[adsense]Mulai dari mengolah data, membuat tulisan, melayani pelanggan, hingga mengerjakan tugas administratif, AI semakin banyak digunakan oleh perusahaan.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa sejumlah profesi akan semakin berkurang, bahkan berpotensi hilang dalam beberapa tahun mendatang.

[adsense]Berdasarkan laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum (WEF), sejumlah profesi diperkirakan mengalami penurunan kebutuhan tenaga kerja hingga 2030.

Berikut delapan pekerjaan yang berpotensi terdampak perkembangan AI dan otomatisasi.

[adsense]1. Petugas Entri Data

Pekerjaan memasukkan dan mengolah data secara manual semakin mudah dilakukan menggunakan AI dan sistem otomatis. Teknologi ini mampu membaca, mengelompokkan, serta memproses informasi dalam waktu singkat.

[adsense]2. Kasir

Penggunaan mesin pembayaran mandiri dan sistem transaksi digital membuat sebagian toko tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kasir manusia.

[adsense]3. Teller Bank

Layanan perbankan digital memungkinkan nasabah melakukan transfer, pembayaran, hingga pengecekan saldo tanpa harus datang ke kantor cabang.

[adsense]4. Staf Administrasi

Pekerjaan seperti menyusun dokumen, mengatur jadwal, membuat laporan, dan mengelola surat-menyurat mulai bisa dibantu oleh AI.

[adsense]5. Telemarketing

AI dapat membantu melakukan panggilan otomatis, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menawarkan produk berdasarkan data konsumen.

[adsense]6. Petugas Akuntansi dan Pembukuan

Sistem otomatis semakin mampu membantu pencatatan transaksi, pengelompokan keuangan, hingga penyusunan laporan sederhana.

[adsense]7. Pekerja Percetakan

Peralihan dokumen fisik ke format digital membuat kebutuhan terhadap sejumlah pekerjaan di industri percetakan mengalami tekanan.

[adsense]8. Petugas Layanan Pelanggan

Chatbot dan asisten virtual dapat menjawab pertanyaan umum, menangani keluhan sederhana, serta memberikan informasi kepada pelanggan selama 24 jam.

[adsense]Apakah AI Akan Menggantikan Semua Pekerjaan Manusia?

Tidak semua pekerjaan akan hilang akibat perkembangan AI. Sebagian profesi justru akan mengalami perubahan karena teknologi mengambil alih tugas-tugas tertentu.

[adsense]International Labour Organization (ILO) dalam pembaruan penelitiannya pada 2025 menyebutkan bahwa sekitar satu dari empat pekerja di dunia berada dalam pekerjaan yang memiliki tingkat paparan terhadap AI generatif.

Namun, sebagian besar pekerjaan tersebut diperkirakan mengalami perubahan tugas, bukan sepenuhnya dihapuskan.

[adsense]Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan beradaptasi menjadi semakin penting.

Perkembangan AI bukan hanya menjadi tantangan bagi dunia kerja, tetapi juga membuka peluang munculnya profesi baru yang membutuhkan keterampilan berbeda.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut melaksanakan upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

[adsense]Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor mengajak seluruh elemen masyarakat melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui pengabdian terbaik di bidang masing-masing. Semangat tersebut disampaikannya saat memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

Upacara berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Jalan SM Raja, Medan, Selasa (10/11/2026), dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa.

[adsense]"Ziarah nasional ini adalah bentuk penghormatan dan wujud bakti kita kepada para sesepuh, pejuang, dan pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui pengabdian terbaik di bidang masing-masing," ucap Timur Tumanggor.

Usai upacara, Pj Sekdaprov bersama unsur Forkopimda melaksanakan ziarah dan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan. Ziarah pertama dilakukan di makam almarhum Mayjen TNI (Purn) M Dzali Yusuf, alumni Akademi Militer (Akmil) Tahun 1972 yang pernah menjabat sebagai Waasops Kasdam I/Bukit Barisan pada 1992 dan Pangdam Iskandar Muda pada 2002. Almarhum wafat pada 18 Maret 2022.

[adsense]Rombongan kemudian melanjutkan ziarah ke makam Kolonel Inf Ndjajahi Pelawi, tokoh pejuang kelahiran 16 Oktober 1918 yang pernah menjabat sebagai Kepala Mahkamah Militer Tinggi (Ka Mahmilti) Kowilhan I. Almarhum wafat pada 23 Mei 2007.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa dan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa, perjuangan, dan pengorbanan mereka bagi bangsa dan negara. Setelah itu, Pj Sekdaprov bersama rombongan meninggalkan lokasi upacara.

[adsense]

[adsense]Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima rekomendasi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pencabutan HGU perusahaan-perusahaan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

[adsense]"Ada 11 perusahaan berbasis HGU (Hak Guna Usaha) yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11," kata Nusron.

Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam peristiwa karhutla. Namun, rekomendasi pencabutan HGU perlu dibedakan dari keputusan final terhadap seluruh perusahaan yang disebutkan.

[adsense]

11 Perusahaan Tersebar di Kalimantan Selatan, Barat, dan Timur

Berikut daftar perusahaan yang disebutkan Nusron:

[adsense]1. PT NMIB - Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

2. PT RKA - Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

[adsense]3. PT SKM - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

4. PT SAE - Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

[adsense]5. PT PSLT - Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

6. PT BOS - Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

[adsense]7. PT AER - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

8. PT JMS - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

[adsense]9. PT STP - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

10. PT ANI - Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

[adsense]11. PT API - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menurut Nusron, pemerintah juga menelusuri pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari perusahaan-perusahaan tersebut.

[adsense]Hasil penelusuran sementara menunjukkan adanya investor maupun pemegang saham yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya merupakan investor domestik.

"Dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," jelasnya.

[adsense]

Tiga Perusahaan Terancam Kehilangan Seluruh HGU

Pada klaster pertama, terdapat tiga perusahaan yang seluruh hak guna usahanya diputuskan untuk dicabut. Ketiganya adalah:

[adsense]

• PT MIB, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare.
• PT RKA, dengan luas lahan 11.558 hektare.
• PT SKM, yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.

Selain itu, kebakaran disebut terjadi berulang kali. Perusahaan juga dinilai tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.

[adsense]"Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50 persen. Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," ujar Nusron.

Pemerintah turut mempertimbangkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian HGU.

[adsense]

Lahan 2.300 Hektare Akan Diambil Alih Negara

Nusron menyebut pemerintah akan mengambil alih lahan seluas sekitar 2.300 hektare yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

[adsense]Dalam penjelasannya, Nusron menyebut inisial PT SPT dan PT BSLT. Namun, keterangan yang tersedia belum cukup untuk memastikan hubungan kedua inisial itu dengan perusahaan yang dimaksud dalam klaster kedua.

Pemerintah masih memiliki tiga klaster lain yang belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan tersebut. Karena itu, tindak lanjut terhadap seluruh 11 perusahaan belum dapat disimpulkan hanya dari rincian dua klaster awal.

[adsense]Kebijakan ini menjadi perhatian karena penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pengawasan pemanfaatan lahan dan kepatuhan pemegang izin usaha.

Pencabutan HGU maupun pengambilalihan lahan, apabila dilaksanakan sesuai ketentuan, dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perkebunan dan mencegah kejadian kebakaran berulang di kawasan hutan dan lahan.

[adsense]

[adsense]Program tersebut dibuat untuk mengatasi persoalan seperti berkurangnya jumlah penduduk, rumah kosong, hingga melemahnya perekonomian daerah. Meski begitu, bantuan yang diberikan tidak selalu berupa uang tunai cuma-cuma. Ada yang berbentuk subsidi rumah, biaya renovasi, hingga bantuan bagi pekerja yang bersedia pindah dan menetap.

Berikut beberapa contohnya.

[adsense]1. Jepang

Jepang memiliki program bantuan bagi warga yang ingin pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lain. Program ini merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi daerah atau regional revitalization.

[adsense]Pemerintah daerah yang mengikuti program tersebut dapat memberikan bantuan kepada warga yang memenuhi persyaratan. Salah satu sasarannya adalah penduduk Tokyo yang bersedia pindah ke luar wilayah metropolitan untuk bekerja, membuka usaha, atau menjalankan kegiatan ekonomi di daerah tujuan.

Berdasarkan informasi resmi pemerintah Jepang, bantuan dapat mencapai 1 juta yen untuk rumah tangga dan 600.000 yen untuk pemohon tunggal. Besaran serta ketentuan pelaksanaannya dapat berbeda di setiap daerah.

[adsense]2. Italia

Sejumlah wilayah di Italia menawarkan bantuan untuk menarik penduduk baru, terutama ke desa-desa kecil yang mengalami penurunan populasi.

[adsense]Salah satu contohnya adalah Montecatini Val di Cecina. Pada awal 2026, pemerintah setempat mengumumkan voucher sebesar 2.000 euro bagi keluarga baru yang menyewa rumah dan 5.000 euro bagi keluarga yang membeli rumah pertama di wilayah tersebut.

Namun, program ini memiliki persyaratan kewarganegaraan atau izin tinggal, batas penghasilan, serta kewajiban menetap selama beberapa tahun. Pendaftaran program tersebut dibatasi hingga 30 April 2026 atau sampai dana yang tersedia habis.

[adsense]Di Sardinia, pemerintah daerah juga memiliki skema bantuan untuk pembelian atau renovasi rumah pertama di kota-kota kecil dengan jumlah penduduk maksimal 5.000 orang.

3. Irlandia

[adsense]Irlandi menawarkan bantuan renovasi bagi orang yang ingin menghidupkan kembali rumah kosong atau bangunan terbengkalai.

Melalui program Vacant Property Refurbishment Grant, pemilik properti yang memenuhi syarat dapat memperoleh bantuan hingga 50.000 euro untuk memperbaiki rumah kosong. Jika bangunan masuk kategori terbengkalai, tersedia tambahan hingga 20.000 euro.

[adsense]Khusus properti di pulau-pulau lepas pantai, bantuan dapat mencapai 60.000 euro untuk rumah kosong dan 84.000 euro untuk bangunan terbengkalai.

Bantuan ini bukan uang yang diberikan hanya karena seseorang pindah ke desa. Pemohon harus memiliki atau sedang dalam proses membeli properti yang memenuhi ketentuan, serta menggunakannya sebagai tempat tinggal permanen atau menyewakannya.

[adsense]Mengapa Pemerintah Mau Membayar Penduduk untuk Pindah?

Program semacam ini umumnya bertujuan mengatasi persoalan desa yang semakin sepi. Ketika penduduk usia produktif pindah ke kota, sejumlah wilayah menghadapi kekurangan tenaga kerja, menurunnya kegiatan ekonomi, serta banyaknya rumah yang tidak lagi dihuni.

[adsense]Kehadiran penduduk baru diharapkan dapat menggerakkan usaha lokal, menghidupkan kembali lingkungan permukiman, dan menjaga keberlangsungan fasilitas umum.

Meski terdengar menguntungkan, calon penerima tetap harus memperhatikan syarat program, biaya hidup, pekerjaan, hingga kewajiban menetap. Tidak semua program terbuka bagi warga negara asing, sehingga bantuan tersebut juga tidak otomatis menjadi jalur untuk mendapatkan izin tinggal.

[adsense]

[adsense]Puan mengatakan masukan dari fraksi-fraksi tersebut akan diproses oleh pimpinan DPR setelah masa sidang kembali dibuka. Namun, ia belum merinci langkah konkret maupun mekanisme yang nantinya akan ditempuh parlemen.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Menurut Puan, pimpinan DPR masih akan mendengarkan berbagai pandangan dari anggota dewan. Pembahasan tersebut mencakup sejumlah pilihan mekanisme dan tata cara yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang.

Pernyataan Puan menjadi sinyal bahwa wacana penggunaan hak konstitusional DPR mulai memasuki tahap pembahasan di tingkat pimpinan parlemen. Meski demikian, belum ada keputusan resmi bahwa DPR akan menggunakan HMP untuk memproses persoalan ijazah Gibran.

[adsense]

PKB Sebut Penggunaan HMP Sedang Difinalisasi

Khozin mengungkapkan bahwa opsi penggunaan HMP untuk merespons polemik ijazah Gibran sedang dipertimbangkan dan memasuki tahap finalisasi.

[adsense]Dia memandang persoalan tersebut sebagai ujian bagi Indonesia dalam menjalankan prinsip negara hukum. Menurut Khozin, kondisi konstitusional yang berkembang membuat mekanisme HMP dinilai sebagai salah satu pilihan yang ideal untuk ditempuh.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian anggota DPR mulai melihat persoalan ijazah Wakil Presiden bukan semata-mata sebagai polemik administratif, melainkan juga persoalan yang perlu dibahas melalui mekanisme kelembagaan.

[adsense]Namun, pernyataan mengenai finalisasi opsi HMP dari seorang anggota fraksi belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi DPR secara keseluruhan.

PDIP Nilai Hak Menyatakan Pendapat sebagai Opsi Rasional

[adsense]Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, sebelumnya menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah yang rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan ijazah Gibran.

Menurut Andreas, mekanisme tersebut perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan konstitusi dan aturan yang berlaku di parlemen.

[adsense]Meski demikian, Andreas menegaskan PDIP belum akan mengajukan HMP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa ini. Ia menyebut komunikasi internal fraksi masih berlangsung sehingga proses politik tersebut belum sampai pada tahap pengajuan resmi.

Perbedaan waktu dan tahapan pembahasan ini memperlihatkan bahwa wacana HMP masih membutuhkan konsolidasi politik sebelum dapat menjadi agenda kelembagaan DPR.

[adsense]

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR?

Dalam konteks pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, mekanisme tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

[adsense]Proses pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan usulan atau pernyataan politik. Konstitusi mengatur tahapan yang harus dilalui, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan di MPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, munculnya wacana HMP terkait ijazah Gibran belum berarti proses pemakzulan telah resmi berjalan.

[adsense]

Pimpinan DPR Belum Putuskan Langkah Selanjutnya

Sejumlah opsi mekanisme dan tata cara akan menjadi bagian dari pembahasan. Namun, belum ada kepastian mengenai kapan HMP akan diajukan ataupun apakah seluruh fraksi mendukung langkah tersebut.

[adsense]Perkembangan ini membuat polemik ijazah Gibran memasuki babak baru di parlemen. Setelah sebelumnya menjadi perdebatan di ranah hukum dan politik, persoalan tersebut kini mulai dibicarakan melalui mekanisme kelembagaan DPR.

Publik masih menunggu apakah masukan dari fraksi-fraksi akan berujung pada pengajuan resmi Hak Menyatakan Pendapat atau berhenti pada tahap pembahasan internal.

[adsense]

[adsense]Fenomena tersebut membuat langit tetap terang selama 24 jam, bahkan berlangsung selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Menariknya, kondisi ini bukan disebabkan oleh matahari yang berhenti bergerak, melainkan karena kemiringan sumbu Bumi saat mengelilingi Matahari.

[adsense]Apa Itu Fenomena Midnight Sun?

Midnight Sun merupakan fenomena ketika Matahari tetap terlihat di atas cakrawala meskipun sudah memasuki tengah malam.

[adsense]Fenomena ini terjadi di wilayah sekitar Lingkar Arktik atau Kutub Utara ketika belahan Bumi utara sedang mengalami musim panas.

Kemiringan sumbu Bumi sekitar 23,4 derajat membuat wilayah kutub utara lebih banyak menerima cahaya Matahari selama musim tersebut.

[adsense]Akibatnya, beberapa daerah mengalami siang tanpa malam selama periode tertentu.

Semakin dekat suatu wilayah dengan Kutub Utara, semakin lama pula fenomena ini berlangsung.

[adsense]1. Norwegia, Matahari Tidak Terbenam hingga Empat Bulan

Norwegia dikenal sebagai salah satu negara terbaik untuk menyaksikan fenomena Midnight Sun.

[adsense]Salah satu wilayahnya, Kepulauan Svalbard, mengalami matahari tengah malam sekitar 20 April hingga 22 Agustus.

Artinya, penduduk dan wisatawan bisa menikmati cahaya Matahari selama lebih dari empat bulan tanpa mengalami matahari terbenam.

[adsense]Fenomena ini juga dapat disaksikan di Tromsø dan kawasan utara Norwegia, meskipun durasinya lebih pendek.

2. Finlandia, Siang Terasa Sangat Panjang

[adsense]Finlandia juga memiliki wilayah yang mengalami fenomena Matahari tengah malam, terutama di kawasan Lapland.

Di bagian paling utara negara tersebut, Matahari dapat bertahan di atas cakrawala selama lebih dari dua bulan.

[adsense]Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat pada musim panas terasa berbeda karena langit tetap terang hingga larut malam.

3. Swedia, Matahari Tetap Terlihat Saat Tengah Malam

[adsense]Wilayah utara Swedia, khususnya kawasan Kiruna, mengalami fenomena Midnight Sun setiap musim panas.

Matahari dapat terlihat selama sekitar 51 hari berturut-turut, mulai akhir Mei hingga pertengahan Juli.

[adsense]Fenomena ini juga menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman menikmati siang hari pada tengah malam.

4. Rusia, Kota Murmansk Mengalami Siang Tanpa Malam

[adsense]Rusia memiliki wilayah yang sangat luas hingga melewati Lingkar Arktik.

Salah satu kota yang mengalami Midnight Sun adalah Murmansk. Di kota ini, Matahari tidak terbenam selama sekitar dua bulan, biasanya mulai Mei hingga Juli.

[adsense]Murmansk menjadi salah satu kota besar di dunia yang mengalami fenomena alam tersebut.

5. Kanada, Siang Hari Bisa Berlangsung Selama Berbulan-bulan

[adsense]Bagian utara Kanada juga mengalami fenomena Matahari tengah malam.

Wilayah Nunavut dan Northwest Territories menjadi beberapa kawasan yang dapat menyaksikan Matahari tetap berada di atas cakrawala selama musim panas.

[adsense]Durasi fenomena ini berbeda-beda tergantung lokasi dan jaraknya dari Kutub Utara.

6. Amerika Serikat, Alaska Mengalami Siang Terus-Menerus

[adsense]Alaska menjadi wilayah Amerika Serikat yang mengalami fenomena Midnight Sun.

Di kota Utqiaġvik, Matahari dapat terlihat selama sekitar 82 hari, mulai Mei hingga awal Agustus.

[adsense]Kondisi ini membuat masyarakat bisa melihat cahaya Matahari bahkan ketika jam menunjukkan tengah malam.

7. Greenland, Matahari Tidak Terbenam di Wilayah Utara

[adsense]Greenland yang merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark juga mengalami fenomena tersebut.

Di bagian utara Greenland, Matahari dapat bertahan di atas cakrawala selama beberapa bulan ketika musim panas tiba.

[adsense]Durasi siang tanpa malam bergantung pada posisi wilayah terhadap Kutub Utara.

Mengapa Fenomena Ini Bisa Terjadi?

[adsense]Fenomena Midnight Sun berkaitan erat dengan kemiringan sumbu rotasi Bumi.

Bumi memiliki kemiringan sekitar 23,4 derajat saat mengelilingi Matahari. Ketika belahan Bumi utara menghadap Matahari selama musim panas, wilayah yang berada di sekitar Kutub Utara mendapatkan paparan cahaya lebih lama.

[adsense]Pada kondisi tertentu, Matahari tidak turun melewati garis cakrawala meskipun Bumi terus berputar.

Sebaliknya, ketika musim dingin tiba, wilayah yang sama dapat mengalami fenomena kebalikan yang disebut Polar Night atau malam kutub.

[adsense]Pada periode tersebut, Matahari tidak terbit selama beberapa hari hingga berbulan-bulan.

Fenomena Midnight Sun menjadi salah satu bukti bahwa kondisi siang dan malam di berbagai belahan dunia tidak selalu sama. Ada wilayah yang menikmati cahaya Matahari hampir sepanjang hari, sementara wilayah lainnya justru mengalami kegelapan dalam waktu lama.

[adsense]

[adsense]Pada pembukaan perdagangan Selasa pagi, IHSG naik 23,04 poin atau 0,45 persen ke level 5.096,81. Indeks LQ45 yang mengukur pergerakan saham-saham unggulan juga menguat 2,25 poin atau 0,43 persen ke posisi 524,64.

Penguatan tersebut melanjutkan kinerja positif sehari sebelumnya. IHSG ditutup naik 0,46 persen ke level 5.073,77 pada perdagangan Senin (9/11/2026).

[adsense]Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim memperkirakan indeks masih memiliki ruang untuk bergerak naik, dengan area 5.100 - 5.200 menjadi sasaran pengujian berikutnya.

"IHSG ditutup menguat pada level 5,073.77 (+0.46 persen) di perdagangan Senin (9/11). Secara teknikal, indikator MACD membentuk golden cross dan Stochastic RSI bergerak menguat di area pivot mendekati area overbought. Sehingga diperkirakan IHSG melanjutkan penguatan dan menguji level 5.100 - 5.200," kata Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Sinyal teknikal tersebut memberikan indikasi momentum beli masih terbentuk. Namun, investor tetap perlu mencermati sejumlah agenda ekonomi global yang berpotensi memengaruhi arah pasar dalam beberapa hari ke depan.

Inflasi AS Jadi Penentu Arah Pasar dan Kebijakan The Fed

[adsense]Kedua indikator tersebut menjadi perhatian karena dapat memberikan gambaran mengenai tekanan harga di ekonomi AS sekaligus memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed.

Inflasi AS secara bulanan diperkirakan melambat menjadi 0,3 persen pada Oktober 2026, dibandingkan 0,6 persen pada September.

[adsense]Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan turun dari 0,3 persen menjadi 0,2 persen. Jika terealisasi, perlambatan tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tekanan harga di luar komponen pangan dan energi masih relatif terkendali.

Meski demikian, laporan inflasi Oktober berpotensi tidak memuat perbandingan tahunan atau year-on-year (yoy). Hal ini berkaitan dengan tidak tersedianya data pembanding Oktober 2025 akibat penutupan sebagian pemerintahan AS atau government shutdown pada tahun sebelumnya.

[adsense]

Harga Minyak Turun, Ketegangan Timur Tengah Masih Dipantau

Pelemahan harga minyak terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kecilnya kemungkinan serangan lanjutan terhadap Iran. Pernyataan tersebut meredakan sebagian kekhawatiran pasar terhadap risiko gangguan pasokan energi di kawasan Timur Tengah.

[adsense]Namun, risiko geopolitik belum sepenuhnya hilang. Serangan terhadap kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz masih menjadi perhatian karena jalur tersebut merupakan salah satu rute penting perdagangan minyak dunia.

Penurunan harga minyak berpotensi memberikan ruang bagi meredanya tekanan biaya energi. Meski begitu, perkembangan situasi di Timur Tengah tetap dapat memicu perubahan sentimen pasar secara cepat.

[adsense]

Keyakinan Konsumen Indonesia Menguat, Sektor Konsumer Berpeluang Mendapat Dorongan

Capaian itu menjadi level tertinggi sejak Mei 2026. Penguatan ditopang oleh membaiknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini, yang tercermin dari indeks kondisi ekonomi saat ini sebesar 109,1.

[adsense]Indeks ekspektasi konsumen juga meningkat menjadi 130,7. Perkembangan tersebut mengindikasikan optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi ke depan masih terjaga.

Bagi pasar saham, peningkatan keyakinan konsumen berpotensi menjadi katalis positif bagi emiten di sektor barang konsumsi, ritel, dan kebutuhan rumah tangga.

[adsense]Namun, optimisme tersebut tetap perlu dibandingkan dengan realisasi belanja masyarakat. Tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi masih menjadi faktor yang dapat memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga.

Penjualan Otomotif Masih Tumbuh, tetapi Laju Mulai Melambat

[adsense]Meski masih mencatatkan pertumbuhan, laju tersebut melambat cukup tajam dibandingkan September 2026 yang mencapai 28,1 persen.

Kondisi serupa terjadi pada pasar sepeda motor. Penjualan kendaraan roda dua tumbuh 7,9 persen secara tahunan pada Oktober, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 15,37 persen pada bulan sebelumnya.

[adsense]Perlambatan bulanan ini menjadi indikator yang perlu diperhatikan investor dalam menilai kekuatan permintaan domestik. Kendati demikian, penjualan otomotif sepanjang Januari hingga Oktober 2026 masih mencatatkan pertumbuhan.

Dengan demikian, sektor otomotif masih memiliki dukungan dari pertumbuhan penjualan, meskipun momentum ekspansinya mulai menunjukkan perlambatan.

[adsense]

Bursa Global Kompak Menguat, Asia Ikut Mendapat Sentimen Positif

Di kawasan Asia, indeks Kospi Korea Selatan menguat 3,90 persen pada pukul 08.55 WIB. Indeks Shanghai naik 0,30 persen, Hang Seng menguat 0,40 persen, sedangkan Straits Times Singapura bertambah 1,48 persen.

[adsense]Sentimen positif juga terlihat di Wall Street. Pada perdagangan Senin (9/11/2026), indeks S&P 500 menguat 2,35 persen, Nasdaq Composite naik 2,74 persen, dan Dow Jones Industrial Average bertambah 2,15 persen.

Bursa Eropa turut bergerak di zona hijau. FTSE 100 Inggris menguat 1,02 persen, DAX Jerman naik 1,73 persen, dan CAC 40 Prancis bertambah 1,16 persen.

[adsense]Kompaknya penguatan pasar saham global memberikan dukungan terhadap sentimen investor di pasar domestik. Namun, arah IHSG selanjutnya masih akan dipengaruhi respons pasar terhadap data inflasi AS dan perkembangan ekonomi global.

Level 5.200 Jadi Area yang Perlu Diperhatikan Investor

[adsense]Meski demikian, investor perlu memperhatikan posisi Stochastic RSI yang mulai mendekati area overbought. Kondisi tersebut mengindikasikan momentum penguatan masih terbentuk, tetapi ruang kenaikan jangka pendek perlu dicermati agar tidak diikuti aksi ambil untung.

Area 5.100 hingga 5.200 menjadi rentang penting yang diperkirakan akan diuji indeks pada perdagangan kali ini.

[adsense]Agenda ekonomi Amerika Serikat, pergerakan harga minyak, dan perkembangan konsumsi domestik akan menjadi sejumlah faktor penentu arah pasar.

Investor disarankan tetap memperhatikan risiko dan tidak hanya menjadikan penguatan indeks sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus fungsi pengawasan parlemen pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang resmi dimulai pada Selasa (10/11/2026).

[adsense]"Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden," kata Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta.

Selain kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu, DPR juga menaruh perhatian pada sebelas isu strategis lainnya, yakni penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.

[adsense]Kemudian, percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana; gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertahanan, serta perizinan di kawasan industri; perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial; serta evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.

Berikutnya, kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional, pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, hingga penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

[adsense]Isu-isu tersebut akan dibahas dalam rapat di masing-masing komisi terkait selama periode persidangan 10 November hingga 17 Desember 2026.

"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat," kata Ketua DPR.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mempertanyakan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatannya. Menurut dia, tuntutan tersebut terlalu dini apabila ruang klarifikasi belum diberikan kepada Wakil Presiden.

"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari detik.com.

[adsense]Bestari menilai penyelesaian persoalan ijazah Gibran seharusnya dilakukan dengan mengedepankan penjelasan dan mekanisme yang berlaku. Ia juga mempertanyakan alasan sejumlah pihak begitu cepat mendorong proses politik berupa pemakzulan.

"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" ujarnya.

[adsense]Pernyataan PSI tersebut muncul di tengah meningkatnya dinamika politik di DPR RI setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

PSI Tak Persoalkan Pemakzulan, tetapi Ingatkan Prosedur Konstitusi

[adsense]Menurut dia, terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.

"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat," ucap Bestari.

[adsense]Pernyataan tersebut sekaligus merespons sikap Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyinggung opsi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR untuk menyikapi polemik ijazah Gibran.

Dengan demikian, perdebatan mengenai persoalan tersebut kini tidak hanya berkutat pada dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh perbedaan pandangan partai politik mengenai langkah yang seharusnya ditempuh parlemen.

[adsense]

Dasco Sebut DPR Mulai Proses Aspirasi soal Ijazah Gibran

Aspirasi itu datang dari sejumlah kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, pembahasan resmi belum dapat dilakukan karena parlemen masih berada dalam masa reses.

[adsense]Dasco mengatakan proses penanganan aspirasi tersebut baru dapat berjalan setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).

[adsense]Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa persoalan ijazah Gibran telah menjadi perhatian sejumlah pihak di parlemen. Meski begitu, belum ada keputusan resmi DPR yang menyatakan akan memulai proses pemakzulan.

MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

[adsense]Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang menjadi objek sengketa tidak sah. Dokumen itu sebelumnya digunakan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.

[adsense]Putusan MA tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan sejumlah pihak untuk mendesak adanya tindak lanjut politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, putusan mengenai keabsahan dokumen administrasi tersebut perlu dibedakan dari keputusan pemberhentian jabatan Wakil Presiden. Keduanya memiliki mekanisme hukum dan konstitusional yang berbeda.

[adsense]

MK Tidak Menemukan Bukti Meyakinkan, tetapi Permohonan Tidak Diterima

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

[adsense]Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menegaskan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Perbedaan substansi kedua putusan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan di DPR.

Putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, sedangkan MK dalam perkara yang disebutkan menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan memberikan penegasan mengenai konsekuensi putusannya.

[adsense]

Nasib Gibran Menunggu Dinamika di Parlemen

Namun, wacana pemakzulan masih harus melewati prosedur yang diatur konstitusi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

[adsense]Karena itu, munculnya usulan atau desakan politik belum otomatis berarti proses pemakzulan telah dimulai, apalagi menghasilkan keputusan pemberhentian.

Di sisi lain, permintaan PSI agar Gibran diberi ruang klarifikasi menambah dimensi baru dalam perdebatan tersebut. Publik kini menunggu bukan hanya langkah DPR, tetapi juga penjelasan langsung dari Wakil Presiden mengenai dokumen pendidikan yang menjadi sumber polemik.

[adsense]

[adsense]Masalah ini bermula ketika Bobon mengumumkan keputusannya untuk rehat dari media sosial. Dalam unggahannya, Bobon membagikan foto dirinya sedang menikmati cerutu.

Melihat unggahan tersebut, Kemal Palevi memberikan komentar singkat, "Wih cair Bon?"

[adsense]Komentar itu ternyata memancing reaksi keras dari Bobon. Ia membalas dengan kalimat bernada kasar dan menegaskan bahwa dirinya tidak kekurangan uang untuk menikmati hidup.

Kemal Jelaskan Maksud Komentar 'Cair'

[adsense]Setelah mendapat balasan dari Bobon, Kemal kemudian memberikan penjelasan melalui Threads.

Menurut Kemal, komentarnya tidak bermaksud menuduh Bobon menerima bayaran dari pihak tertentu. Ia mengaku hanya bertanya apakah penghasilan Bobon sudah cair, baik dari AdSense YouTube maupun pekerjaan endorsement.

[adsense]Kemal juga mengeluhkan Bobon yang terus menandai akun media sosialnya sehingga memancing serangan dari pengikut Bobon.

Kemal Singgung Gerindra dan Bantuan ke Papua

[adsense]Perseteruan semakin melebar ketika Kemal menandai akun Partai Gerindra dan mempertanyakan apakah Bobon masih menjadi kader partai tersebut.

Kemal juga menanggapi ajakan Bobon untuk ikut membantu masyarakat di Papua.

[adsense]Ia mempertanyakan mengapa kegiatan bantuan ke Papua terus disinggung dalam perselisihan mereka. Kemal mengaku juga melakukan kegiatan sosial melalui penggalangan bantuan, tetapi tidak selalu mengunggahnya ke media sosial.

Kemal turut menjelaskan bahwa dirinya belum bisa datang langsung ke Papua karena baru berkeluarga dan memiliki anak. Untuk sementara, ia memilih membantu melalui penggalangan dana.

[adsense]Bobon Kembali Aktif Setelah Sempat Pamit

Sebelumnya, Bobon sempat mengumumkan ingin berhenti sementara dari media sosial karena merasa tidak lagi menemukan kebahagiaan di dalamnya.

[adsense]Namun, beberapa hari kemudian ia kembali mengunggah pernyataan bahwa dirinya kembali aktif.

Bobon menyebut tetap ingin menjadi sosok yang membantu masyarakat di pelosok melalui aksi nyata. Ia juga kembali menyindir pihak yang dianggap hanya ramai berkomentar di media sosial.

[adsense]Perselisihan keduanya pun berkembang dari persoalan komentar sederhana menjadi perdebatan mengenai bantuan sosial, pencitraan, dan aktivitas figur publik di ruang digital.

Hingga pemberitaan ini ditulis, belum ada informasi mengenai penyelesaian atau perdamaian antara Bobon Santoso dan Kemal Palevi.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan jumlah pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 Hijriah/2027 Masehi yang harus dibayarkan jamaah yang akan berangkat dari haji Embarkasi Medan senilai Rp 44.020.279 per Jemaah. Jumlah itu menjadi termurah kedua disbanding emberkasi lainnya.

[adsense]"Kami mengimbau jamaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pada musim haji 2027, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lanjut usia (lansia), 871 kuota pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 864 kuota Petugas Haji Daerah (PHD).

[adsense]Adapun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98.466.351, sementara komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.648.825 (55,50 persen) per orang.

Setiap peserta memperoleh Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan rata-rata sebesar Rp43.817.526,35. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp3.200.000 per jamaah.

[adsense]Setelah memperhitungkan subsidi dan dukungan pemerintah tersebut, besaran Bipih yang wajib dibayarkan jamaah berbeda-beda sesuai embarkasi keberangkatan.

Berikut rincian biaya haji 2027 berdasarkan embarkasi:

[adsense]Embarkasi Aceh: Rp43.695.779

Embarkasi Medan: Rp44.020.279

[adsense]Embarkasi Padang: Rp44.148.779

Embarkasi Balikpapan: Rp49.891.779

[adsense]Embarkasi Banjarmasin: Rp50.128.779

Embarkasi Lombok: Rp50.366.779

[adsense]Embarkasi Batam: Rp51.531.279

Embarkasi Palembang: Rp52.161.279

[adsense]Embarkasi Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779

Embarkasi Jakarta: Rp53.543.779

[adsense]Embarkasi Kertajati: Rp55.101.279

Embarkasi Makassar: Rp55.428.465

[adsense]Embarkasi Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279

Besaran tersebut menunjukkan adanya perbedaan biaya antarembarkasi, dengan Bipih terendah berasal dari Embarkasi Aceh dan tertinggi dari Embarkasi Surabaya dan Dhoho.

[adsense]

Perusahaan tersebut adalah PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan di portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai delapan paket pengadaan yang melibatkan perusahaan tersebut mencapai Rp 14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.

Dua kementerian yang tercatat melakukan pengadaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pekerjaan pada 2024 dengan nilai sekitar Rp 3,9 miliar. Sementara KKP mengadakan tiga paket pekerjaan pada 2025 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp 10,8 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Selain itu, terdapat pula kontrak untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara pemerintah.

ICW menyoroti penggunaan anggaran negara tersebut karena mempertanyakan manfaat belanja influencer, kewajaran harga, serta keterbukaan proses pengadaan.

Organisasi antikorupsi itu juga menilai terdapat potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak, sementara dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW turut mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ketika belanja jasa influencer tetap mencapai miliaran rupiah.

Temuan ini menjadi sorotan terhadap transparansi penggunaan uang negara, terutama dalam pengadaan jasa promosi yang melibatkan figur publik.

Meski demikian, temuan ICW tersebut merupakan sorotan terhadap proses pengadaan dan potensi konflik kepentingan, bukan bukti bahwa Raffi Ahmad atau perusahaannya telah melakukan tindak pidana korupsi.

[adsense]Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengatakan penggunaan hak konstitusional anggota dewan perlu dipertimbangkan dari sisi efektivitas dan prosedur. Menurut dia, HMP dinilai dapat menjadi mekanisme yang efisien untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Meski demikian, Andreas menegaskan proses internal fraksi masih membutuhkan pembahasan. Komunikasi di antara anggota Fraksi PDIP, kata dia, terus berlangsung untuk menentukan langkah yang akan diambil.

PDIP juga belum memastikan apakah isu tersebut akan dibahas secara khusus dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang. Andreas menyatakan pihaknya masih akan mencermati dinamika yang berkembang di parlemen.

[adsense]

PDIP Soroti Mekanisme Konstitusional, Bukan Sekadar Agenda Paripurna

Dia menyinggung Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan dalam membahas mekanisme tersebut.

[adsense]Andreas juga menyebut adanya dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan ijazah Wakil Presiden, yakni dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut dia, perkembangan hukum tersebut perlu menjadi perhatian DPR dalam menentukan tindak lanjut.

"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," ujarnya.

[adsense]Namun, pernyataan tersebut belum berarti DPR telah menyepakati penggunaan HMP. Pembahasan mengenai dasar hukum, persyaratan, serta tahapan pengajuan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dasco Sebut Anggota DPR Lintas Fraksi Ingin Sampaikan Aspirasi

[adsense]Pada Senin, 9 November 2026, Dasco mengatakan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.

Menurut Dasco, DPR belum dapat menindaklanjuti dinamika tersebut karena saat itu masih berada dalam masa reses. Para anggota dewan masih menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

[adsense]"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

DPR dijadwalkan kembali membuka masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. Momentum tersebut diperkirakan menjadi ruang bagi anggota dewan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang selama masa reses.

[adsense]

Belum Ada Kepastian DPR Mengajukan Hak Menyatakan Pendapat

Pernyataan Andreas justru menunjukkan bahwa PDIP masih berada dalam tahap komunikasi dan pembahasan internal. Sikap akhir fraksi akan bergantung pada perkembangan politik di parlemen serta pertimbangan terhadap prosedur konstitusional.

[adsense]Perlu dibedakan pula antara aspirasi anggota DPR, wacana penggunaan hak kelembagaan, dan keputusan resmi DPR. Ketiganya merupakan tahapan berbeda yang tidak otomatis menghasilkan proses politik atau hukum yang sama.

Dengan demikian, pembukaan masa sidang pada 10 November 2026 menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana polemik ijazah Gibran akan dibawa ke agenda resmi parlemen.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 18 nama tokoh yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional pada Selasa, 10 November 2026. Salah satunya putra terbaik asal provinsi Sumatera Utara, Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggaben.

Pengumuman yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan hasil usulan Kementerian Sosial mengusulkan 18 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Di antaranya, Dikutip dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa (10/11/2026), Maraden Saur Halomoan Panggaben lahir di Hutatoruan, Negeri Pansurnapitu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 29 Juni 1992.

Maradenmenjadi tokoh ke 13 asal Sumut yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Maraden terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (1983-1993); sebelumnya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Pertama tahun 1978-1983. Anggota MPR RI tahun 1992-1997.

Menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Maraden, Jenderal TNI (Purn.), NRP 12150. Tentara Pejuang/TNI (TNI Angkatan Darat), Pejabat Negara (Menteri dan Ketua DPA), Tokoh Organisasi sosial dan adat Batak.

Dikenal dengan nama M. Panggabean dan akrab dipanggil "Maraden" sejak kecil. Pada masa perang kemerdekaan, pasukan yang dibentuknya di Sibolga dikenal sebagai "Pasukan Maraden" (nama resmi : Barisan Pemuda Republik Indonesia). Dalam sejarah TNI Angkatan Darat ia tercacat sebagai kepala Staf Angkatan darat ke- 8, dan biografi resminya yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat berjudul "M. Panggabean : Jenderal dari Tano Batak".

Moto Perjuangannya, Berjuang dan Mengabdi, yang juga menjadi judul memoar beliau. Menanggapi polemik tentang tewasnya Jenderal Spoor pada 1949, ia berpesan agar sejarah dibiarkan bicara sendiri : "Biarlah sejarah yang berbicara."

Masa Perjuangan Maraden Panggabean pada beberapa masa :

1) Masa pendudukan Jepang (1944-1945), ketika ia menempuh Zyokyukanri Gakko dan melatih kemiliteran pegawai Kotapraja Sibolga, yang kemudian menjadi bekal perjuangan;

2) Pasca - kemerdekaan, yaitu Perang Kemerdekaan I dan II (1945-1949);

3) Masa penegakan kedaulatan negara terhadap pemberontakan bersenjata dalam negeri pada 1950-an;

4) Masa perjuangan Indonesia menghadapi konflik antarnegara, yakni Trikora (1961-1962) dan Dwikora (1964);

5) Masa pengabdian dalam bidang pertahanan-keamanan dan pemerintah hingga 1993

Bidang perjuangan bersenjata (Tentara Rakyat Indonesia/TNI), bidang pertahanan dan keamanan negara serta pemerintahan, bidang pendidikan (guru dan kepala Schakelschool Huria Kristen Batak Protestan di Sibolga Julu pada masa awal), serta bidang sosial-kemasyarakatan dan kebudayaan (pembinaan masyarakat Batak melalui LPAKB dan Yayasan Bina Bona Pasogit).

Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggabean (1922-2000) adalah putra Lembah Silindung, Tapanuli Utara, yang beralih dari profesi guru menjadi salah satu pimpinan tertinggi TNI. Setelah proklamasi 1945 ia membentuk Pasukan Maraden di Sibolga, merebut senjata dari Jepang, lalu berintegrasi ke Tentara Republik Indonesia.

Pada perang kemerdekaan ia memimpin pasukan gabungan di Medan Area (1946), menghambat gerak Belanda di Parapat (1947), dan sebagai Komandan Sektor IV Sub Teritorium VII memimpin gerilya di jalur Sibolga,Tarutung yang dijuluki "de dodenweg" (1948-1949), termasuk penghadangan 24 Mei 1949 yang menurut sejumlah saksi menewaskan Jenderal Spoor.

Pada 1950-an ia memimpin satuan yang menumpas DI/TII dan PRRI/Permesta, kemudian bertugas dalam Trikora dan Dwikora. Kariernya berlanjut sebagai Deputi II Menpangad, Wapangad, Kasad (1968-1969), Pangkopkamtib (1969-1973), Menhankam/Pangab (1973-1978), Menko Polkam (1978-1983), dan Ketua DPA (1983-1993).

Dalam kehidupan sosial ia aktif membina masyarakat Batak melalui LPAKB dan Yayasan Bina Bona Pasogit. Ia memperoleh 29 tanda kehormatan, 20 dari dalam negeri (antara lain Bintang Republik Indonesia Adipradana, Bintang Mahaputera Adipradana, dan Bintang Gerilya) dan 9 dari negara sahabat. Ia wafat pada 28 Mei 2000 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Maraden Panggabean meninggal dunia pada Minggu, 28 Mei 2000, pukul 18.50 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah dirawat sekitar satu bulan akibat serangan stroke, dalam usia 77 tahun.

Jenazah disemayamkan di rumah kediaman Jalan Teuku Umar No. 21, Jakarta Pusat, dilanjutkan upacara adat Batak dan upacara gereja, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 30 Mei 2000 dengan upacara militer, dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Laksamana TNI Widodo A.S.

Riwayat Organisasi dan Pendidikan

Pembina Yayasan Bina Bona Pasogit (rehabilitasi daerah Tarutung pascagempa)

1989-2000.

Ketua Penasihat Lembaga Permufakatan Adat dan Kebudayaan Batak (LPAKB) di tahun tahun 1985.

Wakil Ketua Dewan Pembina/Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar tahun 1979-1988.

Ketua Dewan Pembina Golkar tahun 1974-1978. Anggota Dewan Pembina DPP Golkar tahun 1973.

Barisan Pemuda Republik Indonesia/Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Sibolga Julu tahun 1945-1946.

Sekolah Pegawai Tinggi Jepang (Zyokyukanri Gakko), Batusangkar, Sumatera Barat (sekitar sembilan bulan) 1944-1945

MULO-Ivoorno (Instituut voor Neutraal Onderwijs), Medan; 1937- tamat Juli 1940

Schakelschool, Simorangkir; 1934- tamat 1937

Holland Inlandsche School (HIS) Zending, Sigompulon, Tarutung 1930-1934

Sekolah Zending, Pansurnapitu 1929-1930.

Maraden di tahun 1957 mengkuti Pendidikan non formal di Infantry Officers Advanced Course, Amerika Serikat. Sebelumnya di tahun 1952 ikut Pendidikan Militer Chandradimuka, Bandung.

[adsense]Di balik pertempuran melawan penjajah, ada rakyat biasa yang ikut mempertaruhkan keselamatan demi Indonesia. Mereka terdiri dari petani, buruh, pedagang, perempuan, pemuda, hingga warga desa yang membantu para pejuang dengan kemampuan masing-masing.

Sebagian dari mereka bahkan tidak pernah dikenal secara luas. Nama dan kisah perjuangannya tidak banyak tercatat dalam buku sejarah. Meski demikian, kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

[adsense]Bukan Tentara, tetapi Ikut Mempertaruhkan Nyawa

Pada masa revolusi kemerdekaan 1945–1949, perjuangan rakyat tidak selalu berlangsung di medan perang.

[adsense]Ketika pasukan Belanda kembali berusaha menguasai Indonesia, masyarakat ikut membantu perlawanan melalui berbagai cara. Ada yang menjadi kurir untuk menyampaikan pesan antarkelompok pejuang, menyediakan tempat persembunyian, mengumpulkan bahan makanan, hingga memberikan informasi mengenai pergerakan musuh.

Tugas tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki risiko besar. Kurir yang tertangkap bisa mengalami penyiksaan, sementara warga yang membantu pejuang berisiko menjadi sasaran pasukan penjajah.

[adsense]Peran masyarakat inilah yang membuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer.

Perempuan yang Menjaga Dapur Umum Tetap Menyala

[adsense]Salah satu bentuk perjuangan rakyat yang jarang mendapat perhatian adalah keberadaan dapur umum.

Pada masa perang kemerdekaan, para pejuang membutuhkan makanan agar bisa bertahan di tengah pertempuran dan perjalanan gerilya. Kebutuhan tersebut banyak dipenuhi melalui dapur umum yang dikelola masyarakat, terutama kaum perempuan.

[adsense]Mereka mengumpulkan bahan makanan, memasak, membungkus nasi, hingga mengirimkannya kepada para pejuang di garis depan.

Di Yogyakarta, sosok Bu Ruswo dikenal karena perannya mengorganisasi dapur umum selama masa revolusi. Ia juga membantu para gerilyawan dengan mengantarkan berbagai kebutuhan ketika mereka berada di luar kota.

[adsense]Sementara itu, di Bandung, Yati Aruji Kartawinata membentuk Laskar Wanita Indonesia atau Laswi. Organisasi ini melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan perjuangan, termasuk membantu kebutuhan garis depan.

Perjuangan perempuan tidak berhenti pada urusan makanan. Mereka juga terlibat dalam pelayanan kesehatan, pertolongan korban perang, hingga kegiatan intelijen.

[adsense]Rakyat Biasa Menjadi Penghubung Perjuangan

Selain dapur umum, keberadaan kurir dan penghubung juga sangat penting selama perang kemerdekaan.

[adsense]Pada masa itu, komunikasi antarkelompok pejuang tidak selalu mudah. Kondisi keamanan dan pengawasan pasukan Belanda membuat penyampaian informasi menjadi pekerjaan berbahaya.

Warga yang mengenal jalan-jalan kecil, jalur desa, dan wilayah pedalaman sering membantu menyampaikan pesan atau mengantarkan kebutuhan kepada para pejuang.

[adsense]Ada pula masyarakat yang menyediakan rumah sebagai tempat berlindung sementara. Sebagian petani membantu menyediakan bahan pangan, sedangkan pedagang ikut menyumbangkan barang dan kebutuhan logistik.

Bantuan tersebut membuat para pejuang tetap bisa bergerak meskipun menghadapi keterbatasan persediaan dan ancaman penangkapan.

[adsense]Perjuangan yang Tidak Selalu Tercatat dalam Sejarah

Tidak semua orang yang membantu mempertahankan kemerdekaan memperoleh pengakuan sebagai pahlawan nasional.

[adsense]Banyak kontribusi masyarakat berlangsung secara kolektif dan tidak meninggalkan catatan pribadi yang lengkap. Karena itu, sebagian kisah perjuangan mereka hanya diketahui melalui kesaksian keluarga, arsip daerah, dokumentasi organisasi, dan cerita turun-temurun.

Padahal, sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya dibentuk oleh keputusan para pemimpin atau kemenangan pasukan di medan perang.

[adsense]Ada masyarakat yang menyediakan makanan, merawat korban, menyembunyikan pejuang, mengirimkan informasi, dan mempertaruhkan keselamatan keluarga mereka.

Mereka mungkin tidak memiliki gelar pahlawan atau monumen atas nama sendiri. Namun, perjuangan rakyat biasa tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia.

[adsense]Hari Pahlawan, Momentum Mengenang Perjuangan Semua Kalangan

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November bukan hanya menjadi kesempatan untuk mengenang tokoh-tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah.

[adsense]Momentum ini juga mengingatkan masyarakat bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan melalui keterlibatan banyak kalangan.

Pertempuran besar memang membutuhkan keberanian para pejuang di garis depan. Namun, perjuangan tersebut juga membutuhkan dukungan masyarakat yang bekerja di balik layar.

[adsense]Kisah para pahlawan tanpa nama menjadi pengingat bahwa pengorbanan untuk bangsa tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Terkadang, tindakan sederhana yang dilakukan dengan keberanian dan ketulusan justru menjadi bagian penting dalam mempertahankan kemerdekaan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Inflasi tahunan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terkendali bahkan turun dari 4,79% menjadi 2,71%. Penurunan tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam pengendalian harga di Sumut sekaligus mengembalikan inflasi ke dalam rentang sasaran nasional.

[adsense]Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) terus mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mencapai 4,79% pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20% pada Juli, kemudian 3,23% pada Agustus, hingga berada di level 2,71% pada September 2026. Angka tersebut telah kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.

Penurunan inflasi ini tidak terlepas dari berbagai upaya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Langkah tersebut meliputi pemantauan harga dan rantai pasok, intervensi pasar, hingga penguatan produksi pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

[adsense]Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Butong Daulay mengatakan, pengendalian inflasi dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan lintas sektor. "Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.

Menurutnya, terdapat 19 program dan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi Sumut. Di antaranya monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, serta pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.

[adsense]Pemprov Sumut juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Batubara dan Simalungun. Selain itu, dilakukan rapat koordinasi pengawasan pasokan dan mutu beras serta operasi pasar ayam.

Langkah lainnya meliputi penguatan kerja sama PPG dengan BOSSFOOD, pengendalian harga cabai merah, penguatan produksi perkebunan melalui digitalisasi, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, evaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi, pengembangan bibit unggul hortikultura, serta intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.

[adsense]Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah juga harus memperkuat produksi dan distribusi pangan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.

"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok," katanya.

[adsense]Guna memperkuat upaya tersebut, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi berdasarkan tiga tahapan waktu. Dalam jangka pendek selama nol hingga tiga bulan, fokus diarahkan pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Sementara itu, dalam jangka menengah selama satu hingga tiga tahun, strategi diarahkan untuk meredam gejolak harga pangan dan memperkuat daya beli konsumen. Upaya tersebut mencakup penguatan produksi dan pasokan di sektor hulu, pembenahan logistik dan distribusi di sektor tengah, serta penguatan konsumsi dan stabilisasi harga di sektor hilir.

[adsense]Adapun strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun difokuskan pada terwujudnya kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.

"Untuk jangka pendek, fokus kita memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga. Dalam jangka menengah, kita memperkuat produksi pangan dari hulu, logistik dan distribusi, hingga stabilisasi di tingkat konsumen. Sementara jangka panjang diarahkan pada kemandirian pangan dan energi lintas sektor," jelas Evan.

[adsense]Keberhasilan itu disebut hasil kerja Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan jajarannya.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari, mengapresiasi capaian pengendalian inflasi tersebut. Menurutnya, penurunan inflasi dari 4,79% menjadi 2,71% merupakan sinyal positif yang menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah.

[adsense]"Menurut saya, keberhasilan menekan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Karena jelas menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas daerah," ujarnya.

Meski demikian, Asyari mengingatkan agar keberhasilan pengendalian inflasi diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

[adsense]"Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.

Asyari berharap Bobby Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, mendorong produktivitas sektor pertanian, serta memperbaiki distribusi pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

[adsense]Menurutnya, pengendalian inflasi bukan pekerjaan sederhana karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kondisi produksi pangan, hingga dinamika permintaan masyarakat.

BPS sendiri mengingatkan bahwa Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi tertinggi. Pada Desember 2024, inflasi tercatat 0,98%, sedangkan pada Desember 2025 mencapai 1,66%.

[adsense]Selain itu, data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 mengalami kontraksi 0,32% dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun secara tahunan masih tumbuh 5,04%.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat.

[adsense]"Target akhirnya adalah pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan, harga yang stabil, distribusi yang lancar, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari dampak inflasi dan kesejahteraan semakin meningkat," pungkas Evan.

Capaian penurunan inflasi tersebut menjadi perkembangan positif bagi Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Namun, konsistensi pengendalian harga dan penguatan daya beli masyarakat, terutama menjelang Nataru, tetap menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

[adsense]

[adsense]Martha bahkan sudah terlibat dalam perjuangan bersenjata ketika usianya baru sekitar 17 tahun. Ia tidak hanya mendampingi ayahnya di medan perjuangan, tetapi juga ikut membangkitkan semangat rakyat untuk melawan pasukan kolonial.

Kisah hidupnya menjadi salah satu cerita perjuangan yang dikenang dalam sejarah Hari Pahlawan, terutama karena keberaniannya menghadapi penjajahan pada usia yang masih sangat muda.

[adsense]Lahir di Maluku dan Dibersarkan oleh Sang Ayah

Martha Christina Tiahahu lahir pada 4 Januari 1800 di Desa Abubu, Pulau Nusalaut, Maluku. Ia merupakan putri Kapitan Paulus Tiahahu, seorang pemimpin perlawanan rakyat di wilayah tersebut.

[adsense]Sejak kecil, Martha tumbuh dekat dengan ayahnya. Ia sering mengikuti kegiatan dan pertemuan yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat Maluku.

Kehidupannya berubah ketika perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda semakin meluas pada 1817. Saat itu, rakyat menentang kembalinya kekuasaan Belanda dan berbagai kebijakan kolonial yang membebani kehidupan masyarakat.

[adsense]Ikut Perang Pattimura Saat Berusia 17 Tahun

Pada 1817, Martha bergabung dalam perjuangan melawan Belanda bersama ayahnya. Perlawanan tersebut berkaitan dengan gerakan yang dipimpin Kapitan Pattimura atau Thomas Matulessy.

[adsense]Martha terlibat dalam sejumlah pertempuran di wilayah Maluku, termasuk di Pulau Saparua. Ia dikenal berani berada di tengah pasukan dan turut membangkitkan semangat para pejuang.

Dalam sejumlah catatan sejarah, Martha juga disebut ikut memimpin dan menyemangati kelompok pejuang perempuan.

[adsense]Keberaniannya menjadi perhatian karena pada masa itu perempuan jarang digambarkan berada langsung di tengah pertempuran bersenjata.

Ayahnya Dieksekusi, Martha Tidak Berhenti Berjuang

[adsense]Perjuangan Martha menghadapi pukulan besar ketika ayahnya, Paulus Tiahahu, ditangkap oleh Belanda.

Setelah menjalani proses pemeriksaan, Paulus dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada November 1817.

[adsense]Kehilangan sang ayah tidak membuat Martha menghentikan perlawanannya. Ia tetap berusaha melanjutkan perjuangan rakyat Maluku meskipun kekuatan pasukan semakin terdesak.

Namun, Belanda kembali melakukan penangkapan terhadap para pejuang. Martha akhirnya ditangkap dan dibawa bersama sejumlah tawanan lainnya menggunakan kapal Evertsen menuju Pulau Jawa.

[adsense]Meninggal di Laut Banda pada Usia 18 Tahun

Dalam perjalanan menuju Pulau Jawa, kondisi Martha semakin melemah. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan ia menolak makanan, minuman, dan pengobatan yang diberikan selama berada dalam tawanan.

[adsense]Martha akhirnya meninggal pada 2 Januari 1818 saat kapal berada di sekitar Laut Banda. Jenazahnya kemudian dilarungkan ke laut.

Ia meninggal hanya dua hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18.

[adsense]Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

Perjuangan Martha Christina Tiahahu kemudian mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia.

[adsense]Melalui Keputusan Presiden Nomor 012/TK/Tahun 1969 tertanggal 20 Mei 1969, Martha ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Namanya dikenang sebagai salah satu pejuang perempuan dari Maluku yang berani mengambil bagian dalam perlawanan terhadap penjajahan sejak usia muda.

[adsense]Kisah Martha Christina Tiahahu menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan tanah air tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Perempuan juga memiliki peran penting dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia.

[adsense]

Pertempuran Surabaya menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Saat itu, rakyat Surabaya bersama para pejuang harus menghadapi pasukan Sekutu yang datang ke Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang.

Namun, kedatangan pasukan Sekutu justru memicu ketegangan karena masyarakat khawatir kedatangan mereka menjadi jalan bagi Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

Awal Mula Pertempuran Surabaya

Ketegangan di Surabaya semakin meningkat setelah pasukan Sekutu, yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI), mendarat pada 25 Oktober 1945.

Pasukan tersebut dipimpin Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Kedatangan mereka awalnya bertujuan menjalankan tugas setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II.

Namun, situasi berubah ketika pasukan Sekutu mulai melakukan sejumlah tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan Indonesia.

Salah satu peristiwa yang memperkeruh keadaan adalah insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Peristiwa tersebut terjadi ketika para pemuda Surabaya menurunkan bagian biru bendera Belanda hingga menyisakan warna merah putih.

Aksi itu menjadi simbol penolakan rakyat terhadap upaya mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda.

Tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby Memperkeruh Situasi

Ketegangan antara rakyat Surabaya dan pasukan Sekutu semakin memuncak pada akhir Oktober 1945.

Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tewas dalam sebuah insiden di sekitar Jembatan Merah, Surabaya.

Kematian Mallaby membuat pihak Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan.

Ultimatum tersebut ditolak oleh para pejuang dan masyarakat Surabaya.

Penolakan itu kemudian menjadi salah satu pemicu pecahnya pertempuran besar pada 10 November 1945.

10 November 1945, Pertempuran Besar Pecah

Pada pagi hari 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran ke Surabaya melalui darat, laut, dan udara.

Rakyat Surabaya tidak tinggal diam. Para pejuang, pemuda, dan masyarakat melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tokoh yang dikenal membangkitkan semangat perjuangan saat itu adalah Bung Tomo.

Melalui siaran radio, Bung Tomo menyampaikan pidato yang membakar semangat rakyat agar tidak menyerah menghadapi pasukan Sekutu.

Perlawanan berlangsung sengit selama beberapa pekan. Meskipun persenjataan dan kekuatan militer tidak seimbang, para pejuang tetap bertahan menghadapi serangan.

Pertempuran tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan menyebabkan kerusakan besar di berbagai wilayah Surabaya.

Mengapa 10 November Diperingati sebagai Hari Pahlawan?

Pertempuran Surabaya menjadi simbol keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak berhenti setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia masih harus menghadapi berbagai ancaman untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Untuk mengenang perjuangan tersebut, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

Sejak saat itu, Hari Pahlawan diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang pertempuran di masa lalu. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa semangat persatuan, keberanian, dan pengorbanan perlu terus dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Topikseru.com, Medan – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik pada perdagangan Selasa (10/11/2026). Harga dasar emas Antam ukuran satu gram kini berada di level Rp 2,560 juta per gram.

[adsense]Berdasarkan situs Logam Mulia, harga emas Antam hari ini naik Rp15 ribu dibandingkan harga pada Senin (9/11) yang berada di level Rp 2,545 juta per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback hari ini naik Rp 25 ribu menjadi Rp 2,375 juta per gram.

[adsense]Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback Antam saat ini berada di kisaran Rp185 ribu per gram.

Sementara itu, berdasarkan situs HRTA Gold, harga emas BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp 2,475 juta, sedangkan harga buyback dipatok Rp2,336 juta.

[adsense]Kemudian, berdasarkan situs Galeri24, harga emas Galeri24 dijual Rp 2,518 juta per gram, sedangkan emas UBS dibanderol Rp 2,572 juta per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas Selasa, 10 November:

[adsense]Antam (harga dasar, belum termasuk pajak)

0,5 gram: Rp 1.330.000

[adsense]1 gram: Rp 2.560.000

2 gram: Rp 5.060.000

[adsense]3 gram: Rp7.565.000

5 gram: Rp 12.575.000

[adsense]10 gram: Rp 25.095.000

25 gram: Rp 62.612.000

[adsense]50 gram: Rp 125.145.000

100 gram: Rp 250.212.000

[adsense]250 gram: Rp 625.265.000

500 gram: Rp 1.250.320.000

[adsense]1.000 gram: Rp 2.500.600.000

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Polsek Koja membongkar sindikat pemalsuan dokumen negara berupa ijazah sekolah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berskala rumahan di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, yang dijual melalui media sosial.

[adsense]"Benar, kami masih dalam penyelidikan dan koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk rilis kasus," kata Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Minggu (8/11) dini hari tersebut, petugas mengamankan enam pria yang tengah memproduksi dokumen palsu di sebuah rumah di Jalan Syawal Raya, Gang Syawal Buntu No. 82, RT 03/RW 03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

[adsense]Petugas mengungkap kasus ini berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di rumah tersebut.

Polisi kemudian menyelidiki langsung ke lokasi dan mendapati enam orang sedang membuat SIM, KTP, dan ijazah palsu.

[adsense]Para pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ilegal ini selama dua bulan terakhir.

Kompol Andry menjelaskan modus operandi yang digunakan adalah memasarkan jasa pembuatan dokumen palsu tersebut secara daring melalui media sosial.

[adsense]Sindikat ini mematok tarif bervariasi tergantung jenis dokumen yang dipesan, mulai dari SIM C yang dijual seharga Rp300.000, SIM A senilai Rp600.000, SIM B1 Umum senilai Rp1.100.000, SIM B2 Umum senilai Rp1.400.000.

Kemudian, KTP dipatok seharga Rp200.000, ijazah SD seharga Rp400.000, ijazah SMP seharga Rp600.000, ijazah SMK seharga Rp700.000 dan ijazah SMA Rp900.000.

[adsense]