Topikseru.com, Medan – Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut telah melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga, yang menetapkan mantan Walikota Sibolga JP sebagai tersangka.

[adsense]"Penyidik telah melengkap berkas pemeriksaan dan telah dinyatakan P21 oleh JPU Kejaksaan Tinggi Sumut. Jika tidak ada halangan, Kamis besok (tahap 2) tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa (P22)," terang Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Irfan Rifai menjelaskan perkembangan penyidikan kasus itu di Aula Tribrata, Selasa (3/11/2026).

Selain mantan Walikota periode 2021-2025 itu, penyidik juga telah melengkapi berkas pemeriksaan tiga tersangka lainnya, yaitu AS (PA / KPA / PPK), ISL (PPK / Direktur Teknik) dan SP (penyedia jasa, pemilik kegiatan, pelaksana, sekaligus pemodal yang juga diketahui merupakan adik kandung mantan walikota Sibolga JP).

[adsense]"Ketiganya juga akan diserahkan ke Jaksa pada Kamis bersama mantan walikota," sebutnya didampingi Kasubbid Penmas Humas Polda Sumut AKBP M Pasaribu, Kasubdit Tipidkor AKBP Ikang.

Dijelaskan, proyek pembangunan pasar ikan modern di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tersebut menggunakan anggaran dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 bernilai sekira Rp 22 miliar hingga Rp 22,5 miliar.

[adsense]Dalam pelaksanaannya, terdapat temuan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, meskipun pasar ikan tersebut telah diresmikan penggunaannya pada 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) ditemukan mutu beton tidak sesuai speak, termasuk volume (kuantitas) bangunannya. Penyidik Tipidkor Polda Sumut juga telah meminta keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintaha, ahli keuangan negara dari BPK RI dan ahli pidana untuk melengkapi berkas pemeriksaan.

[adsense]Hasil penyidikan, ditemukan kerugian negara mencapai Rp5 miliar lebih, dimana mantan walikota Sibolga menerima kucuran dana Rp2 miliar. Para tersangka, sebut Irfan Rifai, terancam UU Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Empat tersangka tersebut selama proses pemeriksaan tidak ditahan, namun setelah berkas (BAP) telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peuntut Umum (JPU), ke empatnya langsung diamankan dan menjalani penahanan di Mapolda Sumut. "Penahanan sejak 26 Oktober 2026, selanjutnya dilaksanakan tahap dua, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jalksa," jelas Irfan Rifai mengatakan status tersangka sudah ditetapkan sejak 21 Juli 2026.

[adsense]

Sengketa Lahan

Diberitakan sebelumnya, kasus berawal sengketa lahan antara UD Budi Jaya yang menempati area itu sejak 1960-an dengan Pemko Sibolga yang akan membangun pasar ikan modern, pada 2023.

Saat pengambilalihan lahan, sempat terjadi bentrok antara pihak UD Budi Jaya dengan Satpol PP Kota Sibolga. Pemerintah Kota Sibolga ketika itu menyebut keberadaan pasar tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan menjadi salah satu ikon Kota Sibolga.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2022.

[adsense]Dalam perkara proyek senilai sekitar Rp 22 miliar tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp 5,031 miliar.

Salah satu tersangka merupakan mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025. Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Selasa (3/11/2026).

[adsense]Empat tersangka masing-masing berinisial JP selaku mantan Wali Kota Sibolga, AS selaku mantan Kepala Dinas Perikanan, IS selaku mantan aparatur sipil negara yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta SP selaku pihak penyedia atau kontraktor.

Irfan menjelaskan, perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

[adsense]"Setelah menerima informasi masyarakat, penyidik melakukan penyelidikan bersama instansi terkait. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis bangunan," ujar Irfan.

Proyek yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 itu dilaksanakan melalui Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar.

[adsense]Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Sumut melibatkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menguji kondisi fisik bangunan sekaligus memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan.

Pemeriksaan dilakukan melalui sejumlah metode, di antaranya core drill untuk pengambilan sampel beton, hammer test untuk menguji mutu beton, pengujian laboratorium, rebar scanning untuk pemeriksaan tulangan beton, serta ultrasonic testing.

[adsense]Hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya ketidaksesuaian mutu beton dengan spesifikasi yang dipersyaratkan serta kekurangan kuantitas atau volume pekerjaan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari dasar penghitungan kerugian keuangan negara bersama hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp 5,031 miliar.

[adsense]Dalam pengungkapan konstruksi perkara, penyidik juga memaparkan dugaan penyimpangan pada proses pelaksanaan dan pembayaran proyek.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menjelaskan bahwa pembayaran termin pertama dan kedua sebelumnya diterima oleh pihak penyedia. Namun, setelah pekerjaan terhenti dan kemudian dilanjutkan oleh JP, pembayaran termin ketiga beserta dana retensi sebesar lima persen diterima langsung oleh mantan wali kota tersebut.

[adsense]Nilai pembayaran termin ketiga dan retensi yang diterima itu disebut mencapai sekitar Rp 4,8 miliar.

Penyidik menduga penerimaan pembayaran tersebut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, mengingat yang bersangkutan merupakan kepala daerah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih pelaksanaan pekerjaan dengan mekanisme sebagaimana ditemukan dalam penyidikan.

[adsense]Selain itu, penyidik mengungkap dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak. JP disebut diduga menerima sekitar Rp 2 miliar, IS sekitar Rp450 juta, AS sekitar Rp 50 juta, sedangkan SP sekitar Rp 2,5 miliar.

Rincian tersebut merupakan dugaan aliran dana yang dipaparkan penyidik dalam konferensi pers dan masih menjadi bagian dari pembuktian perkara.

[adsense]Guna kepentingan penyidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), kontrak dan adendum perjanjian, dokumen pembayaran, serta telepon seluler milik para tersangka.

Keempat tersangka disangkakan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana terkait dalam KUHP sebagaimana dijelaskan penyidik.

[adsense]Irfan menyampaikan, berkas perkara keempat tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Para tersangka juga telah menjalani penahanan sejak 26 Oktober 2026.

"Untuk tahap selanjutnya, kami telah menerima P-21 dari kejaksaan. Rencananya, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II akan dilaksanakan pada Kamis mendatang, sepanjang tidak ada perubahan," jelasnya.

[adsense]Terkait pemeriksaan Wakil Wali Kota Sibolga yang masih menjabat, penyidik menyatakan telah meminta keterangan yang bersangkutan. Namun, hingga konferensi pers berlangsung, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengklarifikasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Polda Sumut juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

[adsense]

Topikseru.com, Deli Serdang – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan pers merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mendukung pembangunan daerah. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengawal kebijakan pemerintah, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Surya saat membuka Workshop dan Musyawarah Daerah (Musda) VI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sumut di Aula Dispora Sumut, Jalan William Iskandar, Deliserdang, Selasa (3/11/2026).

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, agar program dan kebijakan pembangunan dapat diketahui, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat," kata Surya.

Menurut Surya, kritik dan masukan yang disampaikan secara profesional merupakan bagian penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemberitaan yang berimbang, pemerintah dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menambahkan, hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun atas dasar keterbukaan, saling menghormati, serta tanggung jawab sesuai peran masing-masing. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik secara transparan, sementara pers tetap menjaga independensi dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Dalam kemitraan tersebut, Surya berharap IJTI Sumut turut berperan mengangkat potensi daerah, memperkenalkan sektor pariwisata, kekayaan budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai peluang pembangunan di Sumut. Di sisi lain, pers juga diharapkan tetap memberikan ruang bagi suara masyarakat dan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat di Sumut.

"Pemerintah semakin terbuka, media semakin profesional, dan masyarakat semakin cerdas dalam menerima serta memanfaatkan informasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap penyebaran informasi. Saat ini, informasi tidak lagi didominasi media massa karena setiap orang dapat melakukan aktivitas jurnalistik, mulai dari mengumpulkan hingga menyebarkan informasi.

Herik menyebut keterbukaan informasi sangat diperlukan agar publik tidak keliru dalam menafsirkan suatu kasus. Menurutnya, jeda waktu antara terjadinya sebuah peristiwa dan keluarnya konfirmasi dari pihak berwenang dapat memicu munculnya fitnah.

Ia menambahkan, IJTI mengusung jurnalisme yang mengedepankan verifikasi dan memberikan dampak positif bagi publik, bukan semata-mata mengejar kecepatan pemberitaan.

Dalam peliputan di wilayah bencana, misalnya, jurnalis semestinya mampu menghadirkan harapan bagi masyarakat, bukan sekadar berlomba menjadi yang pertama menyampaikan berita.

[adsense]Peluang tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo setelah Ahmad Dhani disebut dalam sidang yang berlangsung pada Senin (2/11/2026).

Budi menegaskan, pemanggilan seseorang sebagai saksi dapat dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian dan perkembangan fakta di persidangan.

[adsense]Apabila majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Ahmad Dhani, KPK menyatakan terbuka terhadap kemungkinan tersebut.

"Jika nanti majelis hakim memerintahkan agar JPU (jaksa penuntut umum) menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi dalam suatu sidang, maka semua terbuka kemungkinan," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

[adsense]

Ahmad Dhani Disebut Pernah Minta Bantuan Terkait Produsen Rokok

Dalam keterangannya kepada JPU, Budiman mengonfirmasi bahwa Ahmad Dhani pernah meminta bantuan untuk saudaranya yang diketahui merupakan produsen rokok.

[adsense]Permintaan bantuan tersebut disebut berkaitan dengan persoalan salah peruntukan yang sedang dihadapi produsen rokok tersebut.

Selain keterangan itu, JPU juga memperlihatkan percakapan antara Ahmad Dhani dan terdakwa Rizal. Dalam percakapan yang ditampilkan di persidangan, musisi tersebut disebut menawarkan tiket gratis untuk menyaksikan penampilan sebuah band.

[adsense]Kemunculan nama Ahmad Dhani dalam pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Namun, penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana. Perlu ada pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui konteks komunikasi maupun hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan.

[adsense]

KPK Tunggu Perkembangan Fakta Persidangan

Menurut dia, keterangan tersebut dapat membantu mengurai kronologi kejadian sekaligus memperjelas konstruksi perkara yang sedang diperiksa majelis hakim.

[adsense]"Pada prinsipnya, keterangan-keterangan saksi nantinya akan memperjelas dalam proses pembuktian perkara di persidangan," ujarnya.

KPK juga meminta masyarakat mengikuti jalannya persidangan yang berlangsung terbuka. Dengan demikian, publik dapat mencermati setiap fakta secara utuh dan tidak hanya mengambil kesimpulan dari potongan informasi yang beredar.

[adsense]Budi menambahkan, setiap fakta yang terungkap akan dianalisis JPU untuk membantu menjelaskan rangkaian peristiwa di hadapan majelis hakim.

Perkara Bea Cukai Berawal dari OTT KPK Februari 2026

[adsense]Penyidikan kemudian berkembang. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengusut perkara tersebut lebih lanjut.

Hingga September 2026, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara tersebut. Mereka terdiri dari pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.

[adsense]Berikut nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan informasi perkara:

• Rizal, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
• Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai.
• Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai.
• John Field, pemilik Blueray Cargo.
• Dedy Kurniawan, Manajer Operasional Blueray Cargo.
• Andri, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo.
• Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai.
• Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri.
• Ahmad Dedi, pejabat fungsional Bea Cukai Madya.

[adsense]

Penggeledahan Meluas hingga Perusahaan Terafiliasi Djarum

[adsense]Penyidik kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Sehari berselang, penggeledahan dilanjutkan ke enam perusahaan yang disebut terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.

[adsense]Pada 30 Oktober 2026, penyidik bergerak ke Semarang. Sejumlah lokasi yang digeledah meliputi Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti dugaan penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai. Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

[adsense]KPK juga masih mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.

Keterangan Ahmad Dhani Masih Menunggu Proses Pembuktian

[adsense]Meski KPK membuka peluang menghadirkannya sebagai saksi, belum ada kepastian bahwa Ahmad Dhani akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

Penentuan saksi tetap bergantung pada kebutuhan pembuktian, perkembangan fakta persidangan, serta pertimbangan majelis hakim.

[adsense]Karena itu, publik masih perlu menunggu perkembangan resmi dari KPK mengenai apakah keterangan Ahmad Dhani dibutuhkan untuk mengurai perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Sindikat pencurian dan penggelapan sepeda motor dengan modus berpura-pura mencari anggota keluarga yang mengalami kecelakaan dan penganiayaan berhasil diungkap kepolisian.

[adsense]Herannya, kelompok pemuda ini mengaku telah beraksi di 50 Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tersebar di sejumlah daerah di Sumut.

Tiga orang tersangka diamankan Tim Khusus JCS bersama personel Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, masing-masing AZ (17), SR (20), dan KA (20).

[adsense]Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, ketiganya diamankan pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 02.07 WIB di Gedung A Royal Condominium, Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

"Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban penggelapan sepeda motor dengan modus tabrak adik. Dari hasil penyelidikan, kami mengamankan tiga orang terduga pelaku," ujarnya, Selasa (3/11/2026).

[adsense]Kasat menjelaskan, salah satu aksi komplotan ini terjadi di Jalan Selambo, tepatnya di depan Masjid Ar-Rahman, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan pada Jumat (19/6/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Saat itu, dikatakan Adrian, korban bernama Julianson Tiglas A. Saragih (20), seorang mahasiswa, sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam bernomor polisi BK 2138 ANI sepulang dari kampus.

[adsense]"Di tengah perjalanan, korban tiba-tiba dihentikan dua pria yang mengendarai sepeda motor Honda Fazio warna hitam," ujarnya.

Adrian mengatakan, kedua pria tersebut kemudian berpura-pura meminta pertolongan. Mereka mengaku sedang mencari kakaknya yang disebut-sebut dipukuli dan menanyakan apakah korban mengenal orang tersebut.

[adsense]Tak lama berselang, seorang pria lain datang menggunakan sepeda motor. Korban kemudian diajak bersama-sama menuju sebuah gang sempit di kawasan Menteng.

Di lokasi tersebut, salah seorang pelaku tetap menemani korban, sementara rekannya membawa pria yang baru datang tadi. Sekitar 30 menit kemudian, pelaku kembali dan meminta korban menitipkan kunci sepeda motor beserta telepon genggamnya.

[adsense]"Korban kemudian dibawa pergi dan diturunkan di sebuah gang. Pelaku menyuruhnya menunggu dengan alasan akan kembali," ujar Kasat.

Namun, setelah menunggu hingga tiga jam, korban tak kunjung melihat pelaku kembali. Saat berusaha mencari dan mendatangi lokasi awal, sepeda motor Honda Beat miliknya sudah dibawa kabur.

[adsense]"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp21 juta dan melaporkannya ke Polrestabes Medan," kata Adrian.

Ia menerangkan, dari hasil pemeriksaan awal, Ahmad Zulfikar mengaku menjalankan aksi tersebut bersama dua rekannya berinisial A dan IM yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

[adsense]Dalam menjalankan aksinya, Ahmad berperan sebagai orang yang berpura-pura menjadi adik, sementara A berperan sebagai orang yang dikabarkan menjadi korban pemukulan. Adapun IM bertugas membawa korban berkeliling hingga akhirnya diturunkan di suatu tempat.

"Modus yang digunakan para pelaku adalah berpura-pura mencari anggota keluarga yang mengalami masalah, kemudian korban diajak ke suatu tempat. Saat korban lengah, kendaraan miliknya dibawa kabur," ungkap Adrian.

[adsense]Lebih lanjut, dari hasil interogasi, Ahmad mengaku komplotannya telah melakukan penggelapan sepeda motor dengan modus serupa di 50 TKP.

Lokasi aksinya tersebar di berbagai daerah, yakni 11 TKP di Medan, dua TKP di Binjai, sembilan TKP di kawasan Lubuk Pakam, 10 TKP di wilayah Deli Serdang, tujuh TKP di Belawan, enam TKP di Langkat, tiga TKP di Serdang Bedagai, satu TKP di Tebing Tinggi, dan satu TKP di Tanah Karo.

[adsense]Polisi juga mengungkap bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dijual kepada seseorang berinisial Y yang kini berstatus DPO seharga Rp6,5 juta. Dari penjualan itu, Ahmad mengaku mendapatkan bagian Rp1,6 juta.

Dalam pengungkapan kasus ini, masih Adrian menjelaskan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 3 buah kunci sepeda motor, 1 unit Honda Scoopy warna putih, 1 unit Honda Stylo warna putih, 1 unit Honda CRF warna hitam merah tanpa pelat nomor, sejumlah pakaian, serta 4 unit telepon genggam.

[adsense]"Kami juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang terlibat," pungkas Adrian.

[adsense]

Informasi yang beredar menyebut para perwira tersebut dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan identitas mereka maupun alasan dugaan penangkapan tersebut.

Situasi semakin menarik perhatian setelah Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memberikan respons yang belum secara tegas membenarkan ataupun membantah kabar tersebut.

Kadiv Humas Polri Singgung Wartawan yang Ramai Membicarakan Isu

Alih-alih memberikan penjelasan terperinci, Isir mengaku memahami bahwa para wartawan tengah membicarakan informasi yang ramai beredar.

"Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu)," ujar Isir sambil tersenyum.

Pernyataan tersebut disambut senyum sejumlah pejabat Divisi Humas Polri yang berada di lokasi.

Isir kemudian menyampaikan bahwa Polri akan memberikan informasi pada waktu yang dianggap tepat. Dia juga memberi sinyal bahwa penjelasan tersebut kemungkinan tidak akan lama lagi disampaikan.

"Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya," katanya.

Meski demikian, pernyataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai konfirmasi bahwa sejumlah jenderal benar-benar telah ditangkap.

Personel Brimob Disebut Datangi Area Mabes Polri

Para wartawan mengaku melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri sejak sore hingga malam hari sebelumnya.

Kehadiran pasukan tersebut disebut sebagai situasi yang jarang terlihat dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan markas kepolisian.

Informasi yang beredar kemudian mengaitkan kedatangan personel Brimob dengan dugaan pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri.

Namun, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan tujuan kedatangan personel tersebut, apakah berkaitan dengan operasi penegakan hukum, pemeriksaan internal, atau kegiatan lainnya.

Rumor Penyadapan, Judi Online hingga Korupsi Ikut Beredar

Beberapa informasi yang beredar menyebut dugaan kasus penyadapan. Spekulasi lain mengaitkannya dengan praktik judi online (judol) hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, seluruh informasi tersebut masih sebatas rumor dan belum didukung konfirmasi dari pihak berwenang.

Belum diketahui pula apakah dugaan penangkapan itu berkaitan dengan satu perkara tertentu atau merupakan bagian dari pemeriksaan internal di tubuh Polri.

Karena itu, informasi mengenai jenis pelanggaran, identitas perwira, maupun jumlah personel yang diduga diamankan masih harus menunggu penjelasan resmi.

Polri Belum Buka Identitas dan Perkara yang Diduga Menjerat Jenderal

Respons Kadiv Humas Polri yang menjanjikan penjelasan dalam waktu dekat menjadi satu-satunya pernyataan yang disampaikan dalam momen konferensi pers tersebut berdasarkan informasi yang tersedia.

Publik kini menunggu penjelasan Mabes Polri untuk menjawab sejumlah pertanyaan: apakah benar ada jenderal yang diamankan, berapa jumlahnya, apa perkara yang sedang ditangani, dan bagaimana status hukum pihak-pihak yang disebut dalam kabar tersebut.

Kepastian informasi menjadi penting agar kabar yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi spekulasi yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

[adsense]Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (2/11/2026).

Mualem hadir bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

[adsense]Dalam pertemuan itu, ia meminta ketiga persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh tidak terus dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian.

"Kami memohon agar pembahasan terkait dana otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun bendera Aceh segera dituntaskan," kata Mualem dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Selasa (3/11/2026).

[adsense]

Tiga Persoalan Lama Aceh Kembali Dibawa ke Meja Pemerintah Pusat

Pertama, mengenai keberlanjutan dana otsus yang selama ini menjadi salah satu instrumen pendukung pembiayaan pembangunan Aceh.

[adsense]Kedua, kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Aceh.

Ketiga, persoalan bendera Aceh yang hingga kini masih membutuhkan pembahasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

[adsense]Mualem menilai penyelesaian ketiga isu tersebut membutuhkan komunikasi yang intensif dan koordinasi lintas kementerian. Dia berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah konkret agar persoalan yang telah lama menjadi perhatian masyarakat tidak terus berlarut-larut.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh penting untuk menghadirkan kepastian sekaligus menjaga hubungan pemerintahan yang harmonis.

[adsense]

Pemerintah Pusat Janji Kawal Keberlanjutan Dana Otsus

Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh.

[adsense]Dudung menyampaikan bahwa dana otsus tetap dipandang sebagai instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah pusat menyepakati perlunya menjaga keberlanjutan dukungan tersebut.

"Komitmen menjaga kelanjutan dana otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal," kata Dudung.

[adsense]Meski demikian, pembahasan mengenai keberlanjutan dana otsus masih perlu diterjemahkan ke dalam langkah kebijakan yang memberikan kepastian bagi Pemerintah Aceh.

Status Tanah Wakaf Blang Padang Akan Diberi Kepastian Hukum

[adsense]Dudung menyatakan pemerintah akan berupaya memberikan kepastian hukum terhadap status tanah tersebut dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.

Persoalan Blang Padang bukan hanya menyangkut status lahan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan nilai historis kawasan tersebut.

[adsense]Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kejelasan administrasi dan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.

Pemerintah pusat menyatakan akan mengawal proses pembahasan tersebut bersama pihak-pihak terkait.

[adsense]

Polemik Bendera Aceh Akan Diselesaikan Lewat Dialog

Dudung menegaskan pemerintah pusat ingin membangun komunikasi bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari rumusan penyelesaian yang dapat diterima.

[adsense]Menurut dia, proses tersebut mungkin membutuhkan waktu. Namun, pemerintah berupaya agar pembahasan tidak berhenti dan dapat menghasilkan penyelesaian.

"Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas," ujarnya.

[adsense]Pendekatan dialog dinilai menjadi langkah penting untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, sekaligus menjaga komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejumlah Menteri Ikut Bahas Masa Depan Kekhususan Aceh

[adsense]Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Kehadiran sejumlah kementerian menunjukkan bahwa pembahasan persoalan Aceh melibatkan berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, hingga kebijakan pembangunan.

[adsense]Bagi Pemerintah Aceh, hasil pertemuan ini diharapkan tidak berhenti pada komitmen dan pembahasan. Mualem menginginkan adanya langkah nyata agar keberlanjutan dana otsus, status tanah wakaf Blang Padang, dan polemik bendera Aceh memperoleh kepastian.

Tiga agenda tersebut kini menjadi pekerjaan bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan kekhususan Aceh berjalan dengan lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

Topikseru.com - Harga sejumlah bahan pokok menjadi sorotan pada awal November 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia menunjukkan lonjakan harga pada berbagai komoditas, mulai dari bawang merah, beras, cabai, daging, minyak goreng, gula pasir hingga telur ayam.

[adsense]Dalam laporan harga pangan pada Senin, 2 November 2026, bawang merah mencatat kenaikan paling mencolok hingga mencapai Rp70.000 per kilogram (kg). Harga bawang putih juga dilaporkan menyentuh Rp63.150 per kg.

Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena bahan-bahan tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

[adsense]Bawang Merah dan Bawang Putih Mengalami Lonjakan

Berdasarkan data PIHPS yang diberitakan CNBC Indonesia pada 2 November 2026, harga bawang merah ukuran sedang mencapai Rp70.000 per kg, meningkat 89,7 persen dibandingkan periode pembanding dalam laporan tersebut.

[adsense]Sementara itu, bawang putih ukuran sedang mencapai Rp63.150 per kg atau naik 63,39 persen.

Kenaikan harga kedua komoditas ini berpotensi menambah pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang rutin membeli bumbu dapur untuk memasak.

[adsense]Bawang merah dan bawang putih juga menjadi bahan penting dalam usaha kuliner. Perubahan harganya dapat memengaruhi biaya produksi pedagang makanan apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian harga jual.

Harga Beras Ikut Menjadi Sorotan

[adsense]Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia juga tercatat mengalami kenaikan dalam laporan harga pada 2 November 2026.

Berikut harga beras berdasarkan kategori yang dilaporkan PIHPS:

[adsense]• Beras kualitas bawah I: Rp20.900 per kg.

• Beras kualitas bawah II: Rp20.450 per kg.

[adsense]• Beras kualitas medium I: Rp22.300 per kg.

• Beras kualitas medium II: Rp22.350 per kg.

[adsense]• Beras kualitas super I: Rp23.200 per kg.

• Beras kualitas super II: Rp23.100 per kg.

[adsense]Kenaikan harga beras perlu diperhatikan karena komoditas ini memiliki porsi penting dalam pengeluaran pangan masyarakat.

Meski demikian, harga beras di tingkat nasional tidak selalu sama dengan harga di pasar daerah. Perbedaan kualitas, biaya distribusi, pasokan, dan kondisi pasar setempat dapat memengaruhi harga yang dibayarkan konsumen.

[adsense]Cabai Rawit Merah Tembus Rp124.400 per Kg

Selain bawang dan beras, harga cabai juga menjadi perhatian pada awal November.

[adsense]Dalam laporan 2 November 2026, harga cabai rawit merah mencapai Rp124.400 per kg. Cabai merah besar tercatat Rp91.250 per kg, sedangkan cabai merah keriting mencapai Rp101.900 per kg.

Tingginya harga cabai dapat memengaruhi belanja rumah tangga maupun usaha kuliner yang mengandalkan cabai sebagai bahan utama.

[adsense]Harga komoditas ini juga dikenal mudah berubah mengikuti ketersediaan pasokan, kondisi cuaca, dan kelancaran distribusi dari daerah penghasil ke pasar konsumen.

Namun, tidak semua jenis cabai mengalami kenaikan. Pada tanggal yang sama, harga cabai rawit hijau justru tercatat turun menjadi Rp52.500 per kg.

[adsense]Daging, Gula, Minyak Goreng, dan Telur Juga Naik

Kenaikan harga yang diberitakan pada 2 November turut mencakup sejumlah bahan pangan lainnya.

[adsense]Harga daging ayam ras segar tercatat Rp53.750 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I mencapai Rp162.500 per kg dan kualitas II sebesar Rp151.900 per kg.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir premium dilaporkan mencapai Rp30.400 per kg, sedangkan gula pasir lokal Rp25.150 per kg.

[adsense]Minyak goreng curah tercatat Rp25.650 per liter. Adapun minyak goreng kemasan bermerek I mencapai Rp31.650 per liter dan kemasan bermerek II sebesar Rp28.800 per liter.

Harga telur ayam ras segar juga dilaporkan mencapai Rp39.400 per kg.

[adsense]Angka-angka tersebut merupakan harga yang dilaporkan pada 2 November dan perlu dibaca sesuai tanggal pengamatan, bukan dianggap sebagai harga yang berlaku di seluruh pasar Indonesia.

Harga Pangan Bisa Berubah dalam Sehari

[adsense]Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa harga pangan dapat berubah cukup cepat.

Berdasarkan laporan ANTARA yang mengutip PIHPS pada Selasa, 3 November 2026 pukul 07.15 WIB, harga bawang merah tercatat Rp37.200 per kg dan bawang putih Rp38.550 per kg.

[adsense]Pada waktu yang sama, beras medium I tercatat Rp16.700 per kg, beras medium II Rp16.500 per kg, cabai rawit merah Rp93.650 per kg, dan telur ayam ras Rp29.300 per kg.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan tanggal serta waktu pengambilan data ketika membandingkan harga pangan. Data harian dapat berubah, sementara harga di pasar tertentu mungkin berbeda dari angka rata-rata nasional.

[adsense]Karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui harga aktual sebaiknya memeriksa data terbaru sebelum berbelanja atau menyimpulkan bahwa seluruh komoditas sedang mengalami kenaikan.

Cara Memantau Harga Bahan Pokok

[adsense]Masyarakat dapat memantau perkembangan harga pangan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola Bank Indonesia. Informasi tersebut memungkinkan masyarakat melihat harga berbagai komoditas serta membandingkan kondisi antardaerah.

Pemantauan harga secara berkala juga dapat membantu rumah tangga menyusun anggaran belanja, menentukan alternatif bahan makanan, dan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi keuangan.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Kabar mengenai kemungkinan Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Iran menjadi perhatian publik setelah komentator politik Tucker Carlson menyampaikan klaim bahwa serangan tersebut dapat terjadi dalam hitungan hari.

[adsense]Klaim itu beredar di tengah ketegangan antara Washington dan Teheran yang belum sepenuhnya mereda. Namun, hingga 3 November 2026, belum ada bukti publik yang mengonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Iran.

Berawal dari Klaim Tucker Carlson

[adsense]Dalam unggahan di platform X pada 1 November 2026, Tucker Carlson menyebut pemerintahan Trump berpotensi melancarkan serangan nuklir terhadap fasilitas bawah tanah Iran di Pickaxe Mountain, wilayah Iran bagian tengah.

Carlson menduga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Trump untuk mengambil langkah tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa penggunaan senjata nuklir dapat memperluas konflik dan meningkatkan risiko perang berskala global.

[adsense]Namun, Carlson tidak menyertakan dokumen atau bukti publik yang dapat mengonfirmasi bahwa keputusan serangan nuklir telah disiapkan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Laporan Hindustan Times dan Times of Israel pada 2–3 November 2026 juga menegaskan bahwa klaim tersebut belum dikonfirmasi pejabat AS maupun Israel.

[adsense]Karena itu, pernyataan Carlson perlu diperlakukan sebagai klaim yang belum terbukti, bukan pengumuman resmi mengenai rencana serangan nuklir.

Apa Itu Pickaxe Mountain?

[adsense]Pickaxe Mountain merupakan kawasan fasilitas bawah tanah di Iran yang dikaitkan dengan program nuklir negara tersebut. Lokasinya berada di wilayah Iran bagian tengah, dekat kawasan Natanz.

Fasilitas bawah tanah menjadi perhatian dalam konflik karena struktur batuan dan kedalamannya dapat menyulitkan upaya penghancuran menggunakan senjata konvensional.

[adsense]Meski demikian, sulitnya menghancurkan sebuah fasilitas tidak otomatis berarti senjata nuklir menjadi satu-satunya pilihan militer. Serangan konvensional, operasi militer lainnya, maupun jalur diplomasi tetap merupakan kemungkinan yang berbeda.

Dengan demikian, keberadaan fasilitas tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa AS sedang mempersiapkan serangan nuklir.

[adsense]Trump Sebelumnya Menolak Penggunaan Senjata Nuklir

Salah satu hal penting dalam menilai klaim tersebut adalah pernyataan Trump sendiri.

[adsense]Dalam wawancara pada Oktober 2026, Trump secara terbuka menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Iran. Pernyataan tersebut bertentangan dengan gambaran Carlson mengenai kemungkinan serangan nuklir dalam waktu dekat.

Meski pernyataan seorang presiden tidak menjamin kebijakan tidak akan berubah, belum ada bukti publik yang menunjukkan bahwa Trump telah membatalkan sikap tersebut dan menyetujui penggunaan senjata nuklir.

[adsense]Pada 2 November 2026, Reuters juga melaporkan bahwa Trump kembali mempertanyakan apakah serangan militer baru terhadap Iran perlu dilanjutkan. Ia menyebut kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Teheran.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih menjadi bagian dari situasi yang berlangsung.

[adsense]Apakah Perang Nuklir Dunia Akan Terjadi?

Meningkatnya ketegangan AS dan Iran memang patut diperhatikan. Serangan militer baru berpotensi memicu aksi balasan, memperluas konflik regional, dan mengganggu stabilitas ekonomi maupun keamanan internasional.

[adsense]Namun, risiko konflik yang meningkat tidak sama dengan kepastian terjadinya perang nuklir.

Sampai 3 November 2026, belum ada bukti publik yang mengonfirmasi bahwa pemerintah AS telah mengambil keputusan untuk meluncurkan senjata nuklir ke Iran. Klaim bahwa perang nuklir akan segera terjadi karena itu belum dapat dipastikan kebenarannya.

[adsense]Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai unggahan yang menggunakan narasi menakutkan tanpa bukti pendukung. Informasi mengenai ancaman nuklir perlu diperiksa melalui pernyataan resmi pemerintah, lembaga internasional, dan laporan media tepercaya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Temuan awal ini membuat penyidikan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan semakin meluas. KPK tidak hanya memburu bukti terkait transaksi terbaru, tetapi juga mengumpulkan dokumen historis untuk mengungkap pola dugaan penyimpangan yang disebut berlangsung selama bertahun-tahun.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membenarkan dugaan bahwa perkara tersebut telah terjadi sejak 2010.

[adsense]"Iya, betul," kata Achmad kepada jurnalis di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik tengah mendalami dugaan pengondisian pembayaran cukai agar nominal yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan semestinya.

[adsense]

Diduga Ada Pengaturan agar Pembayaran Cukai Lebih Rendah

Dalam skema yang sedang ditelusuri, nilai kewajiban pembayaran diduga diatur sehingga jumlah yang dibayarkan menjadi berbeda dari ketentuan sebenarnya.

[adsense]"Jadi, yang seharusnya dibayar sekian misalnya, tetapi kemudian dilakukan pengaturan sehingga pembayarannya tidak sesuai dengan semestinya. Praktik-praktik ini diduga sudah dilakukan beberapa tahun," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dugaan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan karena berkaitan dengan potensi penerimaan negara yang tidak tertagih secara semestinya.

[adsense]KPK kini berupaya mengurai bagaimana mekanisme pengaturan itu dilakukan, siapa saja pihak yang diduga terlibat, serta berapa besar dampaknya terhadap keuangan negara.

Penggeledahan Menyasar Dokumen Lama hingga Kantor Bea Cukai

[adsense]Budi mengatakan, dokumen-dokumen dari tahun tertentu menjadi sasaran dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik.

Langkah tersebut dilakukan untuk membangun rangkaian bukti mengenai dugaan pengaturan pembayaran cukai, termasuk menelusuri proses administrasi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan pembayaran tersebut.

[adsense]KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, mulai dari Kantor Bea Cukai Kudus, kantor PT Djarum di Kudus, hingga kantor Bea Cukai di Semarang dan wilayah Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyidik juga menggeledah enam perusahaan yang disebut terafiliasi dengan PT Djarum di Kudus pada 29 Oktober 2026.

[adsense]

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Pejabat Bea Cukai

Budi menegaskan, dugaan aliran uang tersebut masih dalam proses pendalaman.

[adsense]Karena itu, penggeledahan tidak hanya dilakukan di lingkungan perusahaan, tetapi juga menyasar sejumlah kantor Bea Cukai yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara.

Penyidik berupaya mencari bukti yang dapat menjelaskan hubungan antara pihak perusahaan dan aparatur negara, termasuk kemungkinan adanya komunikasi atau transaksi yang berkaitan dengan pengaturan pembayaran cukai.

[adsense]Hingga kini, KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai pihak yang diduga menerima uang maupun besaran aliran dana yang sedang ditelusuri.

Berawal dari OTT Bea Cukai pada Februari 2026

[adsense]Setelah operasi tersebut, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Pada 21 Juli 2026, lembaga antirasuah mengumumkan pengembangan penyidikan melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik).

Hingga September 2026, sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara tersebut.

[adsense]Mereka adalah:

• Rizal, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
• Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai.
• Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai.
• John Field, pemilik Blueray Cargo.
• Dedy Kurniawan, Manajer Operasional Blueray Cargo.
• Andri, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo.
• Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai.
• Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri.
• Ahmad Dedi, pejabat fungsional Bea Cukai Madya.

[adsense]Sehari setelahnya, penyidik menggeledah enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di Kudus. Pada 30 Oktober 2026, penggeledahan berlanjut ke Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Potensi Kerugian Negara Jadi Fokus Penyidikan

[adsense]Besarnya potensi kerugian tersebut membuat penyidik perlu menelusuri dokumen dalam rentang waktu panjang, termasuk menghitung kewajiban cukai yang diduga tidak dibayarkan sesuai ketentuan.

Namun, angka kerugian negara dan konstruksi lengkap perkara masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

[adsense]Dengan dugaan praktik yang disebut berlangsung sejak 2010, penyidikan ini berpotensi membuka persoalan yang lebih luas mengenai pengawasan pembayaran cukai, tata kelola penerimaan negara, serta pengawasan terhadap hubungan antara pelaku usaha dan aparat Bea Cukai.

KPK kini masih mendalami seluruh bukti, termasuk dugaan pengondisian pembayaran dan kemungkinan adanya aliran uang kepada pejabat terkait.

[adsense]

[adsense]Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menilai kehadiran peserta dan peninjau dari berbagai daerah, termasuk mancanegara, dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Menurut Bobby, sektor perhotelan, transportasi, kuliner, perdagangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi merasakan manfaat dari meningkatnya kunjungan selama kegiatan berlangsung.

[adsense]"Agenda berskala nasional dan internasional ini diyakini memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi," ujar Bobby seusai menerima panitia dan jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (2/11/2026).

Satu Juta Pengunjung Jadi Peluang bagi UMKM Sumatera Utara

[adsense]Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, terdapat sekitar 1,4 juta unit UMKM di wilayah tersebut. Sebanyak 98,9 persen di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil.

Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut menjadi salah satu modal bagi Sumut untuk menangkap peluang ekonomi selama muktamar.

[adsense]Bobby mengatakan, penunjukan Sumut sebagai tuan rumah perlu dimanfaatkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi lokal. Pelaku usaha kuliner, penyedia transportasi, penginapan, pedagang, hingga produsen lokal berpotensi memperoleh tambahan pelanggan.

Namun, besarnya dampak ekonomi nantinya akan bergantung pada kesiapan daerah dalam menghubungkan kebutuhan pengunjung dengan kapasitas usaha masyarakat.

[adsense]

Stadion Teladan dan Kampus UMSU Disiapkan sebagai Lokasi Utama

Menurut dia, muktamar merupakan agenda besar bagi warga Muhammadiyah sehingga membutuhkan perencanaan panjang, termasuk kesiapan fasilitas dan lokasi kegiatan.

[adsense]Rangkaian acara direncanakan berlangsung di dua lokasi utama di Kota Medan. Pembukaan muktamar akan digelar di Stadion Teladan, sedangkan persidangan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah direncanakan berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Agung memperkirakan jumlah pengunjung dapat mencapai satu juta orang yang datang dari berbagai wilayah Indonesia maupun luar negeri.

[adsense]Jika proyeksi tersebut terealisasi, kebutuhan akomodasi, konsumsi, mobilitas, dan layanan pendukung lainnya akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Muktamar Bakal Hadirkan Ekspo Ekonomi dan Forum Internasional

[adsense]Salah satunya adalah ekspo atau pameran ekonomi yang dapat menjadi ruang promosi produk dan aktivitas usaha. Kegiatan ini berpotensi mempertemukan pelaku UMKM dengan pengunjung dari berbagai daerah.

Panitia juga merencanakan pertemuan internasional yang menghadirkan perwakilan cabang Muhammadiyah dari 30 negara serta organisasi Islam dunia.

[adsense]Kehadiran delegasi internasional tersebut diharapkan memperluas jangkauan kegiatan, sekaligus membuka peluang interaksi dan kerja sama lintas negara.

Bagi Sumatera Utara, rangkaian acara tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan, potensi pariwisata, serta kapasitas ekonomi daerah kepada pengunjung dari luar negeri.

[adsense]

Pemprov Sumut Siap Mendukung Penyelenggaraan Muktamar

Bobby menegaskan pemerintah daerah siap membantu dan memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan agar agenda tersebut berjalan lancar.

[adsense]"Pada prinsipnya Pemprov Sumut mendukung, dan memfasilitasi seluruh kegiatan muktamar ini. Kami sangat terbuka, dan berharap agenda besar ini berjalan sukses," kata Bobby.

Sementara itu, Agung Danarto mengapresiasi sambutan dan dukungan yang diberikan pemerintah provinsi. Ia juga menyampaikan permohonan agar Bobby bersedia menjadi penasihat atau pengarah dalam struktur kepanitiaan muktamar.

[adsense]Menurut Agung, persiapan dilakukan sejak jauh hari, termasuk kebutuhan pembangunan gedung baru untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Tantangan Berikutnya: Memastikan Manfaat Ekonomi Dirasakan Masyarakat

[adsense]Ketersediaan penginapan, kelancaran transportasi, pengelolaan arus pengunjung, kesiapan kawasan kuliner, serta keterlibatan UMKM menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.

Pemerintah daerah dan panitia juga perlu memastikan pelaku usaha lokal mendapat kesempatan berpartisipasi dalam rantai kebutuhan acara, termasuk melalui ekspo ekonomi dan penyediaan produk maupun jasa.

[adsense]Jika persiapan tersebut berjalan optimal, muktamar tidak hanya menjadi agenda organisasi keagamaan, tetapi juga dapat menjadi momentum promosi ekonomi dan pariwisata Sumatera Utara.

[adsense]

[adsense]Menurut Ferry, uang tersebut diminta dengan tujuan agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Kesaksian itu disampaikan Ferry saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

[adsense]Di hadapan majelis hakim, Ferry menceritakan percakapannya dengan Febrie mengenai nominal uang yang diminta dari Tan Kian.

"Saat itu Pak Febrie tanya 'berapa?' Saya bilang 'nggak tahu terserah om'. Terus Pak Febrie bilang '50'," ujar Ferry sembari memperagakan isyarat jari yang disebutnya digunakan untuk menunjukkan jumlah uang tersebut.

[adsense]

Ferry Sebut Permintaan Uang Disampaikan kepada Tan Kian

Namun, terdapat perbedaan nominal dalam pengakuan Ferry. Ia mengatakan kepada Tan Kian bahwa uang yang diminta mencapai 5 juta dolar Singapura atau setara sekitar Rp 55 miliar pada saat itu.

[adsense]Tan Kian kemudian meminta waktu sebelum akhirnya menyerahkan uang tersebut secara bertahap sebanyak tiga kali.

Ferry menyatakan uang itu diserahkan langsung kepadanya. Ia juga mengakui menyisihkan Rp 5 miliar untuk dirinya sendiri.

[adsense]"Diserahkan langsung ke saya. Tapi memang saya cari makan, jadi yang sisa Rp 5 miliarnya buat saya dan sekarang karena saya sudah tahu salah makanya saya kembalikan ke jaksa," tutur Ferry di persidangan.

Pengakuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan saksi untuk mengurai dugaan aliran uang dalam perkara yang menjerat Febrie dan dua terdakwa lainnya.

[adsense]

Tan Kian Disebut Menjadi Sasaran Permintaan Uang dalam Kasus Jiwasraya

Permintaan itu diduga disampaikan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Tujuannya, menurut uraian dakwaan, agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

[adsense]Kesaksian Ferry di persidangan kini menjadi bagian dari proses pembuktian atas dugaan pemerasan tersebut.

Meski demikian, keterangan saksi tetap harus diuji bersama alat bukti lain dan tanggapan para terdakwa. Pengakuan yang disampaikan di ruang sidang tidak dengan sendirinya menjadi putusan bersalah.

[adsense]

Febrie Didakwa Bersama Dua Terdakwa Lain

Ketiganya didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan terkait penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya pada 2020, serta tindak pidana pencucian uang dalam rentang 2020 - 2026.

[adsense]Dalam dakwaan, Febrie disebut melakukan pemerasan terhadap Tan Kian melalui perantara Ferry. Selain itu, jaksa juga mendakwa Febrie melakukan TPPU dengan nilai total sekitar Rp 354,62 miliar.

Jumlah tersebut terdiri atas Rp 346,74 miliar dan 440.990 dolar Amerika Serikat yang dalam dakwaan dikonversi sekitar Rp7,88 miliar dengan asumsi kurs Rp 17.880 per dolar AS.

[adsense]

Jaksa Uraikan Dugaan Pencucian Uang Rp 354,62 Miliar

Jaksa menyebut perbuatan tersebut diduga dilakukan melalui sejumlah pihak, termasuk Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang.

[adsense]Modus yang diuraikan dalam dakwaan antara lain menggunakan rekening atas nama orang lain, memindahkan dana kepada orang kepercayaan atau pihak lain, serta menempatkan uang melalui perusahaan yang didirikan maupun perusahaan lain sebagai penyertaan modal.

Dana tersebut juga diduga digunakan untuk membeli atau membayar tanah dan bangunan, emas, serta satu unit mobil Toyota Fortuner yang disebut menggunakan nama Muhammad Agung Garisman.

[adsense]Selain itu, jaksa menguraikan adanya dugaan penempatan uang di sejumlah brankas, kamar kos, kantor, dan rumah Puspita Lasambu.

Seluruh uraian tersebut merupakan materi dakwaan yang masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

[adsense]

Terancam Hukuman Berdasarkan UU Tipikor dan KUHP Nasional

Sementara untuk dugaan pencucian uang, jaksa menggunakan ketentuan Pasal 607 ayat (1) huruf a atau Pasal 607 ayat (1) huruf b juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional, serta ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

[adsense]Kesaksian Ferry mengenai dugaan permintaan uang Rp50 miliar hingga penyerahan dana secara bertahap menjadi salah satu fakta persidangan yang menarik perhatian.

Namun, pembuktian mengenai siapa yang memerintahkan, bagaimana aliran uang berlangsung, serta keterlibatan masing-masing terdakwa sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan alat bukti dan penilaian majelis hakim.

[adsense]

[adsense]Fakta tersebut diungkap Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri. Para korban disebut tidak sejak awal diberi tahu bahwa pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan aktivitas militer.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, calon korban awalnya ditawari pekerjaan lain, seperti tenaga logistik. Informasi mengenai pekerjaan sebagai tentara bayaran baru disampaikan setelah mereka menjalani proses perekrutan.

[adsense]"Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri," kata Nurul di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Dijanjikan Pekerjaan Bergaji Besar Lewat Iklan Media Sosial

[adsense]Dalam perkara tersebut, penyidik mencatat adanya dua tersangka, satu orang masuk daftar pencarian orang (DPO), serta 22 orang yang diduga menjadi korban.

Menurut Yolanda, perekrutan dilakukan melalui iklan di media sosial. Pelaku menawarkan beragam jenis pekerjaan di sejumlah negara dengan iming-iming gaji bernilai besar.

[adsense]Orang-orang yang tertarik kemudian diminta mengisi tautan pendaftaran. Setelah data calon pekerja masuk, pelaku akan menghubungi mereka dan mengatur penjemputan.

Namun, pada tahap itulah para calon pekerja baru diberi tahu mengenai pekerjaan sebenarnya.

[adsense]Mereka diarahkan untuk berangkat ke Rusia dan menjadi tentara bayaran. Dengan demikian, informasi mengenai pekerjaan yang ditawarkan sejak awal diduga tidak disampaikan secara transparan kepada calon korban.

Korban Terjebak Perjanjian dan Dibebani Biaya Pulang

[adsense]Apabila bersedia, mereka diminta menandatangani perjanjian keberangkatan.

Sebaliknya, korban yang menolak atau meminta dipulangkan diwajibkan mengganti biaya transportasi menuju daerah asal masing-masing.

[adsense]Skema tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Sebab, calon pekerja yang awalnya tertarik karena tawaran pekerjaan dan gaji besar dapat menghadapi tekanan biaya ketika mengetahui pekerjaan yang sebenarnya.

Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iklan lowongan kerja luar negeri yang menawarkan penghasilan tinggi tanpa informasi pekerjaan, perusahaan, dan mekanisme perekrutan yang jelas.

[adsense]

Bareskrim Tangani Lima Laporan, 58 Orang Diduga Jadi Korban

Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse PPA-PPO di sejumlah Polda jajaran tengah menangani lima laporan polisi terkait dugaan TPPO dengan modus perekrutan tentara bayaran Rusia.

[adsense]Dari keseluruhan perkara tersebut, polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Sementara jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 58 orang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa dugaan praktik perekrutan ini melibatkan lebih banyak orang dibandingkan satu perkara yang ditangani Polres Bogor.

[adsense]Meski demikian, proses penegakan hukum masih berjalan untuk mengungkap peran masing-masing pihak, jaringan perekrut, serta rangkaian proses pemberangkatan para korban.

Masyarakat Diminta Waspadai Lowongan Kerja Luar Negeri

[adsense]Calon pekerja perlu memastikan identitas perusahaan, alamat tempat kerja, jenis pekerjaan, kontrak, serta legalitas proses penempatan tenaga kerja.

Masyarakat juga diminta berhati-hati apabila perekrut menghindari penjelasan mengenai pekerjaan secara terperinci, meminta biaya yang tidak transparan, atau baru mengungkapkan jenis pekerjaan setelah calon pekerja berada dalam kendali mereka.

[adsense]Kasus ini menjadi peringatan bahwa tawaran kerja ke luar negeri tidak selalu sesuai dengan informasi dalam iklan. Pemeriksaan terhadap legalitas perekrutan dan kejelasan kontrak menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perdagangan orang.

[adsense]

[adsense]Tim SAR gabungan menemukan jasad korban melalui operasi penyelaman pada kedalaman sekitar 17 meter. Proses pencarian berlangsung setelah keluarga melaporkan kejadian itu kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Hery Marantika, mengatakan korban ditemukan setelah tim melakukan penyisiran perairan dan pencarian bawah air di sekitar lokasi kejadian.

[adsense]"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian melalui penyisiran perairan dan penyelaman di sekitar lokasi kejadian," ujar Hery dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Senin (2/11/2026).

Diduga Kelelahan Saat Berenang Menuju Tepi Danau

[adsense]Saat berenang menuju tepi danau, korban diduga mengalami kelelahan hingga akhirnya tenggelam. Rekan-rekan korban bersama warga setempat sempat berupaya melakukan pencarian secara mandiri.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Keluarga kemudian meminta bantuan tim SAR untuk mencari keberadaan korban.

[adsense]Menurut Hery, laporan resmi diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan pada pukul 15.10 WIB. Setelah menerima informasi tersebut, Tim Rescue Pos SAR Danau Toba langsung diberangkatkan menuju lokasi.

Tiga Unit SAR Dikerahkan, Pencarian Dilakukan hingga Bawah Air

[adsense]Operasi kemudian dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU). Masing-masing unit menjalankan tugas pencarian di area perairan, penyisiran darat di sekitar lokasi hingga arah hilir, serta penyelaman.

Penyisiran dilakukan untuk memperluas area pencarian, sementara penyelaman difokuskan pada bagian perairan yang diperkirakan menjadi lokasi korban tenggelam.

[adsense]Setelah melakukan berbagai upaya, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Mangantar di bawah permukaan air.

Korban ditemukan pada kedalaman sekitar 17 meter dari permukaan danau. Penemuan tersebut sekaligus mengakhiri pencarian yang dilakukan tim gabungan.

[adsense]

Korban Dievakuasi Dini Hari dan Diserahkan kepada Keluarga

Jenazah selanjutnya diserahterimakan kepada pihak keluarga untuk penanganan lebih lanjut.

[adsense]Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan secara resmi diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur yang terlibat kemudian kembali ke kesatuan masing-masing.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya memperhatikan kondisi fisik dan faktor keselamatan ketika beraktivitas di perairan, terutama saat berenang di kawasan danau atau lokasi wisata alam.

[adsense]

Basarnas Ingatkan Warga Utamakan Keselamatan di Perairan

Kondisi fisik, kemampuan berenang, serta keadaan lingkungan sekitar perlu diperhatikan sebelum memutuskan berenang, terlebih di kawasan dengan kedalaman yang sulit diperkirakan.

[adsense]Hery juga mengingatkan masyarakat untuk segera meminta bantuan apabila menghadapi atau mengetahui keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan.

Layanan darurat Basarnas dapat dihubungi melalui Call Center 115. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis selama 24 jam.

[adsense]Kecepatan melaporkan kejadian dan kesiapan melakukan langkah keselamatan menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi darurat di perairan.

[adsense]

[adsense]Perubahan ini terjadi di tengah gelombang penolakan terhadap RANS Carnival di sejumlah kalangan. Sebelumnya, sejumlah musisi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menarik diri dari acara RANS Carnival di Stadion Maguwoharjo, Sleman, setelah seruan boikot terhadap kegiatan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad ramai di media sosial.

Manajer Operasional Plaza Asia Tasikmalaya, Roni Apriliansyah, membenarkan bahwa agenda RANS Carnival dan Cipungland untuk sementara dibatalkan dari kalender mal.

[adsense]"Untuk sementara di tanggal 14-15 November 2026 kita sudah naikkan di kalender event akan ada acara Cipungland sama Rans Karnaval, tapi kita cancel dulu," ujar Roni, Senin (2/11/2026).

Keputusan tersebut membuat kelanjutan acara di Tasikmalaya belum memiliki kepastian. Pihak mal masih menunggu keputusan dari manajemen RANS Entertainment.

[adsense]

Plaza Asia Tasikmalaya Hapus Agenda RANS Carnival

Roni menjelaskan, pihak Plaza Asia telah menjalin komunikasi dengan manajemen RANS Entertainment. Namun, pembicaraan tersebut belum menghasilkan keputusan final mengenai penyelenggaraan acara.

[adsense]"Sudah kita dengan manajemen Rans, cuma dari pihak Rans belum memutuskan juga, jadi kita tetap komunikasi dengan baik, cuma 14-15 November kita cancel," kata Roni.

Dengan demikian, pembatalan yang dilakukan Plaza Asia saat ini berkaitan dengan pencantuman agenda pada 14 - 15 November. Belum ada kepastian apakah RANS Carnival dan Cipungland akan dipindahkan ke tanggal lain atau benar-benar tidak diselenggarakan di Tasikmalaya.

[adsense]

Gelombang Penolakan RANS Carnival Sudah Terjadi di Yogyakarta

Sejumlah musisi, termasuk Tipe-X, Guyon Waton, Masdddho, dan OM Wawes, mengumumkan tidak melanjutkan keterlibatan mereka dalam acara tersebut.

[adsense]Penarikan keikutsertaan juga terjadi di kalangan pelaku UMKM. Sejumlah peserta yang sebelumnya direncanakan membuka stan memilih mundur di tengah meningkatnya seruan boikot di media sosial.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa polemik yang awalnya berkembang di ruang digital mulai bersinggungan dengan pelaksanaan acara hiburan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

[adsense]Meski demikian, belum ada keterangan yang memastikan bahwa perubahan agenda di Plaza Asia Tasikmalaya merupakan akibat langsung dari gelombang penolakan di Yogyakarta.

Kontroversi Deklarasi Sumpah Pemuda Picu Seruan Boikot

[adsense]Acara tersebut menuai kritik setelah sejumlah perguruan tinggi membantah mengirimkan delegasi. Persoalan kemudian berkembang menjadi dugaan penggunaan identitas dan almamater mahasiswa tanpa izin, serta kehadiran peserta yang disebut tidak mewakili kampus masing-masing.

Raffi Ahmad, yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, telah menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul.

[adsense]Dia menjelaskan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai tamu undangan dan menyatakan akan lebih berhati-hati dalam menerima undangan kegiatan serupa.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kepolisian merupakan pihak penyelenggara deklarasi tersebut. Kepolisian juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang berkembang.

[adsense]Kontroversi inilah yang kemudian menjadi latar munculnya seruan boikot terhadap acara yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Nasib RANS Carnival di Tasikmalaya Masih Menunggu Keputusan

[adsense]Bagi penyelenggara, kepastian jadwal menjadi hal penting karena pelaksanaan sebuah festival melibatkan koordinasi dengan pengelola lokasi, pengisi acara, peserta UMKM, serta pihak pendukung lainnya.

Namun, hingga Senin (2/11/2026), Plaza Asia Tasikmalaya belum menerima keputusan final dari manajemen RANS Entertainment mengenai kelanjutan acara.

[adsense]Belum diketahui apakah RANS Carnival dan Cipungland akan dijadwalkan ulang atau dibatalkan sepenuhnya di Tasikmalaya.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada komunikasi antara pengelola Plaza Asia dan pihak RANS Entertainment. Untuk sementara, jadwal 14 - 15 November 2026 dipastikan tidak lagi tercantum sebagai agenda kedua acara tersebut di kalender mal.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – PT Hakaaston (HKA) resmi meraih sertifikasi ISO 39001:2012 untuk Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Jalan (Road Traffic Safety Management System).

[adsense]Sertifikat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi PT BCP Global Indonesia pada 25 September 2026 dan berlaku untuk lingkup pekerjaan operasi dan pemeliharaan (O&M) jalan tol pada seluruh ruas yang dikelola perusahaan.

ISO 39001:2012 merupakan standar internasional yang mengatur pengelolaan risiko keselamatan lalu lintas jalan secara sistematis. Standar ini mensyaratkan organisasi mengidentifikasi faktor kinerja keselamatan yang berada dalam kendali atau pengaruhnya.

[adsense]Dari kepatuhan terhadap batas kecepatan, kelaikan kendaraan, kebugaran dan kelelahan pengemudi, serta kondisi dan desain infrastruktur jalan, lalu menetapkan sasaran yang terukur, menyiapkan prosedur tanggap darurat, menginvestigasi setiap kecelakaan dan insiden lalu lintas, serta mengevaluasi penerapannya melalui audit internal dan tinjauan manajemen secara berkala.

Diterbitkan pertama kali pada Oktober 2012 dan ditinjau ulang pada 2023, standar ini berbeda dari standar sistem manajemen lainnya karena berfokus pada satu hal: pengurangan korban meninggal dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.

[adsense]HKA menerapkan standar ini dengan tiga tujuan. Pertama, menyeragamkan standar penanganan keselamatan di seluruh ruas yang dikelola, sehingga mutu layanan tidak berbeda antara satu ruas dan ruas lainnya. Kedua, memastikan setiap keputusan penanganan di lapangan berpijak pada data dan prosedur yang terdokumentasi. Ketiga, menyediakan mekanisme evaluasi berkala agar setiap kejadian dapat ditelusuri penyebabnya dan ditindaklanjuti sebagai perbaikan.

Bagi pengguna jalan, sertifikasi ini berarti kegiatan layanan di lapangan mulai dari patroli, penanganan insiden, pengaturan lalu lintas saat ada pekerjaan, hingga pemeliharaan perlengkapan jalan dijalankan berdasarkan prosedur yang terdokumentasi, terukur, dan diaudit secara berkala oleh lembaga independen.

[adsense]Dalam penerapannya, ISO 39001:2012 mensyaratkan organisasi mengidentifikasi faktor-faktor kinerja keselamatan yang berada dalam kendali atau pengaruhnya, antara lain kepatuhan terhadap batas kecepatan, kelaikan kendaraan, kebugaran dan kelelahan pengemudi, serta kondisi dan desain infrastruktur jalan. Standar ini juga mewajibkan adanya kesiapsiagaan dan prosedur tanggap darurat, investigasi kecelakaan dan insiden lalu lintas, serta audit internal dan tinjauan manajemen secara berkala.

Proses sertifikasi ditempuh melalui lima tahapan. HKA mengawalinya dengan analisis kesenjangan (gap analysis) untuk memetakan selisih antara praktik kerja yang berjalan dan persyaratan standar, dilanjutkan dengan penyusunan prosedur operasi standar, pelatihan personel yang mencakup pemahaman standar dan kompetensi audit internal, pelaksanaan audit internal, hingga audit eksternal oleh lembaga sertifikasi.

[adsense]Audit eksternal mencakup kantor pusat serta sejumlah ruas jalan tol yang merepresentasikan karakteristik seluruh ruas yang dikelola HKA. Sertifikat bernomor RTS-092601 tersebut berlaku hingga 25 Agustus 2029, dengan audit pengawasan (surveillance audit) secara berkala untuk memastikan penerapan sistem tetap terjaga.

Direktur Utama HKA, M. Rozi Rinjayadi, menyampaikan sertifikasi ini merupakan pengakuan atas sistem kerja yang selama ini dijalankan, sekaligus menjadi standar yang harus dipertahankan.

[adsense]"Sertifikasi ini bukan tujuan akhir, melainkan ukuran bahwa cara kerja kami sudah sesuai dengan standar keselamatan yang diakui secara internasional. Yang lebih penting adalah menjaganya tetap berjalan setiap hari di lapangan, karena keselamatan bukan sesuatu yang cukup dipenuhi sekali, lalu selesai," ujar Rozi.

"Angka kecelakaan di jalan bukan sekadar statistik. Di balik setiap prosedur yang kami jalankan ada pengguna jalan yang harus tiba di tujuan dengan selamat. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kami, bukan sertifikatnya," tambahnya.

[adsense]Dengan diraihnya sertifikasi ini, HKA kini memegang enam sertifikasi sistem manajemen berstandar internasional, melengkapi ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 27001:2022 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), ISO 37001:2025 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

Termasuk ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang telah dimiliki sebelumnya. Keseluruhannya mencakup aspek mutu layanan, lingkungan, keamanan informasi, tata kelola, serta keselamatan, baik bagi pekerja maupun pengguna jalan.

[adsense]Penerapan seluruh sistem manajemen tersebut berlandaskan ikrar Disiplin, Melayani, dan Selamat (DMS) yang menjadi budaya kerja perusahaan, sehingga standar keselamatan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi kebiasaan kerja petugas di lapangan.

Ke depan, HKA akan menjaga konsistensi penerapan sistem manajemen keselamatan melalui audit berkala dan peningkatan kompetensi personel. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita ke-3 pemerintah dalam melanjutkan pengembangan infrastruktur.

[adsense]Sekaligus menjadi bagian dari transformasi HKA menuju Indonesia's Most Valuable Infrastructure Asset Management Company (IM-V-IAM), dengan pengelolaan aset infrastruktur yang andal dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Antusiasme masyarakat memanfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumatera Utara (Sumut) terlihat pada hari pertama pelaksanaannya. Sejak pagi, sejumlah kantor Samsat dipadati masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai keringanan pajak dalam program yang berlangsung hingga 30 November 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengatakan pemerintah memberikan sejumlah kemudahan melalui program pemutihan tahun ini. Salah satunya penghapusan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, termasuk seluruh dendanya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, penghapusan pajak progresif, serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.

"Program ini kita lakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sekaligus membuat masyarakat lebih ringan dalam membayarkan pajak kendaraannya," ujar Sutan saat meninjau pelaksanaan pemutihan di Samsat Medan Selatan, Senin (2/11/2026).

Meski belum merinci jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan program pada hari pertama, Sutan menyebut sambutan masyarakat cukup tinggi. Program pemutihan tersebut berlaku serentak di seluruh kabupaten/kota melalui seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat di Sumatera Utara.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut dan segera memanfaatkan berbagai keringanan yang diberikan pemerintah selama November 2026.

Salah seorang warga Medan Tuntungan, Fitri, mengaku menyambut baik pelaksanaan program pemutihan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini dapat membantu masyarakat, terutama pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.

Ia mengaku mengetahui informasi mengenai program pemutihan melalui media sosial dan teman-temannya.

"Ya, tahu dari media sosial juga, terus dari teman-teman yang ngasih tahu ada pemutihan. Saya sih rutin bayar pajak, tapi adanya pemutihan ini bagus juga untuk yang mau bayar," katanya.

Antusiasme masyarakat pada hari pertama pelaksanaan program ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara. Dengan berbagai keringanan yang diberikan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum program berakhir pada 30 November 2026.

Topikseru.com, Medan – Polda Sumatera Utara dan jajaran akan menindaklanjuti surat edaran (SE) Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, mengenai larangan penggunaan rokok elektrik atau Vape.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan mengatakan akan menyampaikan larangan rokok elektrik ke jajarannya di Polda Sumut.

Ia menyebut, akan memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) untuk menjalankan langsung arahan Kapolri.

Selain itu, dalam apel juga akan disampaikan, sehingga seluruh anggota baik Polri, dan ASN Polri mengikuti edaran.

Menurutnya, Polri akan menjadi garda terdepan dalam penggunaan rokok elektrik.

"Tentu. Kita akan tegak lurus melaksanakan perintah. Dalam apel pagi akan saya sampaikan dengan Provost. Nanti teman-teman Provost, dan jajaran akan melaksanakan ketertiban tersebut. Kita Polri sebagai lini terdepan,"kata Kapolda Sumut, Irjen Sonny Irawan, Senin (2/11/2026).

Kapolda Sumut menyampaikan larangan penggunaan Vape merupakan terobosan baru.

Sebab, narkoba saat ini berubah bentuk dari sebelumnya berbentuk padat, menjadi cair, yang ditambah aroma buah-buahan, dan sebagainya.

Kemudian, narkoba cair juga sulit terdeteksi jika hanya mengandalkan aroma, dan asap. Sehingga apa surat edaran Kapolri mengenai Vape dirasa cukup tepat.

Apalagi saat ini peredaran liquid mengandung narkotika begitu masif, meski terus diberantas.

"Kejahatan ini bayang-bayang peradaban karena kalau dulu kita melihat narkoba dalam bentuk padat, sekarang dalam bentuk cair. Salah satunya menggunakan Vape, dimasukkan cairan sehingga tanpa diketahui petugas, tanpa diketahui masyarakat itu narkoba," ujarnya.

Topikseru.com, Medan – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan diharapkan menjawab persoalan, mulai dari kemudahan akses pengobatan, kepastian ketersediaan kamar rawat inap, obat-obatan, hingga perlindungan pasien dan tenaga kesehatan

[adsense]Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, adil, dan berkualitas menjadi perhatian dalam regulasi tersebut.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir sekaligus mendengarkan penjelasan DPRD Kota Medan atas Ranperda itu yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (2/11/26).

[adsense]Ranperda ini diusulkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, adil, dan berkualitas. Berbagai persoalan, mulai dari kemudahan akses pengobatan, kepastian ketersediaan kamar rawat inap, obat-obatan, hingga perlindungan pasien dan tenaga kesehatan menjadi perhatian dalam regulasi tersebut.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Wakil Ketua DPRD Sri Rezeki dan Zulkarnaen.

[adsense]Dalam kesempatan itu, penjelasan DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Sri Rezeki.

Dalam pemaparannya, Sri Rezeki menjelaskan, pembaruan regulasi sistem kesehatan daerah menjadi kebutuhan mendesak seiring perkembangan pelayanan kesehatan dan perubahan kebijakan nasional, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

[adsense]Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Mulai dari antrean di puskesmas dan rumah sakit, kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, hingga kekhawatiran terhadap biaya pembelian obat.

Karena itu, Ranperda ini diarahkan untuk membangun sistem kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengutamakan pencegahan penyakit melalui upaya promotif dan preventif. Termasuk di dalamnya pencegahan penyakit menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, serta pengawasan keamanan pangan.

[adsense]Selain itu, Ranperda mengatur penguatan puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, sistem rujukan yang tidak berbelit, serta kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pertolongan terlebih dahulu kepada pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa mempersulit dengan urusan administrasi dan pembiayaan.

"Kepastian informasi ketersediaan kamar rawat inap dan sistem rujukan yang terintegrasi juga menjadi substansi penting. Dengan demikian, keluarga pasien tidak perlu lagi mencari informasi tempat tidur dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya", jelasnya.

[adsense]Dijelaskannya, Perlindungan pasien BPJS Kesehatan turut menjadi perhatian. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan status kepesertaan jaminan kesehatan. Pemulangan pasien harus berdasarkan kondisi dan pertimbangan medis, sementara kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas perlu memperoleh jalur pelayanan khusus.

"Ranperda ini juga menekankan ketersediaan obat dan alat kesehatan agar pasien tidak terbebani membeli obat yang seharusnya menjadi haknya" jelasnya.

[adsense]Di sisi lain, lanjut Sri Rezeki, perlindungan tenaga kesehatan juga diatur, termasuk jaminan keamanan dalam bekerja, perlindungan dari kekerasan dan ancaman, pemenuhan hak yang layak, serta peningkatan kemampuan melalui pelatihan pelayanan prima. Dalam hal pembiayaan, pengelolaan anggaran kesehatan daerah, termasuk Universal Health Coverage (UHC), harus dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Sri Rezeki menambahkan, Pengawasan mutu dan akreditasi fasilitas kesehatan juga diperkuat. Setiap pengaduan masyarakat harus diterima dan ditindaklanjuti. Fasilitas maupun tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan baik dapat diberikan penghargaan, sedangkan yang mengabaikan keselamatan pasien dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

[adsense]Integrasi sistem informasi kesehatan daerah turut diusulkan untuk mendukung perencanaan, pelayanan, dan pengawasan agar lebih tepat sasaran.

Sri Rezeki menegaskan, keberhasilan Ranperda ini nantinya bukan sekadar diukur dari pengesahannya menjadi peraturan daerah, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

[adsense]"Keberhasilan perda ini nanti tidak diukur dari saat ia disahkan, melainkan dari apa yang dirasakan masyarakat. Yaitu ketika orang sakit ditolong tanpa dipersulit, ketika keluarga pasien tidak lagi berkeliling mencari kamar, ketika obat tersedia dan ketika dokter serta perawat bisa bekerja dengan tenang," ungkapnya.

Di akhir penyampaian, Sri Rezeki mengharapkan tanggapan, saran, dan masukan Wali Kota Medan terhadap Ranperda tersebut untuk selanjutnya dibahas bersama sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Perancang busana kontemporer Australia Shiva Yousefpour (SHIYO) tampil bersama perancang busana Indonesia Angelita Nurhadi (Studio Jeje) dan Astrid Nadia (ANW) dalam Australian Runway Showcase, yang menyoroti hubungan kreatif antara Australia dan Indonesia di Jakarta Fashion Week 2027.

Diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta bekerja sama dengan Jakarta Fashion Week (JFW), peragaan ini merupakan tahap akhir dari Program Pertukaran Kreatif Australia-Indonesia, yang mempertemukan desainer Australia dan Indonesia melalui pertukaran profesional dan dialog budaya.

Melalui program pertukaran kreatif ini, desainer Indonesia Studio Jeje dan ANW berkunjung ke Australia pada awal tahun ini untuk berpartisipasi dalam Melbourne Fashion Festival, membangun jejaring industri, serta bertukar gagasan bersama para mitra dari Australia.

Pada ajang Jakarta Fashion Week hari Minggu lalu, mereka menampilkan koleksi yang terinspirasi dari pengalaman mereka di Australia, berdampingan dengan desain kontemporer SHIYO yang mengedepankan keberlanjutan dan inovasi. Peragaan ini mencerminkan kemitraan kreatif yang terjalin melalui program pertukaran, serta komitmen bersama terhadap keberlanjutan, inovasi, dan penuturan budaya.

"Fesyen menciptakan peluang bagi hubungan antarmasyarakat, pertukaran budaya, dan kemitraan baru. Program ini telah memungkinkan para desainer Australia dan Indonesia untuk saling berbagi gagasan, belajar satu sama lain, serta menunjukkan kekuatan industri kreatif kita," ujar Penjabat Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Nicola Campion.

Selain tampil di panggung peragaan busana, SHIYO juga mengisi sesi designer talk bersama RMIT School of Fashion and Textiles, untuk berbagi wawasan mengenai fesyen yang berkelanjutan, desain sirkular fesyen, dan pengurangan limbah kepada para desainer, mahasiswa, dan profesional industri di Indonesia.

Program Pertukaran Kreatif ini dibangun di atas kemitraan jangka panjang antara Kedutaan Besar Australia dan Jakarta Fashion Week, serta mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong inovasi, keberlanjutan, dan hubungan antarmasyarakat antara Australia dan Indonesia melalui industri kreatif.