November?

Tanggal 12 November dipilih karena bertepatan dengan pelaksanaan deklarasi Hari Ayah Nasional di Solo pada 2006.

[adsense]Peringatan ini juga bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November.

Berbeda dengan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember, Hari Ayah Nasional memiliki sejarah tersendiri yang berawal dari inisiatif masyarakat.

[adsense]Hari Ayah Nasional juga bukan merupakan hari libur nasional. Meski demikian, tanggal tersebut tetap diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghargaan terhadap peran ayah dalam kehidupan keluarga.

Makna Hari Ayah Nasional bagi Keluarga

[adsense]Hari Ayah Nasional bukan sekadar peringatan untuk memberikan hadiah atau menyampaikan ucapan kepada ayah.

Lebih dari itu, momen ini menjadi pengingat bahwa peran seorang ayah tidak hanya terbatas pada tanggung jawab mencari nafkah.

[adsense]Ayah juga memiliki peran dalam mendidik, mendampingi, memberikan perhatian, serta membentuk karakter anak sejak dini.

Dalam kehidupan sehari-hari, kasih sayang seorang ayah terkadang tidak selalu disampaikan melalui kata-kata. Perhatian sederhana, nasihat, waktu yang diberikan kepada anak, hingga usaha memenuhi kebutuhan keluarga juga menjadi bagian dari bentuk kasih sayang tersebut.

[adsense]Karena itu, Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada sosok ayah.

Peringatan ini sekaligus mengingatkan bahwa kehadiran ayah dalam keluarga memiliki arti penting, bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam perjalanan tumbuh kembang anak.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026). MPR akan menindaklanjuti surat itu.

Penyerahan surat pengunduran diri Wapres Gibran disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangannya.

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dia mengatakan surat serupa sudah diserahkan Gibran ke Presinen Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Gibran meminta agar surat itu segera diproses.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

Gibran diterima Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR. Pertemuan itu dia menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR RI.

Setelah beberapa menit diterima Muzani, Gibran turun kembali ke lobi Gedung Nusantara III tanpa memberikan keterangan apapun kepada wartawan.

Pengunduran diri Gibran ini merupakan buntut polemik jabatan Wapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.

Gibran Minta MPR Segera Proses Surat Pengunduran Dirinya

Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Wakil Presiden (Wapres) ke MPR. Dia meminta agar MPR segera memproses surat tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu Gibran di MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut MPR akan menjalankan permintaan Gibran.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata Ahmad Muzani.

Muzani menyebut MPR RI punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran. Nantinya, MPR akan menunjuk pengganti Gibran.

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. MPR akan menindaklanjuti surat itu.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Gibran tiba pukul 11.16 WIB, memasuki Gedung Nusantara III. Dia tampak membawa map putih, didampingi sejumlah petugas pengawalan.

Ia hanya melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu. Gibran yang mengenakan jas hitam, kemeja putih, dasi merah, langsung menuju lift menuju lantai 7 tempat ruang kerja Ketua MPR RI.

Topikseru.com, Solo – Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran diri dari wapres ke MPR. Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dinamika politik adalah hal yang biasa.

"Iya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Jokowi juga mengaku sudah memberikan pesan kepada Gibran. Dia menegaskan bahwa jabatan hanya sementara.

"Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara. Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ujarnya.

Jokowi Tetap Mendukung Pemerintahan

Wapres Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI. Wapres ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Jokowi mengatakan dinamika dalam politik adalah hal yang biasa. Dia juga telah menyampaikan kepada putra sulungnya Gibran bahwa jabatan hanya sementara.

"Iya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik, itu biasa, itu biasa. Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di MPR RI. Gibran menemui pimpinan MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres.

Pantauan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.15 WIB. Gibran disambut pimpinan MPR RI.

Sebelum ke MPR, Gibran bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana. Hal ini dikonfirmasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Memang terkonfirmasi bahwa saat ini Wapres sedang bertemu dengan Presiden di Istana dan ada rencana setelah bertemu dengan Presiden di Istana, Wapres akan menuju ke Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR," ujar Dasco.

Topikseru.com, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik II pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Sumatera Batch III. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas sinergi dan hubungan profesional yang terjalin baik antara Pemprov Sumut dan unsur Forkopimda.

[adsense]Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi Forkopimda dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan stabilitas daerah. Menurutnya, hubungan harmonis antarpimpinan daerah akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

"Ini awal, kita akan terus menguatkan hubungan profesional dengan Forkopimda untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan stabilitas kepada masyarakat, hubungan yang baik ini dampaknya langsung ke masyarakat," kata Timur Tumanggor pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) 2026 di Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 7, Medan, Rabu (11/11/2026).

[adsense]Timur mengatakan, penghargaan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut merupakan cerminan hubungan profesional yang terjalin baik di antara unsur Forkopimda Sumut. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang solid menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah.

"Hubungan Forkopimda di suatu daerah itu wajib hukumnya, tanpa hubungan yang baik kita akan kesulitan membangun daerah kita, oleh karena itu Pemprov Sumut terus berupaya menjaga hubungan profesional ini," kata Timur.

[adsense]Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, membangun hubungan yang baik dan profesional antarpimpinan Forkopimda bukanlah hal mudah. Hal tersebut membutuhkan kemampuan komunikasi dan kecakapan seorang kepala daerah dalam membangun hubungan dengan berbagai unsur pimpinan di daerah.

"Menjalin hubungan profesional antar Forkopimda itu tidak mudah, tidak ada teks booknya, tidak ada panduannya, karena itu membutuhkan skill komunikasi yang mumpuni seorang kepala daerah, kemampuan membangun hubungan dengan Kapolda, Kejaksaan, Polres, Pangdam, itu tidak mudah," kata Bima Arya.

[adsense]Dalam ajang tersebut, Kemendagri bekerja sama dengan Tempo memberikan penghargaan dalam tiga kategori, yakni Forkopimda Terbaik, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pada kesempatan ini, Pemprov Sumut menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Sumut yang berhasil meraih penghargaan.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur, Bupati, dan Walikota penerima penghargaan se-Sumatera, serta para Bupati dan Walikota se-Sumut. Turut hadir Direktur Tempo Arif Zulkifli, jajaran pejabat Kemendagri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut.

[adsense]

[adsense]Sejumlah pemimpin dunia pernah memilih meninggalkan jabatan presiden sebelum waktunya. Ada yang mundur setelah demonstrasi besar-besaran, ada pula yang mengundurkan diri ketika menghadapi ancaman pemakzulan.

Fenomena ini juga pernah terjadi di Indonesia ketika Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya pada 1998 setelah memimpin selama lebih dari tiga dekade.

[adsense]Berikut enam mantan presiden dunia yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

1. Soeharto – Indonesia (1998)

[adsense]Soeharto merupakan salah satu presiden dengan masa kepemimpinan terpanjang dalam sejarah Indonesia. Ia memimpin sejak 1967 hingga akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Keputusan tersebut terjadi setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak 1997. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok meningkat, dan kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit.

[adsense]Situasi politik juga memanas setelah gelombang demonstrasi mahasiswa merebak di berbagai daerah. Tuntutan reformasi dan desakan agar Soeharto mundur semakin kuat.

Puncaknya terjadi pada Mei 1998 setelah kerusuhan melanda sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Di tengah tekanan politik dan masyarakat, Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatannya.

[adsense]Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian menggantikannya sebagai Presiden RI. Pengunduran diri Soeharto sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

2. Richard Nixon – Amerika Serikat (1974)

[adsense]Richard Nixon tercatat sebagai satu-satunya presiden Amerika Serikat yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Nixon mengumumkan pengunduran dirinya pada 8 Agustus 1974 dan secara resmi meninggalkan jabatan pada 9 Agustus 1974.

[adsense]Keputusan tersebut berkaitan dengan skandal Watergate, kasus pembobolan kantor Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC, pada 1972.

Penyelidikan kasus tersebut kemudian mengungkap keterlibatan sejumlah orang yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Nixon. Persoalan semakin serius setelah muncul bukti bahwa Nixon berusaha menutupi kasus tersebut.

[adsense]Ketika ancaman pemakzulan semakin kuat, Nixon memilih mengundurkan diri sebelum proses tersebut mencapai keputusan akhir.

Wakil Presiden Gerald Ford kemudian mengambil alih jabatan presiden. Hingga kini, Nixon tetap dikenal sebagai satu-satunya presiden AS yang mundur dari jabatannya.

[adsense]3. Boris Yeltsin – Rusia (1999)

Boris Yeltsin merupakan presiden pertama Federasi Rusia setelah pembubaran Uni Soviet. Ia menjabat sejak 1991 dan mengundurkan diri pada 31 Desember 1999.

[adsense]Keputusan tersebut diumumkan melalui pidato televisi pada malam pergantian tahun. Yeltsin menyampaikan bahwa dirinya tidak akan menyelesaikan masa jabatan yang seharusnya berakhir pada 2000.

Selama kepemimpinannya, Rusia menghadapi berbagai persoalan besar, mulai dari perubahan sistem ekonomi setelah runtuhnya Uni Soviet, krisis keuangan, hingga ketidakstabilan politik.

[adsense]Setelah mengundurkan diri, Yeltsin menunjuk Perdana Menteri Vladimir Putin sebagai pejabat presiden sementara.

Keputusan tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Rusia karena membuka jalan bagi Putin untuk mengambil alih kepemimpinan negara tersebut.

[adsense]4. Fernando Collor de Mello – Brasil (1992)

Fernando Collor de Mello menjadi presiden Brasil pada 1990. Namun, masa kepemimpinannya berakhir lebih cepat setelah dirinya terseret kasus korupsi yang memicu krisis politik nasional.

[adsense]Collor menghadapi tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan jaringan bisnis serta orang-orang di lingkungan pemerintahannya.

Tekanan terhadap dirinya semakin besar hingga parlemen memulai proses pemakzulan. Pada 29 Desember 1992, ketika persidangan pemakzulan di Senat mulai berlangsung, Collor mengumumkan pengunduran dirinya.

[adsense]Namun, pengunduran diri tersebut tidak menghentikan proses politik yang berjalan. Senat tetap melanjutkan persidangan dan memutuskan pencabutan hak politiknya selama delapan tahun.

Wakil Presiden Itamar Franco kemudian menggantikannya sebagai presiden.

[adsense]5. Fernando de la Rúa – Argentina (2001)

Fernando de la Rúa mengundurkan diri dari jabatan Presiden Argentina pada 20 Desember 2001 di tengah krisis ekonomi dan gejolak sosial.

[adsense]Saat itu, Argentina mengalami persoalan ekonomi serius. Tingkat pengangguran meningkat, kondisi keuangan negara memburuk, dan kebijakan pembatasan penarikan uang dari rekening bank memicu kemarahan masyarakat.

Gelombang demonstrasi besar-besaran kemudian terjadi di berbagai wilayah. Situasi semakin tidak terkendali setelah bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran menimbulkan korban jiwa.

[adsense]Di tengah tekanan tersebut, de la Rúa akhirnya meninggalkan jabatannya sebelum masa kepemimpinannya selesai.

Pengunduran dirinya menjadi bagian dari salah satu periode ketidakstabilan politik paling serius dalam sejarah modern Argentina.

[adsense]6. Pedro Pablo Kuczynski – Peru (2018)

Pedro Pablo Kuczynski atau yang dikenal dengan sebutan PPK mengundurkan diri dari jabatan Presiden Peru pada 21 Maret 2018.

[adsense]Keputusan tersebut diambil ketika pemerintahannya menghadapi tekanan politik akibat kontroversi yang berkaitan dengan perusahaan konstruksi Brasil, Odebrecht.

Nama Kuczynski menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai hubungan bisnis perusahaan tersebut dengan perusahaan konsultan yang pernah dikaitkan dengannya.

[adsense]Selain itu, rekaman video yang dikenal sebagai Kenjivideos turut memicu kontroversi karena memperlihatkan dugaan upaya memengaruhi anggota parlemen menjelang pemungutan suara pemakzulan.

Menghadapi tekanan yang semakin besar dan ancaman pemberhentian dari parlemen, Kuczynski akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya.

[adsense]Wakil Presiden Martín Vizcarra kemudian dilantik untuk menggantikannya.

Mengapa Presiden Memilih Mengundurkan Diri?

[adsense]Dari berbagai peristiwa tersebut, terdapat beberapa faktor yang sering mendorong seorang presiden meninggalkan jabatannya sebelum masa kepemimpinan berakhir.

Pertama, krisis ekonomi yang memburuk dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan melemahkan dukungan terhadap pemerintah.

[adsense]Kedua, skandal politik seperti dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau upaya menutupi pelanggaran dapat meningkatkan tekanan terhadap presiden.

Ketiga, demonstrasi masyarakat dapat memperbesar desakan agar seorang pemimpin mengakhiri masa jabatannya.

[adsense]Keempat, ancaman pemakzulan dari parlemen juga dapat menjadi faktor yang mendorong presiden memilih mengundurkan diri.

Pengunduran diri presiden tidak selalu memiliki konsekuensi yang sama. Ada yang langsung digantikan wakil presidennya, ada pula yang tetap menghadapi proses politik setelah meninggalkan jabatan.

[adsense]Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa jabatan presiden tidak selalu berakhir sesuai jadwal. Krisis ekonomi, persoalan hukum, dan tekanan politik dapat mengubah perjalanan kepemimpinan sebuah negara.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta –Sejumlah relawan mendatangi Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat, di tengah kabar Gibran Rakabuming mundur dari jabatan wakil presiden, Kamis (12/11/2026).

[adsense]Salah seorang relawan dari Kami Gibran, Tini Danke mengaku mendukung keputusan Gibran untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, itu keputusan terbaik untuk Gibran."Itu yang terbaik. Kalau buat kami, relawan Mas Gibran, keputusannya dia kita harus support, karena dia yang lebih tah posisinya. Jadi kami relawan ya dukunglah dengan keputusannya Mas Gibran. Kalau itu yang terbaik supaya dia juga menurut saya dia lepas dari lingkaran setan," kata Tini.Menurutnya, mundurnya Gibran ini juga membuat Gibran akan bisa berkonsolidasi dengan jaringan relawan yang baru terbentuk.Ia mengatakan relawan akan mendukung Gibran di Pilpres 2029."Hari ini Mas Gibran mundur satu langkah, tapi nanti kami relawan Gibran, relawan Jokowi, 2029 kami maju 1.000 langkah untuk Mas Gibran RI 1," ujarnya.Gibran Rakabuming Raka sebelumnya disebut mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.Iatelah tiba di Gedung MPR RI untukmenyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR padaKamissiang ini.

[adsense]

[adsense]Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III DPR sekaligus anggota MPR, Benny K. Harman, untuk berbicara lebih dahulu.

[adsense]Ia menyebut Benny perlu menghadiri agenda di MPR karena Gibran dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri sekitar pukul 11.00 WIB.

"Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak," ujar Habiburokhman.

[adsense]Kabar tersebut menambah perhatian terhadap posisi Gibran setelah sebelumnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun mengetahui secara resmi keberadaan surat pengunduran diri tersebut.

[adsense]"Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat," kata Muzani.

Pernyataan itu membuat status pengunduran diri Gibran masih menjadi sorotan. Sebab, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada konfirmasi langsung dari MPR mengenai penerimaan surat tersebut.

[adsense]Berawal dari Polemik Persyaratan Pendidikan

Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terkait polemik dokumen pendidikannya.

[adsense]Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik dan masukan masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

[adsense]Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan surat pengunduran diri yang disebut akan diserahkan kepada MPR.

Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diajukan secara resmi, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme konstitusi yang mengatur pemberhentian atau pengunduran diri wakil presiden.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kantor DPR – MPR RI di tengah isu pengunduran dirinya dari jabatan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya "stand by" atau menunggu kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah isu pengunduran dirinya dari jabatan.

Muzani mengatakan Gibran rencananya tiba ke parlemen sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, dia belum memastikan tujuan kedatangan Gibran ke MPR RI.

"Mas Gibran akan datang ke MPR, untuk menyampaikan kabar. kabarnya apa, yang mau disampaikan apa, belum tahu," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia pun tidak mau berspekulasi soal isu yang menyebutkan Wapres akan mundur, sebelum menerima kabar itu langsung dari Gibran.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis ini sekitar pukul 11.00 WIB.

Habiburokhman menyampaikan hal itu di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kabar bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto saat ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, dan setelah itu Wapres akan bertolak ke Senayan untuk bertemu Pimpinan MPR RI.

"Terkonfirmasi pada saat ini, Wapres sedang bertemu dengan Presiden di istana. Dan, ada rencana setelah bertemu dengan Presiden di Istana, Wapres akan menuju Senayan," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Namun, dia belum mengetahui tujuan Wakil Presiden Gibran menuju ke Senayan. Dia mengaku sejauh ini baru menerima informasi sebatas itu.

"Saya enggak tahu mekanismenya seperti apa. Nanti silakan ditanya kepada pimpinan MPR, atau nanti kalau beliau atau Wapres ke sini," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis ini sekitar pukul 11.00 WIB.

Habiburokhman menyampaikan hal itu di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Topikseru.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut pihaknya telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Informasi itu diungkap Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Jenderal Suyudi.

Atas dasar tersebut, lanjut dia, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Dia menegaskan dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

"Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," terang Kapolri.

Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut dengan delik tindak pidana makar.

Dia menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai "perbuatan menikam dari belakang".

"Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa," ucap dia.

Dia menekankan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh lain merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Habiburokhman juga menduga di balik operasi itu terdapat "target politik kotor berskala amat besar" yang tidak hanya membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, tetapi juga keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk itu, komisi bidang penegakan hukum memandang perlu pengusutan perkara dikembangkan kepada dugaan makar.

Topikseru.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR yang juga politikus Gerindra Habiburokhman mengatakan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026) siang ini.

[adsense]Hal itu disampaikan Habib di tengah rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto terkait kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto yang diduga dilakukan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Momen itu terjadi saat Habib selaku pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman melontarkan pertanyaan kepada kapolri.

[adsense]"Berikutnya tokoh kita Pak Benny Kabur Harman, karena beliau ada--eh tidak...ikut--acara MPR dipersilakan bicara duluan. Silakan, Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya pak," ujar Habib seraya mempersilakan Benny menggunakan kesempatannya bertanya.

Sebelumnya, Rabu sore kemarin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR.

[adsense]Pada sore itu, Saan memimpin rapat penyerahan usulan 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Rapat terbatas penyerahan usulan itu dihadiri Saan dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Jumlah pengusul HMP dari delapan fraksi itu rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.

[adsense]Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.

Kemudian, semalam, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Rapat Paripurna akan digelar pada Kamis (12/11), pukul 14.00 WIB hari ini. Jadwal itu mundur dari biasanya di mana rapat paripurna digelar mulai pukul 10.00 WIB.

[adsense]Dia belum menjelaskan detail apakah rapat tersebut akan memutuskan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait keabsahan ijazah atau dokumen setara kelulusan SMA sederajat.

"Besok itu ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," ujarnya kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Rabu (11/11).

[adsense]"Saya juga belum cek agenda acara Rapurnya besok apa, karena hari ini saya tidak ke DPR," sambung Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Dasco mengatakan terkait dinamika yang sedang terjadi sudah ada proses awal di DPR. Ia menyebut partai yang ada tentunya mengikuti dinamika yang terjadi.

[adsense]"Ini dinamika-dinamika yang berkembang, dan sekarang sedang ada proses-proses awal di DPR. Ya kita semua di DPR, partai-partai, ya mengikuti dinamika yang ada," katanya.

Kabar Gibran Mundur

Belakangan, pada malam hari beredar kabar bahwa Gibran telah bertemu dengan Prabowo sebelum kegiatan HUT NasDem untuk menyampaikan rencana surat pengunduran diri yang akan diserahkan ke DPR. Gibran sendiri terlihat tak hadir dalam acara HUT NasDem semalam.

[adsense]Saat dikonfirmasi wartawan, Dasco mengaku dirinya belum mengetahui kabar tersebut dan baru mendengarnya dari pemberitaan di media massa baru-baru ini.

"Saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie (Ketum Projo). Nah, kalau yang lain-lainnya saya belum tahu," ujarnya usai menghadiri HUT ke-15 Partai NasDem, pada Rabu (11/11) malam.

[adsense]Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu disebut telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wapres kepada Prabowo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (11/11).

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Kamis, 08.15 WIB turun Rp12.000 dari semula Rp2.530.000 per gram menjadi Rp2.518.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut mengalami penurunan ke Rp2.316.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

• Harga emas 0,5 gram: Rp1.309.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.518.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.986.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.461.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.405.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp24.730.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp61.660.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp123.155.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp246.160.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp615.090.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.229.900.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.458.600.000.