Topikseru.com, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Tiga orang WNI berhasil diselamatkan ketika hampir terbang keluar negeri karena diimingi mahar puiuhan juta.

Seperti dikutip dari media humas Polri, Tribrata News, Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn dalam pengungkapan kasus ini pada Kamis (12/11/2026) mengatakan, para korban diiming-imingi mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta dan uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta jika bersedia menikah dengan pria asal China.

Penyidikan polisi mengungkap dugaan jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China.

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus-Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," kata Yolanda.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan tiga WNI yang berhasil diselamatkan "masing-masing berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan."

"Kementerian Luar Negeri mengharapkan agar para korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami," kata Heni dalam keterangannya yang diterima media, Jumat (13/11/2026).

Dijual Hingga Rp500 Juta

Yolanda mengatakan bahwa foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirim kepada agen di China sebagai katalog pengantin pesanan. Setiap perempuan disebut ditawarkan atau dijual dengan harga Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Polisi menetapkan tiga tersangka dengan peran berbeda, yakni YB, RMM, dan FC alias IA.

YB merupakan warga China yang datang ke Indonesia untuk menikahi korban dan membawanya ke negaranya. Sementara RMM diduga merekrut korban dengan iming-iming uang serta mengatur pernikahan ilegal di Apartemen Grand Pramuka, Jakarta, yang juga dijadikan tempat penampungan.

Menurut Yolanda, RMM sebelumnya justru pernah menjadi korban pengantin pesanan sebelum beralih menjadi pelaku. Adapun FC alias IA diduga membantu memalsukan dokumen kependudukan dan perjalanan korban.

Ketiga korban sempat ditampung di apartemen dan hotel di Jakarta, sementara pelaku mengurus dokumen perjalanan dan diduga memalsukan tahun lahir mereka agar memenuhi syarat menikah di China.

Korban kemudian diduga dinikahkan secara siri dengan pria China tanpa dokumen resmi. Rencana keberangkatan mereka melalui rute Jakarta–Penang–Hong Kong pada 10 Oktober 2026 terhenti setelah petugas imigrasi mencurigai praktik pengantin pesanan.

Polisi menyita sembilan ponsel, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket pesawat, boarding pass, dokumen perjalanan, dan bukti pembayaran.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman penjara tiga hingga 15 tahun dan denda Rp 120 juta hingga Rp 600 juta.

Bukan Kasus Pertama

Kasus perdagangan orang bermodus pengantin pesanan ke China bukan pertama kali terjadi. Pada Desember 2024, Polda Metro Jaya membongkar sindikat serupa dan menangkap sembilan tersangka. Para pelaku disebut meraup keuntungan Rp 35 juta hingga Rp 150 juta untuk setiap perempuan yang direkrut.

Pada 2025, Reni Rahmawati, perempuan asal Jawa Barat, diduga menjadi korban setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan di China. Ia justru dinikahkan dengan pria setempat yang disebut membayar sekitar Rp 400 juta kepada agen. Reni dipulangkan ke Indonesia pada November 2025.

Pada Agustus 2026, Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus serupa dan menetapkan dua tersangka. Korban dijanjikan kehidupan lebih baik, tetapi kemudian melaporkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menerima uang bulanan Rp 10 juta seperti yang dijanjikan.

Heni Hamidah mengatakan, banyak WNI terjerat praktik pengantin pesanan karena tergiur tawaran menikah dengan warga negara asing (WNA) yang dianggap lebih mapan secara ekonomi, serta janji mahar dalam jumlah besar.

Menurutnya, sebagian korban juga memiliki pemahaman keliru bahwa pernikahan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri. Padahal, perkawinan tersebut dicatat secara resmi di negara tujuan sehingga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pihak.

"Para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut," kata Heni.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau pernikahan dengan WNA.

"Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan," ujar Heni.

[adsense]Michael menegaskan bahwa futsal Indonesia bukan milik satu orang maupun kelompok tertentu. Menurut dia, olahraga ini tumbuh berkat kontribusi banyak pihak sehingga tanggung jawab untuk menjaganya juga harus dipikul bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Michael melalui keterangan resmi FFI, Jumat. Ia mengapresiasi dukungan para pencinta futsal yang selama ini ikut mendorong perkembangan olahraga tersebut di Tanah Air.

[adsense]"Saya bersyukur atas dukungan teman-teman semua. Futsal bukan milik individu, bukan milik satu institusi, tetapi milik kita semua dan kita perlu jaga bersama-sama," kata Michael.

Dia berharap dukungan dari komunitas, klub, asosiasi, akademi, hingga seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga agar futsal nasional dapat berkembang lebih baik.

[adsense]

Michael Singgung Kekuatan Besar di Balik Dinamika FFI

Ia menggambarkan posisi pihaknya seperti ikan kecil yang berada di tengah kekuatan-kekuatan besar. Meski menghadapi situasi yang tidak mudah, Michael meminta seluruh pihak tidak kehilangan keberanian dan harapan.

[adsense]"Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan ketika FFI tengah menghadapi dinamika organisasi. Namun, Michael tidak merinci siapa pihak yang dimaksud sebagai kekuatan besar maupun bentuk gangguan yang disebutnya.

[adsense]Dia lebih menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan tidak membiarkan perbedaan kepentingan merusak fondasi organisasi yang telah dibangun bersama.

Akui Futsal Nasional Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah

[adsense]Ia mengakui berbagai kritik dan aspirasi dari pemilik klub, pengurus asosiasi futsal provinsi, akademi, serta pemangku kepentingan lainnya harus didengar.

Menurut Michael, FFI tidak boleh menutup diri terhadap masukan. Berbagai kekurangan yang ada harus menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk bagi dirinya sebagai ketua umum.

[adsense]Ia menyebut perbaikan organisasi bukan tanggung jawab satu pihak semata, melainkan pekerjaan rumah seluruh ekosistem futsal nasional.

Michael juga mengaku mendengar adanya pihak-pihak yang memperoleh janji, hasutan, hingga tekanan dari berbagai pihak di tengah dinamika organisasi.

[adsense]Karena itu, ia mengajak seluruh elemen futsal untuk tidak terburu-buru mengambil sikap dan tetap mengedepankan pertimbangan rasional.

Pesan tersebut ditujukan kepada pemilik klub, pengurus asosiasi futsal di tingkat provinsi dan daerah, akademi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan futsal.

[adsense]

Piala Dunia Futsal 2028 Jadi Target Besar Michael

Salah satu target terdekat yang ingin diwujudkan adalah membawa Timnas Futsal Indonesia tampil di Piala Dunia Futsal 2028.

[adsense]Target tersebut menjadi salah satu alasan Michael meminta seluruh pihak menjaga kesinambungan pembinaan dan tidak larut dalam konflik internal.

Menurut dia, transformasi futsal nasional membutuhkan ketulusan, kerja bersama, serta komitmen jangka panjang. Persoalan organisasi, kata dia, semestinya tidak menghilangkan fokus terhadap peningkatan kualitas tim nasional.

[adsense]Michael menyebut dirinya hanyalah manusia biasa yang berusaha memberikan kontribusi melalui niat baik dan kerja untuk memajukan futsal Indonesia.

"Kami hanya ikan kecil di kolam ini, menghadapi ikan-ikan yang besar. Tapi kami yakin dengan ketulusan dan tekad tersebut kita bisa terus menuntaskan perjuangan ini untuk transformasi futsal Indonesia," ucapnya.

[adsense]

Minta Seluruh Elemen Futsal Menjaga Persatuan

Ia menyatakan memahami adanya aspirasi dari berbagai kalangan dan mengakui bahwa pengelolaan futsal nasional masih jauh dari sempurna.

[adsense]Karena itu, ia meminta para pemilik klub, asosiasi futsal provinsi, pengurus daerah, dan akademi untuk terus menyampaikan masukan demi perbaikan bersama.

"Saya mendengarkan aspirasi teman-teman, tentu banyak hal yang harus kita perbaiki ke depan. Saya setuju bahwa kita jauh dari sempurna dan kita harus terus berbenah. Dan ini adalah PR kita bersama, PR saya juga," tutup Michael.

[adsense]Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan FFI saat ini bukan hanya menjaga stabilitas organisasi, tetapi juga memastikan agenda pembinaan tetap berjalan.

Dengan target tampil di Piala Dunia Futsal 2028, persatuan antarkomponen futsal nasional menjadi salah satu faktor penting agar proses transformasi tidak terhambat oleh dinamika internal.

[adsense]

[adsense]Tak hanya membebaskan kedua terdakwa, hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar Rp 13,18 miliar yang sebelumnya dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat.

[adsense]Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kedua terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan jaksa penuntut umum.

"Menyatakan, perbuatan terdakwa Enda Simakasura Ketaren dan terdakwa Edwyn Tresnanugraha tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum," ujar Yusafrihardi.

[adsense]

Hakim Perintahkan Kedua Terdakwa Dibebaskan dari Tahanan

Hakim juga memulihkan hak-hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat seperti semula.

[adsense]Selain itu, seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.

Putusan ini menjadi titik penting dalam proses hukum dugaan korupsi proyek infrastruktur pariwisata di kawasan Danau Toba yang menggunakan anggaran tahun 2022.

[adsense]Majelis hakim menilai unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan.

Uang Rp 13,18 Miliar Dikembalikan kepada Hutama Karya

[adsense]Dana yang sebelumnya dititipkan kepada Kejati Sumut itu diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Heri Suhendra.

Perintah tersebut menjadi bagian dari amar putusan yang dibacakan majelis hakim bersamaan dengan pembebasan kedua terdakwa.

[adsense]Dengan demikian, putusan perkara ini tidak hanya menyangkut status hukum Enda dan Edwyn, tetapi juga menentukan nasib dana belasan miliar rupiah yang sebelumnya berada dalam penitipan kejaksaan.

Putusan Bebas Berbeda dengan Tuntutan Jaksa

[adsense]Sebelumnya, jaksa Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan menuntut masing-masing terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara.

Jaksa juga meminta agar keduanya dijatuhi denda sebesar Rp 100 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 60 hari.

[adsense]Namun, setelah mempertimbangkan dakwaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim mengambil keputusan berbeda dengan tuntutan tersebut.

Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kedua.

[adsense]Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Tele.

Perkara Proyek Pariwisata Danau Toba Berakhir dengan Vonis Bebas

[adsense]Perkara dugaan korupsi yang menyeret kedua terdakwa tersebut diproses melalui Pengadilan Tipikor Medan hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Dengan putusan tersebut, Enda Simakasura Ketaren dan Edwyn Tresnanugraha dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntut umum.

[adsense]Sementara itu, perintah pengembalian uang Rp 13,18 miliar kepada PT Hutama Karya menjadi bagian lain dari putusan yang menarik perhatian dalam perkara ini.

Putusan majelis hakim sekaligus menandai perbedaan kesimpulan antara penuntut umum dan pengadilan dalam menilai pembuktian perkara dugaan korupsi proyek pariwisata Danau Toba tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI)/Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) setelah menerima banyak desakan Kongres Luar Biasa (KLB). Namun Michael Sianipar menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI sesuai Kementerian Hukum (Kemenkum).

[adsense]Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/11/2023), PSSI menyampaikan, keputusan tersebut sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.

Keputusan penunjukan Vivin Cahyani yang juga menjabat Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

[adsense]Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari AFI.

Jumlah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AFI.

[adsense]Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, PSSI memandang, permintaan penyelenggaraan KLB memiliki dasar yang sah dan perlu ditindaklanjuti untuk memberikan kesempatan kepada anggota menentukan kepemimpinan baru AFI melalui mekanisme yang berlaku, tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan dan pembinaan futsal Indonesia.

Melalui keputusan tersebut, Vivin Cahyani diberikan kewenangan untuk menjalankan roda organisasi sesuai ketentuan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan, serta mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB.

[adsense]PSSI menyatakan, penunjukan pelaksana tugas merupakan langkah transisi organisasi, bukan untuk mengambil alih hak anggota dalam menentukan kepemimpinan federasi. KLB menjadi mekanisme yang dipersiapkan untuk menghasilkan kepengurusan baru.

Dalam keputusan yang sama, PSSI menyatakan, Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tidak berlaku lagi. Adapun masa tugas Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua FFI/AFI berlaku sejak 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru.

[adsense]PSSI menegaskan, keputusan ini juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga kesinambungan program pembinaan, penyelenggaraan kompetisi, pengembangan futsal di daerah, serta persiapan tim nasional, agar dinamika kepengurusan tidak menghambat perkembangan futsal Indonesia yang terus menunjukkan potensi dan kemajuan prestasi.

Organisasi itu juga berharap seluruh pemangku kepentingan futsal nasional dapat menghormati proses organisasi, mengedepankan komunikasi yang konstruktif, serta mendukung pelaksanaan KLB sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Michael Sianipar Klaim Dirinya Masih Jabat Ketum

Sebelumnya, Michael Sianipar menegaskan, dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) sesuai Kementerian Hukum (Kemenkum).

Hal tersebut disampaikan Michael di Jakarta pada Kamis (12/11) malam. Ia menyebut secara hukum masih menjadi Ketua Umum FFI.

[adsense]"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael.

Michael menjelaskan, kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki surat keputusan (SK) dari Kemenkum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah disahkan.

[adsense]Menurutnya, seluruh mekanisme perubahan kepengurusan harus mengacu pada aturan organisasi tersebut.

"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ujar Michael.

[adsense]Ia menegaskan setiap upaya pergantian kepengurusan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah. Michael menilai perubahan kepengurusan di luar prosedur AD/ART merupakan tindakan ilegal.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.

[adsense]Michael juga menanggapi keputusan PSSI yang memberhentikannya sebagai Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI.

Ia mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan tersebut. Michael mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila penunjukan Plt tersebut benar-benar dilakukan.

[adsense]"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.

Michael menambahkan, dirinya bersama jajaran kepengurusan FFI akan tetap berpegang pada dokumen legalitas organisasi. Ia juga meminta publik futsal Indonesia menilai polemik tersebut secara objektif.

[adsense]Menurut Michal, kepengurusannya masih memiliki sejumlah program yang ingin dituntaskan hingga 2028, termasuk mengawal target Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Dunia Futsal 2028.

"Kami masih punya impian untuk mengawal Indonesia agar bisa masuk ke Piala Dunia Futsal 2028," kata Michael.

[adsense]

Berharap PSSI beri ruang klarifikasi

Michael Sianipar berharap agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memberikan ruang baginya untuk melakukan klarifikasi setelah dirinya dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI).

"Saya berharap jika memang ada hal-hal yang memang dirasa perlu untuk saya klarifikasi, panggil saya. Saya siap dipanggil (untuk) menjelaskan apa pun pertanyaan dari A sampai Z secara terbuka, panggil saya," kata Michael Sianipar dalam sebuah video yang dipublikasikan FFI melalui media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

[adsense]Ia menyampaikan hal itu menanggapi keputusan PSSI menunjuk Vivin Cahyani yang juga menjabat Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

[adsense]Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari FFI.

PSSI menyampaikan, keputusan tersebut sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.

[adsense]Michael mengatakan, jabatan merupakan sebuah amanah yang bersifat sementara. Oleh sebab itu, ia meminta pimpinan PSSI agar melihat persoalan yang terjadi di FFI atau sekarang bernama Asosiasi Futsal Indonesia secara objektif.

Ia berharap agar PSSI tidak mengambil kebijakan untuk kepentingan sesaat, tetapi mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

[adsense]Lebih lanjut, Michael menjelaskan, futsal merupakan bagian dari entitas di dalam keluarga besar PSSI. Namun demikian, FFI juga memiliki aturan dan legalitas yang menempatkan posisi kepengurusan saat ini yang perlu dihormati.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, ia juga akan kembali ke tanah air dan akan bertemu dengan banyak pihak untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kondisi FFI.

[adsense]Michael menginginkan agar dinamika yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. "Agar badai ini segera berlalu dan kita kembali fokus untuk membangun futsal Indonesia," katanya.

[adsense]

[adsense]Keberadaan foto tersebut menjadi perhatian setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan pantauan di Kantor Pemprov Sumut, potret Gibran masih terlihat menghiasi dinding lobi utama. Foto itu dipasang berdampingan dengan potret Presiden Prabowo Subianto dalam bingkai yang tertata rapi.

[adsense]Gibran terlihat mengenakan kemeja putih, jas, dan dasi merah. Di dekatnya terdapat patung Garuda yang menjadi simbol negara dan kebinekaan Indonesia.

Kondisi serupa juga ditemukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut. Foto Gibran masih terpasang berdampingan dengan foto Prabowo di dinding ruangan tersebut.

[adsense]Belum diketahui apakah foto Wakil Presiden itu masih terpajang di seluruh ruangan lain di lingkungan Pemprov Sumut. Penelusuran tidak dapat menjangkau seluruh area perkantoran.

Satpol PP Belum Mengetahui Jadwal Pencopotan Foto Gibran

[adsense]Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lingkungan Pemprov Sumut mengaku belum mengetahui alasan foto tersebut masih dipasang maupun kapan pencopotannya akan dilakukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara yang dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut belum memberikan keterangan.

[adsense]Di sejumlah aula Pemprov Sumut, foto Presiden dan Wakil Presiden juga biasanya dipasang sebagai bagian dari kelengkapan ruangan. Namun, pemasangannya dapat bersifat tentatif sesuai kebutuhan kegiatan.

Belum adanya penjelasan dari pemerintah daerah membuat kepastian mengenai penyesuaian foto tersebut masih menunggu konfirmasi pejabat berwenang.

[adsense]

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat tersebut disampaikan langsung oleh Gibran kepada pimpinan lembaga tersebut.

[adsense]Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI," kata Muzani setelah menerima Gibran di Gedung MPR, Jakarta Pusat.

[adsense]Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran diterima oleh Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Setelah pertemuan berlangsung beberapa menit, Gibran meninggalkan ruang pertemuan dan turun menuju lobi Gedung Nusantara III.

[adsense]Namun, Gibran tidak memberikan pernyataan kepada awak media yang menunggu di lokasi.

Status Pengunduran Diri dan Proses Kelembagaan Jadi Perhatian

[adsense]Meski surat telah disampaikan kepada Presiden dan MPR, proses pengunduran diri serta perubahan status jabatan tetap perlu merujuk pada mekanisme konstitusional dan keputusan resmi lembaga berwenang.

Situasi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai penyesuaian atribut kenegaraan di berbagai kantor pemerintahan, termasuk pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di daerah.

[adsense]Di Sumatera Utara, foto Gibran yang masih terlihat di Kantor Pemprov Sumut dan DPRD Sumut menjadi gambaran bahwa penyesuaian administratif maupun simbolik belum tampak dilakukan di sejumlah lokasi.

Hingga Jumat, 13 November 2026, belum ada keterangan resmi mengenai kapan foto tersebut akan diturunkan atau apakah pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

[adsense]Publik kini menanti penjelasan Pemprov Sumut mengenai keberadaan foto Gibran di lingkungan perkantoran pemerintah daerah tersebut.

[adsense]

[adsense]Bencana yang kembali terjadi ini membuat warga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebagian masyarakat bahkan telah mengamankan perabotan dan barang berharga ke tempat lebih tinggi sejak malam sebelumnya karena khawatir banjir kembali membesar seperti kejadian pada November 2025.

Salah seorang warga Desa Perdamaian, Asnita (63), mengaku tidak ingin pengalaman banjir besar sebelumnya kembali terulang.

[adsense]"Kami tadi malam mengangkat barang-barang ke atas karena takut banjir seperti tahun lalu," kata Asnita di Aceh Tamiang, Jumat (13/11/2026).

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Air yang menggenangi kawasan permukiman terus meluas hingga menutup sejumlah ruas jalan. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas.

[adsense]Untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, warga terpaksa berjalan kaki melewati genangan air.

Drainase Pascabanjir 2025 Disorot Warga

[adsense]Warga menduga buruknya kondisi saluran drainase menjadi salah satu faktor yang memperparah genangan. Saluran air di sejumlah kawasan disebut belum berfungsi maksimal setelah tertimbun lumpur akibat banjir besar pada November 2025.

Kondisi tersebut membuat air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar. Ketika curah hujan meningkat dan debit air sungai bertambah, genangan dengan cepat memenuhi jalan hingga masuk ke kawasan rumah penduduk.

[adsense]Asnita berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki saluran drainase, khususnya di kawasan perkotaan.

Menurut dia, pembenahan infrastruktur pengendali air sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman banjir setiap kali hujan deras turun.

[adsense]Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan infrastruktur yang terdampak banjir sebelumnya benar-benar dipulihkan dan mampu berfungsi kembali.

BPBD Catat 11 Desa di Empat Kecamatan Terdampak

[adsense]Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Bandar Pusaka, Tenggulun, dan Bendahara.

Luasnya wilayah terdampak menunjukkan bahwa ancaman banjir tidak hanya terjadi di satu kawasan permukiman. Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai juga berpotensi menghadapi kenaikan debit air apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.

[adsense]Kondisi tersebut membuat BPBD meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan, terutama warga yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

BPBD Minta Warga Tidak Menunggu Air Naik untuk Evakuasi

[adsense]Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang tinggal di wilayah tengah dan hilir sungai karena berpotensi terdampak apabila debit air mengalami peningkatan.

BPBD meminta masyarakat tidak menganggap remeh perubahan kondisi cuaca maupun kenaikan permukaan air sungai. Kewaspadaan dini dinilai penting untuk mengurangi risiko korban jiwa ketika banjir datang secara tiba-tiba.

[adsense]Selain memantau kondisi sungai, warga juga diminta mengamankan dokumen penting dan barang berharga, menjauhi bantaran sungai saat debit air meningkat, serta segera melakukan evakuasi mandiri apabila situasi mulai membahayakan.

Iman juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan informasi dan arahan dari petugas BPBD maupun aparatur setempat.

[adsense]Pesan utama yang disampaikan BPBD adalah masyarakat tidak perlu menunggu air semakin tinggi untuk menyelamatkan diri dan keluarga.

Banjir susulan di Aceh Tamiang kembali memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus pemulihan infrastruktur pascabanjir.

[adsense]Bagi warga, penanganan darurat memang dibutuhkan, tetapi perbaikan drainase dan sistem pengendalian air juga menjadi kebutuhan mendesak agar kejadian serupa tidak terus berulang.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan rapat koordinasi perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi di Aula Kantor Dinkes Sumut Jalan H.M. Yamin, Medan pada Kamis (12/11/2026).

[adsense]Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy diwakili Kepala Seksi Kesga dan Gizi Cut Diana Mutia menjelaskan, Rakor ini dilakukan sebagai langkah untuk percepatan penurunan AKI dan AKB di Sumatera Utara, mengingat upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator peningkatan umur harapan hidup (UHH) harus didukung dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan indikator penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara, kata Hasrimy, harus terus diturunkan. Kolaborasi semua pihak diyakini akan dapat mewujudkan hal itu.

[adsense]Dari aspek medis, penyebab terbanyak kematian ibu disebabkan karena perdarahan postpartum dan eklampsi. Sedangkan penyebab terbanyak kematian bayi disebabkan karena asfiksia, berat bayi lahir rendah (BBLR) dan prematururitas. Sedangkan dari aspek non medis, diantaranya adalah faktor pendidikan ibu, faktor geografis, tingkat ekonomi keluarga, faktor budaya dan agama, kemandirian ibu dalam memutuskan masalah kesehatannya, dan lain-lain.

"Adanya beberapa faktor non medis yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, mendorong Dinas Kesehatan Sumut perlu berkolaborasi dengan lintas organisasi perangkat daerah dan lintas organisasi masyarakat sipil. Dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan anak di provinsi Sumatera Utara," kata Hasrimy.

[adsense]Ia berharap dengan adanya kolaborasi yang kita laksanakan hari ini, peran aktif masyarakat secara masif diharapkan dapat mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi di Sumatera Utara.

Rapat koordinasi perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi kali ini dihadiri Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kota Medan, Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI), Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), Yayasan Nuansa Alam Indonesia (YNAI), Komunitas Peduli Anak (KOPA), Gerakan Peduli Sungai (GPS), YAPPEMAS, LBH Apik, SOS Children Village, Satgas PPA Medan, Rumah Literasi Ranggi, dan Sanggar Pelita.

[adsense]Rakor disambut baik oleh seluruh organisasi masyarakat sipil yang hadir, perwakilan organisasi masyarakat sipil, Yasra dari YNAI menyatakan siap berkolaborasi bahkan berkomitmen akan membantu percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rakor juga akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Sumut, Dinas Kesehatan Kota Medan dengan organisasi masyarakat sipil.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Rapat Paripurna MPR RI pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada Rabu (2/12) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Hal itu berdasar hasil rapat gabungan MPR yang digelar hari ini, Jumat (13/11/2026).

Rapat yang digelar tertutup, dihadiri sembilan pimpinan MPR dan fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Rapat juga menghasilkan tiga hal lain, yakni surat MPR berisi permintaan dua nama calon wakil presiden yang akan ditetapkan di Paripurna akan dikirim hari ini ke presiden.

MPR juga resmi membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR. Tim verifikasi bertugas untuk meverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden.

Kemudian, membentuk tim ad hoc yang berjumlah 36 orang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang telah dipilih oleh MPR.

"Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," katanya.

Berikut adalah alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari.

Tahapan ini disusun dengan merujuk dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014; Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Tahap I. Rapat Gabungan MPR

Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.

1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.

2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.

3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.

• Pasal 134 Tata Tertib MPR

Tahap II. Pemberitahuan Kepada Presiden

Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.

1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.

2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.

• Pasal 135 Tata Tertib MPR.

Tahap III. Pengajuan Calon Wakil Presiden

Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.

1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.

2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.

• Pasal 136 Tata Tertib MPR.

Tahap IV. Verifikasi Calon Wakil Presiden

Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.

1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.

2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.

3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.

4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.

• Pasal 137-139 Tata Tertib MPR.

Tahap V. Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden

Batas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.

2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.

3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.

• Pasal 140 Tata Tertib MPR.

Tahap VI. Penetapan Dan Pelantikan Wakil Presiden

1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.

2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.

• Pasal 141-142 Tata Tertib MPR.

Topikseru.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 48,35 miliar kepada 16.118 pelaku usaha mikro terdampak bencana. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp 3 juta sebagai modal untuk memulihkan dan mengembangkan kembali usaha yang terdampak bencana.

[adsense]Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, bersama Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, di Kantor Cabang Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto No. 556 AB, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (13/11/2026).

Dalam sambutannya, Timur Tumanggor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian UMKM, Bank Sumut, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut.

[adsense]"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Sumut yang terdampak bencana," ujar Timur.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban pelaku usaha mikro sekaligus menjadi modal awal untuk bangkit kembali setelah usaha mereka terdampak bencana. Menurutnya, bantuan sebesar Rp3 juta per penerima dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, memperbaiki peralatan yang rusak, maupun memulai kembali usaha yang sempat terhenti.

[adsense]"Kami memahami bantuan ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Namun, kami berharap bantuan ini menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah terdampak bencana. Kemarin ada yang berjualan kue, membuat lontong, hingga kerajinan tangan. Bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peralatan dan menambah modal usaha. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk kembali berusaha. Pemerintah akan selalu hadir," pesannya.

Timur menjelaskan, pascabencana yang terjadi pada 2025, tercatat sebanyak 117.169 pelaku UMKM di Sumut terdampak. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota yang mencakup 1.143 desa dan kelurahan.

[adsense]Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan petani yang kehilangan hasil panen, tetapi juga pedagang yang tempat usahanya rusak serta pelaku usaha kecil yang kehilangan peralatan dan modal untuk kembali bekerja.

"Karena itu, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan dan jalan. Kita juga harus membantu masyarakat agar dapat kembali bekerja, berdagang, dan memperoleh penghasilan," tegasnya.

[adsense]Timur menambahkan, pemerintah akan terus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui perbaikan sarana pendukung usaha, pendampingan UMKM, serta penguatan akses pembiayaan.

Ia juga meminta perangkat daerah terkait mengawal proses pemulihan usaha masyarakat, memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan transparan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendata pelaku usaha yang belum menerima bantuan agar dapat diakomodasi pada tahap berikutnya.

[adsense]Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah menyampaikan, Bank Sumut mendapat kepercayaan dari Kementerian UMKM sebagai salah satu bank penyalur Banpres untuk rehabilitasi usaha mikro terdampak bencana tahun 2026, bersama Bank BRI.

Pada tahap pertama, Bank Sumut menyalurkan bantuan kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sumut. Heru menyebutkan, penyaluran bantuan tersebut mencakup Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kota Medan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]"Program bantuan presiden ini merupakan langkah strategis sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya bagi pelaku usaha mikro agar dapat kembali bangkit dan produktif," ungkap Heru.

Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas usaha. Pelaku usaha yang sebelumnya berskala mikro juga diharapkan dapat berkembang menjadi usaha kecil.

[adsense]Salah seorang penerima bantuan, Efendi Julianto, warga Desa Paya Geli, Dusun VI, mengaku usaha makanan ringan dan makanan beku (frozen food) miliknya terpaksa berhenti beroperasi akibat terdampak banjir.

Efendi menceritakan, saat banjir melanda, air menggenangi rumah sekaligus tempat usahanya hingga setinggi dada orang dewasa. Akibatnya, sejumlah peralatan usaha, seperti kulkas untuk menyimpan produk beku dan kompor untuk memasak, mengalami ekrusakan parah.

[adsense]Ia berharap bantuan pemerintah yang diterimanya dapat meringankan beban sekaligus menjadi modal untuk kembali menjalankan usahanya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution, dan Bank Sumut. Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan bisa membangkitkan kembali usaha saya," harapnya.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kehadiran polisi di tengah masyarakat kembali ditunjukkan oleh Tim Macan Sat Samapta Polres Pelabuhan Belawan saat patroli dini hari. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan tiga orang pemuda beserta dua bilah senjata tajam jenis celurit yang diduga berkaitan dengan rencana aksi tawuran.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 02.00 WIB. Saat melaksanakan patroli di kawasan Andansari, personel Tim Macan Unit 1 yang dipimpin Kasat Samapta AKP Rudi menemukan tiga pemuda berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna putih.

Petugas kemudian menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Dari salah satu telepon genggam yang diperiksa, ditemukan percakapan berisi ajakan tawuran serta foto yang memperlihatkan seseorang memegang senjata tajam. Saat dimintai keterangan, ketiganya mengakui mengetahui keberadaan senjata tajam tersebut dan menunjukkan tempat penyimpanannya.

Petugas selanjutnya menemukan dua bilah celurit yang disimpan di atas kamar mandi sebuah rumah di Jalan Marelan Pasar 3, Gang Keramat. Ketiga pemuda berinisial AS (24), DH (20), dan FFD (18) kemudian dibawa bersama barang bukti ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan berupa dua bilah senjata tajam jenis celurit, satu unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih, serta satu unit telepon genggam Vivo.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring melalui Kasat Samapta AKP Rudi menyampaikan, patroli yang dilakukan personel merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan kamtibmas.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa polisi selalu hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman. Patroli akan terus kami tingkatkan, terutama pada jam-jam rawan, guna mencegah tawuran maupun tindak kriminalitas lainnya," ujarnya.

Polres Pelabuhan Belawan mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hingga dini hari. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi tawuran atau gangguan keamanan melalui Call Center Polri 110, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pertumbuhan positif pada angkutan minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pada periode tersebut, angkutan CPO yang berhasil didistribusikan mencapai 99.111 ton, tumbuh sebesar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang menyalurkan 89.140 ton CPO.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo mengatakan, peningkatan ini mencerminkan semakin pentingnya peran kereta api dalam mendukung distribusi komoditas unggulan Sumatera Utara sekaligus memperkuat konektivitas logistik industri kelapa sawit.

"Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai bagian dari rantai distribusi industri kelapa sawit. Kami berkomitmen menghadirkan layanan angkutan barang yang andal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para mitra usaha maupun perekonomian Sumatera Utara," ujar Anwar di Medan pada Jumat (13/11/2026).

Di tengah besarnya potensi industri kelapa sawit di Sumatera Utara, layanan angkutan CPO menggunakan kereta api memiliki keunikan tersendiri. KAI menjadi satu-satunya penyedia layanan angkutan CPO berbasis kereta api di wilayah tersebut, yang menghadirkan alternatif distribusi untuk mengalihkan sebagian beban angkutan dari jalan raya.

Anwar menjelaskan, keunggulan angkutan berbasis rel terletak pada kemampuannya mengangkut komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal melalui jalur khusus kereta api. Penggunaan kereta api dalam distribusi CPO memberikan keuntungan besar dari sisi pengelolaan logistik bagi perusahaan mitra.

"Kereta api memiliki keunggulan dalam mengangkut komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan kapasitas angkut yang besar dan jadwal perjalanan yang terencana, perusahaan mitra dapat mengatur pengiriman hasil produksi secara lebih terukur dan efisien," tambahnya.

Adapun untuk kinerja bulanan, pada Oktober 2026 volume CPO yang diangkut dengan kereta api tercatat sebanyak 13.330 ton, tumbuh signifikan hingga 21 persen dibanding Oktober 2025 yang mengangkut 10.998 ton.

Capaian positif tersebut turut ditopang oleh keandalan operasional yang tinggi selama bulan Oktober 2026, di mana rata-rata tingkat ketepatan waktu (on-time performance) untuk kereta api barang di Sumatera Utara mencapai 94,84 persen untuk keberangkatan dan 95,39 persen untuk kedatangan.

"Di balik setiap perjalanan angkutan CPO, terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut bergerak. Mulai dari petani yang memasok tandan buah segar, pekerja perkebunan, hingga tenaga kerja di pabrik pengolahan. Kami berharap layanan kereta api dapat turut mendukung keberlanjutan ekosistem industri kelapa sawit dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," tutur Anwar.

Sebagai salah satu daerah dengan aktivitas industri kelapa sawit yang masif, Sumatera Utara membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang mampu menjaga kelancaran distribusi hasil perkebunan dan pengolahan. KAI Divre I Sumatera Utara terus berkomitmen untuk mengembangkan angkutan barang sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

"Kami ingin kereta api menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan industri di Sumatera Utara. Melalui layanan angkutan barang yang semakin andal dan kompetitif, KAI berupaya menghadirkan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan mitra, tetapi juga masyarakat luas," tutup Anwar.

Topikseru.com, Medan – Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu pada 2025 mencapai Rp89,10 miliar atau 136,30 persen dari target Rp65,38 miliar.

[adsense]Kontribusi terbesar berasal dari layanan paspor sebesar Rp 61,05 miliar, visa Rp 18,95 miliar, izin tinggal Rp 5,27 miliar, dan layanan keimigrasian lainnya Rp 3,84 miliar.

Capaian PNBP yang melampaui target mengantarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu menjadi salah satu lokasi pendalaman Kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Keimigrasian.

[adsense]Bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan on-site observation untuk mengidentifikasi potensi penerimaan dan peluang pengembangan layanan keimigrasian.

Kegiatan ini melibatkan tim peneliti LPEM FEB UI yang diketuai Chaikal Nuryakin, selaku Ketua Tim Pelaksana dan Khoirunurrofik selaku Ketua Tim Peneliti, serta didampingi perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Nurul Sita Masruroh dan Ririn Olivia Siallagan.

[adsense]Melalui wawancara mendalam dan knowledge sharing bersama jajaran Kanim Kualanamu, tim menggali karakteristik layanan, proses bisnis, kondisi operasional, serta peluang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan negara.

Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kanim Kualanamu, Fajar Harry Murcahyo menyampaikan, kajian ini menjadi kesempatan untuk menggambarkan potensi dan tantangan pelayanan dari perspektif pelaksana di lapangan.

[adsense]"Setiap layanan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Melalui kajian ini, kami dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses bisnis, kondisi operasional, serta peluang pengembangan layanan di Kanim Kualanamu. Harapannya, hasil kajian dapat menjadi landasan bagi kebijakan optimalisasi PNBP yang tetap mengedepankan kemudahan, kualitas, dan kebutuhan masyarakat," ujar Fajar.

Sebagai pengelola Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Kualanamu, salah satu pintu masuk udara internasional utama di Sumatera Utara, Kanim Kualanamu memiliki karakteristik layanan dan sumber penerimaan yang beragam. Layanan tersebut meliputi penerbitan paspor, pelayanan visa, izin tinggal bagi warga negara asing, serta layanan keimigrasian lainnya.

[adsense]Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Uray Avian, menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi modal untuk memetakan peluang dan memperkuat pengembangan layanan.

"Kami melihat kajian ini sebagai momentum untuk memetakan potensi layanan secara lebih menyeluruh. Kualanamu memiliki dinamika pelayanan yang terus berkembang, baik dari layanan paspor maupun pelayanan keimigrasian di bandara internasional. Namun, optimalisasi penerimaan harus tetap berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan, kewajaran tarif, dan kemudahan akses bagi masyarakat," ungkap Uray.

[adsense]Sejak Oktober 2026, wilayah kerja Kanim Kualanamu mencakup seluruh Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai, sementara seluruh wilayah Kota Medan dialihkan kepada Kanim Medan.

Penyesuaian ini menghadirkan karakteristik kebutuhan layanan baru sekaligus membuka peluang untuk mengidentifikasi potensi penerimaan di wilayah kerja yang lebih luas. Untuk memperluas akses, Kanim Kualanamu juga mengoperasikan dua Beranda Imigrasi, masing-masing di Kualanamu dan Delipark Mall Medan.

[adsense]Optimalisasi PNBP keimigrasian tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko yakni semangat "Imigrasi untuk Rakyat" menjadi landasan agar setiap pengembangan layanan menghadirkan manfaat nyata melalui pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berkualitas.

[adsense]Melalui pendalaman bersama LPEM FEB UI, Imigrasi Kualanamu diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan arah optimalisasi PNBP yang adaptif, produktif, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

[adsense]

Mereka adalah pengurus dan anggota Persatuan Mediagram Sumatera Utara (Permedsu) yang kembali turun ke jalan lewat agenda rutin bertajuk "Jumat Berkah".

Di sudut-sudut jalanan kota, aksi sederhana ini menjelma menjadi oase penyejuk bagi warga yang melintas.

Bagi Ketua Permedsu, Ahmad Sanusi Lubis, kegiatan berbagi ini bukan sekadar agenda seremonial komunitas. Lebih dari itu, aksi ini adalah wujud nyata kepedulian yang terus dirawat di tengah kesibukan dunia digital.

"Selain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, kegiatan Jumat Berkah ini juga menjadi momentum bagi kami di Permedsu untuk mempererat solidaritas dan kekompakan antarsesama anggota," ungkap Ahmad di sela-sela kegiatan.

Senada dengan sang ketua, Sekretaris Permedsu, Muchlis, menuturkan bahwa kehadiran mereka di jalanan hari ini didasari oleh rasa empati yang mendalam.

Dia menyadari betul betapa situasi ekonomi saat ini sedang tidak menentu, membuat sebagian masyarakat harus bekerja ekstra keras hanya untuk menyambung hidup.

"Kami berharap, lewat sedikit rezeki yang disisipkan dari urunan anggota Permedsu ini, bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di luar sana," tutur Muchlis penuh kehangatan.

Tak berhenti pada aksi hari ini, Permedsu juga melontarkan pesan penuh makna. Mereka mengajak komunitas-komunitas lain di Medan dan sekitarnya untuk tidak pernah lelah mengulurkan tangan kepada sesama yang membutuhkan.

Pintu kolaborasi pun selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin bersama-sama menebar kebaikan.

Sebab, di tengah kerasnya roda kehidupan kota besar, kepedulian sekecil apa pun sering kali menjadi alasan bagi seseorang untuk kembali tersenyum hari ini.

Topikseru.com, Jakarta – Harga bahan bakar minyak Pertalite bertahan di Rp 10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya per Oktober 2026 sudah berada di level Rp 18.102 imbas kenaikan harga minyak global.

Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Menteri Keuangan memastikan pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Sebab melonjaknya harga minyak ini menyebabkan kenaikan biaya subsidi dan kompensasi energi.

Suahasil memaparkan, pergerakan harga minyak dunia sejak awal 2026 menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan eskalasi geopolitik dan perang. Setelah sempat tertahan di kisaran US$ 60 per barel, harga minyak melonjak hingga hampir menyentuh puncaknya di angka US$ 115-116 per barel.

Meski sempat mengalami koreksi tipis akibat dinamika gencatan senjata maupun perhelatan politik di Amerika Serikat, harga minyak mentah global tercatat masih berada di level US$ 92,06 per barel pada 10 November.

"Harga minyak Brent, kita lihat puncaknya itu pernah hampir menyentuh US$ 115-116 per barel, dan kita tahu semuanya memberikan tekanan kepada APBN kita," ujar Suahasil.

Ia menjelaskan, jika harga sempat melonjak tinggi, maka rata-rata harga minyak dalam setahun yang menjadi acuan APBN akan ikut terkerek naik. Sebaliknya jika harga turun, rata-rata tahunannya diharapkan tidak setinggi yang dikhawatirkan.

"Kalau 10 November kita catat harga Brent itu US$ 92,06 per barel, dan itu kita harus waspadai terus karena perurunan ini, karena dampaknya bagi APBN adalah dampak rata-rata setahun. Jadi kalau kena tinggi, berarti rata-rata setahunnya akan terkeret naik. Tapi kalau dia turun, berarti rata-rata setahunnya tidak setinggi yang kita lihat atau kita mulai waspadai," terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) menyentuh angka US$ 94,4 per barel. Sementara realisasi lifting minyak dan gas Indonesia terpantau berada di bawah asumsi makro APBN.

"Harga minyak mentah Indonesia rata-rata tahunnya US$ 94,4 per barel, lifting minyak kita dan lifting gas kita ada di bawah dari asumsi makro APBN," ujarnya.

Meski begitu, Suahasil menegaskan harga beberapa komponen energi tidak dinaikkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, harga bahan bakar Pertalite bertahan di Rp 10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya per Oktober 2026 sudah berada di level Rp 18.102 imbas kenaikan harga minyak global tadi.

"Kita lihat selama 2024, 2025, dan sampai dengan bulan Maret 2026 hanya sedikit di atas harga Rp 10.000 dan itu ditanggung selisih harganya oleh pemerintah. Mulai bulan April mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," paparnya.

"Untuk solar kira-kira harga pemerintahnya adalah Rp 6.800, harga keekonomiannya ada di atas Rp 6.800 namun relatif cukup dekat. Namun mulai bulan Maret dia mulai meningkat ke atas harga keekonomiannya (Rp 21.457 per liter) karena harga minyak yang meningkat dengan pesat juga di pasar dunia," sambungnya.

Topikseru.com, Jakarta – Sejumlah cabang olahraga unggulan dan langganan medali bagi tim Indonesia tidak dipertandingkan dalam SEA Games Malaysia 2027, panjat tebing, dayung, dan voli pantai, serta nomor beregu putra dan putri bulu tangkis, gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sedih dan menyesalkan tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga unggulan Indonesia pada SEA Games Malaysia 2027 karena dapat menghambat kemajuan olahraga di Asia Tenggara.

"(Kondisi ini) Menyedihkan (bagi kemajuan olahraga Asia Tenggara). Olahraga mendidik kita untuk sportivitas. Kita sebagai negara tetangga tentu harus mendukung perkembangan olahraga secara regional," kata Erick di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sejumlah cabang olahraga unggulan Indonesia yang tidak masuk dalam daftar pertandingan SEA Games 2027 antara lain panjat tebing, dayung, dan voli pantai, serta nomor beregu putra dan putri bulu tangkis.

Selain itu, cabang olahraga gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon juga tidak dipertandingkan.

Erick mengatakan sejumlah atlet dari negara-negara Asia Tenggara telah membuktikan kemampuan mereka dengan meraih medali emas Olimpiade.

Ia mencontohkan keberhasilan atlet Filipina pada cabang senam, Thailand pada taekwondo, Vietnam pada menembak, serta Indonesia pada panjat tebing dan angkat besi.

Menurut dia, tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga Olimpiade pada SEA Games sama dengan mengabaikan perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama negara masing-masing di panggung internasional.

Erick mengatakan telah menerima masukan dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan sejumlah federasi olahraga terkait kondisi tersebut.

"Ya, saya sebagai Menpora akan mulai melakukan langkah-langkah sport diplomacy," katanya.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah ditempuh adalah mengirimkan surat kepada Menteri Olahraga Malaysia untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong komitmen bersama dalam memajukan olahraga Asia Tenggara.

"Apakah kita sebagai negara Asia Tenggara masih saling menghormati yang namanya fairness dan sportivitas?" ujar Erick.

Menpora menambahkan sejumlah menteri olahraga dari negara-negara Asia Tenggara juga mendukung langkah tersebut.

Ia pun meminta KOI turut memperjuangkan kepentingan olahraga Indonesia melalui diplomasi olahraga di tingkat regional.

[adsense]Insiden yang telah berlangsung setidaknya sembilan jam ini membuat puluhan ribu pengguna kesulitan mengakses email Outlook mereka, beserta sejumlah aplikasi Microsoft 365, termasuk Teams dan Copilot.

Meski sebelumnya sempat melaporkan adanya kemajuan dalam proses pemulihan, Microsoft mengakui bahwa upaya terbaru untuk mengembalikan layanan tidak berjalan sesuai harapan.

[adsense]Menurut laporan Reuters, badan intelijen dan kepolisian federal Australia termasuk diantara institusi yang terdampak gangguan layanan Microsoft pada Jumat (13/11/2026).

Pemerintah Australia bahkan mengaktifkan sebuah perjanjian khusus untuk memastikan pemulihan layanan di negara tersebut mendapatkan prioritas.

[adsense]"Ada kerja sama yang baik dalam bidang keamanan dengan Microsoft sebagai perusahaan. Ketika berbicara mengenai perjanjian siber resmi yang aku tandatangani atas nama Australia, perjanjian pertama di antaranya adalah dengan Microsoft," kata Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, dalam konferensi pers pada Jumat (13/11).

"Perjanjian itu telah diaktifkan hari ini untuk memastikan kepentingan Australia mendapatkan prioritas yang semestinya dalam penanganan gangguan ini," lanjutnya.

[adsense]Dalam konferensi pers itu, Direktur Jenderal Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) Mike Burgess dan Komisaris Australian Federal Police (AFP) Krissy Barrett mengonfirmasi bahwa lembaga yang mereka pimpin turut terdampak gangguan tersebut.

Sementara Burke mengatakan, menurut Microsoft gangguan tersebut bukan disebabkan oleh serangan siber, meskipun tidak ada informasi lebih lanjut terkait penyebab gangguan itu.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pihaknya tak akan ajukan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).

[adsense]AHY menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa MPR memilih Wapres pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tuturnya.

[adsense]AHY mengatakan sikap ini juga sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat. Ia mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Oleh sebab itu, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.

[adsense]"Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," pungkasnya.

Kursi Wapres kosong usai Gibran resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11) kemarin.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapersiasi inovasi QRESTO milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.

Wamendagri melihat sekaligus mencoba aplikasi QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam, Jalan S. Parman, Medan, kamis 12 November 2026.

Didampingi Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, Bima Arya mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme dan manfaat penerapan QRESTO sebagai inovasi digital dalam mendukung transparansi transaksi serta optimalisasi penerimaan pajak restoran.

Aga menjelaskan, QRESTO merupakan sistem pembayaran digital yang mengintegrasikan transaksi restoran dengan pencatatan pajak daerah melalui mekanisme split payment. Artinya, ketika konsumen melakukan pembayaran dengan memindai kode QRIS yang tersedia, nilai pembayaran secara otomatis terbagi ke dua rekening tujuan, yakni rekening milik pengusaha restoran dan rekening kas daerah Pemerintah Kota Medan sesuai dengan komponen dan ketentuan pajak yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, bagian pembayaran yang menjadi hak pengusaha langsung masuk ke rekening pengusaha, sementara komponen pajak restoran langsung disetorkan ke rekening kas daerah. Sistem ini membuat proses pembayaran dan penyetoran pajak berlangsung lebih praktis, transparan, serta meminimalkan potensi keterlambatan maupun ketidaksesuaian pelaporan pajak.

Tidak sekadar melihat pemaparan, Bima Arya juga mencoba langsung melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRESTO. Dengan memindai (scan) kode QRIS yang tersedia di meja Cafe Njonja Kopitiam, Bima Arya mengikuti tahapan transaksi hingga proses pembayaran berhasil dilakukan.

Melalui pengalaman tersebut, Bima Arya dapat melihat secara langsung bagaimana sistem QRESTO bekerja, mulai dari proses pemindaian QRIS hingga mekanisme pembagian pembayaran secara otomatis ke rekening pengusaha dan rekening kas daerah.

Usai mencoba langsung inovasi tersebut, Bima Arya menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam. Menurutnya, inovasi berbasis digital ini memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, khususnya dari sektor pajak restoran.

Ia menilai, kehadiran QRESTO dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha atau wajib pajak restoran dalam melakukan pencatatan transaksi sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem yang semakin praktis dan transparan, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif.

Tidak hanya bagi pelaku usaha, QRESTO juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan semakin yakin bahwa pajak yang dibayarkan melalui transaksi di restoran benar-benar tercatat dan masuk sebagai penerimaan daerah untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan.

Apresiasi yang disampaikan Wamendagri tersebut menjadi dorongan positif bagi Bapenda Kota Medan untuk terus mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah.

Melalui penerapan QRESTO, Bapenda Kota Medan berkomitmen memperkuat transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.

Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Topikseru.com, Karo – Kepolisian Resor (Polres) Karo menegaskan akan mengusut tuntas kericuhan yang terjadi saat proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026). Polisi mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan penganiayaan terhadap petugas hingga pembakaran empat kendaraan dinas.

Insiden tersebut mengakibatkan tiga aparat mengalami luka-luka. Selain itu, satu unit mobil dinas dan tiga sepeda motor dinas dilaporkan dibakar dalam kericuhan yang terjadi saat petugas gabungan melaksanakan kegiatan penyiapan lahan.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha mengatakan pihaknya menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut.

Ia menegaskan, kepolisian akan memprioritaskan penanganan terhadap personel yang menjadi korban sekaligus melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

"Kapolres Karo menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas," ujar Pedoman Maha, Kamis malam (12/11/2026).

Menurut dia, aparat penegak hukum akan melakukan penanganan secara profesional dan menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Ia menyebutkan setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional," katanya.

Di sisi lain, persoalan Lahan Usaha Tani Siosar merupakan bagian dari program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung pada periode 2010–2016.

Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.

Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman akibat bencana erupsi, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan sekaligus penopang perekonomian keluarga.

Namun, proses penyediaan lahan tersebut sebelumnya menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang.

Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht pada 2026, proses penyiapan lahan usaha tani tersebut mulai dilaksanakan pada 6 November 2026.

Pelaksanaan penyiapan lahan itu kemudian diwarnai penolakan yang berujung kericuhan pada 11 November 2026.

Polres Karo berharap penyelesaian persoalan LUT Siosar tetap mengedepankan kepastian hukum, pemenuhan hak masyarakat pengungsi, serta memperhatikan aspirasi warga setempat yang menyampaikan penolakan.

Dialog dan komunikasi antarpihak dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan, sehingga persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut tidak kembali memicu benturan di tengah masyarakat.

Kepolisian mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta mempercayakan penanganan insiden tersebut kepada aparat penegak hukum.

Polri menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait persoalan lahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi, bukan dengan kekerasan, penganiayaan maupun perusakan fasilitas.

Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai Rp 1,17 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut baru sekitar 22,9% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,11 triliun.

[adsense]Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran penanganan karhutla tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Karhutla pagunya Rp 5,11 triliun, realisasinya Rp 1,17 triliun di 7 Kementerian dan Lembaga, termasuk dana siap pakai di BNPB," katanya, dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026.

[adsense]Selain anggaran penanganan Karhutla, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada 2026, menyusul bencana yang terjadi di wilayah Sumatra bagian utara pada akhir 2025.

Salah satu alokasi anggaran tersebut adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatra dengan pagu mencapai Rp 50,84 triliun.

[adsense]Anggaran tersebut terdiri dari Rp 30,9 triliun untuk kegiatan yang masuk dalam rencana induk, Rp 8,5 triliun untuk kegiatan di luar rencana induk, serta tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra telah mencapai Rp30,78 triliun atau 60,5% dari total pagu.

[adsense]Suahasil menjelaskan, peningkatan anggaran penanggulangan bencana menjadi salah satu tambahan pengeluaran pemerintah dalam APBN 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendukung penanganan bencana sekaligus pemulihan wilayah terdampak.

[adsense]