[adsense]Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, itu menjadi kesempatan bagi PSMS untuk merespons hasil negatif dengan performa yang lebih solid.

Pelatih Eko Purdjianto menilai persiapan tim berjalan baik dan para pemain berada dalam kondisi siap bertanding. Namun, PSMS tidak bisa menganggap laga ini sebagai misi yang mudah.

[adsense]Semen Padang memiliki pemain berpengalaman di kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Selain harus mengantisipasi kekuatan lawan, Eko juga perlu mencari solusi di lini belakang setelah bek Rizdjar Nurviat dipastikan absen akibat kartu merah.

PSMS Medan Ingin Mengubah Kekalahan Jadi Motivasi

[adsense]"Persiapan tim sangat bagus untuk pertandingan besok melawan Semen Padang dan semua pemain dalam kondisi bagus. Kami berharap pertandingan berjalan lancar, kami bisa bermain baik, dan mendapatkan hasil yang baik," kata Eko.

Bagi PSMS, pertandingan ini bukan sekadar kesempatan menambah poin. Laga tersebut juga menjadi ujian mental setelah mereka gagal mendapatkan hasil yang diharapkan saat berhadapan dengan PSPS Pekanbaru.

[adsense]Eko ingin anak asuhnya menjadikan kekalahan itu sebagai dorongan untuk tampil lebih baik, bukan beban yang mengganggu konsentrasi. Respons di lapangan akan menjadi penentu apakah PSMS mampu bangkit ketika menghadapi lawan yang juga membutuhkan performa terbaik.

"Kami tetap berjuang untuk pertandingan besok. Hasil yang kurang bagus kemarin menjadi motivasi lebih bagi kami untuk mendapatkan poin di kandang Semen Padang," ujarnya.

[adsense]

Semen Padang Bukan Lawan yang Bisa Diremehkan

Eko menilai kualitas skuad Semen Padang membuat timnya harus tetap waspada. Pengalaman para pemain lawan di Liga 1 dan Liga 2 menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan.

[adsense]"Sebelumnya kami sudah menganalisis pertandingan tim lawan. Kami cukup mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Semua pemain Semen Padang berkualitas dan berpengalaman di Liga 1 maupun Liga 2. Karena itu, kami harus waspada, tetapi tetap fokus kepada tim sendiri," kata Eko.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa PSMS tidak ingin terlalu terpaku pada kekuatan lawan. Analisis pertandingan menjadi modal awal, tetapi pelaksanaan strategi dan konsistensi permainan tetap akan menentukan hasil akhir.

[adsense]PSMS perlu menjaga kedisiplinan, mengurangi kesalahan yang berisiko, dan memanfaatkan peluang ketika kesempatan mencetak gol datang. Dalam pertandingan yang menuntut respons cepat setelah kekalahan, efektivitas dapat menjadi pembeda.

Absennya Rizdjar Nurviat Jadi Pekerjaan Rumah Eko

[adsense]Kehilangan Rizdjar membuat Eko harus menentukan susunan pertahanan alternatif. Pergantian pemain di sektor belakang bukan hanya menyangkut siapa yang tampil, tetapi juga bagaimana koordinasi antarpemain tetap terjaga ketika menghadapi tekanan Semen Padang.

Eko memastikan para pemain lain berada dalam kondisi siap. Dari 31 pemain yang tersedia, tim pelatih akan memilih nama-nama yang dinilai paling siap menjalankan kebutuhan taktik untuk pertandingan tersebut.

[adsense]"Pemain PSMS semuanya siap. Kami memiliki 31 pemain, tetapi tentu tidak semuanya dimainkan. Kami akan menurunkan pemain yang paling siap. Rizdjar Nurviat tidak bisa bermain, sedangkan pemain lainnya kami persiapkan untuk pertandingan ini," ujarnya.

Kedalaman skuad akan diuji dalam situasi ini. Pemain yang mendapat kesempatan menggantikan Rizdjar harus mampu menjaga fokus dan membangun komunikasi dengan rekan setimnya agar absennya sang bek tidak menjadi celah yang bisa dimanfaatkan lawan.

[adsense]

Laga Penentu Respons PSMS di Pegadaian Championship

Di sisi lain, Semen Padang tetap memiliki kualitas dan pengalaman yang membuat laga ini berpotensi berlangsung ketat. PSMS harus mampu menjaga keseimbangan antara bermain disiplin dan mencari peluang untuk mencetak gol.

[adsense]Target tiga poin telah ditegaskan Eko. Kini, tantangan bagi Ayam Kinantan adalah membuktikan kesiapan tersebut di lapangan, mengatasi absennya Rizdjar Nurviat, dan pulang dari pertandingan dengan hasil yang sesuai harapan.

Bagi PSMS, kebangkitan tidak cukup hanya disampaikan sebagai target. Jawabannya harus terlihat dari cara tim mengelola tekanan, menjalankan strategi, dan memaksimalkan peluang saat menghadapi Semen Padang.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara (Sumut) memastikan kabut asap dan penurunan kualitas udara yang terjadi belakangan ini, termasuk di Kota Medan, merupakan dampak asap kiriman dari luar daerah akibat pergerakan arah angin.

[adsense]Karhutla secara nasional saat ini didominasi kebakaran di kawasan lahan gambut, antara lain di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Riau.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).

[adsense]Kondisi lahan gambut yang mengering akibat cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan serta menghasilkan asap pekat.

Karena itu, Dinas LHK Sumut menyambut baik langkah Pemerintah Pusat yang telah membentuk badan khusus untuk penanganan dan rehabilitasi mangrove serta gambut. Menurut Heri, ekosistem gambut memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan metode penanganan yang berbeda dibandingkan hutan produksi maupun hutan lindung.

[adsense]"Karakteristik lahan gambut harus tetap basah dan berair. Jika mengering, potensi kebakaran sangat tinggi dan melahirkan asap pekat. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan hutan darat biasa," tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, Pemprov Sumut terus membagikan masker kepada masyarakat dan berkoordinasi untuk pelaksanaan modifikasi cuaca guna memicu hujan buatan di wilayah terdampak. DLHK Sumut juga mengimbau masyarakat untuk terus berkolaborasi dan tidak melakukan pembakaran lahan guna mencegah meluasnya karhutla serta dampak kesehatan yang ditimbulkannya.

[adsense]Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan lalu, Sumut sempat mendeteksi dua titik api yang berada di Kabupaten Asahan dan Samosir. Namun, berkat kesiapsiagaan dan kolaborasi masyarakat bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Dinas LHK, seluruh titik api tersebut berhasil dipadamkan.

"Berdasarkan data BMKG hari ini, tidak ada lagi titik api di Sumatera Utara. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh. Namun, fenomena asap yang merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar," ujar Heri.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Universitas Sumatera Utara (USU) mendorong perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) mengoptimalkan aset yang belum produktif untuk mendukung pembiayaan proyek strategis kampus. Namun, panjangnya birokrasi dan perhitungan ekonomi yang belum kompetitif masih menjadi kendala.

Rektor USU Prof. Muryanto Amin mengatakan, perguruan tinggi khususnya USU memiliki aset yang berpotensi dikembangkan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Persoalan perizinan dan proses kerja sama yang panjang membuat sejumlah rencana investasi sulit direalisasikan.

Hal itu disampaikan Rektor USU saat menjadi tuan rumah U25 Leaders Forum PTN-BH keempat di kampus USU, Medan, Jumat, 16 Oktober 2026. Forum yang mengusung tema Unlocking Funding Opportunities: Strategi Pembiayaan Proyek Strategis PTN-BH tersebut membahas strategi pengembangan aset dan sumber pendanaan alternatif bagi perguruan tinggi.

"Di kampus-kampus ini banyak aset yang idle, dan kita banyak punya pengalaman untuk mengurus sistem kerja sama, tapi memang masih birokrasinya sangat panjang," kata Prof. Muryanto.

Menurut Prof. Muryanto, aset kampus sebenarnya dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan usaha, di antaranya pengembangan perkebunan. Karena itu, ia berharap ada perbaikan tata kelola dan mekanisme perizinan agar kerja sama antara perguruan tinggi dan investor lebih efisien.

"Nah ini yang perlu nanti kami berikan masukan agar birokrasinya tidak terlalu panjang dan hitungan-hitungan tangannya bisa cukup rasional secara ekonomis bagi calon investor," ujarnya.

Prof. Muryanto mengatakan, pembahasan pembiayaan proyek strategis menjadi bagian dari upaya U25 Leaders Forum memperkuat kemandirian dan produktivitas PTN-BH. Menurutnya, perguruan tinggi perlu mencari cara agar aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan fungsi utamanya dalam pendidikan.

Guna memperkaya pembahasan, forum menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Badri Munir Sukoco.

Sementara itu, Ketua U25 Leaders Forum yang juga Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Heri Hermansyah mengungkapkan forum tersebut mulai menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas aset dan memperkuat kerja sama antar-PTN-BH.

Prof Heri, mencontohkan layanan kebersihan, keamanan, penyediaan makanan, dan parkir sebagai bidang usaha yang berpotensi dikelola bersama. Penggabungan kebutuhan dari sejumlah perguruan tinggi diharapkan menghasilkan skala bisnis yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Menurut Prof. Heri, rencana konsorsium akan didukung kelompok kerja yang merumuskan bentuk kelembagaan dan tata kelolanya. Selain konsorsium bisnis, U25 menyiapkan kelompok kerja kedua untuk memperkuat rekognisi akademik antar-PTN-BH.

Program tersebut diarahkan untuk membuka pertukaran mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan antarkampus, termasuk melalui mekanisme transfer kredit agar kegiatan akademik yang diikuti dapat diakui oleh perguruan tinggi asal.

Prof. Heri menambahkan, kerja sama ini diharapkan membuat mahasiswa memiliki kesempatan belajar di kampus lain tanpa harus selalu mengikuti program pertukaran ke luar negeri.

"Nah jadi mahasiswa perguruan tinggi ini nanti bisa bersama-sama growing together, dan ini bisa menjaga kapasitas SDM secara overall di liga PTNBH ini," ujarnya.

Prof. Heri menyebutkan, rencana kerja sama itu akan ditindaklanjuti melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan pembentukan kelompok kerja. Namun, tahapan pelaksanaan dan jadwal operasionalnya masih perlu dimatangkan bersama para anggota forum.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Badri Munir Sukoco menyampaikan, penguatan inovasi dan ekosistem pendanaan menjadi bagian penting dalam pengembangan perguruan tinggi.

Prof. Badri Munir Sukoco mengatakan, kementerian terbuka menerima masukan dari para rektor, terutama terkait diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan aset agar perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada pendanaan pemerintah.

Prof. Badri Munir Sukoco menambahkan, kementerian juga berupaya memperkuat dukungan pendanaan melalui berbagai skema, termasuk pendanaan penelitian.

Pertemuan U25 Leaders Forum di USU merupakan pertemuan keempat sejak forum tersebut mulai berjalan pada Oktober 2025. Selain membahas pembiayaan proyek strategis, rangkaian forum kali ini juga membicarakan penguatan tata kelola inklusivitas dan pencegahan kekerasan seksual, serta pengembangan aset dan lembaga keuangan di lingkungan perguruan tinggi.

[adsense]Penindakan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung ketika transparansi kepemilikan saham dan integritas perdagangan di Indonesia kembali mendapat perhatian investor global.

Pada hari yang sama, penyedia indeks internasional MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

[adsense]Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan pengenaan denda itu dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Rinciannya, DSSA dikenai denda Rp 1,5 triliun, BREN Rp 500 miliar, dan CUAN Rp 100 miliar. OJK menyatakan sanksi tersebut berkaitan dengan temuan pemeriksaan atas perdagangan saham DSSA serta proses penawaran umum saham BREN dan CUAN.

[adsense]Rincian Denda OJK untuk DSSA, BREN, dan CUAN

Besaran denda yang dikenakan kepada ketiga emiten berbeda sesuai dengan perkara yang diperiksa OJK.

[adsense]

• PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) Rp 1,5 triliun
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Rp 500 miliar
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) Rp 100 miliar

Menurut Hasan, pemeriksaan terhadap ketiga saham tersebut merupakan bagian dari upaya OJK menindaklanjuti dugaan pelanggaran di pasar modal, khususnya saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC).

[adsense]Daftar tersebut berkaitan dengan saham yang kepemilikannya terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan transparansi pasar.

OJK Temukan Indikasi Manipulasi Perdagangan Saham DSSA

[adsense]Hasan menjelaskan, praktik yang ditemukan diduga dilakukan secara terencana dan terstruktur hingga mendorong kenaikan harga saham DSSA secara signifikan.

Untuk menelusuri dugaan tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari anggota bursa terkait serta menelusuri aliran dana yang berhubungan dengan transaksi saham tersebut.

[adsense]OJK juga memanggil sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 orang perseorangan, dan 11 badan hukum asing yang diduga berkaitan dengan transaksi yang diperiksa.

Selain itu, regulator menyatakan menemukan pelanggaran oleh direksi perusahaan efek dan telah menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin terhadap pihak yang bersangkutan.

[adsense]Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada pergerakan harga saham, tetapi juga pada pihak-pihak yang diduga berperan dalam transaksi.

Namun, rincian mengenai masing-masing pihak dan bentuk sanksinya perlu merujuk pada pengumuman resmi OJK.

[adsense]

BREN dan CUAN Disorot dalam Proses Penawaran Umum Saham

OJK menyatakan menemukan indikasi bahwa penjatahan saham dalam penawaran umum kedua emiten telah direncanakan sejak awal untuk kelompok pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali.

[adsense]Regulator juga menemukan dugaan tindakan menyesatkan dalam pemesanan saham. Sejumlah pihak yang diduga terkait dengan pengendali perusahaan disebut memperoleh alokasi saham dalam jumlah besar dengan identitas yang dikaburkan.

Menurut OJK, kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan saham BREN dan CUAN terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara luas di pasar menjadi terbatas.

[adsense]Dalam pemeriksaan ini, OJK meminta data dan dokumen dari empat anggota bursa yang bertindak sebagai penjamin emisi efek serta tiga bank kustodian.

OJK juga memanggil lima direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, dan tujuh pihak yang terlibat dalam proses penjatahan pasti.

[adsense]Temuan tersebut berkaitan dengan persoalan free float, yakni jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik. Ketersediaan saham publik menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor ketika menilai likuiditas dan keterjangkauan suatu saham di pasar.

Dari 61 Saham HSC, Sebanyak 31 Telah Diperiksa

[adsense]Angka itu memperlihatkan cakupan pengawasan yang dilakukan regulator terhadap saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Di tengah perkembangan tersebut, OJK menegaskan penegakan hukum merupakan bagian penting dari reformasi pasar modal Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat integritas perdagangan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap mekanisme pembentukan harga saham.

[adsense]Hasan juga menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Oktober 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi dan melakukan penegakan hukum terhadap sedikitnya 835 pihak, dengan nilai sanksi lebih dari Rp 390 miliar.

Angka tersebut merupakan akumulasi penegakan hukum yang disampaikan OJK untuk periode tersebut. Nilainya tidak dapat dibandingkan langsung dengan denda Rp 2,1 triliun dalam perkara DSSA, BREN, dan CUAN tanpa memperhatikan cakupan serta jenis sanksi yang dihitung.

[adsense]

MSCI Usulkan Perubahan Status Pasar Saham Indonesia

MSCI menyebut pelaku pasar masih menyampaikan kekhawatiran mengenai transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya kemajuan yang konsisten dalam penerapan reformasi pasar.

[adsense]Lembaga tersebut menilai pengumuman kebijakan reformasi saja belum cukup. Investor institusional global membutuhkan bukti bahwa perubahan benar-benar diterapkan secara konsisten dan berdampak nyata pada tata kelola pasar.

MSCI juga menyatakan akan mempertahankan pembekuan terhadap sejumlah perubahan terkait indeks saham Indonesia sampai pemberitahuan lebih lanjut.

[adsense]Kebijakan tersebut antara lain mencakup pembatasan kenaikan faktor inklusi investor asing, penambahan saham ke indeks tertentu, dan perpindahan ke segmen ukuran indeks yang lebih tinggi.

Meski demikian, usulan perubahan klasifikasi tersebut belum menjadi keputusan final. MSCI membuka periode konsultasi hingga 30 April 2027 dan menyatakan keputusan akhir akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

[adsense]

Apa Dampaknya bagi Investor Saham Indonesia?

Jika perubahan klasifikasi benar-benar diberlakukan, komposisi indeks yang menjadi acuan sebagian investor internasional dapat berubah.

[adsense]Hal tersebut berpotensi memengaruhi alokasi investasi terhadap saham Indonesia, meskipun besarnya dampak akan bergantung pada keputusan akhir MSCI dan kebijakan masing-masing pengelola dana.

Sementara itu, penegakan hukum oleh OJK dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar. Namun, keberadaan sanksi saja tidak otomatis menghilangkan seluruh kekhawatiran investor global.

[adsense]Pasar akan mencermati konsistensi penindakan, keterbukaan data pemegang saham, kecukupan saham yang beredar di publik, serta efektivitas reformasi yang diterapkan oleh regulator dan penyelenggara bursa.

Dengan demikian, denda Rp 2,1 triliun terhadap DSSA, BREN, dan CUAN bukan hanya menyangkut besarnya sanksi kepada tiga emiten. Perkembangan ini juga menempatkan efektivitas pengawasan dan reformasi pasar modal Indonesia dalam sorotan yang lebih luas.

[adsense]

Topikseru.com,Humbahas – Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan berdampak pada kualitas udara mendorong Polres Humbang Hasundutan bergerak cepat melakukan langkah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian tersebut, Polres Humbahas membagikan masker secara gratis kepada masyarakat di sejumlah masjid yang berada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan serta di kawasan pasar tradisional Doloksanggul, Jumat (16/10/2026).

Pembagian masker dilakukan kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah salat Jumat serta para pedagang dan pengunjung pasar tradisional yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.

Selain membantu mengurangi paparan asap dan partikel berbahaya, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang harus beraktivitas di luar ruangan.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

"Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi kondisi kabut asap seperti saat ini," ujar AKBP Adi Nugroho.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dengan membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu mendesak, menggunakan masker saat bepergian, serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup dan menerapkan pola hidup sehat.

Selain memberikan perhatian terhadap dampak kabut asap, Kapolres menegaskan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang dapat memperburuk kondisi kabut asap dan membahayakan kesehatan masyarakat. Mari bersama-sama menjaga lingkungan demi keselamatan dan kesehatan kita semua," tegasnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan maupun situasi yang membutuhkan penanganan kepolisian. Masyarakat dapat menghubungi layanan Kepolisian 110 yang dapat diakses secara gratis untuk meminta bantuan atau kehadiran petugas.

Melalui kegiatan pembagian masker ini, Kapolres berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Kami berharap masker yang dibagikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang terpenting, mari kita tingkatkan kewaspadaan, saling peduli, dan bersama-sama menjaga lingkungan agar kondisi udara tetap sehat dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," pungkas Kapolres.

[adsense]Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menghendaki adanya kepastian hukum atas tanah Blang Padang agar status dan pengelolaannya dapat diterima semua pihak.

Pernyataan itu disampaikan Yusril setelah audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Menurut dia, pemerintah telah mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Presiden dan kementerian terkait.

[adsense]"Penyelesaian status hukumnya perlu dilakukan melalui mekanisme yang sah dengan memperhatikan aspek administrasi pengelolaan barang milik negara serta ketentuan perwakafan," kata Yusril, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Persoalan Blang Padang tidak hanya berkaitan dengan pencatatan aset pemerintah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek hukum Islam, terutama ketentuan mengenai wakaf, agar proses penyelesaiannya tidak mengabaikan dasar hukum nasional maupun prinsip syariat.

[adsense]

Status Tanah Blang Padang Akan Ditempuh Melalui Jalur Hukum

Proses tersebut juga mencakup penunjukan nazhir, yakni pihak yang secara sah bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya.

[adsense]Menurut Yusril, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai status tanah sekaligus pihak yang berwenang mengelolanya.

Namun, penetapan status wakaf dan penghapusan pencatatan sebagai barang milik negara merupakan aspek hukum dan administrasi yang perlu ditangani secara tepat.

[adsense]Karena itu, penyelesaian persoalan Blang Padang tidak cukup hanya dengan pernyataan politik, tetapi membutuhkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat.

[adsense]

Kementerian Akan Bahas Pelepasan Status Aset Negara

Lembaga yang akan dilibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk menyelaraskan aspek hukum dengan administrasi pengelolaan aset negara.

[adsense]Yusril menjelaskan, rapat tersebut akan difokuskan pada penyelarasan proses hukum dan administrasi, termasuk penyelesaian pencatatan tanah Blang Padang dalam daftar barang milik negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan ini menjadi penting karena penyelesaian sengketa menyangkut dua hal yang saling berkaitan, yakni penegasan status tanah sebagai harta wakaf dan penyesuaian administrasi aset pemerintah.

[adsense]Meski demikian, proses pelepasan pencatatan aset negara tetap harus mengikuti prosedur resmi. Karena itu, hasil koordinasi dan penetapan hukum akan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah berikutnya.

Bendera Aceh dan Dana Otsus Juga Dibahas

[adsense]DPRA berharap ketiga persoalan tersebut dapat menemukan penyelesaian. Mereka juga mendorong agar perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) segera dituntaskan dan diundangkan.

Perubahan UUPA dipandang penting dalam memperkuat pelaksanaan kewenangan khusus Aceh. Namun, prosesnya tetap memerlukan pembahasan dan kesepakatan melalui mekanisme legislasi yang berlaku.

[adsense]Ketiga isu tersebut memiliki dimensi yang berbeda. Status tanah Blang Padang berkaitan dengan hukum wakaf dan administrasi aset, persoalan bendera menyangkut ketentuan dalam UUPA, sedangkan dana otsus berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan dan dukungan fiskal bagi Aceh.

Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing persoalan.

[adsense]

Pemerintah Siapkan Pembahasan Lanjutan soal Bendera Aceh

Pemerintah akan membahasnya lebih lanjut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum menyampaikan hasil pembahasan kepada Presiden.

[adsense]Pendekatan tersebut diperlukan agar keputusan yang diambil mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat Aceh.

Pemerintah belum menyampaikan hasil akhir dari pembahasan tersebut. Dengan demikian, penyelesaian persoalan bendera Aceh masih menunggu proses koordinasi dan keputusan lebih lanjut.

[adsense]

Dana Otsus Aceh Akan Dibahas Melalui Dialog

Yusril menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mencari jalan keluar atas persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan dana otsus melalui dialog, musyawarah, dan kepastian hukum.

[adsense]Menurut dia, penyelesaian berbagai persoalan Aceh harus dilakukan secara adil, menghormati kepentingan masyarakat, serta tetap berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan komunikasi sebagai bagian dari upaya mencari kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

[adsense]Meski demikian, bentuk penyelesaian dan tindak lanjut konkret mengenai dana otsus masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

Perubahan UUPA Diharapkan Perkuat Otonomi Khusus Aceh

[adsense]Ia juga berharap perubahan UUPA dapat menjadi momentum untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan khusus Aceh, menjaga perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelesaian ketiga persoalan tersebut akan bergantung pada proses hukum, koordinasi antarlembaga, serta pembahasan kebijakan yang sesuai dengan aturan berlaku.

[adsense]Untuk tanah Blang Padang, perhatian utama berada pada kepastian status wakaf dan tata kelola asetnya.

Sementara itu, persoalan bendera dan dana otsus membutuhkan pembahasan tersendiri agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

[adsense]Dengan mekanisme yang tepat, pemerintah berharap persoalan yang telah berlangsung lama itu dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat Aceh maupun ketentuan hukum nasional.

[adsense]

[adsense]Peragaan tersebut berlangsung di fasilitas pengujian SpaceX di McGregor, Texas, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat, 15 Oktober 2026. CEO Tesla, Elon Musk, menyebut Roadster sebagai kendaraan yang melampaui mobil-mobil futuristis dalam film James Bond.

Dikutip dari Autoblog, Jumat (16/10/2026), Musk kembali menonjolkan karakter Roadster sebagai kendaraan dengan teknologi yang tidak lazim ditemukan pada mobil sport konvensional.

[adsense]Meski begitu, sejumlah kemampuan yang diperlihatkan dalam demonstrasi masih perlu dibedakan dari spesifikasi final kendaraan yang nantinya diproduksi dan dijual kepada konsumen.

Tesla Roadster Pamer Manuver di Luar Kebiasaan

[adsense]Kendaraan itu juga diperlihatkan berguling di udara menggunakan pendorong gas dingin. Dalam adegan lain, Roadster disebut mampu melompati deretan Tesla Semi yang memiliki tinggi sekitar 4,1 meter.

Peragaan tersebut memperlihatkan arah pengembangan Roadster yang tidak hanya menitikberatkan pada akselerasi dan performa mobil listrik, tetapi juga pada teknologi pendorong dan kemampuan manuver yang menyerupai kendaraan fiksi ilmiah.

[adsense]Namun, demonstrasi di lokasi pengujian belum otomatis membuktikan bahwa seluruh fitur itu akan tersedia pada versi produksi. Detail teknis, batas penggunaan, serta aspek keselamatan setiap sistem masih menjadi hal penting untuk diperjelas.

Elon Musk Sebut Roadster Lebih Gila dari Mobil James Bond

[adsense]Dalam percakapan tersebut, ia menggambarkan Roadster sebagai kendaraan dengan teknologi yang begitu ekstrem hingga membuatnya mempertanyakan apakah mobil itu masih layak disebut mobil biasa.

Musk membandingkan kemampuan Roadster dengan berbagai kendaraan fiktif yang muncul dalam film James Bond. Menurut dia, teknologi yang disiapkan Tesla bahkan lebih ekstrem dibandingkan jika seluruh mobil dalam film tersebut digabungkan.

[adsense]Pernyataan itu memperkuat strategi promosi Roadster sebagai produk berteknologi tinggi yang menawarkan pengalaman berbeda dari mobil sport listrik pada umumnya.

Meski demikian, klaim dan pernyataan Musk tetap perlu dibaca sebagai gambaran yang disampaikan perusahaan. Performa akhir, kemampuan aktual, dan spesifikasi kendaraan baru dapat dinilai secara lebih menyeluruh setelah tersedia pengujian independen dan produk produksi.

[adsense]

Produksi Tesla Roadster Dijadwalkan pada 2028

Jadwal tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan calon pembeli. Pengembangan mobil dengan teknologi yang tidak konvensional berpotensi membutuhkan pengujian tambahan, terutama untuk memastikan sistem pendorong, struktur kendaraan, serta fitur keselamatan dapat bekerja sesuai peruntukannya.

[adsense]Karena itu, jadwal produksi yang diumumkan belum tentu berarti seluruh varian dan fitur akan tersedia pada waktu yang sama. Tesla masih perlu menjelaskan lebih rinci spesifikasi final, waktu pengiriman, dan cakupan pasar yang akan dilayani.

Tiga Varian Tesla Roadster: Performance, Thrust, dan Rocket

[adsense]Varian Performance diposisikan sebagai pilihan utama untuk pengendara yang mengutamakan performa mobil sport listrik. Sementara itu, Thrust disebut dibekali pendorong tambahan untuk mendukung akselerasi.

Adapun varian Rocket digambarkan sebagai versi dengan sistem terbang penuh. Fitur inilah yang berpotensi menjadi pembeda paling mencolok, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keselamatan, regulasi, dan lingkungan operasionalnya.

[adsense]Rincian spesifikasi, harga final, ketersediaan setiap varian, serta ketentuan pemesanan tetap perlu dikonfirmasi melalui informasi resmi Tesla. Konsumen juga perlu memastikan apakah fitur yang ditawarkan dalam demonstrasi benar-benar masuk ke dalam paket kendaraan yang dipesan.

Apakah Tesla Roadster Legal Digunakan di Jalan Raya?

[adsense]Mengutip InsideEVs, Musk mengatakan dirinya belum yakin kendaraan tersebut memenuhi ketentuan hukum di setiap yurisdiksi. Artinya, status penggunaan Roadster akan bergantung pada aturan yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah.

Fitur seperti pendorong tambahan maupun kemampuan terbang, jika benar diterapkan pada kendaraan produksi, dapat menghadapi persyaratan hukum yang berbeda dari mobil penumpang biasa.

[adsense]Regulasi kendaraan bermotor, keselamatan jalan, dan aturan penerbangan bisa menjadi faktor yang harus diperhitungkan, bergantung pada teknologi yang akhirnya digunakan.

Dengan demikian, kemampuan yang diperlihatkan saat demonstrasi tidak serta-merta berarti seluruh fitur dapat diaktifkan di jalan umum.

[adsense]

Roadster Jadi Ujian Ambisi Teknologi Tesla

Namun, tantangan Tesla bukan hanya menghadirkan teknologi yang mengundang perhatian. Perusahaan juga perlu membuktikan bahwa kendaraan tersebut dapat diproduksi, memenuhi standar keselamatan, memiliki performa yang konsisten, dan dapat digunakan secara legal sesuai peruntukannya.

[adsense]Bagi calon konsumen, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah Roadster bisa terbang atau melakukan salto. Hal yang lebih menentukan adalah kapan mobil ini benar-benar tersedia, berapa harga finalnya, dan fitur mana yang nantinya dapat digunakan secara nyata pada kendaraan produksi.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terus menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga kelancaran dan ketahanan arus distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari terminal pengisian hingga ke wilayah konsumsi masyarakat di seluruh Sumatera Utara.

[adsense]Pada kuartal III (periode Juli hingga September) tahun 2026, KAI Divre I Sumatera Utara mencatat telah mendistribusikan sebanyak 92.649 ton BBM atau setara dengan 109.325 kiloliter. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mendistribusikan 82.466 ton atau setara 97.310 kiloliter BBM.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan angkutan BBM berbasis rel merupakan komponen krusial dari sistem logistik energi terpadu.

[adsense]"Angkutan BBM dengan kereta api merupakan bagian dari sistem logistik energi yang menghubungkan titik pengisian dengan wilayah tujuan distribusi. Melalui layanan ini, KAI mendukung proses pemindahan BBM secara terjadwal dengan memperhatikan kapasitas angkut, keselamatan perjalanan, serta koordinasi dengan pihak terkait agar proses distribusi dapat berlangsung secara andal," ujar Anwar.

Kebutuhan BBM memiliki keterkaitan erat dengan mobilitas harian masyarakat dan denyut nadi perekonomian di Sumatera Utara. Berbagai sektor, mulai dari transportasi penumpang, distribusi logistik, aktivitas industri, hingga sektor pertanian dan perkebunan membutuhkan kepastian pasokan energi yang berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, kelancaran distribusi BBM menjadi fondasi utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

[adsense]Secara akumulatif, sepanjang periode Januari hingga September 2026, KAI Divre I Sumatera Utara telah mengangkut sebanyak 268.555 ton BBM. Jumlah ini tumbuh 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 239.948 ton. Capaian ini menggambarkan kontribusi nyata moda perkeretaapian dalam mendukung pasokan energi daerah sekaligus menjadi landasan bagi KAI untuk terus meningkatkan keandalan layanan logistik barang.

Keunggulan angkutan BBM melalui kereta api juga ditopang oleh tingkat ketepatan waktu (on-time performance) yang tinggi. Sepanjang kuartal III 2026, ketepatan waktu angkutan barang di Divre I Sumatera Utara, baik untuk jadwal keberangkatan maupun kedatangan mencapai 93 persen.

[adsense]"Angka ketepatan waktu yang tinggi ini membuat jadwal distribusi BBM dengan kereta api lebih terukur dan dapat diprediksi. Hal ini memberikan kemudahan bagi mitra angkutan untuk merencanakan rantai distribusi lanjutan agar pasokan energi dapat sampai lebih cepat dan merata ke tangan masyarakat," kata Anwar.

Salah satu koridor utama layanan angkutan BBM ini menghubungkan Terminal BBM Labuhan menuju Terminal BBM Pematangsiantar. Pasokan energi pada jalur ini sangat strategis karena turut menopang kebutuhan energi untuk penguatan sektor pariwisata, khususnya di kawasan destinasi prioritas Simalungun dan Danau Toba/Samosir.

[adsense]"KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen untuk terus menjaga keandalan sarana, prasarana dan ketepatan waktu operasional guna memastikan angkutan kereta api dapat menghadirkan layanan logistik energi yang aman, efisien, dan tepat sasaran. Keandalan distribusi BBM ini menjadi wujud dukungan nyata KAI dalam menjamin ketersediaan energi bagi seluruh sektor perekonomian serta memenuhi kebutuhan harian masyarakat Sumatera Utara," pungkas Anwar.

[adsense]

Kondisi itu dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor saat membuka Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) AKBAR PNM Cabang Medan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).

Pada kesempatan itu, Timur Tumanggor mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan digitalisasi untuk mengembangkan usaha. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional.

"Salah satu peluang besar yang harus kita manfaatkan adalah digitalisasi. Melalui media sosial, lokapasar atau marketplace, pembayaran digital, serta pencatatan keuangan berbasis teknologi, maka dapat memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, dan mengelola usaha secara lebih profesional," ucapnya.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat, sumber penghidupan jutaan keluarga, sekaligus penggerak penciptaan lapangan kerja. Usaha-usaha tersebut tumbuh di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, industri pengolahan, jasa, hingga pengangkutan dan pergudangan.

Banyak di antaranya berawal dari usaha rumahan dan dikelola dengan berbagai keterbatasan. Namun, para pelaku UMKM memiliki semangat dan potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang.

"Akan tetapi, teknologi juga harus diikuti dengan kualitas produk yang baik. Produk harus memiliki mutu yang konsisten, kemasan yang menarik, informasi yang jelas, legalitas yang sesuai, serta pelayanan yang mampu membangun kepercayaan konsumen. Dengan demikian, produk UMKM Sumatera Utara tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional," terangnya.

Karena itu, lanjut Timur, kegiatan bertema "Dari Literasi Menuju Aksi, Dari Usaha Menuju Naik Kelas" menjadi pengingat bahwa pengetahuan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Menurutnya, literasi harus membantu pelaku usaha mengambil keputusan yang lebih baik, sedangkan pengembangan kapasitas harus mendorong usaha tumbuh semakin kuat dan mampu naik kelas.

"Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata bagi para pelaku UMKM untuk semakin percaya diri, adaptif terhadap perubahan, berani berinovasi, dan terus meningkatkan kualitas usahanya. Mari kita buktikan bahwa dari literasi lahir aksi, dari pendampingan tumbuh kemandirian, dan dari usaha yang dikelola dengan baik lahir UMKM yang mampu naik kelas serta menjadi kekuatan ekonomi Sumut," ucapnya.

Sementara itu, Pemimpin Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan Muhammad Wazir mengatakan, PNM terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan yang disertai studi banding ke sejumlah daerah.

Menurut Wazir, penguatan usaha membutuhkan dukungan modal finansial agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang serta memanfaatkan pembiayaan secara tepat guna. Dalam PKU Akbar kali ini, sekitar 150 pelaku UMKM mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Selain modal finansial, menurutnya, modal sosial juga penting dalam pengembangan UMKM. Karena itu, PNM berupaya memperluas akses jaringan dan komunitas pelaku UMKM, antara lain melalui studi banding ke berbagai sentra UMKM di sejumlah daerah.

"PNM juga memberikan akses kepada pelaku UMKM agar memperoleh akses pemasaran yang lebih luas untuk ekspor. Hingga kini sudah 1.466 kegiatan pelatihan untuk 33.100 nasabah PNM. Pemerintah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan bersama, sehingga UMKM memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," pungkasnya.

Topikseru.com, Jakarta – PT Mobil Satu Asia (mobil123.com), PT Car Classifieds Indonesia (Carmudi.co.id), dan PT Car Some Indonesia (CARSOME) menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Perkara dugaan praktik diskriminasi dalam perdagangan otomotif melalui platform digital di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

[adsense]Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengatakan penandatanganan dilakukan dalam sidang di Ruang Sidang Erwin Syahril, KPPU, Jakarta, Kamis (15/10/ 2026), setelah Majelis Komisi menyampaikan pertimbangan atas permohonan perubahan perilaku yang diajukan para Terlapor.

Sidang dipimpin Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana selaku Ketua Majelis Komisi, bersama Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dan Mohammad Reza sebagai Anggota Majelis Komisi. Sebelumnya, ketiga Terlapor telah mengajukan permohonan perubahan perilaku pada 22 September 2026.

[adsense]Dalam persidangan, kata Deswin, Majelis Komisi membacakan poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku beserta syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi masingmasing Terlapor. Pakta tersebut pada prinsipnya memuat pernyataan para Terlapor untuk menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan Investigator serta mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP.

Melalui pakta tersebut, para Terlapor menyatakan kesediaan untuk melaksanakan perubahan perilaku sesuai dengan syarat dan kewajiban yang ditetapkan Majelis Komisi. Para Terlapor juga telah menyampaikan tanggapan tertulis atas poin-poin yang dibacakan Majelis Komisi.

[adsense]Menurut Deswin, dalam Pakta Integritas yang ditandatangani, mereka menyatakan kesediaan untuk bersikap aktif dan kooperatif selama proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku.

Salah satu komitmen utama para Terlapor adalah memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha dealer mobil, baik yang beroperasi secara daring (online) maupun luring (offline), untuk memperoleh dan menggunakan jasa pemasangan iklan pada platform yang dikelola para Terlapor.

[adsense]"Mereka juga berkomitmen untuk tidak melakukan atau mengulangi perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa akses terhadap layanan iklan diberikan berdasarkan ketentuan yang objektif dan tidak diskriminatif," ujar Deswin.

Selanjutnya, Majelis Komisi akan menunjuk Tim Pengawas untuk memantau pelaksanaan komitmen para Terlapor. Pengawasan dilaksanakan paling lama 60 hari kerja, terhitung sejak penetapan Majelis Komisi pada 15 Oktober 2026.

[adsense]Dalam pelaksanaannya, Tim Pengawas akan melakukan verifikasi dan/atau validasi serta meminta dokumen pendukung sesuai dengan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku.

"Apabila berdasarkan hasil pengawasan para Terlapor terbukti telah melaksanakan komitmen perubahan perilaku, Majelis Komisi akan menerbitkan Penetapan Penghentian Perkara. Sebaliknya, apabila para Terlapor tidak terbukti melaksanakan komitmen tersebut, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan," papar Deswin.

[adsense]Proses tersebut dapat berujung pada penerbitan Putusan KPPU dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara ini mulai disidangkan pada 15 September 2026 dan berkaitan dengan dugaan pembatasan akses terhadap pelaku usaha tertentu untuk memasang iklan pada platform digital perdagangan otomotif.

Ketiga Terlapor dalam perkara ini adalah PT Mobil Satu Asia (Terlapor I), pengelola Mobil123.com; PT Car Classifieds Indonesia (Terlapor II), pengelola Carmudi.co.id; serta PT Car Some Indonesia (Terlapor III), yang menjalankan usaha perdagangan mobil bekas dan platform digital CARSOME.

[adsense]Berdasarkan LDP, Investigator mengungkap adanya hubungan afiliasi diantara ketiga perusahaan tersebut. PT Mobil Satu Asia dan PT Car Classifieds Indonesia disebut berada dalam satu kelompok usaha di bawah Carsome Group.

Investigator juga menemukan adanya kesamaan pengurus yang menjabat sebagai direksi dan/atau komisaris pada ketiga perusahaan.

[adsense]Berdasarkan temuan tersebut, Investigator menilai terdapat indikasi pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur larangan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam LDP, Investigator juga menguraikan dugaan dampak pembatasan akses terhadap persaingan usaha. Sejumlah pelaku usaha perdagangan mobil yang sebelumnya memanfaatkan trafik konsumen melalui Mobil123.com dan Carmudi.co.id disebut mengalami penurunan jumlah konsumen maupun penjualan setelah akses mereka dibatasi.

[adsense]Penandatanganan Pakta Integritas Perubahan Perilaku menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang selanjutnya akan dievaluasi melalui mekanisme pengawasan oleh KPPU. Majelis Komisi akan menentukan jadwal persidangan berikutnya pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah berada di level Rp18.038 per dolar AS pada perdagangan Jumat (16/10/2026) pagi. Mata uang Garuda melemah 100 poin atau 0,56 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar AS. Sejumlah mata uang yang melemah antara lain yuan China yang turun 0,02 persen, dan peso Filipina melemah 0,06 persen.

Ringgit Malaysia turut terdepresiasi 0,04 persen, diikuti dolar Singapura turun 0,05 persen, yen Jepang melemah 0,56 persen, dan won Korea Selatan terkoreksi 0,26 persen.

Sementara itu, dolar Hong Kong terpantau bergerak datar terhadap dolar AS.

Di antara mata uang utama negara maju, pergerakannya juga bervariasi. Euro Eropa melemah 0,02 persen, dolar Australia terkoreksi 0,04 persen, dolar Kanada turun 0,03 persen, dan franc Swiss melemah 0,11 persen. Sebaliknya, pound sterling Inggris menguat 0,01 persen.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah masih tertekan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang kembali mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah eskalasi di Timur Tengah yang kembali melonjakan harga minyak mentah dunia. Dari domestik, sell-off di pasar ekuitas juga masih terus membebani rupiah," ujar Lukman kepada wartawan.

Lukman memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp800 juta Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya Hercules Rosario Marcal (HRM) terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menduga uang Rp800 juta tersebut diterima Hercules dari PT Summarecon Agung Tbk (SMC).

"Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat," ujarnya.

Ia menjelaskan lahan tersebut kemudian menjadi objek penyidikan KPK karena terjadi dugaan suap untuk mengurus pembukaan blokir dan hak guna bangunan (HGB).

Budi mengatakan Hercules menyerahkan uang tersebut melalui kuasa hukumnya, NMB, kepada penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," kata Budi.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk.

KPK pada 29 September 2026 menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Topikseru.com, Asahan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan operasional 33 unit bus perintis gratis yang melayani 1.008 pelajar di lima kabupaten.

Program ini bertujuan mempermudah akses transportasi menuju sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

Peluncuran dilakukan secara daring dipusatkan di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program ini diprioritaskan bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.

Bobby Nasution mengatakan, program bus perintis gratis merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam memperluas aksesibilitas transportasi bagi pelajar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan layanan angkutan umum.

"Kita harapkan program ini dapat membantu pelajar, khususnya yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, agar lebih mudah menjangkau sekolah tanpa terbebani biaya perjalanan," ujarnya.

Menurut Bobby, pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang harus didukung dengan kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk sarana transportasi yang aman bagi pelajar.

Bobby juga berpesan agar para pelajar menjaga perilaku selama menggunakan bus, bersikap baik dan sopan, serta mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan menuju maupun dari sekolah.

"Bus yang dioperasikan telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Anak-anak kita terpantau dari keberangkatan hingga kembali kerumah. Kami minta pelajar turut menjaga fasilitas dan bersikap sopan selama menggunakan layanan," harapnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peluncuran layanan bus perintis gratis di wilayahnya. Ia berharap program tersebut dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban transportasi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

Menurut Taufik, enam unit bus yang dialokasikan untuk Kabupaten Asahan akan sangat membantu siswa dari sejumlah desa yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh, yakni sekitar 25 hingga 29 kilometer menuju sekolah. Sebagian pelajar bahkan masih mengandalkan sepeda motor untuk menempuh perjalanan tersebut.

"Kami bersyukur Asahan mendapatkan enam unit angkutan untuk pelajar. Ini sangat membantu anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mudah-mudahan program ini membawa kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Taufik juga mengapresiasi dukungan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan. Ia berharap peningkatan akses jalan yang dibarengi dengan penyediaan angkutan pelajar dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas pendidikan maupun pengangkutan hasil pertanian.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, program bus perintis gratis dirancang untuk membuka akses pendidikan di wilayah pedesaan, kepulauan, serta kawasan yang masih memiliki keterbatasan konektivitas transportasi.

Secara keseluruhan, layanan ini menjangkau 5 kabupaten, 12 kecamatan, dan 15 rute strategis yang terhubung langsung dengan 49 sekolah. Sebanyak 1.008 pelajar tercatat sebagai penerima manfaat subsidi angkutan tersebut.

Di Kabupaten Asahan, dialokasikan enam unit bus yang melayani dua kecamatan dan 16 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat. Kabupaten Batubara juga memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 12 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat.

Sementara itu, Kabupaten Padanglawas Utara mendapat enam unit bus yang melayani satu kecamatan dan tiga sekolah, dengan 240 siswa penerima manfaat. Kabupaten Samosir memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 10 sekolah, dengan 192 siswa penerima manfaat.

Adapun Kabupaten Nias Utara mendapat alokasi terbanyak, yakni sembilan unit bus yang melayani lima kecamatan dan sembilan sekolah, dengan 216 siswa penerima manfaat.

Yuda menjelaskan, seluruh armada tersebut menempuh perjalanan hingga 2.128 kilometer setiap hari. Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Dinas Perhubungan Sumut akan melakukan evaluasi rute dan validasi data secara berkala, sehingga jadwal keberangkatan serta kapasitas angkutan tetap sesuai dengan kebutuhan pelajar.

Selain itu, operasional layanan dapat dipantau melalui aplikasi Perintis Sumut. Program ini juga direncanakan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau 18 kabupaten di Sumut pada 2029.

Humas PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Kualanamu, Muhammad Zul Andrika saat dikonfirmasi Sumut Pos di Medan, Kamis (15/10) sore, membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan, tiga maskapai penerbangan yang batal terbang dari KNO tersebut, yakni Susi Air tujuan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Mandailingnatal (Madina), dan tujuan Bandara Rembele, Aceh, serta Wings Air dengan tujuan Bandar Udara Dr Ferdinand Lumban Tobing, Tapanulitengah (Tapteng).

"Awalnya, Susi Air tujuan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Madina itu ditunda pada pagi tadi (Kamis), tetapi karena cuaca masih buruk akhirnya dibatalkan. Jadi totalnya ada tiga penerbangan yang dibatalkan," ujarnya.

Sedangkan, lanjut Zul Andrika, untuk maskapai penerbangan lainnya tidak ada masalah. Sepanjang ini operasional di KNO masih berjalan normal.

Ia menjelaskan, sejak Kamis pagi, maskapai yang sebelumnya delay itu sebanyak empat penerbangan, lalu sore harinya tersisa tiga maskapai, ditambah 1 maskapai, yakni AirAsia Malaysia (AK) tujuan Bandara Internasional Kuala Lumpur yang dijadwalkan berangkat pada pukul 17.50 WIB. Karena delay selama 40 menit, akhirnya dijadwalkan ulang, berangkat pukul 18.30 WIB.

"Kalau pesawat terbang yang delay itu paling lama 3 jam 35 menit, yaitu J&T Express dengan tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK). Tetapi semua yang delay sejak pagi hingga pukul 16.35 WIB saat ini sudah diterbangkan kembali," ujarnya.

Data penerbangan tertunda pada Kamis, 15 Oktober 2026

1 :SI 7134 KNO-JHN, SCD 07.00, FDW (Cuaca) : UFN GATE 5 UPDATE

2 ⁠:IU 996 KNO-BTJ, SCD 09:00, FDL (Operasional) 09:20 (20 Menit) GATE 7 FDP

3 :SQ 991 KNO-SIN, SCD 08:50, FDW (Cuaca) 09:15 (25 Menit) GATE 2 FDP

4 :QG 925 KNO-BTH, SCD 09:35, FDW (Cuaca) 13:05 (3 Jam 30 Menit) GATE 10 UPDATE

5 :IU 833 KNO-PKU, SCD 09:00, FDL (Operasional) 09:20 (20 Menit) GATE 7 FDP

6 :IW 1248 KNO-GNS, SCD 09:20, FDW (Cuaca) : UFN GATE 5 FDP

7 :JT 972 KNO-BTH, SCD 12:10, FDL (Operasional) 13:00 (50 Menit) GATE 7

8 :JT 385 KNO-CGK, SCD 13:00, DLT (Teknikal) 16:35 (3 Jam 35 Menit) GATE 8

9 :IU 863 KNO-PDG, SCD 12:40, FDL (Operasional) 13:50 (1 Jam 10 Menit) GATE 8

10 :IU 363 KNO-SUB, SCD 14:25 FDL (Operasional) 15:40 (1 Jam 15 Menit) GATE 8

11 :IW 1240 KNO-SSV, SCD 12:40, FDL (Operasional) 13:00 (20 Menit) GATE 5

12 :AK 392 KNO-KUL, SCD 17:50, FDL (Operasional) 18:30 (40 Menit) GATE 5

13 :JT 309 KNO-CGK, SCD 16:10, FDL (Operasional) 17:10 (1Jam) GATE 6

14 :IW 1260 KNO-GNS, SCD 15:45, FDL (Operasional) 16:15 (30 Menit) GATE 5

Penerbangan batal antara lain:

1. SI 7134 KNO-JHN, SCD 07:00 Gate 5 FCL Bad Weather/Updated

2. ⁠SI 7307 KNO-TXE, SCD 11:40 Gate 5 FCL Bad Weather/ Updated

3. ⁠IW 2258 KNO-FLZ, SCD 10:10, Gate 5 FCL Bad Weather/ Updated

Topikseru.com, Jakarta – Proses permohonan Uji Materil (Judicial Review) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diajukan oleh keluarga korban kekerasan aparat TNI yakni Lenny Damanik dan Eva Meliani boru Pasaribu kini sampai pada tahap Pembacaan Putusan di Mahkamah Konstitusi (MK).

[adsense]Para pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukum dari Tim Supremasi Sipil (LBH Medan, Imparsial, Themis & KontraS) menghadiri langsung pembacaan putusan perkara nomor 260/PUU-XII/2025.

Dalam siaran pers yang diterima Topikseru.com pada Jumat (16/10/20206 di Medan, kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra menjelaskan, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya. Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo dibacakan.

[adsense]Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara hukum menegaskan "Jika Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di Peradilan Umum (Tunduk Pada Peradilan Umum)".

Sebagai The Guardian of Constitution (Penjaga Konstitusi), Kami mengapresiasi putusan MK yang progresif dan berani memerintahkan Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk segera melakukan revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

[adsense]Putusan MK Nomor: 260/PUU-XII/2025 merupakan putusan bersejarah (Landmark Decision) yang mempertegas inkonstitusionalitas yurisdiksi Peradilan Militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum.

Dengan adanya putusan MK, jelas IRvan, pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR tidak lagi memiliki alasan untuk menunda revisi UU 31 Tahun 1997 demi keadilan bagi seluruh korban tindak kekerasan TNI dan ketidakadilan Peradilan Militer.

[adsense]Lebih jauh, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan beberapa hal yakni. Pertama, tidak ada kejelasan mengenai perbedaan pemaknaan frasa "tindak pidana" dalam Pasal 9 UU peradilan militer, begitupun apabila dibandingkan dengan UU 20/2014 tentang Disiplin Militer yang juga tidak menjelaskan secara rinci hukum disiplin militer dan apakah dapat dipersamakan dengan makna dari tindak pidana.

Begitupun dengan Pasal 4 KUHPM yang tidak menjelaskan secara rinci makna dari frasa "tindak pidana".

[adsense]Kedua, Majelis Hakim juga menyatakan jika UU Peradilan Militer yang merupakan peraturan yang mengganti UU Nomor 5 tahun 1950 yang menitikberatkan yurisdiksi peradilan pada subjek tindak pidananya secara substansi lebih berorientasi ke militer.

Sehingga mahkamah merasa penting untuk dilakukannya perbedaan makna tindak pidana antara tindak pidana umum dan tindak pidana militer.

[adsense]Ketiga, independensi pengadilan dalam mekanisme peradilan militer yang mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum sangat bermasalah.

Sebab, penunjukkan dan pengisian posisi hakim militer masih berada di bawah kekuasaan Panglima TNI dan tidak tunduk dengan one roof system (peradilan satu pintu) dibawah Mahkamah Agung.

[adsense]Oleh karena itu, Majelis Hakim meminta pembentuk undang-undang menyusun ketentuannya dalam revisi undang-undang yang baru agar kedudukan Peradilan Militer seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung.

Keempat, Majelis Hakim berpendapat peradilan militer rentan merawat impunitas karena peradilan militer menjunjung asas keastuan komando, asas tanggung jawab terhadap bawahan, dan asas kepentingan militer.

[adsense]Asas tersebut menciptakan resiko struktural yang bersinggungan dengan kebutuhan untuk memastikan proses hukum yang independen dan imparsial sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).

Perlu diketahui jika Lenny Damanik adalah ibu dari MHS yaitu anak yang dianiaya oleh Prajurit TNI hingga meninggal dunia yang mana Prajurit TNI Riza Pahlevi divonis 10 bulan penjara.

[adsense]Sedangkan Eva merupakan anak dari seorang jurnalis/wartawan Rico Sempurna Pasaribu yang meninggal dunia bersama 3 anggota keluarga yang lain (Ibu, Adik dan Anak nya Eva) dengan cara dibakar setelah memberitakan bisnis perjudian yang dikelola oleh prajurit TNI Koptu HB.

Atas tindak pidana itu sudah ada putusan pidana seumur hidup kepada 3 orang terdakwa sipil tetapi sampai saat ini belum ada proses hukum terhadap Prajurit TNI yaitu Koptu HB yang diduga kuat terlibat atas pembunuhan berencana terhadap Rico Sempurna Pasaribu.

[adsense]Berdasarkan uraian di atas dan demi kepentingan bagi para korban tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, Direktur LBH Medan Irvan Saputra mendesak Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang agar segera merevisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sesuai dengan Putusan MK No. 260/PUU-XII/2025 yang menegaskan secara hukum Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili melalui peradilan umum.

Sedangkan Panglima TNI untuk patuh atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Menghentikan Segala Impunitas terhadap anggota TNI.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara dihentikan atau setop sementara menyusul Dinas Pendidikan memberlakukan pembelajaran daring sejak 15 hingga 21 Oktober 2026.

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan (KPPG) Medan menyurati para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya pada Jumat (16/10/2026) untuk menghentikan atau menyesuaikan pelaksanaan program MBG pada saat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dalam surat bernomor: B-695/06.01.01/10/2026/KPPG, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak meminta Kepala SPPG mengolah bahan baku dengan ketentuan; berkomunikasi dengan pemasok untuk menyesuaikan ulang jadwal pengiriman bahan baku sampai batas waktu yang ditetapkan atau dikembalikan ke pemasok.

Donald juga menginstuksikan agar bahan baku yang tidak dapat dikembalikan kepada pemasok dipisahkan berdasarkan perlakuan dan bahan baku yang masih dapat disimpan dan bahan baku yang segera diolah.

Sedangkan bahan baku yang masih dapat disimpan maka ditempatkan dan disimpan sesuai dengan karakteristik bahan baku. Kemudian bahan baku yang harus segera diolah dapat dibagikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah disekitar SPPG dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan dokumentasi.

Pebiayaan untuk hal itu dapat dibebankan sebagai biaya bahan baku.

Namun ada biaya bahan baku yang tidak dapat dibayarkan. Yaitu bahan baku yang baru dipesan dan belum diterima serta pesanan yang masih dapat dibatalkan tanpa kewajiban yang sah. Pembelian yang dilakukan setelah diterimanya arahan penghentian atau tanpa dasar kebutuhan yang dapat dibuktikan.

Termasuk bahan baku yang rusak karena kelalaian, penyimpanan yang tidak sesuai, tidak menjaga rantai dingin dan tidak melakukan mitigasi keamanan pangan yang wajar.

Sementara untuk biaya operasional yang dapat dibebankan adalah pembayaran honor relawan yang telah melaksanakan kegiatan persiapan pada saat pengumuman pemberitahuan diterima dan relawan keamanan.

Kemudian insentif tidak diberikan kepada yayasan atau mitra selama SPPG tidak beroperasi.

Sedangkan pelayanan MBG dilaksanakan kembali pada saat pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali berdasarkan pemberitahuan pemerintah daerah dengan memastikan kesiapan sarana prasarana, bahan baku dan relawan serta pemenuhan ketentuan keamanan pangan.

Topikseru.com, Jakarta – Perizinan disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu klaster dugaan korupsi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Empat lainnya adalah klister pengadaan barang dan jasa serta upah pungut.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). "Klaster-klaster tersebut terdiri atas dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan upah pungut," ujar Budi.

Kemudian, dugaan penerimaan uang dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Ini juga diduga terkait adanya dugaan pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada oknum di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam kaitannya pemeriksaan atau audit BPK di Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga dalam perkara ini ada lima klaster," kata Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan 18 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.

KPK kemudian membawa 9 dari 19 orang dari Klaten ke Jakarta, dan seorang yang ditangkap di Jakarta. Kemudian, 10 orang tersebut diperiksa secara intensif oleh KPK di Jakarta.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan dari 19 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ke Jakarta.

Sembilan orang tersebut, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

"Dari total 19 orang yang diamankan oleh tim KPK di wilayah Klaten, sembilan orang di antaranya dibawa tadi malam dengan berangkat dari Klaten menggunakan kereta dan pagi ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan KPK lanjut memeriksa sembilan orang tersebut, beserta satu orang yang ditangkap di Jakarta.

"Total yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan ada 10 orang, yakni sembilan orang yang dibawa dari Klaten dan satu orang yang diamankan di wilayah Jakarta," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dengan menangkap Hamenang, Luthfi, dan 18 orang lainnya.

KPK menyatakan OTT tersebut terkait dugaan suap yang diterima Hamenang dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah.

Selain itu, KPK menduga Hamenang melakukan suap terhadap pihak di BPK terkait audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1 miliar.

Topikseru.com, Medan – Terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyelimuti kota medan memasuki hari ketiga, Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan memberlakukan kegiatan Pembelajaran daring atau Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.

Baik negeri maupun swasta di Kota Medan. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 16 Oktober hingga Rabu, 21 Oktober 2026.

Langkah darurat ini diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak paparan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kebijakan PJJ diterapkan guna melindungi kesehatan serta keselamatan seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari bahaya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).

Melalui surat edaran resmi tersebut, Disdikbud Kota Medan menegaskan tujuh poin penting yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan: pertama pelaksanaan PJJ berlaku bagi seluruh jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta se-Kota Medan mulai 16 hingga 21 Oktober 2026.

Kedua, sekolah diminta mengimbau orang tua/wali murid agar mengawasi anak-anak mereka agar tetap berada di dalam rumah selama jam belajar dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Ketiga proses belajar mengajar dari rumah dilakukan dengan memanfaatkan platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan oleh masing-masing sekolah. Keempat para guru diinstruksikan untuk menyajikan materi pembelajaran secara proporsional tanpa beban yang memberatkan peserta didik.

Kelima kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk mengelola PJJ secara daring, kecuali bagi pegawai yang memiliki komorbid atau kondisi kesehatan rentan yang diizinkan bekerja dari rumah (Work From Home).

Keenam kepala sekolah wajib memantau, mengawasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan PJJ secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

Ketujuh pelaksanaan PJJ akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara serta arahan dari pihak berwenang. Kepastian mengenai perpanjangan PJJ atau kembalinya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka akan diumumkan kemudian.

Pemko Medan mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga sekolah, untuk tetap waspada, menjaga daya tahan tubuh, serta selalu menggunakan masker apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah selama periode kabut asap ini.

Topikseru.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau seluruh bupati dan walikota se-Sumut mengambil langkah antisipasi menyusul masuknya kabut asap ke wilayah Sumut. Sebagai upaya melindungi kesehatan peserta didik, Bobby mewajibkan penerapan Pembelajaran daring atau Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa SMA, SMK, dan SLB mulai Jumat (16/10/2026).

[adsense]Imbauan tersebut disampaikan Bobby Nasution di sela-sela peluncuran operasional bus perintis gratis bagi pelajar di halaman SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

Bobby menjelaskan, penerapan PJJ merupakan langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, ia menegaskan kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung.

[adsense]"Untuk SMA, SMK, dan SLB, mulai besok saya harapkan sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap," ujar Bobby.

Selain penerapan PJJ, Bobby juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota mengambil langkah antisipasi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Para kepala daerah diminta terus memantau perkembangan kualitas udara serta mengedukasi masyarakat agar mengurangi paparan kabut asap, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

[adsense]"Bupati/walikota juga kami harapkan terus memantau perkembangan kondisi udara. Kita imbau juga masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan kesehatan dengan menggunakan masker," ucapnya.

Sebagai bagian dari upaya penanganan kabut asap, Bobby mengungkapkan Pemprov Sumut telah mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Upaya tersebut telah dilakukan di Kabupaten Samosir dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah lainnya.

[adsense]"Kita telah mencoba modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Samosir dan direncanakan untuk dilanjutkan di daerah lain," sebutnya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait penanganan kabut asap, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi pendukung untuk mengurangi dampaknya.

[adsense]"Kita juga bersinergi dengan Provinsi Sumsel terkait pemanfaatan teknologi pendukung pengurangan asap," jelasnya.

[adsense]

[adsense]Kepala DLH Kota Medan, Melvi Marlabayana, menjelaskan kepada media, Kamis (15/10/2026), AQMS dan videotron memiliki fungsi berbeda. AQMS berfungsi mengukur dan mencatat parameter kualitas udara, sedangkan videotron menjadi media untuk menampilkan informasi saja.

Ketiga stasiun AQMS itu berlokasi di Kecamatan Medan Deli, Medan Johor, dan Medan Sunggal. Sedangkan videotron ada di Medan Johor (Simpang Jalan Karya Wisata) dan Medan Maimun (Jalan Imam Bonjol simpang Jalan Sudirman)

[adsense]Melvi mengatakan, layar videotron di tepi jalan dapat mengalami gangguan, seperti tidak menyala akibat faktor cuaca atau masalah teknis pada kabel. Namun, gangguan pada layar penampil tidak serta-merta menunjukkan bahwa stasiun AQMS berhenti beroperasi.

Melalui situs https://ispu.kemenlh.go.id/ masyarakat dapat memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Medan sebelum beraktivitas.

[adsense]