[adsense]Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mempertanyakan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatannya. Menurut dia, tuntutan tersebut terlalu dini apabila ruang klarifikasi belum diberikan kepada Wakil Presiden.

"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari detik.com.

[adsense]Bestari menilai penyelesaian persoalan ijazah Gibran seharusnya dilakukan dengan mengedepankan penjelasan dan mekanisme yang berlaku. Ia juga mempertanyakan alasan sejumlah pihak begitu cepat mendorong proses politik berupa pemakzulan.

"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" ujarnya.

[adsense]Pernyataan PSI tersebut muncul di tengah meningkatnya dinamika politik di DPR RI setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

PSI Tak Persoalkan Pemakzulan, tetapi Ingatkan Prosedur Konstitusi

[adsense]Menurut dia, terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.

"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat," ucap Bestari.

[adsense]Pernyataan tersebut sekaligus merespons sikap Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyinggung opsi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR untuk menyikapi polemik ijazah Gibran.

Dengan demikian, perdebatan mengenai persoalan tersebut kini tidak hanya berkutat pada dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh perbedaan pandangan partai politik mengenai langkah yang seharusnya ditempuh parlemen.

[adsense]

Dasco Sebut DPR Mulai Proses Aspirasi soal Ijazah Gibran

Aspirasi itu datang dari sejumlah kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, pembahasan resmi belum dapat dilakukan karena parlemen masih berada dalam masa reses.

[adsense]Dasco mengatakan proses penanganan aspirasi tersebut baru dapat berjalan setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).

[adsense]Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa persoalan ijazah Gibran telah menjadi perhatian sejumlah pihak di parlemen. Meski begitu, belum ada keputusan resmi DPR yang menyatakan akan memulai proses pemakzulan.

MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

[adsense]Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang menjadi objek sengketa tidak sah. Dokumen itu sebelumnya digunakan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.

[adsense]Putusan MA tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan sejumlah pihak untuk mendesak adanya tindak lanjut politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, putusan mengenai keabsahan dokumen administrasi tersebut perlu dibedakan dari keputusan pemberhentian jabatan Wakil Presiden. Keduanya memiliki mekanisme hukum dan konstitusional yang berbeda.

[adsense]

MK Tidak Menemukan Bukti Meyakinkan, tetapi Permohonan Tidak Diterima

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

[adsense]Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menegaskan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Perbedaan substansi kedua putusan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan di DPR.

Putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, sedangkan MK dalam perkara yang disebutkan menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan memberikan penegasan mengenai konsekuensi putusannya.

[adsense]

Nasib Gibran Menunggu Dinamika di Parlemen

Namun, wacana pemakzulan masih harus melewati prosedur yang diatur konstitusi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

[adsense]Karena itu, munculnya usulan atau desakan politik belum otomatis berarti proses pemakzulan telah dimulai, apalagi menghasilkan keputusan pemberhentian.

Di sisi lain, permintaan PSI agar Gibran diberi ruang klarifikasi menambah dimensi baru dalam perdebatan tersebut. Publik kini menunggu bukan hanya langkah DPR, tetapi juga penjelasan langsung dari Wakil Presiden mengenai dokumen pendidikan yang menjadi sumber polemik.

[adsense]

[adsense]Masalah ini bermula ketika Bobon mengumumkan keputusannya untuk rehat dari media sosial. Dalam unggahannya, Bobon membagikan foto dirinya sedang menikmati cerutu.

Melihat unggahan tersebut, Kemal Palevi memberikan komentar singkat, "Wih cair Bon?"

[adsense]Komentar itu ternyata memancing reaksi keras dari Bobon. Ia membalas dengan kalimat bernada kasar dan menegaskan bahwa dirinya tidak kekurangan uang untuk menikmati hidup.

Kemal Jelaskan Maksud Komentar 'Cair'

[adsense]Setelah mendapat balasan dari Bobon, Kemal kemudian memberikan penjelasan melalui Threads.

Menurut Kemal, komentarnya tidak bermaksud menuduh Bobon menerima bayaran dari pihak tertentu. Ia mengaku hanya bertanya apakah penghasilan Bobon sudah cair, baik dari AdSense YouTube maupun pekerjaan endorsement.

[adsense]Kemal juga mengeluhkan Bobon yang terus menandai akun media sosialnya sehingga memancing serangan dari pengikut Bobon.

Kemal Singgung Gerindra dan Bantuan ke Papua

[adsense]Perseteruan semakin melebar ketika Kemal menandai akun Partai Gerindra dan mempertanyakan apakah Bobon masih menjadi kader partai tersebut.

Kemal juga menanggapi ajakan Bobon untuk ikut membantu masyarakat di Papua.

[adsense]Ia mempertanyakan mengapa kegiatan bantuan ke Papua terus disinggung dalam perselisihan mereka. Kemal mengaku juga melakukan kegiatan sosial melalui penggalangan bantuan, tetapi tidak selalu mengunggahnya ke media sosial.

Kemal turut menjelaskan bahwa dirinya belum bisa datang langsung ke Papua karena baru berkeluarga dan memiliki anak. Untuk sementara, ia memilih membantu melalui penggalangan dana.

[adsense]Bobon Kembali Aktif Setelah Sempat Pamit

Sebelumnya, Bobon sempat mengumumkan ingin berhenti sementara dari media sosial karena merasa tidak lagi menemukan kebahagiaan di dalamnya.

[adsense]Namun, beberapa hari kemudian ia kembali mengunggah pernyataan bahwa dirinya kembali aktif.

Bobon menyebut tetap ingin menjadi sosok yang membantu masyarakat di pelosok melalui aksi nyata. Ia juga kembali menyindir pihak yang dianggap hanya ramai berkomentar di media sosial.

[adsense]Perselisihan keduanya pun berkembang dari persoalan komentar sederhana menjadi perdebatan mengenai bantuan sosial, pencitraan, dan aktivitas figur publik di ruang digital.

Hingga pemberitaan ini ditulis, belum ada informasi mengenai penyelesaian atau perdamaian antara Bobon Santoso dan Kemal Palevi.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan jumlah pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 Hijriah/2027 Masehi yang harus dibayarkan jamaah yang akan berangkat dari haji Embarkasi Medan senilai Rp 44.020.279 per Jemaah. Jumlah itu menjadi termurah kedua disbanding emberkasi lainnya.

[adsense]"Kami mengimbau jamaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pada musim haji 2027, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lanjut usia (lansia), 871 kuota pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 864 kuota Petugas Haji Daerah (PHD).

[adsense]Adapun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98.466.351, sementara komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.648.825 (55,50 persen) per orang.

Setiap peserta memperoleh Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan rata-rata sebesar Rp43.817.526,35. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp3.200.000 per jamaah.

[adsense]Setelah memperhitungkan subsidi dan dukungan pemerintah tersebut, besaran Bipih yang wajib dibayarkan jamaah berbeda-beda sesuai embarkasi keberangkatan.

Berikut rincian biaya haji 2027 berdasarkan embarkasi:

[adsense]Embarkasi Aceh: Rp43.695.779

Embarkasi Medan: Rp44.020.279

[adsense]Embarkasi Padang: Rp44.148.779

Embarkasi Balikpapan: Rp49.891.779

[adsense]Embarkasi Banjarmasin: Rp50.128.779

Embarkasi Lombok: Rp50.366.779

[adsense]Embarkasi Batam: Rp51.531.279

Embarkasi Palembang: Rp52.161.279

[adsense]Embarkasi Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779

Embarkasi Jakarta: Rp53.543.779

[adsense]Embarkasi Kertajati: Rp55.101.279

Embarkasi Makassar: Rp55.428.465

[adsense]Embarkasi Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279

Besaran tersebut menunjukkan adanya perbedaan biaya antarembarkasi, dengan Bipih terendah berasal dari Embarkasi Aceh dan tertinggi dari Embarkasi Surabaya dan Dhoho.

[adsense]

Perusahaan tersebut adalah PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan di portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai delapan paket pengadaan yang melibatkan perusahaan tersebut mencapai Rp 14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.

Dua kementerian yang tercatat melakukan pengadaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pekerjaan pada 2024 dengan nilai sekitar Rp 3,9 miliar. Sementara KKP mengadakan tiga paket pekerjaan pada 2025 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp 10,8 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Selain itu, terdapat pula kontrak untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara pemerintah.

ICW menyoroti penggunaan anggaran negara tersebut karena mempertanyakan manfaat belanja influencer, kewajaran harga, serta keterbukaan proses pengadaan.

Organisasi antikorupsi itu juga menilai terdapat potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak, sementara dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW turut mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ketika belanja jasa influencer tetap mencapai miliaran rupiah.

Temuan ini menjadi sorotan terhadap transparansi penggunaan uang negara, terutama dalam pengadaan jasa promosi yang melibatkan figur publik.

Meski demikian, temuan ICW tersebut merupakan sorotan terhadap proses pengadaan dan potensi konflik kepentingan, bukan bukti bahwa Raffi Ahmad atau perusahaannya telah melakukan tindak pidana korupsi.

[adsense]Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengatakan penggunaan hak konstitusional anggota dewan perlu dipertimbangkan dari sisi efektivitas dan prosedur. Menurut dia, HMP dinilai dapat menjadi mekanisme yang efisien untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Meski demikian, Andreas menegaskan proses internal fraksi masih membutuhkan pembahasan. Komunikasi di antara anggota Fraksi PDIP, kata dia, terus berlangsung untuk menentukan langkah yang akan diambil.

PDIP juga belum memastikan apakah isu tersebut akan dibahas secara khusus dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang. Andreas menyatakan pihaknya masih akan mencermati dinamika yang berkembang di parlemen.

[adsense]

PDIP Soroti Mekanisme Konstitusional, Bukan Sekadar Agenda Paripurna

Dia menyinggung Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan dalam membahas mekanisme tersebut.

[adsense]Andreas juga menyebut adanya dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan ijazah Wakil Presiden, yakni dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut dia, perkembangan hukum tersebut perlu menjadi perhatian DPR dalam menentukan tindak lanjut.

"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," ujarnya.

[adsense]Namun, pernyataan tersebut belum berarti DPR telah menyepakati penggunaan HMP. Pembahasan mengenai dasar hukum, persyaratan, serta tahapan pengajuan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dasco Sebut Anggota DPR Lintas Fraksi Ingin Sampaikan Aspirasi

[adsense]Pada Senin, 9 November 2026, Dasco mengatakan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.

Menurut Dasco, DPR belum dapat menindaklanjuti dinamika tersebut karena saat itu masih berada dalam masa reses. Para anggota dewan masih menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

[adsense]"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

DPR dijadwalkan kembali membuka masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. Momentum tersebut diperkirakan menjadi ruang bagi anggota dewan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang selama masa reses.

[adsense]

Belum Ada Kepastian DPR Mengajukan Hak Menyatakan Pendapat

Pernyataan Andreas justru menunjukkan bahwa PDIP masih berada dalam tahap komunikasi dan pembahasan internal. Sikap akhir fraksi akan bergantung pada perkembangan politik di parlemen serta pertimbangan terhadap prosedur konstitusional.

[adsense]Perlu dibedakan pula antara aspirasi anggota DPR, wacana penggunaan hak kelembagaan, dan keputusan resmi DPR. Ketiganya merupakan tahapan berbeda yang tidak otomatis menghasilkan proses politik atau hukum yang sama.

Dengan demikian, pembukaan masa sidang pada 10 November 2026 menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana polemik ijazah Gibran akan dibawa ke agenda resmi parlemen.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 18 nama tokoh yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional pada Selasa, 10 November 2026. Salah satunya putra terbaik asal provinsi Sumatera Utara, Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggaben.

Pengumuman yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan hasil usulan Kementerian Sosial mengusulkan 18 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Di antaranya, Dikutip dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa (10/11/2026), Maraden Saur Halomoan Panggaben lahir di Hutatoruan, Negeri Pansurnapitu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 29 Juni 1992.

Maradenmenjadi tokoh ke 13 asal Sumut yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Maraden terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (1983-1993); sebelumnya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Pertama tahun 1978-1983. Anggota MPR RI tahun 1992-1997.

Menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Maraden, Jenderal TNI (Purn.), NRP 12150. Tentara Pejuang/TNI (TNI Angkatan Darat), Pejabat Negara (Menteri dan Ketua DPA), Tokoh Organisasi sosial dan adat Batak.

Dikenal dengan nama M. Panggabean dan akrab dipanggil "Maraden" sejak kecil. Pada masa perang kemerdekaan, pasukan yang dibentuknya di Sibolga dikenal sebagai "Pasukan Maraden" (nama resmi : Barisan Pemuda Republik Indonesia). Dalam sejarah TNI Angkatan Darat ia tercacat sebagai kepala Staf Angkatan darat ke- 8, dan biografi resminya yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat berjudul "M. Panggabean : Jenderal dari Tano Batak".

Moto Perjuangannya, Berjuang dan Mengabdi, yang juga menjadi judul memoar beliau. Menanggapi polemik tentang tewasnya Jenderal Spoor pada 1949, ia berpesan agar sejarah dibiarkan bicara sendiri : "Biarlah sejarah yang berbicara."

Masa Perjuangan Maraden Panggabean pada beberapa masa :

1) Masa pendudukan Jepang (1944-1945), ketika ia menempuh Zyokyukanri Gakko dan melatih kemiliteran pegawai Kotapraja Sibolga, yang kemudian menjadi bekal perjuangan;

2) Pasca - kemerdekaan, yaitu Perang Kemerdekaan I dan II (1945-1949);

3) Masa penegakan kedaulatan negara terhadap pemberontakan bersenjata dalam negeri pada 1950-an;

4) Masa perjuangan Indonesia menghadapi konflik antarnegara, yakni Trikora (1961-1962) dan Dwikora (1964);

5) Masa pengabdian dalam bidang pertahanan-keamanan dan pemerintah hingga 1993

Bidang perjuangan bersenjata (Tentara Rakyat Indonesia/TNI), bidang pertahanan dan keamanan negara serta pemerintahan, bidang pendidikan (guru dan kepala Schakelschool Huria Kristen Batak Protestan di Sibolga Julu pada masa awal), serta bidang sosial-kemasyarakatan dan kebudayaan (pembinaan masyarakat Batak melalui LPAKB dan Yayasan Bina Bona Pasogit).

Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggabean (1922-2000) adalah putra Lembah Silindung, Tapanuli Utara, yang beralih dari profesi guru menjadi salah satu pimpinan tertinggi TNI. Setelah proklamasi 1945 ia membentuk Pasukan Maraden di Sibolga, merebut senjata dari Jepang, lalu berintegrasi ke Tentara Republik Indonesia.

Pada perang kemerdekaan ia memimpin pasukan gabungan di Medan Area (1946), menghambat gerak Belanda di Parapat (1947), dan sebagai Komandan Sektor IV Sub Teritorium VII memimpin gerilya di jalur Sibolga,Tarutung yang dijuluki "de dodenweg" (1948-1949), termasuk penghadangan 24 Mei 1949 yang menurut sejumlah saksi menewaskan Jenderal Spoor.

Pada 1950-an ia memimpin satuan yang menumpas DI/TII dan PRRI/Permesta, kemudian bertugas dalam Trikora dan Dwikora. Kariernya berlanjut sebagai Deputi II Menpangad, Wapangad, Kasad (1968-1969), Pangkopkamtib (1969-1973), Menhankam/Pangab (1973-1978), Menko Polkam (1978-1983), dan Ketua DPA (1983-1993).

Dalam kehidupan sosial ia aktif membina masyarakat Batak melalui LPAKB dan Yayasan Bina Bona Pasogit. Ia memperoleh 29 tanda kehormatan, 20 dari dalam negeri (antara lain Bintang Republik Indonesia Adipradana, Bintang Mahaputera Adipradana, dan Bintang Gerilya) dan 9 dari negara sahabat. Ia wafat pada 28 Mei 2000 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Maraden Panggabean meninggal dunia pada Minggu, 28 Mei 2000, pukul 18.50 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah dirawat sekitar satu bulan akibat serangan stroke, dalam usia 77 tahun.

Jenazah disemayamkan di rumah kediaman Jalan Teuku Umar No. 21, Jakarta Pusat, dilanjutkan upacara adat Batak dan upacara gereja, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 30 Mei 2000 dengan upacara militer, dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Laksamana TNI Widodo A.S.

Riwayat Organisasi dan Pendidikan

Pembina Yayasan Bina Bona Pasogit (rehabilitasi daerah Tarutung pascagempa)

1989-2000.

Ketua Penasihat Lembaga Permufakatan Adat dan Kebudayaan Batak (LPAKB) di tahun tahun 1985.

Wakil Ketua Dewan Pembina/Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar tahun 1979-1988.

Ketua Dewan Pembina Golkar tahun 1974-1978. Anggota Dewan Pembina DPP Golkar tahun 1973.

Barisan Pemuda Republik Indonesia/Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Sibolga Julu tahun 1945-1946.

Sekolah Pegawai Tinggi Jepang (Zyokyukanri Gakko), Batusangkar, Sumatera Barat (sekitar sembilan bulan) 1944-1945

MULO-Ivoorno (Instituut voor Neutraal Onderwijs), Medan; 1937- tamat Juli 1940

Schakelschool, Simorangkir; 1934- tamat 1937

Holland Inlandsche School (HIS) Zending, Sigompulon, Tarutung 1930-1934

Sekolah Zending, Pansurnapitu 1929-1930.

Maraden di tahun 1957 mengkuti Pendidikan non formal di Infantry Officers Advanced Course, Amerika Serikat. Sebelumnya di tahun 1952 ikut Pendidikan Militer Chandradimuka, Bandung.

[adsense]Di balik pertempuran melawan penjajah, ada rakyat biasa yang ikut mempertaruhkan keselamatan demi Indonesia. Mereka terdiri dari petani, buruh, pedagang, perempuan, pemuda, hingga warga desa yang membantu para pejuang dengan kemampuan masing-masing.

Sebagian dari mereka bahkan tidak pernah dikenal secara luas. Nama dan kisah perjuangannya tidak banyak tercatat dalam buku sejarah. Meski demikian, kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

[adsense]Bukan Tentara, tetapi Ikut Mempertaruhkan Nyawa

Pada masa revolusi kemerdekaan 1945–1949, perjuangan rakyat tidak selalu berlangsung di medan perang.

[adsense]Ketika pasukan Belanda kembali berusaha menguasai Indonesia, masyarakat ikut membantu perlawanan melalui berbagai cara. Ada yang menjadi kurir untuk menyampaikan pesan antarkelompok pejuang, menyediakan tempat persembunyian, mengumpulkan bahan makanan, hingga memberikan informasi mengenai pergerakan musuh.

Tugas tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki risiko besar. Kurir yang tertangkap bisa mengalami penyiksaan, sementara warga yang membantu pejuang berisiko menjadi sasaran pasukan penjajah.

[adsense]Peran masyarakat inilah yang membuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer.

Perempuan yang Menjaga Dapur Umum Tetap Menyala

[adsense]Salah satu bentuk perjuangan rakyat yang jarang mendapat perhatian adalah keberadaan dapur umum.

Pada masa perang kemerdekaan, para pejuang membutuhkan makanan agar bisa bertahan di tengah pertempuran dan perjalanan gerilya. Kebutuhan tersebut banyak dipenuhi melalui dapur umum yang dikelola masyarakat, terutama kaum perempuan.

[adsense]Mereka mengumpulkan bahan makanan, memasak, membungkus nasi, hingga mengirimkannya kepada para pejuang di garis depan.

Di Yogyakarta, sosok Bu Ruswo dikenal karena perannya mengorganisasi dapur umum selama masa revolusi. Ia juga membantu para gerilyawan dengan mengantarkan berbagai kebutuhan ketika mereka berada di luar kota.

[adsense]Sementara itu, di Bandung, Yati Aruji Kartawinata membentuk Laskar Wanita Indonesia atau Laswi. Organisasi ini melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan perjuangan, termasuk membantu kebutuhan garis depan.

Perjuangan perempuan tidak berhenti pada urusan makanan. Mereka juga terlibat dalam pelayanan kesehatan, pertolongan korban perang, hingga kegiatan intelijen.

[adsense]Rakyat Biasa Menjadi Penghubung Perjuangan

Selain dapur umum, keberadaan kurir dan penghubung juga sangat penting selama perang kemerdekaan.

[adsense]Pada masa itu, komunikasi antarkelompok pejuang tidak selalu mudah. Kondisi keamanan dan pengawasan pasukan Belanda membuat penyampaian informasi menjadi pekerjaan berbahaya.

Warga yang mengenal jalan-jalan kecil, jalur desa, dan wilayah pedalaman sering membantu menyampaikan pesan atau mengantarkan kebutuhan kepada para pejuang.

[adsense]Ada pula masyarakat yang menyediakan rumah sebagai tempat berlindung sementara. Sebagian petani membantu menyediakan bahan pangan, sedangkan pedagang ikut menyumbangkan barang dan kebutuhan logistik.

Bantuan tersebut membuat para pejuang tetap bisa bergerak meskipun menghadapi keterbatasan persediaan dan ancaman penangkapan.

[adsense]Perjuangan yang Tidak Selalu Tercatat dalam Sejarah

Tidak semua orang yang membantu mempertahankan kemerdekaan memperoleh pengakuan sebagai pahlawan nasional.

[adsense]Banyak kontribusi masyarakat berlangsung secara kolektif dan tidak meninggalkan catatan pribadi yang lengkap. Karena itu, sebagian kisah perjuangan mereka hanya diketahui melalui kesaksian keluarga, arsip daerah, dokumentasi organisasi, dan cerita turun-temurun.

Padahal, sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya dibentuk oleh keputusan para pemimpin atau kemenangan pasukan di medan perang.

[adsense]Ada masyarakat yang menyediakan makanan, merawat korban, menyembunyikan pejuang, mengirimkan informasi, dan mempertaruhkan keselamatan keluarga mereka.

Mereka mungkin tidak memiliki gelar pahlawan atau monumen atas nama sendiri. Namun, perjuangan rakyat biasa tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia.

[adsense]Hari Pahlawan, Momentum Mengenang Perjuangan Semua Kalangan

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November bukan hanya menjadi kesempatan untuk mengenang tokoh-tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah.

[adsense]Momentum ini juga mengingatkan masyarakat bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan melalui keterlibatan banyak kalangan.

Pertempuran besar memang membutuhkan keberanian para pejuang di garis depan. Namun, perjuangan tersebut juga membutuhkan dukungan masyarakat yang bekerja di balik layar.

[adsense]Kisah para pahlawan tanpa nama menjadi pengingat bahwa pengorbanan untuk bangsa tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Terkadang, tindakan sederhana yang dilakukan dengan keberanian dan ketulusan justru menjadi bagian penting dalam mempertahankan kemerdekaan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Inflasi tahunan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terkendali bahkan turun dari 4,79% menjadi 2,71%. Penurunan tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam pengendalian harga di Sumut sekaligus mengembalikan inflasi ke dalam rentang sasaran nasional.

[adsense]Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) terus mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mencapai 4,79% pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20% pada Juli, kemudian 3,23% pada Agustus, hingga berada di level 2,71% pada September 2026. Angka tersebut telah kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.

Penurunan inflasi ini tidak terlepas dari berbagai upaya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Langkah tersebut meliputi pemantauan harga dan rantai pasok, intervensi pasar, hingga penguatan produksi pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

[adsense]Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Butong Daulay mengatakan, pengendalian inflasi dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan lintas sektor. "Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.

Menurutnya, terdapat 19 program dan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi Sumut. Di antaranya monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, serta pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.

[adsense]Pemprov Sumut juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Batubara dan Simalungun. Selain itu, dilakukan rapat koordinasi pengawasan pasokan dan mutu beras serta operasi pasar ayam.

Langkah lainnya meliputi penguatan kerja sama PPG dengan BOSSFOOD, pengendalian harga cabai merah, penguatan produksi perkebunan melalui digitalisasi, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, evaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi, pengembangan bibit unggul hortikultura, serta intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.

[adsense]Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah juga harus memperkuat produksi dan distribusi pangan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.

"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok," katanya.

[adsense]Guna memperkuat upaya tersebut, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi berdasarkan tiga tahapan waktu. Dalam jangka pendek selama nol hingga tiga bulan, fokus diarahkan pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Sementara itu, dalam jangka menengah selama satu hingga tiga tahun, strategi diarahkan untuk meredam gejolak harga pangan dan memperkuat daya beli konsumen. Upaya tersebut mencakup penguatan produksi dan pasokan di sektor hulu, pembenahan logistik dan distribusi di sektor tengah, serta penguatan konsumsi dan stabilisasi harga di sektor hilir.

[adsense]Adapun strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun difokuskan pada terwujudnya kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.

"Untuk jangka pendek, fokus kita memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga. Dalam jangka menengah, kita memperkuat produksi pangan dari hulu, logistik dan distribusi, hingga stabilisasi di tingkat konsumen. Sementara jangka panjang diarahkan pada kemandirian pangan dan energi lintas sektor," jelas Evan.

[adsense]Keberhasilan itu disebut hasil kerja Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan jajarannya.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari, mengapresiasi capaian pengendalian inflasi tersebut. Menurutnya, penurunan inflasi dari 4,79% menjadi 2,71% merupakan sinyal positif yang menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah.

[adsense]"Menurut saya, keberhasilan menekan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Karena jelas menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas daerah," ujarnya.

Meski demikian, Asyari mengingatkan agar keberhasilan pengendalian inflasi diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

[adsense]"Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.

Asyari berharap Bobby Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, mendorong produktivitas sektor pertanian, serta memperbaiki distribusi pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

[adsense]Menurutnya, pengendalian inflasi bukan pekerjaan sederhana karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kondisi produksi pangan, hingga dinamika permintaan masyarakat.

BPS sendiri mengingatkan bahwa Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi tertinggi. Pada Desember 2024, inflasi tercatat 0,98%, sedangkan pada Desember 2025 mencapai 1,66%.

[adsense]Selain itu, data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 mengalami kontraksi 0,32% dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun secara tahunan masih tumbuh 5,04%.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat.

[adsense]"Target akhirnya adalah pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan, harga yang stabil, distribusi yang lancar, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari dampak inflasi dan kesejahteraan semakin meningkat," pungkas Evan.

Capaian penurunan inflasi tersebut menjadi perkembangan positif bagi Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Namun, konsistensi pengendalian harga dan penguatan daya beli masyarakat, terutama menjelang Nataru, tetap menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

[adsense]

[adsense]Martha bahkan sudah terlibat dalam perjuangan bersenjata ketika usianya baru sekitar 17 tahun. Ia tidak hanya mendampingi ayahnya di medan perjuangan, tetapi juga ikut membangkitkan semangat rakyat untuk melawan pasukan kolonial.

Kisah hidupnya menjadi salah satu cerita perjuangan yang dikenang dalam sejarah Hari Pahlawan, terutama karena keberaniannya menghadapi penjajahan pada usia yang masih sangat muda.

[adsense]Lahir di Maluku dan Dibersarkan oleh Sang Ayah

Martha Christina Tiahahu lahir pada 4 Januari 1800 di Desa Abubu, Pulau Nusalaut, Maluku. Ia merupakan putri Kapitan Paulus Tiahahu, seorang pemimpin perlawanan rakyat di wilayah tersebut.

[adsense]Sejak kecil, Martha tumbuh dekat dengan ayahnya. Ia sering mengikuti kegiatan dan pertemuan yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat Maluku.

Kehidupannya berubah ketika perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda semakin meluas pada 1817. Saat itu, rakyat menentang kembalinya kekuasaan Belanda dan berbagai kebijakan kolonial yang membebani kehidupan masyarakat.

[adsense]Ikut Perang Pattimura Saat Berusia 17 Tahun

Pada 1817, Martha bergabung dalam perjuangan melawan Belanda bersama ayahnya. Perlawanan tersebut berkaitan dengan gerakan yang dipimpin Kapitan Pattimura atau Thomas Matulessy.

[adsense]Martha terlibat dalam sejumlah pertempuran di wilayah Maluku, termasuk di Pulau Saparua. Ia dikenal berani berada di tengah pasukan dan turut membangkitkan semangat para pejuang.

Dalam sejumlah catatan sejarah, Martha juga disebut ikut memimpin dan menyemangati kelompok pejuang perempuan.

[adsense]Keberaniannya menjadi perhatian karena pada masa itu perempuan jarang digambarkan berada langsung di tengah pertempuran bersenjata.

Ayahnya Dieksekusi, Martha Tidak Berhenti Berjuang

[adsense]Perjuangan Martha menghadapi pukulan besar ketika ayahnya, Paulus Tiahahu, ditangkap oleh Belanda.

Setelah menjalani proses pemeriksaan, Paulus dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada November 1817.

[adsense]Kehilangan sang ayah tidak membuat Martha menghentikan perlawanannya. Ia tetap berusaha melanjutkan perjuangan rakyat Maluku meskipun kekuatan pasukan semakin terdesak.

Namun, Belanda kembali melakukan penangkapan terhadap para pejuang. Martha akhirnya ditangkap dan dibawa bersama sejumlah tawanan lainnya menggunakan kapal Evertsen menuju Pulau Jawa.

[adsense]Meninggal di Laut Banda pada Usia 18 Tahun

Dalam perjalanan menuju Pulau Jawa, kondisi Martha semakin melemah. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan ia menolak makanan, minuman, dan pengobatan yang diberikan selama berada dalam tawanan.

[adsense]Martha akhirnya meninggal pada 2 Januari 1818 saat kapal berada di sekitar Laut Banda. Jenazahnya kemudian dilarungkan ke laut.

Ia meninggal hanya dua hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18.

[adsense]Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

Perjuangan Martha Christina Tiahahu kemudian mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia.

[adsense]Melalui Keputusan Presiden Nomor 012/TK/Tahun 1969 tertanggal 20 Mei 1969, Martha ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Namanya dikenang sebagai salah satu pejuang perempuan dari Maluku yang berani mengambil bagian dalam perlawanan terhadap penjajahan sejak usia muda.

[adsense]Kisah Martha Christina Tiahahu menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan tanah air tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Perempuan juga memiliki peran penting dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia.

[adsense]

Pertempuran Surabaya menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Saat itu, rakyat Surabaya bersama para pejuang harus menghadapi pasukan Sekutu yang datang ke Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang.

Namun, kedatangan pasukan Sekutu justru memicu ketegangan karena masyarakat khawatir kedatangan mereka menjadi jalan bagi Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

Awal Mula Pertempuran Surabaya

Ketegangan di Surabaya semakin meningkat setelah pasukan Sekutu, yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI), mendarat pada 25 Oktober 1945.

Pasukan tersebut dipimpin Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Kedatangan mereka awalnya bertujuan menjalankan tugas setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II.

Namun, situasi berubah ketika pasukan Sekutu mulai melakukan sejumlah tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan Indonesia.

Salah satu peristiwa yang memperkeruh keadaan adalah insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Peristiwa tersebut terjadi ketika para pemuda Surabaya menurunkan bagian biru bendera Belanda hingga menyisakan warna merah putih.

Aksi itu menjadi simbol penolakan rakyat terhadap upaya mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda.

Tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby Memperkeruh Situasi

Ketegangan antara rakyat Surabaya dan pasukan Sekutu semakin memuncak pada akhir Oktober 1945.

Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tewas dalam sebuah insiden di sekitar Jembatan Merah, Surabaya.

Kematian Mallaby membuat pihak Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan.

Ultimatum tersebut ditolak oleh para pejuang dan masyarakat Surabaya.

Penolakan itu kemudian menjadi salah satu pemicu pecahnya pertempuran besar pada 10 November 1945.

10 November 1945, Pertempuran Besar Pecah

Pada pagi hari 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran ke Surabaya melalui darat, laut, dan udara.

Rakyat Surabaya tidak tinggal diam. Para pejuang, pemuda, dan masyarakat melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tokoh yang dikenal membangkitkan semangat perjuangan saat itu adalah Bung Tomo.

Melalui siaran radio, Bung Tomo menyampaikan pidato yang membakar semangat rakyat agar tidak menyerah menghadapi pasukan Sekutu.

Perlawanan berlangsung sengit selama beberapa pekan. Meskipun persenjataan dan kekuatan militer tidak seimbang, para pejuang tetap bertahan menghadapi serangan.

Pertempuran tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan menyebabkan kerusakan besar di berbagai wilayah Surabaya.

Mengapa 10 November Diperingati sebagai Hari Pahlawan?

Pertempuran Surabaya menjadi simbol keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak berhenti setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia masih harus menghadapi berbagai ancaman untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Untuk mengenang perjuangan tersebut, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

Sejak saat itu, Hari Pahlawan diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang pertempuran di masa lalu. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa semangat persatuan, keberanian, dan pengorbanan perlu terus dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Topikseru.com, Medan – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik pada perdagangan Selasa (10/11/2026). Harga dasar emas Antam ukuran satu gram kini berada di level Rp 2,560 juta per gram.

[adsense]Berdasarkan situs Logam Mulia, harga emas Antam hari ini naik Rp15 ribu dibandingkan harga pada Senin (9/11) yang berada di level Rp 2,545 juta per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback hari ini naik Rp 25 ribu menjadi Rp 2,375 juta per gram.

[adsense]Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback Antam saat ini berada di kisaran Rp185 ribu per gram.

Sementara itu, berdasarkan situs HRTA Gold, harga emas BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp 2,475 juta, sedangkan harga buyback dipatok Rp2,336 juta.

[adsense]Kemudian, berdasarkan situs Galeri24, harga emas Galeri24 dijual Rp 2,518 juta per gram, sedangkan emas UBS dibanderol Rp 2,572 juta per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas Selasa, 10 November:

[adsense]Antam (harga dasar, belum termasuk pajak)

0,5 gram: Rp 1.330.000

[adsense]1 gram: Rp 2.560.000

2 gram: Rp 5.060.000

[adsense]3 gram: Rp7.565.000

5 gram: Rp 12.575.000

[adsense]10 gram: Rp 25.095.000

25 gram: Rp 62.612.000

[adsense]50 gram: Rp 125.145.000

100 gram: Rp 250.212.000

[adsense]250 gram: Rp 625.265.000

500 gram: Rp 1.250.320.000

[adsense]1.000 gram: Rp 2.500.600.000

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Polsek Koja membongkar sindikat pemalsuan dokumen negara berupa ijazah sekolah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berskala rumahan di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, yang dijual melalui media sosial.

[adsense]"Benar, kami masih dalam penyelidikan dan koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk rilis kasus," kata Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Minggu (8/11) dini hari tersebut, petugas mengamankan enam pria yang tengah memproduksi dokumen palsu di sebuah rumah di Jalan Syawal Raya, Gang Syawal Buntu No. 82, RT 03/RW 03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

[adsense]Petugas mengungkap kasus ini berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di rumah tersebut.

Polisi kemudian menyelidiki langsung ke lokasi dan mendapati enam orang sedang membuat SIM, KTP, dan ijazah palsu.

[adsense]Para pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ilegal ini selama dua bulan terakhir.

Kompol Andry menjelaskan modus operandi yang digunakan adalah memasarkan jasa pembuatan dokumen palsu tersebut secara daring melalui media sosial.

[adsense]Sindikat ini mematok tarif bervariasi tergantung jenis dokumen yang dipesan, mulai dari SIM C yang dijual seharga Rp300.000, SIM A senilai Rp600.000, SIM B1 Umum senilai Rp1.100.000, SIM B2 Umum senilai Rp1.400.000.

Kemudian, KTP dipatok seharga Rp200.000, ijazah SD seharga Rp400.000, ijazah SMP seharga Rp600.000, ijazah SMK seharga Rp700.000 dan ijazah SMA Rp900.000.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Pemerintah Pusat, sebagai upaya meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Usulan tersebut disampaikan Bobby Nasution pada peresmian Desk Investasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/11/2026).

Kata Gubernur Bobby, ada beberapa yang direkomendasikan oleh Sumut. Ada KEK kesehatan, KEK pariwisata, KEK teknologi pangan. "Dan juga ada, KEK tentang kawasan industri yang dikelola langsung di bawah pemerintah provinsi dan juga di bawah BUMD kami," kata Bobby.

Bobby berharap berbagai usulan pembentukan KEK tersebut dapat direalisasikan di Sumut, sehingga mampu membuka peluang investasi baru, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Bobby juga memaparkan capaian investasi Sumut. Berdasarkan data yang disampaikannya, target investasi Sumut pada 2025 sebesar Rp53,67 triliun, sedangkan realisasinya mencapai Rp58,5 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Bobby meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Sumatera Utara (SIMPONI). Aplikasi ini menjadi sarana penyediaan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di Sumut.

Melalui SIMPONI, calon investor dan pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah memahami peluang usaha, mengenali potensi daerah, serta memperoleh gambaran awal mengenai dukungan pemerintah terhadap kegiatan penanaman modal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan sepakat dengan usulan Gubernur Sumut tersebut. Menurutnya, pembentukan kawasan industri dan KEK perlu diperluas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan investasi.

"Dan, juga setuju Pak Gubernur, saya rasa juga memang Sumatera Utara ini memang harus kita dorong untuk pembentukan-pembentukan kawasan. Karena strategi kawasan itu, jenis kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Itu memang harus kita buka. Karena salah satu strategi kita dalam menaikkan daripada investasi itu adalah pembukaan area kawasan. Sehingga di area kawasan ini nanti semuanya satu pintu," kata Wamen.

Todotua juga meresmikan Desk Investasi yang dibentuk melalui kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Sumut. Kehadiran desk ini diharapkan memperkuat koordinasi pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

Desk Investasi tersebut berkedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut. Pelaksanaannya meliputi pertukaran data dan informasi, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, koordinasi pengawasan penanaman modal, serta penanganan indikasi investasi ilegal atau fiktif sesuai kewenangan.

Selain itu, Desk Investasi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumut.

Topikseru.com, Deli Serdang – Tim SAR Gabungan dibawah koordinasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan berhasil menemukan seorang remaja laki-laki yang dilaporkan hanyut di Sungai Percut, perbatasan Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada pelaksanaan Operasi SAR hari keempat (H.4), Senin (9/11/2026).

[adsense]Korban bernama Udin (16), warga Desa Sambirejo Timur, ditemukan pada pukul 07.55 WIB dalam kondisi meninggal dunia (MD) berjarak sekitar 3 kilometer dari lokasi kejadian (LKP), ke arah utara barat laut. Setelah ditemukan, korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.

Berdasarkan informasi yang diterima, pada Jumat (06/11/2026) sekitar pukul 14.20 WIB, korban bersama teman-temannya sedang mandi di Sungai Percut, perbatasan Desa Sambirejo Timur. Diduga karena mengalami kelelahan, korban hanyut terbawa arus dan tenggelam.

[adsense]Teman-teman korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada warga setempat dan melakukan pencarian awal, namun korban belum berhasil ditemukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan mengerahkan 6 personel Tim Rescue beserta peralatan SAR menuju lokasi kejadian pada pukul 16.45 WIB.

[adsense]Setibanya di lokasi, tim kemudian berkoordinasi dengan Polsek Percut Sei Tuan, BPBD Deli Serdang, serta pemerintah setempat, dilanjutkan dengan briefing bersama potensi SAR yang terlibat.

Dalam pelaksanaan pencarian, Tim SAR Gabungan membagi unsur pencarian menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU). SRU 1 melakukan penyisiran di permukaan air menggunakan perahu LCR sejauh satu kilometer dari LKP ke arah hilir sungai. Sementara itu, SRU 2 melakukan penyisiran darat dan pemasangan jaring penjegat di sekitar 1 kilometer ke arah hilir sungai dari LKP.

[adsense]Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Hery Marantika selaku Search Mission Coordinator (SMC) atas persetujuan Search Coordinator (SC), menyampaikan bahwa pencarian dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama seluruh unsur SAR yang terlibat.

"Memasuki hari keempat pencarian, Senin (9/11/2026), Tim SAR Gabungan mengawali pencarian dengan melaksanakan briefing dan asesmen hingga pencarian disekitar lokasi awal. Upaya pencarian kemudian membuahkan hasil. Pada pukul 07.55 WIB, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga."

[adsense]Hery juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur SAR, TNI/Polri, BPBD, pemerintah setempat, masyarakat, serta keluarga korban yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan operasi pencarian.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai, terutama ketika mandi atau berenang. Masyarakat diharapkan selalu memperhatikan kondisi arus dan kedalaman sungai, tidak memaksakan diri apabila mengalami kelelahan, serta menghindari aktivitas di sungai apabila kondisi tidak memungkinkan. Apabila terjadi situasi darurat yang membahayakan keselamatan jiwa, masyarakat juga dapat menghubungi layanan darurat Basarnas melalui nomor 115 agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas SAR." tegasnya.

[adsense]Dalam pelaksanaan operasi, Tim SAR Gabungan menggunakan sejumlah peralatan SAR, antara lain Rescue Carrier, perahu LCR, rafting SAR MTA, jaring penjegat, peralatan medis, peralatan komunikasi, APD personal, peralatan air, serta kantong mayat.

Dengan ditemukannya korban dan selesainya proses evakuasi, Operasi SAR hari keempat kondisi membahayakan manusia (KMM) terhadap satu orang hanyut di Sungai Percut diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat selanjutnya kembali ke satuan masing-masing.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2027.

[adsense]Anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan dan Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum tersalurkan ke kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

[adsense]Menurutnya, Kepala Negara menyatakan tidak ada masalah dengan penyediaan anggaran tersebut.

"Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan," kata Tito dalam keterangan pers usai ratas, Senin (9/11/2026).

[adsense]Ia menjelaskan anggaran tersebut tak diberikan langsung kepada dirinya, melainkan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pelaksana, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dana akan digunakan untuk berbagai proyek pemulihan, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga dukungan bagi UMKM.

[adsense]Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan dan memulai proses lelang dini.

Dengan begitu, pekerjaan di lapangan diharapkan bisa berjalan sejak Januari atau paling lambat Februari 2027.

[adsense]"Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi," tegasnya.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), rencana induk pemulihan bencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan selama periode 2026-2028.

[adsense]Kegiatan tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah, serta pemulihan sektor pertanian dan pertambakan.

Pelaksana utama program terdiri dari 23 kementerian/lembaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 100,16 triliun selama tiga tahun. Rinciannya, Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.

[adsense]Selain itu, terdapat 10 kementerian/lembaga pendukung dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 575,4 miliar untuk periode yang sama. Dengan demikian, total kebutuhan pembiayaan dalam rencana induk tersebut mencapai sekitar Rp 100,67 triliun.

Untuk pelaksanaan pada 2026, Tito menyebut dari sekitar Rp 39,1 triliun kebutuhan anggaran K/L pusat yang diajukan, sebanyak Rp 29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.

[adsense]Pemerintah juga telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp 12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Jumlah tersebut terdiri dari Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 10,65 triliun, serta tambahan TKD untuk kebutuhan belanja pegawai dan penanganan bencana sekitar Rp 1,4 triliun.

Namun, Tito menyoroti realisasi penggunaan tambahan TKD yang masih berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatera Barat, realisasi tertinggi tercatat 54 persen, sementara ada daerah yang baru mencapai 5 persen.

[adsense]Untuk Sumatera Utara, realisasi tertinggi mencapai 60 persen di Kabupaten Asahan, sedangkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih tercatat nol persen.

Sementara di Aceh, Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen tambahan TKD, tetapi Kabupaten Bireuen masih tercatat nol persen. Tito meminta pemerintah daerah memastikan dana tersebut digunakan untuk penanganan bencana, bukan dialihkan ke kebutuhan lain atau dibiarkan menjadi sisa anggaran.

[adsense]Di sisi lain, Tito mencatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor, terjadi di wilayah terdampak sejak April hingga Oktober.

Bencana tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota, termasuk sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beberapa infrastruktur yang sebelumnya diperbaiki bahkan kembali rusak akibat banjir susulan.

[adsense]"Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja," tegas Tito.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah menerima surat pengunduran diri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Isyana Bagoes Oka.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha," kata Kaesang, Senin (9/11/2026).

Kaesang menyebut pihaknya memahami tugas terhadap negara lebih penting ketimbang partai.

"Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," imbuh dia.

"DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring Ganesha," kata dia.

PSI, lanjut Kaesang, mengapresiasi dedikasi dan kontribusi ketiganya selama di partai. Dia juga mendoakan mereka bisa lebih fokus bertugas membantu pemerintah.

"Kami juga mendoakan agar ketiganya dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia," ujar Kaesang.

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

[adsense]Keputusan Isyana tersebut menambah daftar kader mundur dari PSI sebelumnya, yakni Raja Juli Antoni dan Giring Ganesha.

Hal Itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melalui keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).

[adsense]"Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha," tulisnya.

Menurut Kaesang, pengunduran tiga kadernya tersebut lantaran lebih mengutamakan tugasnya di Kabinet Merah Putih. Kaesang pun setuju dengan hal tersebut.

[adsense]"Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," ujarnya.

"Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," ujarnya.

[adsense]"Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor Kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem dan menjaga biodiversiti kita terutama pasca Karhutla," ujarnya.

Sementara, Giring mengaku sudah tidak menemukan kecocokan dengan partai terkait dengan apa yang ingin dia perjuangkan saat bergabung dengan PSI.

[adsense]"Namun dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang. Minggu lalu saya memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini," kata Giring di akun pribadinya di Instagram, Senin (9/11).

Giring mengatakan pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat sebanyak 38.424 tindakan penegakan hukum dan teguran selama pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Penindakan dan teguran tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Sumut dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Ferry Walintukan saat memberikan keterangan di Mapolda Sumut, Senin (9/11/2026), mengatakan pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi lebih mengedepankan edukasi, pencegahan, dan pendekatan humanis kepada masyarakat.

"Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, Polda Sumut mencatat 38.424 tindakan yang terdiri atas 36.444 teguran, 1.725 tilang manual, dan 255 penindakan melalui ETLE mobile," ujar Ferry.

Ia menjelaskan, besarnya jumlah teguran merupakan bagian dari pendekatan persuasif kepolisian untuk mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Dalam pelaksanaannya, personel Polda Sumut juga mengintensifkan kegiatan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, orang tua, pengemudi angkutan umum dan barang, pengemudi ojek daring, komunitas kendaraan bermotor hingga masyarakat di kawasan aktivitas publik.

Edukasi tersebut mencakup pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, sabuk pengaman, larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara, tidak melawan arus, mematuhi rambu dan marka jalan, serta tidak memberikan kendaraan kepada anak di bawah umur.

Selain itu, kegiatan preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada lokasi rawan kecelakaan maupun kemacetan. Polda Sumut juga melaksanakan sosialisasi keselamatan berkendara, pembagian brosur, pemasangan spanduk imbauan, serta penyebaran konten edukasi melalui media sosial.

Menurut Ferry, berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membangun pemahaman bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan.

Ia menegaskan, berakhirnya Operasi Patuh Toba 2026 tidak berarti berakhir pula kegiatan kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

"Polda Sumut akan terus melaksanakan kegiatan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, patroli, pengawasan, serta langkah-langkah preventif lainnya. Membangun budaya tertib berlalu lintas membutuhkan konsistensi dan keterlibatan semua pihak, bukan hanya selama operasi kepolisian berlangsung," katanya.

Ferry juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dalam setiap perjalanan dengan selalu mematuhi aturan, memastikan kelengkapan kendaraan, menjaga kondisi fisik, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya.

"Kami berharap kesadaran tertib berlalu lintas tumbuh dari diri masing-masing. Tujuan utama kami bukan sekadar mengurangi pelanggaran, melainkan memastikan masyarakat dapat berkendara dengan aman dan selamat sampai tujuan," ujarnya.

Polda Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi bersama kepolisian dalam mewujudkan budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Sumatera Utara.

Topikseru.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya politikus senior sekaligus tokoh pers nasional, Panda Nababan. Kepergian sosok yang dikenal sebagai wartawan kritis, pejuang demokrasi, dan politisi berpengalaman itu dinilai menjadi kehilangan besar bagi dunia pers, kehidupan politik nasional, serta perjuangan demokrasi di Indonesia.

[adsense]Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenang almarhum sebagai pribadi yang memiliki keberanian, keteguhan sikap, dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, Panda Nababan merupakan figur yang sepanjang hidupnya konsisten menyuarakan kebenaran serta membela kepentingan rakyat.

"Pak Panda Nababan sepanjang perjalanan hidupnya dikenal memiliki keberanian, keteguhan sikap, serta komitmen terhadap demokrasi. Kepergian beliau merupakan kehilangan besar, bukan hanya bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga bagi dunia pers, PDI Perjuangan, dan kehidupan demokrasi Indonesia," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026)

[adsense]Hasto menilai Panda Nababan berhasil memadukan pengalaman panjangnya sebagai wartawan dengan kiprah politik yang dijalaninya. Karakter kritis, ketajaman berpikir, dan keberanian mengemukakan pandangan menjadi ciri khas yang melekat pada sosok almarhum selama berkiprah di ruang publik.

Menurutnya, pengalaman jurnalistik yang dimiliki Panda tidak hanya membentuk cara pandangnya terhadap berbagai persoalan bangsa, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam pengabdiannya sebagai politisi. Melalui berbagai peran yang dijalankan, Panda terus memperjuangkan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak-hak politik masyarakat.

[adsense]Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, Panda Nababan memiliki jejak sejarah penting dalam dinamika politik nasional. Almarhum dikenal sebagai bagian dari generasi yang tumbuh dan berjuang dalam tradisi jurnalisme yang kritis terhadap kekuasaan. Keberanian tersebut tetap terjaga meski harus menghadapi berbagai tekanan politik.

Hasto secara khusus mengenang konsistensi Panda Nababan dalam memperjuangkan demokrasi sejak masa awal pemerintahan Orde Baru. Menurutnya, perjuangan almarhum tidak hanya terlihat ketika mendampingi Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi tekanan politik pada era Orde Baru, tetapi juga jauh sebelumnya ketika menentang praktik-praktik yang dinilai mencederai demokrasi.

[adsense]Hasto merujuk pada buku NU, PDI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward yang mengulas dinamika politik pada masa Pemilu 1971. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa Panda Nababan pernah menjalani hukuman penjara bersama seorang wartawan Jepang karena menentang kecurangan dalam pemilu pertama pada masa Orde Baru.Bagi Hasto, pengalaman itu menunjukkan bahwa keberanian Panda Nababan dalam menghadapi kekuasaan bukanlah sikap yang muncul sesaat, melainkan bagian dari perjalanan panjang hidupnya. Komitmen terhadap demokrasi telah menjadi prinsip yang terus dipegang hingga akhir hayatnya.

"Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberanian Bang Panda dalam menghadapi kekuasaan telah menjadi bagian dari pengabdian hidupnya terhadap demokrasi dan rakyat," ujarnya.

[adsense]Selain dikenal sebagai wartawan dan pejuang demokrasi, Panda Nababan juga memiliki reputasi sebagai komunikator politik yang ulung. Di internal partai, ia kerap berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pandangan dan kepentingan. Kemampuannya dalam membangun komunikasi politik membuatnya dihormati oleh banyak kalangan.

Hasto menggambarkan almarhum sebagai sosok petarung yang memiliki pengalaman luas, kemampuan melobi, serta kecakapan membaca dinamika politik dengan jernih. Karakter tersebut, menurutnya, juga tergambar dalam buku biografi Panda Nababan yang berjudul Lahir sebagai Petarung."Bang Panda adalah sosok petarung, pelobi, jembatan antarfaksi di partai, sekaligus pelaku dan pengamat politik yang mampu memandang konflik dengan konteks yang jernih," kata Hasto.

[adsense]Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdiannya, DPP PDI Perjuangan memberikan penghormatan khusus kepada almarhum melalui protokoler partai. Penghormatan tersebut menjadi simbol apresiasi atas kontribusi Panda Nababan bagi perjalanan partai, dunia pers, dan demokrasi Indonesia.

Hasto menegaskan bahwa kepergian Panda Nababan meninggalkan warisan berharga bagi generasi penerus. Nilai-nilai keberanian, integritas, dan komitmen terhadap demokrasi yang selama ini diperjuangkannya diharapkan menjadi teladan bagi seluruh kader partai maupun masyarakat luas.

[adsense]"Kami mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima segala amal pengabdian beliau, memberikan kedamaian abadi, serta menganugerahkan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan," tuturnya.

Kepergian Panda Nababan menandai berakhirnya perjalanan seorang tokoh yang sepanjang hidupnya berada di garis depan perjuangan demokrasi. Namun, jejak pengabdian, keberanian menyuarakan kebenaran, dan semangat perjuangannya diyakini akan terus hidup dalam ingatan banyak orang, sekaligus menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan demokrasi Indonesia.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha memutuskan mundur dari keanggotaannya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pernyataan itu disampaikananggota dewan pembina PSI, Giring di akun Instagram pribadinya @giring, Senin (9/11/2026).

"Saya izin pamit dari PSI, namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut. Terima kasih," ujar Giring dalam unggahan videonya.

Giring menuturkan awal terjun ke dunia politik, cita-citanya ingin menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia. Hingga pada September 2024 dia dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wamen Kebudayaan.

"Tidak terasa selama dua tahun menjadi Wakil Menteri Kebudayaan membuat saya semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa," kata Giring dalam video unggahannya.

Seiring perjalanan itu, Giring merasa tidak menemukan kecocokan dengan partai terkait dengan apa yang ingin dia perjuangkan saat bergabung dengan PSI.

"Namun dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang. Minggu lalu saya memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini," ucap Giring.

Giring bergabung dengan PSI pada tahun 2017. Tak lama setelah itu dia sempat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) dari PSI.

Alasan Mundur dari PSI

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengungkap alasannya mundur dari keanggotaannya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Giring mengaku sudah tidak menemukan kecocokan dengan partai terkait dengan apa yang ingin dia perjuangkan saat bergabung dengan PSI.

"Namun dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang. Minggu lalu saya memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini," kata Giring di akun pribadinya di Instagram, Senin (9/11/2026).

Giring mengatakan pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut.

Menurut Giring, awal terjun ke politik karena ingin menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia. Ia pun akhirnya dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Wamen Kebudayaan.

"Tidak terasa selama dua tahun menjadi Wakil Menteri Kebudayaan membuat saya semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa," kata Giring.

Sebelumnya, Giring memegang posisi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2019–2023 menggantikan Grace Natalie. Sejak 25 September 2023, ia dilantik sebagai anggota dewan pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat itu Giring digantikan anak Jokowi, Kaesang Pangarepsebagai Ketua Umum.