Topikseru.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan siapa pihak yang berkepentingan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

[adsense]Ia menegaskan kemungkinan adanya aktor intelektual harus dibuktikan melalui penyidikan, bukan berdasarkan spekulasi mengenai pihak yang terlibat.

Yusril menyampaikan hal tersebut setelah kepolisian menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo.

[adsense]Menurut Yusril, tujuan penyadapan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab melalui proses hukum.

"Mengenai untuk apa penyadapan ini digunakan? Siapa yang berkepentingan? Apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, itu masih wallahualam bissawab," kata Yusril, Selasa (3/11/2026).

[adsense]Ia mengingatkan bahwa berbagai dugaan yang berkembang di masyarakat tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab tanpa didukung alat bukti.

"Kita boleh menduga-duga, tapi hukum itu tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga. Hukum itu harus bicara dengan bukti," tegasnya.

[adsense]Karena itu, Yusril meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik Polri untuk mengembangkan perkara tersebut.

Ia juga tidak menutup kemungkinan penyidikan akan mengungkap keterlibatan pihak lain di luar sejumlah tersangka yang telah ditahan.

[adsense]"Dan saya kira mungkin kalau tidak berhenti kepada beberapa nama yang tadi telah dilakukan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, karena proses pengembangan terhadap kasus ini akan berjalan," jelas Yusril.

Pengamat Duga Penyadapan Prabowo Bermotif Politik

[adsense]Secara terpisah, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012–2016 Adrianus Meliala menduga penyadapan terhadap Presiden Prabowo memiliki kepentingan politik.

Menurut kriminolog Universitas Indonesia (UI) tersebut, tindakan yang diduga melibatkan Listyo Sigit Prabowo kemungkinan tidak dilakukan untuk kepentingan institusi kepolisian maupun negara.

[adsense]"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," kata Adrianus, dikutip Kompas.com, Rabu (4/11).

Adrianus mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan keterlibatan kepemimpinan Polri dalam dinamika politik.

[adsense]"Tentu keputusan menersangkakan LSP ini tidak ada yang menyangka. Namun, mengingat hal ini benar-benar terjadi, kelihatannya masih dapat dimengerti dalam konteks politicking tersebut. Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula," ucapnya.

Ia juga mengemukakan kemungkinan adanya hubungan utang budi politik yang melatarbelakangi dugaan penyadapan.

[adsense]Sebelumnya, Polri menetapkan tiga tersangka dalam penyidikan dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlaku.

Ketiganya adalah:

[adsense]1. Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang disebut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

2. Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

[adsense]3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga para tersangka memerintahkan kegiatan penyadapan sepanjang 2025–2026 tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[adsense]Sasaran dugaan penyadapan tersebut mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kasus dugaan penyadapan ilegal komunikasi Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan sangat serius yang harus ditangani secara cepat, objektif, independen, dan terbuka dalam batas perlindungan rahasia negara.

[adsense]"Tidak boleh ada siapa pun, setinggi apa pun jabatannya, yang menggunakan kewenangan, teknologi, atau fasilitas negara untuk menyadap komunikasi Presiden tanpa dasar hukum yang sah. Jika terbukti, itu menjadi ujian besar bagi integritas kepolisian dan sistem keamanan informasi negara," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, persoalan itu menyangkut lebih dari sekadar dugaan pelanggaran privasi komunikasi Presiden. Jika terbukti, dampaknya bisa menyentuh keamanan nasional, mulai dari kerahasiaan agenda strategis Presiden, keamanan proses pengambilan keputusan negara, integritas aparat penegak hukum, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

[adsense]Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu menekankan penanganan perkara harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Status tersangka belum berarti seseorang terbukti bersalah sebelum ada putusan pengadilan.

Namun, pengusutan harus berjalan tegas dan profesional, sekaligus membongkar kemungkinan kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyadapan ilegal.

[adsense]"Jangan berhenti pada siapa yang diduga melakukan penyadapan. Harus ditelusuri bagaimana sistem bisa ditembus, siapa yang memiliki akses, bagaimana pengawasannya, dan mengapa peringatan dini tidak bekerja. Kalau terbukti ada pelanggaran, pelakunya harus diproses hukum dan celah sistemnya segera ditutup agar kejadian serupa tidak terulang," tuturnya.

Dia mengatakan ada lima langkah strategis yang perlu segera dilakukan. Pertama, Presiden perlu memerintahkan audit menyeluruh terhadap keamanan perangkat, akun, jaringan, akses, dan jalur komunikasi Presiden serta pejabat strategis negara.

[adsense]Kedua, seluruh bukti elektronik, catatan akses digital, perangkat penyadapan, dan data pendukung harus segera diamankan melalui prosedur chain of custody yang ketat untuk mencegah penghilangan, perubahan, atau manipulasi bukti serta menjamin proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Langkah berikutnya, proses hukum harus bebas dari benturan kepentingan melalui pengawasan internal dan eksternal sesuai kewenangan masing-masing, termasuk Divisi Propam Polri, Itwasum Polri, Kompolnas, Kejaksaan Agung, serta lembaga pengawas terkait. Perkembangan perkara perlu disampaikan secara proporsional tanpa membahayakan keamanan negara," urai Bamsoet.

[adsense]Langkah keempat adalah pemerintah perlu membenahi aturan dan pengawasan penyadapan nasional. Teknologi penyadapan harus digunakan sesuai hukum untuk penegakan hukum dan keamanan negara, bukan kepentingan pribadi, politik, atau persaingan kekuasaan.

Yang kelima, dia berpendapat pemerintah perlu memperkuat standar keamanan komunikasi Presiden dan pejabat strategis negara melalui sistem enkripsi, pengamanan berlapis, pembatasan akses, pemantauan ancaman siber secara langsung, serta pemeriksaan rutin untuk mencegah kebocoran informasi.

[adsense]Dia juga meminta semua pihak tidak menjadikan perkara itu sebagai bahan spekulasi politik, saling menyudutkan, atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Penanganan harus berjalan tenang, berdasarkan fakta, dan melalui proses hukum yang sah.

"Penyadapan ilegal merupakan ancaman serius bagi negara hukum. Perkara ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat pengawasan, membenahi institusi, dan melindungi komunikasi strategis negara. Siapa pun yang memegang kekuasaan harus tetap tunduk pada hukum. Tidak boleh ada kewenangan yang digunakan secara sewenang-wenang," katanya.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kebakaran melanda ruang laboratorium tanah dan gudang penyimpanan barang laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Jalan Brigjend Katamso No. 51, Lingkungan XV Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan, Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara.

[adsense]Musibah kebakaran itu terjadi pukul 04.55 WIB pada Rabu (4/11/2026) .

Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan, Suriono dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, persentase kerusakan akibat kebakaran mencapai 75 persen.

[adsense]Penyebab kebakaran, kata Suriono, dalam penyelidikan. Sedangkan korban jiwa nihil. "Api sudah dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan pada Pukul 06.05 WIB," tambah Suriono.

[adsense]

Topikseru.com,Medan–Memasuki musim penghujan dengan potensi curah hujan tinggi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara meningkatkan keandalan prasarana perkeretaapian melalui pembenahan saluran drainase di sekitar jalur serta pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang. Langkah preventif ini dilakukan untuk menjaga keandalan jalur sekaligus meminimalkan risiko gangguan perjalanan kereta api akibat cuaca ekstrem.

[adsense]Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan KAI memahami potensi kerawanan prasarana yang timbul seiring perubahan cuaca. Oleh karena itu, langkah antisipatif terus digencarkan guna memastikan kondisi jalur tetap terjaga dan perjalanan kereta api berlangsung aman.

"KAI Divre I Sumut memahami bahwa perubahan cuaca, khususnya saat memasuki musim penghujan, dapat meningkatkan potensi gangguan terhadap prasarana perkeretaapian. Karena itu, KAI melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kondisi jalur tetap terjaga dan perjalanan kereta api dapat berlangsung dengan aman," ujar Anwar.

[adsense]Anwar menjelaskan, salah satu perhatian utama dalam menghadapi musim penghujan adalah memastikan kelancaran aliran air hujan agar tidak menggenangi area sekitar jalur kereta api. Genangan atau aliran air yang tidak terkendali berpotensi mengikis lapisan tanah dan material penyusun badan jalur sehingga dapat memengaruhi kestabilan konstruksi jalan rel.

Sebagai langkah penanganan, KAI melakukan pembuatan dan pembenahan saluran air di sekitar jalur kereta api guna mengarahkan aliran air hujan menuju saluran pembuangan. Sepanjang bulan Oktober 2026, KAI Divre I Sumatera Utara melakukan pembuatan saluran air di tiga titik lokasi sejauh 1.650 meter yang berada di sepanjang lintas Stasiun Bajalinggei hingga Stasiun Siantar.

[adsense]Selain pembenahan saluran air, KAI melaksanakan penopingan atau pemangkasan pohon di sekitar lintasan, terutama terhadap dahan dan pohon yang berpotensi tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Dari Januari hingga Oktober 2026, KAI Divre I Sumut telah merealisasikan penopingan di 358 titik yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara.

"Upaya yang KAI Sumut lakukan di antaranya dengan membuat dan membenahi saluran air di sekitar jalur agar tidak terjadi genangan maupun aliran air yang berpotensi mengikis badan jalur kereta api. Kami juga melakukan penopingan pohon untuk mengurangi risiko dahan atau pohon tumbang yang dapat mengganggu perjalanan," tambah Anwar.

[adsense]Kesiapsiagaan tersebut turut didukung oleh ketersediaan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) serta pengerahan personel flying gang atau regu gerak cepat untuk mengantisipasi gangguan prasarana secara cepat. Pemeriksaan berkala dipusatkan pada kondisi rel, lingkungan jalur, saluran air, dan titik-titik rawan terdampak cuaca ekstrem.

Berbagai langkah antisipasi ini diharapkan dapat meminimalkan risiko gangguan perjalanan, sehingga masyarakat tetap dapat mengandalkan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, andal, dan nyaman untuk mobilitas sehari-hari.

[adsense]"KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan keandalan prasarana dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan operasional, termasuk yang disebabkan oleh faktor cuaca. Melalui pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan, kami berupaya memastikan perjalanan kereta api tetap selamat serta memberikan layanan transportasi yang nyaman bagi masyarakat," tutup Anwar.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan peringatan keras kepada rumah sakit di Kota Medan yang masih suka memilih-milih pasien.

[adsense]"Kami tidak akan ragu merekomendasikan pencabutan izin BPJS Kesehatan bagi rumah sakit yang terbukti menolak pasien peserta BPJS Kesehatan," tegas Rico saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan di Balai Kota, Selasa (3/11/2026).

Selain itu, guna mengatasi penumpukan pasien dan panjangnya antrean di rumah sakit, orang nomor satu di Pemko Medan itu merombak total wajah pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Sebanyak 31 Puskesmas saat ini sedang direhab, dengan perincian 3 dibangun baru dan 28 lainnya direnovasi total dengan didukung fasilitas rawat inap.

[adsense]"Jadi nanti masyarakat nggak harus dirawat di rumah sakit, cukup di puskesmas saja sudah bisa melakukan rawat inap. Ini yang ingin kami ubah, wajah pelayanan kesehatan semakin bagus," sambung Rico Waas.

Komitmen Pemko Medan dalam mentransformasi sistem pelayanan kesehatan menuai apresiasi dari BPJS Kesehatan. Langkah berani Wali Kota Medan dalam memperluas akses jaminan kesehatan termasuk kebijakan mencover korban begal mendapat pujian langsung dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati.

[adsense]Dalam pertemuan itu, Wali Kota Medan Rico Waas mengakui, kehadiran BPJS Kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) telah memberikan rasa tenang dan kepercayaan yang besar bagi masyarakat. Namun, ia juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan yang kerap dikeluhkan warga.

Menurutnya sering terjadi perbedaan pemahaman aturan di lapangan antara Pemko Medan, BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit, dan masyarakat. Ia memberikan contoh kasus ada pasien yang baru dirawat tiga hari sudah dipaksa pulang oleh pihak rumah sakit. Padahal kondisinya masih membutuhkan perawatan intensif. Lalu ditemukan kasus lainnya warga yang ditolak oleh rumah sakit.

[adsense]"Perlu kejelasan apakah hal tersebut merupakan regulasi BPJS Kesehatan atau kesalahan interpretasi dari pihak rumah sakit. Saya ingin masyarakat maupun rumah sakit benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing," ujar Rico Waas.

Kebijakan visioner ini mendapat sambutan hangat dari BPJS Kesehatan. Sutopo menilai langkah Rico Waas sudah selangkah lebih maju yang ingin menggeser beban pelayanan dari rumah sakit ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti puskesmas.

[adsense]"Dengan digesernya penanganan ke puskesmas, relatif biayanya lebih terkendali dan rumah sakit tidak menumpuk sehingga tidak ada lagi persepsi bahwa rumah sakit menolak pasien akibat antrean yang terlalu panjang," puji Sutopo, yang juga menyebut inovasi Pemko Medan ini berpotensi menjadi kandidat juara dalam ajang penghargaan inovasi Pemda dari BPJS Kesehatan.

Selain itu Sutopo Patria Jati juga memuji keberhasilan Pemko Medan yang sukses membawa angka kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas rata-rata nasional, yakni menyentuh angka hampir 100% kepesertaan aktif.

[adsense]"Ini menunjukkan bukti keseriusan dan komitmen Pemko Medan luar biasa untuk melindungi masyarakatnya. Indikatornya ada dua yakni kepesertaan, coverage, dan keaktifan, dimana Medan berada di atas rata-rata nasional sebesar 80% lebih" ungkap Sutopo.

Satu lagi terobosan besar yang diapresiasi oleh pihak BPJS Kesehatan adalah diterbitkannya Perwal Kota Medan no 26 tahun 2026 . Melalui regulasi ini, warga Kota Medan yang menjadi korban begal kini resmi dicover oleh BPJS Kesehatan. Sebuah perlindungan yang sebelumnya tidak diakomodasi. Saat ini, kebijakan tersebut telah didukung oleh kerja sama dengan 16 rumah sakit di Kota Medan.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemerintah mengategorikan dugaan penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden RI Prabowo Subianto makar.

[adsense]Ia mengatakan kategorisasi itu dibuat dengan beberapa alasan. Salah satunya, risiko atau bahaya yang ditimbulkan dari penyadapan terhadap presiden.

Prasetyo mengatakan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit berpotensi tak hanya membahayakan keamanan presiden tapi juga negara.

[adsense]"Karena kalau sudah berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi yang sangat sensitif, yang itu akan membahayakan. Bisa jadi informasi sensitif itu membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," ucap Pras dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Pras menyatakan tindakan penyadapan secara ilegal, penghilangan barang bukti, hingga ilegal akses merupakan tindakan yang luar biasa melenceng.

[adsense]Upaya penyadapan terhadap Presiden Prabowo terungkap.

Tidak tanggung-tanggung, penyadapan melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

[adsense]Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11) malam menyebut Listyo sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyadapan tersebut.

Selain Listyo, Bareskrim juga menetapkan dua jenderal polisi dengan inisial ASN, dan EH jadi tersangka.

[adsense]"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujarnya.

[adsense]

Topikseru.com - Stres merupakan kondisi yang bisa dialami siapa saja, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, tuntutan keluarga, hingga persoalan hubungan dapat memicu stres yang terkadang tidak disadari.

[adsense]Peringatan National Stress Awareness Day atau Hari Kesadaran Stres pada Rabu, 4 November 2026, menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengenali tanda-tanda stres sejak dini.

Tidak semua orang yang mengalami stres menunjukkan gejala yang sama. Sebagian orang mudah marah, sulit tidur, atau kehilangan konsentrasi. Namun, ada pula yang tetap menjalankan aktivitas seperti biasa meskipun sedang mengalami tekanan emosional.

[adsense]Karena itu, mengenali perubahan kecil pada tubuh, pikiran, dan perilaku menjadi langkah penting agar stres tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

7 Tanda Stres yang Sering Tidak Disadari

[adsense]Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stres merupakan kondisi kekhawatiran atau ketegangan mental yang muncul akibat situasi sulit. Stres sebenarnya merupakan respons alami manusia, tetapi tekanan yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental.

Organisasi Kesehatan Dunia

[adsense]Berikut beberapa tanda stres yang perlu diperhatikan.

1. Mudah marah dan tersinggung

[adsense]Seseorang yang mengalami stres terkadang menjadi lebih sensitif. Hal kecil bisa memicu kemarahan, mudah tersinggung, atau membuat seseorang kehilangan kesabaran.

Perubahan emosi ini sering dianggap sebagai masalah kepribadian, padahal bisa berkaitan dengan tekanan yang sedang dialami.

[adsense]2. Sulit tidur atau sering terbangun

Stres dapat membuat pikiran terus bekerja meskipun tubuh sudah lelah. Akibatnya, seseorang sulit tidur, sering terbangun pada malam hari, atau justru tidur lebih lama dari biasanya.

[adsense]Jika berlangsung terus-menerus, gangguan tidur juga dapat memperburuk kondisi emosional.

3. Sering sakit kepala dan nyeri otot

[adsense]Gejala stres tidak selalu berkaitan dengan pikiran. Tubuh juga bisa memberikan tanda berupa sakit kepala, otot tegang, nyeri pada bagian tubuh tertentu, hingga gangguan pencernaan.

Keluhan fisik tersebut dapat muncul ketika seseorang menghadapi tekanan berkepanjangan.

[adsense]4. Sulit berkonsentrasi

Pekerjaan sederhana terasa lebih sulit diselesaikan. Seseorang juga bisa menjadi mudah lupa, sulit mengambil keputusan, dan kehilangan fokus saat melakukan aktivitas sehari-hari.

[adsense]5. Nafsu makan berubah

Sebagian orang kehilangan selera makan ketika menghadapi tekanan. Sebaliknya, ada pula yang justru makan lebih banyak sebagai cara untuk mengalihkan perasaan tidak nyaman.

[adsense]Perubahan pola makan yang berlangsung lama perlu diperhatikan.

6. Menarik diri dari lingkungan sosial

[adsense]Orang yang mengalami stres terkadang memilih menghindari pertemuan, mengurangi komunikasi dengan teman, atau tidak tertarik melakukan kegiatan yang sebelumnya disukai.

Kondisi ini bisa membuat seseorang semakin sulit mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

[adsense]7. Merasa cemas dan kewalahan

Pikiran dipenuhi kekhawatiran, bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Seseorang bisa merasa semua masalah datang bersamaan dan tidak tahu harus memulai penyelesaiannya dari mana.

[adsense]Gejala-gejala tersebut merupakan beberapa tanda stres yang dijelaskan oleh NHS dan WHO. Namun, gejala yang sama juga dapat disebabkan kondisi kesehatan lain sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar diagnosis sendiri.

Organisasi Kesehatan Dunia+1

[adsense]Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mengurangi Stres?

Mengelola stres tidak selalu harus dimulai dengan perubahan besar. Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu tubuh dan pikiran menghadapi tekanan.

[adsense]Berikut langkah yang bisa dicoba:

• Mengatur waktu istirahat: Jangan memaksakan diri terus bekerja tanpa jeda.

[adsense]• Menjaga pola tidur: Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang teratur.

• Melakukan aktivitas fisik: Berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga ringan dapat membantu menjaga kesehatan mental.

[adsense]• Berbagi cerita: Bicarakan masalah dengan keluarga, teman, atau orang yang dipercaya.

• Membatasi media sosial: Kurangi paparan informasi yang justru membuat pikiran semakin terbebani.

[adsense]• Menjaga pola makan: Konsumsi makanan bergizi dan makan secara teratur.

WHO juga menyarankan menjaga rutinitas, tidur cukup, tetap aktif, serta membangun hubungan sosial sebagai bagian dari upaya mengelola stres.

[adsense]Organisasi Kesehatan Dunia+1

Kapan Harus Mencari Bantuan Profesional?

[adsense]Stres yang berlangsung lama dan mulai mengganggu pekerjaan, hubungan keluarga, aktivitas sosial, maupun kehidupan sehari-hari tidak sebaiknya diabaikan.

Jika kesulitan mengendalikan stres, seseorang dapat berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan profesional.

[adsense]Terlebih jika muncul perasaan putus asa, kecemasan berat, atau pikiran untuk menyakiti diri sendiri, bantuan profesional perlu dicari segera.

Stres bukan tanda seseorang lemah. Kondisi ini bisa dialami siapa saja dan membutuhkan perhatian yang sama seperti masalah kesehatan fisik.

[adsense]Peringatan Hari Kesadaran Stres setiap November menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan mental bukan hanya dilakukan ketika seseorang sudah merasa kewalahan, tetapi juga perlu menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Polda Sumatera Utara terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas sekaligus penegakan hukum secara humanis melalui Operasi Patuh Toba 2026. Hingga hari kesembilan pelaksanaan operasi, tercatat 12.376 kegiatan teguran dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan data Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Lantas Polda Sumut hingga Selasa (3/11/2026), kegiatan tersebut terdiri atas 10.983 teguran, 1.195 tilang manual, dan 198 penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile. Sementara penindakan melalui ETLE Statis tercatat nihil.

Khusus pada hari kesembilan, petugas mencatat 2.892 kegiatan, terdiri atas 2.722 teguran, 148 tilang manual, dan 22 penindakan melalui ETLE Mobile. Angka tersebut meningkat 40,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 2.055 kegiatan.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi lebih jauh bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara.

"Penegakan hukum tetap kami laksanakan secara profesional dan proporsional. Namun, edukasi dan teguran juga menjadi bagian penting dari pendekatan humanis Polri agar masyarakat semakin memahami pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas," ujar Kombes Ferry, Rabu (4/11/2026)

Ia menjelaskan, selain kegiatan penegakan hukum, Polda Sumut juga mengoptimalkan langkah preemtif melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, orang tua, pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek daring, kurir hingga komunitas kendaraan bermotor.

Edukasi tersebut mencakup pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, sabuk pengaman, larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara, bahaya melawan arus, serta kepatuhan terhadap batas kecepatan.

Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sejumlah titik rawan kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Personel juga ditempatkan di kawasan sekolah, persimpangan, pasar dan ruas jalan dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi.

Menurut Ferry, kombinasi edukasi, pencegahan dan penegakan hukum tersebut merupakan langkah untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib, bukan sekadar meningkatkan kepatuhan masyarakat selama operasi berlangsung.

"Kami ingin membangun kesadaran bahwa tertib berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tetapi karena masyarakat memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki risiko terhadap keselamatan. Jangan sampai kelalaian di jalan raya berujung pada kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain," katanya.

Polda Sumut mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kelengkapan kendaraan dan surat-surat berkendara, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Utara.

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin atas dinamika penetapan sejumlah individu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keprihatinan tersebut disampaikan Presiden menyusul perkembangan kasus yang turut menyeret salah satu pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan.

"Mewakili beliau, Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan keprihatinan yang luar biasa oleh karena terjadinya dinamika tersebut," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo, lanjut Prasetyo, sangat prihatin karena tindakan tersebut diduga dilakukan oleh individu dari institusi yang berada di bawah Presiden. Menurut dia, kondisi itu juga mengkhawatirkan bagi kepentingan bersama.

"Beliau sangat, sangat prihatin. Seorang Kepala Negara saja, ada institusi yang itu berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya demikian, tentunya itu sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," kata dia.

Prasetyo mengatakan salah satu individu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kondisi itu kemudian membawa konsekuensi terhadap jabatan yang bersangkutan.

Presiden Prabowo, kata dia, telah mengambil keputusan dan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Sebagai penggantinya untuk sementara, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan. Ariyo merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Prasetyo menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat melalui institusi kepolisian tidak terganggu akibat perkembangan kasus tersebut.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali," ujarnya.

Dia turut meminta masyarakat tidak khawatir karena proses penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena tindakan ini dilakukan oleh beberapa oknum tertentu," ujar dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11), mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Topikseru.com - Nilai impor pupuk ke Sumatera Utara (Sumut) mencapai 31,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 579,2 miliar pada September 2026. Angka tersebut melonjak hingga 328 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,4 juta dollar AS atau sekitar Rp 134,2 miliar.

[adsense]Kenaikan ini menjadi perhatian karena pupuk merupakan salah satu komoditas penting bagi sektor pertanian. Perubahan nilai impor dalam waktu singkat juga memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan pasokan pupuk di Sumatera Utara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara yang diberitakan pada awal November 2026, nilai impor pupuk pada Agustus 2026 masih berada di angka 7,4 juta dollar AS. Sebulan kemudian, nilainya meningkat menjadi 31,9 juta dollar AS.

[adsense]Meski kenaikannya mencapai 328 persen secara bulanan, angka tersebut perlu dibaca secara tepat. Data yang disampaikan merupakan nilai impor, bukan keterangan bahwa volume atau jumlah fisik pupuk yang masuk ke Sumut juga naik 328 persen.

Jika dibandingkan dengan September 2025, nilai impor pupuk pada September 2026 yang mencapai 31,9 juta dollar AS meningkat sekitar 19 persen dari 26,8 juta dollar AS.

[adsense]Sementara itu, secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2026, nilai impor pupuk Sumut mencapai 256,8 juta dollar AS. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sekitar 216 juta dollar AS.

Mengapa nilai impor pupuk meningkat tajam?

[adsense]Kenaikan nilai impor dalam satu bulan tidak selalu berarti kebutuhan pupuk meningkat dengan persentase yang sama. Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan untuk memahami perubahan tersebut.

Pertama, waktu kedatangan barang dan transaksi impor. Nilai impor bulanan dapat meningkat ketika pengiriman atau pencatatan transaksi dalam jumlah besar terkonsentrasi pada satu periode.

[adsense]Kedua, perubahan harga dan jenis pupuk. Nilai impor dipengaruhi harga barang, jenis produk, serta komposisi komoditas yang didatangkan. Karena itu, kenaikan nilai belum cukup untuk menyimpulkan bahwa jumlah pupuk yang masuk bertambah dalam proporsi serupa.

Ketiga, kebutuhan industri dan pasar. Pupuk yang diimpor tidak otomatis seluruhnya merupakan pupuk bersubsidi untuk petani. Impor juga dapat berkaitan dengan kebutuhan sektor industri maupun pasar pupuk nonsubsidi.

[adsense]Hingga data yang diberitakan tersebut, belum ada penjelasan rinci dari BPS mengenai faktor spesifik yang menyebabkan lonjakan nilai impor pupuk Sumut pada September 2026. Karena itu, penyebab kenaikan 328 persen tersebut belum dapat dipastikan hanya dari angka statistik impor.

Kuota pupuk bersubsidi Sumut juga menjadi sorotan

[adsense]Di tengah kenaikan nilai impor, persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani Sumatera Utara juga menjadi perhatian.

Pada 2026, alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumut ditetapkan sebanyak 503.780 ton. Rinciannya terdiri atas 202.258 ton urea, 241.930 ton NPK, 2.181 ton NPK khusus, dan 57.083 ton pupuk organik.

[adsense]Data realisasi yang diberitakan pada April 2026 menunjukkan penyaluran hingga Maret belum merata pada seluruh jenis pupuk. Realisasi urea tercatat 18,40 persen, NPK 20,61 persen, NPK khusus 12,04 persen, sedangkan pupuk organik 2,84 persen.

Di sisi lain, pada akhir Oktober 2026, anggota DPRD Sumatera Utara Rudi Alfahri Rangkuti menyoroti rencana pengurangan kuota pupuk bersubsidi di Sumut sekitar 34.000 ton. Ia juga menyampaikan perkiraan kekurangan kebutuhan pupuk petani sekitar 60.000 ton.

[adsense]Pernyataan tersebut merupakan sorotan dari pihak legislatif dan perlu dibedakan dari data resmi mengenai kebutuhan serta ketersediaan pupuk di lapangan.

Lonjakan impor belum tentu berarti pupuk subsidi bertambah

[adsense]Kenaikan nilai impor pupuk hingga Rp579,2 miliar tidak serta-merta menunjukkan bahwa pasokan pupuk bersubsidi bagi petani Sumut ikut meningkat.

Untuk mengetahui dampaknya terhadap petani, perlu dilihat lebih jauh jenis pupuk yang diimpor, negara asal, volume dalam satuan ton, tujuan penggunaan, serta apakah produk tersebut masuk ke jalur distribusi subsidi atau nonsubsidi.

[adsense]Data impor juga perlu dibandingkan dengan kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan, jenis tanaman, musim tanam, dan realisasi penyaluran di setiap daerah.

Dengan demikian, angka kenaikan 328 persen menjadi petunjuk adanya perubahan besar dalam nilai perdagangan pupuk Sumatera Utara. Namun, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa petani telah memperoleh pasokan lebih banyak atau bahwa kebutuhan pupuk di daerah mengalami lonjakan sebesar itu.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) KSP.

[adsense]Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut telah diambil Presiden Prabowo pada Rabu pagi dan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

"Pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

[adsense]Prasetyo mengatakan Presiden selanjutnya menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo untuk sementara menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Staf Kepresidenan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut. Letjen TNI Ariyo sendiri merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI.

"Untuk sementara, beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kesekretariatan Kepresidenan," kata dia.

[adsense]Dia menjelaskan keputusan itu diambil menyusul penetapan sejumlah individu sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya.

Menurut Prasetyo, salah satu tersangka dalam perkara tersebut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sehingga diperlukan konsekuensi terhadap jabatan yang bersangkutan.

[adsense]"Mewakili beliau, Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan keprihatinan yang luar biasa oleh karena terjadinya dinamika tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

[adsense]Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11), mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

[adsense]

Topikseru.com - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan tersebut diumumkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa, 3 November 2026. Listyo tidak sendiri. Dua perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, wartawan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Lantas, bagaimana kasus ini bermula dan apa saja yang ditemukan penyidik?

1. Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan terjadi dalam rentang 2025 hingga 2026.

Pada periode tersebut, para tersangka diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).

LIMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses intersepsi atau penyadapan secara resmi.

Namun, menurut penyidik, sejumlah nomor tersebut dimasukkan tanpa melalui proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kegiatan penyelidikan maupun penyidikan suatu perkara pidana.

Tindakan itu diduga tidak sesuai dengan prosedur penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

2. File Hasil Penyadapan Diduga Diperintahkan untuk Dihapus

Perkembangan lain muncul pada Oktober 2026.

Bareskrim mengungkap bahwa para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS.

Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

Namun, tindakan itu diketahui oleh petugas yang kemudian melaporkannya kepada pihak berwenang.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting yang mengawali pengungkapan perkara dugaan penyadapan ilegal ini.

3. Laporan Polisi Dibuat pada 30 Oktober 2026

Petugas yang mengetahui dugaan penghapusan file kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dalam proses tersebut, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman dugaan penyadapan dan penghapusan data elektronik.

4. Listyo Sigit dan Dua Perwira Tinggi Polri Ditetapkan sebagai Tersangka

Setelah melakukan penyidikan, Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, AHN, dan EH.

Ketiganya diidentifikasi sebagai:

• Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

• Ahrie Sonta Nasution (AHN), Kepala Divisi Hukum Polri.

• Eko Hadi Santoso (EH), pejabat di lingkungan pendidikan dan pelatihan Polri.

Sementara itu, seorang perwira tinggi lainnya berinisial SU, yang diidentifikasi sebagai Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus saksi dalam perkara tersebut.

Ketiga tersangka kemudian ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan besar karena salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan mantan pimpinan tertinggi kepolisian Indonesia.

5. Siapa Saja yang Diduga Menjadi Sasaran Penyadapan?

Berdasarkan keterangan Kabareskrim, nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan berasal dari sejumlah kalangan.

Di antaranya:

• Presiden Prabowo Subianto.

• Pejabat negara.

• Tokoh politik.

• Tokoh media dan wartawan.

• Pimpinan organisasi masyarakat.

• Aktivis lembaga swadaya masyarakat.

• Kalangan pengusaha.

Luasnya kelompok yang diduga menjadi sasaran membuat perkara ini mendapat perhatian serius.

Meski demikian, penyidik masih perlu mengungkap secara terperinci siapa saja pemilik nomor yang disadap, bagaimana informasi tersebut digunakan, dan apa tujuan aktivitas itu dilakukan.

6. Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum.

Berdasarkan keterangan Bareskrim, pasal yang disangkakan meliputi:

• Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan atau intersepsi ilegal, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

• Pasal 332 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

• Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait perubahan, penghilangan, atau pemindahan informasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.

Penerapan pasal-pasal tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.

7. Pemerintah Sebut Motif Penyadapan Belum Terungkap

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penyelidikan masih berada pada tahap awal.

Menurut Yusril, pemerintah belum menemukan bukti yang menghubungkan para tersangka dengan tindakan makar maupun memastikan motif di balik dugaan penyadapan tersebut.

Artinya, penyidik masih harus mendalami tujuan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur hukum.

Hingga 4 November 2026, proses penyidikan masih berlangsung. Penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan.

Perkembangan kasus ini akan menjadi perhatian publik, terutama terkait perlindungan privasi, penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum di Indonesia.

Topikseru.com - Kasus dugaan perdagangan orang dengan modus perekrutan tentara bayaran di Rusia menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengungkap jaringan yang melibatkan puluhan warga negara Indonesia (WNI).

[adsense]Dalam pengungkapan pada 2 November 2026, polisi menyebut terdapat 58 WNI yang menjadi korban dalam lima laporan polisi. Mereka diduga direkrut menggunakan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji dan bonus bernilai fantastis.

Modus perekrutan tersebut memanfaatkan media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para calon korban awalnya ditawari pekerjaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas militer.

[adsense]Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta.

Selain itu, mereka ditawari gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

[adsense]Namun, pekerjaan yang ditawarkan ternyata berujung pada perekrutan sebagai tentara bayaran di Rusia.

1. Ditawari Pekerjaan Logistik hingga Pengamanan Perbatasan

[adsense]Salah satu modus yang digunakan pelaku adalah menawarkan pekerjaan sipil di Rusia.

Calon korban dijanjikan pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, hingga pembangunan pertahanan.

[adsense]Tawaran tersebut dibuat seolah-olah merupakan kesempatan bekerja di luar negeri dengan penghasilan besar.

Besarnya bonus dan gaji menjadi daya tarik bagi calon pekerja. Apalagi, sebagian proses keberangkatan dan kebutuhan perjalanan disebut difasilitasi oleh pihak perekrut.

[adsense]Namun, setelah tiba di Rusia, para korban diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran.

Mereka kemudian menjalani pelatihan militer sebelum berpotensi dikirim ke wilayah konflik bersenjata.

[adsense]2. Perekrutan Dilakukan Melalui Media Sosial

Polisi mengungkap bahwa perekrutan tidak hanya dilakukan melalui agen pekerjaan, tetapi juga memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan.

[adsense]Pelaku menyebarkan informasi lowongan kerja untuk menjangkau calon korban.

Dalam salah satu perkara yang ditangani Bareskrim, tersangka berinisial MI diduga bertugas memberikan informasi lowongan, merekrut calon korban, hingga mengurus proses keberangkatan.

[adsense]Tersangka tersebut disebut memperoleh keuntungan sebesar 1.000 rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.

Polisi juga menemukan dugaan jaringan perekrutan berjenjang yang menghubungkan perekrut di Indonesia dengan agen di Rusia.

[adsense]3. Korban Berangkat Tanpa Prosedur Pekerja Migran yang Resmi

Temuan polisi menunjukkan bahwa perekrutan tersebut tidak melalui prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang semestinya.

[adsense]Dalam salah satu perkara, calon korban hanya diminta menyerahkan foto paspor dan KTP untuk mengurus keberangkatan.

Bahkan, polisi menemukan penggunaan visa turis dalam proses keberangkatan pada perkara tersebut.

[adsense]Para korban tidak tercatat melalui prosedur penempatan pekerja migran yang resmi dan tidak memiliki kontrak kerja yang sah melalui pemerintah Indonesia.

Kondisi ini membuat mereka rentan mengalami eksploitasi ketika sudah berada di negara tujuan.

[adsense]4. Polisi Tangani 58 Korban dan Tetapkan 13 Tersangka

Berdasarkan pengungkapan Bareskrim Polri, terdapat 58 korban yang tersebar dalam lima laporan polisi.

[adsense]Berikut rinciannya:

• Bareskrim Polri: 5 korban.

[adsense]• Bareskrim Polri: 7 korban.

• Polres Metro Jakarta Barat: 12 korban.

[adsense]• Polda Metro Jaya: 12 korban.

• Polres Bogor: 22 korban.

[adsense]Dari salah satu perkara, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sementara tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.

Polisi juga menetapkan 13 tersangka dalam lima perkara tersebut. Di antaranya terdapat dua warga negara Rusia dan satu warga negara Ukraina.

[adsense]Selain itu, satu orang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari keseluruhan korban yang terdata, satu orang dilaporkan meninggal dunia.

[adsense]5. Apa Risiko Jika WNI Terjebak Menjadi Tentara Bayaran?

Tawaran gaji besar tidak selalu menjamin keamanan seseorang ketika bekerja di luar negeri, terlebih jika pekerjaan tersebut berkaitan dengan konflik bersenjata.

[adsense]Brigjen Pol. Nurul Azizah mengingatkan bahwa korban berisiko dikirim ke wilayah perang tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja.

Risikonya tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga kemungkinan eksploitasi dan kesulitan mendapatkan bantuan ketika berada di negara lain.

[adsense]Karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang menjanjikan bonus besar dalam waktu singkat.

Cara Mengenali Tawaran Kerja Luar Negeri yang Mencurigakan

[adsense]Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu memeriksa legalitas perusahaan dan agen perekrutan sebelum menerima pekerjaan di luar negeri.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

[adsense]• Pastikan perusahaan atau agen penempatan memiliki izin resmi.

• Periksa jenis pekerjaan dan lokasi penempatan secara jelas.

[adsense]• Baca seluruh isi kontrak sebelum menandatanganinya.

• Pastikan visa sesuai dengan tujuan pekerjaan.

[adsense]• Jangan mudah menyerahkan paspor dan dokumen pribadi kepada perekrut yang tidak jelas.

• Hindari tawaran pekerjaan dengan gaji atau bonus fantastis tanpa informasi yang transparan.

[adsense]Polri mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan perekrutan mencurigakan untuk melapor melalui layanan kepolisian 110 atau nomor 0812-14110.

Kasus 58 WNI ini menunjukkan bahwa tawaran pekerjaan di luar negeri dapat menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang. Karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas dan kejelasan pekerjaan sebelum memutuskan berangkat.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta - Di tengah ketidakpastian ekonomi, percepatan adopsi teknologi, dan meningkatnya tantangan kesehatan yang dihadapi tenaga kerja, perusahaan semakin dituntut untuk membangun organisasi yang tidak hanya produktif, tetapi juga tangguh.

[adsense]Temuan terbaru dari studi global Zurich, The Resilient Workforce, menunjukkan bahwa 88% pekerja dengan tingkat resilience atau ketahanan tertinggi melaporkan kinerja yang baik atau sangat baik, hampir dua kali lipat dibandingkan kelompok dengan tingkat resilience terendah (44%). Studi tersebut juga menemukan, resilience memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa kerja. Bahkan, keterkaitan antara resilience dan kinerja tercatat lebih kuat dibandingkan faktor pendapatan.

Temuan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam perayaan 35 tahun kehadiran Zurich Indonesia, yang mempertemukan para pakar terkemuka di bidang penelitian, layanan kesehatan, dan teknologi kesehatan untuk membahas masa depan kesehatan dan ketangguhan tenaga kerja.

[adsense]Pada kesempatan yang sama, Zurich Indonesia juga memperkenalkan Corporate Wellbeing Awards 2026, sebuah inisiatif yang bertujuan mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang menerapkan praktik mendukung kesehatan fisik, mental, sosial, dan finansial karyawan, sekaligus membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif, sehat, dan berkelanjutan. Sebagai aspek pendorong ketahanan tenaga kerja (workforce resilience) di Indonesia.

"Selama 35 tahun hadir di Indonesia, kami melihat bahwa kebutuhan perlindungan terus berkembang. Saat ini, perusahaan tidak hanya menghadapi risiko bisnis yang semakin kompleks, tetapi juga tantangan untuk menjaga kesehatan, keterlibatan, dan produktivitas tenaga kerja. Karena itu, membangun workforce resilience bukan lagi sekadar inisiatif sumber daya manusia, melainkan bagian dari strategi bisnis jangka panjang," ujar Edhi Tjahja Negara, Country Manager Zurich Indonesia dan Direktur Utama PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.

[adsense]Konsep resilience kini dipandang semakin relevan dalam menghadapi perubahan lanskap dunia kerja. Tidak hanya mencerminkan kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan, resilience juga menggambarkan kemampuan individu untuk beradaptasi, pulih, dan berkinerja secara optimal di tengah ketidakpastian. Studi The Resilient Workforce yang dikembangkan oleh Zurich bersama para akademisi menemukan bahwa resilience dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial, keamanan finansial, hingga kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital.

Prof. Jan-Emmanuel De Neve, Professor of Economics and Behavioural Science di Saïd Business School, University of Oxford sekaligus Director of the Wellbeing Research Centre, yang mengembangkan riset tersebut bersama Zurich, menegaskan, wellbeing dan produktivitas tidak dapat dipisahkan.

[adsense]"Selama ini produktivitas sering dipandang sebagai hasil dari keterampilan, pengalaman, atau insentif. Namun, data kami menunjukkan bahwa pekerja yang lebih resilien cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Ketika individu memiliki dukungan yang memadai untuk menjaga kesehatan fisik, psikologis, sosial, finansial, dan digital mereka, mereka cenderung lebih siap menghadapi perubahan dan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi organisasi."

Selain faktor wellbeing sehari-hari, kondisi kesehatan jangka panjang juga menjadi perhatian penting dalam membangun tenaga kerja yang tangguh. Seiring meningkatnya angka harapan hidup, semakin banyak individu yang hidup lebih lama dengan kondisi kesehatan kronis, seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, serta biaya kesehatan yang ditanggung individu maupun perusahaan.

[adsense]Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P (K), MARS, DTM&H, DTCE, FISR, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI, Profesor Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sekaligus Adjunct Professor, Griffith University, Australia, pun turut menyampaikan pandangannya.

"Ketahanan diri (resilience) perlu dibangun melalui kesadaran untuk menjaga kesehatan, bukan hanya ketika sakit, tetapi juga saat kondisi tubuh masih sehat. Hal ini dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menerapkan perilaku CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stres). Namun, upaya ini perlu didukung literasi kesehatan yang baik, lingkungan yang kondusif, serta akses layanan kesehatan yang bermutu agar masyarakat mampu menjaga kesehatan dan tetap produktif dalam jangka panjang."

[adsense]Disamping kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi aspek penting dalam membangun ketahanan diri (resilience). Tekanan psikologis yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi kondisi fisik, kesejahteraan, hingga produktivitas seseorang.

Jonathan Sudharta, CEO dan Co-Founder Halodoc, menekankan pentingnya kesadaran terhadap keterkaitan antara kesehatan mental dan fisik sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara menyeluruh.

[adsense]"Kesehatan mental memiliki kaitan erat dengan kondisi fisik, bahkan tekanan psikologis yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak nyata bagi tubuh. Hal ini semakin relevan mengingat konsultasi terkait gangguan kecemasan (anxiety) di Halodoc pada semester I 2026 meningkat 47,2% dibandingkan dengan semester I 2025. Kepedulian terhadap kesehatan ini pun perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari mengenali kondisi diri hingga mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan merupakan investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa depan."

Zurich percaya bahwa wellbeing yang berkelanjutan dibangun melalui kolaborasi, komitmen, dan tujuan bersama antara pemberi kerja, penyedia layanan kesehatan, pemberi kebijakan, dan masyarakat. Melalui inisiatif ini, Zurich berharap dapat mendorong lebih banyak perusahaan di Indonesia untuk melihat wellbeing bukan sekadar program tambahan, melainkan sebagai investasi strategis yang berkontribusi terhadap ketahanan tenaga kerja dan daya saing bisnis.

[adsense]"Ke depan, perusahaan yang mampu berkembang adalah perusahaan yang mampu memberdayakan manusia di balik bisnisnya. Ketika karyawan merasa sehat, terlindungi, dan siap menghadapi perubahan, mereka tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih resilien. Itulah fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan," tutup Edhi Tjahja Negara.

[adsense]

Topikseru.com - Nama Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit kembali menjadi perhatian setelah masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berakhir pada 1 Oktober 2026.

[adsense]Listyo Sigit memiliki perjalanan karier yang cukup panjang di institusi kepolisian. Sebelum menduduki jabatan tertinggi di Polri, ia pernah dipercaya menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga 2016.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya sebelum dipercaya memimpin Korps Bhayangkara.

[adsense]Berdasarkan catatan masa jabatan Kapolri, Listyo Sigit menempati posisi kedua sebagai Kapolri dengan masa kepemimpinan terlama sepanjang sejarah Indonesia.

Ia memimpin Polri selama 2.073 hari atau sekitar lima tahun delapan bulan, terhitung sejak dilantik pada 27 Januari 2021 hingga berakhir pada 1 Oktober 2026.

[adsense]Catatan tersebut sekaligus menjadikannya Kapolri dengan masa jabatan terpanjang pada era Reformasi.

Pernah Menjadi Ajudan Presiden Jokowi

[adsense]Sebelum dikenal sebagai Kapolri, Listyo Sigit pernah mendapatkan penugasan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan profil resmi Polri, penugasan tersebut dimulai pada 2014. Saat itu, ia mendapat tugas mengawal dan mendampingi Jokowi dalam aktivitas kepresidenan.

[adsense]Listyo Sigit menjalankan tugas sebagai ajudan hingga 2016. Setelah itu, kariernya berlanjut dengan sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian.

Pada 2016, ia dipercaya menjadi Kapolda Banten. Selanjutnya, ia menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri pada 2018.

[adsense]Pada 2019, Listyo Sigit mendapat kepercayaan menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Salah satu kasus yang ditangani saat menjabat Kabareskrim adalah penangkapan buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun.

[adsense]Dilantik Jokowi Menjadi Kapolri pada 2021

Karier Listyo Sigit mencapai posisi tertinggi setelah Presiden Joko Widodo mengusulkannya sebagai calon tunggal Kapolri pada Januari 2021.

[adsense]Setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, pencalonannya mendapat persetujuan.

Jokowi kemudian melantik Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 untuk menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis.

[adsense]Sejak saat itu, ia memimpin institusi Polri selama lebih dari lima tahun hingga pergantian kepemimpinan pada Oktober 2026.

RS Soekanto Masih Memegang Rekor Kapolri Terlama

[adsense]Meski menempati posisi kedua, rekor Kapolri dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah masih dipegang Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Ia merupakan Kapolri pertama Indonesia yang menjabat sejak 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959.

[adsense]Dengan masa kepemimpinan sekitar 14 tahun dua bulan, Soekanto masih berada jauh di atas catatan Listyo Sigit.

Sementara itu, Listyo Sigit menjadi salah satu Kapolri dengan masa kepemimpinan panjang setelah era kemerdekaan.

[adsense]Pada 1 Oktober 2026, tongkat kepemimpinan Polri resmi beralih kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Listyo Sigit sebagai Kapolri dan menempatkan namanya dalam catatan sejarah kepemimpinan kepolisian Indonesia.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

[adsense]Ahrie, yang pernah menjadi sekretaris pribadi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan ajudan Presiden Prabowo, menjabat Kadivkum Polri sejak Oktober 2026 melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026, menggantikan Irjen Agus Nugroho. Ia menyandang pangkat inspektur jenderal pada usia 45 tahun, sehingga tercatat sebagai salah satu jenderal bintang dua termuda di Polri.

Irjen Ahrie Sonta Nasution menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri sejak Oktober 2026, sekaligus tercatat sebagai salah satu jenderal bintang dua termuda di Polri. Ia ditunjuk melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, sehari setelah Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri. Ahrie menggantikan Irjen Agus Nugroho dan menyandang pangkat inspektur jenderal pada usia 45 tahun.

[adsense]Rekam jejak Ahrie mendapat pengakuan dari Komisi Kepolisian Nasional saat ia terpilih sebagai ajudan Presiden pada 2024.

Ahrie lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2002 sebagai bagian dari Batalyon Wicaksana Laghawa. Di awal kariernya, ia pernah bertugas di Jawa Timur, antara lain sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo.

[adsense]Nama Ahrie mulai menonjol saat bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebagai Kepala Unit di Subdirektorat II pada 2018, ia terlibat dalam pengungkapan lebih dari 100 kilogram narkotika dalam waktu dua bulan. Ahrie juga turut membongkar sindikat narkoba asal Taiwan di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dengan barang bukti mencapai 1,6 ton.

Ahrie kemudian bertugas di Mabes Polri sebagai Kepala Tim Monitoring Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri pada 2019. Ia juga tercatat pernah terlibat dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua serta operasi keamanan di Sulawesi Tengah. Pada Juli 2020, saat berpangkat ajun komisaris besar dan bertugas sebagai penyidik di Direktorat Tindak Pidana Siber, ia tergabung dalam tim yang menangkap buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur, Malaysia.

[adsense]Tim penangkap Djoko Tjandra itu dipimpin langsung Kepala Bareskrim saat itu, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Djoko Tjandra ditangkap di apartemennya pada 30 Juli 2020 dan dibawa pulang ke Indonesia pada malam yang sama setelah 11 tahun buron. Hubungan kedinasan dengan Listyo itu kemudian berlanjut ke jenjang berikutnya dalam karier Ahrie.

Pada 18 Agustus 2020, Ahrie dilantik sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Tanjung Priok, menggantikan AKBP Kurniawan Tandi Rongre. Selama memimpin polres itu, ia menjalankan program #PriokBermasker untuk menekan penyebaran Covid-19 dan mengungkap sejumlah kasus narkoba, termasuk penangkapan selebgram Millen Cyrus dalam kasus sabu. Pada 20 Januari 2021, Ahrie menjadi satu-satunya kapolres yang diajak Listyo Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR.

[adsense]Sebulan kemudian, Ahrie diangkat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri pada Staf Pribadi Pimpinan Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/318/II/KEP/2021 tertanggal 18 Februari 2021. Posisinya sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok diisi AKBP Putu Kholis Aryana. Pada Agustus 2021, Ahrie menerima kenaikan pangkat luar biasa dari ajun komisaris besar menjadi komisaris besar, sebagai lulusan Akpol 2002 pertama yang menerima kenaikan pangkat luar biasa tersebut.

Ahrie meraih gelar doktor ilmu kepolisian pada 2018 melalui beasiswa Polri, dengan disertasi tentang reformasi budaya kepolisian di tingkat polres. Ia menyelesaikan pendidikan magister dan doktor ilmu kepolisian dengan predikat cumlaude, serta menempuh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri. Pada 2024, ia lulus Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri dengan predikat terbaik matrikulasi penyetaraan, dan pernah mengikuti pendidikan kejuruan di luar negeri.

[adsense]Pada Oktober 2024, Ahrie terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri, menggantikan Mayor Teddy Indra Wijaya. Ia menjadi satu-satunya yang lolos dari enam perwira berpangkat komisaris besar yang menjalani tes dari Sekretariat Militer Presiden. "Sudah, tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih orientasi," kata Listyo saat mengonfirmasi terpilihnya Ahrie pada 23 Oktober 2024.

Setelah bertugas sebagai ajudan Presiden, Ahrie menjabat Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 6 Oktober 2025, ia naik pangkat menjadi brigadir jenderal dalam upacara kenaikan pangkat 27 perwira tinggi di Gedung Rupatama Mabes Polri, sebagai lulusan Akpol 2002 pertama yang menyandang pangkat jenderal. Setahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Kadivkum Polri dengan pangkat inspektur jenderal.

[adsense]Sebagai Kadivkum, Ahrie memimpin fungsi hukum di lingkungan Polri, mulai dari penyusunan regulasi hingga bantuan dan pendampingan hukum bagi institusi. Pada Oktober 2026, ia menghadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum yang membahas harmonisasi regulasi dan tata kelola hukum nasional. Di luar tugas kedinasan, Ahrie dikenal aktif di media sosial X dan kerap menanggapi langsung aduan warga terkait kasus kepolisian, sehingga sebagian warganet menjulukinya "polisi penolong masyarakat".

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) mengatakan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Bareskrim Polri mengungkapkan, tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access menyadap Presiden RI hingga organisasi masyarakat (ormas).

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan tiga tersangka itu berinisial LSP, ASN, dan EH.

"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha," katanya.

Untuk kronologi, Asep menjelaskan, dalam kurun waktu tahun 2025-2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP).

Penyadapan itu, kata dia, dilakukan tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

"Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," katanya.

Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2026, file hasil sadapan dihapus pada sistem LIMS tersebut untuk menghilangkan jejak.

Menurut Asep, kegiatan pemantauan dan penyadapan seharusnya sesuai dengan aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Dalam aturan tersebut, penyadapan harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan dengan tujuan untuk kepentingan penyelidikan, kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu perbuatan tindak pidana yang berdasarkan undang-undang.

Dalam proses penyidikan, penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah memeriksa saksi sebanyak 10 orang dan ahli sebanyak tiga orang. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah bukti berupa 11 unit ponsel, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Selain tiga tersangka, Asep menyebut, terdapat satu orang yang masih diperiksa sebagai saksi, yakni SU.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terkait tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

2. Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

3. Pasal 32 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait tindakan sengaja tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.

Selanjutnya, para tersangka menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Topikseru.com, Deli Serdang – PSMS Medan berhasil menahan imbang Persija Jakarta dengan skor 1-1 dalam laga pembuka Grup A I League Cup 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) malam.

Pertandingan itu ditonton 22 ribu penonton yang memadati stadion kebanggaan masyarakat Sumut tersebut.

Sebelum pertandingan dimulai, terlebih dahulu digelar upacara pembukaan (opening ceremony) I League Cup 2026/2027. Laga PSMS Medan kontra Persija Jakarta sekaligus menandai dimulainya kompetisi tersebut.

Pertandingan yang dimulai pukul 19.30 WIB itu berlangsung sengit sejak menit awal. PSMS sempat mencetak gol melalui sundulan M Ragil pada menit ke-40, memanfaatkan tendangan bebas Rangga Muslim. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Ragil berada dalam posisi offside.

Persija kemudian unggul lebih dahulu pada menit ke-43. Figo Dennis melepaskan tembakan jarak jauh setelah menerima operan Kwon Chang-hoon dan berhasil membobol gawang PSMS yang dikawal M Natshir. Skor 1-0 untuk keunggulan Persija bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSMS melakukan perubahan komposisi pemain dengan memasukkan Phillerson dan Pramoedya Putra untuk menggantikan Rizdjar Nurviat dan Ragil. Pergantian tersebut membuat permainan PSMS semakin agresif dan mampu meningkatkan penguasaan bola.

Upaya PSMS membuahkan hasil pada menit ke-80. Phillerson berhasil menyambar bola liar setelah Rangga Muslim melewati sejumlah pemain Persija dan mengirimkan umpan terobosan. Gol tersebut mengubah kedudukan menjadi 1-1 yang bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil imbang ini membuat PSMS Medan dan Persija Jakarta masing-masing mengantongi satu poin pada laga perdana Grup A.

Dalam pertandingan tersebut, Persija tampil tanpa pelatih kepala Shin Tae-yong yang tengah menjalani perawatan. Selain Gubernur Bobby Nasution, turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir untuk menyaksikan laga pembuka I League Cup 2026/2027.

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto mengaku takjub dengan antusiasme suporter yang memenuhi Stadion Utama Sumatera Utara. Menurutnya, dukungan sekitar 22 ribu penonton tersebut memberikan energi dan motivasi tambahan bagi para pemain PSMS saat menghadapi Persija.

"Untuk suporter, kita luar biasa. Baru sekarang ini penonton full. Kita harapkan kedepannya tidak hanya di Copa, di kompetisi juga sama, karena suporter sangat antusias dan bisa menambah semangat untuk kita," ucap Eko.

Topikseru.com,Medan–Lebih dari 3 hektare lahan PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Medan selama ini belum dimanfaatkan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menginstruksikan agar mencari investor untuk disewakan. Bahkan disarankan untuk pembangunan cold storage, meat shop, hingga usaha peternakan unggas.

"Yang penting ini bisa tersewakan dulu. Urusan nanti mau kerjasamanya, itulah saya minta Kabag Hukum mengeksaminasi ini. Jadi pastikan ini bisa disewakan," ujarRico Waas saat Ekspos Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kerja Tahun 2026 PUD RPH Medan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Selasa (3/11/2026).

Di acara yang diikuti Direktur Utama PUD RPH Medan Irwansyah Gultom. Rico Waas mengungkapkan, dari total lahan RPH sekitar 5,2 hektare, hanya 1,3 hektare yang digunakan secara efektif. Sementara itu, lebih dari 3 hektare lainnya masih belum dimanfaatkan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha di luar kegiatan pemotongan hewan.

"Yang kami perintahkan sekarang adalah cari investor. Lihat turunan-turunan dari bisnis tadi. Bisnis daging, bisnis unggas. Satu tidak mau, yang lain coba," kata Rico.

Ia menawarkan sejumlah opsi pemanfaatan lahan, antara lain pergudangan, pembangunan cold storage, peternakan unggas, serta hilirisasi produk daging seperti kornet dan pengolahan tulang. Namun, ia meminta jajaran RPH terlebih dahulu memetakan peluang usaha dan mencari calon investor yang sesuai.

Menurut Wali Kota, peluang pengembangan usaha tersebut cukup terbuka karena Medan memiliki kebutuhan besar terhadap pasokan daging dan unggas. Ia mencontohkan keberadaan 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Medan yang membutuhkan pasokan bahan pangan, termasuk telur.

Dengan asumsi kebutuhan dua butir telur per anak setiap minggu dan jumlah penerima manfaat sekitar 700.000 anak, Rico memperkirakan kebutuhan telur mencapai 5,6 juta butir per bulan. Potensi pasar tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu pertimbangan RPH dalam menjajaki usaha peternakan unggas maupun perdagangan hasil ternak.

Rico juga mendorong RPH memanfaatkan jejaring BUMD dan perangkat daerah untuk memperluas akses pemasaran. Produk yang dihasilkan melalui kerja sama dengan investor nantinya dapat dipasarkan melalui jaringan PUD Pasar, gerai ritel, maupun berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan SPPG.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PUD RPH Medan Irwansyah Gultom menyampaikan telah menjajaki kerja sama dengan seorang importir daging untuk membangun cold storage dan meat shop. Pertemuan lanjutan dengan calon investor telah Selasa (3/11/2026) sore untuk membicarakan skema kerja sama dan kebutuhan lokasi usaha.

Menanggapi rencana tersebut, Rico Waas meminta jajaran RPH menyiapkan pembagian persil lahan agar sebagian area dapat disewakan kepada pihak swasta. Ia juga meminta Bagian Hukum mengkaji aspek legalitas kerja sama, termasuk mekanisme penyewaan dan kemungkinan pembagian keuntungan dari kegiatan usaha.

Menurutnya, skema kerja sama tidak harus terbatas pada penyewaan lahan. RPH juga dapat mempertimbangkan peluang memperoleh bagian keuntungan dari aktivitas bisnis yang dijalankan investor. Penilaian harga sewa pun perlu melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar nilai kerja sama sesuai ketentuan.

Rico Waas menegaskan, pembenahan internal perusahaan harus berjalan beriringan dengan ekspansi usaha. Pemanfaatan aset yang belum produktif diharapkan dapat menambah pemasukan, memperbaiki perputaran keuangan, dan membantu perusahaan memenuhi kewajibannya.

"Kalau lahan idle, sayang tidak menjadikan produktif. Produktifkan, uangnya masuk, sehat perusahaan," tegasnya.

Perkembangan tersebut membuat pernyataan Listyo tentang ketegasan seorang pemimpin yang pernah disampaikannya pada 2021 kembali diperbincangkan.

Saat menjabat sebagai Kapolri, Listyo pernah mengucapkan kalimat, "Kalau tak mampu membersihkan ekor, kepalanya akan saya potong."

Pernyataan itu disampaikan dalam acara penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat, Rabu, 27 Oktober 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Listyo mengutip peribahasa bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Ia menjelaskan bahwa persoalan dalam sebuah organisasi bisa berawal dari pimpinan yang tidak memberikan teladan kepada bawahannya.

Ia juga meminta para pimpinan kepolisian menjalankan tugas dengan baik dan tidak ragu mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Listyo membahas pembenahan internal kepolisian dan tanggung jawab pimpinan terhadap perilaku anggotanya.

Perjalanan Karier Listyo Sigit di Kepolisian

Listyo Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia mengawali karier sebagai anggota Polri dan pernah menduduki sejumlah jabatan di tingkat daerah maupun pusat.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Kapolres Pati, Kapolresta Surakarta, Kapolda Banten, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pada 2019, Listyo dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Kariernya mencapai puncak setelah dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021. Ia menggantikan Jenderal Idham Azis.

Listyo kemudian memimpin institusi Polri selama lebih dari lima tahun sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026.

Listyo Sigit Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Penyadapan

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Ketiga orang tersebut adalah Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan penyadapan berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026.

Menurut penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang berlaku.

Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, penyidik menyebut dugaan penyadapan juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Bareskrim Periksa Saksi dan Sita Barang Bukti

Dalam penyidikan perkara tersebut, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Penyidik turut menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menyatakan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.

Proses pemeriksaan dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Divisi Propam dengan pengawasan dari Irwasum.

Pernyataan Listyo Sigit pada 2021 dan penetapan dirinya sebagai tersangka pada November 2026 merupakan dua peristiwa berbeda. Kasus yang diumumkan Bareskrim tersebut masih dalam proses hukum dan dugaan terhadap para tersangka harus dibuktikan melalui proses peradilan.