[adsense]Chief Technology Officer (CTO) Badan Pengelola Investasi Danantara, Sigit Puji Santosa, mengungkapkan seluruh menteri dan wakil menteri nantinya akan mendapatkan kendaraan dinas Maung Garuda.

Distribusi kendaraan tersebut disebut akan dilakukan secara serentak. Bahkan, penerimanya berpotensi lebih luas dari sekadar menteri dan wakil menteri.

[adsense]Sigit menyampaikan hal tersebut saat ditemui di sela Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

"Spesifikasinya beda dong (dengan presiden), cukup banyak. Tapi nanti mungkin tunggu 20 Oktober ya, nanti akan ada kejutan," kata Sigit.

[adsense]Ketika ditanya mengenai siapa saja yang akan memperoleh kendaraan tersebut, Sigit memastikan jajaran menteri dan wakil menteri masuk dalam daftar penerima.

"Bahkan lebih dari itu nanti," ujarnya.

[adsense]

Distribusi Maung Garuda Dimulai dari Menko

Per 5 Oktober 2026, sejumlah menteri koordinator dan pimpinan lembaga terlihat menggunakan mobil produksi PT Pindad tersebut.

[adsense]Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menggunakan Maung Garuda berwarna putih dengan pelat RI 24 saat menuju Istana Kepresidenan.

Airlangga mengatakan dirinya baru menerima kendaraan tersebut pada akhir pekan dan langsung menggunakannya untuk kegiatan kedinasan pada Senin (5/10/2026).

[adsense]Untuk tahap awal, distribusi memang belum dilakukan kepada seluruh anggota kabinet.

Airlangga menyebut penggunaan Maung saat itu masih terbatas pada sebagian pejabat, terutama menteri koordinator dan kepala lembaga. Jumlah unit yang tersedia pada tahap awal diperkirakan sekitar 18 kendaraan.

[adsense]Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan dan distribusi kendaraan dinas berjalan secara bertahap.

Prabowo Dorong Pejabat Gunakan Mobil Buatan Dalam Negeri

[adsense]Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mendorong penggunaan kendaraan buatan dalam negeri untuk jajaran pemerintahannya.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Oktober 2025, Prabowo menyampaikan arahan agar para pejabat pemerintah menggunakan Maung untuk kendaraan dinas.

[adsense]Arahan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penggunaan Maung oleh jajaran kabinet dan kepala lembaga.

Sejumlah pejabat mulai terlihat menggunakan kendaraan tersebut pada awal Oktober 2026, sementara pengiriman unit lainnya masih dilakukan secara bertahap.

[adsense]

Bukan Sekadar Mobil Dinas

Mobil tersebut diproduksi PT Pindad, perusahaan pelat merah yang selama ini dikenal sebagai produsen kendaraan dan peralatan pertahanan.

[adsense]Karena itu, penggunaan Maung oleh pejabat negara memiliki dimensi lain selain fungsi sebagai kendaraan operasional.

Kendaraan produksi dalam negeri tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kemampuan industri nasional kepada publik.

[adsense]Sejumlah pejabat yang sudah menggunakannya juga menyoroti fitur kenyamanan dan teknologi di dalam kendaraan.

Airlangga, misalnya, mengatakan kursi Maung dapat diatur sesuai kebutuhan dan interiornya dilengkapi fitur seperti touchscreen dan Bluetooth.

[adsense]

Spesifikasi Tak Persis Sama dengan Mobil Presiden

Sigit mengatakan spesifikasi kendaraan untuk para pejabat berbeda dengan unit yang digunakan Presiden.

[adsense]Salah satu perbedaan yang terlihat adalah kelengkapan kendaraan. Unit Maung untuk menteri disebut tidak langsung dilengkapi sunroof seperti kendaraan kepresidenan.

Dengan demikian, meski tampilan kendaraan dinas menteri memiliki kemiripan dengan Maung MV3 Garuda Limousine, terdapat penyesuaian spesifikasi berdasarkan peruntukannya.

[adsense]

20 Oktober Disebut Bakal Jadi Momentum

Tanggal tersebut disebutnya akan menjadi momentum munculnya "kejutan" terkait kendaraan dinas tersebut.

[adsense]Pernyataan itu sekaligus membuka kemungkinan bahwa daftar penerima Maung Garuda tidak hanya mencakup menteri dan wakil menteri.

Sigit bahkan mengatakan penerimanya bisa lebih banyak dari dua kelompok tersebut.

[adsense]Namun, ia belum membeberkan secara rinci siapa saja pejabat yang dimaksud maupun berapa jumlah unit yang akan didistribusikan.

Dari 18 Unit, Menuju Seluruh Menteri dan Wamen

[adsense]Pada 5 Oktober, penggunaan Maung Garuda baru terlihat pada sebagian menteri koordinator dan kepala lembaga, dengan jumlah awal sekitar 18 unit.

Kini, pemerintah melalui pernyataan Sigit menyebut kendaraan tersebut akan diberikan kepada seluruh menteri dan wakil menteri.

[adsense]Artinya, distribusi Maung Garuda tidak lagi sekadar tahap awal bagi pejabat tertentu, tetapi diarahkan menjadi kendaraan operasional yang digunakan lebih luas oleh jajaran pemerintahan.

Meski demikian, rincian jumlah unit, jadwal pengiriman, serta daftar pejabat di luar menteri dan wakil menteri masih menunggu pengumuman berikutnya.

[adsense]Jika rencana tersebut terealisasi, Maung Garuda akan semakin identik dengan kendaraan dinas Kabinet Merah Putih sekaligus menjadi salah satu produk industri dalam negeri yang paling banyak terlihat dalam aktivitas pemerintahan.

[adsense]

[adsense]Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes, Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan yang digelar di Aula Kantor PLN UID Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu dihadiri perwakilan dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, serta jajaran instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan ATR/BPN.

[adsense]Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor menegaskan, ketersediaan akses listrik bukan sekadar untuk penerangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian, memajukan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Terlepas dari kendala, rintangan, dan hambatan yang ada, apakah karena lokasinya sulit, kawasan hutan lindung, atau area konservasi, jangan sampai masalah administrasi menghambat aliran listrik ke dusun-dusun kita. Ini tanggung jawab moral dan tugas pokok kita sebagai pelayan masyarakat," tegas Timur Tumanggor.

[adsense]Timur mengungkapkan, saat ini terdapat 117 usulan lokasi program Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut. Dari jumlah tersebut, 47 lokasi berada di lima kabupaten prioritas, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mandailing Natal (Madina).

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum coaching clinic yang digelar selama kegiatan untuk menyelesaikan berbagai hambatan perizinan, sehingga target aliran listrik ke lokasi-lokasi tersebut dapat direalisasikan pada 2027.

[adsense]Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna memaparkan, Rasio Elektrifikasi (RE) di Sumut saat ini telah mencapai 99,86%. Meski demikian, penuntasan akses listrik di wilayah pelosok tetap menjadi prioritas nasional guna mencapai target RE 100% pada 2029.

"Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama, yaitu perluasan jaringan distribusi (grid), pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual," ujar Feby.

[adsense]Feby juga mengimbau dukungan penuh pemerintah daerah dalam memfasilitasi infrastruktur jalan, memastikan kejelasan data koordinat, menyelesaikan izin pemanfaatan kawasan hutan, hingga melakukan sosialisasi Right of Way (ROW) kepada masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar pembangunan jaringan distribusi tidak terkendala persoalan ganti rugi lahan.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Sumut Rizky Mochamad menyatakan kesiapan PLN untuk mengeksekusi pembangunan infrastruktur Lisdes di lapangan. Ia menekankan pentingnya kepastian perizinan dan aksesibilitas dalam mendukung kelancaran pembangunan.

[adsense]"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya. Kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemda untuk fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi sosial," pungkas Rizky.

[adsense]

[adsense]Pertemuan itu berlangsung pada waktu yang berdekatan dengan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili gugatan mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, memastikan pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan putusan MK.

[adsense]Menurut Syarif, Jokowi datang setelah mendapat undangan langsung dari Prabowo. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 19.00 hingga sekitar pukul 21.00 WIB.

"Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi ke Kertanegara," kata Syarif kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2026.

[adsense]Ketika ditanya apakah putusan MK soal syarat pendidikan Gibran menjadi bagian pembicaraan, Syarif menjawab singkat.

"Tidak ada," ujarnya.

[adsense]

Pertemuan Berlangsung Saat MK Gelar Sidang Putusan

Sidang putusan dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Dengan demikian, Jokowi dan Prabowo berada dalam pertemuan tertutup di Kertanegara ketika proses pembacaan putusan MK berlangsung.

[adsense]Perkara tersebut diajukan sejumlah pemohon, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sejumlah individu.

Para pemohon mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

[adsense]Mereka meminta MK menguji persoalan tersebut dalam kerangka perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

MK Nyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

[adsense]Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Sementara dalam pokok permohonan, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Dengan putusan tersebut, MK tidak masuk pada konsekuensi yang diminta para pemohon terhadap hasil Pilpres 2024.

[adsense]MK menjelaskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU tersebut.

Mahkamah juga menjelaskan bahwa perkara yang diajukan merupakan sengketa hasil pemilu, sementara Gibran telah berstatus sebagai Wakil Presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

[adsense]Karena itu, statusnya sebagai calon wakil presiden dalam tahapan Pilpres 2024 telah berakhir.

MK Juga Bahas Dokumen Pendidikan Gibran

[adsense]Dalam keterangan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, temuan tersebut tidak mengubah amar putusan perkara.

[adsense]MK menilai persoalan mengenai validitas dan pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden berada pada ranah lembaga yang berwenang menilai persyaratan pencalonan, bukan lagi melalui mekanisme PHPU yang diajukan dalam perkara tersebut.

Dasco Mengaku Tak Tahu Isi Pertemuan

[adsense]Namun, Dasco mengaku tidak mengetahui pembicaraan kedua tokoh tersebut karena tidak hadir dalam pertemuan.

"Pertemuan yang semalam berlangsung saya juga enggak hadir. Sehingga isi dari pertemuannya juga saya belum tahu," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

[adsense]Pernyataan Dasco sekaligus menunjukkan bahwa isi pertemuan Jokowi dan Prabowo belum disampaikan secara terbuka oleh kedua pihak.

Sementara itu, Syarif hanya menyebut pertemuan berlangsung atas undangan Prabowo dan menegaskan tidak ada pembahasan mengenai putusan MK terkait Gibran.

[adsense]

Pertemuan Dua Tokoh Berakhir Sekitar Pukul 21.00

Menurut keterangan ajudan Jokowi, pertemuan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 21.00 WIB. Syarif tidak membeberkan materi pembicaraan keduanya.

[adsense]Pada saat yang hampir bersamaan, MK tengah menyelesaikan pembacaan putusan perkara yang menjadi perhatian karena berkaitan dengan status pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Kendati waktu kedua peristiwa tersebut beririsan, sejauh ini tidak ada keterangan dari Jokowi maupun Prabowo yang menyebut bahwa pertemuan di Kertanegara membahas putusan MK tentang Gibran.

[adsense]Syarif justru secara eksplisit membantah adanya kaitan tersebut.

Dengan demikian, isi pembicaraan Jokowi dan Prabowo masih belum diketahui publik. Yang telah dikonfirmasi adalah pertemuan berlangsung atas undangan Prabowo selama sekitar dua jam, sementara pada malam yang sama MK menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

[adsense]

[adsense]League Cup 2026/2027 yang diikuti klub Super League dan Championship akan dimulai pada awal November mendatang.

Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda tidak mengikuti fase grup dan langsung menunggu di babak perempat final.

[adsense]Salah satu yang menarik adalah tidak adanya Persib Bandung di fase grup, sementara Persija Jakarta tergabung di Grup A bersama tim Championship Sumsel United serta PSMS Medan.

Selain Persib, Borneo FC Samarinda juga tidak akan mengikuti fase grup. Kedua klub tersebut bakal menunggu di fase knock-out alias quarter-final.

[adsense]League Cup merupakan kompetisi dua kasta yakni Super League, kemudian Championship. 18 klub Super League akan bersaing dengan 20 tim dari kasta kedua.

League Cup akan dimulai pada awal November mendatang. Kejuaraan ini terbagi ke dalam 12 grup yang dibagi ke dalam dua wilayah dalam empat zona.

[adsense]Itu adalah zona barat 1, zona barat 2, zona timur 1, dan zona timur 2. Masing-masing Grup A sampai L diisi oleh tiga tim kombinasi tim-tim Super League serta Championship.

Salah satu yang menarik adalah Persija ada di Grup A bersama Sumsel United dan PSMS Medan.

[adsense]Sementara di zona timur yang menjadi perhatian adalah di Grup K. Ini karena PSM Makassar akan berhadapan dengan tim legendaris Persipura Jayapura ditambah De Red FC.

Berikut Hasil Drawing League Cup 2026/2027

[adsense]Grup A

PSMS Medan

[adsense]Persija Jakarta

Sumsel United

[adsense]Grup B

Bhayangkara Presisi Lampung FC

[adsense]Semen Padang

PSPS Pekanbaru

[adsense]Grup C

Dewa United

[adsense]Persita Tangerang

Persiraja Banda Aceh

[adsense]

[adsense]Insiden tersebut terjadi ketika arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta sedang mengalami perlambatan.

Satu orang dilaporkan mengalami luka dalam kecelakaan Tol Cipularang KM 91 tersebut. Korban merupakan pengemudi truk traktor yang diduga menjadi pemicu tabrakan beruntun.

[adsense]Tidak ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Truk Diduga Gagal Mengerem

[adsense]Begitu menerima laporan, petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

"Informasi awal telah terjadi laka lantas tabrakan beruntun," kata Joko saat dikonfirmasi di Bandung, Rabu (7/10/2026).

[adsense]Berdasarkan pemeriksaan awal, kecelakaan bermula ketika kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta melaju dalam kondisi arus yang melambat.

Pada saat bersamaan, truk traktor bernomor polisi B 9773 UEL datang dari belakang.

[adsense]Truk tersebut kemudian menabrak kendaraan yang berada di depannya. Benturan pertama itu memicu rangkaian tabrakan hingga melibatkan belasan kendaraan lainnya.

Polisi menduga truk mengalami gangguan pada sistem pengereman.

[adsense]Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan.

Pengemudi Truk Alami Patah Kaki

[adsense]Korban mengalami patah kaki akibat kecelakaan.

Petugas kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

[adsense]Hingga informasi tersebut disampaikan, polisi memastikan tidak terdapat laporan korban meninggal dunia.

Kondisi korban luka menjadi perhatian petugas bersamaan dengan proses evakuasi kendaraan yang mengalami kerusakan akibat benturan.

[adsense]

15 Kendaraan Terlibat Tabrakan

Kendaraan yang tercatat dalam laporan awal polisi berasal dari berbagai jenis, mulai dari kendaraan niaga hingga mobil penumpang.

[adsense]Berikut sejumlah kendaraan yang terlibat:

• Truk traktor
• Kendaraan pikap
• Truk ringan
• Toyota Hiace
• Honda Brio
• Mitsubishi Colt Diesel Box
• Chevrolet
• Toyota Innova
• Suzuki APV
• Toyota Calya
• Toyota Rush
• Chery

[adsense]Polisi masih melakukan pendataan untuk memastikan seluruh kendaraan serta pihak yang terlibat dalam kecelakaan.

Seluruh Lajur Arah Jakarta Sempat Tertutup

[adsense]Benturan beruntun menyebabkan seluruh lajur Tol Cipularang arah Jakarta di sekitar lokasi kecelakaan sempat tertutup.

Situasi tersebut membuat arus lalu lintas mengalami hambatan.

[adsense]Petugas PJR Polda Jawa Barat bersama Unit Laka Polres Purwakarta langsung melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi.

Evakuasi kendaraan menjadi prioritas agar ruas jalan dapat kembali digunakan dan antrean kendaraan tidak semakin panjang.

[adsense]

Derek dan Tim Penyelamat Dikerahkan

Kendaraan yang mengalami kerusakan akibat tabrakan dievakuasi secara bertahap dari lokasi kecelakaan.

[adsense]Petugas juga melakukan pendataan terhadap pengemudi dan kendaraan yang terlibat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kecelakaan Tol Cipularang berjalan aman sekaligus mendukung proses penyelidikan kepolisian.

[adsense]

Polisi Periksa Sistem Rem Truk

Pemeriksaan masih dilakukan terhadap kendaraan maupun pihak-pihak yang terlibat.

[adsense]Sistem pengereman truk menjadi salah satu bagian yang diperiksa untuk mengetahui apakah benar terjadi gangguan teknis sebelum kecelakaan.

Polisi juga akan mencocokkan keterangan para pengemudi dengan kondisi kendaraan dan temuan di lokasi.

[adsense]Dengan demikian, penyebab pasti kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 91 masih menunggu hasil pemeriksaan.

Untuk sementara, kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang terluka dan 15 kendaraan terlibat, tanpa laporan korban meninggal dunia.

[adsense]Pengguna Tol Cipularang arah Jakarta diimbau tetap berhati-hati dan memperhatikan kondisi lalu lintas ketika melintasi lokasi yang sebelumnya terdampak kecelakaan.

[adsense]

[adsense]Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027 bersama Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, di Ruang Rapat I Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (7/10/2026).

Surya menyebutkan, Sumut memiliki potensi agroklimat yang sangat baik untuk pengembangan komoditas bawang putih. Dari total potensi pengembangan seluas 9.624 hektare tersebut, tersebar di Kabupaten Samosir seluas 5.001 hektare, Karo 2.995 hektare, Humbanghasundutan 411 hektare, Simalungun 384 hektare, Dairi 288 hektare, Toba 234 hektare, Tapanuli Utara 198 hektare, Deliserdang 73 hektare, dan Mandailing Natal 40 hektare.

[adsense]Guna mencapai hasil maksimal, katanya, ketersediaan benih bermutu harus benar-benar terjamin. Selain itu, produksi harus memiliki kepastian pasar dan offtaker, sementara kapasitas penangkar dan kelompok tani juga perlu diperkuat.

"Maka dari itu produktivitas harus kita dorong untuk mencapai target 20 ton per hektare panen basah," ucapnya.

[adsense]Guna mewujudkan target tersebut, lanjut Surya, Pemprov Sumut terus mendorong dan mengawal pengembangan bawang putih secara berkelanjutan. Pemprov Sumut ingin peningkatan produksi berjalan seiring dengan kepastian pasar, sehingga petani memiliki kepastian usaha dan memperoleh harga yang menguntungkan.

"Untuk itu saya berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Sehingga pengembangan bawang putih di Sumut dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi petani," harapnya.

[adsense]Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufiq Ratule menyampaikan, wilayah Sumut menjadi bagian dari alokasi kawasan strategis pengembangan hortikultura nasional untuk mencapai swasembada bawang putih. Menurutnya, Sumut dinilai memiliki agroklimat dan potensi yang sangat baik untuk budidaya bawang putih.

"Pengembangan bawang putih untuk memperkuat ketersediaan dan produksi lokal. Sumut menjadi sentra pengembangan bawang putih guna mendukung swasembada pangan nasional," pungkasnya.

[adsense]

Sebanyak 313 Warga Binaan tersebut berasal dari Sumatera Selatan 39 orang, Lampung 47 orang, Jakarta 57 orang, Jawa Barat 125 orang, dan Jawa Timur 45 orang.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, menjelaskan pemindahan tersebut merupakan upaya memperkuat pengamanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan yang masuk kategori berisiko tinggi.

"Pemindahan ini dilakukan sebagai pengamanan dan pembinaan secara lebih ketat terhadap Warga Binaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sebelumnya melakukan pelanggaran," terangnya,

Pemindahan dilakukan secara serentak melalui jalur darat dengan pengawalan ketat. Rangkaian pemberangkatan berasal dari beberapa titik, yakni Lapas Kelas I Tangerang untuk wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, Lapas Kelas I Cipinang untuk wilayah Jakarta, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok untuk wilayah Jawa Barat, dan Lapas Kelas I Surabaya untuk wilayah Jawa Timur.

Salah satu rangkaian pemindahan tersebut juga mencakup sejumlah Warga Binaan dari Rutan Kelas I Depok yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredarnya video dugaan pesta narkoba di kamar hunian. Berdasarkan pemeriksaan internal, Warga Binaan yang terkait dengan kejadian tersebut dinyatakan positif menggunakan amphetamine dan methamphetamine.

"Sebanyak 38 Warga Binaan dari Rutan Kelas I Depok yang masih berstatus Tahanan dan belum berkekuatan hukum tidak diberangkatkan dalam pemindahan kali ini," tambah Tatan.

Dari Lapas Kelas I Surabaya, 45 Warga Binaan berasal dari tiga Lapas di Jawa Timur, yakni 30 orang dari Lapas Kelas I Malang, 12 orang dari Lapas Kelas I Surabaya, dan tiga orang dari Lapas Kelas I Madiun. Dengan jenis perkara, 37 orang Warga Binaan adalah narkotika dan delapan sisanya adalah perkara kriminal.

Proses pemindahan dilaksanakan dengan pengawalan dan pengamanan terpadu. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak tujuh petugas Lapas Kelas I Surabaya turut melakukan pengawalan. Selain itu, pengamanan diperkuat oleh satu personel Ditjenpas, dua personel Patroli dan Pengawalan Lantas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, dan enam personel Satuan Brigade Mobil Polda Jawa Timur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menyampaikan pemindahan Warga Binaan tersebut tidak hanya menjadi strategi pengamanan, tetapi juga berkaitan dengan penataan pola pembinaan di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur.

Menurutnya, penataan tersebut diharapkan mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan khususnya wilayah Jawa Timur menjadi lebih kondusif sekaligus memastikan Warga Binaan mendapatkan penanganan sesuai karakteristik, tingkat risiko, dan kebutuhan pembinaannya.

"Lapas Kelas I Surabaya akan kami jadikan sebagai sentra pembinaan bagi Warga Binaan bermasalah yang ada di Lapas dan Rutan seluruh Jawa Timur. Kami juga berkomitmen bahwa untuk Warga Binaan kategori high risk akan kita kirimkan ke Nusakambangan," ujar Kusnali.

Kepala Lapas Kelas I Surabaya, Sohibur Rachman, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. "Kami akan terus berupaya memberikan pembinaan secara optimal sekaligus mendukung penanganan Warga Binaan sesuai tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing," tegasnya.

Langkah pemindahan ini menjadi komitmen Ditjenpas dalam memperkuat pengawasan dan memastikan pembinaan berjalan sesuai ketentuan. Terhadap Warga Binaan yang terbukti melakukan pelanggaran, Ditjenpas akan menerapkan langkah penanganan secara tegas dan terukur, termasuk penempatan di Lapas dengan tingkat pengamanan sesuai profil risikonya guna menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di lingkungan Pemasyarakatan.

Topikseru.com, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran tidak dapat diterima.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, polemik yang terus berlanjut berisiko menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu perekonomian hingga stabilitas politik Indonesia.

"Spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik terhadap posisi Wakil Presiden RI pasca-pelantikan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty," ujar Sugiat kepada wartawan Rabu (7/10/2026).

"Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia," sambung legislator Dapil Sumatera Utara III ini.

Oleh karena itu, Sugiat mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan MK secara bijak dan menghentikan polemik yang berlarut-larut.

Dia mengingatkan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seluruh dinamika hukum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 telah selesai. "Kedewasaan berpolitik diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on, menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan atau checks and balances, serta menempatkan kepentingan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok," kata Sugiat.

Putusan MK soal Gibran Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. "Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres. Hakim Konstitusi Liliek mengatakan, berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024, pihak yang berhak mengajukan gugatan sengketa tersebut adalah pasangan calon peserta pemilu.

"Oleh karena itu, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo," kata Liliek. Karena persoalan kedudukan hukum tersebut, MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut seluruh dalil dalam pokok permohonan.

Meski demikian, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

[adsense]Jaksa penuntut umum mendakwa Febrie menerima uang SGD 5 juta atau sekitar Rp 55 miliar setelah Tan Kian disebut ditakut-takuti akan ditetapkan sebagai tersangka.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Perkara Febrie tercatat dengan nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

[adsense]Jaksa menyebut dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada awal 2020, ketika Febrie masih menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus.

Menurut dakwaan, posisi tersebut membuat Febrie memiliki kewenangan dalam menentukan status hukum pihak-pihak yang diperiksa dalam perkara yang ditangani Direktorat Penyidikan.

[adsense]Dari sinilah, menurut konstruksi jaksa, dugaan pemerasan terhadap Tan Kian bermula.

Tan Kian Disebut Takut Dijadikan Tersangka

[adsense]Sementara itu, Tan Kian yang disebut memiliki hubungan bisnis dengan Benny telah dua kali diperiksa sebagai saksi. Kondisi tersebut membuat Tan Kian khawatir dirinya ikut terseret dalam perkara tersebut.

Dalam dakwaan, Tan Kian kemudian meminta Lucy Kweek mempertemukannya dengan Ferry Yanto Hongkiriwang, yang disebut sebagai orang dekat Febrie Adriansyah.

[adsense]Pertemuan tersebut berlangsung di kawasan Pacific Place, Jakarta Selatan.

Namun, menurut jaksa, pertemuan itu justru membuat kekhawatiran Tan Kian semakin besar. Ferry disebut menyampaikan bahwa Tan Kian berpotensi ditetapkan sebagai tersangka.

[adsense]Tan Kian kemudian membantah memiliki keterlibatan dalam perkara Jiwasraya maupun Asabri dan meminta agar dirinya tidak dijadikan tersangka.

Jaksa selanjutnya menyebut Ferry meminta uang kepada Tan Kian.

[adsense]Karena merasa takut akan status hukumnya, Tan Kian disebut menyanggupi permintaan tersebut.

Febrie Disebut Mengetahui Permintaan Uang

[adsense]Keduanya disebut telah saling mengenal sejak sekitar 2013 hingga 2015, ketika Febrie menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Ferry juga disebut beberapa kali bertemu dengan Febrie bersama Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin.

[adsense]Jaksa menyebut Febrie telah mengenal Don Ritto dan Nurman sejak masa kuliah. Ketika Febrie menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung pada 2012, Don Ritto disebut berprofesi sebagai advokat di Bandung.

Pertemuan antara sejumlah pihak tersebut disebut berlangsung di beberapa tempat, termasuk kediaman Febrie di Jakarta Selatan dan sebuah kafe di kawasan Cipete Raya.

[adsense]Relasi tersebut kemudian menjadi bagian dari konstruksi dakwaan jaksa dalam menguraikan bagaimana uang dari Tan Kian disebut berpindah tangan.

Uang Diserahkan Tiga Tahap di Ritz-Carlton

[adsense]Penyerahan dilakukan secara bertahap di Hotel The Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan.

Total uang yang disebut dalam dakwaan mencapai SGD 5 juta, atau sekitar Rp 55 miliar berdasarkan nilai yang digunakan dalam perkara.

[adsense]Setelah menerima uang tersebut, Ferry disebut melaporkan penerimaan itu kepada Febrie.

Dalam dakwaan, jaksa menggambarkan bahwa Febrie mengetahui adanya uang yang diberikan Tan Kian melalui Ferry.

[adsense]Uang tersebut kemudian tidak berhenti di tangan Ferry.

Menurut jaksa, Febrie memerintahkan Ferry membawa uang tersebut kepada Nurman Herin.

[adsense]

Uang Disebut Berpindah ke Nurman Herin

Uang tersebut disebut dibawa menggunakan tas ransel.

[adsense]Nurman kemudian disebut menyimpan uang itu di kantor PT Koin Money Changer atau PT Kantor Omzet Indonesia yang berada di kawasan Cipete Raya.

Beberapa hari kemudian, Ferry disebut kembali menemui Febrie di kediamannya di kawasan Jalan Radio I, Kramat Pela, Jakarta Selatan.

[adsense]Dalam pertemuan tersebut, Ferry melaporkan bahwa uang yang sebelumnya diserahkan telah diterima.

Menurut dakwaan, setelah itu Nurman datang ke rumah Febrie.

[adsense]Jaksa menyebut Nurman melaporkan sekaligus menyerahkan uang sekitar Rp 50 miliar dalam bentuk dolar Singapura yang disebut berasal dari Tan Kian.

Rangkaian perpindahan uang tersebut menjadi bagian penting dalam dakwaan jaksa terhadap Febrie Adriansyah.

[adsense]

Febrie Didakwa Memanfaatkan Kewenangan

Jabatan tersebut diperoleh Febrie berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-372/A/JA/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

[adsense]Menurut jaksa, kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut kemudian diduga digunakan untuk memengaruhi status hukum Tan Kian dalam perkara Jiwasraya.

Dengan kata lain, dalam konstruksi dakwaan, uang Rp 55 miliar tersebut disebut diberikan bukan semata-mata sebagai transaksi biasa, melainkan berkaitan dengan keinginan Tan Kian agar tidak ditetapkan sebagai tersangka.

[adsense]Dugaan inilah yang membuat perkara tersebut masuk dalam kategori pemerasan sebagaimana didakwakan penuntut umum.

Bukan Perkara Rp 55 Miliar Saja

[adsense]Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat juga telah meregistrasi perkara Febrie serta perkara Don Ritto dan Nurman Herin secara terpisah. Febrie tercatat dalam perkara nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst, Don Ritto nomor 79/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst, sedangkan Nurman Herin nomor 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

Persidangan Febrie juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam perkara yang lebih luas tersebut, jaksa mengungkap adanya penerimaan lain yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

[adsense]Karena itu, sidang pembacaan dakwaan pada 7 Oktober 2026 menjadi tahap awal bagi pengadilan untuk menguji konstruksi perkara yang diajukan jaksa.

Febrie Hadapi Dakwaan Pemerasan

[adsense]Dalam perkara ini, penting ditegaskan bahwa seluruh uraian mengenai Rp 55 miliar, ancaman status tersangka, hingga aliran uang melalui Ferry dan Nurman merupakan konstruksi yang disampaikan jaksa dalam surat dakwaan.

Dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.

[adsense]Febrie Adriansyah kini berstatus terdakwa, dan pengadilan akan menguji bukti serta keterangan para pihak sebelum menentukan apakah unsur pidana yang didakwakan terbukti atau tidak.

Dengan demikian, sidang perdana ini menjadi awal dari proses pembuktian atas dugaan pemerasan Tan Kian dalam perkara Jiwasraya sekaligus dugaan TPPU yang menjerat mantan pejabat tinggi Jampidsus tersebut.

[adsense]

[adsense]Bukan hanya karena MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat, tetapi juga karena perkara tersebut pada akhirnya tidak dapat diterima.

Situasi ini kemudian memunculkan beragam komentar. Ada warganet yang membandingkan persoalan tersebut dengan persyaratan pendidikan dalam lowongan kerja, sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakan apakah polemik ini akan berpengaruh terhadap peluang Gibran mengikuti Pilpres 2029.

[adsense]"Loker Saja Minimal S1", Sindiran Warganet Ramai

Salah satu respons yang mencuri perhatian adalah perbandingan antara syarat pendidikan untuk pencalonan pejabat publik dengan persyaratan yang sering ditemukan dalam lowongan pekerjaan.

[adsense]Seorang pengguna X menulis sindiran:

"Prabowo: Lulusan SMA. Gibran: Lulusan SMP. Meanwhile loker di Indo: pendidikan minimal S1, pengalaman 2 tahun, umur maksimal 25 tahun."

[adsense]Komentar tersebut muncul setelah putusan MK menjadi bahan perbincangan di media sosial. Warganet membandingkan persyaratan pendidikan yang mereka temui ketika mencari pekerjaan dengan ketentuan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik pencalonan Gibran.

Komentar lain juga mempertanyakan persoalan tersebut dari sudut pandang berbeda.

[adsense]Akun @fendrirs147995 menulis:

"Kok ribet bgt ya negara konoha ini, ijazah s1 ada tapi yg dicari2 ijazah sma."

[adsense]Komentar itu memperlihatkan bagaimana putusan MK tidak berhenti menjadi pembahasan hukum, tetapi ikut bergeser menjadi perdebatan publik mengenai jenjang pendidikan dan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu.

Meski begitu, komentar-komentar tersebut merupakan pendapat warganet dan tidak dapat dijadikan kesimpulan mengenai status pendidikan Gibran.

[adsense]Warganet Mulai Bertanya soal Pilpres 2029

Pembahasan kemudian bergerak lebih jauh. Sejumlah warganet mulai mempertanyakan apakah persoalan dokumen pendidikan tersebut bisa memengaruhi langkah politik Gibran pada Pemilu 2029.

[adsense]Akun @Irenevalu salah satunya mempertanyakan:

"Pertanyaannya: apakah gibran msh bisa ikut pilpres 2029 tanpa ada ijazah tamat SLTA?"

[adsense]Pertanyaan tersebut ikut ramai karena putusan MK menyebut tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Di forum Reddit, pertanyaan serupa juga muncul. Salah satu pengguna menulis:

[adsense]"Oke jadi kalo Gibran pengen nyapres udah fix gabisa nih? Ato bisa Paket C"

Namun, ada pula pengguna lain yang mengingatkan agar putusan MK tidak dibaca secara sederhana sebagai larangan otomatis bagi Gibran untuk maju pada pemilu berikutnya.

[adsense]Kenapa MK Tidak Mendiskualifikasi Gibran?

Di sinilah bagian penting dari putusan MK.

[adsense]Mahkamah memang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, temuan tersebut tidak otomatis membuat MK mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

[adsense]MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. Selain itu, Gibran sudah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 sehingga statusnya sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 telah berakhir.

Dengan kata lain, terdapat dua hal yang perlu dibedakan: apa yang ditemukan MK dalam persidangan dan apa yang dapat diputuskan MK terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Sorotan

Dalam persidangan, MK menyoroti sejumlah dokumen pendidikan yang diajukan, termasuk certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

[adsense]Namun, berdasarkan pertimbangan MK, dokumen-dokumen tersebut tidak menjadi bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.

Persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat calon presiden dan wakil presiden, menurut MK, berada pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

[adsense]Polemik Belum Berhenti di Putusan MK

Putusan MK akhirnya membuka kembali perdebatan lama mengenai dokumen pendidikan Gibran.

[adsense]Di media sosial, pembahasannya bahkan berkembang menjadi isu yang lebih luas. Mulai dari membandingkan syarat pendidikan pejabat dengan lowongan kerja, mempertanyakan jalur pendidikan Gibran, hingga menghubungkannya dengan kemungkinan pencalonan pada 2029.

Namun, sampai putusan ini dibacakan, MK tidak mengeluarkan keputusan yang secara otomatis melarang Gibran mengikuti Pilpres 2029. Pembahasan mengenai syarat pencalonan pada pemilu mendatang tetap akan bergantung pada aturan dan proses pencalonan yang berlaku ketika pemilu tersebut digelar.

[adsense]Putusan ini pun menyisakan satu hal yang membuat perdebatan publik belum benar-benar reda: MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setara SMA, tetapi pada saat yang sama tidak membatalkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

[adsense]

Topikseru.com, Medan - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatatkan peningkatan kinerja angkutan barang pada kuartal III 2026. Selama periode Juli hingga Agustus 2026, KAI Divre I Sumut melayani sebanyak 238.334 ton angkutan barang, tumbuh signifikan sebesar 45 persen dibandingkan kuartal III 2025 yang melayani 164.800 ton.

[adsense]Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyampaikan pertumbuhan pergerakan logistik berbasis rel ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kelancaran pergerakan barang. Ketika aktivitas industri, perdagangan, pertanian maupun distribusi meningkat, kebutuhan terhadap transportasi logistik yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar juga semakin penting. Dalam konteks tersebut, kereta api menjadi salah satu bagian dari ekosistem logistik yang mendukung pergerakan ekonomi di Sumatera Utara," kata Anwar.

[adsense]Pertumbuhan volume angkutan barang tersebut sejalan dengan tren positif pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang pada kuartal II 2026 tumbuh sebesar 5,06 persen secara tahunan (year-on-year). Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumatera Utara pada periode Januari–Juli 2026 mencapai US$7,933 miliar, naik 12,48 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

"KAI Divre I Sumatera Utara melihat pertumbuhan kebutuhan logistik di Sumatera Utara sebagai peluang untuk terus memperkuat layanan angkutan barang berbasis rel, terutama untuk komoditas dengan volume besar dan membutuhkan kepastian jadwal pengiriman," terang Anwar.

[adsense]Secara kumulatif, sepanjang periode Januari hingga September 2026, KAI Divre I Sumatera Utara melayani sebanyak 625.886 ton angkutan barang. Angka ini tumbuh 20 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatatkan 523.385 ton.

Sementara untuk kinerja bulanan pada September 2026, volume angkutan barang mencapai 75.724 ton atau meningkat drastis hampir 50 persen dibandingkan capaian September 2025 yang tercatat sebanyak 50.775 ton.

[adsense]Penggunaan kereta api sebagai moda angkutan barang memberikan pilihan bagi pelaku usaha untuk mendistribusikan komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan demikian, keberadaan angkutan barang berbasis rel diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan sistem logistik yang semakin efisien dan terintegrasi.

"KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melihat potensi pengembangan angkutan barang berdasarkan kebutuhan ekonomi daerah. Kami ingin kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi penumpang, tetapi juga menjadi salah satu tulang punggung konektivitas logistik yang mendukung industri, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Utara," pungkas Anwar.

[adsense]

[adsense]Dalam kompetisi tersebut, Team Horas Universitas Sumatera Utara (USU) berhasil membawa pulang dua gelar sekaligus dari dua kategori berbeda. Prestasi itu diraih setelah tim mahasiswa USU bersaing dengan puluhan tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

KMHE 2026 berlangsung pada 1-4 Oktober 2026 dan diikuti 64 tim dari 42 perguruan tinggi.

[adsense]

Team Horas USU Naik Podium di Dua Kategori

Sementara pada kategori Urban Concept Kelas MPD Diesel, Team Horas USU menempati posisi ketiga setelah kendaraan mereka mencatat efisiensi 180 km/l.

[adsense]Dua hasil tersebut menunjukkan kemampuan mahasiswa USU dalam merancang kendaraan yang tidak hanya dapat berfungsi, tetapi juga mampu mengoptimalkan penggunaan energi.

Bukan Balapan Kecepatan, Tapi Adu Irit Energi

[adsense]Jika balapan biasanya menentukan pemenang berdasarkan kecepatan atau waktu tempuh, KMHE justru menempatkan efisiensi energi sebagai tantangan utama.

Peserta harus merancang kendaraan yang mampu menempuh jarak tertentu dengan konsumsi bahan bakar atau energi seminimal mungkin.

[adsense]Artinya, setiap detail kendaraan menjadi penting.

Mulai dari desain bodi, bobot kendaraan, sistem penggerak, hingga strategi pengemudi dapat memengaruhi hasil akhir.

[adsense]Di sinilah kemampuan rekayasa mahasiswa diuji secara langsung.

Sekitar 20 Mahasiswa Terlibat

[adsense]Sekitar 20 mahasiswa terlibat dalam proses pengembangan kendaraan yang diperlombakan di KMHE 2026.

Anggota Team Horas USU, Marshel A Naibaho, mengatakan mayoritas anggota tim berasal dari Fakultas Teknik USU.

[adsense]"Tim melibatkan kurang lebih 20 mahasiswa yang didominasi mahasiswa Fakultas Teknik USU," ujar Marshel.

Keterlibatan banyak mahasiswa membuat kompetisi tidak hanya menjadi ajang mempertandingkan kendaraan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kerja tim.

[adsense]Setiap anggota harus berkontribusi dalam proses perancangan, persiapan, pengujian, hingga menghadapi persoalan teknis yang muncul selama kompetisi.

Lawan 64 Tim dari 42 Kampus

[adsense]Total terdapat 64 tim dari 42 perguruan tinggi yang ambil bagian dalam kompetisi nasional tersebut.

Persaingan itu membuat capaian Team Horas USU memiliki arti tersendiri.

[adsense]Untuk bisa meraih podium, mahasiswa harus mengembangkan kendaraan dengan tingkat efisiensi yang kompetitif sekaligus memastikan kendaraan mampu melewati rangkaian pengujian yang ditetapkan dalam kompetisi.

USU Apresiasi Prestasi Team Horas

[adsense]Direktur Kemahasiswaan dan Kealumnian USU, Prof. Dr. Ir. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si., IPU, mengapresiasi capaian mahasiswa tersebut.

Prestasi dua kategori di KMHE 2026 diharapkan dapat menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan inovasi serta meningkatkan kemampuan menghadapi kompetisi tingkat nasional.

[adsense]Bagi USU, pencapaian tersebut juga menjadi bagian dari rekam jejak mahasiswa dalam mengembangkan teknologi kendaraan hemat energi.

Teknologi Kendaraan Hemat Energi Jadi Tantangan Masa Depan

[adsense]Pengalaman selama mengikuti KMHE 2026 dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk memahami berbagai persoalan dalam pengembangan kendaraan yang lebih efisien.

Kebutuhan terhadap teknologi transportasi hemat energi juga terus berkembang seiring tantangan efisiensi penggunaan bahan bakar dan keberlanjutan lingkungan.

[adsense]Karena itu, kompetisi seperti KMHE memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menguji ide sekaligus mencari pendekatan baru dalam teknologi kendaraan.

Dua podium yang diraih Team Horas USU menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya belajar teori di ruang kuliah.

[adsense]Mereka juga dapat membawa pengetahuan tersebut ke arena kompetisi dan mengubahnya menjadi inovasi kendaraan hemat energi yang diuji secara langsung.

Dengan catatan 485 km/l di kategori Prototype dan 180 km/l di kategori Urban Concept, Team Horas USU menutup KMHE 2026 dengan dua prestasi sekaligus dan membawa nama Universitas Sumatera Utara ke panggung kompetisi kendaraan hemat energi tingkat nasional.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta - Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus membenarkan pertemuan Presiden ketujuh RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo pada Selasa (6/10/2026) malam. Ia menyebut pertemuan itu terjadwal di kediaman Prabowo, Kertanegara.

"Ya betul, makan malam beliau berdua," ujar Bestari saat dihubungi pada Rabu (7/10).

Pertemuan malam itu bertepatan dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Bestari membantah adanya obrolan terkait hal tersebut pada pertemuan Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, persoalan Ijazah Gibran terlalu sepele dibandingkan persoalan lain yang lebih genting.

"Kalaupun diobrolin ya terlalu kecil mengobrolkan soal itu dibandingkan permasalahan-permasalahan persoalan bangsa yang mereka diskusikan, gitu loh," kata Bestari.

Ia menyebut pertemuan Jokowi dan Prabowo ini utamanya adalah berdiskusi persoalan negara, bukan terkait dengan gugatan terhadap ijazah Wakil Presiden Gibran.

"Diskusinya pasti soal kebangsaan bukan soal-soal gugatan para pihak yang enggak jelas itu," ucap Bestari.

Kendati demikian, Bestari tidak menyanggah jika ada perbincangan soal gugatan terhadap Ijazah Gibran meski hanya sebagai sisipan.

"Saya kira Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu diskusinya masalah-masalah persoalan bangsa lah, gitu loh. Ya kalaupun ada mungkin itu terselip, tetapi bukan itu yang utama lah," kata Bestari.

Sebelumnya, beredar kabar Jokowi dan Prabowo melaksanakan pertemuan di Hambalang, kediaman Prabowo. Setelah dikonfirmasi, pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman Prabowo yang berada di Kertanegara.

Pertemuan itu bertepatan dengan hasil pembacaan putusan MK terhadap gugatan syarat pendidikan Gibran yang dianggap tidak memiliki ijazah setara SMA/SMK.

[adsense]Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen belakangan ini memang banyak menerima pertanyaan mengenai kabar tersebut.

Dia memastikan DPR belum menerima surat terkait pergantian pucuk pimpinan TNI.

[adsense]"Beberapa hari belakangan memang sudah banyak yang menanyakan kepada kami di DPR, 'Apakah sudah menerima surpres tentang pergantian panglima TNI?'. Dan pada hari ini, saya sampaikan bahwa DPR belum menerima surpres tentang pergantian panglima TNI," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Dasco Sebut Presiden Belum Akan Ganti Panglima TNI

[adsense]Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima DPR, Presiden Prabowo belum akan mengganti Panglima TNI.

"Menurut informasi yang kami dapat bahwa Presiden belum akan mengganti panglima TNI," ujar Dasco.

[adsense]Pernyataan tersebut menjadi penjelasan terbaru di tengah kabar yang berkembang mengenai kemungkinan pergantian Jenderal TNI Agus Subiyanto dari posisi Panglima TNI.

Dengan belum adanya surpres di DPR, proses formal pergantian Panglima TNI juga belum terlihat berjalan di parlemen.

[adsense]

Pemanggilan Pati TNI-Polri Picu Spekulasi

Dasco mengatakan agenda tersebut bukan berkaitan dengan pergantian Panglima TNI.

[adsense]Menurut dia, Presiden memberikan taklimat kepada para perwira tinggi yang hadir.

"Itu memang keinginan Presiden untuk memberikan pembekalan, penguatan, dan tambahan kekayaan wawasan kebangsaan dan lain-lain," kata Dasco.

[adsense]Pertemuan tersebut kemudian menjadi perhatian karena berlangsung di tengah munculnya spekulasi mengenai posisi Panglima TNI.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari proses pergantian Panglima TNI.

[adsense]

Nama Maruli Simanjuntak Masuk Bursa

Maruli memilih merespons santai ketika ditanya mengenai kabar tersebut.

[adsense]Dia mengatakan tidak mempermasalahkan namanya masuk dalam bursa calon Panglima TNI.

"Ya enggak apa-apa, kalau calon semua juga calon. Seluruh kepala staf calon," kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

[adsense]Maruli juga menilai munculnya sejumlah nama dalam bursa calon Panglima TNI merupakan sesuatu yang biasa.

"Ya biasa," ujarnya.

[adsense]Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Maruli tidak secara khusus mengklaim dirinya sebagai kandidat utama untuk menggantikan Agus Subiyanto.

Maruli Sudah Menjabat KSAD Sejak 2023

[adsense]Dia menjabat sebagai KSAD sejak 29 November 2023, menggantikan Agus Subiyanto yang kemudian dipercaya menjadi Panglima TNI.

Sebelum menjadi KSAD, Maruli pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI, termasuk Pangkostrad dan Komandan Paspampres.

[adsense]Namanya kembali mendapat perhatian setelah pada peringatan HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026), Maruli menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, penghargaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa Maruli telah dipilih sebagai calon Panglima TNI.

[adsense]

Agus Subiyanto Masih Panglima TNI

Agus ditunjuk menjadi Panglima TNI pada November 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai KSAD.

[adsense]Karena itu, kabar mengenai pergantian Panglima TNI saat ini masih sebatas isu yang berkembang di ruang publik.

Belum adanya surpres di DPR menjadi salah satu indikator bahwa proses formal pergantian tersebut belum masuk ke tahap pembahasan parlemen.

[adsense]

DPR Masih Menunggu Surat Presiden

Namun, Dasco memastikan hingga Rabu, DPR belum menerima surpres terkait pergantian Panglima TNI.

[adsense]Dengan demikian, belum ada nama resmi yang dapat disebut sebagai calon Panglima TNI pengganti Agus Subiyanto.

Nama Maruli Simanjuntak maupun nama perwira tinggi lainnya yang beredar masih berada dalam ranah spekulasi sampai Presiden mengajukan calon secara resmi.

[adsense]

Isu Pergantian Panglima TNI Belum Menjadi Keputusan

Di satu sisi, nama sejumlah perwira tinggi mulai disebut dalam bursa calon Panglima TNI.

[adsense]Di sisi lain, DPR belum menerima surpres dan Dasco menyebut informasi yang diperolehnya menunjukkan Presiden belum akan mengganti Panglima TNI.

Karena itu, isu pergantian Panglima TNI belum dapat dipastikan sebagai keputusan resmi pemerintah.

[adsense]Untuk saat ini, Agus Subiyanto masih menjabat Panglima TNI, sementara nama Maruli Simanjuntak dan kepala staf angkatan lainnya tetap menjadi bagian dari spekulasi yang berkembang.

Keputusan mengenai siapa yang akan memimpin TNI selanjutnya baru akan memiliki kepastian setelah Presiden mengajukan nama secara resmi melalui mekanisme yang berlaku.

[adsense]

[adsense]Padahal, kebutuhan nutrisi bayi jauh lebih kompleks. Orang tua perlu melihat keseluruhan informasi pada kemasan, mulai dari usia yang dituju, kandungan nutrisi, daftar bahan, hingga kondisi kemasan dan petunjuk penyajiannya.

Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membeli susu formula untuk bayi?

[adsense]1. Perhatikan usia bayi

Hal pertama yang perlu diperiksa adalah apakah produk memang ditujukan untuk usia bayi.

[adsense]Susu formula untuk bayi berbeda dengan produk susu atau minuman yang ditujukan untuk anak yang lebih besar.Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menegaskan bahwa bayi di bawah 12 bulan yang membutuhkan formula sebaiknya mendapatkan produk yang memang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, bukan susu atau minuman yang diberi label untuk toddler.

Karena itu, jangan hanya terpaku pada tulisan seperti "rendah gula", "tinggi kalsium", atau klaim lainnya. Pastikan produk sesuai dengan usia bayi.

[adsense]2. Jangan hanya melihat jumlah gula

Label "rendah gula" memang bisa menjadi salah satu informasi yang diperhatikan, tetapi bukan satu-satunya penentu.

[adsense]Orang tua sebaiknya melihat daftar bahan dan informasi nutrisi secara keseluruhan. Penting juga membedakan antara gula yang secara alami terdapat dalam bahan tertentu dengan gula yang ditambahkan selama proses pembuatan.

Food and Drug Administration (FDA) menjelaskan bahwa total gula dapat mencakup gula alami sekaligus gula tambahan, sedangkan added sugars merujuk pada gula yang ditambahkan dalam proses pengolahan.

[adsense]Jadi, jangan langsung menganggap produk dengan angka gula tertentu sebagai pilihan terbaik hanya berdasarkan satu angka pada label.

3. Cek kandungan zat besi

[adsense]Zat besi merupakan salah satu nutrisi yang perlu diperhatikan ketika memilih formula.

CDC merekomendasikan formula bayi yang mengandung zat besi. Formula yang diperkaya zat besi dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.

[adsense]Artinya, ketika membandingkan beberapa produk, orang tua sebaiknya tidak hanya melihat kadar gula. Kandungan zat besi dan nutrisi penting lainnya juga perlu diperhatikan.

4. Perhatikan daftar bahan dan kebutuhan khusus bayi

[adsense]Setiap bayi bisa memiliki kondisi yang berbeda. Ada bayi yang dapat mengonsumsi formula standar, tetapi ada pula yang membutuhkan formula khusus berdasarkan kondisi medis tertentu.

Karena itu, apabila bayi memiliki alergi, masalah pencernaan, lahir prematur, atau kondisi kesehatan tertentu, jangan sembarangan mengganti jenis formula.

[adsense]Jika ragu mengenai formula yang sesuai, orang tua dapat berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. CDC juga menyarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ketika orang tua memiliki pertanyaan mengenai pilihan atau pergantian formula.

5. Periksa tanggal kedaluwarsa dan kondisi kemasan

[adsense]Hal yang sering dianggap sepele justru berkaitan langsung dengan keamanan produk.

Sebelum membeli, periksa tanggal kedaluwarsa dan pastikan kemasan masih tersegel serta dalam kondisi baik. CDC menyarankan untuk tidak menggunakan formula jika wadah mengalami kebocoran, menggembung, atau menunjukkan kerusakan seperti karat.

[adsense]Jangan tergoda membeli produk hanya karena sedang mendapatkan harga murah jika kondisi kemasannya sudah tidak meyakinkan.

6. Ikuti aturan penyajian dengan tepat

[adsense]Formula bubuk perlu disiapkan sesuai petunjuk pada kemasan. Takaran air dan bubuk tidak boleh dibuat berdasarkan perkiraan sendiri.

CDC menekankan pentingnya mengikuti petunjuk penyiapan formula dengan tepat serta menjaga kebersihan tangan, botol, dan area yang digunakan untuk menyiapkan susu.

[adsense]Orang tua juga sebaiknya tidak menambahkan bahan lain ke dalam susu formula tanpa arahan tenaga kesehatan.

Rendah Gula Bukan Satu-satunya Pertimbangan

[adsense]Memilih susu formula untuk bayi sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan satu klaim pada kemasan.

Label "rendah gula" mungkin menjadi salah satu informasi yang diperhatikan, tetapi usia bayi, kandungan zat besi, daftar bahan, kondisi kemasan, serta cara penyajian juga tidak kalah penting.

[adsense]Yang paling utama adalah memastikan produk sesuai dengan kebutuhan bayi. Jika bayi memiliki kondisi kesehatan tertentu atau orang tua ingin mengganti jenis formula, konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan dapat membantu menentukan pilihan yang tepat.

Dengan begitu, orang tua tidak sekadar memilih produk berdasarkan tulisan yang paling menarik di bagian depan kemasan, tetapi benar-benar memahami apa yang diberikan kepada bayi.

[adsense]

Adapun kasus yang menyeret Febrie sebagai terdakwa itu terkait dengan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang perdana tersebut akan digelar di ruang sidang Muhammad Hatta Ali.

Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra mengatakan persidangan diagendakan dimulai pada pukul 13.30 WIB, selepas makan siang.

"Persidangan akan berjalan seperti biasa pada umumnya persidangan tipikor lainnya, dengan agenda tunggal berupa pembacaan dakwaan," kata Andi kepada wartawan.

Selain Febrie, terdapat pula dua orang lainnya yang akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan dalam sidang yang sama, yakni Don Ritto alias Idon selaku pengacara dan Nurman Herin selaku pihak swasta.

Perkara tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan Agung (Kejagung) usai menerima pengalihan tiga perkara dari Polri.

Sprindik dimaksud mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Jiwasraya.

Selain itu, Kejagung juga menerbitkan sprindik keempat untuk mengusut dugaan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri berupa emas seberat 74 kilogram serta uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah.

Adapun penyidik pada Tim 9 Kejagung telah menyita 38 objek tanah dalam kasus dugaan TPPU yang menyeret mantan Jampidsus itu.

Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan/atau bangunan," kata Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Rudi mengatakan, puluhan tanah tersebut ditaksir senilai Rp846 miliar. Akan tetapi, ia tidak mengungkap pemilik tanah-tanah tersebut.

Selain tanah, penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan serta sejumlah uang valuta asing yang sebelumnya disita oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya.

"Kemudian, dokumen-dokumen yang berasal dari Kortastipidkor dan Polda Metro sebanyak 1.150 lembar," tuturnya.

"Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Wapres Gibran Rakabuming ketika menjawab pertanyaan wartawan seusai membuka pameran INACRAFT - Indonesian Craft di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Jawaban itu merespons salah satu bagian dari putusan MK yang menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

MK pada Selasa malam (6/10/2026) menyatakan menolak permohonan para pemohon karena tidak tepat lagi ditempatkan sebagai sengketa hasil pemilu.

Usai putusan tersebut, Wapres Gibran mengatakan menghormati keputusan yang sudah diambil oleh MK. Tapi, dia kini akan terus bekerja untuk menyukseskan visi dan program dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran.

Wapres mengatakan akan segera merespons lebih lanjut terkait ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

"Itu nanti segera kami follow up," ujar Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]Mulai dari anggapan bayi harus dibedong agar kakinya lurus hingga kolostrum harus dibuang karena dianggap sebagai ASI yang "kotor". Padahal, beberapa kepercayaan tersebut justru bertentangan dengan informasi medis yang sudah ada.

Berikut tujuh mitos kesehatan bayi yang masih sering terdengar dan fakta di baliknya.

[adsense]1. Kolostrum harus dibuang karena dianggap bukan ASI yang baik

Mitos.

[adsense]Kolostrum adalah ASI pertama yang keluar setelah persalinan dan biasanya berwarna kekuningan serta memiliki tekstur yang lebih kental. Warna dan bentuknya sering membuat sebagian orang menganggap kolostrum sebagai susu yang belum bagus untuk diberikan kepada bayi.

Padahal, WHO menyebut kolostrum kaya akan faktor pelindung dan merekomendasikan bayi mulai menyusu dalam satu jam pertama setelah lahir agar mendapatkan ASI pertama tersebut.

[adsense]Jadi, kolostrum bukan sesuatu yang harus dibuang. Justru pemberian ASI sejak awal merupakan bagian penting dalam mendukung kesehatan bayi.

2. Bayi harus diberi air putih agar tidak haus

[adsense]Mitos.

Bayi berusia di bawah enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif pada umumnya tidak membutuhkan tambahan air putih. WHO merekomendasikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama, yang berarti bayi tidak diberikan makanan atau minuman lain, termasuk air, kecuali ada kebutuhan medis tertentu.

[adsense]ASI sudah menyediakan cairan dan zat gizi yang dibutuhkan bayi pada periode tersebut.

Setelah berusia sekitar enam bulan, bayi mulai membutuhkan makanan pendamping yang aman dan bergizi sesuai tahap perkembangannya, sementara pemberian ASI tetap dapat dilanjutkan.

[adsense]3. Bayi harus dibedong supaya kakinya tidak bengkok

Tidak sepenuhnya benar.

[adsense]Membedong bayi memang dapat digunakan untuk membantu menenangkan bayi, tetapi bedong bukan cara untuk membuat kaki bayi menjadi lurus.

Yang lebih penting adalah cara membedongnya. Bedong yang terlalu ketat, terutama pada bagian kaki dan pinggul, tidak dianjurkan karena bayi membutuhkan ruang untuk menggerakkan kakinya dengan posisi yang aman.

[adsense]Jadi, jika orang tua memilih membedong bayi, pastikan bagian pinggul dan kaki tidak terikat terlalu ketat.

4. Bayi demam cukup dikompres atau dimandikan agar panasnya turun

[adsense]Tidak sesederhana itu.

Demam merupakan tanda tubuh sedang merespons suatu kondisi, termasuk infeksi. Ketika bayi terasa panas, orang tua sebaiknya mengukur suhu dengan termometer, bukan hanya mengandalkan sentuhan tangan.

[adsense]Pada bayi berusia di bawah tiga bulan, suhu 38°C atau lebih perlu mendapat perhatian medis segera karena pada usia tersebut demam dapat menjadi tanda infeksi serius.

Karena itu, jangan hanya mengandalkan kompres atau cara rumahan ketika bayi mengalami demam. Kondisi bayi dan penyebab demam tetap perlu diperhatikan.

[adsense]5. Bayi baru lahir tidak boleh dimandikan sama sekali

Mitos, tetapi ada anjuran waktunya.

[adsense]Bayi baru lahir tetap perlu dirawat kebersihannya. Namun, WHO merekomendasikan agar mandi pertama ditunda hingga setidaknya setelah 24 jam kelahiran. Jika hal tersebut tidak memungkinkan karena alasan tertentu, mandi dapat ditunda setidaknya enam jam.

Artinya, bukan berarti bayi tidak boleh mandi. Yang perlu diperhatikan adalah waktu mandi pertama serta kondisi bayi dan lingkungan.

[adsense]6. Bayi yang sering digendong akan menjadi "bau tangan"

Mitos.

[adsense]Tidak ada dasar bahwa menggendong bayi akan membuat bayi menjadi ketergantungan hanya karena terlalu sering digendong.

Bayi memang membutuhkan sentuhan dan kedekatan dengan orang yang merawatnya. Menggendong juga dapat menjadi salah satu cara untuk menenangkan bayi ketika menangis.

[adsense]Namun, orang tua tetap perlu memperhatikan keselamatan saat menggendong, terutama menopang kepala dan leher bayi yang masih berkembang.

7. Bayi menangis terus berarti kurang ASI

[adsense]Belum tentu.

Menangis merupakan salah satu cara bayi berkomunikasi. Bayi dapat menangis karena lapar, popok basah, merasa tidak nyaman, lelah, membutuhkan sentuhan, atau karena berbagai alasan lainnya.

[adsense]Karena itu, tangisan saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa produksi ASI tidak mencukupi.

Orang tua dapat memperhatikan tanda lain, seperti pola menyusu, buang air kecil, kondisi bayi, dan pertumbuhan berat badannya. Jika khawatir bayi tidak mendapatkan cukup ASI, konsultasi dengan tenaga kesehatan atau konselor laktasi dapat membantu.

[adsense]Jangan Langsung Percaya Semua Nasihat Turun-temurun

Nasihat dari orang tua atau keluarga tentu sering diberikan dengan niat baik. Namun, perkembangan ilmu kesehatan membuat beberapa kebiasaan lama perlu ditinjau kembali.

[adsense]Dalam merawat bayi, orang tua sebaiknya membedakan antara kebiasaan keluarga dan rekomendasi kesehatan yang didukung bukti. Terutama untuk kondisi seperti demam pada bayi, jangan menunda pemeriksaan hanya karena mengandalkan cara rumahan.

Jika bayi terlihat sakit, sulit menyusu, sangat lemas, mengalami kesulitan bernapas, atau menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, segera cari bantuan medis.

[adsense]

[adsense]"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara atas nama KAZ," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Budi menjelaskan Khairul dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat.

[adsense]Selain dia, Budi mengatakan KPK memanggil delapan orang untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.

Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun, aparatur sipil negara pada Disdik Langkat berinisial ARM, seorang guru berinisial GEM, serta ASN pada Dinas PUTR Langkat berinisial IRF, MYN, ADG, DT, dan ROL.

[adsense]Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara pada 2 Juli 2026.

Pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin dan mantan tim suksesnya saat Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025-2026.

[adsense]Syah Afandin diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub setelah memenangkan 80 proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Sebanyak 85 proyek tersebut diketahui menggunakan anggaran Pemkab Langkat tahun 2025.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi hingga Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.

[adsense]

Topikseru.com, Medan - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar pelatihan mengolah makanan dan camilan sehat untuk meningkatkan keterampilan pengurus dalam menyiapkan hidangan yang menarik dan bergizi bagi keluarga. Kegiatan ini juga menjadi upaya DWP Sumut mendorong terciptanya keluarga yang sehat dan berkualitas.

[adsense]Sebanyak 32 pengurus DWP Sumut mengikuti pelatihan yang digelar di Baking Studio Inti Jaya, Jalan Dr. FL. Tobing Nomor 66 A, Pusat Pasar Medan, Selasa (6/10/2026).

Ketua DWP Sumut Boya Yanti Gultom mengatakan, pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya DWP Sumut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus, khususnya dalam mengolah makanan modern dengan tetap memperhatikan nilai gizi dan kesehatan.

[adsense]"Melalui kegiatan ini, kami ingin ibu-ibu pengurus DWP dapat belajar mengolah makanan yang modern, menarik, tetapi tetap memiliki nilai gizi yang baik dan sehat untuk keluarga," ujar Boya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan praktik langsung membuat sushi dan bolu marmer. Kegiatan dipandu Chef Pujo Sakti, seorang chef profesional yang merupakan alumnus Tata Boga Universitas Negeri Medan serta alumnus perguruan tinggi tata boga di Jerman.

[adsense]"Kita dipandu langsung dalam bentuk demo pembuatan kue (Baking) atau memasak (Cooking), sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga dapat mempraktikkan langsung proses pengolahan makanan," jelasnya.

Menurut Boya, kreativitas dalam mengolah makanan juga penting agar makanan sehat tetap menarik dan disukai anak-anak.

[adsense]"Harapan kami, ilmu yang diperoleh hari ini dapat diterapkan di rumah. Dengan kreativitas dalam mengolah makanan, kita bisa menghadirkan camilan yang sehat, bergizi, dan disukai anak-anak maupun keluarga," katanya.

Boya berharap keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan tersebut dapat diterapkan para pengurus DWP dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyediakan makanan dan camilan sehat bagi keluarga.

[adsense]"Pelatihan seperti ini akan terus didorong untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para anggotanya, sekaligus mendukung terciptanya keluarga yang sehat dan berkualitas," harapnya.

[adsense]