Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra ke Istana Kepresidenan, Jumat (6/11/2026).

[adsense]Herindra mengatakan, kedatangannya ke Istana dalam rangka melapor kepada Prabowo.

"Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," kata Herindra

[adsense]Pemanggilan ini di tengah adanya kasus dugaan penyadapan secara ilegal kepala negara yang dilakukan bekas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta beberapa oknum petinggi Polri.

Saat di tanya mengenai penyadapan, Herindra menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Listyo dengan sejumlah perwira tinggi Polri mengarah kepada makar.

[adsense]"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat jenderal Polri. Operasi penyadapan itu dilakukan tanpa melalui prosedur penegakan hukum yang berlaku.

[adsense]Empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyadapan ilegal tersebut diduga tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

[adsense]Penyidik mengungkap praktik itu diduga dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur penyadapan yang semestinya.

Terpisah, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkategorikan penyadapan ini sebagai tindakan makar.

[adsense]"Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," katanya.

[adsense]

Topikseru.com, Seruyan – Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, pemerintah daerah, dan masyarakat berhasil mengevakuasi jenazah korban terakhir kecelakaan helikopter MI-17V5 TNI AD nomor registrasi HA-5235 di perairan Desa Pematang Limau/Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Jumat (6/11/2026)

[adsense]Proses evakuasi jenazah Sertu Heri Prasetyo dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen Zainul Arifin dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Turut mendampingi evakuasi, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Wimoko, serta perwakilan BNPB Brigjen TNI Asep.

[adsense]Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Donny Pramono mengatakan sebelum jenazah berhasil dievakuasi, tim gabungan terlebih dahulu membalikkan badan helikopter yang berada di dasar perairan.

Proses tersebut dilakukan menggunakan bantuan kapal tugboat yang menarik badan helikopter, sehingga tim penyelam dapat menjangkau dan mengevakuasi korban dari dalam badan pesawat.

[adsense]"Arus perairan yang kuat, kondisi air keruh dan berlumpur, minimnya pencahayaan, serta adanya tumpahan minyak di sekitar lokasi menjadi kendala yang harus dihadapi tim penyelam. Namun, berkat koordinasi dan kerja sama seluruh unsur yang ada, proses evakuasi dapat diselesaikan dengan baik," kata Donny dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa menggunakan kapal menuju Pelabuhan Segintung untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Kuala Pembuang.

[adsense]TNI AD menyampaikan apresiasi kepada tim gabungan serta masyarakat setempat yang telah sukarela membantu proses pencarian dan evakuasi korban.

"Dengan ditemukannya Sertu (anumerta) Heri sebagai korban terakhir ini, maka seluruh korban dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 TNI AD tersebut telah berhasil dievakuasi," katanya.

[adsense]Sebelumnya, helikopter milik Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) mengalami kecelakaan atau crash saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

Insiden itu menyebabkan tiga prajurit TNI AD gugur yakni Letkol CPN (anumerta) Dudi Firmansyah, Kapten CPN (anumerta) Nurhafiz Akbar dan Sertu (anumerta) Heri Prasetyo.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengumukan penetapan anggota Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Adapun penyidik belum bisa menahan tersangka SU karena dalam kondisi sakit pascastruk.

Tersangka SU Berikan Izin Penyadapan Ilegal Presiden

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyebut bahwa tersangka SU berperan memberikan perizinan dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga para pengusaha.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

"Di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim Polri dari tahun 2010 sampai tahun 2019," imbuhnya.

Ia mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini, dua tersangka lainnya, yakni AS dan EH, harus mendapat izin dari SU jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan.

Selain itu, pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin kepada SU untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan.

"Tersangka SU meng-ACC (menyetujui, red.) melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," katanya.

Terhadap tersangka SU, dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 258 ayat (1) KUHP. Lalu, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penghapusan sistem informasi elektronik dan Pasal 20 huruf c KUHP.

Adapun tersangka SU belum menjalani penahanan lantaran dalam kondisi sakit usai terkena struk.

Dengan ditetapkannya SU sebagai tersangka baru, maka total terdapat empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha.

Penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespon tegas peristiwa tindak kekerasan dan kericuhan yang menewaskan satu orang warga serta melukai belasan orang lainnya dalam kenduri Maulid Nabi di Pidie, dengan mengirim tim pemantauan lapangan.

"Komnas HAM sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Peristiwa tindak kekerasan dan kericuhan dalam acara kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari/Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh terjadi pada 4 November 2026, sekira pukul 16.00-17.05 WIB.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, lanjut Anis, ketegangan bermula sekira pukul 16.00 WIB saat sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi acara kenduri.

Situasi bereskalasi ketika personel TNI mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera tersebut. Tindakan itu mendapat penolakan dari warta setempat hingga memicu ketegangan yang berujung pada kericuhan.

Insiden yang berlangsung hingga pukul 17.05 WIB itu dilaporkan diwarnai dengan aksi pemukulan serta penembakan yang menyasar warga. Akibat peristiwa tersebut, satu warga meninggal dunia karena tertembak dan sejumlah warga, serta personil TNI mengalami luka-luka.

Anis menyatakan penyesalan mendalam atas aksi kekerasan di bumi Serambi Mekkah tersebut. Sebagai langkah konkrit penanganan, Komnas HAM menurunkan tim pemantau ke lapangan untuk mengumpulkan fakta, bahan, dan keterangan resmi guna merekonstruksi kronologi peristiwa secara utuh dan objektif.

Selain itu, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan scientific crime investigation (SCI). Langkah hukum tersebut mencakup proses otopsi korban meninggal dunia, pemeriksaan medis para korban luka-luka, penindakan tegas terhadap terduga pelaku, serta jaminan akses keadilan bagi seluruh korban.

Komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan akar permasalahan di Aceh dan mengantisipasi eskalasi konflik sosial.

Penanganan yang tepat dinilai sangat mendesak agar gesekan serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.

Dalam permohonan lanjutannya, pemerintah diimbau memastikan seluruh korban luka mendapat penanganan medis yang maksimal dan cuma-cuma.

Negara juga diminta untuk memberikan pemulihan hak-hak korban dan keluarganya secara komprehensif, baik dari aspek psikologis maupun bantuan hukum.

Sebagai penutup, Komnas HAM mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan provokatif.

Seluruh pihak diminta mendukung penuh proses pengungkapan fakta secara transparan dan objektif demi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia di Tanah Air.

Pemerintah: Usut Tuntas Insiden Penembakan di Pidie

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sepakat melakukan penyelidikan terhadap insiden penembakan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026).

"Kami sangat prihatin dengan insiden di Tiro, Kabupaten Pidie dengan tewasnya satu orang dan kita betul-betul sangat prihatin dengan keadaan ini," kata Yusril di Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu menanggapi terkait insiden penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.

Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan itu, guna mengungkap siapa yang melakukan dan bertanggung jawab serta dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus itu.

"Kami juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan juga kepada korban yang sekarang sedang dirawat, mudah-mudahan segera memperoleh kesembuhan," katanya.

Menurut dia, insiden tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga di masa-masa yang akan datang tidak timbul lagi kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dan korban jiwa.

"Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga sudah bicara dengan Menko Polkam dan mungkin nanti saya juga akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam dan menyampaikan duka cita atas korban meninggal dunia dan korban luka-luka.

"Ini juga memberikan satu pelajaran bagi kita semua agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," katanya.

Ia juga mengajak kepada masyarakat Aceh untuk bersama-sama mencari penyelesaian terhadap masalah bendera Aceh, karena memang telah terjadi silang pendapat.

"Saya juga sudah berkali-kali sebenarnya melakukan pembicaraan dengan baik dengan gubernur, wakil gubernur dan kemudian juga DPR Aceh membahas masalah bendera, masalah Blang Padang dan dana khusus dan terakhir kemarin masalah ini dibahas dalam rapat Polkam yang diadakan tanggal 2 November yang lalu," katanya.

Ia juga mendapat informasi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyelesaian masalah bendera.

"Saya ingin sekali masalah ini diselesaikan dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi malam juga saya bicara agak panjang dengan Yang Mulia Wali Nanggroe membahas antara lain juga masalah bendera dan insiden penembakan yang terjadi di Pidie," katanya.

Pemerintah Pusat ingin mencari penyelesaian segera dan sudah banyak sekali masukan-masukan serta mengkaji aspek-aspek hukumnya bersama dengan Mendagri dan Menko Polkam.

"Kita berharap semoga masalah ini kita segera carikan jalan keluarnya sehingga tercipta perdamaian di Aceh. Itu yang menjadi harapan kita bersama," katanya.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Dinas Penerangan Angkatan Darat yang diterima pada Kamis, aparat TNI dan Polri telah mengedepankan langkah persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan karena panitia tetap bersikeras mempertahankannya.

Di sisi lain, TNI AD juga melakukan langkah antisipasi terhadap rencana kegiatan Syiar Aceh Merdeka di wilayah Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

Personel Kodim 0102/Pidie bersama personel Bawah Kendali Operasi (BKO) melaksanakan patroli dan komunikasi sosial dengan masyarakat. Kegiatan yang semula direncanakan di Desa Udeung Poroh akhirnya dipindahkan ke Makam Abdullah Syafi'i, Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam proses penertiban di Desa Pulo Keunari, situasi meningkat dan terjadi aksi pelemparan batu serta kayu ke arah personel TNI.

Sejumlah orang juga terlihat membawa senjata tajam. Personel telah berupaya menenangkan dan membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara.

Massa terus melakukan tindakan anarkis dan keselamatan personel terancam, dilakukan tindakan pengamanan secara bertahap dengan mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian munisi karet.

Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang di lokasi kegiatan. Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam peristiwa tersebut, tercatat 14 warga menjadi korban, yaitu satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Korban meninggal dunia bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah telah dimakamkan pada Kamis (5/11) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut serta berharap seluruh korban luka segera pulih.

TNI AD juga terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan kondisi wilayah tetap terkendali.

Dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, TNI AD senantiasa mengedepankan langkah persuasif, komunikasi sosial, serta sinergi dengan Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Ia mengatakan, setiap tindakan di lapangan dilaksanakan secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta keselamatan masyarakat dan personel.

Topikseru.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sektor tenaga teknis dan pelaksana lainnya lintas profesi paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu. Diantaranya dosen, pemadam kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

[adsense]Prasetyo mengumumkan kebijakan itu dalam jumpa pers usai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya, itu termasuk dosen, kemudian damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain," ujar Prasetyo.

[adsense]Kebijakan itu menyusul keputusan pemerintah yang sebelumnya akan mengangkat PPPK guru paruh waktu menjadi penuh waktu.

Ia menyampaikan para PPPK paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi penuh waktu juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

[adsense]Dalam hal seleksi CPNS itu, Prasetyo menyebut pemerintah akan memberlakukan perlakuan khusus, terutama yang berkaitan dengan masalah batasan usia.

"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," ucapnya.

[adsense]Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat koordinasi bersama pemerintah dilakukan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang masuk ke parlemen.

Dia pun menekankan DPR akan terus menampung sekaligus menyelesaikan permasalahan masyarakat.

[adsense]"DPR RI akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR," kata dia.

PPPK Penuh Waktu Didorong Jadi ASN mulai Januari 2027

Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mengatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu didorong beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi.

[adsense]"Ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027. Untuk PPPK penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN tetapi tentu dengan tes kompetensi," ujar Rycko Menoza saat dikonfirmasi di Lampung Selatan, Minggu.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik.

[adsense]Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah guru berstatus PPPK mencapai 908.617 orang, dengan 231.246 orang di antaranya masih berstatus PPPK paruh waktu.

Ia mengatakan PPPK paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu sebagai bagian dari penataan status dan penguatan kesejahteraan tenaga pendidik.

[adsense]Dirinya berharap mekanisme tes kompetensi bagi PPPK penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karier guru. Menurut dia, perlu ada kepastian terhadap hak dan status tenaga pendidik dalam proses transisi tersebut.

Komisi X DPR RI, kata dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama terkait kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk di daerah tertinggal.

[adsense]Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa guru PPPK paruh waktu akan diarahkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa tes, sedangkan peluang menjadi PNS dibuka melalui jalur seleksi.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menambah perjalanan KA Datuk Blambangan dengan rute Stasiun Tebing Tinggi – Stasiun Siantar mulai 1 Desember 2026.

[adsense]Penambahan jadwal ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mengakomodasi tingginya mobilitas harian masyarakat di koridor tersebut.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan penambahan frekuensi ini merespons kebutuhan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi di Sumatera Utara.

[adsense]"Penambahan perjalanan ini merupakan upaya KAI Divre I Sumut untuk semakin mendekatkan layanan kereta api kepada masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan mobilitas yang tinggi. Kami ingin memastikan kereta api tidak hanya menjadi sarana perjalanan antarkota, tetapi juga mendukung aktivitas harian warga," ujar Anwar.

Dengan kebijakan baru ini, lintas Tebing Tinggi–Siantar yang sebelumnya hanya dilayani 4 perjalanan KA penumpang per hari, akan meningkat dua kali lipat menjadi 8 perjalanan setiap harinya.

[adsense]Mulai 1 Desember 2026, perjalanan dari Tebing Tinggi menuju Siantar makin fleksibel dengan hadirnya dua pilihan jadwal KA Datuk Blambangan setiap harinya. Bagi keberangkatan siang, kereta siap meluncur dari Stasiun Tebing Tinggi pada pukul 11.20 WIB dan tiba di Stasiun Siantar pukul 12.15 WIB.

Sementara bagi masyarakat yang ingin bepergian di sore hari, tersedia jadwal kedua yang berangkat pukul 18.20 WIB dan sampai di tujuan pada pukul 19.15 WIB.

[adsense]Begitu pula untuk arah sebaliknya dari Siantar menuju Tebing Tinggi, masyarakat dapat memilih dua jadwal keberangkatan yang tak kalah nyaman. Untuk perjalanan siang hari, kereta akan berangkat dari Stasiun Siantar pukul 12.50 WIB dan tiba di Stasiun Tebing Tinggi pukul 13.45 WIB.

Bagi yang hendak pulang atau bepergian pada malam hari, tersedia keberangkatan kedua pukul 20.35 WIB dengan waktu kedatangan di Tebing Tinggi pada pukul 21.30 WIB.

[adsense]Penambahan jadwal KA Datuk Blambangan ini juga memberikan skema transit yang efisien bagi masyarakat dari Kota Medan yang hendak bepergian menuju Pematangsiantar maupun sebaliknya.

Warga Medan yang ingin bepergian di pagi hari dapat menggunakan KA Putri Deli keberangkatan pukul 07.15 WIB dari Medan, transit di Stasiun Tebing Tinggi, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan KA Datuk Blambangan pukul 11.20 WIB menuju Siantar.

[adsense]Pada perjalanan pulang dari Siantar menuju Medan pada malam hari, wisatawan dapat memanfaatkan KA Datuk Blambangan dari Stasiun Siantar pukul 20.35 WIB, tiba di Stasiun Tebing Tinggi pukul 21.30 WIB, dan melanjutkan perjalanan ke Medan dengan KA Putri Deli keberangkatan pukul 21.53 WIB.

"Pematangsiantar sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan destinasi wisata di Sumatera Utara memiliki daya tarik tinggi. Dengan tarif terjangkau sebesar Rp5.000 per penumpang, hadirnya penambahan relasi ini tidak hanya mendukung mobilitas rutin, tetapi juga mendorong pergerakan wisata dan kunjungan keluarga," tambah Anwar.

[adsense]KA Datuk Blambangan pertama kali dioperasikan pada 2 Desember 2022 melayani rute Stasiun Tebing Tinggi–Lalang seiring beroperasinya jalur Bandar Tinggi–Kuala Tanjung. Kereta api kelas ekonomi ini beroperasi dengan satu rangkaian yang terdiri atas tiga kereta berkapasitas total 224 tempat duduk. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, KA Datuk Blambangan tercatat telah melayani 72.050 pelanggan di lintas operasionalnya.

"KAI Divre I Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan transportasi publik. Dukungan masyarakat dalam menggunakan transportasi massal menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Sumatera Utara," pungkas Anwar.

[adsense]

[adsense]Kegiatan itu mendapat dukungan Pemko Medan untuk mendorong olahraga tradisional dan olahraga masyarakat semakin dikenal luas sekaligus memperkuat kebersamaan.

Dukungan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Wakil Ketua I KORMI Sumut Abdul Razak Nasution bersama jajaran di Balai Kota Medan, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Pada kesempatan itu, Abdul Razak menjelaskan Forprovsu I merupakan festival olahraga masyarakat pertama yang digelar di Sumatera Utara. Kegiatan ini akan melibatkan pegiat olahraga dari 21 kabupaten/kota di Sumut.

Sejumlah pertandingan dan kegiatan olahraga akan berlangsung di Lapangan Astaka, kawasan Diaspora Sumatera Utara, serta beberapa lokasi di Medan dan Deli Serdang. KORMI Sumut juga mengundang Rico Waas untuk menghadiri sekaligus membuka kegiatan tersebut.

[adsense]Forprovsu I diharapkan menjadi wadah untuk menghidupkan kembali olahraga tradisional, memperkuat kebersamaan, serta menjaga kearifan lokal agar tidak tergerus perkembangan zaman. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mendorong sport tourism dan sport industry yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Rico Waas mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut dan menyatakan Pemko Medan siap memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas maupun koordinasi lintas perangkat daerah.

[adsense]"Kami mengapresiasi kegiatan ini. Pemko Medan siap mendukung, termasuk menawarkan aset atau fasilitas yang bisa digunakan untuk menyukseskan Forprovsu," ujar Rico Waas.

Dukungan yang disiapkan antara lain penyediaan toilet portabel jika dibutuhkan, mobil ambulans di titik-titik kegiatan, serta pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan. Pemko Medan juga akan membantu promosi melalui jaringan kecamatan dan kelurahan agar masyarakat mengetahui dan turut memeriahkan festival tersebut.

[adsense]Rico Waas turut mengingatkan panitia agar memperhatikan kesiapan setiap lokasi pertandingan, termasuk menyediakan titik darurat atau emergency point untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar Forprovsu I tidak sekadar menjadi ajang pertandingan, tetapi juga momentum memperkenalkan olahraga masyarakat dan mempererat kebersamaan.

[adsense]

[adsense]Capaian itu setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat registrasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (Bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran Bansos tahun 2027 lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang valid.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di Seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (6/11/2026).

[adsense]Rapat tersebut diikuti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Bantuan Perlinsos Luhut Binsar Pandjaitan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Timur mengatakan, Pemprov Sumut segera menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat dengan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta mempercepat verifikasi data masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelaraskan data biometrik secara langsung guna memastikan validitas data calon penerima bantuan sosial.

[adsense]"Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Digitalisasi ini bertujuan agar penyaluran bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan transparan," ucapnya.

Usai mengikuti rapat tersebut, Timur meminta Dinas Sosial Sumut segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut serta OPD terkait lainnya. Menurutnya, OPD tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan dan memperkuat fondasi data untuk mendukung percepatan Perlinsos Digital.

[adsense]Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, proses pendaftaran dan verifikasi penerima Bansos melalui Perlinsos Digital dimulai dari registrasi, penilaian sistem, nominasi rekening bagi calon penerima yang dinilai layak, hingga penyaluran bantuan. Bansos nantinya ditransfer langsung ke rekening yang telah didaftarkan.

Saifullah menyebutkan, jumlah KK di 38 provinsi di Indonesia mencapai 96.044.487 KK. Dari jumlah tersebut, Kemensos menargetkan sebanyak 48 juta KK atau sekitar 50% terdaftar dalam Perlinsos Digital. Namun, hingga saat ini realisasi pendaftaran baru mencapai 18.829.945 KK.

[adsense]Provinsi Aceh mencatatkan persentase pendaftaran tertinggi sebesar 51,25%, disusul Bali 50,73% dan Nusa Tenggara Barat 27%. Sementara itu, Sumut telah mendaftarkan 1.111.422 KK dari target 4.864.605 KK.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Saifullah meminta seluruh agen Perlinsos di kabupaten/kota agar terus aktif melakukan pendaftaran masyarakat. Saat ini, terdapat 1.091.586 agen yang telah terdaftar, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ASN pemerintah daerah, PSK, camat, masyarakat umum, perangkat desa/kelurahan, serta kepala lingkungan dan RT/RW.

[adsense]"Dari lima unsur agen, pendaftaran terbanyak pada pendamping PKH menyumbang 40,6% pendaftaran. Saya ingin jejaring pemda harus bergerak menyusul. Untuk mempercepat, Kemensos mengarahkan agar menggerakkan agen di seluruh daerah. Oleh karena itu saya meminta untuk membangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD, camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warganya," ucapnya.

Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menyampaikan sejumlah rencana aksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pelaksanaan nasional digitalisasi Perlinsos.

[adsense]Salah satunya, mengarahkan gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia untuk mempercepat registrasi masyarakat yang membutuhkan bansos di wilayah masing-masing, dengan target pendaftaran mencapai 50% dari populasi KK di setiap daerah.

Tito juga menginstruksikan gubernur agar memantau perkembangan pendaftaran Perlinsos secara berkala di setiap kabupaten/kota. Selain itu, seluruh ASN pemerintah daerah dan kader di bawah pembinaan pemerintah daerah diminta berperan sebagai agen Perlinsos untuk membantu registrasi masyarakat yang membutuhkan.

[adsense]"Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah agar bisa tahu persis masyarakat mana yang memerlukan bansos agar tepat sasaran. Baik bansos dalam bentuk tunai ataupun non tunai. Untuk daerah, ini juga bisa menjadi langkah dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran. Kami menyarankan agar setiap daerah membentuk tim, apapun itu namanya yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah, didampingi oleh Dukcapil. Kemudian Sekda sebagai pengawas dan penanggungjawab kepala daerah," pungkasnya.

[adsense]

[adsense]Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Nasrullah Syam, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan jaksa, dugaan pencucian uang tersebut berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKP di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, selama periode 2016 hingga 2026.

[adsense]Jaksa menduga Samin Tan menyamarkan aliran dana hasil penjualan batu bara dari wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT AKT yang sebelumnya telah diakhiri atau diterminasi pemerintah.

Salah satu transaksi yang disorot adalah penjualan ekspor sebanyak 5,88 juta metrik ton batu bara kepada perusahaan Rescom Mineral Trading FZE (Ltd).

[adsense]"Pembayaran penjualan ekspor tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Samin Tan dan beberapa properti dengan mengatasnamakan pihak lain namun tetap di bawah kendali terdakwa Samin Tan," ungkap JPU saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa Ungkap Dugaan Aliran Uang Rp 690,5 Juta Dolar AS

[adsense]Samin Tan diduga mengatur pembayaran hasil ekspor batu bara agar tidak masuk ke rekening resmi PT AKT sebagai pemilik barang.

Sebaliknya, pembayaran dari Rescom Mineral Trading FZE diarahkan ke sejumlah rekening yang telah ditentukan melalui perantara Vera Likin, Kenneth Raymond Allan, dan Andreas.

[adsense]Jaksa menyebut mekanisme tersebut digunakan untuk memecah aliran pembayaran ke berbagai perusahaan maupun rekening perorangan yang memiliki hubungan afiliasi atau relasi dengan terdakwa.

Bahkan, rekening penampung utama disebut beberapa kali diganti sesuai periode transaksi untuk menampung dana hasil penjualan batu bara.

[adsense]Dari skema transaksi tersebut, uang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan Samin Tan disebut mencapai 690,5 juta dolar Amerika Serikat.

Untuk mengelola pembayaran rutin, kewajiban utang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta pembelian suku cadang alat berat, jaksa menyebut Andreas mendapatkan pendelegasian penanganan transaksi.

[adsense]Andreas disebut berhubungan langsung dengan Mr. Vish selaku perwakilan Rescom Mineral Trading FZE terkait mekanisme pembayaran.

104 Bidang Tanah dan 7 Bangunan Diduga Dibeli dari Uang Hasil Kejahatan

[adsense]JPU mengungkapkan, Samin Tan melalui perusahaan yang terafiliasi dengannya, yakni PT Sarana Bakti Angkasa, diduga membeli 104 bidang tanah dan tujuh bangunan di berbagai lokasi.

Pembelian tersebut disebut menggunakan identitas atau nama pihak yang berbeda-beda.

[adsense]Menurut jaksa, penggunaan nama orang lain dalam kepemilikan aset merupakan bagian dari dugaan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil penjualan batu bara.

Temuan mengenai puluhan hingga ratusan aset tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembuktian perkara pencucian uang yang menjerat Samin Tan.

[adsense]

PKP2B Sudah Diterminasi, Aktivitas Tambang Diduga Tetap Berjalan

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Samin Tan memerintahkan Direktur PT AKT, Bagus Jaya Wardhana, untuk tetap menjalankan aktivitas penambangan, pengangkutan, hingga penjualan batu bara di kawasan hutan wilayah pertambangan perusahaan.

[adsense]Padahal, menurut jaksa, Samin Tan mengetahui bahwa izin PKP2B PT AKT telah diakhiri pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Dengan demikian, aktivitas pertambangan yang dipersoalkan dalam perkara ini diduga tetap berlangsung meskipun perjanjian pengusahaan pertambangan batu bara perusahaan telah diterminasi.

[adsense]Jaksa menilai rangkaian aktivitas tersebut mengakibatkan keuntungan tidak sah bagi sejumlah pihak sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam dakwaan, pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan antara lain Samin Tan sebesar Rp 17,74 triliun, pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KUPP/KSOP) Rangga Ilung sebesar Rp 3,98 miliar, serta Muhammad Juni Eka Wardana sebesar Rp 170,47 miliar.

[adsense]

Samin Tan Dijerat Pasal Korupsi dan Pencucian Uang

Jaksa menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1), serta Pasal 607 ayat (1) huruf a atau huruf b KUHP Nasional.

[adsense]Selain itu, dakwaan juga merujuk pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perkara ini memperlihatkan bagaimana dugaan kejahatan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan transaksi keuangan dan kepemilikan aset.

[adsense]Dengan nilai dugaan pencucian uang mencapai Rp 18,1 triliun, pembuktian mengenai asal-usul dana, aliran pembayaran ekspor, keterlibatan perusahaan terafiliasi, serta kepemilikan aset menjadi bagian penting dalam proses persidangan.

Seluruh uraian tersebut masih merupakan dakwaan jaksa yang harus dibuktikan melalui proses peradilan. Putusan bersalah terhadap Samin Tan belum dapat disimpulkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

[adsense]

[adsense]Pengungkapan asal-usul muatan bernilai miliaran rupiah itu menambah perhatian terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal dan distribusi mineral tanpa dokumen resmi di wilayah NTB.

Perwira Seksi Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram, Mayor Laut (KH) Muhammad Bono, membenarkan bahwa hasil penelusuran mengarah ke Sumbawa.

[adsense]"Dari hasil penelusuran, itu (konsentrat emas) dari Sumbawa," kata Bono di Mataram, Kamis (5/11/2026).

Meski demikian, ia mengaku belum memperoleh informasi terperinci mengenai lokasi tambang yang diduga menjadi sumber konsentrat emas tersebut.

[adsense]Bono menjelaskan, Lanal Mataram sebelumnya sempat menjalin koordinasi dengan jajaran TNI AL di Surabaya. Namun, pengungkapan kasus di Banyuwangi tersebut akhirnya dilakukan melalui operasi intelijen jajaran Kodaeral V.

"Jadi, penangkapan yang dilakukan di Surabaya itu merupakan hasil mereka sendiri," ujarnya.

[adsense]

1.500 Karung Konsentrat Emas Diangkut Menggunakan Truk

Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) V Surabaya kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan kendaraan yang dicurigai membawa material tambang tersebut.

[adsense]Komandan Kodaeral V Surabaya, Laksamana Muda TNI Ali Triswanto, mengungkapkan bahwa pemantauan telah dilakukan sejak 26 September 2026.

Operasi kemudian berlanjut pada 29 September 2026 sekitar pukul 00.07 WIB. Tim Detasemen Intelijen Kodaeral V berkoordinasi dengan Intelijen Lanal Banyuwangi untuk menghentikan kendaraan yang membawa muatan mencurigakan di Pelabuhan Tanjungwangi.

[adsense]Petugas menemukan sebuah truk Hino long bak berwarna hijau dengan nomor polisi Kabupaten Purwakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut diketahui mengangkut sekitar 1.500 karung konsentrat emas.

Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menyebut setiap karung diperkirakan memiliki berat sekitar 23 kilogram dengan total muatan mencapai 36 ton.

[adsense]"Jumlah muatan yang diamankan mencapai 1.500 sak, dengan perkiraan total 36 ton," kata Denih dalam keterangan tertulis.

Kecurigaan petugas semakin menguat setelah pengemudi tidak mampu memperlihatkan dokumen resmi yang menjelaskan legalitas material tambang yang dibawanya.

[adsense]

Potensi Kerugian Negara Ditaksir Rp 5,49 Miliar

TNI AL memperkirakan nilai kerugian negara mencapai Rp 5,49 miliar. Perhitungan tersebut didasarkan pada estimasi kandungan emas dalam material tambang yang berhasil diamankan.

[adsense]Pengemudi truk berinisial KA diketahui berasal dari Pulau Lombok. Saat kendaraan dihentikan, ia mengemudikan truk seorang diri tanpa didampingi kernet.

Setelah pengungkapan, petugas membawa pengemudi beserta kendaraan dan seluruh muatan ke Markas Kodaeral V Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]Kasus tersebut kemudian dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengemudi Terancam Jeratan UU Minerba

[adsense]Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 158 juncto Pasal 161 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 149 ayat (1) dalam regulasi yang sama.

Penyerahan perkara kepada Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM diharapkan dapat membuka lebih jauh asal-usul material tambang, legalitas kegiatan pertambangan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusinya.

[adsense]

Asal Tambang di Sumbawa Masih Menjadi Tanda Tanya

Lokasi tambang yang diduga menjadi sumber konsentrat emas, pihak yang menguasai material tersebut, serta jalur distribusinya masih perlu ditelusuri secara menyeluruh.

[adsense]Pengungkapan 36 ton konsentrat emas ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap rantai perdagangan hasil pertambangan, mulai dari lokasi produksi hingga pengiriman antarpulau.

Jika dugaan pertambangan ilegal tersebut terbukti, perkara ini bukan hanya menyangkut pengangkutan mineral tanpa dokumen, tetapi juga berpotensi membuka persoalan lebih luas mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pengawasan aktivitas pertambangan di NTB.

[adsense]Publik kini menantikan hasil penyidikan lanjutan untuk mengungkap siapa saja pihak yang berada di balik pengiriman konsentrat emas bernilai miliaran rupiah tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – BP BUMN dan Danantara Indonesia akan mengembangkan smart city di 12 kota Medan atau Deli Serdang menjadi satu dari 3 daerah yang akan menjadi lokasi percontohan dan rencananya mulai groundbreaking pada Desember 2026.

[adsense]"Groundbreaking harapannya kan secepatnya mungkin. Kalau bisa Desember itu kita udah groundbreaking," kata Dony Oskaria selaku Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia dengan Direktur Utama PT Kota Masa Depan Indonesia, Musa Bangun, di Kantor Danantara Indonesia, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Sebagai langkah awal, persiapan pembangunan akan diprioritaskan di 3 kota, yaitu Walini, Batang, dan Medan atau Deli Serdang. Selanjutnya, Danantara dan BP BUMN akan mengecek Tuban dan Subang.

[adsense]"Master plannya kita mulai dari yang tiga dulu supaya ini kan contohnya dulu," ujar Donny.

Untuk persiapan master plan, Danantara dan BP BUMN akan menggaet tenaga ahli internasional agar proyek ini bisa sukses terbangun.

[adsense]"Setiap project itu nanti struktur projectnya karena investmentnya kan gede dan itu bukan bangun hotel (tapi) bangun kota. Makanya yang di atas ini expert-expert. Yang di bawah itu nanti organisasinya yang eksekutornya yang kuat-kuat juga," jelasnya.

Konsep dari smart city sendiri bukan hanya menonjolkan suatu kawasan yang modern. Di dalamnya akan memiliki akses yang mudah untuk mobilisasi. Rencananya nanti akan dibuat juga akses yang terintegrasi dengan hunian, universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta infrastruktur perkotaan yang tertata.

[adsense]"Kita harus menjadi ikonnya Indonesia, apa pun yang kita kerjakan. Makanya kita kerjain dengan bener, master plannya-nya benar, yang arsiteknya benar. Jadi kita akan hire nanti master planernya yang internasional. Supaya kawasan ini betul-betul bagus. Semua itu nanti kota modern. Itu nanti nggak ada kabel-kabel," jelas Donny.

PT Kota Masa Depan Indonesia selaku yang perusahaan yang akan menangani proyek ini, mengharapkan dapat menghadirkan kawasan perkotaan modern yang terintegrasi, memperkuat ekosistem industri dan investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

[adsense]Sebelumnya diberitakan, proyek smart city ini juga akan tersedia rumah subsidi. Alasannya kebanyakan smart city tidak memberikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tinggal di dalamnya.

"Kita menjadikan rumah murah buat kelas menengah ke bawah. Karena selama ini kota-kota yang dibangun itu semuanya untuk orang menengah ke atas semua kan. Nggak ada konsentrasi membangun kota untuk rakyat lah," kata Dony dalam pertemuan yang digelar pada Senin (12/10/2026).

[adsense]Nantinya rumah untuk kelas menengah ke bawah ini bisa dibeli dengan sistem KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

3 Kota Jadi yang Pertama

Danantara dan BP BUMN akan mengembangkan kota pintar (smart city) di 12 lokasi. Tiga lokasi bocoran yang termasuk dalam proyek ini adalah Walini, Batang, hingga Deli Serdang.

[adsense]"12 smart city yang dibentuk di berbagai kota. Skalanya nggak sebesar ribuan-ribuan hektare," kata Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam pertemuan yang digelar pada Senin (12/10/2026).

Pada ketiga kota yang dibocorkan tersebut, smart city akan dibangun di aset lahan milik PTPN. Danantara akan membentuk sebuah perusahaan untuk memegang dan mengelola lahan-lahan tersebut ke depannya.

[adsense]"Tahapan berikutnya, kita akan menginbrengkan tiga aset. Alihkan aset milik PTPN di Walini, Padalarang. Kedua, di Batang. Ketiga, itu tanah kita di Medan, di Deli Serdang," sebut Dony.

Konsep smart city ini akan terhubung dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai, seperti gambaran Transit Oriented Development (TOD). Di dalam kawasan rencananya akan tersedia fasilitas rumah sakit, pendidikan, hingga hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

[adsense]Salah satu rencananya untuk pengembangan di Padelarang mencakup penyediaan sekitar 200.000-250.000 unit hunian dengan skema perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Nantinya masyarakat bisa membeli menggunakan KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jadi dijualnya lebih kayak FLPP nanti untuk yang perumahannya. 200 ribu sampai 250 ribu unit di Padalarang. Termasuk di dalamnya infrastruktur, TOD-nya akan kita pindahkan supaya kotanya jadi hidup," jelasnya.

[adsense]Untuk lokasi smart city lainnya belum diumumkan. Namun, semua smart city akan memakai aset BUMN. Harapannya dapat mendukung pembangunan kota yang terintegrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

"Kota masa depan berkonsep smart city akan menjadi entitas yang akan mengembangkan proyek kota masa depan dengan memanfaatkan aset milik BUMN sebagai fondasi pembangunan," tulis keterangan BUMN, dikutip dari Instagram @bumn_id, Jumat (16/10/2026).

[adsense]

[adsense]Kepastian itu diumumkan melalui laman resmi Barcelona, Kamis (5/11/2026). Seremoni penandatanganan kontrak baru dijadwalkan berlangsung di Kantor Presiden Barcelona, Joan Laporta, pada pukul 12.00 waktu Eropa Tengah atau 18.00 WIB.

Keputusan mempertahankan Raphinha menjadi sinyal bahwa Barcelona masih menempatkan pemain berusia 29 tahun tersebut sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub.

[adsense]Kontrak sebelumnya sebenarnya masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Namun, produktivitas dan konsistensi Raphinha membuat manajemen Blaugrana memilih memberikan komitmen lebih panjang.

19 Gol dalam 13 Pertandingan, Raphinha Jadi Mesin Gol Barcelona

[adsense]Dari 13 penampilan di seluruh kompetisi, pemain bernama lengkap Raphael Dias Belloli itu sudah mengemas 19 gol.

Rinciannya, 15 gol tercipta di kompetisi La Liga, sementara empat lainnya disumbangkan di Liga Champions.

[adsense]Catatan tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh Raphinha terhadap produktivitas lini serang Barcelona. Ia bukan sekadar pemain sayap yang bertugas membuka ruang dan mengirim umpan, tetapi juga menjadi ancaman langsung bagi pertahanan lawan.

Sejak didatangkan dari Leeds United pada 2022, Raphinha telah mencatatkan 94 gol dalam 190 pertandingan bersama Barcelona.

[adsense]Jumlah tersebut menempatkannya di posisi ke-21 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub.

Dengan kontrak baru hingga 2030, peluang Raphinha untuk memperbaiki posisi dalam daftar tersebut masih terbuka lebar.

[adsense]

Raphinha Masuk Jajaran Legenda Brasil Barcelona

Saat ini, ia menempati posisi keempat sebagai pemain Brasil paling produktif dalam sejarah klub dengan koleksi 94 gol.

[adsense]Di atasnya terdapat sejumlah nama legendaris, yakni Rivaldo dengan 130 gol, serta Evaristo de Macedo dan Neymar yang masing-masing mengoleksi 105 gol.

Artinya, Raphinha membutuhkan 11 gol tambahan untuk menyamai torehan Neymar dan Evaristo de Macedo.

[adsense]Sementara untuk melampaui Rivaldo, ia masih membutuhkan 37 gol.

Bukan hanya dari sisi produktivitas, Raphinha juga semakin mendekati para legenda Brasil dalam urusan jumlah penampilan.

[adsense]Dengan 190 pertandingan, ia berada di posisi keempat pemain Brasil dengan penampilan terbanyak bersama Barcelona.

Dani Alves masih memimpin dengan 408 pertandingan, disusul Rivaldo dengan 235 laga dan Ronaldinho dengan 207 penampilan.

[adsense]Melihat kontraknya yang kini diperpanjang hingga 2030, peluang Raphinha untuk memperbaiki catatan tersebut semakin terbuka.

Tujuh Trofi Jadi Bukti Kontribusi Raphinha

[adsense]Trofi tersebut terdiri dari tiga gelar Liga Spanyol, satu Copa del Rey, dan tiga Piala Super Spanyol.

Kontribusi itu memperlihatkan bahwa peran Raphinha tidak hanya diukur melalui statistik individu, tetapi juga keberhasilannya membantu Barcelona meraih prestasi di berbagai kompetisi.

[adsense]Perpanjangan kontrak hingga 2030 pun menjadi bentuk kepercayaan klub terhadap kemampuan dan konsistensinya.

Bagi Barcelona, mempertahankan pemain produktif seperti Raphinha merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas tim sekaligus membangun fondasi persaingan di level tertinggi sepak bola Eropa.

[adsense]Kini, tantangan berikutnya bagi winger Brasil tersebut adalah menjaga ketajaman, menambah koleksi trofi, dan terus mendekati pencapaian para legenda yang lebih dahulu mengukir sejarah bersama Blaugrana.

[adsense]

[adsense]Penyerang berusia 41 tahun itu menyampaikan kabar perpisahannya melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kamis. Dalam pesan emosional tersebut, Ronaldo mengisyaratkan bahwa sudah waktunya generasi berikutnya mengambil alih tanggung jawab mengenakan seragam kebanggaan Portugal, termasuk nomor punggung tujuh yang selama ini identik dengannya.

Setelah 23 tahun membela Selecao das Quinas, megabintang yang memiliki lima penghargaan Ballon d'Or itu akhirnya memilih menutup perjalanan internasionalnya.

[adsense]Keputusan ini bukan sekadar berakhirnya karier seorang pemain. Portugal juga akan kehilangan sosok yang selama lebih dari dua dekade menjadi simbol ambisi, konsistensi, dan identitas sepak bola negaranya.

"Hari ini tiba saatnya untuk mengembalikan seragam dan ban kapten tim nasional yang menjadi milik kita semua. Selama 23 tahun, saya mendapat kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mengenakannya, membelanya, dan membawanya ke berbagai stadion di seluruh dunia. Namun, sekarang saatnya menyerahkannya kepada generasi berikutnya," ujar Ronaldo.

[adsense]

234 Penampilan dan 146 Gol, Rekor yang Sulit Dikejar

Selama membela negaranya, Ronaldo mencatatkan 234 pertandingan dengan koleksi 146 gol.

[adsense]Dua pencapaian tersebut menempatkannya di puncak daftar pemain dengan penampilan dan gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional sepak bola putra.

Produktivitasnya juga tidak hanya terlihat dalam pertandingan persahabatan maupun kualifikasi. Ronaldo menjadi figur penting dalam berbagai turnamen besar yang diikuti Portugal.

[adsense]Puncak kejayaan internasionalnya terjadi ketika Portugal menjuarai Piala Eropa 2016. Gelar tersebut menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola negara itu.

Portugal kemudian kembali mengangkat trofi UEFA Nations League pada 2019 dan 2025, mempertegas kontribusi Ronaldo dalam perjalanan panjang generasi emas sepak bola negaranya.

[adsense]

Enam Piala Dunia dan Gol di Setiap Edisi

Dia tercatat tampil dalam enam edisi Piala Dunia dan berhasil mencetak gol pada setiap turnamen tersebut.

[adsense]Pada Piala Dunia 2026, Ronaldo masih mampu menunjukkan ketajamannya dengan mencetak tiga gol. Namun, perjalanan Portugal harus terhenti pada babak 16 besar.

Catatan tersebut memperlihatkan bagaimana Ronaldo mampu mempertahankan produktivitasnya di level internasional meskipun usianya telah memasuki kepala empat.

[adsense]Bagi Portugal, kontribusi Ronaldo bukan hanya tentang angka di papan skor. Ia menjadi pusat perhatian lawan, pemimpin ruang ganti, sekaligus inspirasi bagi pemain muda yang tumbuh dengan menyaksikan perjalanan kariernya.

Sempat Diwarnai Ketegangan dengan Pelatih

[adsense]Dia dikabarkan sempat terlibat perselisihan dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus, terkait kesempatan bermain dalam pertandingan UEFA Nations League.

Situasi tersebut disebut memuncak ketika Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional pada akhir September 2026.

[adsense]Pada Oktober, Federasi Sepak Bola Portugal dikabarkan menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 30 hari dan denda sebesar 255 euro kepada pemain tersebut.

Meski demikian, keputusan pensiun Ronaldo tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai akibat dari ketegangan tersebut. Dalam pesan perpisahannya, ia lebih menekankan perjalanan panjang, pengalaman, dan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya.

[adsense]

Ronaldo: Trofi Bisa Berakhir di Museum, Kenangan Tak Terhapuskan

Baginya, hubungan dengan masyarakat dan tempat yang diberikan para pendukung di hati mereka merupakan sesuatu yang jauh lebih berharga.

[adsense]"Gol akan datang dan pergi, trofi pada akhirnya akan berakhir di museum, dan rekor suatu saat akan dipecahkan. Namun, ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu, yaitu tempat yang kita miliki di hati orang-orang," ungkapnya.

Ronaldo juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh rekan setim, pelatih, staf tim nasional, keluarga, serta masyarakat Portugal yang telah memberikan dukungan sepanjang karier internasionalnya.

[adsense]Ia menegaskan bahwa meskipun tidak lagi mengenakan seragam tim nasional, Portugal akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Portugal Kehilangan Ikon, Generasi Baru Mendapat Tantangan

[adsense]Selama bertahun-tahun, kehadirannya menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk karakter permainan dan mentalitas kompetitif Portugal di turnamen internasional.

Kini, tanggung jawab tersebut harus mulai dibagi kepada generasi pemain berikutnya.

[adsense]Portugal memiliki tantangan untuk mempertahankan daya saing tanpa sosok yang selama lebih dari dua dekade menjadi pusat perhatian tim nasional.

Bagi dunia sepak bola, kepergian Ronaldo dari panggung internasional akan menjadi penutup salah satu perjalanan paling ikonik dalam sejarah olahraga ini.

[adsense]Dari debut pada 2003 hingga keputusan mengakhiri karier internasional pada 2026, Ronaldo meninggalkan warisan berupa 234 penampilan, 146 gol, serta berbagai gelar bergengsi.

Rekor mungkin suatu hari terlampaui. Namun, perjalanan seorang Cristiano Ronaldo bersama Portugal akan selalu menjadi bagian penting dari sejarah sepak bola dunia.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab seluruh jajaran reserse dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

[adsense]Ia meminta setiap personel, khususnya para Kasat Reskrim, menunjukkan kinerja terbaik serta menjadikan profesi kepolisian sebagai ladang ibadah dan pengabdian kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumut saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Rakernis tahun ini mengusung tema "Reserse Polda Sumut Mewujudkan Penegakan Hukum yang Profesional, Proporsional, Modern, Humanis, Berorientasi pada Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum."

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba, Dirressiber, Dir PPA dan PPO, serta seluruh Kasat Reskrim jajaran Polda Sumut.

[adsense]Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja nyata. Ia meminta para Kasat Reskrim tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi mampu menunjukkan kualitas, dedikasi, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Saya minta para Kasat dapat mempertanggungjawabkan jabatannya. Tunjukkan kinerja terbaik Anda. Kalau Anda berlian, ditempatkan atau dibuang ke mana saja tetap menjadi berlian," tegas Kapolda.

[adsense]Menurutnya, setiap personel harus memiliki nilai dan kualitas diri yang kuat sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik di mana pun ditempatkan. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan bertugas di Polda Sumut dengan membuktikannya melalui pengabdian dan pelaksanaan tugas secara maksimal.

Kapolda turut mengingatkan pentingnya memiliki mental yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan tugas reserse, sekaligus menjaga sikap dan perilaku agar tetap mencerminkan sosok anggota Polri yang profesional dan humanis.

[adsense]Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menyampaikan empat pesan hikmah kehidupan yang harus menjadi pedoman seluruh personel Polri, yakni menjadikan profesi kepolisian sebagai ladang ibadah, mempermudah urusan masyarakat dan tidak mempersulit, menebarkan nilai-nilai kebaikan di mana pun bertugas, serta meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan dicatat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

"Permudahlah urusan orang lain dan jangan dipersulit. Tebarkan nilai-nilai kebaikan di mana pun kita bertugas dan bekerja. Yakinlah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dicatat dan dibalas oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa," pesannya.

[adsense]Selain arahan pimpinan, Rakernis Reskrim Polda Sumut TA 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan tugas fungsi reserse di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan penghargaan oleh Kapolda Sumut kepada sejumlah Kasat Reskrim berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan capaian dalam pelaksanaan tugas.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Mantan Calon Bupati Deli Serdang, Sudiono alias Praka (58) ditangkap jajaran Polda Lampung di Medan terkait kasus peredaran uang palsu senilai Rp 980 juta. Sudiono berperan sebagai pemasok uang palsu dalam jaringan tersebut.

[adsense]Penangkapan dilakukan berdasarkan pengembangan kasus peredaran uang palsu senilai Rp 980 juta yang diungkap Polda Lampung.

Sudiono ditangkap oleh tim Subdit Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev) Ditreskrimsus Polda Lampung di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 14.47 WIB. Tersangka diamankan ketika sedang berada di sebuah tempat pangkas rambut.

[adsense]Kasubdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Lampung Kompol Jackson Jeremia Daramenusa Tindage membenarkan penangkapan tersebut.

"Benar, sudah tertangkap di Medan. SP ini adalah pemasok upal yang berhasil kami ungkap beberapa waktu lalu senilai Rp 980 juta," katanya, Selasa (3/11/2026).

[adsense]Jackson mengungkapkan, Sudiono memiliki latar belakang politik. Ia pernah maju dalam Pilkada Deli Serdang pada 2013. Saat itu, Sudiono berpasangan dengan Haris Binsar Ginting dan mengikuti kontestasi melalui jalur perseorangan.

"S ini rupanya pernah jadi calon bupati pada Pilkada 2013," ungkapnya.

[adsense]Polisi juga mengungkap peran Sudiono dalam jaringan tersebut. Menurut Jackson, Sudiono diduga bertindak sebagai pengendali yang memberikan perintah kepada Azizir Wicaksono (24), yang sebelumnya telah ditangkap polisi.

Azizir diperintahkan untuk menyimpan dan membawa uang palsu tersebut menuju Jakarta Timur. Polisi menduga pengiriman itu dilakukan berdasarkan pesanan seseorang yang hingga kini masih dalam pengejaran.

[adsense]"SP ini pengendaliannya, jadi dia yang memerintahkan AZ menyimpan dan membawa uang palsu tersebut ke Jakarta sesuai dengan pesanan seseorang yang saat ini masih dilakukan pengejaran," tandas Jackson.

Sebelumnya, Polda Lampung berhasil menggagalkan upaya pengiriman uang palsu dengan total nilai mencapai Rp 980 juta. Polisi mengamankan 9.800 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu.

[adsense]Pengungkapan tersebut dilakukan di Sea Port Introduction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada Kamis (8/10/2026) malam.

Ribuan lembar uang palsu itu ditemukan dalam kardus minuman mineral yang diangkut menggunakan bus. Dalam operasi tersebut, polisi juga menangkap seorang kurir bernama Azizir Wicaksono (24), yang kemudian menjadi bagian dari pengembangan penyelidikan hingga mengarah kepada Sudiono sebagai pemasok.

[adsense]

Tindak Pidana Ekonomi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung mengungkap kasus dugaan pemalsuan dan peredaran uang rupiah palsu dengan nilai nominal mencapai Rp980 juta. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial AW beserta 9.800 lembar uang pecahan Rp100 ribu yang diduga palsu.

[adsense]Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers Polda Lampung pada Selasa (20/10/2026), sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kasus ini bermula pada Kamis (8/10/2026), sekitar pukul 06.00 WIB, ketika anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap bus Sempati Star jurusan Medan–Jakarta dengan nomor polisi BL 7776 AA di pintu masuk Seaport Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

[adsense]Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan sebuah kardus merek Le Minerale yang berada di atas kabin kursi penumpang nomor 28. Kardus tersebut diketahui merupakan barang bawaan seorang penumpang berinisial AW.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi kardus, petugas menemukan lima bungkus kertas berwarna putih yang berisi ribuan lembar uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga palsu.

[adsense]Dari hasil penghitungan, jumlah uang yang diamankan mencapai 9.800 lembar dengan total nilai nominal sebesar Rp 980 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka AW mengaku mendapat perintah dari seseorang berinisial S untuk membawa uang tersebut dari Kota Medan menuju Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

[adsense]Atas pekerjaan tersebut, AW dijanjikan imbalan sebesar Rp 50 juta apabila berhasil mengantarkan uang tersebut ke lokasi tujuan.

Petugas selanjutnya mengamankan AW beserta seluruh barang bukti dan membawanya ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan serta proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]Selain uang yang diduga palsu, polisi turut menyita satu kardus merek Le Minerale, lima bungkus kertas putih, satu unit telepon genggam, tiket bus perjalanan Medan–Jakarta, serta satu helai kain sarung.

Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka AW, enam orang saksi, serta ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung guna mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

[adsense]Atas dugaan perbuatannya, tersangka AW dijerat Pasal 374 dan/atau Pasal 375 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun serta ketentuan pidana denda sesuai pasal yang disangkakan.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung juga terus mengembangkan perkara guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran uang palsu yang lebih luas, baik pihak yang berperan sebagai pembuat, pemodal, kurir, maupun pengedar.

[adsense]Setelah seluruh proses penyidikan dan pemberkasan dinyatakan lengkap, berkas perkara akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang rupiah yang dapat merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas perekonomian.

[adsense]"Di bawah kepemimpinan Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani dan Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto, jajaran Polda Lampung terus berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan berkelanjutan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pemalsuan dan peredaran uang rupiah palsu yang dapat merugikan masyarakat," ujar Yuni.

"Kami juga memastikan bahwa penyidikan perkara ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, mulai dari pembuat, pemodal, hingga jaringan pengedar. Kami tidak ingin pengungkapan ini berhenti hanya pada kurir yang berhasil diamankan," lanjutnya.

[adsense]Yuni juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi menggunakan uang tunai, terutama dalam jumlah besar.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih teliti dalam mengenali keaslian uang rupiah. Apabila menemukan indikasi peredaran uang palsu, segera laporkan kepada kepolisian terdekat atau melalui layanan 110 agar dapat segera ditindaklanjuti," pungkasnya.

[adsense]Penangkapan Sudiono merupakan hasil pengembangan dari penangkapan kurir berinisial AW alias Azizir Wicaksono (24) yang bertugas membawa uang palsu tersebut menuju Jakarta Timur. Ditangkap pada Selasa, 27 Oktober 2026 sekitar pukul 14.47 WIB saat sedang mencukur rambut di sebuah pangkas rambut (Pangkas Rambut Sehati, Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara)

Motif dan Rencana: Berdasarkan hasil penyidikan, uang palsu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta untuk membiayai kegiatan demonstrasi atas pesanan seseorang berinisial ATD. Sudiono dijanjikan imbalan sebesar Rp250 juta jika pengedaran tersebut berhasil.

[adsense]Sudiono alias Praka (58), mantan calon Bupati Deli Serdang, ditangkap oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung karena diduga menjadi otak atau pemasok peredaran uang palsu senilai Rp980 juta.

Polda Lampung menangkap Sudiono alias Praka, mantan calon Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 14.47 WIB. Tersangka diamankan di sebuah tempat pangkas rambut di Kota Medan terkait dugaan pengiriman uang palsu senilai Rp980 juta.

[adsense]Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus setelah polisi lebih dahulu menangkap Azizir Wicaksono, yang diduga menjadi kurir pengiriman uang palsu tersebut.

Polisi mengungkap, sebanyak 9.800 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu itu rencananya dikirim ke Jakarta untuk mendanai demonstrasi. Sudiono juga diduga telah dua kali mengirim uang palsu dari Sumatera Utara ke Jakarta, dengan pengiriman pertama berlangsung pada Agustus 2025. Saat ini, polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pembuat uang palsu serta jaringan peredarannya.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi politik Indonesia yang dinilai semakin liar dan mengabaikan moralitas demi perebutan kekuasaan. Pernyataan tersebut muncul di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

[adsense]Melalui akun X miliknya pada Rabu (4/11/2026), SBY mempertanyakan arah kehidupan politik nasional yang menurutnya semakin mengkhawatirkan.

"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita," tulis SBY.

[adsense]Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menilai persaingan untuk memperoleh kekuasaan kini seolah membenarkan berbagai tindakan tanpa mempertimbangkan nilai etika dan moral.

"Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tentram hidup di negaranya sendiri," sambungnya.

[adsense]SBY juga meminta Presiden Prabowo mengambil langkah untuk mengembalikan praktik politik yang menjunjung nilai-nilai keadaban.

Ia berharap Prabowo memiliki kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut di tengah dinamika politik nasional.

[adsense]"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah," tulis SBY.

Pernyataan SBY muncul setelah Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlaku.

[adsense]Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11), setelah mantan Kapolri itu menduduki posisi tersebut sejak 1 Oktober 2026.

Penyidik menduga Listyo bersama sejumlah tersangka lainnya memerintahkan kegiatan intersepsi komunikasi sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[adsense]Selain Presiden Prabowo, sasaran dugaan penyadapan mencakup pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.

[adsense]Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana hingga enam tahun, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dalam materi sumber disebut memiliki ancaman hukuman hingga delapan tahun.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Ketua Ombudsman RI periode 2026 Hery Susanto divonis lima tahun penjara usai terbukti menerima suap terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.

[adsense]Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati memvonis Hery terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

"Terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Hakim Ketua saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 100 hari.

Majelis Hakim turut menghukum Hery dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 3,87 miliar, di mana rumah Hery di Pulo Gebang, Jakarta, juga diperhitungkan sebagai uang pengganti, dengan subsider pidana 3 tahun penjara.

[adsense]Hakim Ketua menyatakan suap diduga diterima untuk menggerakkan Hery, yang kala itu masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.

Pengaturan dimaksud agar Hery menyatakan dalam LHP Ombudsman bahwa penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) atas nama PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai perbuatan malaadministrasi.

[adsense]Selain itu, agar dinyatakan pula dalam LHP adanya penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River sebagai perbuatan malaadministrasi.

Dengan demikian, Majelis Hakim memvonis Hery bersalah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 2 ayat (8) lampiran 1 angka 28 jo. Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[adsense]Vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu sedikit lebih rendah dari tuntutan jaksa. Adapun sebelumnya, Hery dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp 300 juta subsider 100 hari penjara, serta membayar uang pengganti Rp 4,19 miliar subsider 3 tahun penjara.

[adsense]

[adsense]Pernyataan itu disampaikan Suyudi setelah menerima kunjungan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Kamis (5/11/2026).

Di tengah sorotan terhadap penanganan perkara yang melibatkan sejumlah jenderal aktif tersebut, Suyudi memastikan institusi Polri tetap mengedepankan prinsip penegakan hukum.

[adsense]Menurutnya, langkah hukum yang dilakukan terhadap para perwira tinggi yang terseret perkara merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan integritas Korps Bhayangkara.

"Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apapun," ujar Suyudi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Dia menambahkan, penanganan perkara tersebut harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki institusi kepolisian, bukan sebagai persoalan persaingan antarkelompok di lingkungan Polri.

"Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.

[adsense]

Kapolri Minta Jajaran Polri Tidak Terganggu Polemik

Kapolri Suyudi menekankan bahwa dinamika internal maupun proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh mengganggu pelayanan kepolisian kepada publik.

[adsense]Suyudi juga menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui semangat "Polisi Bersama Masyarakat".

Menurutnya, kepercayaan publik harus tetap menjadi perhatian utama Polri di tengah berbagai tantangan yang dihadapi institusi tersebut.

[adsense]Dalam pertemuan itu, Kapolri turut menyampaikan apresiasi kepada para purnawirawan yang datang memberikan dukungan dan masukan.

Dia menilai kontribusi para senior Polri memiliki arti penting, terutama dalam memberikan penguatan moral dan pandangan strategis bagi institusi yang tengah menghadapi berbagai dinamika.

[adsense]"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan," tuturnya.

Tiga Jenderal Terseret Kasus Penyadapan Prabowo

[adsense]Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, ketiga nama yang disebut terseret perkara tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara itu, seorang perwira tinggi lainnya berinisial SU, yang disebut sebagai Irjen Slamet Uliandi, dikabarkan masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

[adsense]Para tersangka disebut dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mereka juga disebut telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.

[adsense]Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara serta melibatkan nama-nama dengan posisi strategis di lingkungan kepolisian.

Pernyataan Kapolri Suyudi pun menjadi penegasan bahwa penanganan kasus tersebut harus berjalan berdasarkan hukum dan alat bukti, tanpa intervensi kepentingan tertentu.

[adsense]Kini, transparansi proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan akan menjadi faktor penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut.

[adsense]

[adsense]Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PELNI meresmikan Program Desa Mandiri di Desa Munggung, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Kamis (5/11/2026). Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketersediaan beras sebagai salah satu kebutuhan utama pelayanan penumpang kapal.

Inisiatif tersebut memperlihatkan bagaimana program tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikembangkan menjadi bagian dari strategi penguatan rantai pasok bisnis.

[adsense]Sekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda, mengatakan Desa Mandiri di Klaten merupakan program ketiga yang dijalankan perusahaan setelah sebelumnya dilaksanakan di Cianjur, Jawa Barat, pada 2024 dan Batu, Jawa Timur, pada 2025.

Menurutnya, program ini dirancang untuk menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat petani.

[adsense]"Sebagai perusahaan transportasi laut yang setiap hari melayani ribuan penumpang, PELNI memiliki kebutuhan bahan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketersediaannya," ujar Ditto.

4,5 Juta Penumpang Jadi Tantangan Kebutuhan Pangan PELNI

[adsense]Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, PELNI tercatat telah melayani lebih dari 4,5 juta penumpang di berbagai wilayah Indonesia. Dengan rata-rata 14.000 hingga 15.000 penumpang setiap hari, kebutuhan beras untuk mendukung penyediaan makanan di atas kapal membutuhkan pasokan yang stabil.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Desa Munggung dipilih sebagai lokasi pengembangan Program Desa Mandiri.

[adsense]Desa ini merupakan salah satu pemasok beras bagi PELNI Services, anak perusahaan PELNI yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan bahan baku makanan untuk kapal penumpang.

Melalui kemitraan tersebut, PELNI ingin memastikan kebutuhan beras perusahaan dapat didukung oleh hasil pertanian lokal dengan kualitas dan kuantitas yang terjaga.

[adsense]Di sisi lain, petani memperoleh peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses pasar bagi hasil pertanian mereka.

Petani Klaten Dapat Pendampingan hingga 12 Bulan

[adsense]Sejumlah kegiatan telah disiapkan untuk mendukung target tersebut.

Pada tahap budidaya, petani akan mendapatkan pelatihan pembuatan benih padi mandiri, budidaya padi, penyediaan benih IR 32, hingga pengembangan demplot padi premium jenis Japonica.

[adsense]Program ini juga mencakup penerapan pengendalian hama terpadu serta praktik pembuatan pupuk mineral, herbisida, dan fungisida secara mandiri.

Tidak berhenti pada proses produksi, PELNI turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan hasil panen.

[adsense]Petani akan memperoleh pelatihan penanganan pascapanen, didukung pengadaan fasilitas pengering padi untuk memperbaiki kualitas hasil produksi sebelum dipasarkan.

Penguatan kelembagaan kelompok tani, pendampingan teknis, serta monitoring berkala juga menjadi bagian dari program tersebut.

[adsense]Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu mengurangi kendala produksi, meningkatkan mutu beras, memperbaiki proses pengemasan, serta menjaga standar keamanan pangan.

PELNI Dorong Petani Lebih Kompetitif

[adsense]PELNI juga mengapresiasi dukungan Universitas Brawijaya, Pemerintah Desa Munggung, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Lancar, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pertanian desa sekaligus menciptakan pola kemitraan yang berkelanjutan.

[adsense]Program Desa Mandiri di Klaten juga menjadi bagian dari kontribusi PELNI terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-10 tentang Berkurangnya Kesenjangan.

Melalui pemberdayaan petani dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, PELNI berupaya menghadirkan manfaat yang tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga masyarakat di sekitar rantai pasoknya.

[adsense]Jika berjalan sesuai target, Desa Munggung berpotensi menjadi salah satu contoh bagaimana kemitraan antara perusahaan dan petani dapat menghubungkan kebutuhan industri dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.

[adsense]

Topikseru.com, Deli Serdang – Satu lembar kulit harimau Sumatra dan 779,7 kilogram sisik trenggiling dan barang bukti bagian-bagian satwa yang dilindungi yang telah berkekuatan hukum tetap di wilayah Provinsi Sumatera Utara dimusnahkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan pada Kamis (5/11/2026).

[adsense]Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin Insinerator milik Kantor Satuan Pelayanan Bandara Internasional Kualanamu Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Pemusnahan disaksikan pihak terkait termasuk pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut.

[adsense]Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, Hari Novianto mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini adalah hasil dari Tindak pidana kejahatan satwa liar yang dilindungi di Provinsi Sumut.

Pengumpulan barang bukti dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan hingga masyarakat dan dilakukan pemusnahan sesuai amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Total barang bukti satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi sebanyak 7 jenis satwa.

[adsense]"Rinciannya Satwa trenggiling, harimau sumatra, beruang madu, rusa, kijang, kambing hutan Sumatera dan ular berbagai jenis," ujar Hari Novianto, Kamis (5/11/2026).

Lebih spesifik lagi, Hari pun menyebut total ada 779,7 Kg sisik trenggiling yang dimusnahkan. Selain itu ada juga satu lembar kulit harimau Sumatera, 3 kantong tulang harimau, 1 osetan beruang madu, 5 kuku beruang madu, 3 pasang tanduk dan satu lembar kulit kambing hutan serta satu tanduk rusa.

[adsense]"Ada juga satu tanduk kijang, 27 karung kulit ular berbagai jenis. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari Kejari Medan, Kejari Padang Sidempuan, Kejari Pematang Siantar, Kejari Asahan hingga Dirkrimsus Polda Sumut.

"Barang bukti dimusnahkan pakai insinerator untuk mencegah hilangnya barang bukti hingga peredaran kembali bagian tubuh hewan satwa yang dimaksud," kata Hari.

[adsense]Sementara itu Kepala BBKSDA Sumut, Novita Kusumawardani berharap agar kerjasama dan sinergitas antar pihak ini bisa kembali lagi terjalin. Sehingga tidak ada kepunahan sumber daya hayati yang ada di Indonesia khususnya Sumut. Dengan besarnya jumlah barang bukti yang saat ini ditemukan maka menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya.

"Artinya, ancaman terhadap kelestarian untuk melindungi satwa liar di Sumut ini masih cukup tinggi. Kalau ada 779 kg (sisik trenggiling) itu artinya sekitar 1.550 trenggiling dibunuh untuk mendapatkan itu. Dan ini bukan hal yang pertama, satu dua tahun lalu juga ada beberapa ton kasusnya diproses. Nggak hanya di Sumut tapi di berbagai wilayah di Indonesia yang bermuara di sini," bilang Novita.

[adsense]Iya yakin dengan adanya kegiatan pemusnahan barang bukti ini maka bisa menjadi pesan bagi para pelaku ilegal. Dengan demikian diharapkan kegiatan-kegiatan yang sama tidak lagi terulang.

Hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Dirjen Gakkum Kehutanan) Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho yang juga berharap agar kasus kasus seperti ini tidak lagi terjadi.

[adsense]