Topikseru.com - Harga ikan yang dijual di pasar tradisional tidak hanya ditentukan oleh hasil tangkapan nelayan. Sebelum sampai ke tangan konsumen, ikan melewati sejumlah tahapan perdagangan yang melibatkan nelayan, pengepul, pedagang besar, distributor, hingga pedagang eceran.

[adsense]Setiap tahapan tersebut memiliki biaya dan peran masing-masing. Mulai dari proses penangkapan, pembongkaran hasil laut, penyortiran, penyimpanan, hingga pengangkutan menuju pasar.

Kondisi ini membuat harga ikan di tingkat konsumen bisa berbeda dengan harga yang diterima nelayan ketika pertama kali menjual hasil tangkapannya.

[adsense]Di Sumatera Utara, rantai perdagangan ikan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Wilayah seperti Sibolga, Tanjungbalai, Asahan, Langkat, Serdang Bedagai, dan Deli Serdang memiliki aktivitas perikanan yang memasok kebutuhan berbagai daerah.

Perjalanan Ikan Dimulai dari Nelayan

[adsense]Nelayan menjadi pihak pertama dalam rantai perdagangan ikan. Mereka menangkap berbagai jenis ikan di laut menggunakan kapal dan alat tangkap sesuai kemampuan serta kondisi perairan.

Setelah kembali ke darat, hasil tangkapan dibongkar untuk kemudian dipilah berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitas.

[adsense]Ikan yang masih segar dan memiliki ukuran tertentu biasanya mempunyai nilai jual berbeda dibandingkan ikan berukuran kecil atau yang kualitasnya mengalami penurunan.

Hasil tangkapan tersebut kemudian dijual kepada pengepul, pedagang, atau melalui tempat pelelangan ikan (TPI).

[adsense]Tidak semua nelayan menggunakan jalur pemasaran yang sama. Ada yang menjual langsung kepada pembeli di pelabuhan perikanan, sementara lainnya sudah memiliki kesepakatan penjualan dengan pengepul.

Pengepul Membeli dan Mengumpulkan Hasil Tangkapan

[adsense]Setelah dibeli dari nelayan, ikan biasanya dikumpulkan oleh pengepul.

Pengepul berperan mengumpulkan hasil tangkapan dari beberapa nelayan agar tersedia dalam jumlah yang cukup untuk dipasarkan kembali.

[adsense]Pada tahap ini, ikan dapat disortir dan dikelompokkan berdasarkan jenis serta kualitasnya.

Pengepul kemudian menjual ikan kepada pedagang besar, distributor, atau pembeli dari daerah lain.

[adsense]Peran pengepul cukup penting karena nelayan tidak selalu memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas. Mereka juga belum tentu mempunyai kendaraan, fasilitas penyimpanan, atau jaringan pembeli untuk memasarkan hasil tangkapannya sendiri.

Pedagang Besar Menghubungkan Daerah Penghasil dengan Pasar

[adsense]Setelah melewati pengepul, ikan dapat masuk ke jaringan pedagang besar atau distributor.

Mereka biasanya membeli ikan dalam jumlah lebih banyak untuk kemudian memasok pedagang di pasar tradisional, supermarket, rumah makan, maupun usaha pengolahan hasil laut.

[adsense]Di Sumatera Utara, distribusi ikan dapat bergerak dari kawasan pesisir menuju pusat konsumsi seperti Kota Medan.

Jarak pengiriman menjadi salah satu faktor yang memengaruhi biaya perdagangan. Ikan yang harus menempuh perjalanan lebih jauh membutuhkan penanganan dan pengangkutan yang sesuai agar kualitasnya tetap terjaga.

[adsense]Karena itu, biaya transportasi, bahan bakar, tenaga kerja, dan penyimpanan turut diperhitungkan dalam proses distribusi.

Pedagang Pasar Menjual Ikan kepada Konsumen

[adsense]Tahap berikutnya adalah pedagang eceran yang menjual ikan langsung kepada masyarakat.

Pedagang pasar biasanya membeli ikan dari distributor atau pedagang besar, kemudian menjualnya dalam jumlah lebih kecil sesuai kebutuhan rumah tangga.

[adsense]Harga jual di tingkat pedagang eceran dapat berbeda-beda meskipun jenis ikannya sama.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kualitas, ukuran, jumlah pasokan, lokasi pasar, biaya operasional, serta tingkat permintaan masyarakat.

[adsense]Ketika pasokan ikan melimpah, harga beberapa jenis ikan berpotensi turun. Sebaliknya, ketika hasil tangkapan berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga dapat mengalami kenaikan.

Mengapa Harga Ikan Bisa Berbeda Jauh?

[adsense]Ada beberapa faktor yang memengaruhi perubahan harga ikan sejak dari nelayan hingga sampai ke pasar.

Pertama, biaya operasional penangkapan. Nelayan membutuhkan bahan bakar, es, perbekalan, perawatan kapal, dan tenaga kerja untuk melaut.

[adsense]Kedua, biaya distribusi. Ikan yang dikirim ke daerah berbeda membutuhkan ongkos angkut, tenaga bongkar muat, serta penanganan selama perjalanan.

Ketiga, kondisi hasil tangkapan. Cuaca buruk dan gelombang tinggi dapat menghambat aktivitas melaut sehingga jumlah ikan yang tersedia di pasar berkurang.

[adsense]Keempat, permintaan konsumen. Jenis ikan tertentu bisa mengalami kenaikan harga ketika permintaan meningkat, terutama saat pasokan terbatas.

Selain itu, panjangnya jalur pemasaran juga dapat memengaruhi harga akhir. Setiap pelaku usaha memiliki biaya operasional dan margin perdagangan yang diperhitungkan ketika menjual kembali ikan.

[adsense]Namun, selisih antara harga di tingkat nelayan dan konsumen tidak seluruhnya menjadi keuntungan pedagang karena terdapat biaya penanganan dan distribusi di sepanjang rantai tersebut.

Menjaga Kesegaran Ikan Menjadi Tantangan

[adsense]Berbeda dengan sejumlah komoditas lain, ikan membutuhkan penanganan khusus karena mudah mengalami pembusukan.

Setelah ditangkap, ikan perlu segera didinginkan menggunakan es atau fasilitas penyimpanan bersuhu rendah.

[adsense]Untuk pengiriman jarak jauh, penggunaan kendaraan berpendingin dan fasilitas cold storage dapat membantu mempertahankan kualitas ikan.

Jika proses pendinginan tidak berjalan dengan baik, kualitas ikan bisa menurun sebelum sampai ke pasar.

[adsense]Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan, pengepul, maupun pedagang yang tidak dapat menjual ikan dengan harga normal.

Karena itu, ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin dan sistem transportasi yang memadai menjadi bagian penting dalam memperbaiki rantai distribusi perikanan.

[adsense]Rantai Perdagangan yang Menentukan Harga di Pasar

Panjang atau pendeknya rantai distribusi ikan dapat berbeda di setiap daerah. Ada hasil tangkapan yang langsung dibeli konsumen dari nelayan, tetapi ada pula yang melewati beberapa pedagang sebelum sampai ke pasar.

[adsense]Masing-masing jalur memiliki konsekuensi terhadap biaya, kecepatan distribusi, dan harga jual.

Bagi Sumatera Utara, perbaikan sistem perdagangan ikan dapat memberikan manfaat bagi dua sisi sekaligus, yakni nelayan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

[adsense]Akses pasar yang lebih luas, fasilitas penyimpanan yang memadai, serta distribusi yang efisien diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh harga jual yang layak sekaligus menjaga harga ikan tetap terjangkau.

Dengan demikian, harga ikan yang terlihat sederhana di pasar sebenarnya merupakan hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan banyak pelaku usaha di sektor perikanan.

[adsense]

[adsense]

[adsense]salah satu klausul utama yang tengah dipoles Panja adalah penegasan kembali penerapan sanksi ekstrem berupa penjatuhan pidana mati bagi para pelaku kejahatan rasuah.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa norma RUU Perampasan Aset hukuman mati koruptor ini akan diselaraskan dengan payung hukum pidana yang telah berjalan di Indonesia.

[adsense]"Nanti akan menegaskan bahwa memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Payung Hukum dan Implementasi Pidana Mati

[adsense]Integrasi norma dalam RUU ini akan mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Pidana, serta regulasi turunan lainnya.

"Saat ini masih berlaku di Indonesia. Jangan dianggap hukuman mati tidak ada," tegasnya.

[adsense]Pokok pengatura krusial dan fokus kebijakan dalam RUU Perampasan Aset:

• Penegasan Pidana Maksimal - Penguatan jerat pidana mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu.
• Pencegahan Abuse of Power - Barikade hukum agar pasal tak dijadikan alat politik atau pemerasan aparat.
• Mekanisme Perampasan - Penyitaan aset hasil kejahatan secara efektif, adil, dan proporsional.
• Penyelarasan Regulasi - Harmonisasi dengan KUHP baru (UU 1/2023) dan UU Tipikor.

Antisipasi Penyalahgunaan Wewenang Aparat

[adsense]DPR merancang pasal perampasan aset agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan diskriminasi politik maupun alat pemerasan oleh oknum penegak hukum (abuse of power).

"Pada intinya, seluruh masyarakat menginginkan sebuah pengaturan yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas," kata Habiburokhman.

[adsense]Dengan dimulainya kick-off pembahasan Panja bersama pemerintah, RUU Perampasan Aset diharapkan segera rampung menjadi undang-undang yang presisi dalam memiskinkan koruptor sekaligus menjaga prinsip kepastian hukum.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyiapkan layanan pengaduan masyarakat melalui WhatsApp berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Melalui sistem ini, warga nantinya dapat melaporkan berbagai persoalan perkotaan, mulai dari jalan rusak, lampu jalan mati, banjir, hingga masalah kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan tanpa harus mengunduh aplikasi baru.

Gagasan tersebut disampaikan Rico Waas saat membawakan orasi ilmiah bertajuk Pemerintah Digital dan Masa Depan Tata Kelola Perkotaan pada Dies Natalis ke-46 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU, Rabu (4/11/2026). Orasi berlangsung di Ruang Serbaguna FISIP USU.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Rektor USU Bidang SDM, Keuangan, dan Sistem Informasi Prof. Muhammad Arifin Nasution, Staf Ahli Wali Kota Adlan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Barli Mulia Naution, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Benny Iskandar.

Rico Waas menjelaskan, layanan WhatsApp AI tersebut dirancang agar masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah melalui kanal yang sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak ingin masyarakat dibebani keharusan mengunduh aplikasi baru yang belum tentu digunakan secara berkelanjutan.

"Saya enggak mau bikin aplikasi baru. Kalau kita bikin aplikasi baru, nanti masyarakat hanya akan menambah aplikasi di dalam handphone-nya yang belum tentu dipakai," ujarnya di hadapan para dosen, alumni, mahasiswa FISIP itu.

Melalui sistem yang sedang dikembangkan Dinas Kominfo Medan itu, lanjutnya, laporan warga akan dipahami menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami. AI kemudian mengidentifikasi persoalan dan meneruskannya secara otomatis kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang menanganinya.

Laporan mengenai jalan rusak, misalnya, akan diteruskan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Sementara itu, pengaduan terkait kesehatan akan diarahkan kepada Dinas Kesehatan. Masyarakat juga nantinya dapat menerima pemberitahuan mengenai perkembangan penanganan laporan.

Ia mengatakan sistem itu masih dalam tahap pengembangan dan pengujian. Pemko Medan menargetkan layanan WhatsApp AI dapat diluncurkan pada Desember 2026. Ia berharap teknologi tersebut tidak sekadar memberikan jawaban otomatis, tetapi juga mampu berkomunikasi secara alami dan dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, layanan pengaduan tersebut menjadi bagian dari gagasan besar membangun pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia menyoroti banyaknya aplikasi yang dikembangkan masing-masing OPD sehingga pengelolaan data dan pelayanan masih berjalan sendiri-sendiri.

"Kita harus gabungkan jadi satu. Saya enggak mau sendiri-sendiri. Semuanya harus terintegrasi," tegasnya.

Untuk mendukung perubahan itu, Pemko Medan juga mengembangkan Portal Satu Data. Rico menyebut sekitar 2.500 set data dari berbagai perangkat daerah telah dihimpun, dengan sekitar 1.200 di antaranya merupakan data terbuka. Pengumpulan, sinkronisasi, dan standardisasi data masih terus dilakukan.

Rico Waas menekankan, data yang akurat menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah harus mengetahui secara terukur berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, dan pengangguran hingga titik rawan banjir serta kerusakan jalan.

"Kita bikin kebijakan di masa mendatang tidak berdasarkan suka-suka, tidak berdasarkan selera wali kota. Tapi berdasarkan data yang ada," katanya.

Ia mencontohkan, data banjir yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengenali titik genangan sekaligus menyusun kebutuhan penanganan drainase. Begitu pula data sosial yang akurat dapat mengurangi kesalahan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain pelayanan dan pengelolaan data, Rico Waas memaparkan digitalisasi perpajakan daerah melalui sistem Qresto yang dikembangkan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut. Sistem ini memungkinkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman dari transaksi melalui QRIS langsung dipisahkan antara nilai penjualan dan pajak daerah.

Dengan mekanisme tersebut, pajak 10 persen dari transaksi pelanggan dapat langsung masuk ke rekening kas umum daerah pada hari yang sama, sedangkan nilai penjualan diterima pelaku usaha. Skema ini diharapkan meningkatkan transparansi penerimaan sekaligus mempersempit peluang kebocoran pajak.

Ia menegaskan, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, melainkan membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Ia mengakui pelayanan publik di Kota Medan masih memiliki kekurangan yang harus terus dibenahi.

Menurutnya, kemajuan kota membutuhkan keterbukaan dan keterlibatan pemerintah bersama masyarakat. Hubungan keduanya tidak boleh dibatasi jarak birokrasi, tetapi harus dibangun melalui kepercayaan dan tanggung jawab bersama.

Topikseru.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dalam operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

[adsense]"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga orang prajurit TNI dalam operasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah kemarin," kata Kristomei kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menyampaikan ungkapan duka tersebut sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukung petugas yang tengah bertugas menangani karhutla di berbagai wilayah.

[adsense]"Saya juga mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita bantu, mari sama-sama kita dukung saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan tugas dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujar dia.

Menurut dia, dukungan masyarakat diperlukan, termasuk dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menghambat upaya pemadaman api.

[adsense]Sebelumnya, TNI Angkatan Darat telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi delapan orang kru helikopter yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

Dalam siaran pers resmi TNI AD, dijelaskan peristiwa kecelakaan Helikopter Mi 17V5 dari Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) itu terjadi sekitar pukul 11.18 WIB. Kecelakaan bermula ketika helikopter lepas landas dari Kuala Pembuang pukul 09.55 WIB. Helikopter tersebut berangkat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

[adsense]Saat mengambil air di perairan Desa Sungai Perlu untuk operasi water bombing, helikopter mengalami kendala terbang hingga akhirnya jatuh di sungai.

Sesaat setelah peristiwa itu, TNI AD langsung mengirimkan personel untuk mengevakuasi para kru lewat jalur udara.

[adsense]"Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," seperti dikutip siaran pers tersebut.

Kecelakaan Helikopter Mi 17V5

TNI Angkatan Darat mengerahkan personel untuk mengevakuasi delapan orang kru helikopter yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu.

[adsense]Dalam siaran pers resmi TNI AD yang diterima di Jakarta, Rabu, dijelaskan peristiwa kecelakaan Helikopter Mi 17V5 dari Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) itu terjadi sekitar pukul 11.18 WIB.

Kecelakaan bermula ketika helikopter lepas landas dari Kuala Pembuang pukul 09.55 WIB. Helikopter tersebut berangkat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

[adsense]Saat mengambil air di perairan Desa Sungai Perlu untuk operasi water bombing, helikopter mengalami kendala terbang hingga akhirnya jatuh di sungai.

Sesaat setelah peristiwa itu, TNI AD langsung mengirimkan personel untuk mengevakuasi para kru lewat jalur udara.

[adsense]"Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," seperti dikutip siaran pers tersebut.

Hingga saat ini, satu orang kru heli ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan jenazahnya sudah dievakuasi ke RS Kuala Pembuang. Sedangkan lima orang dalam kondisi selamat dan sedang menjalani perawatan di RS yang sama.

[adsense]"Sementara dua kru lainnya masih dalam proses evakuasi," terang siaran pers tersebut.

TNI AD menyatakan akan terus mencari kru yang hilang sambil menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan.

[adsense]

Laporan awal di lapangan mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa kekerasan tersebut.

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal, menyatakan institusinya tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengurai fakta sebenarnya di lokasi kejadian.

"Kami masih mendalami kejadian itu," kata Teuku Mustafa Kamal saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/11/2026). Hingga kini, pihak Korem belum merinci rincian kronologi maupun jumlah pasti korban luka-luka.

Gelombang Desakan Pengusutan Transparan

Ketua Umum FOKUSGAMPI, Irwandi, menegaskan bahwa pimpinan TNI dan Polri harus membuka pemeriksaan kasus ini secara transparan kepada publik guna menguji apakah tindakan aparat di lapangan sudah sebanding dengan tingkat ancaman.

"Aparat harus mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menghadapi masyarakat," ujar Irwandi.

Pernyataan senada diutarakan alumni Institut Perdamaian Mindanao, Andi Firdhaus (Andi Lancok). Menurut mantan jurnalis konflik Aceh tersebut, letusan tembakan di perayaan keagamaan mengoyak rasa aman warga serta mengancam keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah terbina sejak Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dicapai.

"Simpan senjata, tidak perlu berperang dengan rakyat," cetus Andi.

Benang Kusut Regulasi Simbol Daerah

Namun di sisi lain, Pemerintah Pusat secara konsisten menolak desain Bendera Bulan Bintang karena dinilai membentur Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Ketua Gen-Z Mualem Dek Fad, Muyashir Asriyan Haikal, menilai ketiadaan kepastian hukum dari harmonisasi aturan pusat-daerah inilah yang kerap memicu gesekan berulang di lapangan.

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh didorong untuk segera duduk bersama Pemerintah Pusat menyelesaikan harmonisasi regulasi lambang daerah secara permanen, agar perbedaan tafsir hukum tidak lagi dibayar dengan nyawa warga sipil.

Topikseru.com - Pelabuhan Belawan memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Sumatera Utara. Setiap harinya, berbagai komoditas diperjualbelikan melalui jalur laut, mulai dari hasil perkebunan, bahan pangan, pupuk, hingga material industri.

[adsense]Selama ini, Pelabuhan Belawan identik dengan pengiriman minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Padahal, aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang berada di Kota Medan tersebut mencakup berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan industri, pertanian, perdagangan, dan konsumsi masyarakat.

Keberadaan pelabuhan ini juga menjadi penghubung antara produsen di Sumatera Utara dengan pasar domestik maupun internasional.

[adsense]CPO dan Produk Turunan Sawit Jadi Komoditas Penting

Salah satu komoditas yang memiliki peran besar dalam aktivitas perdagangan Pelabuhan Belawan adalah kelapa sawit.

[adsense]Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia. Hasil perkebunan tersebut tidak hanya dipasarkan dalam bentuk minyak sawit mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk turunan.

Beberapa di antaranya adalah CPO, minyak inti sawit atau Palm Kernel Oil (PKO), olein, dan stearin.

[adsense]Produk-produk tersebut digunakan sebagai bahan baku industri pangan, kosmetik, hingga berbagai produk kebutuhan rumah tangga.

Pelindo Multi Terminal menyediakan layanan terminal curah cair di Belawan untuk menangani CPO dan produk turunannya dengan kapasitas pelayanan hingga 6 juta ton.

[adsense]Besarnya aktivitas ini memperlihatkan bagaimana sektor perkebunan memiliki keterkaitan langsung dengan perdagangan dan kegiatan logistik di pelabuhan.

Pupuk dan Semen Ikut Meramaikan Aktivitas Bongkar Muat

[adsense]Selain produk perkebunan, pupuk dan semen juga menjadi komoditas yang ditangani di Pelabuhan Belawan.

Kedua barang tersebut umumnya didistribusikan untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, serta pembangunan.

[adsense]Berdasarkan catatan PT Pelindo Multi Terminal, hingga Agustus 2026, arus general cargo dan bag cargo di Branch Belawan mencapai 475.346 ton/m³.

Jumlah tersebut meningkat 22 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 390.907 ton/m³.

[adsense]Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh aktivitas bongkar pupuk dalam kemasan dan semen dalam kemasan.

Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas pelabuhan tidak hanya bergantung pada komoditas ekspor, tetapi juga pada kebutuhan barang untuk mendukung kegiatan ekonomi di dalam negeri.

[adsense]Bungkil, Cangkang, hingga Bahan Pangan

Komoditas lainnya yang ditangani Pelabuhan Belawan adalah bungkil dan cangkang.

[adsense]Bungkil, termasuk bungkil inti sawit, merupakan hasil samping pengolahan kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak.

Sementara itu, cangkang sawit dapat digunakan sebagai bahan bakar biomassa untuk kebutuhan industri.

[adsense]Selain itu, terdapat pula komoditas food and feed, seperti bahan pangan dan bahan baku pakan, serta bungkil kedelai atau soybean meal.

Komoditas-komoditas tersebut masuk dalam kelompok curah kering yang menjadi bagian penting dari aktivitas terminal nonpetikemas.

[adsense]Pelindo Multi Terminal mencatat arus curah kering di Belawan mencapai 4,12 juta ton hingga Agustus 2026.

Jumlah tersebut tumbuh 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,6 juta ton.

[adsense]Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas bongkar muat bungkil dan cangkang.

Karet dan Hasil Perkebunan Lainnya Juga Menjadi Bagian Perdagangan

[adsense]Selain kelapa sawit, Sumatera Utara juga dikenal sebagai daerah penghasil karet.

Karet alam menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki pasar industri, baik di dalam maupun luar negeri. Bahan ini digunakan untuk pembuatan ban, komponen kendaraan, perlengkapan industri, dan berbagai produk lainnya.

[adsense]Selain karet, produk perkebunan lain seperti kopi dan hasil pertanian juga menjadi bagian dari perdagangan Sumatera Utara.

Namun, tidak semua komoditas tersebut selalu melewati Pelabuhan Belawan. Jalur pengiriman dapat berbeda bergantung pada lokasi produksi, fasilitas pengolahan, eksportir, dan tujuan perdagangan.

[adsense]Volume Impor Belawan Capai 6,31 Juta Ton

Besarnya aktivitas Pelabuhan Belawan tidak hanya terlihat dari pengiriman barang ke luar negeri, tetapi juga dari kegiatan impor.

[adsense]Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor melalui Pelabuhan Belawan pada 2025 mencapai 6,312 juta ton.

Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 6,679 juta ton.

[adsense]Meski demikian, angka tersebut memperlihatkan besarnya arus barang yang masuk melalui pelabuhan ini.

Barang impor diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan produksi dan perdagangan, termasuk penyediaan bahan baku industri serta kebutuhan lainnya.

[adsense]Data BPS juga mencatat bahwa volume impor melalui Belawan pada 2021 mencapai 5,757 juta ton. Angka tersebut meningkat dalam beberapa tahun berikutnya sebelum mengalami penurunan pada 2025.

Pelabuhan Belawan Punya Peran Strategis bagi Ekonomi Sumut

[adsense]Beragam komoditas yang keluar dan masuk melalui Pelabuhan Belawan menunjukkan bahwa aktivitas pelabuhan memiliki hubungan erat dengan berbagai sektor ekonomi.

Sektor perkebunan membutuhkan jalur pengiriman untuk memasarkan hasil produksinya. Industri membutuhkan bahan baku dan material pendukung, sedangkan sektor pertanian memerlukan pasokan pupuk dan bahan lainnya.

[adsense]Aktivitas tersebut juga melibatkan perusahaan pelayaran, jasa angkutan, pergudangan, perusahaan logistik, hingga tenaga kerja bongkar muat.

Karena itu, kelancaran operasional Pelabuhan Belawan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung distribusi barang dan perdagangan di Sumatera Utara.

[adsense]Dengan beragam komoditas yang ditangani, Pelabuhan Belawan bukan hanya menjadi pintu keluar masuk barang, tetapi juga bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan Sumatera Utara dengan berbagai wilayah dan pasar internasional.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Medan-Binjai, tepatnya Jalan Masjid Gang Buntu III, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kembali dibongkar Satresnarkoba Polrestabes Medan.

Dalam pengungkapan tersebut, Tim 1 Unit I Satresnarkoba Polrestabes Medan mengamankan seorang pria berinisial HP (40) yang diduga sebagai pengedar sabu.

Penindakan dilakukan pada Jumat (28/10/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan bergerak ke lokasi untuk kemudian meringkus tersangka yang saat itu diduga hendak melakukan transaksi narkoba.

"Pelaku kami ringkus saat akan melakukan transaksi. Ada 5 paket sabu yang kami sita, dan sejumlah baran bukti lain termasuk sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba," terang Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Kamis (5/11/2026) pagi.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial IP, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tersangka juga mengaku telah menjalankan aktivitas jual beli sabu tersebut selama kurang lebih satu bulan dengan keuntungan sekitar Rp 50 ribu untuk setiap gramnya.

"Pelaku ini baru satu bulan menjadi pengedar sabu, yang bersangkutan mendapat keuntungan Rp50 ribu untuk setiap gram sabu yang terjual. Kami masih mengejar pemasoknya. Kami pastikan jaringan pelaku ini akan kami ungkap, untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di kawasan Paya Geli," tambah Rafli.

Topikseru.com, Medan – Guna menyelamatkan dan mengoptimalkan aset-aset milik Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong agar PUD Pembangunan bergerak mencari investor sehingga aset yang dimiliki salah satunya gelanggang remaja, berdaya guna. Aset dapat dikontrakkan jangka panjang lebih dari 5 hingga 10 tahun demi menarik investasi.

[adsense]Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin rapat Monitoring, Evaluasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 yang digelar di Balai Kota, Rabu (4/11/2026).

Rapat ini dihadiri Direktur Utama PUD Pembangunan Kota Medan, Karya Septianus Bate'e, dalam arahannya, Wali Kota Medan Rico Waas menyoroti pentingnya keberanian PUD Pembangunan untuk bergerak proaktif menggandeng investor swasta. Ia mencontohkan kawasan Gelanggang Remaja yang berlokasi hanya sekitar satu kilometer dari pusat kota. Tentunya memiliki nilai komersial yang sangat tinggi.

[adsense]"Ini salah satu lahan prime area terbaik yang ada dikota Medan, jaraknya hanya sekitar satu kilometer lebih dari pusat kota. Siapa yang tidak mau kerja sama di sini? Kalau tempat ini dikelolah dengan bagus, bisa dibuat sport center atau pusat bisnis lainnya," ujar Rico Waas.

Salah satu hambatan yang kerap dikeluhkan investor selama ini adalah batasan durasi kerja sama atau sewa aset yang terlalu singkat. Menanggapi hal ini, Wali Kota Medan Rico Waas memastikan, PUD Pembangunan memiliki fleksibilitas hukum tersendiri sebagai entitas perusahaan yang terpisah dari aset langsung Pemko Medan. Sehingga dimungkinkan untuk melakukan negosiasi kontrak jangka panjang lebih dari 5 hingga 10 tahun demi menarik investasi.

[adsense]"Yang terpenting pada saat menjalin kerja sama, eksistensi kantor utama PUD Pembangunan di kawasan tersebut wajib dipertahankan dan tidak boleh hilang," tambahnya.

Sementara itu dalam laporan yang disampaikan Dirut PUD Pembangunan, Karya Septianus Bate'e, terdapat tiga objek utama yang menjadi fokus pembahasan dan pengembangan strategis PUD Pembangunan diantaranya kawasan kolam Renang Deli & Gelanggang Remaja, kawasan pergudangan PKTM serta Medan Zoo.

[adsense]

Topikseru.com - Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara (Sumut) mengalami penurunan pada 2026. Meski demikian, angka yang tercatat masih mencapai 1.341 kasus hingga November tahun ini.

[adsense]Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut, Dwi Endah Purwanti, dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (4/11/2026).

Berdasarkan catatan P3AKB Sumut, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada akhir 2024 mencapai 1.822 kasus.

[adsense]Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 1.975 kasus pada akhir 2025. Sementara hingga November 2026, jumlahnya tercatat sebanyak 1.341 kasus.

Jika dibandingkan dengan catatan akhir 2025, terdapat selisih 634 kasus atau sekitar 32,1 persen lebih rendah.

[adsense]Namun, angka tersebut masih merupakan data sementara karena periode pencatatan 2026 belum berakhir. Penurunan ini juga belum bisa langsung diartikan bahwa risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berkurang secara menyeluruh.

Kekerasan Seksual Menjadi Persoalan Serius di Sumut

[adsense]Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebelumnya juga terlihat dari data sepanjang 2025.

Berdasarkan data yang disampaikan P3AKB Sumut pada Februari 2026, terdapat 1.975 kasus kekerasan sepanjang 2025.

[adsense]Dari jumlah tersebut, korban terdiri atas 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa.

Dengan demikian, jumlah korban anak perempuan dan laki-laki mencapai 1.360 orang.

[adsense]Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan, kekerasan seksual menjadi kategori terbanyak dengan 775 kasus. Selanjutnya, terdapat 643 kasus kekerasan fisik dan 488 kasus kekerasan psikis.

Selain itu, terdapat pula kasus penelantaran, perdagangan orang, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.

[adsense]Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak masih membutuhkan perhatian serius, terutama karena anak menjadi kelompok yang banyak tercatat sebagai korban.

Gunungsitoli, Medan, dan Asahan Masuk Daerah dengan Kasus Tinggi

[adsense]Sebaran kasus kekerasan pada 2025 juga tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Berdasarkan data P3AKB Sumut, sejumlah daerah dengan laporan kasus tertinggi adalah:

[adsense]• Kota Gunungsitoli sebanyak 213 kasus.

• Kota Medan sebanyak 197 kasus.

[adsense]• Kabupaten Asahan sebanyak 174 kasus.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara.

[adsense]Karena itu, upaya pencegahan dan perlindungan korban tidak cukup hanya dilakukan di kota-kota besar, tetapi juga perlu menjangkau kabupaten dan daerah lainnya.

Pemprov Sumut Tangani 200 Kasus, 39 Perkara Pidana Masih Berproses

[adsense]Di tengah ribuan kasus yang tercatat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan telah menangani 200 kasus melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumut.

Penanganan dilakukan melalui jalur pidana dan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.

[adsense]Dari 200 kasus tersebut, sebanyak 78 kasus ditangani melalui proses pidana.

Dari jumlah itu, 39 kasus telah selesai, sedangkan 39 kasus lainnya masih dalam proses hukum.

[adsense]Sementara itu, sebanyak 122 kasus ditangani melalui program Perlindungan Hukum Terpadu Cepat (PHTC) bersama Biro Hukum dengan pendekatan restorative justice.

Kepala Dinas P3AKB Sumut, Dwi Endah Purwanti, menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

[adsense]Penanganan setiap perkara tetap harus mempertimbangkan karakteristik kasus, perlindungan korban, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ada Program CHILL untuk Mencegah Kekerasan pada Remaja

[adsense]Selain menangani kasus yang sudah terjadi, P3AKB Sumut juga menjalankan program CHILL atau Curhat, Healing and Let's Go.

Program ini ditujukan kepada remaja yang rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

[adsense]Sasarannya adalah siswa tingkat SMP dan SMA di 10 sekolah setiap tahunnya.

Pada 2026, pelaksanaan program tersebut difokuskan di wilayah terdampak bencana, termasuk sejumlah sekolah di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]Melalui program ini, siswa diberikan ruang yang aman untuk berbagi cerita, mengekspresikan diri, mengembangkan minat dan bakat, serta memperoleh edukasi mengenai perlindungan anak.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu remaja mengenali berbagai bentuk kekerasan dan memahami cara mencari pertolongan ketika menghadapi situasi yang membahayakan.

[adsense]Penurunan Angka Kasus Belum Berarti Persoalan Selesai

Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara pada 2026 menjadi perkembangan yang perlu diperhatikan.

[adsense]Namun, angka 1.341 kasus menunjukkan bahwa persoalan perlindungan perempuan dan anak masih membutuhkan penanganan serius.

Selain penegakan hukum, keberanian korban untuk melapor, pendampingan psikologis, edukasi keluarga, dan pengawasan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pencegahan kekerasan.

[adsense]Masyarakat diharapkan tidak menganggap kekerasan sebagai persoalan pribadi yang harus disembunyikan. Korban perlu mendapatkan perlindungan dan pendampingan agar tidak mengalami kekerasan berulang.

Dengan demikian, keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya diukur dari berkurangnya angka laporan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh kelompok usia.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Pendapatan negara di Sumatera Utara (Sumut) mencapai Rp 30,08 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut setara 79,29 persen dari target APBN dan meningkat 54,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

[adsense]Kenaikan ini menunjukkan penerimaan negara dari wilayah Sumatera Utara tumbuh cukup tinggi sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Sektor perpajakan menjadi salah satu penyumbang utama, disusul penerimaan dari kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan perkembangan kinerja APBN yang disampaikan Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 23,49 triliun. Angka tersebut tumbuh 64,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

[adsense]Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 4,38 triliun. Realisasi tersebut setara 143,21 persen dari target APBN tahun ini.

Artinya, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah, meskipun tahun anggaran 2026 masih berlangsung.

[adsense]Belanja Negara di Sumut Juga Meningkat

Di sisi lain, realisasi belanja negara di Sumatera Utara hingga akhir September 2026 mencapai Rp52,81 triliun atau 74,75 persen dari pagu anggaran.

[adsense]Jumlah tersebut meningkat 18,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Salah satu komponen penting dalam belanja negara adalah Transfer ke Daerah (TKD). Hingga September 2026, penyalurannya mencapai Rp 35,48 triliun atau 85,40 persen dari pagu, tumbuh 11,05 persen secara tahunan.

[adsense]Penyaluran TKD menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pemerintah daerah, termasuk untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan di kabupaten maupun kota.

Rp 8,05 Triliun Disiapkan untuk Pemulihan Bencana

[adsense]Perhatian pemerintah juga diarahkan pada pemulihan wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana.

Pada 2026, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp8,05 triliun untuk mendukung pemulihan pascabencana.

[adsense]Tambahan anggaran tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 5,16 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,89 triliun.

Hingga September 2026, penyaluran tambahan dana tersebut telah mencapai Rp 4,82 triliun. Rinciannya, DAU sebesar Rp 4,27 triliun dan DBH Rp 555,83 miliar.

[adsense]Dana tersebut dilaporkan telah disalurkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Bansos dan KUR Ikut Mengalir ke Masyarakat

[adsense]Selain untuk belanja pemerintahan dan pemulihan bencana, APBN juga digunakan untuk mendukung masyarakat melalui program perlindungan sosial dan pembiayaan usaha.

Penyaluran bantuan sosial di Sumatera Utara tercatat mencapai Rp 2,59 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar 3,86 juta orang.

[adsense]Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh 21,47 persen dengan nilai mencapai Rp13,89 triliun. Pembiayaan tersebut diberikan kepada lebih dari 206 ribu debitur.

KUR menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, memperoleh akses pembiayaan.

[adsense]Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyampaikan bahwa APBN berperan dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik, memperkuat perlindungan sosial, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Dengan realisasi pendapatan yang mencapai Rp 30,08 triliun dan belanja negara sebesar Rp52,81 triliun hingga September 2026, pelaksanaan APBN di Sumatera Utara masih terus berjalan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 72.336 pekerja tercatat mengalami PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode Januari-Oktober 2025 yang mencapai 70.244 orang.

[adsense]Artinya, jumlah pekerja yang terkena PHK pada periode tersebut mengalami kenaikan sebanyak 2.092 orang atau sekitar 2,98 persen.

Kenaikan ini menjadi perhatian karena sebelumnya data PHK periode Januari-September 2026 masih menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025.

[adsense]PHK Sempat Menurun pada September 2026

Data Kemnaker menunjukkan jumlah pekerja yang melaporkan terkena PHK pada periode Januari-September 2026 mencapai 63.789 orang.

[adsense]Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan Januari-September 2025 yang tercatat sebanyak 69.064 orang.

Jika dibandingkan berdasarkan periode yang sama, terdapat selisih 5.275 pekerja atau penurunan sekitar 7,64 persen.

[adsense]Namun, kondisi tersebut berubah setelah data Oktober 2026 masuk.

Jumlah pekerja yang terkena PHK bertambah menjadi 72.336 orang. Jika dibandingkan dengan catatan hingga September 2026, terjadi penambahan 8.547 pekerja dalam pembaruan data periode berikutnya.

[adsense]Dengan demikian, penurunan yang terlihat pada perbandingan Januari-September belum menggambarkan keseluruhan perkembangan PHK sepanjang 2026.

Jawa Barat Menjadi Provinsi dengan PHK Terbanyak

[adsense]Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terkena PHK terbanyak sepanjang Januari-Oktober 2026.

Berdasarkan data Kemnaker, jumlah pekerja terdampak di Jawa Barat mencapai 14.694 orang atau sekitar 20,32 persen dari total nasional.

[adsense]Posisi berikutnya ditempati Banten dengan 8.649 pekerja dan Jawa Tengah sebanyak 6.860 pekerja.

Tingginya angka PHK di sejumlah provinsi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kehilangan pekerjaan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia.

[adsense]Mengapa Angka PHK Masih Tinggi?

Besarnya angka PHK tidak terlepas dari berbagai tekanan yang dihadapi dunia usaha.

[adsense]Sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja antara lain melemahnya permintaan pasar, tekanan biaya produksi, perubahan kondisi ekonomi, hingga penurunan aktivitas industri.

Sektor padat karya juga menjadi salah satu bidang yang perlu diperhatikan karena memiliki ketergantungan besar terhadap jumlah tenaga kerja.

[adsense]Industri tekstil, garmen, dan alas kaki, misalnya, dapat menghadapi tekanan ketika permintaan ekspor melemah atau biaya operasional meningkat.

Di sisi lain, kondisi daya beli masyarakat juga dapat memengaruhi perusahaan yang mengandalkan pasar domestik.

[adsense]Meski demikian, kenaikan angka PHK nasional tidak bisa langsung dikaitkan dengan satu penyebab tertentu. Setiap sektor dan perusahaan memiliki kondisi usaha yang berbeda.

Data PHK Kemnaker Masih Bisa Berubah

[adsense]Ada hal penting yang perlu diperhatikan ketika membaca data PHK dari Kemnaker.

Angka tersebut berasal dari pekerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), bukan keseluruhan pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia.

[adsense]Kemnaker menjelaskan bahwa data enam bulan terakhir masih bersifat dinamis karena pekerja yang terkena PHK masih dapat mengajukan klaim hingga enam bulan sejak tanggal PHK.

Akibatnya, jumlah yang tercatat dapat mengalami penambahan, pembaruan, maupun koreksi.

[adsense]Karena itu, data PHK perlu dibaca berdasarkan periode dan tanggal pembaruan yang sama agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.

PHK Menjadi Tantangan bagi Pasar Tenaga Kerja

[adsense]Kembali meningkatnya jumlah pekerja yang terkena PHK hingga Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan masih membutuhkan perhatian.

Di tengah kondisi tersebut, pekerja yang kehilangan pekerjaan perlu mendapatkan informasi mengenai hak-haknya, termasuk pesangon dan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]Sementara itu, pemerintah perlu terus memperkuat perlindungan pekerja, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja.

Angka 72.336 pekerja bukan sekadar statistik. Di balik data tersebut terdapat ribuan orang yang harus menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan mencari kembali sumber penghidupan bagi keluarganya.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Penggunaan internet dan media sosial semakin dekat dengan kehidupan anak-anak. Namun, di balik kemudahan berkomunikasi dan mendapatkan informasi, terdapat ancaman yang perlu diwaspadai, salah satunya cyberbullying atau perundungan di dunia digital.

[adsense]Berbeda dengan perundungan di lingkungan sekolah yang biasanya terjadi secara langsung, cyberbullying dapat berlangsung tanpa mengenal waktu dan tempat. Anak bahkan masih bisa menerima hinaan, ancaman, atau ejekan ketika sudah berada di rumah.

Bentuknya pun beragam, mulai dari komentar yang merendahkan, penyebaran foto tanpa izin, pesan bernada ancaman, hingga tindakan mempermalukan seseorang melalui grup percakapan.

[adsense]Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai candaan biasa. Sebab, pengalaman buruk di dunia digital dapat memengaruhi kondisi emosional, hubungan sosial, dan perkembangan anak.

45 Persen Anak Indonesia Pernah Mengalami Cyberbullying

[adsense]Ancaman perundungan digital di Indonesia menjadi perhatian setelah muncul laporan bahwa 45 persen anak Indonesia pernah mengalami cyberbullying.

Angka tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani pada 28 Oktober 2026 dengan merujuk pada riset UNICEF yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

[adsense]Dalam laporan tersebut, hanya 39,9 persen orang tua yang merasa mampu mendampingi anak ketika menggunakan internet.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak di ruang digital masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan, pendampingan, dan pemahaman mengenai risiko penggunaan teknologi.

[adsense]UNICEF juga menerbitkan kajian mengenai aktivitas daring anak Indonesia pada Februari 2025. Hasilnya menunjukkan hanya 37,5 persen anak yang pernah mendapatkan informasi mengenai cara menjaga keamanan saat berinternet.

Selain itu, 42 persen anak mengaku pernah merasa tidak nyaman atau takut akibat pengalaman mereka di dunia maya.

[adsense]Mengenal Bentuk Cyberbullying yang Sering Terjadi

Cyberbullying merupakan tindakan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau mengucilkan seseorang melalui teknologi digital.

[adsense]Perilaku ini dapat terjadi di media sosial, aplikasi pesan instan, forum internet, hingga permainan daring.

Beberapa bentuknya yang perlu dikenali antara lain:

[adsense]1. Mengirim pesan berisi hinaan, ejekan, atau ancaman.

2. Menyebarkan foto dan video seseorang untuk mempermalukannya.

[adsense]3. Membuat akun palsu untuk menyerang atau merusak nama baik korban.

4. Menyebarkan rumor dan informasi pribadi tanpa persetujuan.

[adsense]5. Mengucilkan seseorang dari grup percakapan secara sengaja.

6. Memberikan komentar yang merendahkan penampilan, keluarga, atau kemampuan seseorang.

[adsense]Perundungan digital bisa semakin meluas ketika pengguna lain ikut membagikan, mengomentari, atau menyebarkan konten yang mempermalukan korban.

5 Dampak Cyberbullying terhadap Perkembangan Anak

[adsense]Cyberbullying dapat meninggalkan dampak yang tidak selalu terlihat secara langsung. Anak mungkin tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi mengalami tekanan emosional yang tidak diketahui orang di sekitarnya.

Berikut lima dampak yang perlu diperhatikan.

[adsense]1. Anak kehilangan rasa percaya diri

Komentar negatif mengenai penampilan, kemampuan, atau kondisi keluarganya dapat membuat anak merasa tidak berharga.

[adsense]Jika terus menerima perlakuan tersebut, anak berisiko menarik diri dan merasa dirinya selalu menjadi bahan ejekan.

2. Mengalami kecemasan dan ketakutan

[adsense]Anak yang menjadi korban bisa merasa takut ketika membuka ponsel atau menerima notifikasi.

Mereka mungkin terus memikirkan komentar yang diterima dan khawatir akan kembali dipermalukan oleh pelaku.

[adsense]3. Menjauh dari teman dan lingkungan sosial

Sebagian anak memilih menghindari teman-temannya karena merasa tidak aman.

[adsense]Mereka bisa menjadi lebih pendiam, enggan mengikuti kegiatan bersama, atau kehilangan minat untuk berinteraksi.

4. Prestasi belajar menurun

[adsense]Tekanan psikologis akibat perundungan dapat mengganggu konsentrasi anak ketika belajar.

Dampaknya bisa terlihat dari menurunnya semangat sekolah, kesulitan memahami pelajaran, hingga keengganan mengikuti kegiatan pendidikan.

[adsense]5. Berisiko mengalami masalah kesehatan mental

Perundungan yang berlangsung berulang dapat meningkatkan risiko tekanan psikologis, kecemasan, dan gejala depresi.

[adsense]Pada kondisi serius, anak juga dapat mengalami pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan perhatian dan bantuan profesional secepatnya.

Perubahan Perilaku Anak yang Perlu Diwaspadai

[adsense]Tidak semua korban cyberbullying berani menceritakan kejadian yang dialaminya.

Ada anak yang memilih diam karena malu, takut dimarahi, atau khawatir orang tua akan langsung mengambil ponselnya.

[adsense]Karena itu, orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku anak.

Misalnya, anak tiba-tiba tidak mau menggunakan media sosial, terlihat sedih setelah membuka ponsel, sulit tidur, lebih sering menyendiri, atau mendadak tidak ingin pergi ke sekolah.

[adsense]Perubahan tersebut memang tidak selalu menunjukkan adanya cyberbullying. Namun, jika terjadi terus-menerus, orang tua perlu mencari tahu penyebabnya melalui komunikasi yang terbuka.

Cara Melindungi Anak dari Cyberbullying

[adsense]Pencegahan perundungan digital membutuhkan keterlibatan keluarga dan sekolah.

Orang tua sebaiknya tidak hanya membatasi waktu penggunaan ponsel, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai keamanan dan etika berinternet.

[adsense]Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

• Bangun komunikasi agar anak tidak takut menceritakan pengalaman buruk di internet.

[adsense]• Ajarkan anak untuk tidak membagikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal.

• Ingatkan anak agar tidak ikut menyebarkan konten yang menghina orang lain.

[adsense]• Manfaatkan fitur blokir dan laporkan jika menemukan akun yang melakukan perundungan.

• Simpan tangkapan layar pesan atau unggahan sebagai bukti apabila terjadi intimidasi.

[adsense]• Hubungi pihak sekolah jika pelaku merupakan teman atau siswa di lingkungan pendidikan.

Jika anak menunjukkan tekanan emosional yang berat, orang tua dapat berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan profesional.

[adsense]Cyberbullying Bukan Sekadar Candaan

Perkembangan teknologi membuat anak semakin mudah terhubung dengan dunia luar. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko jika tidak disertai pemahaman mengenai keamanan digital.

[adsense]Perundungan tidak menjadi wajar hanya karena dilakukan melalui layar ponsel atau dianggap sebagai bahan bercanda.

Anak perlu mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan, baik di lingkungan sekolah maupun ketika menggunakan internet.

[adsense]Karena itu, orang tua dan pihak sekolah perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Jangan menunggu hingga dampaknya semakin besar untuk mulai memberikan perhatian.

Menciptakan ruang digital yang aman bukan hanya tugas pemerintah atau penyedia platform, tetapi juga tanggung jawab orang dewasa yang mendampingi kehidupan anak sehari-hari.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Setiap tanggal 5 November, masyarakat dunia memperingati Hari Kesadaran Tsunami Sedunia atau World Tsunami Awareness Day. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya tsunami dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

[adsense]Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan besar dalam waktu singkat. Gelombang laut yang datang secara tiba-tiba bisa menghantam kawasan pesisir, merusak permukiman, hingga menyebabkan korban jiwa.

Bagi Indonesia, peringatan ini memiliki arti penting karena sebagian wilayahnya berada di kawasan rawan gempa bumi dan aktivitas tektonik.

[adsense]Sejarah Hari Kesadaran Tsunami Sedunia

Hari Kesadaran Tsunami Sedunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 2015.

[adsense]Penetapan tersebut dilakukan melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/70/203. Peringatan pertama kemudian dilaksanakan pada 5 November 2016.

Pemilihan tanggal tersebut terinspirasi dari kisah sejarah Jepang pada 1854 yang dikenal dengan sebutan Inamura-no-hi.

[adsense]Kisah ini menceritakan seorang petani bernama Hamaguchi Goryo yang menyadari adanya potensi tsunami setelah terjadi gempa bumi.

Ketika melihat air laut surut secara tidak biasa, ia segera membakar tumpukan jerami padi miliknya untuk memberikan tanda bahaya kepada penduduk desa.

[adsense]Warga yang melihat api tersebut bergegas menuju tempat yang lebih tinggi. Tindakan itu membantu menyelamatkan banyak penduduk dari ancaman gelombang tsunami.

Kisah tersebut kemudian menjadi simbol pentingnya peringatan dini dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

[adsense]Indonesia Termasuk Negara Rawan Tsunami

Indonesia memiliki wilayah pesisir yang luas dan berada di kawasan pertemuan sejumlah lempeng tektonik aktif.

[adsense]Kondisi geografis tersebut membuat sejumlah daerah memiliki potensi mengalami gempa bumi bawah laut yang dapat memicu tsunami.

Salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi adalah tsunami Aceh pada 26 Desember 2004.

[adsense]Gelombang tsunami yang dipicu gempa bumi besar di Samudra Hindia tersebut menghantam Aceh dan sejumlah negara lainnya.

Bencana itu menyebabkan sekitar 227.000 orang meninggal dunia di 14 negara.

[adsense]Tragedi tersebut menjadi salah satu pengingat paling kuat mengenai besarnya dampak tsunami dan pentingnya sistem peringatan dini bagi negara-negara yang memiliki wilayah pesisir.

5 Tanda Tsunami yang Perlu Dikenali Masyarakat

[adsense]Masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar pantai perlu memahami tanda-tanda alam yang dapat menunjukkan potensi tsunami.

Berikut beberapa hal yang perlu diwaspadai:

[adsense]1. Gempa bumi kuat dan berlangsung lama

Gempa bumi yang terasa kuat atau berlangsung cukup lama di kawasan pesisir harus diwaspadai. Masyarakat sebaiknya segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi.

[adsense]2. Air laut tiba-tiba surut

Salah satu tanda alam tsunami yang sering dikenal adalah air laut yang mendadak surut hingga memperlihatkan dasar laut atau area pantai yang biasanya tertutup air.

[adsense]Jangan mendekati pantai untuk melihat fenomena tersebut karena gelombang tsunami dapat segera datang.

3. Terdengar suara gemuruh dari laut

[adsense]Suara gemuruh keras yang berasal dari arah laut juga dapat menjadi tanda bahaya tsunami.

Jika mengalami kondisi tersebut, masyarakat perlu segera melakukan evakuasi.

[adsense]4. Muncul peringatan dini tsunami

Informasi resmi dari BMKG harus menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir.

[adsense]Ketika peringatan tsunami dikeluarkan, masyarakat perlu mengikuti arahan evakuasi dan tidak menunggu hingga melihat gelombang datang.

5. Terjadi perubahan kondisi laut secara tidak biasa

[adsense]Perubahan permukaan air laut yang tidak wajar dapat menjadi tanda bahaya. Masyarakat sebaiknya tidak mengambil risiko dengan mendekati pantai untuk mengamati kondisi tersebut.

Perlu diketahui, tsunami tidak selalu didahului seluruh tanda alam tersebut. Karena itu, masyarakat tidak boleh menunggu semua tanda muncul sebelum menyelamatkan diri.

[adsense]Apa yang Harus Dilakukan Ketika Tsunami Mengancam?

Kesiapsiagaan menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi risiko korban jiwa akibat tsunami.

[adsense]Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan masyarakat ketika menghadapi potensi tsunami.

Pertama, segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat atau lama. Jangan menunggu pengumuman apabila kondisi gempa sudah menunjukkan potensi bahaya.

[adsense]Kedua, bergerak menuju tempat yang lebih tinggi atau mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan.

Ketiga, hindari kembali ke rumah untuk mengambil barang berharga. Keselamatan diri harus menjadi prioritas utama.

[adsense]Keempat, pantau informasi resmi dari BMKG dan ikuti arahan petugas di lapangan.

Kelima, jangan kembali ke kawasan pantai sebelum ada pernyataan aman dari pihak berwenang.

[adsense]Masyarakat juga dianjurkan mengenali lokasi tempat evakuasi, mengetahui jalur penyelamatan, serta menyiapkan perlengkapan darurat sejak dini.

Mengapa Hari Kesadaran Tsunami Sedunia Penting?

[adsense]Peringatan setiap 5 November bukan sekadar kegiatan seremonial. Momentum ini mengingatkan masyarakat bahwa bencana tsunami dapat terjadi tanpa banyak waktu untuk menyelamatkan diri.

Pengetahuan mengenai tanda-tanda alam, pemahaman jalur evakuasi, dan kepatuhan terhadap peringatan dini dapat membantu mengurangi risiko korban jiwa.

[adsense]Bagi Indonesia, meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tsunami menjadi bagian penting dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Melalui Hari Kesadaran Tsunami Sedunia, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenali ancaman tsunami, tetapi juga mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika bencana tersebut terjadi.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Langganan kemacetan lalu lintas kendaraan di kawasan persimpangan Dobi dan Titi Papan, Jalan Yos Sudarso, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja maupun sekolah, menjadi perhatian Pemkot Medan. Pelebaran jalan ditawarkan jadi solusi, namun masih diupayakan di tahun 2027.

Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap meninjau kemacetan lalu lintas di kawasan persimpangan Dobi dan Titi Papan, Jalan Yos Sudarso, Rabu (4/11/2026). Peninjauan dilakukan menyusul keluhan masyarakat atas kepadatan kendaraan yang terjadi hampir setiap hari, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja maupun sekolah.

Zakiyuddin mengatakan, pelebaran jalan menjadi salah satu solusi yang dibahas bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk mengurai kemacetan di kedua persimpangan tersebut. Sekitar 60 persen proses ganti rugi lahan disebut telah diselesaikan, sementara sejumlah rumah dan ruko masih perlu dibebaskan untuk mendukung pelebaran jalan.

"Kita berharap dalam waktu dekat, kalau memang ini disetujui pemilik rumah atau ruko, supaya dilakukan ganti rugi sehingga jalannya bisa dilebarkan. Kita juga berharap masyarakat di sekitar sini bersedia memberikan beberapa meter lahannya untuk pelebaran jalan," kata Zakiyuddin.

Ia mengajak masyarakat mendukung proses pembebasan lahan agar penanganan kemacetan tidak terkendala. Menurutnya, kerja sama pemilik lahan diperlukan karena Jalan Yos Sudarso berstatus jalan nasional sehingga penanganannya harus dikoordinasikan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

"Kalau ingin solusi ini selesai, Pemerintah Kota Medan berharap masyarakat juga mau bekerja sama. Ini untuk kebaikan bersama. Kalau ada salah satu yang menyulitkan, ini bisa tidak jadi. Yang rugi juga masyarakat," ujarnya.

Zakiyuddin menyebutkan kemungkinan pembangunan flyover akan dikaji sebagai alternatif penanganan kemacetan. Namun, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut.

Sambil menunggu penanganan infrastruktur, ia berharap Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Sumatera Utara, serta kepolisian melalui satuan lalu lintas hadir mengatur arus kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.

"Yang paling macet itu sekitar pukul 06.30 WIB, saat orang berangkat kerja dan anak-anak sekolah. Begitu juga saat jam pulang kerja dan sekolah. Kita berharap petugas bisa hadir minimal setiap pagi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Medan Khairul Azmi menjelaskan, pembebasan lahan yang sebelumnya ditangani pemerintah pusat, tetapi masa berlaku penetapan lokasi (penlok) telah berakhir sehingga kelanjutannya diserahkan kepada Pemko Medan.

Pemko Medan akan menyusun kembali Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan penetapan lokasi untuk melanjutkan pembebasan lahan tersebut. Kebutuhan anggarannya diupayakan masuk penganggaran 2027.

"Kalau untuk tahun ini tidak dapat. Tahun depan mudah-mudahan selesai ini, bisa mereka menganggarkan di tahun depan juga. Jadi paralel sifatnya," ujar Khairul.

Setelah pembebasan lahan rampung, pelebaran jalan dapat langsung dilaksanakan. Khairul menyebut kebutuhan lahan mencakup sejumlah persil di sisi kiri dan kanan jalan.

Topikseru.com, Medan – Komandan Komando Daerah Angkatan Laut I (Dankodaeral I) Laksamana Muda TNI Deny Septiana memimpin Sosialisasi Teritorial sebagai komitmen nyata dalam memperkuat kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat Tahun 2026.

[adsense]Kegiatan ini dihadiri Waaster Kasal Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Priyo Suseno beserta rombongan, dilaksanakan di Gedung Yos Sudarso, Makodaeral I, Belawan, Sumatera Utara pada Rabu (4/11/2026)

‎ Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, Kolonel Laut (P) Wahyu Kurniawan dalam siaran persnya yang diterima Topikseru pada Kamis (5/11/2026) mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial. Melainkan menjadi momentum strategis untuk membangun semangat kebersamaan, memperkokoh sinergi, serta menghadirkan kontribusi nyata TNI AL dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

[adsense]"Dengan semangat pengabdian tanpa batas, Kodaeral I terus bergerak, hadir, dan menjadi bagian dari solusi bagi kemajuan bangsa. Dalam kegiatan tersebut, Kodaeral I mengusung sejumlah program unggulan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, khususnya pengembangan lahan ketahanan pangan di Desa Paluh Kurau dan Desa Limau Manis, Tanjung Morawa," ujar Wahyu.

‎Program ini, tambah Wahyu, menjadi bukti semangat bela negara tidak hanya diwujudkan melalui kekuatan pertahanan di laut, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

[adsense]Dari desa, untuk bangsa; dari lahan produktif, tumbuh harapan bagi masa depan yang lebih kuat. Tak berhenti pada pengembangan lahan, program ini juga diarahkan pada pengelolaan sektor pertanian, kolam budidaya ikan, serta budidaya kepiting secara produktif dan berkelanjutan.

Seluruh potensi tersebut didorong agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, serta menciptakan sumber penghidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat, jelas Wahyu.

[adsense]‎"Inilah wujud teritorial yang sesungguhnya: bukan hanya membangun kedekatan, tetapi menanamkan harapan, menumbuhkan produktivitas, dan menggerakkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh," ujar Wahyu.

Melalui Sosialisasi Teritorial Tahun 2026, Kodaeral I menegaskan tekad untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan pengabdian TNI AL yang adaptif, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan semangat pantang menyerah, soliditas, serta jiwa pengabdian yang menyala, Kodaeral I siap mengawal setiap program pemberdayaan demi terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

[adsense]

Topikseru.com, Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan mantan presiden pun bisa diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Yusril menegaskan tak ada seorang pun yang kebal akan hukum.

Ia menyatakan proses pemeriksaan maupun tindakan hukum dapat dilakukan kepada siapa saja selama tim penyidik mengantongi fakta dan alat bukti yang cukup kuat.

"Pada intinya siapa pun yang cukup kuat fakta-fakta dan alat-alat buktinya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, itu akan dilakukan (pemeriksaan), terhadap siapa pun," ujar Yusril kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Yusril menekankan penegakan hukum tidak mengenal pembatasan bagi pihak-pihak tertentu.

"(Termasuk mantan presiden) Tentu saja siapa pun. Ya tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi kita tidak bisa apriori menyangka itu, menyangka ini, ya," tuturnya.

Yusril meminta publik untuk tidak mendahului proses penegakan hukum yang sedang berjalan di institusi kepolisian. Ia mengimbau agar semua pihak menyerahkan proses pembuktian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

"Lebih baik biarkanlah lakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan fakta-fakta, dan siapa saja yang terlibat ya tentu akan dimintai keterangan lebih dahulu," ucap Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan penyidik memiliki diskresi dan wewenang penuh untuk menilai kelayakan suatu perkara, mulai dari tahap awal hingga penentuan status kasus.

"Ya itu kita serahkan sepenuhnya kepada para penyidik yang memang diberikan kebebasan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya," kata Yusril menegaskan.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri baru saja menetapkan Listyo bersama Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang bermuatan informasi elektronik.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dugaan tindak pidana itu dilakukan sepanjang periode 2025-2026.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman penjara selama 8 tahun.

[adsense]Langkah disipliner ini merupakan buntut dari hasil pemeriksaan mendalam yang membongkar praktik pelanggaran transaksi saham tanpa izin serta kejahatan manipulasi data transaksi yang merugikan investor.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengonfirmasi bahwa penindakan ini diambil berdasarkan bukti sah atas kejahatan terencana yang dilakukan oknum tersebut.

[adsense]"OJK menemukan bahwa Lianiwati melakukan pemalsuan laporan portofolio nasabah dan transaksi penjualan saham tanpa instruksi nasabah," tegas Wahyu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Deretan Regulasi dan Pasal Utama yang Dilanggar

[adsense]Dasar Hukum/Regulasi:

1. Pasal 107 UUPM (jo. Pasal 22 angka 48 UUPPSK)

[adsense]Bentuk Pelanggaran: Tindakan pemalsuan dokumen dan laporan resmi portofolio nasabah.

2. Pasal 10 huruf b POJK No. 3/POJK.04/2020

[adsense]Bentuk Pelanggaran: Mengeksekusi transaksi jual/beli saham tanpa persetujuan pemilik rekening.

3. Pasal 14 ayat (1) POJK No. 20/POJK.04/2016

[adsense]Bentuk Pelanggaran: Pelanggaran terhadap standar integritas profesi perantara pedagang efek.

Komitmen Penegakan Hukum OJK dan Perlindungan Investor

[adsense]Langkah ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemegang lisensi dan institusi penyedia jasa keuangan agar tidak main-main dengan kepercayaan nasabah.

OJK memastikan bakal memacu kualitas pengawasan transaksi efek secara real-time, meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi, serta memperkuat koordinasi bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) guna mendeteksi potensi penegakan hukum OJK sejak dini.

[adsense]Regulator mengimbau seluruh investor untuk rajin memeriksa berkala akun portofolio resminya di KSEI dan segera melaporkan jika menemukan transaksi anomali tanpa konfirmasi.

[adsense]

[adsense]Dukungan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas setelah menerima kunjungan manajemen PSMS Medan di Medan, Rabu (4/11/2026).

Rico menegaskan tidak ada persoalan bagi pemerintah kota jika PSMS ingin kembali memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Teladan.

[adsense]Menurut dia, stadion tersebut memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan perjalanan klub dan identitas sepak bola masyarakat Medan.

"Tidak ada masalah menjadikan Stadion Teladan Medan sebagai home base PSMS Medan," ujar Rico.

[adsense]Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi suporter PSMS yang telah lama menantikan kembalinya tim kebanggaan Kota Medan ke stadion ikonik tersebut.

Stadion Teladan dan Misi Mengembalikan Identitas Ayam Kinantan

[adsense]Presiden PSMS Medan, Fendi Jonathan, menyebut Teladan sebagai tempat yang memiliki makna tersendiri bagi klub. Ia berharap tim dapat kembali menjalani pertandingan di stadion tersebut.

"Bagi kami, tempat PSMS sebenarnya adalah di Teladan, itu adalah muruah kami. Harapan kami ke depannya PSMS Medan bisa kembali berlaga di Stadion Teladan," kata Fendi.

[adsense]Dia juga mengapresiasi dukungan Pemkot Medan yang dinilai menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan kejayaan PSMS di sepak bola nasional.

Pertemuan antara manajemen klub dan pemerintah kota tersebut sekaligus membuka ruang komunikasi mengenai masa depan fasilitas dan kebutuhan tim.

[adsense]

Rico Waas Buka Opsi Dua Home Base

Opsi tersebut memberi ruang bagi klub untuk menyesuaikan lokasi pertandingan dengan kebutuhan kompetisi, kesiapan stadion, serta pertimbangan teknis lainnya.

[adsense]Namun, rincian mengenai stadion kedua dan skema penggunaannya belum dijelaskan secara terperinci.

Di sisi lain, Rico menegaskan revitalisasi Stadion Teladan terus dipercepat agar fasilitas tersebut dapat segera digunakan. Stadion itu disebut memiliki kapasitas hingga 20.000 penonton dengan fasilitas yang diklaim telah memenuhi standar internasional.

[adsense]Pemkot Medan juga menyiapkan sejumlah kantong parkir di sekitar kawasan stadion sebagai bagian dari infrastruktur pendukung.

Revitalisasi Jadi Kunci PSMS Kembali Bermain di Teladan

[adsense]Selain kondisi lapangan, penyelenggara kompetisi dan pihak terkait perlu memastikan seluruh fasilitas memenuhi kebutuhan pertandingan, termasuk aspek keamanan, akses penonton, ruang pemain, serta sarana pendukung lainnya.

Rico berharap proses revitalisasi dapat segera rampung sehingga masyarakat Medan kembali memiliki kesempatan menyaksikan PSMS berlaga di Stadion Teladan.

[adsense]"Teladan dibangun untuk menjadi tempat kebanggaan masyarakat Medan, khususnya PSMS. Sekarang kita semua harus fokus memajukan tim," ujarnya.

Kini, harapan untuk melihat Ayam Kinantan kembali bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Teladan semakin terbuka. Tantangan berikutnya adalah memastikan revitalisasi selesai dan seluruh persyaratan teknis pertandingan terpenuhi.

[adsense]Jika rencana tersebut terealisasi, kepulangan PSMS ke Teladan bukan hanya menjadi perubahan lokasi pertandingan, melainkan juga momentum untuk memperkuat kembali hubungan klub dengan sejarah dan suporternya.

[adsense]

[adsense]Mualem mengatakan pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah agenda yang dinilai penting bagi pembangunan dan penyelesaian persoalan di Aceh.

Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, @muzakirmanaf1964, ia menyebut pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi.

[adsense]Salah satu isu yang dibicarakan adalah keberlanjutan Dana Otsus Aceh. Persoalan ini menjadi penting karena dana tersebut merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan dan pelaksanaan kekhususan Aceh.

Selain itu, Mualem mengangkat persoalan Bendera Aceh yang hingga kini masih membutuhkan kepastian hukum. Status tanah wakaf Blang Padang juga masuk dalam daftar pembahasan dengan Presiden.

[adsense]

Nasib Dana Otsus dan Bendera Aceh Jadi Sorotan

Keberlanjutan Dana Otsus menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pembangunan.

[adsense]Sementara kepastian hukum mengenai Bendera Aceh berkaitan dengan implementasi ketentuan kekhususan daerah yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Mualem berharap pembahasan langsung dengan Presiden dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan tersebut.

[adsense]Namun, belum ada rincian mengenai keputusan konkret, jadwal penyelesaian, maupun tindak lanjut administratif atas dua agenda tersebut dalam keterangan yang disampaikan Mualem.

Prabowo Diminta Tindak Lanjuti Persoalan PATNA dan Blok Rantau

[adsense]Perusahaan tersebut merupakan badan usaha konsorsium yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Mualem juga menyampaikan perlunya percepatan tindak lanjut keputusan mengenai Blok Rantau. Kedua persoalan tersebut memiliki kaitan dengan pengembangan potensi ekonomi dan pengelolaan sumber daya di Aceh.

[adsense]Meski demikian, keterangan Mualem belum memerinci bentuk kebijakan yang diminta kepada pemerintah pusat maupun tahapan penyelesaian yang akan ditempuh.

Usulan Dana Abadi untuk Mantan Kombatan GAM

[adsense]Usulan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penyelesaian berbagai persoalan yang masih berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh.

Pembentukan dana abadi, jika nantinya disetujui, tentu membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai dasar hukum, sumber pendanaan, tata kelola, serta kelompok penerima manfaat.

[adsense]Belum ada penjelasan mengenai besaran dana, mekanisme penyaluran, maupun bentuk persetujuan pemerintah pusat terhadap usulan tersebut.

Mualem Klaim Prabowo Merespons Positif

[adsense]"Alhamdulillah, Bapak Presiden menyambut baik dan memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang kami sampaikan," kata Mualem.

Dia berharap pertemuan itu menjadi awal bagi percepatan penyelesaian agenda strategis Aceh sekaligus memperkuat pembangunan daerah.

[adsense]Meski mendapat respons positif dari Presiden, sejumlah persoalan yang dibahas masih membutuhkan tindak lanjut konkret dari kementerian dan lembaga terkait.

[adsense]

[adsense]Berdasarkan data CoinGecko pada Rabu (4/11/2026) pukul 22.13 WIB, aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar ini melesat 4,11 persen dalam 24 jam terakhir ke posisi US$80.512 per keping. Di pasar domestik via bursa Pintu, pergerakan btc to idr bertengger di Rp 1.463.197.361 per keping, menguat 4,29 persen.

Lonjakan ini tergolong dramatis mengingat pada pukul 10.10 WIB pagi harinya, Bitcoin sempat terperosok ke titik terendah harian di level US$75.695 tatkala hasil perhitungan cepat Pemilu Sela AS mengindikasikan kemenangan Partai Demokrat atas kendali Kongres (DPR dan Senat).

[adsense]

Redanya FAKTOR Ketidakpastian dan Relaksasi Pasar Derivatif

"Kemenangan tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pergerakan liar semalam lebih mencerminkan pengangkatan beban ketidakpastian dari pundak para pelaku pasar," papar Nicolas Quatravaux dari Paradigm.

[adsense]Senada, volatility indikator di pasar derivatif langsung mendingin. Volatilitas tersirat opsi Bitcoin tenor satu minggu meluncur dari 41 persen ke level 34 persen.

Meskipun pemerintahan terbelah diprediksi akan memperlambat pengesahan RUU Struktur Pasar Kripto di era kepemimpinan Presiden Donald Trump, pelaku pasar meyakini kecil kemungkinan lahirnya regulasi yang bersifat destruktif.

[adsense]Indikator Aset / Pasar, Pergerakan Nilai, dan Status per 4 November 2026:

• Bitcoin (BTC) - 4,11% (24 Jam) - US$80.512 (Rp 1,46 Miliar)
• Ethereum (ETH) - +6,46% (24 Jam) - US$2.427,77 (Rp 43,6 Juta)
• Solana (SOL) - +2,57% (24 Jam) - Rp 1.733.472
• Ripple (XRP) - +3,61% (24 Jam) - Rp 23.956
• Indeks Dolar AS (DXY) - -0,44% - Level terendah sejak 29 September
• Saham Coinbase (COIN) - +2,02% - US$148,39

Tantangan Arus Keluar ETF Spot dan Rilis Data Tenaga Kerja

[adsense]Data SoSoValue mencatat instrumen arus keluar ETF Bitcoin spot masih berlanjut sebesar US$115,56 juta pada 3 November 2026 - menandai hari ketiga penarikan modal secara berturut-turut.

ETF IBIT besutan BlackRock mencatatkan penguapan dana paling deras hingga US$94,98 juta.

[adsense]Di sisi lain, pergerakan positif Bitcoin turut memantik penguatan pada harga Ethereum hari ini yang melonjak 6,46 persen ke US$2.427,77, serta saham bursa kripto Coinbase (COIN) yang naik 2,02 persen di Nasdaq.

Pelaku pasar global kini mengalihkan perhatian penuh pada pengumuman data ketenagakerjaan (Non-Farm Payrolls) AS yang dijadwalkan rilis pada Jumat (6/11/2026) mendatang guna menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed selanjutnya.

[adsense]