Topikseru.com - Harga beras masih menjadi perhatian masyarakat karena merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga. Perbedaan kualitas beras juga membuat harga yang ditemukan konsumen di pasaran tidak selalu sama.

[adsense]Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, harga beras di tingkat pedagang eceran pada Sabtu, 31 Oktober 2026, berada pada kisaran Rp14.800 hingga Rp18.000 per kilogram untuk sejumlah kategori beras yang dilaporkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa harga beras kualitas bawah II tercatat Rp14.800 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas medium II dijual Rp16.450 per kilogram dan beras kualitas super I mencapai Rp18.000 per kilogram.

[adsense]Perbedaan ini penting diperhatikan masyarakat ketika membandingkan harga beras sebelum berbelanja.

Daftar Harga Beras Nasional 31 Oktober 2026

[adsense]Mengacu pada data PIHPS Nasional, berikut rincian harga beras berdasarkan kualitasnya.

Jenis beras Harga per kilogram

[adsense]Beras kualitas bawah I Rp14.950

Beras kualitas bawah II Rp14.800

[adsense]Beras kualitas medium I Rp16.650

Beras kualitas medium II Rp16.450

[adsense]Beras kualitas super I Rp18.000

Beras kualitas super II Rp17.450

[adsense]Daftar tersebut memperlihatkan bahwa harga beras kualitas super I berada di posisi tertinggi di antara kategori yang dicantumkan, sedangkan beras kualitas bawah II memiliki harga terendah.

Meski begitu, harga tersebut merupakan gambaran nasional. Harga yang dibayar konsumen di pasar setempat dapat berbeda, bergantung pada wilayah, kualitas produk, biaya distribusi, dan kondisi perdagangan.

[adsense]Berapa Biaya Membeli Beras untuk Sebulan?

Harga beras dapat memengaruhi anggaran belanja keluarga, terutama bagi rumah tangga yang mengonsumsi beras setiap hari.

[adsense]Sebagai ilustrasi, jika sebuah keluarga membeli 10 kilogram beras kualitas medium II dengan harga acuan Rp16.450 per kilogram, biaya yang diperlukan mencapai Rp164.500.

Sementara itu, jika kebutuhan beras mencapai 20 kilogram per bulan, perkiraan biayanya menjadi Rp329.000.

[adsense]Perhitungan tersebut menggunakan harga acuan nasional dan belum memperhitungkan kemungkinan perbedaan harga di pasar setempat.

Bagi keluarga yang ingin mengendalikan pengeluaran, mencatat jumlah beras yang dikonsumsi setiap bulan dapat membantu menyusun anggaran belanja dengan lebih terukur.

[adsense]Mengapa Harga Beras Bisa Berbeda?

Harga beras tidak selalu sama di setiap pasar. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kualitas dan kategori beras yang diperdagangkan.

[adsense]Selain itu, biaya pengangkutan, kondisi pasokan, distribusi dari produsen ke pedagang, dan permintaan konsumen juga dapat memengaruhi harga di suatu wilayah.

Karena itu, harga rata-rata atau harga acuan nasional tidak selalu mencerminkan harga yang ditemukan konsumen di setiap daerah.

[adsense]Masyarakat yang ingin mengetahui harga beras secara lebih spesifik dapat memeriksa data berdasarkan provinsi maupun kabupaten/kota melalui situs PIHPS Nasional.

Cara Memantau Harga Beras Terbaru

[adsense]Masyarakat dapat memantau perkembangan harga pangan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional di situs resmi Bank Indonesia.

Data PIHPS menyajikan informasi harga berbagai komoditas pangan, termasuk beras berdasarkan kategori kualitas dan wilayah.

[adsense]Pengecekan secara berkala dapat membantu konsumen membandingkan harga, memperkirakan pengeluaran, dan menentukan waktu belanja yang sesuai dengan anggaran.

Namun, perlu diingat bahwa data harga harian dapat berubah. Angka pada 31 Oktober 2026 menggambarkan pencatatan pada tanggal tersebut, bukan jaminan bahwa harga di seluruh pasar masih sama pada hari berikutnya.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Halloween yang diperingati setiap 31 Oktober identik dengan kostum menyeramkan, labu berwajah hantu, dan dekorasi rumah bernuansa horor. Namun, di sejumlah negara, perayaan ini memiliki tradisi unik yang jauh lebih menarik daripada sekadar berdandan seperti makhluk menyeramkan.

[adsense]Mulai dari parade makhluk mitologi, pertunjukan api di tengah malam, hingga kue yang dipercaya dapat meramalkan nasib, Halloween menjadi perayaan budaya dengan cerita berbeda di setiap tempat.

Menariknya, sejumlah tradisi tersebut memiliki hubungan dengan kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Berikut empat perayaan Halloween unik di dunia yang menarik untuk diketahui.

[adsense]1. Irlandia, Kota Berubah Menjadi Dunia Makhluk Mitologi

Irlandia dikenal memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Halloween. Salah satu perayaan terbesarnya berlangsung di Kota Derry melalui festival Derry Halloween.

[adsense]Pada 2026, festival ini berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November sekaligus merayakan penyelenggaraan ke-40. Kota tersebut berubah menjadi panggung besar yang dipenuhi parade kostum, pertunjukan jalanan, instalasi cahaya, dan atraksi bertema makhluk supernatural.

Puncak perayaan berlangsung pada 31 Oktober melalui parade karnaval yang dilanjutkan dengan pertunjukan kembang api.

[adsense]Pengunjung dapat melihat berbagai karakter menyeramkan, mulai dari hantu hingga makhluk yang terinspirasi cerita rakyat. Bangunan bersejarah dan jalanan kota turut menjadi bagian dari suasana yang membuat festival ini berbeda dari pesta Halloween biasa.

Derry Halloween bukan sekadar hiburan. Festival ini juga mengangkat warisan cerita rakyat dan tradisi kuno yang menjadi bagian dari sejarah Halloween di Irlandia.

[adsense]2. Festival Púca, Menghidupkan Legenda Roh Kuno

Masih di Irlandia, ada Púca Festival yang mengangkat kisah Samhain, festival kuno masyarakat Keltik yang berkaitan dengan pergantian musim dan awal musim dingin.

[adsense]Nama Púca diambil dari makhluk dalam mitologi Irlandia yang digambarkan memiliki kemampuan berubah bentuk. Sosok tersebut menjadi inspirasi bagi berbagai cerita rakyat yang berkembang selama berabad-abad.

Pada 2026, Púca Festival berlangsung pada 29 Oktober hingga 1 November di kawasan Trim dan Athboy, County Meath.

[adsense]Festival ini menghadirkan pertunjukan api, musik, parade karakter mitologi, pengalaman budaya, serta berbagai kegiatan yang terinspirasi legenda setempat.

Berbeda dari gambaran Halloween yang hanya berisi rumah berhantu dan kostum monster, Púca Festival mengajak pengunjung mengenal cerita di balik tradisi tersebut.

[adsense]Samhain sendiri dipercaya masyarakat Keltik kuno sebagai periode ketika batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi lebih tipis. Keyakinan ini menjadi salah satu unsur penting dalam cerita sejarah Halloween, meskipun perayaan modern telah mengalami banyak perubahan.

3. Jepang, Halloween Menjadi Ajang Pamer Kostum Kreatif

[adsense]Jika di Irlandia Halloween banyak dikaitkan dengan cerita rakyat dan makhluk mitologi, Jepang memiliki cara perayaan yang sangat lekat dengan budaya populer.

Salah satu acara yang menarik perhatian adalah Ikebukuro Halloween Cosplay Festival di Tokyo. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para penggemar anime, manga, gim, dan budaya cosplay untuk menampilkan kostum karakter favorit mereka.

[adsense]Pada 2026, festival ini dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November, dengan kegiatan utama pada 31 Oktober dan 1 November.

Peserta dapat mengenakan berbagai kostum, mulai dari karakter anime terkenal hingga tokoh gim dan karakter orisinal. Acara ini juga menghadirkan parade, kegiatan panggung, serta kesempatan berfoto bersama para cosplayer.

[adsense]Halloween di Jepang memperlihatkan bagaimana perayaan yang awalnya lekat dengan tradisi Barat dapat berkembang menjadi ajang kreativitas dan pertemuan komunitas.

Kostum yang dikenakan pun tidak selalu menakutkan. Banyak peserta justru memilih penampilan penuh warna dan detail yang membutuhkan persiapan khusus.

[adsense]4. Irlandia, Kue Halloween yang Dipercaya Bisa Meramal Nasib

Salah satu tradisi Halloween yang tidak kalah unik adalah kebiasaan menyajikan barmbrack di Irlandia.

[adsense]Barmbrack merupakan roti buah tradisional yang kerap dikaitkan dengan perayaan Halloween. Dalam versi tradisional tertentu, benda-benda simbolis disembunyikan di dalam roti untuk permainan ramalan nasib.

Setiap benda memiliki makna tersendiri menurut kepercayaan rakyat. Cincin, misalnya, secara tradisional dikaitkan dengan pernikahan atau kisah asmara, sedangkan benda lain dapat melambangkan keberuntungan maupun keadaan hidup seseorang.

[adsense]Tradisi ini bukan ramalan yang terbukti secara ilmiah, melainkan bagian dari kebiasaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kehadiran barmbrack memperlihatkan bahwa Halloween tidak selalu dirayakan dengan hal-hal menyeramkan. Makanan tradisional juga memiliki peran penting dalam menjaga cerita dan kebiasaan masyarakat.

[adsense]Kini, barmbrack tetap dikenal sebagai salah satu makanan yang berhubungan dengan musim Halloween di Irlandia, meskipun tidak semua roti yang dijual mengandung benda simbolis seperti dalam tradisi lama.

Halloween Bukan Hanya Tentang Hantu

[adsense]Empat tradisi tersebut memperlihatkan bahwa Halloween memiliki bentuk perayaan yang berbeda di setiap negara.

Di Derry, masyarakat merayakannya melalui parade besar dan pertunjukan kembang api. Púca Festival menghidupkan legenda kuno melalui pertunjukan budaya, sedangkan Jepang menjadikan Halloween sebagai ajang kreativitas lewat cosplay.

[adsense]Sementara itu, tradisi barmbrack menunjukkan bagaimana makanan dapat menyimpan cerita dan kepercayaan dari masa lalu.

Meski Halloween modern dikenal luas melalui film horor, kostum hantu, dan dekorasi labu, sejarahnya jauh lebih kompleks. Perayaan ini berkembang melalui perpaduan tradisi kuno, kebiasaan masyarakat, serta pengaruh budaya populer.

[adsense]Pada akhirnya, Halloween bukan hanya tentang siapa yang memiliki kostum paling menyeramkan. Di balik kemeriahannya, terdapat kisah budaya yang memperlihatkan bagaimana masyarakat di berbagai belahan dunia mempertahankan tradisi sekaligus menciptakan cara baru untuk merayakannya.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Setiap 31 Oktober, suasana di berbagai negara berubah menjadi lebih menyeramkan. Labu berukir wajah menakutkan, kostum hantu, rumah berhias tengkorak, hingga anak-anak yang berkeliling meminta permen menjadi pemandangan khas Halloween.

[adsense]Perayaan ini identik dengan hal-hal mistis dan cerita tentang makhluk gaib. Namun, di balik kemeriahannya, Halloween menyimpan sejarah panjang yang berakar pada tradisi masyarakat kuno.

Lantas, benarkah Halloween berasal dari ritual kuno yang berkaitan dengan dunia arwah?

[adsense]Berawal dari Festival Kuno Samhain

Salah satu akar sejarah Halloween yang paling sering dibahas adalah Samhain, sebuah festival masyarakat Keltik kuno yang tinggal di wilayah seperti Irlandia dan sebagian Britania.

[adsense]Samhain menandai berakhirnya musim panen dan dimulainya musim dingin. Perayaan ini berlangsung pada pergantian musim, sekitar akhir Oktober hingga awal November.

Dalam kepercayaan masyarakat Keltik, periode tersebut dianggap sebagai waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi lebih tipis. Keyakinan inilah yang kemudian dikaitkan dengan berbagai tradisi mengenai arwah dan makhluk supernatural.

[adsense]Sebagian masyarakat menyalakan api unggun dan menjalankan kebiasaan tertentu yang berkaitan dengan perlindungan serta kepercayaan spiritual pada masa itu.

Meski demikian, tidak semua kebiasaan Halloween modern dapat ditelusuri langsung ke Samhain. Sejumlah tradisi berkembang melalui proses panjang dan dipengaruhi perubahan budaya selama berabad-abad.

[adsense]Bagaimana Halloween Mendapatkan Namanya?

Nama Halloween berkaitan dengan tradisi Kristen. Kata tersebut berkembang dari istilah All Hallows' Eve, yang berarti malam menjelang Hari Raya Semua Orang Kudus atau All Saints' Day, yang diperingati pada 1 November.

[adsense]Seiring waktu, istilah itu berubah dalam penggunaan bahasa hingga menjadi Halloween.

Hubungan antara perayaan menjelang 1 November dan tradisi Samhain membuat sejarah Halloween memiliki perpaduan unsur budaya dan keagamaan. Namun, hubungan historis antara keduanya tidak berarti seluruh tradisi Halloween berasal dari satu ritual yang sama.

[adsense]Perayaan yang dikenal saat ini merupakan hasil perkembangan panjang, termasuk perubahan kebiasaan masyarakat dan perpindahan tradisi lintas wilayah.

Mengapa Orang Memakai Kostum Menyeramkan?

[adsense]Salah satu ciri paling terkenal dari Halloween adalah penggunaan kostum hantu, penyihir, monster, hingga karakter fiksi yang menakutkan.

Tradisi menyamar memiliki kaitan dengan sejumlah kebiasaan lama di Eropa. Dalam beberapa tradisi, orang mengenakan pakaian atau penyamaran tertentu ketika melakukan kegiatan musiman dan meminta makanan dari rumah ke rumah.

[adsense]Namun, asal-usul kostum Halloween modern tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu kebiasaan kuno. Bentuknya berkembang seiring perubahan budaya populer, industri hiburan, dan perayaan masyarakat.

Kini, kostum Halloween tidak selalu menyeramkan. Banyak orang memilih pakaian tokoh film, karakter kartun, superhero, atau busana lucu untuk mengikuti pesta dan kegiatan komunitas.

[adsense]Asal-usul Tradisi Trick-or-Treat

Tradisi trick-or-treat merupakan kegiatan ketika anak-anak mengenakan kostum, mendatangi rumah-rumah, lalu meminta permen atau makanan.

[adsense]Kebiasaan ini memiliki kemiripan dengan tradisi lama di Eropa, seperti souling dan guising, ketika orang berkeliling dari rumah ke rumah dengan mengenakan penyamaran atau meminta makanan sebagai bagian dari kebiasaan musiman.

Di Amerika Utara, trick-or-treat berkembang menjadi bagian penting dari perayaan Halloween pada abad ke-20.

[adsense]Istilah tersebut kemudian semakin dikenal luas dan menjadi simbol Halloween modern. Alih-alih berfokus pada cerita mistis, kegiatan ini kini lebih banyak menjadi hiburan keluarga dan aktivitas anak-anak di lingkungan tempat tinggal.

Mengapa Labu Menjadi Simbol Halloween?

[adsense]Labu berukir yang dikenal sebagai jack-o'-lantern juga memiliki cerita tersendiri.

Tradisi mengukir wajah pada sayuran berakar pada kebiasaan di wilayah Irlandia dan sekitarnya. Pada masa lalu, lobak dan sayuran lain digunakan sebagai lentera dalam sejumlah tradisi rakyat.

[adsense]Ketika masyarakat Irlandia bermigrasi ke Amerika Utara, kebiasaan tersebut ikut berkembang. Labu yang banyak tersedia di Amerika kemudian menjadi pilihan populer karena ukurannya besar dan bagian dalamnya relatif mudah dikeluarkan.

Labu berukir dengan cahaya di dalamnya akhirnya menjadi salah satu simbol paling ikonik dari Halloween.

[adsense]Apakah Halloween Benar-Benar Ritual Pemanggilan Arwah?

Kaitan Halloween dengan dunia arwah memang tidak lepas dari sejarah Samhain dan berbagai kepercayaan rakyat pada masa lalu. Akan tetapi, menyebut Halloween modern sebagai ritual pemanggilan arwah secara keseluruhan merupakan penyederhanaan sejarah.

[adsense]Saat ini, Halloween dirayakan dengan beragam cara. Sebagian orang menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengenang tradisi budaya, sementara yang lain merayakannya melalui pesta kostum, dekorasi rumah, permainan, dan kegiatan membagikan permen.

Tidak semua orang yang merayakan Halloween meyakini unsur supernatural di balik cerita-ceritanya.

[adsense]Karena itu, penting membedakan kepercayaan masyarakat pada masa lampau dengan praktik Halloween modern yang berkembang menjadi perayaan budaya populer.

Halloween Menjadi Perayaan Populer di Berbagai Negara

[adsense]Perkembangan film, televisi, musik, dan media sosial turut membuat Halloween dikenal luas di berbagai belahan dunia.

Dekorasi labu, kostum unik, rumah berhias seram, hingga pesta bertema horor kini menjadi bagian dari budaya populer internasional.

[adsense]Di sejumlah negara, Halloween dirayakan secara meriah. Di tempat lain, perayaannya lebih terbatas pada pusat hiburan, komunitas tertentu, atau kegiatan komersial.

Di Indonesia sendiri, Halloween bukan hari libur nasional. Namun, tema Halloween terkadang diangkat dalam acara kostum, pesta, dekorasi pusat perbelanjaan, dan kegiatan hiburan.

[adsense]Pada akhirnya, Halloween bukan sekadar perayaan yang identik dengan hantu dan suasana menyeramkan. Sejarahnya memperlihatkan bagaimana kepercayaan kuno, tradisi keagamaan, migrasi, dan budaya populer saling memengaruhi hingga membentuk perayaan yang dikenal sekarang.

Jadi, apakah Halloween berasal dari ritual kuno? Sebagian akar sejarahnya memang berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Keltik. Namun, Halloween modern merupakan hasil perkembangan budaya yang jauh lebih kompleks daripada sekadar ritual tentang dunia arwah.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Persoalan tersebut kini tidak lagi sebatas keabsahan dokumen administratif. Lebih jauh, putusan itu memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi konstitusional terhadap jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden setelah resmi dilantik.

Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran tidak sah. Keputusan tersebut kembali menghidupkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan administratif calon presiden dan wakil presiden.

[adsense]Pakar Hukum Tata Negara, Herdiansyah Hamzah, menilai putusan MA tersebut memiliki keterkaitan substansial dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya. Keduanya, menurut dia, sama-sama menyoroti persoalan kecukupan persyaratan administratif dalam dokumen pendidikan Gibran.

Namun, persoalan menjadi lebih rumit karena putusan tersebut muncul setelah seluruh tahapan pemilihan presiden selesai dan pasangan terpilih resmi dilantik.

[adsense]

DPR Dinilai Menjadi Pintu Penyelesaian Polemik Gibran

Ia menilai DPR memiliki posisi penting untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, sebagaimana rujukan mengenai keterlibatan lembaga lain dalam putusan MK.

[adsense]"Jelas apa yang dirujuk oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penyebutan lembaga lain dalam proses penyelesaian ini, satu-satunya adalah lembaga politik. Dalam hal ini adalah DPR sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan ini," kata Herdiansyah dalam tayangan Primetime News Metro TV, Jumat, 30 Oktober 2026.

Menurut Herdiansyah, sikap diam parlemen justru berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum. Ia mengkritik belum terlihatnya langkah politik yang konkret dari fraksi-fraksi di DPR untuk merespons persoalan tersebut.

[adsense]Semakin lama polemik dibiarkan tanpa tindak lanjut, semakin besar pula risiko munculnya delegitimasi terhadap putusan konstitusi.

Ia mengingatkan bahwa keputusan pengadilan tidak semestinya berhenti sebagai produk hukum tanpa kejelasan mekanisme tindak lanjut.

[adsense]

Herdiansyah Bantah Dalil Putusan MA Tidak Berdampak pada Jabatan Gibran

Dalam perdebatan tersebut, Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu ketentuan yang disorot.

[adsense]Herdiansyah menjelaskan, ketentuan mengenai putusan yang tidak dapat dilaksanakan tidak bisa diterapkan secara otomatis hanya karena tahapan pemilu telah selesai.

Menurut dia, perlu diperiksa terlebih dahulu bagaimana proses penerbitan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa. Apabila sejak awal terdapat persoalan prosedural atau dugaan perbuatan melawan hukum, konsekuensinya tidak dapat disamakan dengan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan secara sah.

[adsense]"Saya juga harus mengomentari apa yang disampaikan Bung Rully tadi soal Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang dimaksud non-executable di dalam ketentuan 117 itu adalah putusan pejabat tata usaha negara yang memang sudah memenuhi kaidah dan prinsip keputusan tata usaha negara," ujarnya.

Karena itu, ia menilai persoalan tidak cukup diselesaikan dengan menyatakan putusan MA tidak bisa dieksekusi akibat Gibran sudah dilantik.

[adsense]Meski demikian, implikasi hukum terhadap jabatan Wakil Presiden tetap membutuhkan mekanisme konstitusional tersendiri. Pembatalan dokumen administratif tidak serta-merta identik dengan pemberhentian pejabat negara yang telah dilantik.

Gugatan PTUN Mercy Toga Kirana Dinilai Kehilangan Objek

[adsense]Ia berpandangan, gugatan tersebut berpotensi kehilangan objek sengketa setelah MA menjatuhkan putusan yang membatalkan dokumen yang dipersoalkan.

Menurut Herdiansyah, meskipun gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dan Subhan Palal merupakan dua perkara berbeda, keduanya memiliki titik persoalan yang sama, yakni keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

[adsense]"Saya kira saya setuju bahwa perkara ini sebenarnya kehilangan objek. Objek yang dipersoalkan jelas adalah surat keterangan. Meskipun gugatan Mercy dan gugatan Subhan Palal merupakan dua pintu yang berbeda, keduanya tetap mengarah pada satu hal yang sama, yakni surat keterangan tersebut," tuturnya.

Ia mengibaratkan kedua gugatan tersebut sebagai dua pintu berbeda yang mengarah pada satu rumah. Dengan demikian, perbedaan jalur gugatan tidak menghilangkan keterkaitan objek yang dipersoalkan.

[adsense]Apabila pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, menurut dia, putusan MA harus menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam memeriksa sengketa tersebut.

Legitimasi Jabatan Wakil Presiden Menjadi Persoalan Konstitusional

[adsense]Di satu sisi, putusan MA menyangkut keabsahan dokumen administratif. Di sisi lain, kedudukan Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang tidak dapat dibatalkan melalui asumsi atau penafsiran sepihak.

Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai hubungan antara putusan peradilan, persyaratan pencalonan, dan mekanisme konstitusional yang mengatur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.

[adsense]DPR kini menjadi salah satu institusi yang disorot dalam perdebatan tersebut. Namun, tindak lanjutnya tetap harus berlandaskan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga mekanisme penyelesaian tersebut memperoleh kejelasan, polemik putusan MA atas surat keterangan pendidikan Gibran berpotensi terus menjadi ujian bagi kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga negara.

[adsense]

[adsense]Program tersebut berlangsung mulai 2 hingga 30 November 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan pembebasan sejumlah kewajiban perpajakan, termasuk pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya serta denda pajak kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut melalui sejumlah kanal pembayaran digital.

[adsense]"Program ini berlaku 2 hingga 30 November 2026, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT," ujar Erwin di Medan, Jumat (30/10/2026).

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat kembali memenuhi kewajiban pajak kendaraan yang selama ini tertunggak.

[adsense]

Lima Komponen Pajak dan Denda yang Mendapat Pembebasan

Berikut fasilitas pembebasan yang disiapkan Pemprov Sumut:

[adsense]

• Pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.
• Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
• Pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.
• Pajak progresif kendaraan bermotor.
• Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.

Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan ketentuan teknis dan persyaratan yang ditetapkan dalam pelaksanaan program.

[adsense]

Pemprov Sumut Bidik Kepatuhan Pajak dan Pendapatan Daerah

Pemprov Sumut berharap program ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis penerimaan daerah.

[adsense]Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumatera Utara per 22 September 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp 8,9 triliun atau sekitar 69,8% dari target Rp 12,83 triliun sepanjang tahun ini.

Angka tersebut menunjukkan masih terdapat ruang penerimaan yang perlu dikejar pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan 2026.

[adsense]Dalam konteks tersebut, optimalisasi pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu instrumen penting karena penerimaan pajak merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Erwin menjelaskan, pembayaran pajak masyarakat memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan dasar.

[adsense]"Seperti jalan dilalui setiap hari, sekolah tempat anak belajar, dan layanan kesehatan masyarakat. Setiap rupiah yang disetor kembali ke masyarakat sendiri," ujarnya.

OPD Dikerahkan Sosialisasikan Program Pemutihan Pajak

[adsense]Kepala OPD diminta memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang tersedia agar informasi mengenai pembebasan pajak dapat menjangkau lebih banyak pemilik kendaraan.

Pemerintah berharap penyebaran informasi yang lebih luas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat selama periode program berlangsung.

[adsense]Selain mendorong pembayaran tunggakan, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperbaiki tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di Sumatera Utara.

Cara Memanfaatkan Program Pembebasan Pajak Kendaraan Sumut

[adsense]Periode pelaksanaan program berlangsung selama 29 hari kalender, yakni mulai 2 November hingga 30 November 2026.

Pemilik kendaraan disarankan memeriksa status pajak dan rincian kewajiban melalui kanal resmi sebelum melakukan pembayaran. Hal ini penting untuk memastikan komponen yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan program.

[adsense]Dengan adanya kebijakan tersebut, November menjadi kesempatan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk menata kembali kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya meningkatkan pembayaran selama program berlangsung, tetapi juga menjaga agar kepatuhan masyarakat tetap berlanjut setelah periode pembebasan berakhir.

[adsense]

[adsense]Bagi Alonso, pertandingan ini bukan sekadar kesempatan mengamankan tiga poin. Duel melawan Manchester United juga menjadi momentum bagi Chelsea untuk membuktikan bahwa perkembangan permainan yang terlihat dalam beberapa laga terakhir dapat berujung pada hasil yang lebih baik.

Alonso menekankan pentingnya penguasaan pertandingan, intensitas permainan, dan kemampuan anak asuhnya mengendalikan pergerakan lawan.

[adsense]"Kami harus mengendalikan pertandingan dengan baik, merasa nyaman, bermain dengan intensitas, dan mampu mengendalikan mereka," kata Alonso, dikutip dari laman resmi Chelsea, Sabtu.

Kekalahan Tak Menghapus Perkembangan Chelsea

[adsense]Meski demikian, Alonso melihat timnya masih memiliki perkembangan positif. Salah satunya terlihat ketika Chelsea menghadapi Liverpool di ajang Piala Liga. The Blues mampu memberikan perlawanan sebelum akhirnya tersingkir melalui adu penalti.

Bagi Alonso, performa dalam pertandingan tersebut tetap menjadi modal untuk menghadapi tantangan berikutnya. Namun, ia menginginkan para pemain tidak berhenti pada penampilan yang menjanjikan tanpa diikuti hasil akhir.

[adsense]Pesan sang pelatih cukup jelas: Chelsea harus kembali membangun konsistensi dan menjadikan kemenangan sebagai target utama.

"Kami harus terus menang," tegasnya.

[adsense]

Manchester United Bukan Lawan yang Bisa Diremehkan

Di sisi lain, ia meminta skuadnya tetap berani memainkan karakter sepak bola sendiri. Artinya, Chelsea harus mampu menjaga keseimbangan antara kewaspadaan menghadapi ancaman United dan keberanian mengambil inisiatif.

[adsense]Persiapan menuju laga ini juga berlangsung dalam waktu terbatas. Situasi tersebut membuat efektivitas latihan dan kesiapan mental pemain menjadi bagian penting sebelum pertandingan dimulai.

Ujian Konsistensi di Stamford Bridge

[adsense]Chelsea akan berusaha memanfaatkan dukungan publik Stamford Bridge untuk kembali menemukan momentum. Sementara itu, Manchester United datang dengan ambisi mencuri poin di kandang lawan.

Alonso kini menaruh harapan pada kemampuan para pemainnya untuk menerjemahkan instruksi menjadi aksi nyata di lapangan. Intensitas, penguasaan permainan, dan keberanian mempertahankan identitas tim akan menjadi aspek yang ingin ditampilkan Chelsea.

[adsense]Pada akhirnya, tantangan terbesar The Blues bukan hanya menghadapi nama besar Manchester United, melainkan membuktikan bahwa perkembangan permainan mereka mampu menghasilkan kemenangan.

[adsense]

[adsense]Kasus tersebut terungkap di PT UDS, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan ini, penyidik menemukan empat merek beras yang diduga tidak memenuhi klaim kandungan gizi sebagaimana tercantum pada kemasannya.

Keempat merek tersebut adalah Penari Bangkok, Golden Number 111 kemasan biru, Golden Number 111 kemasan merah, serta Ikan Mas Cupang.

[adsense]Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, mengatakan temuan itu berawal dari pengambilan sampel oleh petugas Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Hasil pengujian menunjukkan mutu dan kandungan gizi sejumlah produk tersebut tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan pada label kemasan.

[adsense]"Kami menemukan merek Penari Bangkok, Golden Number 111 biru, Golden Number 111 merah, dan Ikan Mas Cupang," ujar Suhasto dalam pemaparan kasus di Deli Serdang, Jumat (30/10/2026).

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum oleh penyidik Bareskrim Polri.

[adsense]

Ribuan Kemasan Beras Disita, Nilainya Capai Rp 280 Juta

Total barang bukti yang diamankan mencapai 2.236 kemasan dengan berat keseluruhan 15.145 kilogram atau sekitar 15,1 ton. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp 280 juta.

[adsense]Dari rincian barang bukti yang disampaikan kepolisian, terdapat 347 kemasan beras ukuran lima kilogram merek Golden Number 111 merah, 661 kemasan Golden Number 111 biru, serta 435 kemasan Penari Bangkok.

Selain produk beras, penyidik turut menyita satu lini rangkaian mesin penggilingan padi atau rice milling unit (RMU) yang digunakan dalam proses produksi.

[adsense]Mesin tersebut diperkirakan bernilai Rp 4 miliar. Polisi juga mengamankan dua unit mesin fortifikasi dengan estimasi nilai Rp 300 juta.

Penyitaan peralatan produksi tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menelusuri aktivitas produksi beras fortifikasi yang dipersoalkan.

[adsense]

Bareskrim Periksa 12 Saksi, Libatkan Ahli Perlindungan Konsumen

Bareskrim juga meminta keterangan ahli perlindungan konsumen guna mendukung proses pembuktian dugaan tindak pidana.

[adsense]Suhasto menjelaskan, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah penyidik mengantongi hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta pengujian laboratorium.

Dari rangkaian proses tersebut, penyidik menyatakan telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang menjadi dasar peningkatan status perkara.

[adsense]Dengan masuknya perkara ke tahap penyidikan, polisi akan mendalami lebih lanjut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan ketidaksesuaian mutu dan kandungan gizi produk tersebut.

Terancam Pasal Perlindungan Konsumen

[adsense]Ketentuan tersebut mengatur larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar, kondisi, jaminan, keistimewaan, atau informasi sebagaimana dinyatakan dalam label maupun keterangan produk.

Ancaman pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

[adsense]Kasus ini menjadi perhatian karena beras fortifikasi merupakan produk pangan yang dipasarkan dengan klaim tambahan kandungan zat gizi tertentu.

Ketidaksesuaian antara kandungan aktual dan informasi pada kemasan berpotensi merugikan konsumen yang membeli produk berdasarkan klaim mutu dan gizi tersebut.

[adsense]Karena itu, pengungkapan perkara di Deli Serdang bukan hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam proses produksi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pangan yang dikonsumsi.

Hingga tahap penyidikan ini, proses hukum masih berjalan. Penyidik Bareskrim Polri masih perlu mengungkap lebih jauh pihak yang bertanggung jawab serta memastikan rangkaian produksi dan distribusi produk yang dipersoalkan.

[adsense]

[adsense]Kemunculan logo tersebut memicu reaksi sejumlah warganet. Sebagian pengguna media sosial mempertanyakan dugaan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tersebut, bahkan menyerukan boikot terhadap produk Le Minerale.

Polemik ini berkembang menjadi persoalan reputasi merek bagi perusahaan yang berada di bawah naungan Mayora Indah tersebut.

[adsense]Di tengah cepatnya penyebaran informasi digital, keberadaan identitas sebuah merek dalam kegiatan yang menuai kontroversi dapat memunculkan persepsi publik, meskipun keterlibatan perusahaan belum terbukti.

Merespons situasi tersebut, Le Minerale akhirnya menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya, @le_mineraleid.

[adsense]Perusahaan secara tegas membantah menjadi sponsor maupun terlibat dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026.

"Menanggapi informasi yang beredar di media sosial, Le Minerale menegaskan bahwa kami tidak menjadi sponsor, tidak terlibat, maupun memberikan dukungan dalam bentuk apa pun terhadap aksi tersebut," tulis perusahaan, dikutip Sabtu (31/10/2026).

[adsense]

Le Minerale Ungkap Alasan Logonya Muncul di Bundaran HI

Perusahaan menjelaskan identitas merek tersebut terlihat pada water barrier atau pembatas jalan yang ditempatkan di lokasi kegiatan.

[adsense]Menurut perusahaan, fasilitas tersebut berfungsi sebagai sarana pengaturan lalu lintas dan bukan merupakan bagian dari kerja sama sponsorship kegiatan.

"Logo Le Minerale berada pada water barrier atau pembatas jalan yang berfungsi sebagai fasilitas pengaturan lalu lintas, dan bukan sebagai sponsorship kegiatan," jelas perusahaan.

[adsense]Le Minerale menegaskan keberadaan logo pada fasilitas tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap deklarasi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI.

Klarifikasi ini sekaligus menjadi respons perusahaan terhadap berbagai asumsi yang berkembang setelah foto dan video kegiatan menyebar di media sosial.

[adsense]

Seruan Boikot Menguji Reputasi Merek Le Minerale

Seruan boikot yang muncul setelah dokumentasi kegiatan beredar menunjukkan bahwa persoalan komunikasi perusahaan tidak selalu berkaitan dengan kualitas produk atau harga. Identitas merek yang muncul dalam suatu peristiwa juga dapat memengaruhi persepsi sebagian konsumen.

[adsense]Dalam situasi seperti ini, klarifikasi menjadi salah satu langkah komunikasi perusahaan untuk menjelaskan posisi dan membatasi berkembangnya informasi yang keliru.

Namun, penjelasan perusahaan tidak serta-merta menghilangkan perbedaan pandangan di ruang publik. Respons konsumen terhadap klarifikasi tersebut akan turut menentukan bagaimana polemik ini berkembang selanjutnya.

[adsense]Bagi industri barang konsumsi, khususnya air minum dalam kemasan, kepercayaan konsumen merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga hubungan antara merek dan pasar.

Perusahaan Berharap Polemik Tidak Berkembang Menjadi Kesalahpahaman

[adsense]Karena itu, perusahaan memilih menyampaikan penjelasan terbuka mengenai konteks kemunculan identitas mereknya.

"Pernyataan resmi ini kami sampaikan untuk memberikan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman di masyarakat," tandas perusahaan.

[adsense]Dengan klarifikasi tersebut, Le Minerale berharap masyarakat dapat membedakan antara keberadaan logo pada fasilitas publik dan keterlibatan perusahaan sebagai sponsor sebuah kegiatan.

Hingga kini, polemik tersebut menjadi perhatian di media sosial. Perkembangan respons publik terhadap klarifikasi perusahaan akan menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana reputasi merek Le Minerale menghadapi kontroversi ini.

[adsense]

[adsense]Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan administratif sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Perkara dengan nomor 742 K/TUN/2026 itu diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

[adsense]Informasi putusan tersebut disampaikan Subhan setelah menerima pemberitahuan melalui sistem e-Court Mahkamah Agung.

"Saya dapat pemberitahuan melalui e-Court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata Subhan.

[adsense]Berdasarkan informasi perkara yang dipublikasikan Kepaniteraan MA, majelis hakim diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam amar putusan, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Majelis juga memerintahkan dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

[adsense]Putusan ini sekaligus membatalkan hasil pemeriksaan perkara pada tingkat sebelumnya.

Dokumen yang Dipersoalkan Menjadi Titik Utama Gugatan

[adsense]Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan administratif yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Dalam petitumnya, Subhan meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan surat penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah, serta memerintahkan penarikan dokumen dari pihak yang memegangnya.

[adsense]Melalui putusan kasasi tersebut, permohonan penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya.

Meski demikian, rincian pertimbangan hukum majelis hakim perlu dibaca melalui salinan resmi putusan yang lengkap. Amar putusan yang telah diumumkan belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh argumentasi hukum di balik keputusan tersebut.

[adsense]

Denny Indrayana Sebut Putusan MA Sejalan dengan MK

Melalui akun Instagram pribadinya, Denny menyampaikan bahwa kasasi yang diajukan Subhan Palal telah dikabulkan MA.

[adsense]Dia menghubungkan keputusan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang turut membahas persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

"Artinya Mahkamah Agung sejalan dengan Putusan MK, bahwa Gibran betul-betul tidak memenuhi syarat pendidikan," tulis Denny.

[adsense]Pernyataan tersebut merupakan interpretasi Denny terhadap hubungan kedua putusan. Secara hukum, objek pemeriksaan dan amar putusan MA serta MK tetap harus dibedakan.

Sebelumnya, MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

[adsense]Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan para pemohon.

Mahkamah menilai persoalan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui rezim sengketa hasil pemilu karena Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024.

[adsense]Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan yang membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Gugatan Lain Dicabut, Gibran Mengaku Siap Buka Dokumen

[adsense]Gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dicabut pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Gugatan tersebut juga mempersoalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

[adsense]Menanggapi pencabutan gugatan tersebut, Gibran mengaku telah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk menghadapi tahapan pembuktian di persidangan.

Dia menyatakan pihaknya sebenarnya siap memberikan penjelasan dan membuka dokumen yang diperlukan di hadapan majelis hakim.

[adsense]"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur," ujar Gibran setelah salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat, 30 Oktober 2026.

Gibran juga menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung dan keputusan pihak penggugat untuk mencabut perkara tersebut.

[adsense]Pencabutan gugatan PT Mercy Toga Kirana itu merupakan perkembangan tersendiri dan tidak menghapus putusan kasasi MA dalam perkara Subhan Palal.

Apa Dampak Putusan MA terhadap Kedudukan Gibran?

[adsense]MA telah menyatakan dokumen administratif yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. Namun, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden membutuhkan pembahasan berdasarkan mekanisme konstitusional.

Sebab, pembatalan keputusan administrasi negara tidak secara otomatis sama dengan pemberhentian pejabat negara yang telah dilantik.

[adsense]Putusan tersebut juga perlu dibaca bersama ketentuan perundang-undangan mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden serta mekanisme pemberhentian dalam konstitusi.

Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada salinan lengkap putusan MA, pelaksanaan amar putusan oleh pihak terkait, dan bagaimana lembaga negara menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangannya.

[adsense]Polemik ini pun belum berhenti pada pembatalan satu dokumen. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan kepastian hukum ketika sengketa persyaratan pencalonan baru memperoleh putusan setelah proses pemilu selesai dan pejabat yang bersangkutan telah dilantik.

[adsense]

[adsense]Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. KPK kini menelusuri dokumen dan bukti elektronik untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari enam perusahaan tersebut. Barang-barang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

[adsense]"Selanjutnya penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut," kata Budi dalam keterangannya, Jumat, 30 Oktober 2026.

KPK Telusuri Bukti di Enam Perusahaan

[adsense]Sebelumnya, penyidik juga telah mendatangi Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus.

Rangkaian penggeledahan tersebut menunjukkan penyidik sedang mengumpulkan bahan untuk menelusuri dugaan praktik penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai.

[adsense]Meski demikian, KPK belum memerinci identitas keenam perusahaan yang digeledah maupun menjelaskan secara terbuka hubungan masing-masing perusahaan dengan dugaan tindak pidana yang diselidiki.

Dokumen dan perangkat elektronik yang disita akan dianalisis lebih lanjut.

[adsense]Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengidentifikasi pola transaksi, pihak-pihak yang terlibat, serta rentang waktu dugaan penyimpangan.

KPK Sebut Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah

[adsense]"Untuk hitungan awal di angka triliunan (kerugian negara)," ujar Budi kepada wartawan pada Kamis malam, 29 Oktober 2026.

Namun, angka tersebut masih merupakan hitungan awal yang disampaikan KPK. Lembaga antirasuah itu belum mengumumkan nilai final kerugian negara maupun metode penghitungan yang digunakan.

[adsense]KPK juga belum mengungkap secara terperinci bentuk dugaan penyimpangan yang menjadi objek penyidikan. Karena itu, besaran kerugian negara dan konstruksi perkara masih menunggu pendalaman penyidik.

Penyidik Tarik Penelusuran ke Beberapa Tahun Sebelumnya

[adsense]Budi mengatakan penyidik akan menarik penelusuran ke beberapa tahun sebelumnya untuk mengetahui periode terjadinya praktik yang diduga merugikan penerimaan negara tersebut.

Menurut dia, KPK belum dapat menyampaikan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana karena proses pendalaman masih berjalan.

[adsense]"Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan," kata Budi.

Penelusuran rentang waktu menjadi penting untuk membangun konstruksi perkara, termasuk mengidentifikasi transaksi dan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyimpangan penerimaan cukai.

[adsense]

PT Djarum Hormati Proses Hukum KPK

Corporate Communication Senior Manager Group Djarum, Budi Darmawan, mengatakan perusahaan akan menaati ketentuan hukum.

[adsense]"Kami menghormati dan menaati hukum," kata Budi Darmawan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah penyidik KPK yang menggeledah kantor pusat perusahaan dan sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan perkara.

[adsense]Hingga Jumat, 30 Oktober 2026, KPK masih melakukan analisis terhadap barang bukti hasil penggeledahan. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi lengkap dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai tersebut.

Perkembangan perkara ini akan bergantung pada hasil pemeriksaan dokumen, bukti elektronik, serta keterangan pihak-pihak yang dipanggil penyidik.

[adsense]

[adsense]Gibran menyayangkan langkah tersebut karena menurutnya persidangan dapat menjadi ruang untuk menjelaskan persoalan administrasi pendidikannya secara terbuka kepada masyarakat.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur," kata Gibran setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).

[adsense]Meski menyayangkan pencabutan tersebut, Gibran menyatakan menghormati keputusan penggugat dan menyerahkan kelanjutan proses hukum kepada majelis hakim.

Gibran Sebut Pengadilan Bisa Menjadi Ruang Klarifikasi

[adsense]Menurut Gibran, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pengadilan merupakan lembaga untuk menguji persoalan berdasarkan bukti.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengajukan pencabutan gugatan dalam sidang pada Kamis (29/10/2026).

[adsense]Dalam persidangan yang sama, tim hukum Gibran disebut telah memaparkan riwayat pendidikan kliennya dan memperlihatkan sejumlah dokumen asli kepada majelis hakim.

Denny Indrayana Cabut Gugatan, Persoalkan Dokumen yang Belum Dihadirkan

[adsense]Denny mengajukan pencabutan karena menilai pihak tergugat belum menghadirkan dokumen yang diminta untuk menguji dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Dokumen yang menjadi perhatian penggugat antara lain Certificate of Attendance dari UTS Insearch Australia, transkrip nilai, dan bukti pendaftaran atau enrollment.

[adsense]Dalam sidang Kamis tersebut, Denny menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dan meninggalkan ruang persidangan bersama tim kuasa hukumnya.

Sementara itu, pihak Gibran menyatakan keberatan terhadap pencabutan karena telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi proses pembuktian. Persoalan pencabutan tersebut kemudian diserahkan kepada majelis hakim PTUN.

[adsense]

Surat Penyetaraan Ijazah Terbit pada 2019 Jadi Objek Gugatan

Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan keputusan tersebut batal atau tidak sah. Penggugat juga mempersoalkan dasar dokumen dan prosedur penerbitan surat penyetaraan tersebut.

[adsense]Gugatan itu tidak secara langsung menguji seluruh riwayat pendidikan Gibran, melainkan mempersoalkan keputusan administrasi pemerintah yang menjadi objek sengketa.

Dengan demikian, pokok perkara yang perlu dipahami adalah legalitas penerbitan surat penyetaraan ijazah oleh instansi pemerintah, bukan semata-mata perdebatan mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden.

[adsense]

Kelanjutan Perkara Menunggu Proses di PTUN

Majelis hakim memiliki peran dalam menentukan tindak lanjut permohonan pencabutan sesuai tahapan dan ketentuan hukum acara PTUN.

[adsense]Di sisi lain, Gibran menyatakan telah menyiapkan dokumen untuk menjawab persoalan yang dipersoalkan penggugat. Sementara itu, Denny Indrayana menilai dokumen yang diminta belum diperlihatkan dalam proses persidangan.

Perbedaan sikap tersebut membuat perkembangan berikutnya bergantung pada keputusan majelis hakim dan kemungkinan langkah hukum lanjutan dari pihak-pihak terkait.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghormati proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berharap proses itu memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai isu ijazahnya.

[adsense]"Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga," ujar Gibran menjawab pertanyaan wartawan usai Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).

Dia mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum, di mana pengadilan merupakan lembaga terhormat untuk mengungkapkan kebenaran.

[adsense]Tidak hanya itu, kata dia, semua penduduk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk dirinya.

Merespons pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Denny Indrayana dan kuasa hukumnya terkait gugatan di PTUN, Gibran menghormati keputusan tersebut.

[adsense]Kendati dia juga menyayangkan pencabutan tersebut karena pihaknya sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan sebagai pembuktian dalam kasus itu.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau bagaimana lagi penggugatnya malah mundur," katanya.

[adsense]Melihat perkembangan dari gugatan itu, Gibran menegaskan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim PTUN.

Sebelumnya, proses persidangan di PTUN sudah memasuki tahap jawab menjawab antara penggugat dan pihak tergugat. Namun, Denny Indrayana selaku kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana mencabut gugatan serta walk out dalam persidangan yang berlangsung Kamis (29/10).

[adsense]Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Gibran memaparkan secara runut riwayat pendidikan mantan Wali Kota Surakarta itu dan memperlihatkan dokumen asli kepada Majelis Hakim.

Penggugat PT Mercy Toga Kirana yang diwakilkan secara hukum oleh Denny Indrayana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.

[adsense]Petitum penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Keputusan pencabutan gugatan dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

[adsense]

Gibran Sayangkan Gugatan Dicabut

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka siap membuka berbagai fakta yang diperlukan, merespons gugatan kasus surat keterangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menyayangkan pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur," kata Gibran ketika menjawab pertanyaan media usai menunaikan Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho Jakarta Barat, Jumat.

[adsense]Dia menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatannya pada Kamis (30/10) dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Majelis Hakim.

Selain itu, Gibran juga menegaskan bahwa dia menghormati proses hukum yang berjalan di PTUN dan harapannya dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Dengan demikian, dapat memberikan kejelasan terkait isu pendidikannya kepada masyarakat.

[adsense]"Kita ini adalah negara hukum. Pengadilan ini adalah lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran. Setiap penduduk masyarakat kedudukannya sama di mata hukum," ujarnya.

Respons Gibran itu disampaikan usai penggugat Denny Indrayana dan tim kuasa hukumnya mencabut gugatan serta walk out dalam persidangan.

[adsense]Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Gibran memaparkan secara runut riwayat pendidikan mantan Wali Kota Surakarta itu dan memperlihatkan dokumen asli kepada Majelis Hakim.

Sebelumnya, penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana yang diwakilkan secara hukum oleh Denny Indrayana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.

[adsense]Petitum penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Keputusan pencabutan gugatan dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

[adsense]

[adsense]Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan Dedi telah dilakukan sejak September 2026. Informasi tersebut baru disampaikan kepada publik pada Jumat (30/10/2026).

"Saudara AD yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai juga telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Budi.

[adsense]Selain Dedi, KPK sebelumnya menetapkan GH, yang menjabat Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai, sebagai tersangka pada Agustus 2026.

Dengan perkembangan tersebut, jumlah tersangka dalam rangkaian perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Bea Cukai kini mencapai sembilan orang.

[adsense]Budi memastikan penyidikan masih berlangsung. KPK juga meminta para tersangka, saksi, dan pihak terkait bersikap kooperatif serta memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

KPK Terbitkan Dua Sprindik Baru

[adsense]Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, langkah tersebut diambil setelah penyidik menelaah hasil penyidikan dan fakta hukum dalam persidangan perkara suap importasi barang yang melibatkan pemilik PT Blueray Cargo Group, John Field, dan sejumlah pihak lainnya.

"Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/7/2026).

[adsense]Menurutnya, dua sprindik tersebut berkaitan dengan dua klaster berbeda. Satu klaster telah ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka, sedangkan klaster lainnya masih menggunakan sprindik umum karena penyidik belum menetapkan tersangka.

Aliran Uang Rp 91 Miliar Jadi Fokus Penelusuran

[adsense]Taufik menyebut, penyidik kemudian mengidentifikasi sejumlah klaster penerima, termasuk yang berkaitan dengan pejabat Bea Cukai dan pihak di luar instansi tersebut.

Temuan itu menjadi salah satu dasar bagi KPK untuk memperluas penyidikan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

[adsense]Meski demikian, KPK belum membeberkan secara terperinci dugaan peran Dedi Congor maupun konstruksi perkara yang mendasari penetapan dirinya sebagai tersangka.

Penyidik masih mendalami bukti dan keterangan pihak terkait untuk mengungkap rangkaian dugaan korupsi importasi barang tersebut.

[adsense]

[adsense]Laporan Anadolu yang dikutip pada Kamis (29/10/2026) menyebutkan, pesawat-pesawat tersebut mendarat di Pangkalan Udara Ovda dan Nevatim. Pergerakan armada militer AS juga dilaporkan menjangkau sejumlah pangkalan di Yordania, Arab Saudi, dan Qatar.

Pengerahan ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika hubungan Washington dan Teheran masih dibayangi ketegangan setelah konflik militer pada awal 2026. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah AS mengenai tujuan spesifik pengiriman pesawat maupun kemungkinan serangan baru terhadap Iran.

[adsense]

Pesawat Diterbangkan dari Pusat Pertahanan AS di Texas

Namun, laporan belum mengungkap jenis maupun muatan yang dibawa pesawat-pesawat tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah pengiriman itu berkaitan dengan pemindahan personel, perlengkapan pertahanan, amunisi, atau kebutuhan logistik lainnya.

[adsense]Seorang pejabat Israel menyebut koordinasi militer antara negaranya dan Amerika Serikat berlangsung erat.

"Israel dan Amerika Serikat berkoordinasi erat, dan meskipun belum ada keputusan mengenai hal tersebut, Amerika dan Israel bersiap menghadapi keputusan apa pun yang dibuat Presiden Donald Trump," kata pejabat tersebut.

[adsense]Pernyataan itu menunjukkan kedua negara tengah menyiapkan sejumlah kemungkinan. Akan tetapi, belum ada penjelasan terbuka mengenai bentuk operasi yang sedang dipertimbangkan maupun waktu pengambilan keputusan oleh Presiden Donald Trump.

Washington Siapkan Opsi Operasi Militer Terbatas

[adsense]Laporan yang sama menyebutkan militer AS memindahkan satu sistem pertahanan rudal Patriot dari Texas untuk memperkuat perlindungan udara di kawasan Teluk.

Langkah tersebut berlangsung bersamaan dengan laporan mengenai penyesuaian posisi pasukan Amerika Serikat di sejumlah pangkalan regional.

[adsense]Personel militer AS dikabarkan diperintahkan meninggalkan beberapa pangkalan sebagai langkah pencegahan apabila terjadi eskalasi.

Di sisi lain, pasukan AS juga disebut sedang mengisi kembali persediaan senjata dan perlengkapan militer. Satu kapal induk tambahan serta satu unit Korps Marinir diperkirakan tiba di kawasan tersebut pada November 2026.

[adsense]Kedatangan kekuatan tambahan itu direncanakan memperkuat sekitar 20 kapal perang AS yang telah beroperasi di Timur Tengah.

Rangkaian pergerakan tersebut memperlihatkan peningkatan kesiapan militer Washington. Namun, penguatan pertahanan dan penempatan aset militer tidak otomatis berarti keputusan untuk melancarkan serangan telah diambil.

[adsense]

Komandan CENTCOM Dilaporkan Paparkan Opsi Serangan kepada Trump

Media tersebut melaporkan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Jenderal Brad Cooper, telah memberikan pengarahan kepada Trump mengenai sejumlah opsi serangan terhadap Iran.

[adsense]Pengarahan itu menambah perhatian terhadap kemungkinan Washington mengambil langkah militer baru. Namun, belum ada informasi yang memastikan bahwa Trump telah menyetujui salah satu opsi tersebut atau memerintahkan dimulainya operasi.

Perbedaan antara penyusunan rencana dan keputusan menyerang menjadi hal penting dalam membaca perkembangan ini. Pemerintah AS belum mengumumkan keputusan resmi, sementara rincian sasaran, skala operasi, dan waktu pelaksanaan juga belum diketahui.

[adsense]Dengan demikian, laporan mengenai opsi serangan perlu dipahami sebagai bagian dari perkembangan pertimbangan militer, bukan sebagai konfirmasi bahwa perang baru telah dimulai.

Ketegangan AS-Iran Berlanjut Setelah Gencatan Senjata April

[adsense]Teheran kemudian membalas dengan serangan terhadap Israel dan sejumlah target Amerika Serikat di kawasan. Rangkaian pertempuran tersebut berlanjut hingga tercapainya kesepakatan gencatan senjata pada April 2026.

Meski pertempuran mereda, persoalan keamanan regional belum sepenuhnya selesai. Salah satu isu yang masih menjadi perhatian adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan energi dunia.

[adsense]Pada Juni 2026, AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman terkait kebebasan navigasi di selat tersebut. Namun, pelaksanaannya kemudian terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai pengaturan keamanan jalur perairan.

Kebuntuan itu menambah kompleksitas hubungan kedua negara. Selat Hormuz memiliki posisi penting dalam distribusi minyak dan gas global sehingga setiap gangguan keamanan berpotensi memengaruhi perdagangan energi internasional.

[adsense]

Dunia Menanti Keputusan Washington

Namun, sejumlah informasi penting masih belum terjawab. Pemerintah AS belum mengonfirmasi secara langsung pengiriman 10 pesawat tersebut, tidak ada rincian resmi mengenai muatannya, dan belum ada pengumuman bahwa Trump telah memutuskan untuk menyerang Iran.

[adsense]Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada keputusan politik Washington, respons Teheran, serta dinamika keamanan negara-negara Teluk.

Jika ketegangan kembali berubah menjadi konflik terbuka, dampaknya berpotensi meluas melampaui kawasan Timur Tengah, terutama terhadap keamanan jalur pelayaran dan stabilitas pasar energi dunia.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menggagalkan pengangkutan 144 ballpress atau bal pakaian bekas yang diduga merupakan barang pakaian bekas impor ilegal di Jalan Tol Medan–Kuala Namu–Tebing Tinggi, tepatnya di Kilometer 68, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Pengungkapan tersebut dilakukan Tim Penyelidik Unit 3 Subdit I/Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Sumut pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Ratusan bal pakaian bekas itu diangkut menggunakan satu unit truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi BK 8458 XD dari Bandung, Jawa Barat, menuju Kota Medan.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan hingga petugas mengamankan truk yang membawa barang tersebut.

"Pada saat diamankan, truk ini membawa 144 ballpress atau pakaian bekas. Kendaraan tersebut kemudian dibawa ke tempat yang telah disiapkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kombes Pol Irfan dalam Konferensi Pers di Mapolda Sumut, Jumat (30/10/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui barang tersebut diberangkatkan dari kantor CV KBT di Bandung pada 22 Oktober 2026 dan direncanakan menuju kantor perusahaan yang sama di Kota Medan.

Dalam penanganan awal, penyelidik meminta keterangan tiga orang saksi, yakni pengemudi berinisial IR, kernet berinisial HS, serta RD yang merupakan pihak jasa pengangkutan CV KBT sekaligus pemilik truk.

Irfan menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pengemudi dan kernet mengaku hanya bertugas mengantarkan barang hingga ke Medan. Sementara itu, tujuan akhir distribusi maupun pihak yang bertanggung jawab atas importasi pakaian bekas tersebut masih belum diketahui secara pasti.

"Asal negara dan pihak importirnya masih perlu pendalaman. Pemeriksaan awal menunjukkan label pada pakaian tersebut bukan merupakan produk buatan Indonesia sehingga diduga berasal dari luar negeri," jelasnya.

Dari hasil penaksiran, 144 ballpress yang diamankan tersebut memiliki estimasi nilai mencapai Rp 432 juta.

Irfan menegaskan, penanganan perkara dugaan tindak pidana kepabeanan memiliki kewenangan khusus pada penyidik Bea Cukai. Oleh karena itu, setelah dilakukan gelar perkara, Ditreskrimsus Polda Sumut berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara untuk melimpahkan penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kewenangan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan merupakan domain Bea Cukai. Kami melakukan pemeriksaan awal terhadap barang yang diamankan beserta pihak-pihak terkait. Selanjutnya, penanganan dan pengembangan perkara kami koordinasikan untuk dilimpahkan kepada penyidik Bea Cukai," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil DJBC Sumatera Utara, Goodman Pangihutan Purba, menyampaikan apresiasi kepada Ditreskrimsus Polda Sumut atas pengungkapan tersebut.

Menurutnya, penindakan terhadap pakaian bekas impor ilegal tidak hanya bertujuan menegakkan ketentuan kepabeanan, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

"Kami menyampaikan terima kasih atas pengungkapan penyelundupan atau importasi pakaian bekas ini. Keberhasilan penindakan tersebut turut melindungi masyarakat dari kemungkinan tersebarnya bibit penyakit yang terdapat pada pakaian bekas, sekaligus melindungi industri tekstil dalam negeri," kata Goodman.

Ia menegaskan, pemerintah hingga saat ini masih melarang impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

Goodman menjelaskan, larangan tersebut secara khusus menyasar pakaian bekas yang berasal dari impor. Adapun perdagangan pakaian bekas yang berasal dari dalam negeri tidak serta-merta termasuk dalam kategori barang yang dilarang.

"Yang dilarang adalah pakaian bekas yang berasal dari impor. Untuk barang yang beredar di pasaran, tentu harus dibuktikan terlebih dahulu asal-usulnya, apakah berasal dari impor atau memang berasal dari dalam negeri," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyelundupan maupun penyalahgunaan barang hasil penindakan.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kasubdit I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol Marbintang RE Panjaitan menyampaikan, pengawasan terhadap masuknya barang ilegal menjadi tantangan tersendiri, mengingat luasnya wilayah pesisir timur Sumatera Utara.

Karena itu, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang untuk diimpor.

Ia menyebutkan, sepanjang 2026 telah dilakukan lima kali pengungkapan kasus ballpress di wilayah Sumatera Utara. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyelundupan.

Atas dugaan perbuatan tersebut, perkara berkaitan dengan ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta Pasal 103 huruf d juncto Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) undang-undang yang sama.

Adapun berdasarkan hasil gelar perkara, penanganan lebih lanjut dilimpahkan kepada penyidik Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara sesuai kewenangan penyidikan tindak pidana kepabeanan.

Topikseru.com, Medan – Perum Bulog bergerak cepat mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, Bulog segera melakukan langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP guna memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi beras SPHP, khususnya pada jalur penyaluran yang berpotensi terjadi penyimpangan.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola distribusi secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pembentukan satgas ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional.

Satgas Khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut, R. Darma Wijaya, menegaskan penguatan pengawasan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program SPHP. Sekaligus memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah," tegas Darma Wijaya.

Lebih lanjut, Darma Wijaya menegaskan, seluruh jajaran Bulog di wilayah kerjanya terus didorong untuk memperketat pengawasan distribusi agar program SPHP benar-benar terlaksana secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penguatan pengawasan tersebut juga diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Bulog memastikan penyaluran beras SPHP kepada mitra RPK telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Fengan rata rata pengambilan sebanyak 1 sampai dengan 2 ton untuk setiap kali pengambilan.

Ketentuan ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian distribusi guna menjaga ketertiban penyaluran, pemerataan pasokan, serta memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP.

Bulog juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, Bulog berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Di sisi lain, Bulog menegaskan, langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Bulog berkomitmen untuk terus menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Perusahaan juga mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.

[adsense]Jasad bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Jamhari saat hendak memberi makan ayam di kandang sekitar pukul 15.30 WIB.

Kapolsek Cakung Kompol Andre Try Putra mengatakan, Jamhari melihat benda mencurigakan di antara tumpukan sampah. Keberadaan banyak lalat yang menghinggapi benda tersebut membuatnya penasaran dan meminta bantuan warga lain untuk memeriksa.

[adsense]"Tumpukan sampah Situ Rawa Badung ada seperti boneka, tetapi di atasnya banyak lalat yang menghinggapi," kata Andre saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Temuan itu kemudian dipastikan sebagai jasad bayi setelah warga melakukan pemeriksaan awal. Polisi kini menangani kasus tersebut untuk mengungkap identitas bayi serta penyebab kematiannya.

[adsense]

Warga Periksa Benda Mencurigakan di Tumpukan Sampah

Sekitar pukul 15.40 WIB, Angga tiba di lokasi. Ia kemudian mengambil sebatang bambu untuk membalik benda yang berada di antara sampah tersebut.

[adsense]Namun, setelah diperiksa, benda itu ternyata merupakan jasad bayi. Angga juga melihat tali pusar masih menempel pada tubuh bayi tersebut.

Mengetahui temuannya bukan benda biasa, Angga segera menghubungi Ketua RW 08, Sa'roni, sekitar pukul 16.00 WIB.

[adsense]Sa'roni kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan informasi yang disampaikan warga. Setelah mengetahui adanya jasad bayi, ia melaporkan kejadian itu kepada Polsek Cakung.

Polisi Terima Laporan Penemuan Bayi Perempuan

[adsense]Andre membenarkan bahwa bayi yang ditemukan di kawasan Situ Rawa Badung itu berjenis kelamin perempuan.

Hingga laporan awal disampaikan, identitas bayi tersebut belum diketahui.

[adsense]"Sudah kami terima laporan penemuan jasad bayi perempuan," ujar Andre.

Lokasi penemuan berada di RT 013/RW 08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

[adsense]Dalam keterangan awal, polisi juga menyebut kawasan tersebut sebagai Situ Rawa Terate.

Jasad Bayi Dibawa ke RS Polri Kramat Jati

[adsense]Selanjutnya, jasad bayi perempuan itu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk menjalani pemeriksaan visum.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk membantu mengetahui kondisi jasad dan mengungkap sejumlah hal terkait kematian bayi.

[adsense]Hingga keterangan polisi pada Jumat (30/10/2026), belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas orang tua bayi maupun pihak yang diduga membuang jasad tersebut.

Polisi juga belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab kematian bayi. Karena itu, hasil pemeriksaan medis dan penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan untuk menjelaskan peristiwa yang mengundang perhatian warga tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan berhasil menemukan gudang penyimpanan narkotika jenis ganja dengan memanfaatkan kandang ayam sebagai kamuflase, Rabu (28/10/2026) malam.

Dalam kasus ini, petugas meringkus dua pemuda, dan menyita 18 kilogram ganja kering.

Terungkapnya kasus ini berawal dari diringkusnya MF (28), warga Jalan Cinta Karya, Kecamatan Medan Polonia di parkiran sebuah restoran cepat saji di Jalan AH Nasution Medan. Saat itu, petugas menyita 2 ons ganja kering, yang rencananya akan diedarkan di kota Medan.

"Kasus ini berawal dari penangkapan seorang pengedar di parkiran restoran cepat saji. Setelah penangkapan, kami lakukan pengembangan dan meringkus satu pelaku lagi yakni DS (19) warga Jalan Bajak V Medan. DS kami ringkus di Jalan Brigjen Katamso, dan saat itu kami menyita 1 kilogram ganja dari tangan yang bersangkutan. MF dan DS merupakan dua sahabat sejak kecil," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Jum'at (30/10/2026) pagi.

Setelah meringkus DS yang merupakan bandar, petugas kemudian menelusuri keberadaan gudang penyimpanan ganja, tempat DS "mengamankan" narkoba sebelum dipasok ke sejumlah tempat.

Petugas kemudian mengarah ke Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, persisnya ke sebuah kandang ayam yang letaknya terpencil dari pemukiman penduduk.

"Dari kandang ayam kami temukan barang bukti tambahan 17 kilogram ganja, yang disimpan di dalam safety box. Secara kasat mata, dari luar kandang ayam ini bahkan terlihat seperti rumah biasa. Ini memang cara para pelaku mengkamuflasekan bisnis haram mereka," sebut Rafli.

Praktek terlarang para pelaku ini sudah berjalan selama tiga bulan terakhir. Para pelaku mendapat pasokan ganja dari Aceh. Terdapat satu pelaku lagi yakni FS, yang diduga sebagai pengendali kedua pelaku, yang saat ini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Kami pastikan FS akan kami ringkus dalam waktu dekat, tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba. Anda boleh saja menemui 1000 cara untuk mengedarkan narkoba, tapi kami juga punya 1000 cara untuk meringkus anda. Mari sama-sama kita pulihkan para pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba. Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

Topikseru.com,Medan–Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Sumatera Utara menggagas inovasi Sinergitas Pengemban Fungsi Forensik Terpadu (Si FORTE) guna memperkuat koordinasi antar petugas pengemban fungsi forensik dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP). Khususnya di Polda Sumatera Utara.

[adsense]Inovasi tersebut digagas AKBP Hendri Dermawan Ginting selaku Kasubbid Kimbio Bidlabfor Polda Sumut, sebagai proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI Tahun 2026 di Pusdikmin Polri.

Si FORTE dirancang untuk menyatukan persepsi dan pola kerja para pengemban fungsi forensik, sekaligus meminimalkan ego sektoral yang berpotensi menghambat koordinasi saat proses olah TKP.

[adsense]"Melalui Si FORTE, kami ingin membangun sinergi yang lebih kuat di antara para pengemban fungsi forensik. Penanganan TKP membutuhkan koordinasi dan kesamaan persepsi agar setiap tahapan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan saling mendukung, sebagai pemeriksaan bebasis scientific crime investigation (SCI)", ujar AKBP Hendri Dermawan Ginting, Jumat (30/10/2026).

Salah satu langkah penerapan inovasi ini adalah membentuk grup komunikasi melalui WhatsApp Group (WAG) sebagai sarana koordinasi ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan penanganan forensik.

[adsense]Dengan adanya wadah komunikasi tersebut, personel dari berbagai fungsi dapat lebih cepat bertukar informasi, mengidentifikasi kebutuhan pemeriksaan, serta menentukan jenis barang bukti yang perlu dicari dan dianalisis sesuai dengan kompetensi masing-masing.

"Harapannya, ketika terjadi suatu peristiwa, koordinasi antarpetugas dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Dengan demikian, pencarian serta analisis barang bukti dapat dioptimalkan karena setiap fungsi memahami peran dan kebutuhan pemeriksaan yang harus dilakukan," lanjut AKBP Hendri.

[adsense]Melalui Si FORTE, Bidlabfor Polda Sumut berharap penanganan TKP ke depan dapat berlangsung lebih terintegrasi, sistematis, dan efisien. Sinergi lintas fungsi ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan ilmu forensik dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan.

Inovasi Si FORTE menjadi bagian dari upaya mendorong budaya kerja kolaboratif di lingkungan Polri, dengan mengedepankan koordinasi, profesionalisme, serta pemeriksaan barang bukti yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap meninjau aset milik Pemko Medan di Jalan Gatot Subroto Nomor 24, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (29/10/26). Lahan seluas hampir 8.000 meter persegi yang telah lama kosong tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan fasilitas pemerintahan.

Peninjauan itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi aset sekaligus membahas rencana pemanfaatannya ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin menyampaikan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas juga merencanakan pemanfaatan kawasan itu untuk mendukung penanganan bencana di Kota Medan melalui pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.

"Ini tadi kita berkunjung ke sini. Ada rencana Pak Wali untuk membuat satgas, yakni Satpol PP, BPBD, dan Damkar, untuk penanggulangan bencana-bencana alam yang terjadi di Kota Medan," ujar Zakiyuddin.

Menurutnya, pembentukan satgas tersebut diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut penanganan bencana sehingga berbagai kejadian yang mengancam keselamatan masyarakat dapat segera diatasi.

"Harapan kita nanti, penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Medan bisa segera ditindaklanjuti atau segera diatasi," katanya.

Zakiyuddin juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, status kepemilikan lahan tersebut telah diputuskan melalui pengadilan pada 2025 dan dinyatakan sah sebagai milik Pemko Medan. Dengan kepastian hukum itu, pemerintah kota diharapkan dapat segera menindaklanjuti rencana pemanfaatan aset yang berada di kawasan strategis pusat kota tersebut.

"Insyaallah, dalam waktu dekat tanah yang berada di tengah kota ini akan kita gunakan dan manfaatkan," ungkapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Zakiyuddin didampingi Asisten Umum Setda Kota Medan Laksamana Putra Siregar, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan Muhammad Yunus.

Sementara itu, Suluh Aulia Harahap menjelaskan, lahan tersebut merupakan aset resmi Pemko Medan yang tercatat dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2 Sekip. "Luasnya sekitar 7.900, hampir 8.000 meter persegi," jelas Suluh.

Ia menerangkan, lahan tersebut telah lama dalam kondisi kosong. Sebelumnya, status kepemilikannya menjadi objek perkara yang bergulir sejak 2023. Namun, Pemko Medan berhasil memenangkan perkara tersebut pada 2025 dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Ini sebelumnya berperkara pada 2023, tetapi sudah kita menangkan pada 2025. Putusannya sudah inkrah," ujarnya.

Suluh menambahkan, terdapat bagian lahan yang sebelumnya menjadi objek sengketa, termasuk bangunan tidak permanenn di bagian depan. Setelah persoalan hukum diselesaikan, Pemko Medan akan menata kembali kawasan tersebut, termasuk memindahkan pihak atau objek yang masih berada di area lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah itu dilakukan agar aset pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan mendukung pembangunan fasilitas yang dibutuhkan Pemko Medan.