[adsense]Anthony Xie akhirnya buka suara mengenai keputusan tersebut. Aktor berusia 40 tahun itu mengaku memilih menghormati keinginan Audi Marissa yang tetap ingin melanjutkan proses perceraian, meskipun sebelumnya mereka sempat mencapai kesepakatan untuk kembali bersama dalam agenda mediasi.

Anthony menegaskan dirinya tidak ingin memaksakan kehendak dalam persoalan rumah tangga mereka. Baginya, setiap orang memiliki pertimbangan dan keputusan masing-masing yang perlu dihargai.

[adsense]"Aku selalu mengikuti apa yang dia [Audi] mau ya. Karena kami selalu respect sama apa yang dia mau. Dan itu keputusan dia," ujar Anthony seperti diberitakan InsertLive, Kamis (5/11/2026).

Ia juga menyadari bahwa mungkin belum waktunya bagi mereka untuk kembali membangun rumah tangga seperti sebelumnya.

[adsense]

Anthony Xie Tak Ingin Perbesar Persoalan dengan Audi Marissa

Menurut Anthony, hubungan yang pernah dibangun bersama Audi tetap memiliki arti tersendiri. Namun, ia juga memahami bahwa keputusan dalam rumah tangga tidak selalu bisa berjalan sesuai harapan.

[adsense]"Bukan saatnya, kita argumentasi sesuatu yang enggak penting. Yang pastinya terbaik buat anak sih," ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian Anthony kini lebih diarahkan pada masa depan putra mereka. Ia berharap persoalan orang tua tidak sampai mengganggu proses tumbuh kembang sang anak.

[adsense]

Sudah Pisah Rumah, Anthony dan Audi Tetap Kompak Urus Anak

Anthony mengungkapkan Audi masih rutin datang menemui putra mereka ketika tidak memiliki jadwal pekerjaan atau kegiatan syuting.

[adsense]Bahkan, Audi tetap terlibat dalam berbagai aktivitas pengasuhan, mulai dari menemani bermain, menidurkan, hingga menyiapkan makanan untuk anak mereka.

"Tetap aja Mamanya juga tetap pernah datang. Kalau dia (Audi) enggak syuting, dia enggak kerja, dia pasti tetap datang untuk main sama anak dan tidurin anak, masak buat anak, semuanya juga," kata Anthony seperti dikutip dari detikHot, Jumat (6/11/2026).

[adsense]Dalam kesepakatan yang disampaikan Anthony, hak asuh anak berada di tangannya. Kendati demikian, Audi tetap memiliki ruang untuk hadir dan terlibat dalam kehidupan putra mereka.

Anthony Tegaskan Masih Menyayangi Audi Marissa

[adsense]Anthony menyebut Audi tetap menjadi sosok penting dalam kehidupannya karena merupakan ibu dari anak mereka.

"Pasti lah, dia kan ibunya anak-anak. Ya pasti lah, rasa sayang, rasa cinta pasti ada. Kan dia ibunya anak-anak. Kita enggak mungkin benci," tuturnya.

[adsense]Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa keputusan berpisah tidak harus membuat hubungan keduanya berubah menjadi permusuhan.

Sempat Sepakat Rujuk, Gugatan Cerai Tetap Berlanjut

[adsense]Namun, kesepakatan tersebut tidak berlanjut hingga akhirnya proses perceraian tetap berjalan. Gugatan cerai Audi sendiri telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Agustus 2026.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, juga menjelaskan bahwa dugaan perselingkuhan maupun intervensi pihak luar tidak tercantum dalam dokumen perkara perceraian keduanya.

[adsense]Selain itu, tidak terdapat permohonan pembagian harta bersama atau harta gono-gini dalam perkara tersebut.

Meski memilih mengakhiri pernikahan, Audi dan Anthony disebut sepakat menjaga komunikasi serta hubungan baik demi kepentingan putra mereka.

[adsense]Sebagai informasi, Audi Marissa dan Anthony Xie menikah pada 12 September 2020. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Anzel Maverick Xie.

Kini, meski perjalanan rumah tangga mereka tidak berakhir seperti yang diharapkan, keduanya dihadapkan pada tanggung jawab yang tetap sama: memastikan sang buah hati tumbuh dengan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

[adsense]

[adsense]Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari penguatan program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS). Melalui sistem pembelajaran elektronik atau e-learning, para penyuluh diharapkan dapat mengakses materi secara lebih fleksibel sekaligus meningkatkan kualitas pendampingan kepada petani.

Langkah ini diperkenalkan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi PM-AAS yang berlangsung di Padepokan Kalisoga, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada 3 November 2026.

[adsense]Dalam kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai program, tetapi juga mencoba langsung platform pembelajaran digital melalui telepon pintar masing-masing.

Digitalisasi Penyuluhan Jadi Kunci Penerapan Pertanian Modern

[adsense]Penyuluh menjadi salah satu ujung tombak dalam proses tersebut. Mereka bertugas menerjemahkan kebijakan dan program pertanian dari pemerintah agar dapat dipahami serta diterapkan sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan kelompok tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak, inisiatif, serta kreativitas para penyuluh.

[adsense]Menurutnya, program yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi membutuhkan pendampingan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dapat menghasilkan penerapan nyata di lapangan.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluhan Kabupaten Brebes menyampaikan komitmen para penyuluh untuk mendukung pelaksanaan PM-AAS. Dukungan tersebut mencakup upaya menjangkau petani serta mendampingi target luasan lahan yang menjadi sasaran program.

[adsense]

HPS Indonesia Kenalkan Platform E-Learning PM-AAS

Tim HPS Indonesia memandu praktik dan simulasi penggunaan platform e-learning PM-AAS.

[adsense]Para penyuluh diberi kesempatan mengakses materi melalui perangkat masing-masing sehingga dapat memahami cara kerja sistem secara langsung.

Model pembelajaran digital ini membuka peluang bagi penyuluh untuk mempelajari kembali materi sesuai kebutuhan.

[adsense]Akses yang lebih fleksibel juga berpotensi membantu mereka memperbarui pengetahuan tanpa harus selalu mengikuti pertemuan tatap muka.

Bagi sektor pertanian, kemudahan akses informasi menjadi salah satu faktor penting. Perubahan teknologi budidaya, tantangan produksi, hingga kebutuhan penerapan praktik pertanian berkelanjutan menuntut penyuluh untuk terus meningkatkan kompetensi.

[adsense]

CropLife Indonesia Dorong Edukasi Penggunaan Pestisida yang Aman

CropLife Indonesia turut hadir dalam kegiatan tersebut dengan membawa agenda kolaborasi bersama HPS Indonesia melalui program Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF).

[adsense]Salah satu fokus kolaborasi ini adalah memperluas pemahaman mengenai penggunaan pestisida yang tepat. Materi yang disampaikan mencakup keterampilan membaca label produk serta penerapan prinsip 6 Tepat dalam penggunaan pestisida.

Edukasi tersebut menjadi penting karena penggunaan pestisida membutuhkan pengetahuan yang memadai. Kesalahan dalam memilih produk, menentukan dosis, waktu aplikasi, maupun cara penggunaannya dapat menimbulkan risiko bagi pengguna, lingkungan, dan keberhasilan kegiatan budidaya.

[adsense]Melalui peningkatan kapasitas penyuluh, informasi mengenai penggunaan pestisida yang aman diharapkan dapat diteruskan secara lebih luas kepada petani.

Ujung Tombak Transformasi Tetap Berada di Tingkat Petani

[adsense]Namun, keberhasilan digitalisasi pertanian tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau banyaknya pengguna yang mengakses platform.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pengetahuan tersebut diterapkan dalam aktivitas pertanian sehari-hari.

[adsense]Penyuluh diharapkan mampu membawa materi pembelajaran ke dalam diskusi kelompok tani, kegiatan pendampingan, hingga pengambilan keputusan budidaya di lahan.

Dengan dukungan teknologi pembelajaran, koordinasi pemerintah daerah, serta kolaborasi HPS Indonesia dan CropLife Indonesia, penguatan kapasitas penyuluh di Brebes diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penerapan pertanian modern yang lebih efektif.

[adsense]Pada akhirnya, transformasi digital di sektor pertanian akan memberikan nilai tambah apabila mampu meningkatkan kualitas pendampingan, memperluas akses informasi, serta mendorong praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan.

[adsense]

[adsense]LBH Medan bahkan menilai dugaan tindakan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit dan sejumlah perwira Polri aktif berpotensi mengarah pada tindak pidana makar. Lembaga tersebut mendasarkan pandangannya pada dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang.

Namun, penilaian mengenai kemungkinan makar tersebut merupakan pandangan hukum LBH Medan, bukan kesimpulan penyidik ataupun putusan pengadilan.

[adsense]Kasus penyadapan ini sebelumnya telah ditangani Bareskrim Polri. Dalam keterangan pada 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga praktik penyadapan tanpa prosedur berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang semestinya.

[adsense]

LBH Medan Nilai Dugaan Penyadapan Berpotensi Mengarah ke Makar

Lembaga tersebut menilai perlu ada penyelidikan lebih jauh mengenai tujuan, motif, pihak yang memerintahkan, hingga siapa saja yang menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan.

[adsense]LBH Medan mengaitkan dugaan tersebut dengan ketentuan Pasal 191 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagaimana disebut dalam pernyataannya.

Meski demikian, penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur makar harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana dalam proses hukum. Penyadapan ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana makar.

[adsense]Karena itu, dugaan tersebut perlu diuji melalui penyidikan yang objektif dan terbuka, bukan hanya melalui penilaian atau opini di ruang publik.

Hak Privasi Warga Negara Ikut Dipertaruhkan

[adsense]"Merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra dalam keterangan tertulis.

Menurut Irvan, apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh negara dapat terjadi tanpa prosedur yang sah, masyarakat juga patut mempertanyakan jaminan perlindungan terhadap privasi warga biasa.

[adsense]LBH Medan memandang persoalan tersebut sebagai ancaman yang tidak hanya menyangkut individu yang menjadi sasaran penyadapan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Dalam konteks negara hukum, penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan.

[adsense]"Kewenangan aparat tidak dapat dijalankan tanpa batas karena tetap harus tunduk pada konstitusi dan prinsip perlindungan HAM," tegas Irvan.

Kasus Penyadapan Jadi Momentum Evaluasi Institusi Polri

[adsense]Dia menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus penyadapan merupakan persoalan serius yang perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi struktural dan kultural Polri.

Irvan juga turut menyinggung sejumlah persoalan yang selama ini menjadi kritik masyarakat terhadap kepolisian, mulai dari dugaan tindakan represif dalam pengamanan aksi, kriminalisasi warga, keterlibatan dalam politik praktis, hingga penyalahgunaan kewenangan.

[adsense]Pembentukan tim percepatan reformasi Polri oleh Presiden Prabowo sebelumnya menjadi salah satu respons pemerintah terhadap tuntutan pembenahan institusi tersebut.

Namun, bagi LBH Medan, pembentukan tim saja tidak cukup. Reformasi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam sistem pengawasan, budaya kerja, penegakan disiplin, dan akuntabilitas aparat.

[adsense]Dengan demikian, pengusutan perkara dugaan penyadapan dinilai perlu berjalan beriringan dengan pembenahan institusi agar kasus serupa tidak terulang.

Tiga Tuntutan LBH Medan kepada Kapolri

[adsense]Pertama, meminta kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan tindak pidana dalam kasus penyadapan ilegal.

Pengusutan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk menelusuri pihak yang diduga memerintahkan tindakan tersebut, pihak yang menerima hasil penyadapan, serta identitas seluruh korban.

[adsense]Kedua, mendesak percepatan reformasi Polri secara menyeluruh, baik dari aspek struktural maupun kultural. LBH Medan menilai pembenahan tidak boleh berhenti pada perubahan kebijakan atau pembentukan tim, tetapi harus menyentuh praktik kelembagaan dan perilaku aparat.

Ketiga, meminta kepolisian menghentikan segala bentuk penyadapan ilegal terhadap masyarakat. Setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

[adsense]

Transparansi Penanganan Perkara Menjadi Ujian Polri

Publik tidak hanya membutuhkan informasi mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga penjelasan mengenai mekanisme penyadapan, sistem pengawasan perangkat, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

[adsense]Di sisi lain, proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah sebelum perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Bagi LBH Medan, penyelesaian kasus ini seharusnya tidak berhenti pada pertanggungjawaban individu. Persoalan yang lebih besar adalah memastikan kewenangan kepolisian tidak digunakan secara sewenang-wenang dan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.

[adsense]Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan sangat ditentukan oleh keberanian institusi tersebut mengungkap perkara secara terbuka sekaligus melakukan pembenahan dari dalam.

[adsense]

[adsense]Ketepatan data yang disampaikan pemberi kerja menjadi salah satu aspek penting dalam proses penetapan penerima BSU. Jika informasi pekerja tidak sesuai kondisi sebenarnya atau tidak memenuhi ketentuan, hal tersebut berpotensi memengaruhi proses verifikasi bantuan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, meminta perusahaan memastikan seluruh data pekerja yang diusulkan telah sesuai dengan persyaratan program.

[adsense]"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," kata Indah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Peringatan tersebut menjadi perhatian bagi pekerja maupun perusahaan menjelang penyaluran BSU 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember.

[adsense]

BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu Sekaligus, Pekerja Tidak Perlu Mendaftar

Dengan demikian, pekerja yang memenuhi seluruh ketentuan berhak menerima total bantuan Rp 900.000. Pembayaran dilakukan sekaligus, bukan dicairkan secara terpisah setiap bulan.

[adsense]Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Kemnaker juga menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh bantuan. Proses penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.

[adsense]Penyaluran BSU direncanakan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.

Syarat Penerima BSU 2026, Gaji Maksimal Rp 3,5 Juta

[adsense]Berikut persyaratan yang disebutkan dalam ketentuan program:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
• Menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
• Tidak termasuk anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.

[adsense]Artinya, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan besaran upah yang tercatat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pekerja.

Daerah dengan UMK di Atas Rp 3,5 Juta Punya Ketentuan Khusus

[adsense]Bagi pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK di wilayah tersebut.

Nilai UMK yang digunakan kemudian dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh sesuai ketentuan program.

[adsense]Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Ketentuan pembulatannya juga mengikuti mekanisme yang sama.

Kebijakan ini membuat batas penghasilan calon penerima BSU dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

[adsense]

Upah yang Dihitung Mengacu pada Data BPJS Ketenagakerjaan

Kemnaker menjelaskan bahwa upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima BSU mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

[adsense]Komponen penghasilan tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Karena itu, pekerja perlu memastikan perusahaan telah melaporkan data penghasilan secara benar. Ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dan data yang tercatat dapat menjadi persoalan dalam proses pemeriksaan kelayakan penerima.

[adsense]

Cara Mendapatkan Informasi Resmi BSU 2026

Berikut saluran informasi yang disediakan Kemnaker:

[adsense]

• Website: https://bsu.kemnaker.go.id
• Pusat layanan Kemnaker: 1500 630

Dengan skema tanpa pendaftaran mandiri, pekerja sebaiknya memastikan data ketenagakerjaan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sesuai ketentuan.

[adsense]Kemnaker berharap ketepatan data dari perusahaan dapat membantu proses penetapan penerima berjalan lebih baik sehingga bantuan Rp 900.000 benar-benar tersalurkan kepada pekerja yang memenuhi kriteria.

[adsense]

[adsense]Duel PSMS Medan vs Persiraja dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (7/11/2026) malam. Tuan rumah membidik tambahan tiga poin untuk menjaga posisi di papan atas klasemen.

Pelatih PSMS, Eko Purdjianto, memastikan timnya telah menjalani persiapan menghadapi Laskar Rencong. Namun, ia mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan perbedaan posisi kedua tim.

[adsense]PSMS saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi 17 poin. Sementara Persiraja berada di posisi ketujuh dengan sembilan poin.

Meski terpaut delapan angka, Eko menilai Persiraja tetap memiliki potensi menyulitkan timnya. Terlebih, perubahan pelatih dari Jaya Hartono kepada M Ridwan dinilai membawa dinamika baru dalam permainan tim asal Aceh tersebut.

[adsense]

Pergantian Pelatih Persiraja Jadi Ancaman bagi PSMS

Selain perkembangan permainan tim, kualitas pemain asing Persiraja juga masuk dalam perhatian tim pelatih PSMS.

[adsense]"Persiraja sedang dalam tren positif setelah pergantian pelatih. Makanya, kita tetap fokus dan mewaspadai kekuatan Persiraja, terutama pemain asingnya yang sangat bagus," ujar Eko di Medan, Jumat.

Untuk mengantisipasi permainan lawan, tim pelatih PSMS telah mempelajari sejumlah pertandingan Persiraja. Hasil analisis tersebut menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi pertandingan.

[adsense]Meski demikian, Eko menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kesiapan timnya sendiri. Ia berharap para pemain mampu menjalankan rencana permainan dan memanfaatkan kesempatan tampil di hadapan pendukung sendiri.

Jadwal Padat, PSMS Berpeluang Lakukan Rotasi

[adsense]Pasalnya, PSMS baru saja menjalani pertandingan I.League Cup 2026/2027 melawan Persija Jakarta pada Selasa (3/11/2026). Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1.

Jarak pertandingan yang relatif berdekatan membuat tim pelatih harus cermat mengatur komposisi pemain. Rotasi pun disiapkan untuk menjaga kondisi fisik skuad tetap kompetitif.

[adsense]Eko mengungkapkan rotasi sudah dilakukan ketika menghadapi Persija dan kemungkinan kembali diterapkan saat menjamu Persiraja.

"Kita melakukan rotasi, termasuk kemarin di I.League Cup. Untuk pertandingan besok malam juga akan ada rotasi. Semoga pemain dalam kondisi siap dan tidak ada yang cedera," katanya.

[adsense]Kendati demikian, Eko belum menentukan daftar pemain yang akan tampil sejak menit awal. Ia masih akan memantau kondisi terakhir para pemain sebelum menetapkan susunan utama.

Pramoedya Putra Tegaskan Kesiapan Skuad Ayam Kinantan

[adsense]Pramoedya mengakui padatnya jadwal pertandingan menjadi tantangan bagi para pemain. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi tekad skuad Ayam Kinantan untuk memberikan penampilan terbaik.

Ia memastikan para pemain siap menjalani pertandingan di kandang sendiri meskipun baru menyelesaikan laga melawan Persija di I.League Cup.

[adsense]"Tentunya pemain juga sudah siap. Walaupun kemarin, Selasa (3/11), kita habis bermain di I.League Cup, untuk pertandingan besok malam tentunya kami siap," ujar Pramoedya.

Tiga Poin Jadi Target PSMS di Kandang

[adsense]Dengan raihan 17 poin, kemenangan akan menjadi tambahan berharga bagi Ayam Kinantan untuk mempertahankan posisi runner-up.

Namun, Persiraja juga datang dengan kepentingan memperbaiki peringkat setelah baru mengumpulkan sembilan poin.

[adsense]Keuntungan bermain di kandang diharapkan bisa dimaksimalkan PSMS. Meski begitu, perubahan permainan Persiraja dan kondisi kebugaran skuad sendiri menjadi dua hal yang harus dikelola dengan baik.

PSMS kini dituntut membuktikan ambisi meraih poin penuh melalui penampilan konsisten selama pertandingan. Eko Purdjianto pun berharap seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik agar target kemenangan di hadapan pendukung sendiri dapat tercapai.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) menyampaikan mekanisme dan jadwal pemenuhan hak nasabah di tengah kendala layanan transaksi dan penarikan dana.

[adsense]Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah itu ditujukan untuk memastikan nasabah memperoleh kepastian atas dana mereka, sekaligus mendorong pemulihan layanan dan penyelesaian pengaduan.

"OJK juga meminta MNC Bank untuk menyampaikan langkah penyelesaian yang konkret, termasuk mekanisme dan penjadwalan pemenuhan hak nasabah," kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Menurut Dian, permintaan tersebut juga mencakup pemulihan layanan transaksi dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih tertunda. OJK meminta manajemen bank segera menangani permasalahan yang dialami nasabah.

"OJK telah meminta manajemen bank untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan memastikan nasabah memperoleh kepastian atas dana yang menjadi haknya," ujarnya.

[adsense]Dian menjelaskan OJK telah mendalami kendala operasional dan menelusuri faktor penyebabnya, termasuk kondisi likuiditas, pengelolaan arus kas, struktur pendanaan, serta kemampuan MNC Bank memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Ia menyatakan OJK akan mengambil tindakan pengawasan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau kelemahan pengelolaan operasional bank. Namun, ia tidak menyampaikan hasil akhir pemeriksaan maupun tenggat penyelesaian gangguan layanan.

[adsense]Di sisi lain, Dian menilai kondisi MNC Bank masih cukup baik dan menegaskan bahwa persyaratan modal inti Rp6 triliun tidak berlaku sebagai batas minimum bagi seluruh bank.

"Modal inti Rp6 triliun itu merupakan ambang batas untuk kategori KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) dua, dan bukan merupakan ketentuan minimum permodalan bank yang wajib dimiliki seluruh bank," ucapnya.

[adsense]Dian menyatakan pemenuhan modal inti MNC Bank masih sesuai ketentuan. Kendati demikian, OJK tetap mendorong penguatan permodalan melalui penambahan modal pemegang saham, masuknya investor strategis, ataupun konsolidasi dengan bank lain.

Ia menambahkan bahwa kendala yang dialami suatu bank tidak serta-merta menunjukkan risiko sistemik. OJK tetap mengawasi likuiditas, permodalan, kualitas aset, serta kemampuan setiap bank memenuhi kewajiban kepada nasabah.

[adsense]Sebelumnya, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada Selasa (3/11), Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan otoritas tengah memantau kendala transaksi MNC Bank dan memastikan pemenuhan kewajiban kepada nasabah.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia tertanggal 3 November 2026, manajemen MNC Bank menyatakan pemulihan layanan transaksi digital masih berlangsung. Gangguan tersebut, menurut perseroan, meningkatkan antrean di kantor cabang dan pusat layanan telepon.

[adsense]Manajemen MNC Bank juga menyatakan gangguan itu tidak berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan. Selama pemulihan, nasabah diarahkan memanfaatkan ATM, mendatangi kantor cabang, atau menghubungi pusat layanan 1500188.

Lebih lanjut, Dian turut meminta seluruh bank memberikan informasi secara transparan kepada nasabah dan tidak membiarkan pengaduan berlarut-larut.

[adsense]"Masyarakat juga diimbau untuk tidak panik dan berkomunikasi langsung dengan bank," katanya.

Data OJK menunjukkan kredit perbankan nasional pada September 2026 mencapai Rp9.245,1 triliun, tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sedangkan dana pihak ketiga mencapai Rp10.492,2 triliun atau tumbuh 8,22 persen.

[adsense]Secara agregat, rasio kredit bermasalah bruto (NPL gross) industri perbankan tercatat 2,07 persen dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 24,30 persen.

Kendala Transaksi Nasabah MNC Bank

[adsense]Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian serius terhadap kendala transaksi dan penarikan dana nasabah MNC Bank dengan mendalami kondisi bank serta memastikan pemenuhan kewajiban kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami memantau perkembangannya, kemudian kita juga mendalami bagaimana kondisi bank, dan memastikan bank tersebut dapat menangani semua inquiry dari nasabah, serta tentunya harus bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

[adsense]Dalam hal ini, ujar Friderica, OJK terus melakukan pengawasan terhadap industri perbankan secara berkelanjutan dan berbasis risiko.

Ia menambahkan bahwa langkah pengawasan yang diperlukan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi bank dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian.

[adsense]Selain memantau kondisi MNC Bank, OJK juga terus mengawasi kondisi industri perbankan secara keseluruhan, termasuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Selain itu, OJK juga melakukan stress test untuk mengukur ketahanan perbankan dalam menghadapi berbagai risiko.

[adsense]Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK turut berkoordinasi erat dengan otoritas terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI).

Di tengah perhatian masyarakat terhadap kendala transaksi di MNC Bank, OJK pun mengimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh isu atau informasi yang belum terverifikasi.

[adsense]OJK juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan saluran komunikasi resmi guna memperoleh informasi terkini mengenai layanan dan penyelesaian kendala transaksi yang dialami nasabah.

Untuk diketahui, para nasabah MNC Bank melalui media sosial mengeluhkan kendala transaksi di aplikasi MotionBank. Selain itu, nasabah juga disebut mengalami kendala tarik tunai melalui mesin ATM dan teller.

[adsense]Merespons kondisi tersebut, pihak MNC Bank melalui akun resmi media sosialnya menyatakan permohonan maaf atas gangguan layanan yang terjadi.

Menurut MNC Bank, proses pemulihan layanan masih terus berlangsung. MNC Bank menyatakan, pihaknya terus melakukan upaya penanganan dan mitigasi terbaik agar seluruh jaringan layanan dapat kembali normal secepatnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa persiapan penyaluran BSU 2026 belum memasuki tahap pencairan. Pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan dukungan anggaran dan kesiapan teknis program tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai rencana.

[adsense]"Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan," kata Indah kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dengan kondisi tersebut, pekerja belum dapat memastikan tanggal pencairan BSU kuartal IV 2026. Kepastian jadwal penyaluran masih menunggu perkembangan proses anggaran dan teknis pelaksanaan.

[adsense]

BSU Oktober-Desember 2026 Disiapkan Total Rp 900.000

Artinya, pekerja yang memenuhi kriteria penerima berpeluang memperoleh bantuan dengan total Rp 900.000.

[adsense]Berbeda dengan pembayaran bulanan, bantuan tersebut direncanakan disalurkan sekaligus untuk periode tiga bulan. Dengan demikian, penerima tidak menerima Rp 300.000 secara terpisah setiap bulan.

Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi kebutuhan rumah tangga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

[adsense]

Kemnaker Harap BSU Bantu Pekerja Penuhi Kebutuhan Pokok

Menurutnya, bantuan tunai tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok dan keperluan keluarga.

[adsense]Selain meringankan pengeluaran pekerja, pemerintah juga berharap penyaluran BSU mampu mendorong konsumsi rumah tangga.

Konsumsi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional. Karena itu, stimulus bagi pekerja diharapkan memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya kepada penerima bantuan.

[adsense]

Cara Cek Status Penerima BSU 2026 Lewat NIK

Pengecekan dilakukan secara daring dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada layanan yang disediakan pemerintah.

[adsense]Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

• Buka situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/.
• Masukkan NIK sesuai data kependudukan.
• Ikuti petunjuk yang tersedia pada halaman pemeriksaan.
• Periksa informasi status BSU yang ditampilkan.

[adsense]Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap tautan tidak resmi, pesan berantai, maupun pihak yang meminta biaya administrasi dengan mengatasnamakan pencairan BSU.

Jangan Terkecoh Informasi Pencairan BSU

[adsense]Karena itu, pekerja sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi yang menyebut bantuan sudah dapat dicairkan pada tanggal tertentu apabila belum ada pengumuman resmi dari pemerintah.

Informasi mengenai jadwal penyaluran, ketentuan penerima, dan mekanisme pencairan perlu terus dipantau melalui kanal resmi Kemnaker.

[adsense]Bagi pekerja yang berharap mendapatkan BSU 2026, hal terpenting saat ini adalah memastikan informasi yang diterima benar dan menunggu pengumuman lanjutan dari pemerintah.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap keamanan lingkungan, menjaga kerukunan, toleransi serta bersama-sama memerangi peredaran narkoba.

[adsense]Ajakan tersebut disampaikan saat melaksanakan kegiatan Jumat Keliling di Masjid Quwatul Muslimin, Jalan HM Joni, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan yang turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan komunikasi langsung.

[adsense]Usai melaksanakan salat Jumat bersama jamaah, Kapolda menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas. Ia mengingatkan masyarakat agar terus menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi bohong, ujaran kebencian, maupun isu yang berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama.

"Kita harus terus menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks maupun provokasi. Jangan sampai perbedaan justru membuat kita terpecah belah. Persatuan dan toleransi harus kita jaga bersama," pesan Sonny kepada jamaah.

[adsense]Kapolda juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan melalui siskamling dan pengawasan bersama. Menurutnya, pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri. Kami membutuhkan kepedulian dan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama mencegah kejahatan, seperti begal, tawuran, geng motor, maupun gangguan kamtibmas lainnya," tegasnya.

[adsense]Secara khusus, Sonny menyoroti bahaya narkoba yang tidak hanya merusak masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi memicu berbagai tindak kriminalitas. Ia mengajak para orang tua, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk mengambil peran dalam mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

"Peredaran narkoba harus kita perangi bersama. Jangan biarkan generasi muda kita menjadi korban. Orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen harus peduli serta berani mengambil peran dalam mencegah narkoba," ujarnya.

[adsense]Selain persoalan kamtibmas, Kapolda turut mengingatkan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan semata-mata karena keberadaan polisi, melainkan merupakan kebutuhan untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sonny mengimbau pengendara sepeda motor menggunakan helm berstandar SNI, termasuk bagi penumpang, menyalakan lampu utama pada siang hari, serta melengkapi surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK. Masyarakat juga diminta mematuhi rambu dan marka jalan serta mengedepankan etika dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

[adsense]Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan, edukasi, dan pelayanan. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik serta membangun sinergi dalam mewujudkan Sumatera Utara yang aman, tertib, dan kondusif.

[adsense]

[adsense]Rencana tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo mengatakan, proses rekrutmen CPNS akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan penyegaran komposisi pegawai negeri sipil (PNS).

[adsense]Menurutnya, kebutuhan terhadap aparatur baru muncul seiring sejumlah PNS yang telah memasuki masa pensiun. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mendukung berbagai program prioritas.

"Pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS," ujar Prasetyo.

[adsense]

Seleksi CPNS 2026 Direncanakan Dibuka November

Prasetyo menjelaskan, informasi lebih terperinci akan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam waktu dekat.

[adsense]Dengan demikian, informasi mengenai jumlah formasi, instansi yang membuka lowongan, persyaratan administrasi, hingga jadwal tahapan seleksi masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi aparatur sipil negara agar mulai mempersiapkan diri sejak dini.

[adsense]

Pensiun PNS dan Program Prioritas Jadi Alasan Rekrutmen

Banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun membuat pemerintah perlu menyiapkan tenaga pengganti agar pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan.

[adsense]Selain itu, kebutuhan aparatur juga berkaitan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga profesional di berbagai bidang.

Karena itu, rekrutmen CPNS 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan masing-masing instansi.

[adsense]

Calon Peserta Diminta Mulai Mempersiapkan Diri

Dia meminta calon peserta mempersiapkan diri menghadapi seluruh rangkaian tes yang nantinya diselenggarakan.

[adsense]"Dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," kata Prasetyo.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti CPNS 2026, persiapan dapat dimulai dengan mempelajari persyaratan umum, menyiapkan dokumen kependudukan dan pendidikan, serta memahami pola soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

[adsense]Pelamar juga perlu memastikan informasi yang diperoleh berasal dari kanal resmi pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari informasi palsu maupun penipuan yang mengatasnamakan panitia seleksi CPNS.

Sampai pengumuman teknis diterbitkan Kementerian PANRB, calon peserta sebaiknya tidak terburu-buru mempercayai informasi mengenai formasi, jadwal pendaftaran, maupun persyaratan yang belum terkonfirmasi.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan penyitaan sejumlah uang dari Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, di mana hal ini berkaitan dengan dugaan kasus digitalisasi SPBU.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan proses penyitaan tersebut. Adapun uang yang disita mencapai Rp 2 miliar dari seorang saksi dengan inisial BR.

"Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi saudara BR (Bobby Rasyidin)," kata Budi di Gedung Merah KPK, Jumat (6/11/2026).

Adapun dugaannya yakni perkara tindak pidana korupsi digitalisasi SPBU periode 2018-2023.

"Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU," terang Budi.

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci keterkaitan Bobby dalam perkara ini. Mengenai peruntukan uang yang disita itu, KPK juga belum memberikan penjelasan rinci.

Sebelumnya pada 4 Agustus lalu, KPK melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018 s.d 2023.

Berikut tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU.

Dian Rahmawan (DR), mantan Direktur di PT Telkom

Weriza (WER), mantan pejabat pengadaan di PT Telkom.

Elvizar (EL), eks pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi.

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra ke Istana Kepresidenan, Jumat (6/11/2026).

[adsense]Herindra mengatakan, kedatangannya ke Istana dalam rangka melapor kepada Prabowo.

"Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," kata Herindra

[adsense]Pemanggilan ini di tengah adanya kasus dugaan penyadapan secara ilegal kepala negara yang dilakukan bekas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta beberapa oknum petinggi Polri.

Saat di tanya mengenai penyadapan, Herindra menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Listyo dengan sejumlah perwira tinggi Polri mengarah kepada makar.

[adsense]"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat jenderal Polri. Operasi penyadapan itu dilakukan tanpa melalui prosedur penegakan hukum yang berlaku.

[adsense]Empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyadapan ilegal tersebut diduga tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

[adsense]Penyidik mengungkap praktik itu diduga dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur penyadapan yang semestinya.

Terpisah, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkategorikan penyadapan ini sebagai tindakan makar.

[adsense]"Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," katanya.

[adsense]

Topikseru.com, Seruyan – Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, pemerintah daerah, dan masyarakat berhasil mengevakuasi jenazah korban terakhir kecelakaan helikopter MI-17V5 TNI AD nomor registrasi HA-5235 di perairan Desa Pematang Limau/Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Jumat (6/11/2026)

[adsense]Proses evakuasi jenazah Sertu Heri Prasetyo dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen Zainul Arifin dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Turut mendampingi evakuasi, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Wimoko, serta perwakilan BNPB Brigjen TNI Asep.

[adsense]Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Donny Pramono mengatakan sebelum jenazah berhasil dievakuasi, tim gabungan terlebih dahulu membalikkan badan helikopter yang berada di dasar perairan.

Proses tersebut dilakukan menggunakan bantuan kapal tugboat yang menarik badan helikopter, sehingga tim penyelam dapat menjangkau dan mengevakuasi korban dari dalam badan pesawat.

[adsense]"Arus perairan yang kuat, kondisi air keruh dan berlumpur, minimnya pencahayaan, serta adanya tumpahan minyak di sekitar lokasi menjadi kendala yang harus dihadapi tim penyelam. Namun, berkat koordinasi dan kerja sama seluruh unsur yang ada, proses evakuasi dapat diselesaikan dengan baik," kata Donny dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa menggunakan kapal menuju Pelabuhan Segintung untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Kuala Pembuang.

[adsense]TNI AD menyampaikan apresiasi kepada tim gabungan serta masyarakat setempat yang telah sukarela membantu proses pencarian dan evakuasi korban.

"Dengan ditemukannya Sertu (anumerta) Heri sebagai korban terakhir ini, maka seluruh korban dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 TNI AD tersebut telah berhasil dievakuasi," katanya.

[adsense]Sebelumnya, helikopter milik Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) mengalami kecelakaan atau crash saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

Insiden itu menyebabkan tiga prajurit TNI AD gugur yakni Letkol CPN (anumerta) Dudi Firmansyah, Kapten CPN (anumerta) Nurhafiz Akbar dan Sertu (anumerta) Heri Prasetyo.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengumukan penetapan anggota Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Adapun penyidik belum bisa menahan tersangka SU karena dalam kondisi sakit pascastruk.

Tersangka SU Berikan Izin Penyadapan Ilegal Presiden

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyebut bahwa tersangka SU berperan memberikan perizinan dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga para pengusaha.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

"Di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim Polri dari tahun 2010 sampai tahun 2019," imbuhnya.

Ia mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini, dua tersangka lainnya, yakni AS dan EH, harus mendapat izin dari SU jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan.

Selain itu, pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin kepada SU untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan.

"Tersangka SU meng-ACC (menyetujui, red.) melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," katanya.

Terhadap tersangka SU, dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 258 ayat (1) KUHP. Lalu, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penghapusan sistem informasi elektronik dan Pasal 20 huruf c KUHP.

Adapun tersangka SU belum menjalani penahanan lantaran dalam kondisi sakit usai terkena struk.

Dengan ditetapkannya SU sebagai tersangka baru, maka total terdapat empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha.

Penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespon tegas peristiwa tindak kekerasan dan kericuhan yang menewaskan satu orang warga serta melukai belasan orang lainnya dalam kenduri Maulid Nabi di Pidie, dengan mengirim tim pemantauan lapangan.

"Komnas HAM sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Peristiwa tindak kekerasan dan kericuhan dalam acara kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari/Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh terjadi pada 4 November 2026, sekira pukul 16.00-17.05 WIB.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, lanjut Anis, ketegangan bermula sekira pukul 16.00 WIB saat sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi acara kenduri.

Situasi bereskalasi ketika personel TNI mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera tersebut. Tindakan itu mendapat penolakan dari warta setempat hingga memicu ketegangan yang berujung pada kericuhan.

Insiden yang berlangsung hingga pukul 17.05 WIB itu dilaporkan diwarnai dengan aksi pemukulan serta penembakan yang menyasar warga. Akibat peristiwa tersebut, satu warga meninggal dunia karena tertembak dan sejumlah warga, serta personil TNI mengalami luka-luka.

Anis menyatakan penyesalan mendalam atas aksi kekerasan di bumi Serambi Mekkah tersebut. Sebagai langkah konkrit penanganan, Komnas HAM menurunkan tim pemantau ke lapangan untuk mengumpulkan fakta, bahan, dan keterangan resmi guna merekonstruksi kronologi peristiwa secara utuh dan objektif.

Selain itu, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan scientific crime investigation (SCI). Langkah hukum tersebut mencakup proses otopsi korban meninggal dunia, pemeriksaan medis para korban luka-luka, penindakan tegas terhadap terduga pelaku, serta jaminan akses keadilan bagi seluruh korban.

Komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan akar permasalahan di Aceh dan mengantisipasi eskalasi konflik sosial.

Penanganan yang tepat dinilai sangat mendesak agar gesekan serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.

Dalam permohonan lanjutannya, pemerintah diimbau memastikan seluruh korban luka mendapat penanganan medis yang maksimal dan cuma-cuma.

Negara juga diminta untuk memberikan pemulihan hak-hak korban dan keluarganya secara komprehensif, baik dari aspek psikologis maupun bantuan hukum.

Sebagai penutup, Komnas HAM mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan provokatif.

Seluruh pihak diminta mendukung penuh proses pengungkapan fakta secara transparan dan objektif demi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia di Tanah Air.

Pemerintah: Usut Tuntas Insiden Penembakan di Pidie

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sepakat melakukan penyelidikan terhadap insiden penembakan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026).

"Kami sangat prihatin dengan insiden di Tiro, Kabupaten Pidie dengan tewasnya satu orang dan kita betul-betul sangat prihatin dengan keadaan ini," kata Yusril di Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu menanggapi terkait insiden penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.

Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan itu, guna mengungkap siapa yang melakukan dan bertanggung jawab serta dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus itu.

"Kami juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan juga kepada korban yang sekarang sedang dirawat, mudah-mudahan segera memperoleh kesembuhan," katanya.

Menurut dia, insiden tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga di masa-masa yang akan datang tidak timbul lagi kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dan korban jiwa.

"Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga sudah bicara dengan Menko Polkam dan mungkin nanti saya juga akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam dan menyampaikan duka cita atas korban meninggal dunia dan korban luka-luka.

"Ini juga memberikan satu pelajaran bagi kita semua agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," katanya.

Ia juga mengajak kepada masyarakat Aceh untuk bersama-sama mencari penyelesaian terhadap masalah bendera Aceh, karena memang telah terjadi silang pendapat.

"Saya juga sudah berkali-kali sebenarnya melakukan pembicaraan dengan baik dengan gubernur, wakil gubernur dan kemudian juga DPR Aceh membahas masalah bendera, masalah Blang Padang dan dana khusus dan terakhir kemarin masalah ini dibahas dalam rapat Polkam yang diadakan tanggal 2 November yang lalu," katanya.

Ia juga mendapat informasi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyelesaian masalah bendera.

"Saya ingin sekali masalah ini diselesaikan dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi malam juga saya bicara agak panjang dengan Yang Mulia Wali Nanggroe membahas antara lain juga masalah bendera dan insiden penembakan yang terjadi di Pidie," katanya.

Pemerintah Pusat ingin mencari penyelesaian segera dan sudah banyak sekali masukan-masukan serta mengkaji aspek-aspek hukumnya bersama dengan Mendagri dan Menko Polkam.

"Kita berharap semoga masalah ini kita segera carikan jalan keluarnya sehingga tercipta perdamaian di Aceh. Itu yang menjadi harapan kita bersama," katanya.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Dinas Penerangan Angkatan Darat yang diterima pada Kamis, aparat TNI dan Polri telah mengedepankan langkah persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan karena panitia tetap bersikeras mempertahankannya.

Di sisi lain, TNI AD juga melakukan langkah antisipasi terhadap rencana kegiatan Syiar Aceh Merdeka di wilayah Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

Personel Kodim 0102/Pidie bersama personel Bawah Kendali Operasi (BKO) melaksanakan patroli dan komunikasi sosial dengan masyarakat. Kegiatan yang semula direncanakan di Desa Udeung Poroh akhirnya dipindahkan ke Makam Abdullah Syafi'i, Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam proses penertiban di Desa Pulo Keunari, situasi meningkat dan terjadi aksi pelemparan batu serta kayu ke arah personel TNI.

Sejumlah orang juga terlihat membawa senjata tajam. Personel telah berupaya menenangkan dan membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara.

Massa terus melakukan tindakan anarkis dan keselamatan personel terancam, dilakukan tindakan pengamanan secara bertahap dengan mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian munisi karet.

Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang di lokasi kegiatan. Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam peristiwa tersebut, tercatat 14 warga menjadi korban, yaitu satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Korban meninggal dunia bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah telah dimakamkan pada Kamis (5/11) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut serta berharap seluruh korban luka segera pulih.

TNI AD juga terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan kondisi wilayah tetap terkendali.

Dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, TNI AD senantiasa mengedepankan langkah persuasif, komunikasi sosial, serta sinergi dengan Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Ia mengatakan, setiap tindakan di lapangan dilaksanakan secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta keselamatan masyarakat dan personel.

Topikseru.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sektor tenaga teknis dan pelaksana lainnya lintas profesi paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu. Diantaranya dosen, pemadam kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

[adsense]Prasetyo mengumumkan kebijakan itu dalam jumpa pers usai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya, itu termasuk dosen, kemudian damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain," ujar Prasetyo.

[adsense]Kebijakan itu menyusul keputusan pemerintah yang sebelumnya akan mengangkat PPPK guru paruh waktu menjadi penuh waktu.

Ia menyampaikan para PPPK paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi penuh waktu juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

[adsense]Dalam hal seleksi CPNS itu, Prasetyo menyebut pemerintah akan memberlakukan perlakuan khusus, terutama yang berkaitan dengan masalah batasan usia.

"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," ucapnya.

[adsense]Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat koordinasi bersama pemerintah dilakukan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang masuk ke parlemen.

Dia pun menekankan DPR akan terus menampung sekaligus menyelesaikan permasalahan masyarakat.

[adsense]"DPR RI akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR," kata dia.

PPPK Penuh Waktu Didorong Jadi ASN mulai Januari 2027

Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mengatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu didorong beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi.

[adsense]"Ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027. Untuk PPPK penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN tetapi tentu dengan tes kompetensi," ujar Rycko Menoza saat dikonfirmasi di Lampung Selatan, Minggu.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik.

[adsense]Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah guru berstatus PPPK mencapai 908.617 orang, dengan 231.246 orang di antaranya masih berstatus PPPK paruh waktu.

Ia mengatakan PPPK paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu sebagai bagian dari penataan status dan penguatan kesejahteraan tenaga pendidik.

[adsense]Dirinya berharap mekanisme tes kompetensi bagi PPPK penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karier guru. Menurut dia, perlu ada kepastian terhadap hak dan status tenaga pendidik dalam proses transisi tersebut.

Komisi X DPR RI, kata dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama terkait kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk di daerah tertinggal.

[adsense]Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa guru PPPK paruh waktu akan diarahkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa tes, sedangkan peluang menjadi PNS dibuka melalui jalur seleksi.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menambah perjalanan KA Datuk Blambangan dengan rute Stasiun Tebing Tinggi – Stasiun Siantar mulai 1 Desember 2026.

[adsense]Penambahan jadwal ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mengakomodasi tingginya mobilitas harian masyarakat di koridor tersebut.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan penambahan frekuensi ini merespons kebutuhan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi di Sumatera Utara.

[adsense]"Penambahan perjalanan ini merupakan upaya KAI Divre I Sumut untuk semakin mendekatkan layanan kereta api kepada masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan mobilitas yang tinggi. Kami ingin memastikan kereta api tidak hanya menjadi sarana perjalanan antarkota, tetapi juga mendukung aktivitas harian warga," ujar Anwar.

Dengan kebijakan baru ini, lintas Tebing Tinggi–Siantar yang sebelumnya hanya dilayani 4 perjalanan KA penumpang per hari, akan meningkat dua kali lipat menjadi 8 perjalanan setiap harinya.

[adsense]Mulai 1 Desember 2026, perjalanan dari Tebing Tinggi menuju Siantar makin fleksibel dengan hadirnya dua pilihan jadwal KA Datuk Blambangan setiap harinya. Bagi keberangkatan siang, kereta siap meluncur dari Stasiun Tebing Tinggi pada pukul 11.20 WIB dan tiba di Stasiun Siantar pukul 12.15 WIB.

Sementara bagi masyarakat yang ingin bepergian di sore hari, tersedia jadwal kedua yang berangkat pukul 18.20 WIB dan sampai di tujuan pada pukul 19.15 WIB.

[adsense]Begitu pula untuk arah sebaliknya dari Siantar menuju Tebing Tinggi, masyarakat dapat memilih dua jadwal keberangkatan yang tak kalah nyaman. Untuk perjalanan siang hari, kereta akan berangkat dari Stasiun Siantar pukul 12.50 WIB dan tiba di Stasiun Tebing Tinggi pukul 13.45 WIB.

Bagi yang hendak pulang atau bepergian pada malam hari, tersedia keberangkatan kedua pukul 20.35 WIB dengan waktu kedatangan di Tebing Tinggi pada pukul 21.30 WIB.

[adsense]Penambahan jadwal KA Datuk Blambangan ini juga memberikan skema transit yang efisien bagi masyarakat dari Kota Medan yang hendak bepergian menuju Pematangsiantar maupun sebaliknya.

Warga Medan yang ingin bepergian di pagi hari dapat menggunakan KA Putri Deli keberangkatan pukul 07.15 WIB dari Medan, transit di Stasiun Tebing Tinggi, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan KA Datuk Blambangan pukul 11.20 WIB menuju Siantar.

[adsense]Pada perjalanan pulang dari Siantar menuju Medan pada malam hari, wisatawan dapat memanfaatkan KA Datuk Blambangan dari Stasiun Siantar pukul 20.35 WIB, tiba di Stasiun Tebing Tinggi pukul 21.30 WIB, dan melanjutkan perjalanan ke Medan dengan KA Putri Deli keberangkatan pukul 21.53 WIB.

"Pematangsiantar sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan destinasi wisata di Sumatera Utara memiliki daya tarik tinggi. Dengan tarif terjangkau sebesar Rp5.000 per penumpang, hadirnya penambahan relasi ini tidak hanya mendukung mobilitas rutin, tetapi juga mendorong pergerakan wisata dan kunjungan keluarga," tambah Anwar.

[adsense]KA Datuk Blambangan pertama kali dioperasikan pada 2 Desember 2022 melayani rute Stasiun Tebing Tinggi–Lalang seiring beroperasinya jalur Bandar Tinggi–Kuala Tanjung. Kereta api kelas ekonomi ini beroperasi dengan satu rangkaian yang terdiri atas tiga kereta berkapasitas total 224 tempat duduk. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, KA Datuk Blambangan tercatat telah melayani 72.050 pelanggan di lintas operasionalnya.

"KAI Divre I Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan transportasi publik. Dukungan masyarakat dalam menggunakan transportasi massal menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Sumatera Utara," pungkas Anwar.

[adsense]

[adsense]Kegiatan itu mendapat dukungan Pemko Medan untuk mendorong olahraga tradisional dan olahraga masyarakat semakin dikenal luas sekaligus memperkuat kebersamaan.

Dukungan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Wakil Ketua I KORMI Sumut Abdul Razak Nasution bersama jajaran di Balai Kota Medan, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Pada kesempatan itu, Abdul Razak menjelaskan Forprovsu I merupakan festival olahraga masyarakat pertama yang digelar di Sumatera Utara. Kegiatan ini akan melibatkan pegiat olahraga dari 21 kabupaten/kota di Sumut.

Sejumlah pertandingan dan kegiatan olahraga akan berlangsung di Lapangan Astaka, kawasan Diaspora Sumatera Utara, serta beberapa lokasi di Medan dan Deli Serdang. KORMI Sumut juga mengundang Rico Waas untuk menghadiri sekaligus membuka kegiatan tersebut.

[adsense]Forprovsu I diharapkan menjadi wadah untuk menghidupkan kembali olahraga tradisional, memperkuat kebersamaan, serta menjaga kearifan lokal agar tidak tergerus perkembangan zaman. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mendorong sport tourism dan sport industry yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Rico Waas mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut dan menyatakan Pemko Medan siap memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas maupun koordinasi lintas perangkat daerah.

[adsense]"Kami mengapresiasi kegiatan ini. Pemko Medan siap mendukung, termasuk menawarkan aset atau fasilitas yang bisa digunakan untuk menyukseskan Forprovsu," ujar Rico Waas.

Dukungan yang disiapkan antara lain penyediaan toilet portabel jika dibutuhkan, mobil ambulans di titik-titik kegiatan, serta pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan. Pemko Medan juga akan membantu promosi melalui jaringan kecamatan dan kelurahan agar masyarakat mengetahui dan turut memeriahkan festival tersebut.

[adsense]Rico Waas turut mengingatkan panitia agar memperhatikan kesiapan setiap lokasi pertandingan, termasuk menyediakan titik darurat atau emergency point untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar Forprovsu I tidak sekadar menjadi ajang pertandingan, tetapi juga momentum memperkenalkan olahraga masyarakat dan mempererat kebersamaan.

[adsense]

[adsense]Capaian itu setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat registrasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (Bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran Bansos tahun 2027 lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang valid.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di Seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (6/11/2026).

[adsense]Rapat tersebut diikuti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Bantuan Perlinsos Luhut Binsar Pandjaitan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Timur mengatakan, Pemprov Sumut segera menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat dengan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta mempercepat verifikasi data masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelaraskan data biometrik secara langsung guna memastikan validitas data calon penerima bantuan sosial.

[adsense]"Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Digitalisasi ini bertujuan agar penyaluran bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan transparan," ucapnya.

Usai mengikuti rapat tersebut, Timur meminta Dinas Sosial Sumut segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut serta OPD terkait lainnya. Menurutnya, OPD tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan dan memperkuat fondasi data untuk mendukung percepatan Perlinsos Digital.

[adsense]Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, proses pendaftaran dan verifikasi penerima Bansos melalui Perlinsos Digital dimulai dari registrasi, penilaian sistem, nominasi rekening bagi calon penerima yang dinilai layak, hingga penyaluran bantuan. Bansos nantinya ditransfer langsung ke rekening yang telah didaftarkan.

Saifullah menyebutkan, jumlah KK di 38 provinsi di Indonesia mencapai 96.044.487 KK. Dari jumlah tersebut, Kemensos menargetkan sebanyak 48 juta KK atau sekitar 50% terdaftar dalam Perlinsos Digital. Namun, hingga saat ini realisasi pendaftaran baru mencapai 18.829.945 KK.

[adsense]Provinsi Aceh mencatatkan persentase pendaftaran tertinggi sebesar 51,25%, disusul Bali 50,73% dan Nusa Tenggara Barat 27%. Sementara itu, Sumut telah mendaftarkan 1.111.422 KK dari target 4.864.605 KK.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Saifullah meminta seluruh agen Perlinsos di kabupaten/kota agar terus aktif melakukan pendaftaran masyarakat. Saat ini, terdapat 1.091.586 agen yang telah terdaftar, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ASN pemerintah daerah, PSK, camat, masyarakat umum, perangkat desa/kelurahan, serta kepala lingkungan dan RT/RW.

[adsense]"Dari lima unsur agen, pendaftaran terbanyak pada pendamping PKH menyumbang 40,6% pendaftaran. Saya ingin jejaring pemda harus bergerak menyusul. Untuk mempercepat, Kemensos mengarahkan agar menggerakkan agen di seluruh daerah. Oleh karena itu saya meminta untuk membangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD, camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warganya," ucapnya.

Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menyampaikan sejumlah rencana aksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pelaksanaan nasional digitalisasi Perlinsos.

[adsense]Salah satunya, mengarahkan gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia untuk mempercepat registrasi masyarakat yang membutuhkan bansos di wilayah masing-masing, dengan target pendaftaran mencapai 50% dari populasi KK di setiap daerah.

Tito juga menginstruksikan gubernur agar memantau perkembangan pendaftaran Perlinsos secara berkala di setiap kabupaten/kota. Selain itu, seluruh ASN pemerintah daerah dan kader di bawah pembinaan pemerintah daerah diminta berperan sebagai agen Perlinsos untuk membantu registrasi masyarakat yang membutuhkan.

[adsense]"Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah agar bisa tahu persis masyarakat mana yang memerlukan bansos agar tepat sasaran. Baik bansos dalam bentuk tunai ataupun non tunai. Untuk daerah, ini juga bisa menjadi langkah dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran. Kami menyarankan agar setiap daerah membentuk tim, apapun itu namanya yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah, didampingi oleh Dukcapil. Kemudian Sekda sebagai pengawas dan penanggungjawab kepala daerah," pungkasnya.

[adsense]

[adsense]Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Nasrullah Syam, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan jaksa, dugaan pencucian uang tersebut berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKP di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, selama periode 2016 hingga 2026.

[adsense]Jaksa menduga Samin Tan menyamarkan aliran dana hasil penjualan batu bara dari wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT AKT yang sebelumnya telah diakhiri atau diterminasi pemerintah.

Salah satu transaksi yang disorot adalah penjualan ekspor sebanyak 5,88 juta metrik ton batu bara kepada perusahaan Rescom Mineral Trading FZE (Ltd).

[adsense]"Pembayaran penjualan ekspor tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Samin Tan dan beberapa properti dengan mengatasnamakan pihak lain namun tetap di bawah kendali terdakwa Samin Tan," ungkap JPU saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa Ungkap Dugaan Aliran Uang Rp 690,5 Juta Dolar AS

[adsense]Samin Tan diduga mengatur pembayaran hasil ekspor batu bara agar tidak masuk ke rekening resmi PT AKT sebagai pemilik barang.

Sebaliknya, pembayaran dari Rescom Mineral Trading FZE diarahkan ke sejumlah rekening yang telah ditentukan melalui perantara Vera Likin, Kenneth Raymond Allan, dan Andreas.

[adsense]Jaksa menyebut mekanisme tersebut digunakan untuk memecah aliran pembayaran ke berbagai perusahaan maupun rekening perorangan yang memiliki hubungan afiliasi atau relasi dengan terdakwa.

Bahkan, rekening penampung utama disebut beberapa kali diganti sesuai periode transaksi untuk menampung dana hasil penjualan batu bara.

[adsense]Dari skema transaksi tersebut, uang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan Samin Tan disebut mencapai 690,5 juta dolar Amerika Serikat.

Untuk mengelola pembayaran rutin, kewajiban utang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta pembelian suku cadang alat berat, jaksa menyebut Andreas mendapatkan pendelegasian penanganan transaksi.

[adsense]Andreas disebut berhubungan langsung dengan Mr. Vish selaku perwakilan Rescom Mineral Trading FZE terkait mekanisme pembayaran.

104 Bidang Tanah dan 7 Bangunan Diduga Dibeli dari Uang Hasil Kejahatan

[adsense]JPU mengungkapkan, Samin Tan melalui perusahaan yang terafiliasi dengannya, yakni PT Sarana Bakti Angkasa, diduga membeli 104 bidang tanah dan tujuh bangunan di berbagai lokasi.

Pembelian tersebut disebut menggunakan identitas atau nama pihak yang berbeda-beda.

[adsense]Menurut jaksa, penggunaan nama orang lain dalam kepemilikan aset merupakan bagian dari dugaan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil penjualan batu bara.

Temuan mengenai puluhan hingga ratusan aset tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembuktian perkara pencucian uang yang menjerat Samin Tan.

[adsense]

PKP2B Sudah Diterminasi, Aktivitas Tambang Diduga Tetap Berjalan

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Samin Tan memerintahkan Direktur PT AKT, Bagus Jaya Wardhana, untuk tetap menjalankan aktivitas penambangan, pengangkutan, hingga penjualan batu bara di kawasan hutan wilayah pertambangan perusahaan.

[adsense]Padahal, menurut jaksa, Samin Tan mengetahui bahwa izin PKP2B PT AKT telah diakhiri pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Dengan demikian, aktivitas pertambangan yang dipersoalkan dalam perkara ini diduga tetap berlangsung meskipun perjanjian pengusahaan pertambangan batu bara perusahaan telah diterminasi.

[adsense]Jaksa menilai rangkaian aktivitas tersebut mengakibatkan keuntungan tidak sah bagi sejumlah pihak sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam dakwaan, pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan antara lain Samin Tan sebesar Rp 17,74 triliun, pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KUPP/KSOP) Rangga Ilung sebesar Rp 3,98 miliar, serta Muhammad Juni Eka Wardana sebesar Rp 170,47 miliar.

[adsense]

Samin Tan Dijerat Pasal Korupsi dan Pencucian Uang

Jaksa menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1), serta Pasal 607 ayat (1) huruf a atau huruf b KUHP Nasional.

[adsense]Selain itu, dakwaan juga merujuk pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perkara ini memperlihatkan bagaimana dugaan kejahatan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan transaksi keuangan dan kepemilikan aset.

[adsense]Dengan nilai dugaan pencucian uang mencapai Rp 18,1 triliun, pembuktian mengenai asal-usul dana, aliran pembayaran ekspor, keterlibatan perusahaan terafiliasi, serta kepemilikan aset menjadi bagian penting dalam proses persidangan.

Seluruh uraian tersebut masih merupakan dakwaan jaksa yang harus dibuktikan melalui proses peradilan. Putusan bersalah terhadap Samin Tan belum dapat disimpulkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

[adsense]

[adsense]Pengungkapan asal-usul muatan bernilai miliaran rupiah itu menambah perhatian terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal dan distribusi mineral tanpa dokumen resmi di wilayah NTB.

Perwira Seksi Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram, Mayor Laut (KH) Muhammad Bono, membenarkan bahwa hasil penelusuran mengarah ke Sumbawa.

[adsense]"Dari hasil penelusuran, itu (konsentrat emas) dari Sumbawa," kata Bono di Mataram, Kamis (5/11/2026).

Meski demikian, ia mengaku belum memperoleh informasi terperinci mengenai lokasi tambang yang diduga menjadi sumber konsentrat emas tersebut.

[adsense]Bono menjelaskan, Lanal Mataram sebelumnya sempat menjalin koordinasi dengan jajaran TNI AL di Surabaya. Namun, pengungkapan kasus di Banyuwangi tersebut akhirnya dilakukan melalui operasi intelijen jajaran Kodaeral V.

"Jadi, penangkapan yang dilakukan di Surabaya itu merupakan hasil mereka sendiri," ujarnya.

[adsense]

1.500 Karung Konsentrat Emas Diangkut Menggunakan Truk

Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) V Surabaya kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan kendaraan yang dicurigai membawa material tambang tersebut.

[adsense]Komandan Kodaeral V Surabaya, Laksamana Muda TNI Ali Triswanto, mengungkapkan bahwa pemantauan telah dilakukan sejak 26 September 2026.

Operasi kemudian berlanjut pada 29 September 2026 sekitar pukul 00.07 WIB. Tim Detasemen Intelijen Kodaeral V berkoordinasi dengan Intelijen Lanal Banyuwangi untuk menghentikan kendaraan yang membawa muatan mencurigakan di Pelabuhan Tanjungwangi.

[adsense]Petugas menemukan sebuah truk Hino long bak berwarna hijau dengan nomor polisi Kabupaten Purwakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut diketahui mengangkut sekitar 1.500 karung konsentrat emas.

Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menyebut setiap karung diperkirakan memiliki berat sekitar 23 kilogram dengan total muatan mencapai 36 ton.

[adsense]"Jumlah muatan yang diamankan mencapai 1.500 sak, dengan perkiraan total 36 ton," kata Denih dalam keterangan tertulis.

Kecurigaan petugas semakin menguat setelah pengemudi tidak mampu memperlihatkan dokumen resmi yang menjelaskan legalitas material tambang yang dibawanya.

[adsense]

Potensi Kerugian Negara Ditaksir Rp 5,49 Miliar

TNI AL memperkirakan nilai kerugian negara mencapai Rp 5,49 miliar. Perhitungan tersebut didasarkan pada estimasi kandungan emas dalam material tambang yang berhasil diamankan.

[adsense]Pengemudi truk berinisial KA diketahui berasal dari Pulau Lombok. Saat kendaraan dihentikan, ia mengemudikan truk seorang diri tanpa didampingi kernet.

Setelah pengungkapan, petugas membawa pengemudi beserta kendaraan dan seluruh muatan ke Markas Kodaeral V Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]Kasus tersebut kemudian dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengemudi Terancam Jeratan UU Minerba

[adsense]Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 158 juncto Pasal 161 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 149 ayat (1) dalam regulasi yang sama.

Penyerahan perkara kepada Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM diharapkan dapat membuka lebih jauh asal-usul material tambang, legalitas kegiatan pertambangan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusinya.

[adsense]

Asal Tambang di Sumbawa Masih Menjadi Tanda Tanya

Lokasi tambang yang diduga menjadi sumber konsentrat emas, pihak yang menguasai material tersebut, serta jalur distribusinya masih perlu ditelusuri secara menyeluruh.

[adsense]Pengungkapan 36 ton konsentrat emas ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap rantai perdagangan hasil pertambangan, mulai dari lokasi produksi hingga pengiriman antarpulau.

Jika dugaan pertambangan ilegal tersebut terbukti, perkara ini bukan hanya menyangkut pengangkutan mineral tanpa dokumen, tetapi juga berpotensi membuka persoalan lebih luas mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pengawasan aktivitas pertambangan di NTB.

[adsense]Publik kini menantikan hasil penyidikan lanjutan untuk mengungkap siapa saja pihak yang berada di balik pengiriman konsentrat emas bernilai miliaran rupiah tersebut.

[adsense]