Topikseru.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh ASN agar menjadikan tugas dan jabatan sebagai ladang ibadah sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

[adsense]"Pertanggungjawaban kita selain kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kita di dunia ini juga kepada masyarakat. Fasilitas dan gaji yang kita dapatkan bersumber dari masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya agar menjadi jalan menuju surga dan mendapatkan syafaat Rasulullah," ujar Bobby saat menghadiri pengajian rutin ASN dan non-ASN di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Rabu (21/10/2026)..

Menurut Bobby, ASN harus terus meningkatkan kualitas spiritual dan keimanan dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, ASN juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumut.

[adsense]Pengajian kali ini dikemas berbeda dengan konsep interaktif berbasis digital serta mengangkat tema aktual mengenai pemanfaatan teknologi.

Bobby juga mengapresiasi inovasi dalam pelaksanaan pengajian rutin yang digelar secara interaktif dan tidak monolog. Menurutnya, metode tersebut relevan dengan perkembangan zaman sekaligus dapat memberikan pengalaman baru bagi para peserta.

[adsense]Ketua Forum Komunikasi Kerohanian Islam (FOKKUS) Badan Pembinaan Rohani Islam (Babinrohis) Sumut, Damri Tambunan, menjelaskan pengajian kali ini mengusung tema "Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Pelaksanaan Tugas sebagai Pembuat Kebijakan Aparatur Sipil Negara". Berbeda dari pengajian sebelumnya, para jemaah diajak berinteraksi langsung dengan memanfaatkan smartphone (Android) masing-masing.

"Tema ini dipilih agar seluruh ASN mandiri menggunakan teknologi digital, termasuk dalam penulisan e-kinerja di MyASN, serta memudahkan ASN mendapatkan informasi secara efektif dan efisien demi terwujudnya Sumut yang berkah, maju, dan berkelanjutan," jelas Damri.

[adsense]Ia menambahkan, ke depan FOKKUS Babinrohis akan terus memperluas jangkauan pembinaan rohani Islam hingga ke BUMD, rumah sakit, perguruan tinggi, serta membentuk kepengurusan di kabupaten/kota se-Sumut Utara pada akhir Oktober.

Sementara itu, dalam ceramahnya, Ustaz Wahfiudin Sakam mengajak para jemaah memanfaatkan kemajuan teknologi AI secara bijak, baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun sebagai sarana dakwah dan amal jariyah.

[adsense]Ustaz Wahfiudin juga menekankan pentingnya pergeseran metode dakwah dan penyampaian pesan di era modern melalui pendekatan storytelling yang mampu menginspirasi.

"Dakwah saat ini perlu beralih ke storytelling, cerita yang memberi inspirasi dan motivasi. Kita bisa memanfaatkan AI untuk menggali gagasan relevan hingga membuat konten video menarik yang lebih mudah diterima oleh generasi muda," ungkapnya, pada seluruh jemaah ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Sumut.

[adsense]

Topikseru.com, Padang – Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang memutuskan tidak menghukum Yogi Gilang Arya Setia, penjual voucer internet Starlink tanpa izin di Kepulauan Mentawai, meski menyatakannya terbukti bersalah.

[adsense]Hakim mempertimbangkan bahwa usaha Sikakap Online milik Yogi telah membantu warga mendapatkan akses internet di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan telekomunikasi.

Putusan tersebut dibacakan hakim ketua Fitrizal Yanto dalam persidangan pekan lalu melalui mekanisme pemaafan hakim atau rechterlijk pardon.

[adsense]"Kedua, menyatakan, memberikan maaf kepada terdakwa Yogi Gilang Arya Setia panggilan Yogi. Ketiga, menyatakan terdakwa Yogi Gilang Arya Setia tidak dijatuhkan pidana atau tidak dikenakan tindakan," kata Fitrizal saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai usaha internet yang dijalankan Yogi memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

[adsense]Berdasarkan keterangan saksi meringankan, hakim menemukan bahwa kerugian akibat kegiatan usaha tanpa izin tersebut tidak berdampak luas terhadap masyarakat setempat.

"Bahkan, masyarakat di Dusun Sikakap, Kepulauan Mentawai, sangat terbantu dengan usaha yang dijalankan terdakwa walaupun tanpa izin, yang dikenal dengan usaha internet 'Sikakap Online'…," kata Fitrizal.

[adsense]Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Sikakap.

Meski demikian, hakim tetap mencatat adanya keadaan yang memberatkan, yakni pria berusia 39 tahun itu tidak mematuhi larangan pemerintah mengenai penyelenggaraan layanan telekomunikasi tanpa izin.

[adsense]Kasus ini bermula dari kegiatan Yogi menjual voucer akses internet satelit Starlink kepada masyarakat Sikakap tanpa memiliki izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Yogi ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2025 sebelum ditahan pada 8 Juli 2026, bertepatan dengan pelimpahan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.

[adsense]Persidangan perdana berlangsung di Pengadilan Negeri Padang pada 30 Juli 2026.

Jaksa penuntut umum mendakwa Yogi menyelenggarakan jasa internet tanpa izin, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp600 juta.

[adsense]Dalam sidang tuntutan pada 9 Oktober, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara kepada Yogi.

Yogi Gilang Arya (39), warga Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, didakwa menjalankan usaha telekomunikasi tanpa izin setelah menghadirkan layanan internet di kampung halamannya. Ia membeli perangkat Starlink dan menjual paket internet berbasis kuota mulai Rp10 ribu untuk 2 GB kepada warga di Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap. Kini, Yogi ditahan di Rutan Kelas IIB Padang.

[adsense]Yogi mengatakan langkah tersebut dilakukan karena masih banyak wilayah di Mentawai, khususnya Pagai Utara dan Pagai Selatan, yang mengalami keterbatasan akses internet. Sementara itu, kuasa hukumnya menilai persoalan perizinan seharusnya lebih dulu diselesaikan melalui pembinaan atau sanksi administratif sebelum masuk ke ranah pidana. Pihaknya juga telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

[adsense]

Topikseru.com - Persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan di Sumatera Utara. Meski jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, lebih dari satu juta warga di provinsi ini masih hidup dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat, jumlah penduduk miskin di Sumut mencapai sekitar 1,11 juta jiwa pada Maret 2026. Angka tersebut setara dengan 7,10 persen dari total penduduk.

Jumlah itu turun sekitar 17.700 jiwa dibandingkan September 2025, ketika penduduk miskin di Sumatera Utara tercatat sebanyak 1,128 juta jiwa dengan persentase kemiskinan 7,24 persen.

Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan secara keseluruhan. Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana kondisi kemiskinan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kota Medan Catat Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Sumut

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara periode Maret 2025, Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Utara, yakni sekitar 171.600 jiwa.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Langkat dengan sekitar 90.280 jiwa, disusul Kabupaten Deli Serdang sebanyak 77.700 jiwa.

Sementara itu, Kabupaten Simalungun mencatat sekitar 61.120 penduduk miskin, sedangkan Kabupaten Asahan memiliki sekitar 54.570 jiwa.

Berikut lima kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Utara berdasarkan data Maret 2025:

1. Kota Medan: 171.600 jiwa

2. Kabupaten Langkat: 90.280 jiwa

3. Kabupaten Deli Serdang: 77.700 jiwa

4. Kabupaten Simalungun: 61.120 jiwa

5. Kabupaten Asahan: 54.570 jiwa

Perlu diketahui, angka tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin secara absolut, bukan persentase penduduk miskin dibandingkan total penduduk di masing-masing daerah.

Karena itu, daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak belum tentu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk, karakteristik wilayah, dan persentase penduduk miskin merupakan indikator berbeda yang perlu diperhatikan saat membaca data kemiskinan.

Nias Barat Memiliki Persentase Kemiskinan Tertinggi

Jika dilihat berdasarkan persentase, hasilnya berbeda.

BPS mencatat Kabupaten Nias Barat memiliki persentase penduduk miskin sebesar 22,47 persen pada Maret 2025. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Sumatera Utara pada periode tersebut.

Kabupaten Nias Utara berada di urutan berikutnya dengan persentase kemiskinan 20,79 persen.

Sementara itu, Kabupaten Nias mencatat persentase kemiskinan 14,51 persen dan Kota Gunungsitoli sebesar 13,85 persen.

Data ini memperlihatkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak tidak selalu menjadi wilayah dengan proporsi penduduk miskin tertinggi.

Perbedaan tersebut penting diperhatikan ketika pemerintah menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan. Jumlah warga yang membutuhkan bantuan dan besarnya proporsi penduduk miskin merupakan dua indikator berbeda yang sama-sama perlu dipertimbangkan.

Jumlah Penduduk Miskin Sumut Turun pada 2026

Dalam perkembangan terbaru, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1.110.370 jiwa atau 7,10 persen dari total penduduk pada Maret 2026.

Angka tersebut turun sekitar 17.700 jiwa dibandingkan September 2025, ketika jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 1,128 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 7,24 persen.

Meski menunjukkan penurunan secara keseluruhan, angka kemiskinan tingkat provinsi tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan perubahan peringkat kabupaten/kota. Untuk mengetahui daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada 2026, diperlukan data kabupaten/kota untuk periode yang sama.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, tabel jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota periode Maret 2025 serta rilis kemiskinan Sumatera Utara Maret 2026.

Kemiskinan Masih Menjadi Tantangan Pembangunan Daerah

Data BPS memperlihatkan bahwa kemiskinan di Sumatera Utara perlu dilihat dari beberapa sisi, mulai dari jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan, hingga garis kemiskinan.

Kota Medan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar berdasarkan data kabupaten/kota Maret 2025. Di sisi lain, Kabupaten Nias Barat mencatat proporsi penduduk miskin tertinggi pada periode yang sama.

Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang mempertimbangkan kondisi setiap wilayah, termasuk kesempatan kerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah tudingan bahwa pemerintah membatasi jangkauan atau meminta penghapusan konten terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Instagram.

[adsense]Dikutif dari CNA, bantahan tersebut muncul setelah sejumlah pengguna media sosial, termasuk influencer Tasya Farasya, mengeluhkan penurunan drastis jumlah penonton unggahan mereka mengenai karhutla.

Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan instruksi kepada platform digital untuk membatasi maupun menghapus konten mengenai kebakaran hutan.

[adsense]"Kami menegaskan bahwa Komdigi tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi atau menurunkan konten terkait kebakaran hutan," kata Safriansyah pada Selasa (20/10) di Jakarta.

Menurut Safriansyah, setiap platform digital memiliki pedoman komunitas (community guidelines) dan mekanisme moderasi konten masing-masing.

[adsense]Karena itu, dugaan pembatasan jangkauan maupun penghapusan unggahan harus ditelusuri berdasarkan fakta dan dikonfirmasi langsung kepada platform terkait.

"Jadi, jika ada konten yang diduga mengalami penurunan jangkauan atau dihapus, penyebabnya perlu ditelusuri berdasarkan fakta dan dikonfirmasi kepada platform terkait," jelasnya.

[adsense]Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pengguna media sosial menduga adanya praktik shadowban terhadap unggahan mengenai karhutla.

Shadowban merupakan istilah untuk pembatasan visibilitas atau jangkauan konten tanpa pemberitahuan langsung kepada pemilik akun.

[adsense]Sejumlah warganet kemudian mengaitkan dugaan pembatasan tersebut dengan pemerintah melalui Komdigi, meski belum ada bukti yang memastikan keterlibatan pemerintah maupun tindakan pembatasan oleh platform.

Influencer Keluhkan Penurunan Traffic

[adsense]Salah satu influencer yang mengeluhkan perubahan jangkauan unggahan adalah beauty vlogger Tasya Farasya, yang memiliki sekitar 7,4 juta pengikut di Instagram.

Melalui akun Threads @tasyafarasya, Tasya mengungkap jumlah penonton Instagram Stories miliknya mengalami penurunan setelah mengunggah konten mengenai karhutla.

[adsense]Menurut pengakuannya, unggahan yang biasanya memperoleh sekitar satu juta penonton hanya mencatat sekitar 85.000 penonton.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dalam kesempatan terpisah menepis anggapan bahwa pemerintah membatasi unggahan yang mengkritik penanganan karhutla.

[adsense]Angga menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat.

"Yang jelas kita nggak ada, kita, kita semua terbuka terhadap kritik, kita pun terbuka terhadap ataupun masukan yang ada," tegasnya.

[adsense]Ia kembali membantah adanya kebijakan pembatasan konten sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Sampai saat ini nggak ada. Nah, kita buktikan itu bahwa sekarang beredar, ada opini yang beredar bahwa ada pembatasan, ya tidak ada pembatasan, tapi harus juga jernih," tambahnya.

[adsense]Angga juga mengimbau masyarakat lebih teliti dalam menerima dan menilai informasi yang beredar di media sosial agar tidak terpengaruh berita bohong maupun misinformasi.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengungkap jejak perjalanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Singapura dan Malaysia pada pekan lalu.

[adsense]Perjalanan Nusron ke luar negeri itu menjadi sorotan lantaran berbarengan dengan jadwal Nusron diperiksa oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan Nusron bepergian ke Singapura melalui Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau.

[adsense]"Minggu lalu kalau tidak salah, kami termonitor beliau ke Singapura melalui Batam," kata Hendarsam di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Hendarsam mengatakan Nusron kemudian melakukan perjalanan ke Malaysia untuk menjalani kegiatan dinas.

[adsense]"Ya, sempat ke Malaysia. Ada kegiatan dinas di sana. Jadi, ditemani oleh beberapa petugas," ujarnya.

Namun, Hendarsam belum mengetahui apakah Nusron sudah pulang ke Indonesia atau belum.

[adsense]"Saya belum terinfo beliau (Nusron) sudah ada di Indonesia atau belum," katanya.

Hendarsam juga mengatakan Imigrasi belum menerima permohonan dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk melakukan pencekalan terhadap Nusron.

[adsense]Ia menjelaskan Imigrasi bertindak sebagai pelaksana teknis yang menjalankan permintaan atau permohonan dari instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum.

"Jadi sebagai pelaksana teknis, kami hanya menjalankan permintaan atau permohonan dari instansi terkait, dari APH, dari kementerian dan lain-lain. Sepengetahuan kami sampai dengan saat ini belum ada," ujarnya.

[adsense]Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman sebelumnya mengatakan sejak Rabu (14/10), Nusron sudah terbang dari Jakarta ke Batam. Ia seharusnya diperiksa KPK pada Kamis (15/10/2026)

Nusron kemudian melanjutkan perjalanan menuju Singapura dengan kapal.

[adsense]"Dari Singapura kemudian menyeberang ke Malaysia, yaitu Johor Bahru," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10).

Ia menduga Nusron Wahid pergi ke luar negeri tanpa izin dari Presiden Prabowo.

[adsense]"Diduga Nusron Wahid tidak mendapatkan izin dari presiden ketika menjalankan perjalanan dinas pada hari Rabu. Jadi dia hanya menyampaikan permohonan izin tapi belum diizinkan oleh Pak Presiden tapi sudah langsung berangkat, karena memang acaranya mendadak, baru direncanakan hari Rabu itu," kata Boyamin.

Pada Senin (19/10/2026) sore, ia mengatakan Nusron sudah terpantau berada di kantor Kementerian ATR/BPN. Boyamin meminta KPK untuk berani menjemput Nusron.

[adsense]"Jika tidak berani jemput, bolehlah dikirim surat panggilan sekali lagi sesuai kajian. KPK harus segera terbitkan surat cekal ke Dirjen Imigrasi untuk mencegah NW kabur lagi saat dipanggil ke KPK," katanya.

KPK sebelumnya telah menerima informasi terkait keberadaan Nusron di Malaysia. KPK tengah mempertimbangkan upaya jemput paksa terhadap yang bersangkutan.

[adsense]KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

[adsense]Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Sehingga harga tiket lebih murah Rp100.000 lebih.

[adsense]Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2027. Aturan ini telah ditekan Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 12 Oktober 2026.

"PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) untuk tahun anggaran 2027," seperti bunyi Pasal 2 ayat 3, Rabu (21/10/2026).

[adsense]Dalam beleid tersebut, pemerintah menanggung seluruh PPN terutang atas tarif dasar tiket (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk penerbangan yang memenuhi persyaratan.

Insentif ini diberikan untuk tiket yang dibeli mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan periode penerbangan pada 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027.

[adsense]Dengan demikian, masyarakat perlu memperhatikan dua tanggal sekaligus, yakni waktu pembelian tiket dan tanggal penerbangan. Tiket yang dibeli dalam periode insentif belum tentu mendapatkan fasilitas apabila tanggal penerbangannya berada di luar rentang yang ditetapkan.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut insentif ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian nasional selama libur akhir tahun.

[adsense]"Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur natal 2026 dan tahun baru 2027, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2027," bunyi pertimbangan tersebut.

PPN Ditanggung 100%, tetapi Ada Batasannya

PMK 77/2026 menegaskan, PPN yang ditanggung pemerintah mencakup PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge. Artinya, fasilitas ini tidak otomatis mencakup seluruh komponen biaya tambahan yang mungkin terdapat dalam tiket pesawat.

[adsense]Dalam lampiran aturan tersebut, pemerintah memberikan contoh tiket dengan tarif dasar Rp790.000 dan fuel surcharge Rp121.600. PPN atas kedua komponen itu sebesar Rp100.276 dan seluruhnya ditanggung pemerintah apabila memenuhi ketentuan periode pembelian serta penerbangan.

Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku untuk penerbangan selain kelas ekonomi. PPN juga tidak ditanggung pemerintah apabila periode pembelian tiket atau tanggal penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

[adsense]Selain itu, biaya tambahan seperti bagasi ekstra dan pemilihan kursi tidak termasuk dalam komponen PPN yang ditanggung pemerintah. Dalam contoh perhitungan pada lampiran PMK, PPN atas kedua layanan tersebut tetap dipungut kepada penumpang.

Maskapai Wajib Melaporkan Transaksi

PMK 77/2026 juga mengatur kewajiban administrasi bagi badan usaha angkutan udara yang menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Maskapai wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak serta melaporkan PPN sesuai ketentuan perpajakan.

[adsense]Maskapai juga harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Daftar tersebut antara lain memuat identitas maskapai, referensi pemesanan tiket, bandara keberangkatan dan kedatangan, tanggal pembelian, tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak, serta nilai PPN yang ditanggung pemerintah. Penyampaian daftar rincian transaksi tersebut paling lambat 31 Maret 2027.

[adsense]

Melalui insentif ini, pemerintah berharap beban biaya perjalanan udara masyarakat dapat berkurang selama periode libur akhir tahun. Namun, besarnya penghematan yang diterima setiap penumpang bergantung pada komponen tiket yang dibeli.

[adsense]

Topikseru.com, Deli Serang – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan Ditresnarkoba Polda Sumut dan BNNP Sumut, Selasa (20/10/2026) sore, menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus 6 pelaku yang 3 diantaranya merupakan residivis.

Saat digerebek, enam pelaku yakni SF (42), ZN (42), ZE (43), HL (42), WS (30), dan DP (20), sempat berupaya melarikan diri dari sergapan petugas gabungan.

Keenamnya yang berperan sebagai bandar, kurir, hingga pengguna, bahkan sempat bergumul dengan petugas karena terus meronta-ronta saat sudah diamankan.

"Dari enam pelaku, dua diantaranya merupakan residivis kasus kejahatan lain, sedangkan satu merupakan residivis kasus narkoba. Dari lokasi penggerebekan, kami menyita 3 paket sabu siap edar, dan 11 paket ganja siap edar," terang Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (21/10/2026) pagi.

Selain narkoba, tim gabungan juga menemukan barang bukti lain seperti puluhan alat isap sabu, timbangan elektrik, sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba, dan ratusan plastik klip pembungkus sabu.

Tim gabungan kemudian menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada di sepanjang bantaran rel kereta api kawasan Tembung, agar praktek serupa tidak kembali terjadi.

"Kawasan ini akan terus kami pantau. Jika praktek serupa kembali kami temukan, kami tidak akan bosan menggerebek kawasan ini. Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, mari sama – sama kita pulihkan pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

Topikseru.com, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi dan pihak yang diduga melindungi pelanggaran, serta melakukan pembenahan tata kelola sumber daya alam untuk mencegah bencana serupa berulang.

[adsense]Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 87/PER/1.0/H/2026 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Muhammad Suyuti pada 20 Oktober 2026.

"Karhutla menimbulkan kerusakan lingkungan serta berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di Sumatera dan Kalimantan," tulis surat pernyataan yang diterima media di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

[adsense]Muhammadiyah menyatakan keprihatinan atas bencana tersebut karena tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, dan sumber penghidupan warga. Karhutla juga dinilai berdampak terhadap citra Indonesia di mata dunia, terutama negara-negara tetangga.

Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah menegaskan perlindungan lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Pengelolaan kekayaan alam harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

[adsense]Muhammadiyah menilai Karhutla merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan kondisi alam, aktivitas manusia, tata kelola sumber daya alam, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Sementara kondisi cuaca yang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab pencegahan dan penanganan. Praktik pembakaran, kelalaian pengelolaan lahan, lemahnya pengawasan, serta dugaan pelanggaran dan pembiaran harus diperiksa secara sungguh-sungguh.

[adsense]"Keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan wajib didahulukan di atas kepentingan ekonomi, politik, maupun keuntungan kelompok tertentu," demikian penegasan dalam pernyataan tersebut.

Muhammadiyah meminta pemerintah pusat dan daerah mengerahkan seluruh kemampuan secara optimal, cepat, masif, dan terkoordinasi untuk menangani karhutla serta melindungi masyarakat terdampak sebagai prioritas utama.

[adsense]Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjamin pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan kondisi kesehatan yang rentan.

"Masyarakat juga harus memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai kondisi lingkungan dan langkah perlindungan yang diperlukan," tulis surat tersebut.

[adsense]Selain penanganan darurat, Muhammadiyah mendorong pembenahan mendasar terhadap kebijakan pengelolaan hutan, lahan, dan kekayaan alam.

Pemerintah diminta mengevaluasi perizinan serta praktik usaha yang meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, korupsi, dan persekongkolan dalam pengelolaan sumber daya alam.

[adsense]Muhammadiyah turut meminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dan transparan setiap dugaan pembakaran, kelalaian, maupun pelanggaran lain yang menyebabkan atau memperparah karhutla.

Penindakan harus menjangkau pelaku perorangan, korporasi, pihak yang menyuruh atau memperoleh keuntungan, serta pihak yang terbukti melindungi pelaku atau menghalangi proses hukum.

[adsense]Dugaan keterlibatan pejabat maupun aparat keamanan dan penegak hukum juga diminta diperiksa secara independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Muhammadiyah menegaskan bahwa kekuasaan, jabatan, dan kekuatan modal tidak boleh menjadi penghalang pertanggungjawaban hukum.

[adsense]

Topikseru.com, Karo – Pemerintah Kabupaten Karo bergerak cepat menangani bencana tanah longsor yang menutupi badan Jalan Gotong Royong, Cingkes, ruas jalan Barusjahe – Serdang, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Selasa (20/10/2026).

[adsense]Penanganan dilakukan atas arahan Bupati Karo, Antonius Ginting sebagai upaya mempercepat pemulihan akses dan mobilitas masyarakat yang terganggu akibat bencana tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo segera mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membersihkan dan menyingkirkan material longsor yang menutupi badan jalan. Langkah ini diambil agar akses jalan dapat segera berfungsi normal kembali dan aktivitas masyarakat tidak terhambat lebih lama.

[adsense]Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas PU terus berkomitmen menanggulangi gangguan infrastruktur jalan akibat bencana alam, dengan selalu mengutamakan kelancaran transportasi serta keselamatan pengguna jalan.

Masyarakat yang melintas di ruas Jalan Barusjahe–Serdang diimbau untuk tetap berhati-hati saat berada di sekitar lokasi longsor selama proses pembersihan berlangsung, serta senantiasa mengikuti arahan petugas di lapangan.

[adsense]Pemerintah Kabupaten Karo akan terus merespons setiap kondisi darurat yang terjadi di wilayahnya melalui koordinasi dan penanganan cepat di lapangan, demi menjaga keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

[adsense]Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi dan memperkuat koordinasi antara Polda Sumut dan DPRD Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kedatangan Kapolda Sumut disambut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga kondusivitas Sumatera Utara.

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan elemen masyarakat guna memperkuat kebersamaan serta menyampaikan program-program Polri kepada masyarakat.

"Sebagai Kapolda Sumatera Utara yang baru, kami ingin merangkul seluruh elemen Forkopimda dan masyarakat Sumatera Utara. Kami juga ingin menyampaikan program-program Bapak Kapolri dan program prioritas Polda Sumut agar pesan-pesan kamtibmas dapat tersampaikan dengan baik. Kita kolaborasi menjaga kerukunan antarumat beragama, kerukunan antarmasyarakat, serta persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kebersamaan kita rusak akibat hal-hal yang memprovokasi dan memecah belah masyarakat," ujar Sonny Irawan.

[adsense]Kapolda Sumut juga menjelaskan tiga program prioritas Polda Sumut, yakni Germas Toba, gerakan masyarakat menolak narkoba melalui pembentukan kampung antinarkoba, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap jaringan narkotika; Kompak, kolaborasi pemberantasan kejahatan jalanan seperti begal, premanisme, dan pencurian kendaraan bermotor; serta Sahata Lantas (Satu Hati Taat Berlalu Lintas) untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga menyampaikan harapan agar pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Utara dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, termasuk mengungkap jaringan besar di balik peredaran narkotika, bukan hanya menindak pengedar di tingkat bawah.

[adsense]Usai pertemuan, Kapolda Sumut bersama Wakapolda Sumut dan para pejabat utama (PJU) Polda Sumut mengecek kesiapan personel yang disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dengan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, serta penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Melalui silaturahmi ini, Polda Sumut berharap sinergi dengan DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam mendukung program prioritas kepolisian, menjaga persatuan, serta mewujudkan Sumatera Utara yang aman, damai, dan kondusif.

[adsense]

Topikseru.com, Bandung – Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Gita Amperiawan menyatakan pesawat N219 merupakan hasil karya anak bangsa yang dikembangkan tanpa tenaga pendamping teknis dari luar negeri.

[adsense]"Pesawat N219 adalah pesawat seratus persen karya anak bangsa. Tingkat kandungan dalam negerinya (TKDN) 44,69 persen," ucap Gita saat eksplorasi industri pertahanan bersama pers di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

Dia menyebut pengembangan N219 melibatkan kurang lebih 16 industri pertahanan nasional dan empat perguruan tinggi dalam negeri.

[adsense]Dijelaskannya, N219 merupakan pesawat turboprop bermesin ganda yang memiliki kapasitas 19 penumpang.

Pesawat tersebut dirancang untuk melayani rute penerbangan perintis, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur landasan pacu. N219 memiliki kemampuan lepas landas pada landasan sepanjang sekitar 600 hingga 800 meter serta dapat dioperasikan pada landasan yang tidak beraspal (unpaved runway).

[adsense]Gita menyebut sekitar 100 bandara perintis di Indonesia memiliki landasan pacu dengan panjang kurang dari satu kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 bandara disebut memiliki landasan yang tidak beraspal.

"Ini cocok dengan N219," katanya.

[adsense]Pesawat tersebut kini dikembangkan untuk kebutuhan militer dan komersial. Kedua jenis kebutuhan itu memiliki basis yang sama, tetapi dapat dibedakan berdasarkan persyaratan sertifikasi dan kebutuhan khusus.

Ia mencontohkan, untuk kebutuhan militer penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan operasional TNI, termasuk untuk mendukung kegiatan penerjunan personel.

[adsense]Di sisi lain, PT DI berupaya meningkatkan keterlibatan industri nasional dalam produksi N219. Gita memperkirakan TKDN pesawat tersebut meningkat hingga 65 persen apabila produksi dilakukan secara massal.

Isi Pasar Kelas Pesawat 19 Penumpang

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang tahun 2026 ini memasuki usia ke-50 tahun, optimistis mampu merebut ceruk pasar industri penerbangan global di kelas pesawat baling-baling (propeller) 19 penumpang lewat pesawat N219.

[adsense]Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan ditemui di sela puncak acara HUT ke-50 PTDI di Kompleks PTDI Bandung, Sabtu, mengungkapkan kelas ini dinilai amat potensial akibat minimnya kompetitor di segmen tersebut.

Rasa percaya diri tersebut didasari oleh rekam jejak panjang PTDI di kelas 19 penumpang serta posisi Indonesia sebagai salah satu pangsa pasar penerbangan perintis terbesar di dunia.

[adsense]Gita mengungkapkan keunggulan pesawat N219 terletak pada kepemilikan desain dan produksinya yang murni karya anak bangsa tanpa dibayangi lisensi asing seperti seri pendahulunya.

"Kalau selama ini kita mengenal CN itu di depannya kan ada C ya, ada CASA. Kalau ini N jadi itu betul-betul 100 persen karya anak bangsa, dan itu tertinggi dari lokal kontennya dan TKDN-nya itu hampir 45 persen," ucap Gita Amperiawan.

[adsense]Gita menjelaskan, rangkaian emas setengah abad PT DI yang dimulai sejak hari ulang tahunnya yang jatuh tanggal 23 Agustus 2026 lalu, dengan diisi agenda upacara, pemecahan rekor MURI terbang cilik, hingga Simposium Nasional bersama Bappenas (24/8) yang merumuskan penguatan ekosistem penerbangan nasional, dirancang untuk menegaskan peran strategis industri kedirgantaraan sebagai solusi utama konektivitas wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Sebagai fondasi keberlanjutan industri, PT DI juga meresmikan fasilitas Training Center bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada hari Sabtu ini, untuk mencetak dan menguji kompetensi SDM kedirgantaraan yang tersertifikasi.

[adsense]Di Hari Sabtu ini juga, PT DI menggelar ajang Runtainment atau lari santai di dalam area fasilitas produksi di dalam kompleks PT DI. Rute lari tersebut sengaja melintasi deretan pameran (display) produk-produk pesawat buatan PT DI agar publik dapat mengenal industri aviasi nasional dari dalam secara lebih dekat.

Gita menekankan, penguatan kapabilitas teknis dan kolaborasi ekosistem ini diproyeksikan untuk menunjukkan daya saing bangsa di panggung internasional sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

[adsense]"Harapannya adalah sebetulnya kita ingin menunjukkan kepada bangsa kita bahwa kita mampu. Ya, bahwa kita punya industri yang high-tech, industri yang perjalanannya sangat panjang PT DI ini dan insyaallah PT DI dengan semua ekosistem kedirgantaraan nasional kita siap memberikan solusi bagi bangsa ini," tutur Gita.

Ia mengapresiasi dukungan penuh pemerintah yang terus mendorong regulasi dan membuka peluang besar agar sektor kedirgantaraan Indonesia semakin eksis dan diperhitungkan di tingkat global.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk merevisi definisi korupsi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi definisi yang disepakati dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC).

[adsense]Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, menjelaskan Dewan Ekonomi Nasional berpendapat penanganan korupsi di Indonesia harus dipastikan mengikuti standar internasional sehingga definisi korupsinya pun disesuaikan dengan konvensi yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB.

"Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," kata Ketua DEN saat jumpa pers setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

[adsense]Luhut, dalam jumpa pers yang sama, menjelaskan korupsi dalam UNCAC itu diartikan sebagian besar sebagai aksi penyuapan (bribery).

"Jadi, tidak bicara mengenai kerugian negara, karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara," kata Ketua DEN.

[adsense]Menurut dia, frasa "kerugian negara" sering kali dicap menghambat aksi korporasi, yang menurutnya, "setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya".

Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, dan ditandatangani oleh 140 negara, termasuk Indonesia. Konvensi itu berlaku terutama setelah diratifikasi oleh 30 negara pada 14 Desember 2005. Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu yang negara menandatangani konvensi tersebut, meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

[adsense]Walaupun demikian, Indonesia tidak menerima secara utuh UNCAC sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2006: "Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan reservasi (persyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa".

Luhut, dalam jumpa pers yang sama, menjelaskan korupsi dalam UNCAC itu diartikan sebagian besar sebagai aksi penyuapan (bribery).

[adsense]"Jadi, tidak bicara mengenai kerugian negara, karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara," kata Ketua DEN.

Menurut dia, frasa "kerugian negara" sering kali dicap menghambat aksi korporasi, yang menurutnya, "setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya".

[adsense]Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi terkini serta sejumlah rekomendasi kebijakan dalam merespons dinamika global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Luhut menyampaikan bahwa DEN memberikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden berdasarkan perkembangan ekonomi dunia dan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi. "Ada beberapa rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden mengikuti perkembangan dunia saat ini yang dampaknya tentu suka-tidak suka pada ekonomi Indonesia juga banyak," ujar Luhut.

[adsense]Menurut Luhut, DEN tidak hanya menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, tetapi turut memberikan sejumlah alternatif solusi. Pembahasan dilakukan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sehingga data-data yang disampaikan dapat dikonfirmasi secara langsung.

"Tadi satu per satu kami jelaskan karena ada Menteri Keuangan, ada Gubernur BI, ada Menko Perekonomian, jadi tadi sekaligus juga kita merekonfirmasi data-data yang ada," ungkapnya.

[adsense]Luhut mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap berbagai data ekonomi yang dipaparkan. Sejumlah risiko ke depan, termasuk potensi dampak El Niño dan La Niña, turut menjadi bagian dari pembahasan beserta langkah antisipasinya.

"Saya senang sekali Bapak Presiden tadi sangat memberikan perhatian dengan data-data ekonomi yang kami berikan. Memang berbagai masalah timbul, dan mungkin timbul, misalnya menyangkut El Nino, La Nina ke depan ini. Namun, semua itu kami juga berikan solusi dan menurut kami manageable juga," lanjutnya.

[adsense]Menurut Luhut, penggunaan data dan kajian menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. DEN juga melaporkan sejumlah isu strategis, antara lain perkembangan perlindungan sosial, ketahanan pangan, hilirisasi, harga dan ketersediaan bahan bakar, hingga perkembangan pasar modal.

"Jadi dengan data-data yang lengkap ini proses pengambilan keputusan kita harapkan basisnya data dan studi," ucap Luhut.

[adsense]Dalam pertemuan tersebut, DEN juga menyampaikan rencana untuk lebih intensif memberikan pembaruan data kepada Presiden, terutama di tengah perkembangan ekonomi global yang bergerak dinamis.

"Kiranya kami akan lebih intensif memberikan data-data briefing kepada Presiden sehingga dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang Presiden ter-upgrade dengan data-data yang update betul," tandas Luhut.

[adsense]

Topikseru.com,Batubara– PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau Inalum memperkuat daya saing aluminium Indonesia di pasar global melalui peluncuran Sertifikasi Low Carbon Aluminium 2026. Langkah itu upaya perusahaan dalam menjawab meningkatnya permintaan dunia terhadap produk aluminium rendah karbon yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Peluncuran sertifikasi berlangsung pada 15–17 September 2026 lalu, bertepatan penyelenggaraan Fastmarkets International Aluminium Conference 2026, forum tahunan industri aluminium global yang memasuki tahun ke-40.

Dalam kegiatan mempertemukan lebih dari 500 pelaku industri dan pengambil keputusan dari berbagai negara untuk membahas perkembangan pasar aluminium, dinamika harga dan pasokan, perdagangan internasional, serta transformasi industri menuju penggunaan produk rendah karbon.

Melalui peluncuran, Inalum ingin memperkuat posisi aluminium produksi Indonesia di tengah perubahan kebutuhan pasar internasional semakin memperhatikan jejak karbon, keberlanjutan, dan transparansi rantai pasok.

Sebagai produsen aluminium primer di Indonesia yang memanfaatkan energi listrik berbasis tenaga air dalam proses peleburan, Inalum memiliki keunggulan dalam mendukung pengembangan aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Keunggulan penggunaan energi terbarukan menjadi modal strategis perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas peluang pasar internasional dengan prinsip keberlanjutan.

Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial Inalum, Arif Haendra, menyebut, peluncuran sertifikasi aluminium rendah karbon merupakan strategi perusahaan untuk memperkuat nilai tambah produk dan membuka akses pasar lebih luas.

"Pasar global semakin memberikan perhatian terhadap produk aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah. Inalum memiliki keunggulan karena proses produksi aluminium kami ditopang oleh energi berbasis tenaga air (renewable energy). Keunggulan ini kami terjemahkan menjadi posisi tawar untuk produk aluminium Indonesia memiliki akses yang lebih luas di pasar internasional,"kata Arif, Selasa (20/10/2026) dalam siaran pers yang diterima Topikseru.com.

Menurutnya, perubahan tren industri aluminium global menjadi peluang bagi Inalum untuk mengoptimalkan keunggulan energi bersih yang dimiliki Indonesia.

Bahkan aspek keberlanjutan mempunyai nilai tambah produk, perusahaan memastikan aluminium nasional semakin mampu bersaing dalam rantai pasok industri global.

"Upaya memperluas pasar aluminium rendah karbon turut didukung penguatan kerja sama Inalum dengan sejumlah mitra internasional, antara lain Mitsubishi RtM Jepang, Hartree, serta MIND ID Trading (MIT) Singapore-Concord Inggris,"jelasnya.

Arif menyebut, kolaborasi yang kuat bagian strategi perusahaan untuk memperluas jejaring bisnis internasional, meningkatkan peluang pengembangan pasar, serta memperkuat hubungan dengan pelaku industri dan mitra strategis di berbagai negara.

Kerja sama mitra global juga membuka peluang bagi aluminium produksi Indonesia menjangkau pasar yang semakin menempatkan aspek lingkungan dan keberlanjutan sebagai pertimbangan penting dalam pengadaan bahan baku industri.

"Melalui penguatan produk rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, dan kolaborasi global, Inalum terus meningkatan daya saing aluminium Indonesia sekaligus mendukung transformasi industri aluminium dunia menuju rantai pasok yang lebih berkelanjutan,"ucap Arif.

Kepala Grup Komersial dan Manajemen Rantai Pasok Inalum, Jevi Amri menambahkan, sertifikasi Low Carbon Aluminium bagian strategi perusahaan dalam merespons perubahan kebutuhan pelanggan sekaligus memperkuat posisi produk Inalum di pasar global.

Selama ini, Inalum memanfaatkan energi listrik berbasis tenaga air untuk mendukung proses peleburan aluminium. Pemanfaatan energi tersebut salah satu fondasi perusahaan dalam mengembangkan produk aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan produksi yang bergantung pada listrik berbasis bahan bakar fosil.

"Low Carbon Aluminium bukan hanya tentang proses produksi yang lebih rendah emisi, tetapi bagaimana keunggulan tersebut dapat menjawab kebutuhan pelanggan dan menciptakan peluang pasar baru. Inalum memastikan kekuatan energi bersih yang kita miliki dapat memberikan nilai tambah memperkuat posisi aluminium Indonesia dalam rantai pasok global,"kata Jevi.

Di tengah upaya industri global menekan emisi karbon, karakteristik produksi aluminium Indonesia menjadi perhatian khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin memperhatikan aspek lingkungan, kapabilitas industri aluminium kepada pelaku industri, pedagang komoditas, pelanggan, serta mitra strategis internasional dalam rantai pasok mereka.

Topikseru.com,Medan– Pemprov Sumatera Utara mendorong Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut terus memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga yang kreatif dan berdaya saing. Kemandirian ekonomi perempuan dinilai menjadi salah satu kunci peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 BKOW Sumut di halaman Kantor BKOW Sumut, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 104, Medan, Selasa (20/10/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema Menguatkan Peran Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi Keluarga yang Kreatif dan Berdaya Saing.

"Lima puluh enam tahun perjalanan BKOW merupakan bukti panjangnya semangat pengabdian dan kebersamaan dalam menghimpun berbagai organisasi perempuan. Perjalanan ini patut kita hargai, sekaligus menjadi dorongan untuk terus menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Timur menegaskan, keluarga yang kuat tidak hanya membutuhkan ketahanan sosial, tetapi juga ketahanan ekonomi. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran strategis, mulai dari mengelola keuangan rumah tangga, mengembangkan usaha produktif, hingga menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.

Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun keluarga yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera.

Menurutnya, perempuan juga perlu memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk belajar, berinovasi, dan meningkatkan keterampilan. Berbagai potensi lokal Sumut, seperti kuliner, kerajinan, fesyen, dan produk unggulan daerah lainnya, harus mampu dikembangkan menjadi usaha berkualitas yang dapat bersaing di pasar lebih luas.

"Untuk mewujudkan harapan tersebut, ada tiga hal yang perlu terus diperkuat oleh BKOW bersama seluruh organisasi perempuan di Sumatera Utara," sebutnya.

Pertama, memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan. Timur berharap organisasi perempuan menjadi wadah untuk belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, pengelolaan keuangan, serta pengembangan usaha berbasis potensi daerah perlu terus didorong agar perempuan semakin percaya diri dan mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan.

Kedua, mendorong pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, kreativitas dan kualitas produk harus didukung kemampuan memanfaatkan teknologi, termasuk media sosial dan berbagai platform digital, untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Namun, pemanfaatan teknologi juga harus dibarengi kemampuan memahami kebutuhan pasar, menjaga kualitas produk, membangun kepercayaan konsumen, serta memberikan pelayanan yang baik. Dengan demikian, usaha yang dikembangkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus bertumbuh.

Ketiga, memperluas kemitraan dan akses ekonomi. BKOW diharapkan terus membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan berbagai lembaga terkait guna membuka akses pelatihan, pendampingan, pembiayaan, serta pemasaran produk bagi pelaku usaha perempuan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak BKOW dan seluruh organisasi perempuan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender," ucapnya.

Sementara itu, Ketua BKOW Sumut Fahrizar Iskandar Hasibuan menyampaikan, perempuan memiliki peran strategis, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selain menjadi pendidik generasi, perempuan juga berperan sebagai pemimpin di tengah masyarakat dan mitra dalam pembangunan.

Karena itu, pemberdayaan perempuan harus mampu membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh akses ekonomi, mengembangkan potensi diri, serta membangun kemandirian. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan agar semakin berkembang dan naik kelas.

Fahrizar mengakui, pelaku UMKM perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal, serta kemampuan pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Kita juga menyadari bahwa perempuan pelaku UMKM masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal. Kemampuan pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan. Saya memandang literasi keuangan bagian penting dalam pemberdayaan perempuan. Pelaku UMKM perempuan perlu dibekali, agar mampu memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga," pungkasnya.

Topikseru.com, Medan – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Selasa (20/10/2026) siang, menggerebek sebuah rumah di Jalan Multatuli Medan, karena jadi sarang narkoba. Bahkan polisi menemukan adanya pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), yang disalahgunakan jadi tempat jual beli narkotika jenis sabu dan ganja.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha yang memimpin penggerebekan mengungkapkan, terungkapnya pos siskamling itu menjadi tempat jual beli narkoba, sesaat setelah pihaknya menggerebek sebuah rumah yang jadi tempat menggunakan narkoba.

Usai melakukan penggeledahan dan meringkus seorang pengguna narkoba berinsial HG (53), petugas kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang dicurigai.

"Kami temukan satu paket sabu, dan 7 paket ganja di pos siskamling. Pos ini, kami duga sengaja digunakan sebagai tempat transaksi narkoba," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, dalam proses penggerebekan yang dilakukan pihaknya, sejumlah pelaku narkoba kabur dengan cara melompat ke sungai. Termasuk, pemilik narkoba yang disita di pos siskamling yang disita.

"Sejumlah pelaku melarikan diri dengan melompat ke sungai, namun identitasnya sudah kami kantongi dan akan kami kejar," tambah Rafli.

Satresnarkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan, berkomitmen akan membersihkan kawasan Multatuli dari peredaran narkoba. Kawasan ini, kini dalam pantauan petugas.

"Komitmen kami bersama, ingin membersihkan narkoba dari tempat ini. Pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

[adsense]Pernyataan tersebut menjadi penegasan di tengah usulan Kementerian Koperasi agar jaringan koperasi desa dan kelurahan ikut dilibatkan dalam penyaluran gaji pegawai pemerintah.

"Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

[adsense]Meski demikian, Suahasil tidak menjelaskan lebih jauh mengenai tindak lanjut usulan Kementerian Koperasi. Belum ada keterangan terperinci mengenai apakah proposal tersebut akan diterapkan, bagaimana skema pelaksanaannya, atau kapan kebijakan itu dapat mulai berjalan.

Usulan Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi Sudah Diajukan

[adsense]Ferry menyampaikan informasi itu seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas mengenai KDKMP di Jakarta pada Rabu (14/10/2026).

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," ujar Ferry.

[adsense]Menurut Ferry, anggaran untuk mendukung rencana tersebut tengah disiapkan. Namun, ia belum memerinci nilai anggaran yang dibutuhkan maupun mekanisme pembayaran yang akan digunakan.

Kementerian Koperasi juga belum menjelaskan koperasi mana saja yang akan dilibatkan, persyaratan bagi koperasi penerima penugasan, serta jadwal penerapan rencana tersebut.

[adsense]Dengan demikian, pengajuan kepada Kementerian Keuangan belum dapat diartikan sebagai keputusan final bahwa gaji PNS akan segera disalurkan melalui koperasi.

Jutaan ASN Jadi Bagian dari Pembahasan

[adsense]Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang. Angka tersebut mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya cakupan layanan administrasi kepegawaian yang harus diperhitungkan apabila pemerintah hendak mengubah mekanisme pembayaran gaji.

[adsense]Di sisi lain, PT Taspen (Persero) mencatat telah melayani 9,13 juta peserta hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,28 juta merupakan penerima pensiun.

Taspen juga memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia. Data ini menggambarkan luasnya jaringan pembayaran bagi peserta Taspen, meskipun layanan pensiun tersebut tidak dapat disamakan secara langsung dengan mekanisme pembayaran gaji ASN aktif.

[adsense]Angka-angka tersebut menjadi konteks penting dalam membahas cakupan layanan pembayaran pemerintah. Namun, belum ada rincian yang menunjukkan berapa banyak ASN yang akan terlibat apabila usulan pembayaran gaji melalui KDKMP nantinya disetujui.

Pembayaran Gaji PNS Memiliki Dasar Aturan

[adsense]Dalam informasi yang disampaikan, pembayaran gaji PNS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat.

Karena itu, apabila pemerintah hendak mengubah mekanisme pembayaran, ketentuan yang berlaku dan kebutuhan penyesuaian regulasi perlu diperiksa secara menyeluruh.

[adsense]Aspek lain yang perlu diperjelas mencakup tata kelola dana, keamanan transaksi, akurasi data penerima, pertanggungjawaban administrasi, serta kesiapan jaringan layanan di tingkat desa dan kelurahan.

Namun, rincian mengenai aspek-aspek tersebut belum dijelaskan secara terbuka dalam keterangan yang tersedia mengenai usulan Kementerian Koperasi.

[adsense]

Apa Status Rencana Pembayaran Gaji Lewat KDKMP?

Belum adanya penjelasan mengenai persetujuan akhir, mekanisme teknis, dan jadwal pelaksanaan membuat rencana tersebut belum dapat dipastikan akan diterapkan.

[adsense]Publik masih perlu menunggu keterangan lanjutan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi mengenai hasil pembahasan usulan tersebut.

Kejelasan keputusan pemerintah akan menentukan apakah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya memperoleh peran dalam layanan pembayaran gaji ASN atau tetap beroperasi tanpa mengambil alih fungsi penyaluran gaji yang berjalan saat ini.

[adsense]

[adsense]Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam konflik kedua negara. Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur strategis perdagangan energi dunia. Namun, peringatan terbaru Teheran juga menempatkan infrastruktur komunikasi bawah laut sebagai bagian dari perhatian keamanan kawasan.

Juru bicara IRGC, Hossein Mohebbi, menyatakan terdapat tujuh kabel internet utama yang membentang di bawah Selat Hormuz. Ia mengklaim kabel-kabel tersebut membawa lalu lintas data internet dan komersial.

[adsense]"Kami hanya ingin mereka tahu bahwa target-target baru akan diungkapkan. Senjata-senjata baru juga akan diperkenalkan," kata Mohebbi dalam sebuah acara di Museum Pertahanan Suci di Teheran, Senin, 19 Oktober 2026.

Pernyataan itu disampaikan sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran negara Iran, IRIB. Mohebbi juga menegaskan keinginan Iran untuk mengusir sisa-sisa kekuatan Amerika Serikat dari kawasan tersebut.

[adsense]Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan peringatan dari pihak Iran. Belum ada keterangan dalam informasi yang tersedia bahwa kabel-kabel internet bawah laut itu telah diserang atau mengalami kerusakan akibat ancaman tersebut.

Kabel Internet Bawah Laut Masuk dalam Perhitungan Konflik

[adsense]Kabel bawah laut merupakan infrastruktur penting untuk menghubungkan jaringan komunikasi antarnegara. Infrastruktur ini membawa sebagian besar lalu lintas data internasional, termasuk komunikasi digital dan pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun lembaga pemerintahan.

Gangguan terhadap kabel-kabel tersebut berpotensi memengaruhi konektivitas internet dan layanan digital, bergantung pada lokasi kerusakan, kapasitas jaringan alternatif, serta kemampuan operator mengalihkan lalu lintas data.

[adsense]Dampaknya tidak otomatis membuat seluruh internet di suatu negara terputus. Namun, kerusakan pada jalur strategis dapat meningkatkan latensi, mengurangi kapasitas koneksi, atau mengganggu layanan tertentu apabila jalur cadangan tidak memadai.

Selat Hormuz menjadi perhatian karena berada di kawasan yang memiliki kepentingan strategis bagi perdagangan dan keamanan regional.

[adsense]Jika infrastruktur komunikasi di wilayah itu ikut terdampak konflik, persoalannya tidak lagi terbatas pada pergerakan kapal dan pasokan energi.

Ancaman tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan jaringan digital lintas negara yang bergantung pada kabel fisik di dasar laut.

[adsense]

Pejabat Iran Sebelumnya Singgung Pusat Data dan Fasilitas AI

Awal Oktober 2026, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan kepada lembaga penyiaran negara Iran, Press TV, bahwa Teheran dapat mempertimbangkan sasaran berupa kabel internet bawah laut, pusat data, dan fasilitas kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkaitan dengan Amerika Serikat apabila perang kembali pecah.

[adsense]"Kami belum memasukkan aset-aset tersebut ke dalam daftar target kami," kata Rezaei, seraya memperingatkan bahwa infrastruktur itu dapat dihancurkan jika konflik kembali terjadi.

Pernyataan Rezaei menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi telah disebut dalam wacana ancaman Iran terhadap Amerika Serikat.

[adsense]Namun, penyebutan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keputusan operasional untuk menyerang fasilitas tertentu.

Pusat data menopang penyimpanan dan pemrosesan informasi dalam skala besar. Sementara itu, fasilitas kecerdasan buatan membutuhkan infrastruktur komputasi yang mampu menjalankan berbagai proses pengolahan data.

[adsense]Apabila fasilitas semacam itu menjadi sasaran dalam konflik bersenjata, dampaknya dapat meluas ke layanan digital yang bergantung pada infrastruktur tersebut. Besarnya dampak akan bergantung pada fasilitas yang terdampak, tingkat ketergantungan pengguna, serta ketersediaan sistem cadangan.

Karena itu, ancaman terhadap kabel bawah laut, pusat data, dan fasilitas AI memperlihatkan bahwa persaingan militer modern tidak hanya berkaitan dengan persenjataan konvensional, tetapi juga dengan infrastruktur teknologi yang menopang aktivitas sipil dan ekonomi.

[adsense]

Konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel Berawal pada Februari

Berdasarkan kronologi dalam laporan yang menjadi bahan pemberitaan ini, Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

[adsense]Teheran kemudian merespons dengan serangan rudal dan pesawat nirawak ke berbagai wilayah di kawasan tersebut.

Konflik itu juga berdampak pada Selat Hormuz. Iran secara efektif menutup jalur perairan strategis tersebut, sementara Washington kemudian memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

[adsense]Selat Hormuz memiliki peran penting bagi perdagangan energi internasional. Gangguan terhadap jalur ini dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pelayaran dan pasar energi, terutama ketika ketegangan militer membatasi pergerakan kapal.

Pada Juni 2026, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan menandatangani nota kesepahaman terkait kebebasan navigasi di selat tersebut. Namun, pelaksanaannya terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai keamanan jalur perairan strategis itu.

[adsense]Dalam situasi seperti ini, pernyataan mengenai sasaran baru dan persenjataan baru berpotensi menambah ketidakpastian. Meski begitu, ancaman yang disampaikan pejabat Iran perlu dibedakan dari tindakan militer yang benar-benar telah dilakukan.

Ancaman Infrastruktur Digital Berpotensi Memperluas Dampak Konflik

[adsense]Kerusakan kabel dapat mengganggu sebagian jalur komunikasi, tetapi tingkat dampaknya bergantung pada konfigurasi jaringan, jumlah kabel yang terdampak, dan ketersediaan jalur alternatif.

Di sisi lain, ancaman terhadap pusat data dan fasilitas AI juga menyoroti ketergantungan ekonomi terhadap sistem komputasi.

[adsense]Layanan bisnis, penyimpanan data, dan berbagai aplikasi digital membutuhkan infrastruktur yang tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan keamanan.

Meski belum ada konfirmasi bahwa kabel-kabel yang disebut IRGC mengalami serangan, pernyataan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur digital telah masuk dalam pembahasan ancaman di tengah konflik regional.

[adsense]Bagi dunia internasional, persoalan ini bukan hanya tentang keamanan satu jalur kabel. Risiko yang lebih luas terletak pada kemungkinan konflik militer memengaruhi jaringan komunikasi dan layanan teknologi yang digunakan lintas negara.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada situasi keamanan di kawasan, langkah yang diambil para pihak yang berkonflik, serta apakah peringatan tersebut berkembang menjadi tindakan nyata terhadap infrastruktur digital.

[adsense]Hingga informasi dalam laporan ini, ancaman yang disampaikan pejabat Iran belum dapat disamakan dengan serangan yang telah terverifikasi terhadap kabel internet bawah laut di Selat Hormuz.

[adsense]

[adsense]Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa pemantauan citra satelit hingga 20 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB tidak menemukan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan tersebut menjadi bagian dari informasi kondisi lingkungan dan cuaca yang perlu diperhatikan masyarakat.

[adsense]"Sementara hasil pemantauan citra satelit pada 20 Oktober 2026 hingga pukul 12.00 WIB, tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara," kata Hendro di Medan, Selasa (20/10/2026).

Jarak Pandang di Sumut Berkisar 6–10 Kilometer

[adsense]BMKG menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah berada dalam kategori baik hingga sedang. Meski begitu, masyarakat tetap perlu mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kualitas udara, terutama apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer.

Tidak ditemukannya titik panas dalam pemantauan satelit pada waktu tersebut juga tidak berarti risiko kebakaran hutan dan lahan telah sepenuhnya hilang. Kondisi dapat berubah sehingga pemantauan secara berkala tetap diperlukan.

[adsense]Masyarakat dapat mengikuti informasi resmi melalui akun media sosial BBMKG Wilayah I Medan, @infobmkgsumut. Layanan informasi juga tersedia melalui nomor 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.

Waspada Gelombang Laut hingga 2,5 Meter di Perairan Sumut

[adsense]Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan, Dasmian Sulviani, menyampaikan bahwa potensi gelombang tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di laut.

Wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang setinggi 1,25–2,5 meter meliputi:

[adsense]

• Perairan barat Sumatera Utara
• Perairan timur Kepulauan Nias.
• Perairan barat Kepulauan Nias.
• Perairan Kepulauan Batu.
• Perairan barat Kepulauan Batu.
• Samudra Hindia barat Kepulauan Nias.

Kecepatan Angin Mencapai 20 Knot

[adsense]BMKG mencatat pola angin di wilayah utara Sumatera umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 8–20 knot.

Kecepatan dan arah angin menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi gelombang laut. Karena itu, masyarakat yang beraktivitas di perairan diminta tidak hanya memperhatikan tinggi gelombang, tetapi juga memperbarui informasi cuaca maritim sesuai wilayah pelayaran masing-masing.

[adsense]Potensi gelombang 1,25–2,5 meter tidak berarti seluruh perairan akan mengalami kondisi yang sama sepanjang periode tersebut. Keadaan laut dapat berbeda menurut lokasi dan waktu, sehingga informasi terbaru dari BMKG perlu menjadi acuan sebelum melakukan perjalanan.

Masyarakat Diminta Pantau Informasi Resmi BMKG

[adsense]Masyarakat dapat mengakses pembaruan melalui kanal resmi BBMKG Wilayah I Medan dan BMKG Maritim Belawan sesuai kebutuhan informasi.

Dengan pemantauan kondisi lingkungan dan cuaca secara berkala, masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di wilayah perairan Sumatera Utara.

[adsense]

[adsense]Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan informasi Stasiun BMKG Meulaboh-Nagan Raya, gempa terjadi sekitar pukul 23.29 WIB. Pusat gempa berada di laut, sekitar 59 kilometer barat daya Meulaboh, Aceh Barat.

[adsense]Prakirawan Stasiun BMKG Meulaboh-Nagan Raya, Yoga Al Ma'ruf, menyampaikan bahwa gempa tercatat pada koordinat 3,79 derajat Lintang Utara (LU) dan 95,72 derajat Bujur Timur (BT).

"Lokasi gempa berada di 3,79 LU, 95,72 BT atau sekitar 59 km barat daya Meulaboh, Aceh Barat di kedalaman 74 km," tulis Yoga kepada wartawan di Meulaboh, Selasa (20/10/2026) malam.

[adsense]

Gempa Terjadi Saat Warga Bersiap Beristirahat

BMKG mencatat pusat gempa berada pada kedalaman 74 kilometer. Data lokasi dan kedalaman tersebut menjadi bagian penting untuk memahami karakteristik kejadian gempa yang dirasakan di kawasan Aceh Barat.

[adsense]Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG maupun instansi berwenang. Informasi yang belum terverifikasi sebaiknya tidak langsung disebarluaskan agar tidak memicu kepanikan.

BMKG: Gempa Aceh Barat Tidak Berpotensi Tsunami

[adsense]Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan informasi resmi apabila terdapat pembaruan mengenai aktivitas gempa di wilayah tersebut. Warga juga disarankan memastikan kondisi bangunan dan lingkungan sekitar aman sebelum kembali beraktivitas seperti biasa.

Hingga informasi yang disampaikan dalam laporan awal ini, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai kerusakan bangunan, korban, maupun dampak lain akibat gempa M 5,4 di Aceh Barat.

[adsense]Perkembangan mengenai gempa bumi tersebut perlu terus dipantau melalui informasi resmi BMKG dan pemerintah daerah setempat.

[adsense]

[adsense]Perubahan lokasi sandar ini merupakan bagian dari penugasan Kementerian Perhubungan. PELNI menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas aksesibilitas transportasi laut sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI, Nuraini Dessy, mengatakan penempatan KM Dorolonda di Pelabuhan Donggala diharapkan dapat memberikan pilihan akses yang lebih dekat bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut.

[adsense]"Pemindahan lokasi sandar KM Dorolonda ke Pelabuhan Donggala merupakan bagian dari penugasan Kementerian Perhubungan sebagai upaya penyesuaian pelayanan PELNI untuk memperluas aksesibilitas transportasi laut bagi masyarakat," ujar Dessy.

KM Lambelu Tetap Beroperasi di Pelabuhan Pantoloan

[adsense]Menurut Dessy, PELNI terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesiapan operasional di lokasi sandar baru. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi keselamatan pelayaran, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta kelancaran proses naik dan turun penumpang.

Kesiapan tersebut menjadi penting agar perubahan lokasi pelayanan tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan penumpang. PELNI juga menegaskan komitmennya untuk mengutamakan prinsip safety first, zero accident, dan service excellence dalam setiap tahapan perjalanan.

[adsense]"Kami berharap dukungan seluruh pihak dapat memastikan pelayanan KM Dorolonda di Donggala berlangsung aman dan tertib," kata Dessy.

Ini Rute KM Dorolonda yang Perlu Diketahui Penumpang

[adsense]Berdasarkan informasi PELNI, rute KM Dorolonda meliputi:

• Surabaya
• Balikpapan
• Donggala
• Bitung
• Ternate
• Sorong
• Manokwari
• Nabire
• Serui
• Jayapura

[adsense]

PELNI Ingatkan Penumpang Beli Tiket dari Kanal Resmi

Dessy meminta masyarakat tidak membeli tiket melalui pihak yang tidak resmi. Pengisian data penumpang secara lengkap dan benar diperlukan untuk mendukung kelancaran proses keberangkatan sekaligus memastikan kesesuaian data dalam manifes kapal.

[adsense]Tiket PELNI tersedia melalui sejumlah kanal resmi, antara lain aplikasi PELNI Mobile, situs web PELNI, Contact Center 162, loket cabang, serta berbagai mitra penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan.

Kanal lainnya mencakup fitur Lifestyle BCA Mobile, myBCA, Sukha by Livin' Mandiri, BNI Agen46, BRImo, BRILink Agen.

[adsense]