Topikseru.com, Medan – Wapres Gibran Rakabuming Raka hendak membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui PTUN. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.

Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.

"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA. "Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden Apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.

Diketahui, Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi. Namun Gibran disebut memohon waktu kepada Prabowo agar lebih dulu dapat membuktikan keabsahan ijazahnya.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Mensesneg Prasetyo di Istana.

Topikseru.com, Medan – Sutan Takdir Alisjahbana (STA) merupakan salah satu tokoh sastra dan bahasa Indonesia yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2026. Sutan Lahir di Natal, Tapanuli, Sumatera Utara, pada 11 Februari 1908. Saat ini masuk Wilayah Kabupaten Mandailing Natal (termasuk Kecamatan Natal). Pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum dimekarkan pada tahun 1998.

[adsense]Sastrawan dan budayawan yang akrab dikenal dengan sebutan STA itu merupakan salah satu tokoh yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerima gelar tersebut.

STA dikenal memiliki kontribusi besar dalam pengembangan bahasa Indonesia modern, kesusastraan, serta dunia pendidikan Tanah Air.

[adsense]STA menjalani beragam profesi sepanjang hidupnya. Ia pernah menjadi guru sekolah dasar, redaktur Balai Pustaka, pendiri sekaligus pemimpin majalah, anggota Komisi Bahasa Indonesia, dosen Universitas Indonesia, hingga salah satu pendiri Universitas Nasional (Unas) seperti dikutip dari Ensiklopedia Sastra Indonesia, Kemendikdasmen.

Kontribusi pada Bahasa Indonesia-Pendidikan

Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Unas, Nana Yuliana, mengatakan Sutan Takdir Alisjahbana salah satunya berkontribusi dan memodernisasi bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa nasional dan sebagai bahasa pemersatu.

[adsense]"STA adalah yang pertama kali menulis tata bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan memperkenalkan hukum MD (Menerangkan dan Diterangkan) dan DM (Diterangkan dan Menerangkan), sehingga Bahasa Indonesia memiliki struktur logis," ungkapnya pada Selasa (30/6/2026) lalu, dikutip dari laman Unas.

Sutan Takdir Alisjahbana juga dinilai berjasa dalam dunia pendidikan. Ia menjelaskan, STA aktif mendorong masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi di masa pendudukan Belanda. Ia sendiri mendirikan yayasan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang melatari kelahiran Unas.

[adsense]Unas mengusulkan STA menjadi penerima gelar Pahlawan Nasional 2026 pada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2D) melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (1/7/2026) lalu.

Belajar Jadi Guru-Geluti Bahasa

Sutan Takdir Alisjahbana semula sekolah di Hollandsch Inlandsche School (HIS) Bengkulu, lanjut pendidikan di Kweeschool di Bukittinggi, Sumatera Barat; kemudian ke pendidikan guru di Hogere Kweekschool di Bandung sampai 1928. Ia lalu bekerja sebagai guru HIS Palembang, Sumatera Selatan pada 1928-1929.

[adsense]Ia melanjutkan pendidikan guru di Hoodacte Cursus Jakarta hingga 1933. Di Jakarta, ia juga menjadi redaktur kepala penerbit Balai Pustaka (1930-1942), mendirikan Poedjangga Baroe (1933) bersama Amir Hamzah dan Armijn Pane, dan memimpin Pandji Pustaka (1942-1945).

Masihi di Jakarta, Sutan Takdir Alisjahbana menempuh kuliah di sekolah hakim tinggi Rechts Hogeschool di Jakarta dan rampung pada 1942. Di samping itu, ia juga kuliah di Prodi Ilmu Bahasa Umum, Filsafat Asia Timur, Fakultas Sastra Universitet van Indonesia pada 1940-1942.

[adsense]Kelak, ia memperoleh gelar Doctor Honoris Causa untuk Ilmu Bahasa dari Universitas Indonesia (1979) dan gelar Doctor Honoris Causa untuk Ilmu Sastra dari Universiti Sains Malaysia (1987).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, ketiga tokoh tersebut memiliki rekam jejak panjang serta jasa bagi Jakarta dan Indonesia.

[adsense]Namanya dikenal sebagai bagian dari Angkatan Pujangga Baru, kelompok sastrawan yang mendorong perkembangan sastra Indonesia modern.

Karya Sastra dan Perkembangan Bahasa Indonesia STA menghasilkan sejumlah karya sastra yang menjadi bagian dari perkembangan sastra Indonesia, antara lain Tak Putus Dirundung Malang (1929), Dian yang Tak Kunjung Padam (1932), Layar Terkembang (1936), dan Anak Perawan di Sarang Penyamun (1940).

[adsense]Selain menulis novel, STA juga menekuni bidang bahasa. Salah satu karyanya, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, menjadi rujukan dalam pembahasan tata bahasa Indonesia. Perhatian STA terhadap bahasa tidak hanya berkaitan dengan aturan penulisan.

Ia juga mendorong pengembangan bahasa Indonesia agar mampu digunakan untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan dalam masyarakat modern. Menurut STA, bahasa Indonesia perlu terus dikembangkan melalui pembinaan standar kebahasaan dan penambahan kosakata.

[adsense]Bahasa nasional juga harus terbuka terhadap istilah baru agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan tersebut menempatkan bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perubahan zaman.

[adsense]

[adsense]Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR, Ahmad Doli Kurnia. Ia menilai rencana pengunduran diri merupakan keputusan pribadi Gibran, sedangkan proses politik yang telah berjalan di parlemen memiliki jalur tersendiri.

Doli mengatakan komunikasi antarfraksi mengenai kemungkinan penggunaan HMP bahkan sudah dilakukan sebelum kabar niat pengunduran diri Gibran mencuat ke publik.

[adsense]"Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Doli, pembahasan di DPR bukan sekadar respons terhadap perkembangan politik terbaru. Langkah tersebut berkaitan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Dia menilai DPR memiliki tanggung jawab untuk memberikan respons terhadap persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat luas.

Golkar Dorong 580 Anggota DPR Bersikap

[adsense]Dia bahkan mengingatkan bahwa sikap diam parlemen justru berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi dan tanggung jawab lembaga legislatif.

"DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR," ujarnya.

[adsense]Untuk itu, Doli membuka peluang bagi seluruh anggota DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya melalui mekanisme HMP.

Dia menyebut komunikasi lintas fraksi masih berlangsung dan berharap para legislator yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap persoalan tersebut dapat segera mengambil sikap.

[adsense]"Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini," katanya.

Meski demikian, Doli berharap persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut. Ia menilai parlemen masih memiliki banyak pekerjaan lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

[adsense]"Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus," tuturnya.

Pimpinan DPR Masih Tampung Aspirasi Fraksi

[adsense]Puan mengatakan pimpinan DPR masih akan mendengarkan pandangan masing-masing fraksi setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa.

Pembahasan itu mencakup mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh apabila terdapat anggota DPR yang ingin menggunakan hak menyatakan pendapat.

[adsense]Pernyataan Puan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai HMP masih berada dalam tahap penyerapan aspirasi dan pembahasan mekanisme di lingkungan parlemen.

Prabowo Sudah Terima Niat Pengunduran Diri Gibran

[adsense]Pernyataan tersebut disampaikan setelah keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam.

Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada wakilnya.

[adsense]Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan MK dan MA Jadi Dasar Polemik

[adsense]Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Sementara itu, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

[adsense]Dua putusan tersebut kemudian menjadi perhatian dalam dinamika politik di parlemen.

Meski demikian, wacana pemakzulan tidak otomatis menjadi keputusan pemberhentian Wakil Presiden. Penggunaan HMP maupun proses pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki tahapan dan persyaratan konstitusional tersendiri.

[adsense]Kini, perkembangan politik di DPR menjadi salah satu hal yang dinantikan publik. Di satu sisi, Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo. Di sisi lain, komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan akhir.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka buka suara usai disebut pihak istana telah menyampaikan niatan pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Gibran mengaku mendapat saran untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA" kata dia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan Gibran telah menyampaikan niatan mundur dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan hari ini.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," kata Prasetyo

Isu Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres mengemuka di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Berdasarkan data perdagangan, rupiah ditutup menguat 23 poin atau 0,13% ke level Rp 18.062 per dolar AS. Posisi tersebut lebih baik dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp18.085 per dolar AS.

Penguatan rupiah juga tercermin dari kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI). Pada perdagangan yang sama, JISDOR tercatat berada di level Rp 18.059 per dolar AS, menguat dari posisi sebelumnya sebesar Rp 18.103 per dolar AS.

Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuabi, menilai pergerakan positif rupiah tidak terlepas dari perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya kabar penundaan rencana serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran.

Menurut Ibrahim, keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda serangan militer baru memberikan ruang bagi pasar keuangan global untuk bernapas. Kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi berkepanjangan di kawasan Timur Tengah pun mulai mereda.

"Trump mengatakan bahwa ia berencana untuk menunda serangan militer baru terhadap Iran untuk sementara waktu, menyusul seruan dari berbagai negara di kawasan tersebut termasuk dari Perdana Menteri Qatar dalam pembicaraan di Gedung Putih. Pernyataan tersebut meredakan kekhawatiran akan gangguan pasokan yang berkepanjangan di Timur Tengah," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, ketegangan belum sepenuhnya berakhir. Trump menyatakan Amerika Serikat masih akan mempertahankan blokade angkatan laut di Selat Hormuz.

Kondisi tersebut membuat pelaku pasar tetap mencermati perkembangan situasi di kawasan yang menjadi jalur strategis perdagangan energi dunia tersebut.

Perundingan Rusia-Ukraina Ikut Menjadi Sorotan Pasar

Perundingan selama dua hari tersebut menjadi pertemuan pertama kedua pihak sejak Februari.

Agenda diplomatik ini muncul setelah Trump sebelumnya mengisyaratkan peluang tercapainya kesepakatan damai yang lebih luas untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama sekitar 4,5 tahun.

Potensi tercapainya kesepakatan damai dinilai dapat memengaruhi persepsi risiko investor terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan Eropa.

Bagi pasar keuangan, perkembangan diplomasi tersebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengubah arah pergerakan aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang seperti rupiah.

Inflasi AS Bisa Menentukan Arah Rupiah Berikutnya

Ibrahim menyebut Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) AS diperkirakan meningkat menjadi 3,9% secara tahunan, dibandingkan sebelumnya sebesar 3,7%.

Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan naik dari 2,6% menjadi 2,8% secara tahunan.

Data tersebut penting karena dapat memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).

Apabila inflasi menunjukkan tekanan yang lebih tinggi dari perkiraan, peluang bertahannya suku bunga tinggi dapat kembali menjadi perhatian investor. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan daya tarik dolar AS dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Sebaliknya, apabila inflasi lebih terkendali, ruang penguatan mata uang negara berkembang berpotensi terbuka lebih lebar.

Daya Beli Masyarakat Indonesia Masih Menjadi Tantangan

Ibrahim menyoroti data penjualan ritel Indonesia pada September 2026 yang memperlihatkan pelemahan dibandingkan bulan sebelumnya.

Indeks Penjualan Riil (IPR) hanya tumbuh 0,6% secara tahunan atau year-on-year (yoy), melambat dari pertumbuhan 1,3% pada Agustus 2026.

Tekanan lebih terlihat secara bulanan. Penjualan ritel mengalami kontraksi 3,1% month-to-month (mtm), berbalik dari pertumbuhan 0,8% pada bulan sebelumnya.

Bank Indonesia menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi normalisasi permintaan setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun, Ibrahim menilai perkembangan tersebut tetap perlu diperhatikan karena aktivitas perdagangan ritel berkaitan erat dengan daya beli dan kemampuan konsumsi rumah tangga.

"Bank Indonesia menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi normalisasi permintaan setelah perayaan HUT Kemerdekaan RI. Namun, kondisi ini juga perlu dicermati karena penjualan ritel sangat berkaitan dengan daya beli dan kemampuan konsumsi rumah tangga," ungkapnya.

Dengan demikian, penguatan rupiah pada perdagangan Selasa belum sepenuhnya menghilangkan tantangan yang dihadapi perekonomian nasional.

Meredanya ketegangan geopolitik memberikan sentimen positif, tetapi arah pergerakan selanjutnya masih akan ditentukan oleh perkembangan inflasi AS, kebijakan The Fed, serta ketahanan konsumsi domestik.

Topikseru.com, Tapanuli Selatan - Upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan konektivitas habitat di Ekosistem Batang Toru diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah dan berbagai mitra pembangunan. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah pengelolaan areal lintasan satwa liar di Desa Luat Lombang, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menghubungkan hutan Batang Toru Blok Barat dan Blok Timur.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kelestarian Orangutan Tapanuli dan Ekosistemnya di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pada 5 November 2026.

Kesepakatan ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dan Ketua YEL, Kusnadi. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan Ekosistem Batang Toru.

Pada hari yang sama, digelar pula Soft Launching Areal Lintasan Satwa Liar dan Kunjungan Lapangan Program Unggulan Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Indonesia SDGs Action Award di Desa Luat Lombang.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyaksikan Deklarasi Bersama Mitra Areal Preservasi yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, perguruan tinggi, dan berbagai elemen lainnya. Deklarasi ini menegaskan komitmen multipihak untuk mengambil peran dan bersama sama untuk mempercepat pengelolaan lintasan satwa liar di areal preservasi Desa Luat Lombang.

Inisiatif pengelolaan lintasan satwa liar di Desa Luat Lombang juga menjadi salah satu praktik konservasi yang sejalan dengan pendekatan Areal Preservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Melalui pendekatan ini, upaya konservasi tidak hanya berfokus pada kawasan konservasi formal, tetapi juga mencakup perlindungan koridor ekologis dan ekosistem penghubung yang penting bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati.

Bagi YEL, penguatan pengelolaan lintasan satwa di Luat Lombang menjadi contoh penting bagaimana kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat mendorong perlindungan konektivitas habitat di luar kawasan konservasi formal.

Selain mendukung perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati, pengelolaan areal preservasi juga penting untuk menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penopang kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga tata air dan mengurangi risiko bencana ekologis. Semangat Dalihan Natolu mengajarkan bahwa manusia dan alam merupakan bagian dari satu kesatuan yang saling terkait dan harus dijaga keharmonisannya.

Dengan demikian, merawat hutan bukan hanya tentang melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga menjaga sumber kehidupan masyarakat.

Direktur Konservasi YEL, M. Yakob Ishadamy menyampaikan, perlindungan Ekosistem Batang Toru membutuhkan komitmen bersama yang diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor. Pengelolaan lintasan satwa liar di Luat Lombang menjadi contoh penting bagaimana pemerintah, masyarakat, organisasi konservasi, sektor swasta, dan mitra lainnya dapat membangun komitmen bersama untuk menjaga konektivitas ekosistem.

Upaya ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari perlindungan fungsi lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat dan mengurangi risiko bencana ekologis," ujar Yakob.

Melalui Kesepakatan Bersama, YEL dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan bekerja sama dalam sejumlah bidang, antara lain pendidikan dan penyadartahuan lingkungan melalui Gerakan Sekolah Peduli Lingkungan Lestari, pengembangan masyarakat desa di Kecamatan Sipirok, kajian lingkungan hidup terkait konservasi dan pengembangan Ekosistem Batang Toru, pengelolaan lintasan satwa liar di Desa Luat Lombang, serta pengembangan data spasial dan pemetaan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kolaborasi dan deklarasi bersama ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan areal preservasi, menjaga konektivitas habitat dan keanekaragaman hayati, serta mempertahankan fungsi ekologis Ekosistem Batang Toru bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Habitat Orangutan Tapanuli

Ekosistem Batang Toru merupakan salah satu kawasan hutan penting di Sumatera Utara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan menjadi habitat Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), spesies endemik Sumatera Utara yang berstatus Kritis (Critically Endangered/CR) dalam Daftar Merah IUCN.

Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati, pendidikan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar kawasan konservasi.

Dalam upaya konservasi orangutan YEL menjalankan Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP), sebuah program konservasi orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli yang dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan lintasan satwa liar diwujudkan melalui berbagai kebijakan daerah, termasuk Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 serta SK Bupati Nomor 471/KPTS/2026 dan 472/KPTS/2026 yang ditetapkan pada 4 September 2026.

Topikseru.com, Medan – Perjuangan mengisi kemerdekaan tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja keras, kepedulian sosial, dan memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Pesan inilah yang ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (10/11/2026).

Upacara diawali dengan penaikan bendera merah putih. Kemudian Hening Cipta yang ditandai dengan suara sirine dan pembacaan teks Pancasila yang dilanjutkan dengan pembacaan UUD 1945 dan diakhiri dengan pembacaan pesan-pesan Pahlawan.

Dikatakan Rico Waas, semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan saat ini. Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan dengan membangun bangsa, memperkuat kepedulian sosial, serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan sesama.

Menurutnya, kemajuan bangsa tidak bisa dibangun secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

"Bagaimana kita bekerja harus lebih keras lagi, membangun kepedulian sosial, perhatian kepada negara, mencintai negara, mencintai bangsa dan saudara-saudara kita. Sehingga kita membangun ini tidak sendirian, tetapi melangkah bersama," kata Rico Waas.

Di tengah momentum Hari Pahlawan tersebut, Rico secara khusus menyoroti pendidikan sebagai salah satu bentuk perjuangan penting untuk menentukan masa depan bangsa. Ia menegaskan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian serius, terutama dalam membuka kesempatan bagi masyarakat kurang mampu.

Rico menilai, akses pendidikan yang inklusif dan merata akan menjadi fondasi untuk melahirkan generasi yang lebih baik sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Karena itu, Pemko Medan berkomitmen memperkuat perhatian terhadap dunia pendidikan, termasuk mendukung keberadaan program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

"Kita juga mendukung Sekolah Rakyat yang mengakomodasi anak-anak dari desil paling rendah di Kota Medan. Kita berharap pendidikan ini bisa mengubah kehidupan mereka, bahkan mengubah nasib keluarganya," ungkapnya.

Terkait dukungan terhadap Sekolah Rakyat, Rico menjelaskan Pemko Medan telah mengambil bagian sejak awal melalui penyediaan dan hibah lahan. Selain itu, Pemko Medan juga akan mendukung kebutuhan infrastruktur, seperti peningkatan akses jalan, penerangan, serta koordinasi terkait perawatan fasilitas sekolah.

Lebih lanjut, Rico memastikan sektor pendidikan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Pemko Medan akan mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan sesuai ketentuan dengan memastikan penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya penebusan ijazah, pemberian beasiswa, perbaikan bangunan sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga berbagai kegiatan yang dapat menunjang kualitas pembelajaran.

"Bagaimana mandatory spending tersebut bisa tepat sasaran, supaya anggarannya tidak dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Fokusnya bagaimana pemberdayaan pendidikan anak-anak kita," tegas Rico.

Rico berharap, semangat Hari Pahlawan tidak berhenti pada seremoni dan penghormatan terhadap jasa para pejuang, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, terutama dalam memastikan generasi muda memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sebab, menurutnya, membangun masa depan bangsa merupakan perjuangan bersama yang harus dimulai dari memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Sebelumnya saat memimpin upacara, Rico Waas membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah. Dalam Peringatan hari pahlawan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan".

Menteri Sosial menekankan, nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, pengorbanan, dan semangat persatuan harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan di masa kini diwujudkan melalui kerja keras, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta komitmen kuat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peringatan ini juga menjadi momentum untuk kembali memedomani amanat konstitusi UUD 1945, khususnya dalam memastikan hak pendidikan, perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, serta pengelolaan kekayaan alam yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kota Medan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat semangat kebersamaan dan gotong royong demi kemajuan bangsa.

Pengumuman yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan hasil usulan Kementerian Sosial mengusulkan 19 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Di antaranya, Dikutip dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa (10/11/2026), Maraden Saur Halomoan Panggaben lahir di Hutatoruan, Negeri Pansurnapitu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 29 Juni 1992.

Maradenmenjadi tokoh ke 13 asal Sumut yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Maraden terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (1983-1993); sebelumnya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Pertama tahun 1978-1983. Anggota MPR RI tahun 1992-1997.

Menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Maraden, Jenderal TNI (Purn.), NRP 12150. Tentara Pejuang/TNI (TNI Angkatan Darat), Pejabat Negara (Menteri dan Ketua DPA), Tokoh Organisasi sosial dan adat Batak.

Dikenal dengan nama M. Panggabean dan akrab dipanggil "Maraden" sejak kecil. Pada masa perang kemerdekaan, pasukan yang dibentuknya di Sibolga dikenal sebagai "Pasukan Maraden" (nama resmi : Barisan Pemuda Republik Indonesia). Dalam sejarah TNI Angkatan Darat ia tercacat sebagai kepala Staf Angkatan darat ke- 8, dan biografi resminya yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat berjudul "M. Panggabean : Jenderal dari Tano Batak".

Moto Perjuangannya, Berjuang dan Mengabdi, yang juga menjadi judul memoar beliau. Menanggapi polemik tentang tewasnya Jenderal Spoor pada 1949, ia berpesan agar sejarah dibiarkan bicara sendiri : "Biarlah sejarah yang berbicara."

Masa Perjuangan Maraden Panggabean pada beberapa masa :

1) Masa pendudukan Jepang (1944-1945), ketika ia menempuh Zyokyukanri Gakko dan melatih kemiliteran pegawai Kotapraja Sibolga, yang kemudian menjadi bekal perjuangan;

2) Pasca - kemerdekaan, yaitu Perang Kemerdekaan I dan II (1945-1949);

3) Masa penegakan kedaulatan negara terhadap pemberontakan bersenjata dalam negeri pada 1950-an;

4) Masa perjuangan Indonesia menghadapi konflik antarnegara, yakni Trikora (1961-1962) dan Dwikora (1964);

5) Masa pengabdian dalam bidang pertahanan-keamanan dan pemerintah hingga 1993

Bidang perjuangan bersenjata (Tentara Rakyat Indonesia/TNI), bidang pertahanan dan keamanan negara serta pemerintahan, bidang pendidikan (guru dan kepala Schakelschool Huria Kristen Batak Protestan di Sibolga Julu pada masa awal), serta bidang sosial-kemasyarakatan dan kebudayaan (pembinaan masyarakat Batak melalui LPAKB dan Yayasan Bina Bona Pasogit).

Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggabean (1922-2000) adalah putra Lembah Silindung, Tapanuli Utara, yang beralih dari profesi guru menjadi salah satu pimpinan tertinggi TNI. Setelah proklamasi 1945 ia membentuk Pasukan Maraden di Sibolga, merebut senjata dari Jepang, lalu berintegrasi ke Tentara Republik Indonesia.

Pada perang kemerdekaan ia memimpin pasukan gabungan di Medan Area (1946), menghambat gerak Belanda di Parapat (1947), dan sebagai Komandan Sektor IV Sub Teritorium VII memimpin gerilya di jalur Sibolga,Tarutung yang dijuluki "de dodenweg" (1948-1949), termasuk penghadangan 24 Mei 1949 yang menurut sejumlah saksi menewaskan Jenderal Spoor.

Pada 1950-an ia memimpin satuan yang menumpas DI/TII dan PRRI/Permesta, kemudian bertugas dalam Trikora dan Dwikora. Kariernya berlanjut sebagai Deputi II Menpangad, Wapangad, Kasad (1968-1969), Pangkopkamtib (1969-1973), Menhankam/Pangab (1973-1978), Menko Polkam (1978-1983), dan Ketua DPA (1983-1993).

Dalam kehidupan sosial ia aktif membina masyarakat Batak melalui LPAKB dan Yayasan Bina Bona Pasogit. Ia memperoleh 29 tanda kehormatan, 20 dari dalam negeri (antara lain Bintang Republik Indonesia Adipradana, Bintang Mahaputera Adipradana, dan Bintang Gerilya) dan 9 dari negara sahabat. Ia wafat pada 28 Mei 2000 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Maraden Panggabean meninggal dunia pada Minggu, 28 Mei 2000, pukul 18.50 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah dirawat sekitar satu bulan akibat serangan stroke, dalam usia 77 tahun.

Jenazah disemayamkan di rumah kediaman Jalan Teuku Umar No. 21, Jakarta Pusat, dilanjutkan upacara adat Batak dan upacara gereja, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 30 Mei 2000 dengan upacara militer, dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Laksamana TNI Widodo A.S.

Riwayat Organisasi dan Pendidikan

Pembina Yayasan Bina Bona Pasogit (rehabilitasi daerah Tarutung pascagempa)

1989-2000.

Ketua Penasihat Lembaga Permufakatan Adat dan Kebudayaan Batak (LPAKB) di tahun tahun 1985.

Wakil Ketua Dewan Pembina/Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar tahun 1979-1988.

Ketua Dewan Pembina Golkar tahun 1974-1978. Anggota Dewan Pembina DPP Golkar tahun 1973.

Barisan Pemuda Republik Indonesia/Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Sibolga Julu tahun 1945-1946.

Sekolah Pegawai Tinggi Jepang (Zyokyukanri Gakko), Batusangkar, Sumatera Barat (sekitar sembilan bulan) 1944-1945

MULO-Ivoorno (Instituut voor Neutraal Onderwijs), Medan; 1937- tamat Juli 1940

Schakelschool, Simorangkir; 1934- tamat 1937

Holland Inlandsche School (HIS) Zending, Sigompulon, Tarutung 1930-1934

Sekolah Zending, Pansurnapitu 1929-1930.

Maraden di tahun 1957 mengkuti Pendidikan non formal di Infantry Officers Advanced Course, Amerika Serikat. Sebelumnya di tahun 1952 ikut Pendidikan Militer Chandradimuka, Bandung.

[adsense]Dalam pantauan siaran langsung, Gibran terlihat berjalan berdampingan dengan Prabowo menjelang dimulainya prosesi penganugerahan. Keduanya tampak hadir bersama dalam agenda resmi kenegaraan tersebut.

Gibran kemudian menempati posisi di samping Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sejumlah pejabat tinggi negara juga terlihat mengikuti seremoni, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia.

[adsense]Kemunculan Gibran di tengah agenda kenegaraan itu berlangsung setelah pertemuan tertutup dengan Prabowo pada Selasa pagi.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut menjadi perhatian setelah pemerintah mengungkap adanya pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden.

[adsense]

Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri

Menurut Prasetyo, keinginan tersebut disampaikan Gibran dengan mempertimbangkan dinamika yang sedang berkembang.

[adsense]"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai adanya penolakan langsung dari Prabowo terhadap keinginan Gibran.

[adsense]Dia justru menjelaskan bahwa Presiden memberikan sejumlah masukan dan saran kepada wakilnya selama pembicaraan berlangsung.

Prasetyo sekaligus membantah informasi yang menyebut Prabowo secara tegas menolak permintaan pengunduran diri tersebut.

[adsense]

Gibran Ingin Tempuh Jalur PTUN

Prasetyo mengatakan Gibran ingin persoalan mengenai dokumen tersebut diuji melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

[adsense]Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang tengah dihadapi Gibran tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga menyangkut pembuktian melalui mekanisme hukum.

Hingga kemunculannya dalam acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan niat pengunduran diri tersebut.

[adsense]Kehadiran Gibran bersama Prabowo dalam agenda kenegaraan itu pun belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa persoalan pengunduran diri telah selesai.

Publik kini menanti perkembangan berikutnya, terutama mengenai sikap resmi Presiden Prabowo dan langkah hukum yang akan ditempuh Gibran terkait keabsahan dokumen yang dipersoalkan.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional tepat pada Hari Pahlawan Selasa, 10 November 2026. Tahun ini, ada 19 tokoh baru yang menyandang gelar tersebut. Salah satunya putra terbaik asal provinsi Sumatera Utara, Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggaben.

[adsense]Diketahui, Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka gugur dalam perjalanan membela bangsa dan negara atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan bangsa.

19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026

[adsense]Berdasarkan pengumuman yang disampaikan pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan pada Selasa, 10 November 2026 dalam Youtube Sekretariat Negara, berikut daftar tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2026:

1. Jenderal TNI (Purn) MaradenSaur Halomoan Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara

[adsense]2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dari Provinsi Riau

3. K.H. Wasyid dari Provinsi Banten

[adsense]4. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta

5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Imam Santoso dari Provinsi DKI Jakarta

[adsense]6. Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta

7. K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat

[adsense]8. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat

9. R.M Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah

[adsense]10. Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur

11. K.H. M Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur

[adsense]12. Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur

13. Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur

[adsense]14. Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur

15. Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur

[adsense]16. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selartan

17. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara

[adsense]18. Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku

19. Mohammad Roem dari Provinsi DKI Jakarta

[adsense]

Maraden Panggabean dari Sumut

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 18 nama tokoh yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional pada Selasa, 10 November 2026. Salah satunya putra terbaik asal provinsi Sumatera Utara, Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggaben.

Pengumuman yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan hasil usulan Kementerian Sosial mengusulkan 18 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Di antaranya, Dikutip dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa (10/11/2026), Maraden Saur Halomoan Panggaben lahir di Hutatoruan, Negeri Pansurnapitu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 29 Juni 1992.

[adsense]Maraden menjadi tokoh ke 13 asal Sumut yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Maraden terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (1983-1993); sebelumnya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Pertama tahun 1978-1983. Anggota MPR RI tahun 1992-1997.

[adsense]Menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Maraden, Jenderal TNI (Purn.), NRP 12150. Tentara Pejuang/TNI (TNI Angkatan Darat), Pejabat Negara (Menteri dan Ketua DPA), Tokoh Organisasi sosial dan adat Batak.

[adsense]Dikenal dengan nama M. Panggabean dan akrab dipanggil "Maraden" sejak kecil. Pada masa perang kemerdekaan, pasukan yang dibentuknya di Sibolga dikenal sebagai "Pasukan Maraden" (nama resmi : Barisan Pemuda Republik Indonesia). Dalam sejarah TNI Angkatan Darat ia tercacat sebagai kepala Staf Angkatan darat ke- 8, dan biografi resminya yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat berjudul "M. Panggabean : Jenderal dari Tano Batak".

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution (ASN) buntut ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.

[adsense]"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, terdapat empat anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni LSP, ASN, EH, dan SU. Isir mengatakan bahwa sidang etik empat tersangka tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.

[adsense]"Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS," katanya.

Kendati demikian, ia tidak mengungkapkan lebih lanjut susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin sidang.

[adsense]Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.

[adsense]Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

[adsense]Adapun tersangka LSP, ASN, dan EH menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara tersang

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (Kodaeral I) memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 dengan penuh khidmat dan semangat patriotisme yang dilaksanakan di Lapangan Apel Makodaeral I serta KRI Tuna 876, Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).]

[adsense]‎Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, Kolonel Laut (P) Wahyu Kurniawan mengatakan, Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

"Peringatan 10 November menjadi momentum untuk mengenang keberanian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus senantiasa hidup dan menjadi inspirasi bagi setiap generasi dalam mengisi kemerdekaan," tambah Wahyu.

[adsense]‎Sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa, ujar Wahyu, Kodaeral I bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi maritim wilayah Belawan melaksanakan aksi tabur bunga di laut menggunakan KRI Tuna 876.

Kegiatan ini menjadi simbol penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya para pejuang yang gugur dalam mempertahankan wilayah perairan Nusantara.

[adsense]‎Upacara berlangsung dengan khidmat sebagai wujud penghormatan atas jasa para pahlawan sekaligus momentum untuk memperkuat jiwa nasionalisme, militansi, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan setiap tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurut Wahyu, melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Kodaeral I menegaskan komitmennya untuk terus mewarisi semangat juang para pahlawan melalui pengabdian nyata, menjaga kehormatan TNI Angkatan Laut, serta berdiri teguh dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

[adsense]‎Menjadi pahlawan masa kini tidak harus dengan mengangkat senjata dan berjuang di medan perang, tetapi dapat diwujudkan melalui kerja keras, keberanian, ketulusan, serta pengorbanan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Para pahlawan terdahulu telah berjuang dengan segenap jiwa dan raga demi merebut kemerdekaan Indonesia. Kini, perjuangan tersebut menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa.

‎Sudah saatnya kita melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta berkarya demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, kuat, dan berdaulat. Sebab, sekecil apa pun kontribusi yang kita berikan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, akan menjadi bagian dari perjuangan untuk masa depan Indonesia.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya menghormati mekanisme penyampaian hak konstitusional oleh DPR RI terkait polemik dan posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut langkah tersebut merupakan kewenangan dari lembaga legislatif.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pras menyebut pihak Istana menghormati keputusan itu. Ia juga menanggapi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dilayangkan oleh sejumlah anggota DPR.

"Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati," tambah dia.

Mardani Ali jadi salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.

"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.

Sudah 50 Anggota DPR Teken Hak

Sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.

"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Mardani Ali salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.

"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.

Total ada dua foto yang dikirimkan Mardani. Selain dokumen berisikan tanda tangan anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat, ada dokumen yang memuat penjelasan dan pasal-pasal.

Topikseru.com, Medan – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyampaikan keinginan mundur.

[adsense]"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dia menyebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan niatan tersebut. Dia mengatakan Prabowo memberi masukan ke Gibran.

[adsense]"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Bincang Polemik Ijazah

Presiden Prabowo Subianto menerima Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Gibran berbincang mengenai polemik ijazah Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA).

[adsense]"Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta waktu kepada Prabowo agar diberi kesempatan membuktikan dokumen terkait polemik ijazah sah.

[adsense]"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Pras.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Momentum Hari Pahlawan 10 November dimaknai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dengan mengenang sejarah perjuangan bangsa.

[adsense]Dalam catatan sejarah, Stasiun Medan dan jaringan rel di sekitarnya pernah menjadi saksi bisu sekaligus infrastruktur vital dalam Pertempuran Medan Area pada awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan kereta api tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah suatu daerah, karena kehadirannya turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dan denyut nadi suatu wilayah. Perkeretaapian di Sumatera Utara memiliki andil besar dalam perjalanan sejarah kemerdekaan, baik melalui keandalan infrastrukturnya maupun dedikasi para pekerja kereta api tempo dulu.

[adsense]"Pertempuran Medan Area merupakan salah satu catatan penting sejarah perjuangan bangsa di Sumatera Utara. Jalur kereta api pada masa itu menjadi bagian dari kondisi strategis wilayah pertempuran," ujar Anwar di Medan, Selasa (10/11/2026).

Sejarah Stasiun Medan berakar dari era kolonial Belanda melalui perusahaan Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Memasuki masa revolusi kemerdekaan, jaringan kereta api di wilayah Sumatera Timur memegang peran krusial di tengah memanasnya situasi pascainsiden 13 Oktober 1945 antara pemuda Indonesia dan tentara NICA yang memantik Pertempuran Medan Area.

[adsense]Dalam literatur sejarah perjuangan, jalur rel dari Pulo Brayan menuju Medan tercatat sempat menjadi batas demarkasi antara wilayah yang dikuasai Sekutu dan kawasan Republik. Kereta api juga diandalkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak keluar Kota Medan menuju Tebing Tinggi hingga Pematangsiantar, sekaligus mendistribusikan logistik bagi para pejuang.

Seiring berjalannya waktu dan pasca-nasionalisasi pada 1950-an, Stasiun Medan terus bertransformasi. Stasiun ini tidak hanya mempertahankan fungsi historisnya sebagai simpul transportasi utama di Sumatera Utara, tetapi juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan modernisasi layanan.

[adsense]Transformasi tersebut tecermin dari tingginya kepercayaan masyarakat menggunakan moda transportasi massal ini. Tercatat sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Stasiun Medan telah melayani 1.644.545 pelanggan, atau naik 3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.596.432 pelanggan.

"Semangat Hari Pahlawan kami maknai sebagai dorongan untuk memberikan pengabdian terbaik. KAI Sumut berkomitmen melanjutkan semangat tersebut melalui peningkatan layanan, pengamanan perjalanan yang berkeselamatan, serta kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara," pungkas Anwar.

[adsense]

[adsense]Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

Prasetyo membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran memang menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.

[adsense]Dalam pertemuan itu, salah satu pembahasan yang mencuat adalah perkembangan situasi politik menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

[adsense]

Prabowo Disebut Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran

Menurutnya, tidak benar apabila Presiden Prabowo disebut menolak niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

[adsense]"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjut Prasetyo.

Pernyataan Mensesneg ini menjadi perkembangan penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap posisi politik Gibran. Meski demikian, penyampaian niat untuk mengundurkan diri tidak otomatis berarti proses pengunduran diri telah selesai secara formal.

[adsense]Prasetyo dalam keterangan yang disampaikan tersebut mengungkap adanya niat Gibran, tetapi belum menjelaskan apakah surat pengunduran diri telah disampaikan atau bagaimana tahapan selanjutnya.

Polemik Putusan MK dan MA Jadi Latar Belakang

[adsense]Putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan tersebut memicu respons dari sejumlah pihak, termasuk kalangan politik di DPR.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur. Puan menyatakan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi.

[adsense]Sementara itu, DPR juga tengah menghadapi desakan agar menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Perkembangan terbaru dari Istana kini menambah dimensi baru dalam situasi politik nasional. Pernyataan Prasetyo menjadi keterangan pemerintah mengenai adanya niat pengunduran diri Gibran, tetapi kepastian mengenai status jabatan dan tindak lanjut konstitusionalnya masih perlu menunggu perkembangan resmi berikutnya.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]Klaim itu diutarakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Dia juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen itu, nama Mardani ada di urutan pertama.

Mardani menyebut ada lebih dari 25 anggota DPR RI lintas fraksi yang meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran.

[adsense]"Hampir semua (fraksi), lebih dari 25," kata dia saat dihubungi.

Mardani bilang proses penandatangan dokumen dilakukan sejak Senin malam dan para penandatangan bertambah hari ini. Mereka berasal dari lintas fraksi, namun masih mengatasnamakan secara personal.

[adsense]"Mayoritas fraksi tapi personal," katanya.

Selain dokumen tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat, Mardani juga memamerkan dokumen berisi penjelasan dan pasal-pasal.

[adsense]Wapres Gibran Rakabuming menghadapi krisis dukungan politik di DPR setelah muncul kasus ijazah pencalonannya.

Pertimbangan hukum dalam putusan MK menyatakan bahwa mahkamah tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan cawapres.

[adsense]Tak lama, putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.

Partai-partai DPR yang awalnya ragu bergerak, belakangan semakin berani mendorong proses politik terhadap Gibran. Sejumlah opsi mulai dari pembentukan Pansus hingga Hak Menyatakan Pendapat menyeruak, yang dapat berujung pada pemakzulan Gibran.

[adsense]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.

"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).

Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Topikseru.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII Fraksi Partai PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat semacam poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10/2026).

[adsense]Kertas itu merujuk ke Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah untuk syarat daftar calon Pilpres 2024.

Yanuar mengangkat kertas tersebut tinggi-tinggi ke arah kamera awak media di tengah keramaian anggota dewan yang lain. Belakangan, kepada wartawan, Yanuar membeberkan alasannya melakukan hal itu. Ia mengaku saat sidang paripurna tidak ada kesempatan untuk menyampaikan soal pemakzulan Gibran.

[adsense]"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar dihadapan wartawan, kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di hadapan wartawan, kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

[adsense]Belakangan, isu hak menyatakan pendapat mencuat di berbagai fraksi, PDIP misalnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.

Selain itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyusulkan penggunaan HMP dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara memfasilitasi 640 lowongan pekerjaan bagi masyarakat melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi.

[adsense]Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan mengatakan, dalam pelaksanaan awal program tersebut, sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang bervariasi. Para pencari kerja juga langsung mengikuti proses wawancara dan seleksi untuk mengisi posisi yang tersedia.

"Hari ini ada sebanyak 640 lowongan pekerjaan. Tadi sudah kita lihat ada perusahaan yang membutuhkan 10 tenaga kerja, ada yang 60, 50, bahkan ada yang lima dan enam orang. Prinsipnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka," ujar Sonny saat peluncuran Poliran di Mapolda Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Ia menjelaskan, Poliran merupakan program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat agar kehadiran Polri dapat dirasakan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Melalui program tersebut, Polda Sumut berperan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat pencari kerja dengan perusahaan, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja.

[adsense]Menurut Sonny, kewenangan penerimaan tenaga kerja tetap berada pada masing-masing perusahaan. Sementara pemerintah dan balai latihan kerja berperan membantu meningkatkan kemampuan serta kompetensi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

"Polisi memberikan fasilitasi. Yang memiliki kewenangan menerima atau tidak adalah pihak perusahaan. Pemerintah, dalam hal ini kota maupun provinsi, membantu melatih kemampuan dan kompetensi masyarakat pencari kerja. Kita mempertemukan semuanya melalui Poliran sehingga prosesnya bisa lebih cepat," jelasnya.

[adsense]Sonny berharap program tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Ia menilai, semakin luas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, maka diharapkan kesejahteraan meningkat dan potensi terjadinya tindak kriminalitas dapat ditekan.

[adsense]Lebih lanjut, Polda Sumut juga akan menggelar puncak kegiatan Poliran pada 19 November 2026 dengan melibatkan sekitar 50 perusahaan bersama instansi pemerintah dan Apindo.

Kegiatan tersebut direncanakan membuka kesempatan kerja dalam skala lebih besar dengan target melibatkan ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.

[adsense]"Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kita ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

[adsense]