Topikseru.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya menghormati mekanisme penyampaian hak konstitusional oleh DPR RI terkait polemik dan posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut langkah tersebut merupakan kewenangan dari lembaga legislatif.

[adsense]"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pras menyebut pihak Istana menghormati keputusan itu. Ia juga menanggapi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dilayangkan oleh sejumlah anggota DPR.

[adsense]"Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati," tambah dia.

Mardani Ali jadi salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.

[adsense]"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.

Sudah 50 Anggota DPR Teken Hak

Sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.

[adsense]"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Mardani Ali salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.

[adsense]"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.

Total ada dua foto yang dikirimkan Mardani. Selain dokumen berisikan tanda tangan anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat, ada dokumen yang memuat penjelasan dan pasal-pasal.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyampaikan keinginan mundur.

[adsense]"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dia menyebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan niatan tersebut. Dia mengatakan Prabowo memberi masukan ke Gibran.

[adsense]"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Bincang Polemik Ijazah

Presiden Prabowo Subianto menerima Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Gibran berbincang mengenai polemik ijazah Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA).

[adsense]"Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta waktu kepada Prabowo agar diberi kesempatan membuktikan dokumen terkait polemik ijazah sah.

[adsense]"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Pras.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Momentum Hari Pahlawan 10 November dimaknai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dengan mengenang sejarah perjuangan bangsa.

[adsense]Dalam catatan sejarah, Stasiun Medan dan jaringan rel di sekitarnya pernah menjadi saksi bisu sekaligus infrastruktur vital dalam Pertempuran Medan Area pada awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan kereta api tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah suatu daerah, karena kehadirannya turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dan denyut nadi suatu wilayah. Perkeretaapian di Sumatera Utara memiliki andil besar dalam perjalanan sejarah kemerdekaan, baik melalui keandalan infrastrukturnya maupun dedikasi para pekerja kereta api tempo dulu.

[adsense]"Pertempuran Medan Area merupakan salah satu catatan penting sejarah perjuangan bangsa di Sumatera Utara. Jalur kereta api pada masa itu menjadi bagian dari kondisi strategis wilayah pertempuran," ujar Anwar di Medan, Selasa (10/11/2026).

Sejarah Stasiun Medan berakar dari era kolonial Belanda melalui perusahaan Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Memasuki masa revolusi kemerdekaan, jaringan kereta api di wilayah Sumatera Timur memegang peran krusial di tengah memanasnya situasi pascainsiden 13 Oktober 1945 antara pemuda Indonesia dan tentara NICA yang memantik Pertempuran Medan Area.

[adsense]Dalam literatur sejarah perjuangan, jalur rel dari Pulo Brayan menuju Medan tercatat sempat menjadi batas demarkasi antara wilayah yang dikuasai Sekutu dan kawasan Republik. Kereta api juga diandalkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak keluar Kota Medan menuju Tebing Tinggi hingga Pematangsiantar, sekaligus mendistribusikan logistik bagi para pejuang.

Seiring berjalannya waktu dan pasca-nasionalisasi pada 1950-an, Stasiun Medan terus bertransformasi. Stasiun ini tidak hanya mempertahankan fungsi historisnya sebagai simpul transportasi utama di Sumatera Utara, tetapi juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan modernisasi layanan.

[adsense]Transformasi tersebut tecermin dari tingginya kepercayaan masyarakat menggunakan moda transportasi massal ini. Tercatat sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Stasiun Medan telah melayani 1.644.545 pelanggan, atau naik 3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.596.432 pelanggan.

"Semangat Hari Pahlawan kami maknai sebagai dorongan untuk memberikan pengabdian terbaik. KAI Sumut berkomitmen melanjutkan semangat tersebut melalui peningkatan layanan, pengamanan perjalanan yang berkeselamatan, serta kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara," pungkas Anwar.

[adsense]

[adsense]Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

Prasetyo membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran memang menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.

[adsense]Dalam pertemuan itu, salah satu pembahasan yang mencuat adalah perkembangan situasi politik menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

[adsense]

Prabowo Disebut Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran

Menurutnya, tidak benar apabila Presiden Prabowo disebut menolak niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

[adsense]"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjut Prasetyo.

Pernyataan Mensesneg ini menjadi perkembangan penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap posisi politik Gibran. Meski demikian, penyampaian niat untuk mengundurkan diri tidak otomatis berarti proses pengunduran diri telah selesai secara formal.

[adsense]Prasetyo dalam keterangan yang disampaikan tersebut mengungkap adanya niat Gibran, tetapi belum menjelaskan apakah surat pengunduran diri telah disampaikan atau bagaimana tahapan selanjutnya.

Polemik Putusan MK dan MA Jadi Latar Belakang

[adsense]Putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan tersebut memicu respons dari sejumlah pihak, termasuk kalangan politik di DPR.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur. Puan menyatakan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi.

[adsense]Sementara itu, DPR juga tengah menghadapi desakan agar menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Perkembangan terbaru dari Istana kini menambah dimensi baru dalam situasi politik nasional. Pernyataan Prasetyo menjadi keterangan pemerintah mengenai adanya niat pengunduran diri Gibran, tetapi kepastian mengenai status jabatan dan tindak lanjut konstitusionalnya masih perlu menunggu perkembangan resmi berikutnya.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]Klaim itu diutarakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Dia juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen itu, nama Mardani ada di urutan pertama.

Mardani menyebut ada lebih dari 25 anggota DPR RI lintas fraksi yang meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran.

[adsense]"Hampir semua (fraksi), lebih dari 25," kata dia saat dihubungi.

Mardani bilang proses penandatangan dokumen dilakukan sejak Senin malam dan para penandatangan bertambah hari ini. Mereka berasal dari lintas fraksi, namun masih mengatasnamakan secara personal.

[adsense]"Mayoritas fraksi tapi personal," katanya.

Selain dokumen tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat, Mardani juga memamerkan dokumen berisi penjelasan dan pasal-pasal.

[adsense]Wapres Gibran Rakabuming menghadapi krisis dukungan politik di DPR setelah muncul kasus ijazah pencalonannya.

Pertimbangan hukum dalam putusan MK menyatakan bahwa mahkamah tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan cawapres.

[adsense]Tak lama, putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.

Partai-partai DPR yang awalnya ragu bergerak, belakangan semakin berani mendorong proses politik terhadap Gibran. Sejumlah opsi mulai dari pembentukan Pansus hingga Hak Menyatakan Pendapat menyeruak, yang dapat berujung pada pemakzulan Gibran.

[adsense]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.

"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).

Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Topikseru.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII Fraksi Partai PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat semacam poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10/2026).

[adsense]Kertas itu merujuk ke Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah untuk syarat daftar calon Pilpres 2024.

Yanuar mengangkat kertas tersebut tinggi-tinggi ke arah kamera awak media di tengah keramaian anggota dewan yang lain. Belakangan, kepada wartawan, Yanuar membeberkan alasannya melakukan hal itu. Ia mengaku saat sidang paripurna tidak ada kesempatan untuk menyampaikan soal pemakzulan Gibran.

[adsense]"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar dihadapan wartawan, kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di hadapan wartawan, kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

[adsense]Belakangan, isu hak menyatakan pendapat mencuat di berbagai fraksi, PDIP misalnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.

Selain itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyusulkan penggunaan HMP dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara memfasilitasi 640 lowongan pekerjaan bagi masyarakat melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi.

[adsense]Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan mengatakan, dalam pelaksanaan awal program tersebut, sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang bervariasi. Para pencari kerja juga langsung mengikuti proses wawancara dan seleksi untuk mengisi posisi yang tersedia.

"Hari ini ada sebanyak 640 lowongan pekerjaan. Tadi sudah kita lihat ada perusahaan yang membutuhkan 10 tenaga kerja, ada yang 60, 50, bahkan ada yang lima dan enam orang. Prinsipnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka," ujar Sonny saat peluncuran Poliran di Mapolda Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Ia menjelaskan, Poliran merupakan program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat agar kehadiran Polri dapat dirasakan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Melalui program tersebut, Polda Sumut berperan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat pencari kerja dengan perusahaan, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja.

[adsense]Menurut Sonny, kewenangan penerimaan tenaga kerja tetap berada pada masing-masing perusahaan. Sementara pemerintah dan balai latihan kerja berperan membantu meningkatkan kemampuan serta kompetensi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

"Polisi memberikan fasilitasi. Yang memiliki kewenangan menerima atau tidak adalah pihak perusahaan. Pemerintah, dalam hal ini kota maupun provinsi, membantu melatih kemampuan dan kompetensi masyarakat pencari kerja. Kita mempertemukan semuanya melalui Poliran sehingga prosesnya bisa lebih cepat," jelasnya.

[adsense]Sonny berharap program tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Ia menilai, semakin luas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, maka diharapkan kesejahteraan meningkat dan potensi terjadinya tindak kriminalitas dapat ditekan.

[adsense]Lebih lanjut, Polda Sumut juga akan menggelar puncak kegiatan Poliran pada 19 November 2026 dengan melibatkan sekitar 50 perusahaan bersama instansi pemerintah dan Apindo.

Kegiatan tersebut direncanakan membuka kesempatan kerja dalam skala lebih besar dengan target melibatkan ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.

[adsense]"Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kita ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

[adsense]

[adsense]Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan praktik suap dalam proses pengurusan dokumen pertanahan yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak swasta, hingga sejumlah tokoh lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan sembilan saksi dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

[adsense]"Pemeriksaan bertempat di dua tempat berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Kota Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Delapan Kepala Kantah di Jawa Timur Dipanggil KPK

[adsense]Mereka masing-masing berinisial RS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, serta AB yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

Selain itu, penyidik juga memanggil N selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, NVS dari Kabupaten Situbondo, MJS dari Kabupaten Mojokerto, IN dari Kabupaten Malang, dan MSL dari Kabupaten Jember.

[adsense]Sementara itu, satu saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Saksi tersebut adalah BK, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

[adsense]Pemanggilan para pejabat tersebut menunjukkan penyidik masih menelusuri berbagai aspek dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Meski demikian, status mereka dalam pemeriksaan ini adalah saksi, bukan tersangka.

Berawal dari OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

[adsense]Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi berlangsung, KPK mengumumkan penetapan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

[adsense]Salah satu nama yang terseret adalah L, pejabat yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Selain L, KPK juga menetapkan SCM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, APA selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.

[adsense]Nama lainnya adalah AS, mantan Bupati Kebumen; FEF alias FA, Ketua DPP Partai Golkar; serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, empat orang di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW. Dugaan tersebut merupakan bagian dari perkara yang masih ditangani penyidik.

[adsense]

Penyidik Telusuri Sejumlah Kantor dan Rumah Terkait Perkara

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Lokasi yang diperiksa meliputi ruangan L, ruangan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ, serta ruangan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A. Ruangan direktorat lain yang berkaitan dengan perkara juga turut digeledah.

[adsense]Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan kediaman L di Bekasi.

Penyidik kemudian mendatangi kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026. Dua hari berselang, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto menjadi lokasi penggeledahan berikutnya.

[adsense]Pada 24 September 2026, KPK kembali melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Kabupaten Nganjuk.

Rangkaian penyidikan berlanjut hingga 29 September 2026. Kali ini, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

[adsense]

Pemeriksaan Saksi Jadi Bagian Pendalaman Alur Pengurusan Tanah

Penyidik KPK masih perlu mendalami proses administrasi pertanahan, alur pengurusan HGB, serta kemungkinan keterkaitan pihak-pihak yang diperiksa dengan perkara yang berawal dari OTT September 2026.

[adsense]Namun, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Perkembangan kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelayanan pertanahan, terutama pada proses penerbitan dan pengurusan hak atas tanah yang melibatkan kepentingan bisnis berskala besar.

[adsense]

[adsense]Tempat-tempat ini bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, maupun sekadar menikmati kopi sambil melepas penat dari aktivitas sehari-hari.

Tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, beberapa kafe juga memiliki desain unik yang cocok dijadikan lokasi berburu foto.

[adsense]Berikut tujuh rekomendasi kafe outdoor di Medan dengan suasana asri yang bisa masuk daftar kunjungan.

1. Cafe Rumah Pohon

[adsense]Cafe Rumah Pohon menjadi salah satu pilihan bagi pengunjung yang menyukai suasana alami. Kafe ini menghadirkan konsep bangunan bernuansa kayu dengan area duduk outdoor yang dikelilingi pepohonan.

Suasananya terasa lebih santai karena pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman di tengah lingkungan hijau.

[adsense]Lokasi: Jalan Sei Belutu No. 114, Medan Selayang.

2. Unboss Coffee

[adsense]Unboss Coffee menawarkan pengalaman nongkrong dengan pemandangan yang berbeda. Kafe ini dikenal dengan konsep rumah kaca dan area outdoor yang menghadap ke persawahan.

Area duduk terbukanya dihiasi tanaman hijau dan furnitur kayu sehingga memberikan suasana yang lebih dekat dengan alam.

[adsense]Tempat ini cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati kopi sambil melihat pemandangan hijau.

Lokasi: Jalan Guru Sinumba I No. 4, Medan Helvetia.

[adsense]3. Tengah People & Place

Tengah People & Place menghadirkan konsep ruang terbuka dengan pepohonan dan area taman di tengah kota.

[adsense]Tempat ini memiliki sejumlah tenant makanan dan minuman sehingga pengunjung bisa memilih berbagai menu dalam satu kawasan.

Suasana outdoor yang dipenuhi tanaman hijau membuat tempat ini menarik untuk nongkrong bersama teman maupun keluarga.

[adsense]Lokasi: Jalan Irian Barat, Medan Timur.

4. The Cups & Co

[adsense]The Cups & Co menawarkan suasana kafe dengan konsep taman hijau dan gazebo untuk pengunjung.

Area outdoor menjadi salah satu daya tariknya karena pengunjung bisa menikmati makanan sambil merasakan suasana yang lebih terbuka.

[adsense]Kafe ini juga memiliki fasilitas taman bermain anak sehingga bisa menjadi pilihan untuk kunjungan bersama keluarga.

Lokasi: Jalan T. Amir Hamzah No. 71, Medan Helvetia.

[adsense]5. Garden Deli

Garden Deli menghadirkan suasana kafe dengan sentuhan bangunan klasik dan area taman yang tertata.

[adsense]Kafe ini memiliki area indoor dan outdoor. Bagian tamannya menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin bersantai di tengah suasana hijau.

Desain bangunannya juga memberikan kesan elegan sehingga cocok untuk makan bersama maupun menghabiskan waktu bersama teman.

[adsense]Lokasi: Jalan Jenderal Sudirman No. 40/A, Medan Polonia.

6. Kafe Anggrek

[adsense]Sesuai namanya, Kafe Anggrek menawarkan suasana yang dekat dengan tanaman dan bunga anggrek.

Kafe ini memiliki area duduk indoor dan outdoor yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati makanan sambil bersantai.

[adsense]Konsep taman yang ditawarkan memberikan pengalaman berbeda dibandingkan kafe dengan desain modern pada umumnya.

Lokasi: Jalan Pelajar, Medan Denai.

[adsense]7. Dominico Coffee

Dominico Coffee dikenal dengan konsep kafe bernuansa taman yang dipenuhi tanaman hijau.

[adsense]Area outdoor-nya menghadirkan suasana seperti taman tersembunyi di tengah kota. Pepohonan dan bambu memberikan kesan teduh bagi pengunjung yang ingin menikmati kopi dalam suasana lebih santai.

Tempat ini bisa menjadi pilihan untuk mengobrol, bekerja menggunakan laptop, maupun sekadar menikmati waktu luang.

[adsense]Lokasi: Jalan Mayang No. 4, Medan Petisah.

Pilihan Nongkrong dengan Suasana Berbeda

[adsense]Ketujuh kafe tersebut menawarkan konsep yang berbeda, mulai dari taman hijau, rumah kaca, hingga bangunan klasik dengan halaman terbuka.

Bagi yang ingin menikmati suasana persawahan, Unboss Coffee bisa masuk daftar kunjungan. Sementara itu, pengunjung yang menyukai konsep taman dapat mempertimbangkan Cafe Rumah Pohon, The Cups & Co, atau Dominico Coffee.

[adsense]Sebelum berkunjung, sebaiknya periksa kembali jam operasional dan ketersediaan area outdoor karena kondisi tempat dapat berubah.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga tersebut.

[adsense]Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.

Dalam proses tersebut, ujar dia, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.

[adsense]Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[adsense]"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," katanya.

Ia menegaskan LPSK akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.

[adsense]LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.

Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

[adsense]Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

[adsense]Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka juga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

[adsense]Adapun, tersangka SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dan memberikan izin untuk penyadapan serta penghapusan hasil penyadapan.

[adsense]

[adsense]Mulai dari mengolah data, membuat tulisan, melayani pelanggan, hingga mengerjakan tugas administratif, AI semakin banyak digunakan oleh perusahaan.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa sejumlah profesi akan semakin berkurang, bahkan berpotensi hilang dalam beberapa tahun mendatang.

[adsense]Berdasarkan laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum (WEF), sejumlah profesi diperkirakan mengalami penurunan kebutuhan tenaga kerja hingga 2030.

Berikut delapan pekerjaan yang berpotensi terdampak perkembangan AI dan otomatisasi.

[adsense]1. Petugas Entri Data

Pekerjaan memasukkan dan mengolah data secara manual semakin mudah dilakukan menggunakan AI dan sistem otomatis. Teknologi ini mampu membaca, mengelompokkan, serta memproses informasi dalam waktu singkat.

[adsense]2. Kasir

Penggunaan mesin pembayaran mandiri dan sistem transaksi digital membuat sebagian toko tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kasir manusia.

[adsense]3. Teller Bank

Layanan perbankan digital memungkinkan nasabah melakukan transfer, pembayaran, hingga pengecekan saldo tanpa harus datang ke kantor cabang.

[adsense]4. Staf Administrasi

Pekerjaan seperti menyusun dokumen, mengatur jadwal, membuat laporan, dan mengelola surat-menyurat mulai bisa dibantu oleh AI.

[adsense]5. Telemarketing

AI dapat membantu melakukan panggilan otomatis, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menawarkan produk berdasarkan data konsumen.

[adsense]6. Petugas Akuntansi dan Pembukuan

Sistem otomatis semakin mampu membantu pencatatan transaksi, pengelompokan keuangan, hingga penyusunan laporan sederhana.

[adsense]7. Pekerja Percetakan

Peralihan dokumen fisik ke format digital membuat kebutuhan terhadap sejumlah pekerjaan di industri percetakan mengalami tekanan.

[adsense]8. Petugas Layanan Pelanggan

Chatbot dan asisten virtual dapat menjawab pertanyaan umum, menangani keluhan sederhana, serta memberikan informasi kepada pelanggan selama 24 jam.

[adsense]Apakah AI Akan Menggantikan Semua Pekerjaan Manusia?

Tidak semua pekerjaan akan hilang akibat perkembangan AI. Sebagian profesi justru akan mengalami perubahan karena teknologi mengambil alih tugas-tugas tertentu.

[adsense]International Labour Organization (ILO) dalam pembaruan penelitiannya pada 2025 menyebutkan bahwa sekitar satu dari empat pekerja di dunia berada dalam pekerjaan yang memiliki tingkat paparan terhadap AI generatif.

Namun, sebagian besar pekerjaan tersebut diperkirakan mengalami perubahan tugas, bukan sepenuhnya dihapuskan.

[adsense]Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan beradaptasi menjadi semakin penting.

Perkembangan AI bukan hanya menjadi tantangan bagi dunia kerja, tetapi juga membuka peluang munculnya profesi baru yang membutuhkan keterampilan berbeda.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut melaksanakan upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor mengajak seluruh elemen masyarakat melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui pengabdian terbaik di bidang masing-masing. Semangat tersebut disampaikannya saat memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

Upacara berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Jalan SM Raja, Medan, Selasa (10/11/2026), dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa.

"Ziarah nasional ini adalah bentuk penghormatan dan wujud bakti kita kepada para sesepuh, pejuang, dan pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui pengabdian terbaik di bidang masing-masing," ucap Timur Tumanggor.

Usai upacara, Pj Sekdaprov bersama unsur Forkopimda melaksanakan ziarah dan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan. Ziarah pertama dilakukan di makam almarhum Mayjen TNI (Purn) M Dzali Yusuf, alumni Akademi Militer (Akmil) Tahun 1972 yang pernah menjabat sebagai Waasops Kasdam I/Bukit Barisan pada 1992 dan Pangdam Iskandar Muda pada 2002. Almarhum wafat pada 18 Maret 2022.

Rombongan kemudian melanjutkan ziarah ke makam Kolonel Inf Ndjajahi Pelawi, tokoh pejuang kelahiran 16 Oktober 1918 yang pernah menjabat sebagai Kepala Mahkamah Militer Tinggi (Ka Mahmilti) Kowilhan I. Almarhum wafat pada 23 Mei 2007.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa dan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa, perjuangan, dan pengorbanan mereka bagi bangsa dan negara. Setelah itu, Pj Sekdaprov bersama rombongan meninggalkan lokasi upacara.

[adsense]Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima rekomendasi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pencabutan HGU perusahaan-perusahaan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

[adsense]"Ada 11 perusahaan berbasis HGU (Hak Guna Usaha) yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11," kata Nusron.

Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam peristiwa karhutla. Namun, rekomendasi pencabutan HGU perlu dibedakan dari keputusan final terhadap seluruh perusahaan yang disebutkan.

[adsense]

11 Perusahaan Tersebar di Kalimantan Selatan, Barat, dan Timur

Berikut daftar perusahaan yang disebutkan Nusron:

[adsense]1. PT NMIB - Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

2. PT RKA - Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

[adsense]3. PT SKM - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

4. PT SAE - Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

[adsense]5. PT PSLT - Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

6. PT BOS - Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

[adsense]7. PT AER - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

8. PT JMS - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

[adsense]9. PT STP - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

10. PT ANI - Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

[adsense]11. PT API - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menurut Nusron, pemerintah juga menelusuri pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari perusahaan-perusahaan tersebut.

[adsense]Hasil penelusuran sementara menunjukkan adanya investor maupun pemegang saham yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya merupakan investor domestik.

"Dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," jelasnya.

[adsense]

Tiga Perusahaan Terancam Kehilangan Seluruh HGU

Pada klaster pertama, terdapat tiga perusahaan yang seluruh hak guna usahanya diputuskan untuk dicabut. Ketiganya adalah:

[adsense]

• PT MIB, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare.
• PT RKA, dengan luas lahan 11.558 hektare.
• PT SKM, yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.

Selain itu, kebakaran disebut terjadi berulang kali. Perusahaan juga dinilai tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.

[adsense]"Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50 persen. Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," ujar Nusron.

Pemerintah turut mempertimbangkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian HGU.

[adsense]

Lahan 2.300 Hektare Akan Diambil Alih Negara

Nusron menyebut pemerintah akan mengambil alih lahan seluas sekitar 2.300 hektare yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

[adsense]Dalam penjelasannya, Nusron menyebut inisial PT SPT dan PT BSLT. Namun, keterangan yang tersedia belum cukup untuk memastikan hubungan kedua inisial itu dengan perusahaan yang dimaksud dalam klaster kedua.

Pemerintah masih memiliki tiga klaster lain yang belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan tersebut. Karena itu, tindak lanjut terhadap seluruh 11 perusahaan belum dapat disimpulkan hanya dari rincian dua klaster awal.

[adsense]Kebijakan ini menjadi perhatian karena penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pengawasan pemanfaatan lahan dan kepatuhan pemegang izin usaha.

Pencabutan HGU maupun pengambilalihan lahan, apabila dilaksanakan sesuai ketentuan, dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perkebunan dan mencegah kejadian kebakaran berulang di kawasan hutan dan lahan.

[adsense]

[adsense]Program tersebut dibuat untuk mengatasi persoalan seperti berkurangnya jumlah penduduk, rumah kosong, hingga melemahnya perekonomian daerah. Meski begitu, bantuan yang diberikan tidak selalu berupa uang tunai cuma-cuma. Ada yang berbentuk subsidi rumah, biaya renovasi, hingga bantuan bagi pekerja yang bersedia pindah dan menetap.

Berikut beberapa contohnya.

[adsense]1. Jepang

Jepang memiliki program bantuan bagi warga yang ingin pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lain. Program ini merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi daerah atau regional revitalization.

[adsense]Pemerintah daerah yang mengikuti program tersebut dapat memberikan bantuan kepada warga yang memenuhi persyaratan. Salah satu sasarannya adalah penduduk Tokyo yang bersedia pindah ke luar wilayah metropolitan untuk bekerja, membuka usaha, atau menjalankan kegiatan ekonomi di daerah tujuan.

Berdasarkan informasi resmi pemerintah Jepang, bantuan dapat mencapai 1 juta yen untuk rumah tangga dan 600.000 yen untuk pemohon tunggal. Besaran serta ketentuan pelaksanaannya dapat berbeda di setiap daerah.

[adsense]2. Italia

Sejumlah wilayah di Italia menawarkan bantuan untuk menarik penduduk baru, terutama ke desa-desa kecil yang mengalami penurunan populasi.

[adsense]Salah satu contohnya adalah Montecatini Val di Cecina. Pada awal 2026, pemerintah setempat mengumumkan voucher sebesar 2.000 euro bagi keluarga baru yang menyewa rumah dan 5.000 euro bagi keluarga yang membeli rumah pertama di wilayah tersebut.

Namun, program ini memiliki persyaratan kewarganegaraan atau izin tinggal, batas penghasilan, serta kewajiban menetap selama beberapa tahun. Pendaftaran program tersebut dibatasi hingga 30 April 2026 atau sampai dana yang tersedia habis.

[adsense]Di Sardinia, pemerintah daerah juga memiliki skema bantuan untuk pembelian atau renovasi rumah pertama di kota-kota kecil dengan jumlah penduduk maksimal 5.000 orang.

3. Irlandia

[adsense]Irlandi menawarkan bantuan renovasi bagi orang yang ingin menghidupkan kembali rumah kosong atau bangunan terbengkalai.

Melalui program Vacant Property Refurbishment Grant, pemilik properti yang memenuhi syarat dapat memperoleh bantuan hingga 50.000 euro untuk memperbaiki rumah kosong. Jika bangunan masuk kategori terbengkalai, tersedia tambahan hingga 20.000 euro.

[adsense]Khusus properti di pulau-pulau lepas pantai, bantuan dapat mencapai 60.000 euro untuk rumah kosong dan 84.000 euro untuk bangunan terbengkalai.

Bantuan ini bukan uang yang diberikan hanya karena seseorang pindah ke desa. Pemohon harus memiliki atau sedang dalam proses membeli properti yang memenuhi ketentuan, serta menggunakannya sebagai tempat tinggal permanen atau menyewakannya.

[adsense]Mengapa Pemerintah Mau Membayar Penduduk untuk Pindah?

Program semacam ini umumnya bertujuan mengatasi persoalan desa yang semakin sepi. Ketika penduduk usia produktif pindah ke kota, sejumlah wilayah menghadapi kekurangan tenaga kerja, menurunnya kegiatan ekonomi, serta banyaknya rumah yang tidak lagi dihuni.

[adsense]Kehadiran penduduk baru diharapkan dapat menggerakkan usaha lokal, menghidupkan kembali lingkungan permukiman, dan menjaga keberlangsungan fasilitas umum.

Meski terdengar menguntungkan, calon penerima tetap harus memperhatikan syarat program, biaya hidup, pekerjaan, hingga kewajiban menetap. Tidak semua program terbuka bagi warga negara asing, sehingga bantuan tersebut juga tidak otomatis menjadi jalur untuk mendapatkan izin tinggal.

[adsense]

[adsense]Puan mengatakan masukan dari fraksi-fraksi tersebut akan diproses oleh pimpinan DPR setelah masa sidang kembali dibuka. Namun, ia belum merinci langkah konkret maupun mekanisme yang nantinya akan ditempuh parlemen.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Menurut Puan, pimpinan DPR masih akan mendengarkan berbagai pandangan dari anggota dewan. Pembahasan tersebut mencakup sejumlah pilihan mekanisme dan tata cara yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang.

Pernyataan Puan menjadi sinyal bahwa wacana penggunaan hak konstitusional DPR mulai memasuki tahap pembahasan di tingkat pimpinan parlemen. Meski demikian, belum ada keputusan resmi bahwa DPR akan menggunakan HMP untuk memproses persoalan ijazah Gibran.

[adsense]

PKB Sebut Penggunaan HMP Sedang Difinalisasi

Khozin mengungkapkan bahwa opsi penggunaan HMP untuk merespons polemik ijazah Gibran sedang dipertimbangkan dan memasuki tahap finalisasi.

[adsense]Dia memandang persoalan tersebut sebagai ujian bagi Indonesia dalam menjalankan prinsip negara hukum. Menurut Khozin, kondisi konstitusional yang berkembang membuat mekanisme HMP dinilai sebagai salah satu pilihan yang ideal untuk ditempuh.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian anggota DPR mulai melihat persoalan ijazah Wakil Presiden bukan semata-mata sebagai polemik administratif, melainkan juga persoalan yang perlu dibahas melalui mekanisme kelembagaan.

[adsense]Namun, pernyataan mengenai finalisasi opsi HMP dari seorang anggota fraksi belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi DPR secara keseluruhan.

PDIP Nilai Hak Menyatakan Pendapat sebagai Opsi Rasional

[adsense]Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, sebelumnya menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah yang rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan ijazah Gibran.

Menurut Andreas, mekanisme tersebut perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan konstitusi dan aturan yang berlaku di parlemen.

[adsense]Meski demikian, Andreas menegaskan PDIP belum akan mengajukan HMP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa ini. Ia menyebut komunikasi internal fraksi masih berlangsung sehingga proses politik tersebut belum sampai pada tahap pengajuan resmi.

Perbedaan waktu dan tahapan pembahasan ini memperlihatkan bahwa wacana HMP masih membutuhkan konsolidasi politik sebelum dapat menjadi agenda kelembagaan DPR.

[adsense]

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR?

Dalam konteks pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, mekanisme tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

[adsense]Proses pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan usulan atau pernyataan politik. Konstitusi mengatur tahapan yang harus dilalui, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan di MPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, munculnya wacana HMP terkait ijazah Gibran belum berarti proses pemakzulan telah resmi berjalan.

[adsense]

Pimpinan DPR Belum Putuskan Langkah Selanjutnya

Sejumlah opsi mekanisme dan tata cara akan menjadi bagian dari pembahasan. Namun, belum ada kepastian mengenai kapan HMP akan diajukan ataupun apakah seluruh fraksi mendukung langkah tersebut.

[adsense]Perkembangan ini membuat polemik ijazah Gibran memasuki babak baru di parlemen. Setelah sebelumnya menjadi perdebatan di ranah hukum dan politik, persoalan tersebut kini mulai dibicarakan melalui mekanisme kelembagaan DPR.

Publik masih menunggu apakah masukan dari fraksi-fraksi akan berujung pada pengajuan resmi Hak Menyatakan Pendapat atau berhenti pada tahap pembahasan internal.

[adsense]

[adsense]Fenomena tersebut membuat langit tetap terang selama 24 jam, bahkan berlangsung selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Menariknya, kondisi ini bukan disebabkan oleh matahari yang berhenti bergerak, melainkan karena kemiringan sumbu Bumi saat mengelilingi Matahari.

[adsense]Apa Itu Fenomena Midnight Sun?

Midnight Sun merupakan fenomena ketika Matahari tetap terlihat di atas cakrawala meskipun sudah memasuki tengah malam.

[adsense]Fenomena ini terjadi di wilayah sekitar Lingkar Arktik atau Kutub Utara ketika belahan Bumi utara sedang mengalami musim panas.

Kemiringan sumbu Bumi sekitar 23,4 derajat membuat wilayah kutub utara lebih banyak menerima cahaya Matahari selama musim tersebut.

[adsense]Akibatnya, beberapa daerah mengalami siang tanpa malam selama periode tertentu.

Semakin dekat suatu wilayah dengan Kutub Utara, semakin lama pula fenomena ini berlangsung.

[adsense]1. Norwegia, Matahari Tidak Terbenam hingga Empat Bulan

Norwegia dikenal sebagai salah satu negara terbaik untuk menyaksikan fenomena Midnight Sun.

[adsense]Salah satu wilayahnya, Kepulauan Svalbard, mengalami matahari tengah malam sekitar 20 April hingga 22 Agustus.

Artinya, penduduk dan wisatawan bisa menikmati cahaya Matahari selama lebih dari empat bulan tanpa mengalami matahari terbenam.

[adsense]Fenomena ini juga dapat disaksikan di Tromsø dan kawasan utara Norwegia, meskipun durasinya lebih pendek.

2. Finlandia, Siang Terasa Sangat Panjang

[adsense]Finlandia juga memiliki wilayah yang mengalami fenomena Matahari tengah malam, terutama di kawasan Lapland.

Di bagian paling utara negara tersebut, Matahari dapat bertahan di atas cakrawala selama lebih dari dua bulan.

[adsense]Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat pada musim panas terasa berbeda karena langit tetap terang hingga larut malam.

3. Swedia, Matahari Tetap Terlihat Saat Tengah Malam

[adsense]Wilayah utara Swedia, khususnya kawasan Kiruna, mengalami fenomena Midnight Sun setiap musim panas.

Matahari dapat terlihat selama sekitar 51 hari berturut-turut, mulai akhir Mei hingga pertengahan Juli.

[adsense]Fenomena ini juga menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman menikmati siang hari pada tengah malam.

4. Rusia, Kota Murmansk Mengalami Siang Tanpa Malam

[adsense]Rusia memiliki wilayah yang sangat luas hingga melewati Lingkar Arktik.

Salah satu kota yang mengalami Midnight Sun adalah Murmansk. Di kota ini, Matahari tidak terbenam selama sekitar dua bulan, biasanya mulai Mei hingga Juli.

[adsense]Murmansk menjadi salah satu kota besar di dunia yang mengalami fenomena alam tersebut.

5. Kanada, Siang Hari Bisa Berlangsung Selama Berbulan-bulan

[adsense]Bagian utara Kanada juga mengalami fenomena Matahari tengah malam.

Wilayah Nunavut dan Northwest Territories menjadi beberapa kawasan yang dapat menyaksikan Matahari tetap berada di atas cakrawala selama musim panas.

[adsense]Durasi fenomena ini berbeda-beda tergantung lokasi dan jaraknya dari Kutub Utara.

6. Amerika Serikat, Alaska Mengalami Siang Terus-Menerus

[adsense]Alaska menjadi wilayah Amerika Serikat yang mengalami fenomena Midnight Sun.

Di kota Utqiaġvik, Matahari dapat terlihat selama sekitar 82 hari, mulai Mei hingga awal Agustus.

[adsense]Kondisi ini membuat masyarakat bisa melihat cahaya Matahari bahkan ketika jam menunjukkan tengah malam.

7. Greenland, Matahari Tidak Terbenam di Wilayah Utara

[adsense]Greenland yang merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark juga mengalami fenomena tersebut.

Di bagian utara Greenland, Matahari dapat bertahan di atas cakrawala selama beberapa bulan ketika musim panas tiba.

[adsense]Durasi siang tanpa malam bergantung pada posisi wilayah terhadap Kutub Utara.

Mengapa Fenomena Ini Bisa Terjadi?

[adsense]Fenomena Midnight Sun berkaitan erat dengan kemiringan sumbu rotasi Bumi.

Bumi memiliki kemiringan sekitar 23,4 derajat saat mengelilingi Matahari. Ketika belahan Bumi utara menghadap Matahari selama musim panas, wilayah yang berada di sekitar Kutub Utara mendapatkan paparan cahaya lebih lama.

[adsense]Pada kondisi tertentu, Matahari tidak turun melewati garis cakrawala meskipun Bumi terus berputar.

Sebaliknya, ketika musim dingin tiba, wilayah yang sama dapat mengalami fenomena kebalikan yang disebut Polar Night atau malam kutub.

[adsense]Pada periode tersebut, Matahari tidak terbit selama beberapa hari hingga berbulan-bulan.

Fenomena Midnight Sun menjadi salah satu bukti bahwa kondisi siang dan malam di berbagai belahan dunia tidak selalu sama. Ada wilayah yang menikmati cahaya Matahari hampir sepanjang hari, sementara wilayah lainnya justru mengalami kegelapan dalam waktu lama.

[adsense]

[adsense]Pada pembukaan perdagangan Selasa pagi, IHSG naik 23,04 poin atau 0,45 persen ke level 5.096,81. Indeks LQ45 yang mengukur pergerakan saham-saham unggulan juga menguat 2,25 poin atau 0,43 persen ke posisi 524,64.

Penguatan tersebut melanjutkan kinerja positif sehari sebelumnya. IHSG ditutup naik 0,46 persen ke level 5.073,77 pada perdagangan Senin (9/11/2026).

[adsense]Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim memperkirakan indeks masih memiliki ruang untuk bergerak naik, dengan area 5.100 - 5.200 menjadi sasaran pengujian berikutnya.

"IHSG ditutup menguat pada level 5,073.77 (+0.46 persen) di perdagangan Senin (9/11). Secara teknikal, indikator MACD membentuk golden cross dan Stochastic RSI bergerak menguat di area pivot mendekati area overbought. Sehingga diperkirakan IHSG melanjutkan penguatan dan menguji level 5.100 - 5.200," kata Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Sinyal teknikal tersebut memberikan indikasi momentum beli masih terbentuk. Namun, investor tetap perlu mencermati sejumlah agenda ekonomi global yang berpotensi memengaruhi arah pasar dalam beberapa hari ke depan.

Inflasi AS Jadi Penentu Arah Pasar dan Kebijakan The Fed

[adsense]Kedua indikator tersebut menjadi perhatian karena dapat memberikan gambaran mengenai tekanan harga di ekonomi AS sekaligus memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed.

Inflasi AS secara bulanan diperkirakan melambat menjadi 0,3 persen pada Oktober 2026, dibandingkan 0,6 persen pada September.

[adsense]Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan turun dari 0,3 persen menjadi 0,2 persen. Jika terealisasi, perlambatan tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tekanan harga di luar komponen pangan dan energi masih relatif terkendali.

Meski demikian, laporan inflasi Oktober berpotensi tidak memuat perbandingan tahunan atau year-on-year (yoy). Hal ini berkaitan dengan tidak tersedianya data pembanding Oktober 2025 akibat penutupan sebagian pemerintahan AS atau government shutdown pada tahun sebelumnya.

[adsense]

Harga Minyak Turun, Ketegangan Timur Tengah Masih Dipantau

Pelemahan harga minyak terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kecilnya kemungkinan serangan lanjutan terhadap Iran. Pernyataan tersebut meredakan sebagian kekhawatiran pasar terhadap risiko gangguan pasokan energi di kawasan Timur Tengah.

[adsense]Namun, risiko geopolitik belum sepenuhnya hilang. Serangan terhadap kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz masih menjadi perhatian karena jalur tersebut merupakan salah satu rute penting perdagangan minyak dunia.

Penurunan harga minyak berpotensi memberikan ruang bagi meredanya tekanan biaya energi. Meski begitu, perkembangan situasi di Timur Tengah tetap dapat memicu perubahan sentimen pasar secara cepat.

[adsense]

Keyakinan Konsumen Indonesia Menguat, Sektor Konsumer Berpeluang Mendapat Dorongan

Capaian itu menjadi level tertinggi sejak Mei 2026. Penguatan ditopang oleh membaiknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini, yang tercermin dari indeks kondisi ekonomi saat ini sebesar 109,1.

[adsense]Indeks ekspektasi konsumen juga meningkat menjadi 130,7. Perkembangan tersebut mengindikasikan optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi ke depan masih terjaga.

Bagi pasar saham, peningkatan keyakinan konsumen berpotensi menjadi katalis positif bagi emiten di sektor barang konsumsi, ritel, dan kebutuhan rumah tangga.

[adsense]Namun, optimisme tersebut tetap perlu dibandingkan dengan realisasi belanja masyarakat. Tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi masih menjadi faktor yang dapat memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga.

Penjualan Otomotif Masih Tumbuh, tetapi Laju Mulai Melambat

[adsense]Meski masih mencatatkan pertumbuhan, laju tersebut melambat cukup tajam dibandingkan September 2026 yang mencapai 28,1 persen.

Kondisi serupa terjadi pada pasar sepeda motor. Penjualan kendaraan roda dua tumbuh 7,9 persen secara tahunan pada Oktober, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 15,37 persen pada bulan sebelumnya.

[adsense]Perlambatan bulanan ini menjadi indikator yang perlu diperhatikan investor dalam menilai kekuatan permintaan domestik. Kendati demikian, penjualan otomotif sepanjang Januari hingga Oktober 2026 masih mencatatkan pertumbuhan.

Dengan demikian, sektor otomotif masih memiliki dukungan dari pertumbuhan penjualan, meskipun momentum ekspansinya mulai menunjukkan perlambatan.

[adsense]

Bursa Global Kompak Menguat, Asia Ikut Mendapat Sentimen Positif

Di kawasan Asia, indeks Kospi Korea Selatan menguat 3,90 persen pada pukul 08.55 WIB. Indeks Shanghai naik 0,30 persen, Hang Seng menguat 0,40 persen, sedangkan Straits Times Singapura bertambah 1,48 persen.

[adsense]Sentimen positif juga terlihat di Wall Street. Pada perdagangan Senin (9/11/2026), indeks S&P 500 menguat 2,35 persen, Nasdaq Composite naik 2,74 persen, dan Dow Jones Industrial Average bertambah 2,15 persen.

Bursa Eropa turut bergerak di zona hijau. FTSE 100 Inggris menguat 1,02 persen, DAX Jerman naik 1,73 persen, dan CAC 40 Prancis bertambah 1,16 persen.

[adsense]Kompaknya penguatan pasar saham global memberikan dukungan terhadap sentimen investor di pasar domestik. Namun, arah IHSG selanjutnya masih akan dipengaruhi respons pasar terhadap data inflasi AS dan perkembangan ekonomi global.

Level 5.200 Jadi Area yang Perlu Diperhatikan Investor

[adsense]Meski demikian, investor perlu memperhatikan posisi Stochastic RSI yang mulai mendekati area overbought. Kondisi tersebut mengindikasikan momentum penguatan masih terbentuk, tetapi ruang kenaikan jangka pendek perlu dicermati agar tidak diikuti aksi ambil untung.

Area 5.100 hingga 5.200 menjadi rentang penting yang diperkirakan akan diuji indeks pada perdagangan kali ini.

[adsense]Agenda ekonomi Amerika Serikat, pergerakan harga minyak, dan perkembangan konsumsi domestik akan menjadi sejumlah faktor penentu arah pasar.

Investor disarankan tetap memperhatikan risiko dan tidak hanya menjadikan penguatan indeks sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus fungsi pengawasan parlemen pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang resmi dimulai pada Selasa (10/11/2026).

[adsense]"Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden," kata Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta.

Selain kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu, DPR juga menaruh perhatian pada sebelas isu strategis lainnya, yakni penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.

[adsense]Kemudian, percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana; gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertahanan, serta perizinan di kawasan industri; perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial; serta evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.

Berikutnya, kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional, pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, hingga penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

[adsense]Isu-isu tersebut akan dibahas dalam rapat di masing-masing komisi terkait selama periode persidangan 10 November hingga 17 Desember 2026.

"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat," kata Ketua DPR.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mempertanyakan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatannya. Menurut dia, tuntutan tersebut terlalu dini apabila ruang klarifikasi belum diberikan kepada Wakil Presiden.

"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari detik.com.

[adsense]Bestari menilai penyelesaian persoalan ijazah Gibran seharusnya dilakukan dengan mengedepankan penjelasan dan mekanisme yang berlaku. Ia juga mempertanyakan alasan sejumlah pihak begitu cepat mendorong proses politik berupa pemakzulan.

"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" ujarnya.

[adsense]Pernyataan PSI tersebut muncul di tengah meningkatnya dinamika politik di DPR RI setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

PSI Tak Persoalkan Pemakzulan, tetapi Ingatkan Prosedur Konstitusi

[adsense]Menurut dia, terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.

"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat," ucap Bestari.

[adsense]Pernyataan tersebut sekaligus merespons sikap Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyinggung opsi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR untuk menyikapi polemik ijazah Gibran.

Dengan demikian, perdebatan mengenai persoalan tersebut kini tidak hanya berkutat pada dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh perbedaan pandangan partai politik mengenai langkah yang seharusnya ditempuh parlemen.

[adsense]

Dasco Sebut DPR Mulai Proses Aspirasi soal Ijazah Gibran

Aspirasi itu datang dari sejumlah kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, pembahasan resmi belum dapat dilakukan karena parlemen masih berada dalam masa reses.

[adsense]Dasco mengatakan proses penanganan aspirasi tersebut baru dapat berjalan setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).

[adsense]Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa persoalan ijazah Gibran telah menjadi perhatian sejumlah pihak di parlemen. Meski begitu, belum ada keputusan resmi DPR yang menyatakan akan memulai proses pemakzulan.

MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

[adsense]Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang menjadi objek sengketa tidak sah. Dokumen itu sebelumnya digunakan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.

[adsense]Putusan MA tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan sejumlah pihak untuk mendesak adanya tindak lanjut politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, putusan mengenai keabsahan dokumen administrasi tersebut perlu dibedakan dari keputusan pemberhentian jabatan Wakil Presiden. Keduanya memiliki mekanisme hukum dan konstitusional yang berbeda.

[adsense]

MK Tidak Menemukan Bukti Meyakinkan, tetapi Permohonan Tidak Diterima

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

[adsense]Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menegaskan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Perbedaan substansi kedua putusan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan di DPR.

Putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, sedangkan MK dalam perkara yang disebutkan menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan memberikan penegasan mengenai konsekuensi putusannya.

[adsense]

Nasib Gibran Menunggu Dinamika di Parlemen

Namun, wacana pemakzulan masih harus melewati prosedur yang diatur konstitusi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

[adsense]Karena itu, munculnya usulan atau desakan politik belum otomatis berarti proses pemakzulan telah dimulai, apalagi menghasilkan keputusan pemberhentian.

Di sisi lain, permintaan PSI agar Gibran diberi ruang klarifikasi menambah dimensi baru dalam perdebatan tersebut. Publik kini menunggu bukan hanya langkah DPR, tetapi juga penjelasan langsung dari Wakil Presiden mengenai dokumen pendidikan yang menjadi sumber polemik.

[adsense]