Topikseru.com, Lumajang – Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu dini hari (7/11/2026) mengalami erupsi, meluncurkan awan panas guguran sejauh 5,5 kilometer dari kawah puncak ke arah tenggara, ke arah Besuk Kobokan.

[adsense]Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulisnya menyampaikan, Gunung Semeru pada pukul 00.11 WIB mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan sekitar satu kilometer di atas puncak, yang berada pada ketinggian 4.676 meter di atas permukaan laut.

Menurut Sigit, erupsi berdurasi sekitar 6 menit itu terekam di seismogram memiliki amplitudo maksimum 33 mm. Kolom abunya teramati tebal kelabu dan condong ke arah selatan dan barat daya.

[adsense]"Sebaran abu mengarah ke selatan-barat daya," katanya.

Gunung Semeru pada Jumat (6/11) sore juga mengalami erupsi dan meluncurkan awan panas guguran sejauh 5 kilometer dari puncak ke arah Besuk Kobokan.

[adsense]Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho menyampaikan bahwa erupsi serta luncuran awan panas guguran itu tidak sampai berdampak signifikan terhadap aktivitas warga di lereng Semeru.

"Aktivitas warga berjalan lancar dan tidak ada dampak yang terjadi akibat erupsi disertai APG Semeru karena zona merah rawan bencana erupsi sudah steril dari aktivitas masyarakat," tuturnya.

[adsense]Kendati demikian, BPBD Lumajang mengimbau warga sekitar Semeru tetap waspada. Tim Reaksi Cepat BPBD bersama aparat TNI dan Polri di Pos Pantau Curah Kobokan dan Oro-Oro Ombo juga siaga mengantisipasi aktivitas vulkanik gunung api itu.

Isnugroho menyampaikan bahwa Gunung Semeru statusnya Siaga (Level III). Warga dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas di area dalam radius 13 km dari puncak gunung, di sepanjang Besuk Kobokan.

[adsense]Selain itu warga tidak boleh melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena luncuran awan panas dan aliran lahar berpeluang mencapai jarak 17 km dari puncak.

"Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," kata Isnugroho.

[adsense]BPDB mengimbau warga mewaspadai dampak luncuran awan panas, guguran lava, dan aliran lahar di sepanjang lembah dan aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, yang tingginya 3.676 meter di atas permukaan laut.

"Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," ujarnya.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Masyarakat Kota Medan kini memiliki harapan lebih besar untuk mendapatkan pelayanan penanganan penyakit jantung yang berkualitas di rumah sakit milik pemerintah daerah. RSUD Dr Pirngadi Medan untuk pertama kalinya melaksanakan tindakan kateterisasi jantung atau pemasangan ring jantung dengan memanfaatkan peralatan kesehatan bantuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

[adsense]Momentum penting tersebut disaksikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dalam kegiatan Peninjauan Proctorship INB Kardiovaskular di RSUD Dr Pirngadi Medan, Jumat (6/11/26).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Kunjungan Tim KJSU-KIA dan Proctoring Kemenkes RI ini dihadiri Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, dr Obrin Parulian, Direktur RSUP H Adam Malik, Zainal Syafri, jajaran Tim KJSU KIA Kemenkes, Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra dan Plt Dirut RSUD Dr Pirngadi Mardohar Tambunan.

[adsense]Tindakan kateterisasi dan pemasangan ring terhadap seorang pasien penyakit jantung tersebut disaksikan Zakiyuddin Harahap melalui monitor. Pengalaman tersebut menjadi gambaran nyata bahwa RSUD dr Pirngadi kini mulai memiliki kemampuan memberikan layanan penanganan penyakit jantung dengan teknologi medis yang lebih modern.

Zakiyuddin menyampaikan apresiasi dan rasa syukur serta ucapan terima kasih kepada Kemenkes RI atas dukungan yang diberikan kepada RSUD Dr Pirngadi. Menurutnya, bantuan peralatan kesehatan tersebut menjadi kebangkitan pelayanan dan langkah nyata dalam memperkuat kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan medis. Khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan penyakit jantung di rumah sakit pemerintah daerah.

[adsense]"Hari ini kita bersyukur karena untuk pertama kalinya RSUD dr Pirngadi melakukan pemasangan ring jantung. Peralatan ini merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan dan hari ini sudah mulai digunakan. Harapan kita, ke depan fasilitas ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan tindakan kateterisasi maupun pemasangan ring," kata Zakiyuddin.

Ia berharap fasilitas yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses pelayanan kesehatan berkualitas tanpa harus berobat ke luar daerah maupun luar negeri.

[adsense]Zakiyuddin menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terus menjadi perhatian utama Pemko Medan. Terlebih, RSUD Dr Pirngadi tidak hanya melayani masyarakat Kota Medan, tetapi juga menjadi salah satu tujuan masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Utara untuk mendapatkan pengobatan.

"Setiap hari masih ada masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan kamar perawatan, keterbatasan dokter, hingga ketersediaan obat. Ini yang harus kita benahi. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak," tegasnya.

[adsense]Ia juga menekankan, pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang ekonomi masyarakat. Menurutnya, setiap pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penanganan medis terbaik.

"Orang kaya maupun masyarakat kurang mampu, ketika sakit jantung, sama-sama membutuhkan penanganan yang baik. Karena itu, pelayanan kesehatan harus benar-benar kita tingkatkan agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya," ujar Zakiyuddin.

[adsense]Selain meningkatkan fasilitas dan kemampuan pelayanan medis, Zakiyuddin turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dokter, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alat kesehatan, tetapi juga profesionalisme dan kepedulian tenaga medis terhadap pasien.

Ia berharap penguatan layanan di RSUD Dr Pirngadi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan di Kota Medan, termasuk mengurangi kebiasaan masyarakat yang memilih berobat ke Malaysia.

[adsense]Sementara itu, Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, dr Obrin Parulian, perwakilan Kemenkes RI menyampaikan dukungan kepada RSUD Dr Pirngadi tidak hanya berupa penyediaan sarana dan peralatan kateterisasi jantung (catheterization laboratory/cath lab), tetapi juga mencakup pendidikan dan pelatihan bagi dokter serta perawat.

Dengan dukungan tersebut, RSUD Dr Pirngadi diharapkan mampu mengembangkan layanan kardiovaskular dan memberikan penanganan yang lebih optimal kepada masyarakat, termasuk pasien peserta BPJS Kesehatan setelah seluruh persyaratan administrasi pelayanan terpenuhi.

[adsense]Pelaksanaan tindakan kateterisasi jantung perdana ini menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan RSUD Dr Pirngadi. Pemko Medan berharap, melalui sinergi dengan pemerintah pusat, peningkatan fasilitas medis, serta penguatan kompetensi tenaga kesehatan, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin lengkap, berkualitas, dan terjangkau.

[adsense]

[adsense]Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event dan pengembangan destinasi wisata budaya. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah kunjungan wisman ke Sumut menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, jumlah wisman tercatat sebanyak 250.413 orang. Angka tersebut meningkat 16,80% pada 2025 menjadi 292.481 orang.

[adsense]Sementara itu, pada 2026, Pemprov Sumut menargetkan 365.000 kunjungan wisman. Hingga September 2026, jumlah kunjungan telah mencapai 233.343 orang atau 63,93% dari target tahunan.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut Terang Dewi Susantri Ujung optimis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun. Pasalnya, sejumlah event telah disiapkan untuk menarik kunjungan wisatawan, terutama pada periode akhir tahun.

[adsense]"Kita optimis sampai akhir tahun target yang ditentukan akan tercapai setelah karena ada beberapa event yang akan kita selenggarakan di Sumut, dan lonjakan wisman memang banyak terjadi di akhir tahun," kata Terang saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (6/11/2026).

Guna mendukung pencapaian target tersebut, Disbudparekraf Sumut tengah mempersiapkan delapan event yang akan digelar pada dua bulan terakhir 2026. Kegiatan tersebut meliputi Festival Kebudayaan Sumut 2026, Festival Seni dan Budaya Daerah, Sumut Fashion Beauty, Familiarization Trip Astex, North Sumatera International Kite Festival, Lomba Burung Kicau, Kejuaraan E-Sport, serta Pertunjukan Seni Tetabuhan Perkusi Sumut.

[adsense]Terang berharap berbagai kegiatan tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk ikut mendukung dan mempromosikan agenda pariwisata tersebut.

"Event kita di dua bulan terakhir 2026 masih cukup banyak dan kami optimis itu akan berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara kita, mari kita dukung dan terus mempromosikan event-event tersebut," kata Terang.

[adsense]Selain mengandalkan penyelenggaraan event, Pemprov Sumut juga terus mengembangkan potensi wisata berbasis kebudayaan melalui penetapan cagar budaya. Kabid Pengembangan Kebudayaan Disbudparekraf Sumut Sylvia Rosita Armayanti Lubis mengatakan, pihaknya menargetkan penetapan tiga cagar budaya baru pada 2026.

Namun, hingga akhir tahun ini, Disbudparekraf Sumut telah berhasil menetapkan sembilan cagar budaya baru atau melampaui target yang ditetapkan.

[adsense]"Kita ingin cagar-cagar budaya ini terus terpelihara dan menjadi daya tarik bagi wisman karena situs-situs ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan seperti Istana Lima Laras, Desa Hilisimaetano di Nias, Makam Papan Tinggi, Situs Bongal dan lainnya," kata Sylvia.

[adsense]

Topikseru.com, Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui tanah wakaf Blang Padang dikembalikan untuk Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

[adsense]"Terhadap lahan Blang Padang itu, Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk, beliau setuju lahan Blang Padang itu dikembalikan ke fungsinya semula sebagai lahan wakaf dari Sultan Iskandar Muda," kata Yusril di Aceh Besar, Jumat (6/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Yusril pada konferensi pers terkait bentrokan aparat TNI/Polri dengan masyarakat di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

[adsense]Terkait tanah Blang Padang ini, kata Yusril, setelah semua proses penyelesaiannya final maka nantinya diserahkan kepada takmir Masjid Raya Baiturrahman sebagai nazir wakaf.

"Dan Pemerintah Aceh sebagai wakid, meneruskan wakaf yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda sekitar 400 tahun yang lalu itu. Tapi, ini prosesnya sedang diselesaikan," ujarnya.

[adsense]Ia menjelaskan salah satu proses penyelesaian adalah dilakukan pengukuran ulang atas lahan Blang Padang tersebut. Kemudian harus ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh mengenai status tanah wakafnya.

Selain itu, adanya pencabutan dari surat keputusan Menteri Keuangan mengenai status lahan Blang Padang yang sekarang ini merupakan barang milik negara, yang pengelolaannya pada Kementerian Pertahanan cq Kodam Iskandar Muda sebagai tanah hak pakai.

[adsense]"Nah, kalau semuanya sudah dikembalikan, tentu kembali statusnya menjadi tanah wakaf ya," katanya.

Di sisi lain, lanjut Yusril, pemerintah juga sudah sepakat memberikan lahan yang baru untuk Kementerian Pertahanan melalui dana APBN sebagai pengganti tanah Blang Padang tersebut.

[adsense]"Jadi, supaya masyarakat Aceh pahami bahwa kami tidak diam. Kami bekerja untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi mohon sabar karena ini perlu waktu. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama persoalan Blang Padang bisa selesai," kata Yusril.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait permohonan penyelesaian tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman, yakni Blang Padang.

[adsense]Dalam surat Gubernur Aceh Nomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 itu disampaikan beberapa bukti terkait kepemilikan tanah wakaf Blang Padang yang terletak di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, itu.

Disampaikan bahwa berdasarkan sejarah dan dokumen peninggalan Kesultanan Aceh dan dokumen Belanda, tanah Blang Padang bersama tanah wakaf di Blang Punge diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk keperluan kemakmuran, kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.

[adsense]Dalam surat itu dituliskan tanah wakaf Blang Padang, sejak 20 tahun lalu atau setelah tsunami Aceh, telah dikelola oleh TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda.

Tanah Blang Padang Dikembalikan Sebagai Harta Wakaf Aceh

[adsense]enteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan fungsi tanah Blang Padang perlu dikembalikan sebagai harta wakaf Kesultanan Aceh, bukan sebagai aset negara ataupun kementerian tertentu.

Dalam audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Jakarta, Kamis (15/10), ia menyebut kesepahaman itu dimiliki Kemenko Kumham Imipas setelah melakukan koordinasi dengan Presiden dan kementerian terkait.

[adsense]"Penyelesaian status hukumnya perlu dilakukan melalui mekanisme yang sah dengan memperhatikan aspek administrasi pengelolaan barang milik negara serta ketentuan perwakafan," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan penyelesaian sengketa tanah Blang Padang tidak hanya menyangkut aspek administrasi negara, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai wakaf.

[adsense]Oleh karena itu, kata dia, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif untuk memastikan penyelesaian persoalan tersebut tetap menghormati prinsip syariat Islam sekaligus memenuhi ketentuan hukum nasional.

Ia menuturkan pemerintah ingin memastikan status tanah wakaf tersebut memiliki kepastian hukum sehingga penyelesaiannya dapat diterima oleh seluruh pihak.

[adsense]Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah mendorong penetapan status hukum tanah wakaf melalui Pengadilan Agama di Aceh, termasuk penunjukan nazhir atau pengelola wakaf yang sah.

Dia menilai langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status dan pengelolaan tanah Blang Padang.

[adsense]Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga merencanakan rapat koordinasi dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait lainnya.

"Rapat tersebut akan difokuskan pada penyelarasan aspek hukum dan administrasi guna menuntaskan proses pelepasan status tanah dari pencatatan barang milik negara sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

[adsense]Selain sengketa tanah Blang Padang, dalam kesempatan itu Ketua DPRA Zulfadhli menyampaikan dua persoalan strategis lainnya yang sedang dihadapi Aceh, yakni masalah bendera Aceh serta dana otonomi khusus (otsus).

Zulfadhli berharap ketiga persoalan tersebut dapat diselesaikan serta proses perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat segera diundangkan guna memperkuat pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

[adsense]Mengenai persoalan bendera Aceh, Yusril menyampaikan isu tersebut merupakan salah satu persoalan krusial yang perlu diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan UUPA.

Pemerintah, sambungnya, akan melakukan pembahasan lebih lanjut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum menyampaikan hasilnya kepada Presiden.

[adsense]Sementara itu, dirinya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan dana otonomi khusus di Aceh melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan kepastian hukum.

"Semuanya harus kami carikan jalan keluar yang adil, menghormati kepentingan masyarakat Aceh, serta tetap berlandaskan pada konstitusi dan ketentuan hukum nasional," ujar Yusril.

[adsense]Menko berharap pembahasan ketiga isu strategis tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh, sekaligus mendukung penyelesaian perubahan UUPA yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kewenangan khusus Aceh.

Dia turut menyampaikan harapan agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif.

[adsense]Ditegaskan bahwa pemerintah ingin perubahan UU Pemerintahan Aceh menjadi momentum untuk memperkuat otonomi khusus, menjaga perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

[adsense]

Topikseru.com, Asahan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara meningkatkan kecepatan prasarana kereta api pada lintas Stasiun Kisaran hingga Stasiun Mambang Muda dari sebelumnya 90 kilometer per jam menjadi 100 kilometer per jam mulai 1 Desember 2026.

[adsense]Peningkatan kecepatan ini diberlakukan seiring pengoperasian Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026 guna mengoptimalkan kualitas pelayanan dan mobilitas publik.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan penyesuaian kecepatan prasarana tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu layanan perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]"Penyesuaian kecepatan prasarana pada lintas Kisaran–Mambang Muda merupakan bagian dari peningkatan kualitas layanan kereta api. Melalui pemberlakuan Gapeka 2026, kami berharap perjalanan kereta api dapat semakin optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat," ujar Anwar.

Ia menjelaskan, koridor sepanjang 51 kilometer tersebut kini memungkinkan rangkaian kereta api melaju lebih cepat, sehingga perjalanan menjadi semakin efisien bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah koridor Kisaran hingga Mambang Muda.

[adsense]Kendati demikian, peningkatan kecepatan laju kereta api ini menuntut perhatian serius terhadap aspek keselamatan. Berdasarkan data operasional, pada koridor sejauh 51 kilometer tersebut terdapat 53 titik perlintasan sebidang. Dari jumlah itu, 15 perlintasan yang terjaga, sementara 38 titik lainnya merupakan perlintasan sebidang yang tidak terjaga.

Setiap harinya, jalur antara Stasiun Kisaran sampai Stasiun Mambang Muda dilintasi oleh enam perjalanan KA Sribilah Utama relasi Medan–Rantauprapat (PP). Intensitas perjalanan tersebut bahkan dapat bertambah pada waktu-waktu tertentu melalui pengoperasian KA Sribilah Fakultatif saat peningkatan penumpang terjadi.

[adsense]Anwar menambahkan, peningkatan kecepatan operasional harus diimbangi dengan kedisiplinan dan kesadaran keselamatan yang tinggi dari para pengguna jalan raya.

"Kecepatan kereta api yang meningkat harus diimbangi dengan kesadaran keselamatan masyarakat. KAI Divre I Sumut mengimbau seluruh pengguna jalan agar tidak menganggap remeh perlintasan sebidang karena kereta api tidak dapat berhenti secara tiba-tiba ketika ada kendaraan yang melintas di depannya," tegas Anwar.

[adsense]KAI mengajak masyarakat untuk membudayakan tertib berlalu lintas dengan selalu berhenti ketika sinyal peringatan berbunyi atau palang pintu mulai ditutup. Kepatuhan ini merupakan wujud kepedulian dalam melindungi keselamatan diri sendiri, sesama pengguna jalan, serta kelancaran perjalanan kereta api.

Selain itu, KAI turut mendorong partisipasi aktif warga yang bermukim di sekitar jalur rel untuk bersama-sama menciptakan lingkungan operasional yang aman. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, saling mengingatkan antarwarga, serta segera melapor kepada petugas apabila mendapati kondisi yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api.

[adsense]"Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sekitar koridor Kisaran–Mambang Muda, untuk terus meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas demi terciptanya perjalanan kereta api yang aman, selamat, dan nyaman bagi semua," tutup Anwar.

[adsense]

Topikseru.com - Nama Dumatno Budi Utomo kembali menjadi sorotan dalam persidangan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sosok tersebut dikaitkan dengan foto pada ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi.

[adsense]Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), jaksa mempertanyakan langsung kepada Jokowi mengenai sosok Dumatno. Pertanyaan itu berkaitan dengan tudingan bahwa foto pada ijazah S1 Jokowi bukanlah dirinya, melainkan orang lain.

Jokowi membantah tudingan tersebut. Ia bahkan menjelaskan hubungan keluarganya dengan Dumatno di hadapan majelis hakim.

[adsense]Nama Dumatno semakin menarik perhatian setelah majelis hakim menjadwalkannya sebagai salah satu saksi dalam sidang lanjutan perkara dengan terdakwa Roy Suryo pada 11 November 2026.

Siapa Dumatno Budi Utomo?

[adsense]Berdasarkan keterangan Jokowi di persidangan, Dumatno Budi Utomo merupakan sepupu jauhnya. Keduanya masih memiliki hubungan keluarga dari satu garis kakek buyut.

Jokowi juga menyebut Dumatno lahir pada 1977. Sementara itu, ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi diterbitkan pada 5 November 1985.

[adsense]Dengan demikian, menurut perhitungan Jokowi, Dumatno baru berusia sekitar delapan tahun ketika ijazah tersebut diterbitkan.

Penjelasan itu disampaikan Jokowi ketika jaksa menanyakan apakah dirinya mengenal Dumatno dan apakah ada hubungan keluarga di antara keduanya.

[adsense]Jokowi membenarkan mengenal pria tersebut, tetapi menegaskan foto pada ijazahnya merupakan foto dirinya sendiri.

Nama Dumatno Dikaitkan dengan Foto Ijazah

[adsense]Nama Dumatno muncul setelah foto pada ijazah S1 Jokowi dipersoalkan dalam polemik keaslian dokumen akademiknya.

Jaksa menanyakan langsung kepada Jokowi mengenai perbandingan foto dirinya dengan Dumatno yang muncul dalam materi yang dipersoalkan di persidangan.

[adsense]Jokowi menjawab bahwa foto pada ijazah tersebut adalah dirinya.

"Foto saya, Yang Mulia. Untuk apa dipasang fotonya Dumatno Budi Utomo?" ujar Jokowi di hadapan majelis hakim.

[adsense]Persoalan foto tersebut sebelumnya juga muncul dalam unggahan video yang membandingkan foto Jokowi dengan Dumatno. Materi tersebut menjadi bagian dari perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa.

Jokowi kemudian kembali menegaskan bahwa dirinya tidak menggunakan foto orang lain dalam dokumen kelulusannya dari UGM.

[adsense]Dumatno Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Roy Suryo

Perhatian terhadap Dumatno belum berakhir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Roy Suryo pada Rabu, 11 November 2026.

[adsense]Ketiga saksi tersebut adalah AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah yang merupakan ajudan Jokowi, Dian Sandi, dan Dumatno Budi Utomo.

Ketua majelis hakim Christina Endarwati menyampaikan jadwal pemeriksaan saksi tersebut setelah persidangan pada 5 November 2026.

[adsense]Kehadiran Dumatno menjadi penting karena namanya berkaitan langsung dengan persoalan foto ijazah yang diperdebatkan dalam perkara tersebut.

Melalui pemeriksaan saksi, majelis hakim akan mendengarkan keterangan para pihak untuk menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

[adsense]Dengan demikian, keterangan Dumatno pada sidang berikutnya akan menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian perkara tudingan ijazah Jokowi.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com - Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk 2027 akhirnya meningkat menjadi Rp111,537 miliar setelah mendapat tambahan Rp17,3 miliar. Tambahan tersebut diberikan setelah muncul persoalan keterbatasan anggaran, termasuk tidak tersedianya dana untuk penyelidikan tiga perkara dugaan pelanggaran HAM berat.

[adsense]Sebelumnya, Komnas HAM hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp94,237 miliar. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas lembaga, mulai dari menerima pengaduan masyarakat hingga melakukan penyelidikan dan pemantauan dugaan pelanggaran HAM.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI pada 1 September 2026.

[adsense]Tiga Perkara HAM Berat Tidak Mendapat Anggaran

Dalam pembahasan anggaran tersebut, Anis mengungkapkan bahwa Komnas HAM merencanakan penyelidikan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran HAM berat pada 2027.

[adsense]Namun, ketiga perkara tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran dalam pagu indikatif yang diterima lembaganya.

Selain penyelidikan HAM berat, sejumlah kegiatan lain juga tidak memperoleh alokasi dana, termasuk pengaduan proaktif untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke Komnas HAM serta pemantauan situasi HAM untuk isu tertentu.

[adsense]Kondisi ini menjadi perhatian karena penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat merupakan salah satu tugas penting Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Proses penyelidikan membutuhkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, pemantauan lapangan, dan kegiatan lain untuk mengungkap dugaan pelanggaran.

[adsense]Komnas HAM Terima Sekitar 3.000 Pengaduan per Tahun

Beban kerja Komnas HAM juga terlihat dari jumlah pengaduan masyarakat yang diterima setiap tahun.

[adsense]Anis menyebut Komnas HAM menerima sekitar 3.000 pengaduan setiap tahun. Sementara itu, dalam rancangan anggaran 2027, penanganan sekitar 300 perkara mendapatkan alokasi sekitar Rp467 juta.

Pengaduan tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari konflik agraria, dugaan kekerasan, diskriminasi, hingga pelanggaran hak masyarakat.

[adsense]Tidak semua pengaduan ditangani melalui penyelidikan. Komnas HAM memiliki beberapa mekanisme, seperti pemantauan, penyelidikan, mediasi, dan pemberian rekomendasi sesuai jenis perkaranya.

Namun, keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan untuk menjangkau korban, melakukan pemeriksaan, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

[adsense]DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp17,3 Miliar

Setelah persoalan tersebut dibahas bersama DPR, anggaran Komnas HAM mengalami perubahan.

[adsense]Pada September 2026, Komisi XIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp17,3 miliar untuk Komnas HAM.

Dengan tambahan tersebut, anggaran lembaga meningkat dari Rp94,237 miliar menjadi Rp111,537 miliar untuk tahun anggaran 2027.

[adsense]Tambahan dana itu menjadi bagian dari persetujuan penambahan anggaran Rp25 miliar untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat pelaksanaan program pemajuan dan penegakan HAM, operasional kantor pusat dan enam sekretariat provinsi, serta tata kelola kelembagaan.

[adsense]Pada 21 Oktober 2026, Komnas HAM kembali menyampaikan bahwa pagu definitif 2027 telah mencapai sekitar Rp111,54 miliar.

Anggaran Bertambah, Penanganan Kasus Jadi Sorotan

[adsense]Kenaikan anggaran memberikan tambahan ruang bagi Komnas HAM untuk menjalankan tugasnya. Namun, penggunaan dana tersebut tetap perlu diawasi agar benar-benar mendukung penanganan kasus dan perlindungan korban.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan dugaan pelanggaran HAM tidak berhenti pada proses penerimaan pengaduan.

[adsense]Selain jumlah anggaran, efektivitas lembaga juga perlu dilihat dari jumlah perkara yang ditangani, perkembangan penyelidikan, hasil pemantauan, serta tindak lanjut rekomendasi kepada pihak terkait.

Dengan pagu definitif Rp111,537 miliar, tantangan berikutnya adalah memastikan tambahan dana tersebut mampu memperkuat fungsi Komnas HAM, terutama dalam menangani perkara yang membutuhkan penyelidikan mendalam.

[adsense]Anggaran yang lebih besar perlu diikuti hasil kerja yang terukur, sehingga masyarakat dapat melihat manfaatnya secara langsung.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Senam Sehat dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem yang digelar DPD Partai NasDem Kota Medan akan diadakan di Taman Stadion Teladan, Minggu (8/11/2026).

[adsense]Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik dan mendukung kegiatan tersebut. Selain mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, Rico mengingatkan panitia agar memastikan kesiapan seluruh kebutuhan acara, terutama keamanan, ketertiban, dan ketersediaan ambulans mengingat besarnya jumlah peserta yang akan hadir.

Dukungan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan Afif Abdillah bersama jajaran pengurus di Balai Kota, Jumat (6/11/26). Selain bersilaturahmi kunjungan ini juga menyampaikan undangan sekaligus memaparkan rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-15 Partai NasDem.

[adsense]Rico Waas mengapresiasi kegiatan yang dinilai positif karena tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi partai, tetapi juga menghadirkan aktivitas yang melibatkan masyarakat secara langsung.

"Pemko Medan menyambut baik kegiatan ini. Apalagi kegiatannya positif, mengajak masyarakat untuk berolahraga dan melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat," ujar Rico Waas didampingi Kaban Kesbangpol Andi Mario Siregar dan Kadispora T Chairuniza.

[adsense]Meski demikian, Rico Waas berpesan agar panitia benar-benar memperhatikan kelancaran dan kondusivitas acara. Terlebih, kegiatan tersebut diperkirakan dihadiri ribuan masyarakat dan dimeriahkan dengan berbagai hadiah melalui lucky draw.

"Kondusivitas harus tetap dijaga, apalagi ada lucky draw. Tolong dipastikan semuanya berjalan tertib dan lancar. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik karena akan dihadiri banyak masyarakat. Jangan lupa juga ketersediaan ambulans," pesannya.

[adsense]Rico Waas juga menyampaikan kesediaannya untuk hadir dan ikut menyemarakkan kegiatan tersebut. Ia berharap kehadirannya nanti dapat menambah semangat perayaan HUT ke-15 Partai NasDem.

"Insyaallah saya akan hadir. Mudah-mudahan bisa ikut menyemarakkan dan menambah semangat di hari ulang tahun NasDem," ungkap Rico Waas sembari menambahkan agar perayaan semakin semarak, diharapkan panitia dapat menghadirkan tarian multietnis ditambah alat musik tradisional.

[adsense]Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan Afif Abdillah menjelaskan, kegiatan Senam Sehat akan dimulai pukul 07.00 WIB. Selain senam bersama, panitia juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, lomba pakaian adat, serta pembagian hadiah melalui lucky draw.

Afif menyebutkan, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi. Awalnya, panitia menargetkan 3.000 peserta. Namun, jumlah pendaftar sejauh ini telah mencapai sekitar 5.000 orang.

[adsense]"Kami berharap Pak Wali Kota bisa hadir. Kehadiran beliau tentu menjadi kebanggaan bagi kami," kata Afif Abdillah didampingi jajaran pengurus DPD partai Nasdem Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Afif Abdillah juga berharap Rico Waas dapat memberikan kata sambutan sekaligus melakukan penarikan undian berhadiah untuk memeriahkan perayaan HUT ke-15 Partai NasDem tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempersiapkan kawasan megalitik Nias Selatan untuk diusulkan sebagai warisan dunia UNESCO. Saat ini, proses pengusulan telah memasuki tahap Preliminary Assessment (PA), yang menjadi salah satu persyaratan sebelum pengajuan resmi ke UNESCO.

"Dokumen Preliminary Assessment (PA) tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan RI pada 14 September 2026 lalu," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut, Terang Dewi Susantri Ujung, pada temu pers di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (6/11/2026).

Kawasan megalitik di Nias Selatan sendiri telah masuk dalam daftar sementara (Tentative List) UNESCO sejak 2009. Pada 2026, Disbudparekraf Sumut menetapkan tenaga ahli untuk menyusun dokumen PA. Proses tersebut juga didukung melalui sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) di Nias, serta koordinasi dengan kementerian terkait.

"PA yang menjadi salah satu syarat sebelum usulan diumumkan ke UNESCO kini telah selesai disusun. Kawasan ini juga bersaing dengan situs lain di Indonesia. Persiapan juga dilakukan melalui FGD di Bawomataluo, Nias Selatan," kata Terang Dewi.

Selain mempersiapkan kawasan megalitik Nias Selatan menuju pengakuan UNESCO, Pemprov Sumut juga terus memperkuat pelestarian cagar budaya melalui penetapan cagar budaya tingkat nasional dan provinsi. Upaya tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Daerah (PSD), yakni pengembangan dan peningkatan pengelolaan situs cagar budaya di Sumut.

Pada tingkat nasional, sebanyak sembilan cagar budaya telah direkomendasikan untuk ditetapkan. Kesembilan cagar budaya tersebut yakni Istana Niat Lima Laras (Batubara), Desa Hilisimaetano (Nias Selatan), Makam Papan Tinggi (Tapanuli Tengah), Masjid Azizi (Langkat), Situs Bongal (Tapanuli Tengah), Kantor PPKS (Medan), Kantor Pos Besar (Medan), Megalitik Tundrombaho (Nias Selatan), dan Candi Tandihat I (Padanglawas).

Sementara itu, pada tingkat provinsi, sebanyak 10 cagar budaya telah ditetapkan. Cagar budaya tersebut meliputi Istana Lima Laras, Candi Bahal I, II, dan III, Candi Sipamutung, Makam Sultan Shariful Alamshah, Stasiun Kereta Api Binjai, Pengadilan Agama Binjai, Markas Pertahanan Raja Sisingamangaraja XII, serta Gereja HKBP Sibolga Julu.

Terang Dewi menyebutkan, saat ini Sumut memiliki 47 cagar budaya tingkat provinsi yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Untuk mendukung pengelolaan dan penyebarluasan informasi, Disbudparekraf Sumut juga tengah mengembangkan Sistem Informasi Geografis Cagar Budaya (SIGARDA).

Sistem informasi tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman cagarbudaya.sumutprov.go.id sebagai sarana memperoleh informasi mengenai sebaran dan keberadaan cagar budaya di Sumut.

Topikseru.com, Jakarta – Universitas Sumatera Utara (USU) turut berkontribusi dalam perumusan masukan kebijakan nasional melalui Panel Ahli Kebijakan Strategis Nasional. USU diwakili dr. Inke Nadia D. Lubis, PGDip PID, FAAET, M.Ked(Ped), Sp.A, Ph.D, Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU (RSP Prof. CPL USU) sekaligus dosen Fakultas Kedokteran USU.

Ia mengikuti audiensi Panel Ahli dengan Presiden Republik Indonesia, Selasa (3/11/2026), bersama 65 akademisi lain dari berbagai perguruan tinggi.

Audiensi ini menjadi puncak rangkaian kajian yang dimulai sepekan sebelumnya. Para ahli mengevaluasi capaian program prioritas pemerintah, lalu membawa rekomendasi berbasis bukti langsung ke hadapan Presiden.

Hasil kajian tersebut berangkat dari Diskusi Panel Ahli bertema "Membaca Kebijakan, Memperkuat Manfaat bagi Rakyat" yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan di Jakarta pada 28–29 Oktober 2026.

Forum yang didukung Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan bagian dari rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026. Para akademisi mengevaluasi capaian, memetakan tantangan dan risiko, serta merumuskan rekomendasi perbaikan atas Program Kerja Prioritas Nasional yang dikelompokkan ke dalam delapan klaster kajian, salah satunya kesehatan.

Dalam diskusi itu, para panelis berdialog dengan sejumlah pejabat negara, antara lain Mendiktisaintek, Menteri Koperasi, Menteri Lingkungan Hidup, Dewan Pertimbangan Presiden, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Hukum, dan Wakil Jaksa Agung.

Pergeseran Paradigma ke Promotif-Preventif

Tema besar yang diusung panel adalah pergeseran paradigma ke arah promotif-preventif tanpa mengabaikan kualitas dan akses pengobatan. Indonesia tengah menghadapi transisi demografi dan epidemiologi: penduduk menua dan penyakit tidak menular meningkat, sementara penyakit menular serta masalah kesehatan ibu dan anak belum tuntas.

Angka kematian ibu masih 189 per 100.000 kelahiran hidup (SP2020). Kasus TBC mencapai 387 per 100.000 penduduk pada 2023, tertinggi kedua di dunia. Prevalensi balita stunting 19,8% (SSGI 2024), dan 28,3% belanja kesehatan masih dibayar langsung oleh rumah tangga (2024).

Panel mengingatkan, sebagian besar faktor risiko kesehatan berasal dari luar sektor kesehatan, termasuk tata kelola lahan, potensi bencana, dan dampak perubahan iklim. Karena itu, semua sektor perlu ikut bergerak dengan mempertimbangkan ketahanan kesehatan global dan kesehatan planeter. Di saat yang sama, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkesinambungan harus tetap terjamin, JKN perlu membeli layanan sesuai kebutuhan, dan akar masalah kesehatan perlu diidentifikasi serta ditangani.

Evaluasi Kritis: Titik Buta Kebijakan dan Peringatan Dini

Selain mengakui capaian, Klaster Kesehatan melakukan evaluasi kritis atas pelaksanaan program. Panel memetakan sejumlah titik buta kebijakan, yaitu persoalan mendasar yang belum cukup diperhitungkan dalam perumusan program.

Indonesia, misalnya, masih mengimpor sekitar 90% bahan baku obat dan alat kesehatan. Program juga cenderung dirancang seragam untuk 514 kabupaten/kota, padahal kondisi dan kapasitas tiap daerah sangat beragam.

Panel juga menilai penetapan prioritas belum secara eksplisit menimbang keadilan dan urgensi masalah, seperti pada kesehatan ibu dan anak. Penguatan surveilans dan sistem informasi melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) belum optimal.

Keterkaitan antara riset kesehatan, kebijakan, dan industri masih lemah, sementara kebijakan yang mendorong pemetaan risiko, Health Technology Assessment (HTA), analisis ekonomi kesehatan, dan pemodelan masih minim.

Di samping titik buta tersebut, panel menyampaikan sejumlah peringatan dini yang perlu segera diantisipasi. Kekosongan stok vaksin dan obat esensial di fasilitas kesehatan masih terjadi. Anggaran program kesehatan, baik di pusat maupun di daerah, tertekan oleh kebutuhan program lain, termasuk kebijakan efisiensi.

Kesejahteraan tenaga kesehatan dinilai mendesak untuk ditingkatkan, sementara beban klaim JKN terus naik akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, terutama penyakit tidak menular.

Panel juga meminta kejelasan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai "faskes" tingkat desa. Percepatan pendidikan dokter spesialis pun dikhawatirkan dapat menurunkan mutu pendidikan tanpa menyelesaikan persoalan maldistribusi dokter. Karena itu, sinkronisasi kebijakan antara Kemdiktisaintek dan Kemenkes dinilai mendesak.

Prioritas Harus Ditetapkan Berdasarkan Bukti

Pesan utama Klaster Kesehatan adalah bahwa prioritas kesehatan harus ditetapkan berdasarkan bukti: efektif secara biaya, adil, dan didukung riset. Panel merujuk pada kerangka Accountability for Reasonableness (A4R) dari Daniels dan Sabin. Dalam kerangka ini, pemerintah terlebih dahulu mengumpulkan bukti melalui kajian capaian berbasis luaran dan dampak, efektivitas biaya, dampak anggaran, serta HTA.

Bukti tersebut kemudian dibahas secara terbuka bersama pemangku kepentingan, dan alasan setiap keputusan diumumkan kepada publik. Setelah itu, paket manfaat, tarif, dan alokasi anggaran program diputuskan, lalu hasil dan pemerataannya dipantau agar keputusan dapat direvisi bila diperlukan.

Menurut panel, efektivitas biaya dan dampak anggaran perlu dikaji sebelum program berskala besar diluncurkan, dan HTA perlu digunakan untuk menentukan paket manfaat serta tarif JKN. Aspek keadilan juga harus dijaga. Kelompok miskin, warga di daerah terpencil, dan penyandang disabilitas perlu dipastikan ikut menikmati manfaat program, sehingga indikator keadilan kesehatan harus dipantau, bukan hanya rata-rata nasional.

Riset menjadi fondasi pendekatan ini. Panel mengapresiasi penambahan dana riset oleh Kemdiktisaintek dan mengusulkan agar sebagian diarahkan ke agenda riset kesehatan bersama, yaitu riset implementasi, HTA, dan evaluasi program prioritas.

Tata kelola riset antara Kemdiktisaintek, Kemenkes, BRIN, dan perguruan tinggi perlu disederhanakan melalui agenda prioritas yang sama serta perizinan dan akses data yang sederhana namun akuntabel. Setiap riset juga diharapkan melaporkan luaran yang jelas dan benar-benar dimanfaatkan dalam kebijakan.

Rekomendasi Penguatan Program dan Sistem Kesehatan

Pada program prioritas, panel merekomendasikan agar promosi dan pencegahan diutamakan melalui pengendalian faktor risiko dan deteksi dini di layanan primer. CKG dan MBG perlu diarahkan ke kelompok risiko tinggi dengan tindak lanjut yang jelas.

Keberhasilan CKG diukur dari persentase hipertensi dan diabetes yang terkendali, sedangkan MBG dievaluasi melalui riset implementasi dan analisis efektivitas biaya.

Di tingkat sistem, panel mengusulkan agar kuota pendidikan spesialis dan ikatan dinas disesuaikan dengan kebutuhan tiap kabupaten, stok vaksin dan obat esensial dipantau secara real-time melalui SMILE, dan ketergantungan impor bahan baku obat dikurangi.

Belanja kesehatan, yang baru 2,9% PDB pada 2024, perlu dinaikkan bertahap menuju 5% PDB, dengan anggaran imunisasi, kesehatan ibu-anak, dan TBC dilindungi dari pemotongan.

Panel juga mendorong penguatan Sistem Kesehatan Akademik dan konsorsium rumah sakit perguruan tinggi negeri, termasuk USU, UI, UNPAD, UGM, UNAIR, dan UNHAS, untuk mendukung layanan primer melalui pendidikan tenaga kesehatan dan riset.

Hasil kajian kedelapan klaster dibawa ke hadapan Presiden pada Selasa, 3 November 2026. Sebanyak 66 anggota Panel Ahli Kebijakan Strategis Nasional hadir dalam audiensi tersebut.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Menteri Keuangan. Turut hadir Kepala BPN, Kepala BRIN, Kepala BP BUMN, Chief Technology Officer Danantara, dan Sekretaris Kabinet.

Forum ini memberi ruang bagi akademisi untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi secara langsung kepada pengambil keputusan tertinggi. Bagi Klaster Kesehatan, pesannya jelas: prioritas harus ditetapkan berdasarkan bukti, dan program prioritas perlu dikawal dengan data, tata kelola, dan evaluasi agar manfaatnya terasa nyata bagi masyarakat.

Kontribusi USU Bagi Kebijakan Nasional

Partisipasi ini menegaskan peran USU sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Melalui dr. Inke, yang merupakan direktur rumah sakit pendidikan, dokter spesialis anak, dan peneliti, USU membawa perspektif manajerial, klinis, dan keilmuan ke dalam evaluasi program kesehatan, dari pencegahan penyakit anak hingga penguatan sistem kesehatan.

Partisipasi USU dalam Diskusi Panel Ahli juga sejalan dengan visi Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si, yaitu memperkuat peran akademisi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah dengan pendekatan ilmiah. Partisipasi ini sejalan dengan komitmen USU untuk memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

USU juga disebut dalam rekomendasi panel sebagai salah satu perguruan tinggi yang dapat memperkuat Sistem Kesehatan Akademik nasional. Rekomendasi ini relevan bagi RSP Prof. CPL USU sebagai rumah sakit pendidikan yang memadukan pelayanan, pendidikan tenaga kesehatan, dan riset.

Rekomendasi para ahli juga menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah. Perannya mencakup riset implementasi dan evaluasi program prioritas, penyampaian informasi berbasis bukti kepada masyarakat, hingga penguatan Sistem Kesehatan Akademik. Dalam kerangka ini, USU melalui Fakultas Kedokteran dan RSP Prof. CPL USU memadukan pendidikan tenaga kesehatan, pelayanan, dan riset.

Anthony Xie akhirnya buka suara mengenai keputusan tersebut. Aktor berusia 40 tahun itu mengaku memilih menghormati keinginan Audi Marissa yang tetap ingin melanjutkan proses perceraian, meskipun sebelumnya mereka sempat mencapai kesepakatan untuk kembali bersama dalam agenda mediasi.

Anthony menegaskan dirinya tidak ingin memaksakan kehendak dalam persoalan rumah tangga mereka. Baginya, setiap orang memiliki pertimbangan dan keputusan masing-masing yang perlu dihargai.

"Aku selalu mengikuti apa yang dia [Audi] mau ya. Karena kami selalu respect sama apa yang dia mau. Dan itu keputusan dia," ujar Anthony seperti diberitakan InsertLive, Kamis (5/11/2026).

Ia juga menyadari bahwa mungkin belum waktunya bagi mereka untuk kembali membangun rumah tangga seperti sebelumnya.

Anthony Xie Tak Ingin Perbesar Persoalan dengan Audi Marissa

Menurut Anthony, hubungan yang pernah dibangun bersama Audi tetap memiliki arti tersendiri. Namun, ia juga memahami bahwa keputusan dalam rumah tangga tidak selalu bisa berjalan sesuai harapan.

"Bukan saatnya, kita argumentasi sesuatu yang enggak penting. Yang pastinya terbaik buat anak sih," ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian Anthony kini lebih diarahkan pada masa depan putra mereka. Ia berharap persoalan orang tua tidak sampai mengganggu proses tumbuh kembang sang anak.

Sudah Pisah Rumah, Anthony dan Audi Tetap Kompak Urus Anak

Anthony mengungkapkan Audi masih rutin datang menemui putra mereka ketika tidak memiliki jadwal pekerjaan atau kegiatan syuting.

Bahkan, Audi tetap terlibat dalam berbagai aktivitas pengasuhan, mulai dari menemani bermain, menidurkan, hingga menyiapkan makanan untuk anak mereka.

"Tetap aja Mamanya juga tetap pernah datang. Kalau dia (Audi) enggak syuting, dia enggak kerja, dia pasti tetap datang untuk main sama anak dan tidurin anak, masak buat anak, semuanya juga," kata Anthony seperti dikutip dari detikHot, Jumat (6/11/2026).

Dalam kesepakatan yang disampaikan Anthony, hak asuh anak berada di tangannya. Kendati demikian, Audi tetap memiliki ruang untuk hadir dan terlibat dalam kehidupan putra mereka.

Anthony Tegaskan Masih Menyayangi Audi Marissa

Anthony menyebut Audi tetap menjadi sosok penting dalam kehidupannya karena merupakan ibu dari anak mereka.

"Pasti lah, dia kan ibunya anak-anak. Ya pasti lah, rasa sayang, rasa cinta pasti ada. Kan dia ibunya anak-anak. Kita enggak mungkin benci," tuturnya.

Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa keputusan berpisah tidak harus membuat hubungan keduanya berubah menjadi permusuhan.

Sempat Sepakat Rujuk, Gugatan Cerai Tetap Berlanjut

Namun, kesepakatan tersebut tidak berlanjut hingga akhirnya proses perceraian tetap berjalan. Gugatan cerai Audi sendiri telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Agustus 2026.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, juga menjelaskan bahwa dugaan perselingkuhan maupun intervensi pihak luar tidak tercantum dalam dokumen perkara perceraian keduanya.

Selain itu, tidak terdapat permohonan pembagian harta bersama atau harta gono-gini dalam perkara tersebut.

Meski memilih mengakhiri pernikahan, Audi dan Anthony disebut sepakat menjaga komunikasi serta hubungan baik demi kepentingan putra mereka.

Sebagai informasi, Audi Marissa dan Anthony Xie menikah pada 12 September 2020. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Anzel Maverick Xie.

Kini, meski perjalanan rumah tangga mereka tidak berakhir seperti yang diharapkan, keduanya dihadapkan pada tanggung jawab yang tetap sama: memastikan sang buah hati tumbuh dengan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

[adsense]Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari penguatan program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS). Melalui sistem pembelajaran elektronik atau e-learning, para penyuluh diharapkan dapat mengakses materi secara lebih fleksibel sekaligus meningkatkan kualitas pendampingan kepada petani.

Langkah ini diperkenalkan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi PM-AAS yang berlangsung di Padepokan Kalisoga, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada 3 November 2026.

[adsense]Dalam kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai program, tetapi juga mencoba langsung platform pembelajaran digital melalui telepon pintar masing-masing.

Digitalisasi Penyuluhan Jadi Kunci Penerapan Pertanian Modern

[adsense]Penyuluh menjadi salah satu ujung tombak dalam proses tersebut. Mereka bertugas menerjemahkan kebijakan dan program pertanian dari pemerintah agar dapat dipahami serta diterapkan sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan kelompok tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak, inisiatif, serta kreativitas para penyuluh.

[adsense]Menurutnya, program yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi membutuhkan pendampingan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dapat menghasilkan penerapan nyata di lapangan.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluhan Kabupaten Brebes menyampaikan komitmen para penyuluh untuk mendukung pelaksanaan PM-AAS. Dukungan tersebut mencakup upaya menjangkau petani serta mendampingi target luasan lahan yang menjadi sasaran program.

[adsense]

HPS Indonesia Kenalkan Platform E-Learning PM-AAS

Tim HPS Indonesia memandu praktik dan simulasi penggunaan platform e-learning PM-AAS.

[adsense]Para penyuluh diberi kesempatan mengakses materi melalui perangkat masing-masing sehingga dapat memahami cara kerja sistem secara langsung.

Model pembelajaran digital ini membuka peluang bagi penyuluh untuk mempelajari kembali materi sesuai kebutuhan.

[adsense]Akses yang lebih fleksibel juga berpotensi membantu mereka memperbarui pengetahuan tanpa harus selalu mengikuti pertemuan tatap muka.

Bagi sektor pertanian, kemudahan akses informasi menjadi salah satu faktor penting. Perubahan teknologi budidaya, tantangan produksi, hingga kebutuhan penerapan praktik pertanian berkelanjutan menuntut penyuluh untuk terus meningkatkan kompetensi.

[adsense]

CropLife Indonesia Dorong Edukasi Penggunaan Pestisida yang Aman

CropLife Indonesia turut hadir dalam kegiatan tersebut dengan membawa agenda kolaborasi bersama HPS Indonesia melalui program Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF).

[adsense]Salah satu fokus kolaborasi ini adalah memperluas pemahaman mengenai penggunaan pestisida yang tepat. Materi yang disampaikan mencakup keterampilan membaca label produk serta penerapan prinsip 6 Tepat dalam penggunaan pestisida.

Edukasi tersebut menjadi penting karena penggunaan pestisida membutuhkan pengetahuan yang memadai. Kesalahan dalam memilih produk, menentukan dosis, waktu aplikasi, maupun cara penggunaannya dapat menimbulkan risiko bagi pengguna, lingkungan, dan keberhasilan kegiatan budidaya.

[adsense]Melalui peningkatan kapasitas penyuluh, informasi mengenai penggunaan pestisida yang aman diharapkan dapat diteruskan secara lebih luas kepada petani.

Ujung Tombak Transformasi Tetap Berada di Tingkat Petani

[adsense]Namun, keberhasilan digitalisasi pertanian tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau banyaknya pengguna yang mengakses platform.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pengetahuan tersebut diterapkan dalam aktivitas pertanian sehari-hari.

[adsense]Penyuluh diharapkan mampu membawa materi pembelajaran ke dalam diskusi kelompok tani, kegiatan pendampingan, hingga pengambilan keputusan budidaya di lahan.

Dengan dukungan teknologi pembelajaran, koordinasi pemerintah daerah, serta kolaborasi HPS Indonesia dan CropLife Indonesia, penguatan kapasitas penyuluh di Brebes diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penerapan pertanian modern yang lebih efektif.

[adsense]Pada akhirnya, transformasi digital di sektor pertanian akan memberikan nilai tambah apabila mampu meningkatkan kualitas pendampingan, memperluas akses informasi, serta mendorong praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan.

[adsense]

[adsense]LBH Medan bahkan menilai dugaan tindakan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit dan sejumlah perwira Polri aktif berpotensi mengarah pada tindak pidana makar. Lembaga tersebut mendasarkan pandangannya pada dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang.

Namun, penilaian mengenai kemungkinan makar tersebut merupakan pandangan hukum LBH Medan, bukan kesimpulan penyidik ataupun putusan pengadilan.

[adsense]Kasus penyadapan ini sebelumnya telah ditangani Bareskrim Polri. Dalam keterangan pada 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga praktik penyadapan tanpa prosedur berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang semestinya.

[adsense]

LBH Medan Nilai Dugaan Penyadapan Berpotensi Mengarah ke Makar

Lembaga tersebut menilai perlu ada penyelidikan lebih jauh mengenai tujuan, motif, pihak yang memerintahkan, hingga siapa saja yang menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan.

[adsense]LBH Medan mengaitkan dugaan tersebut dengan ketentuan Pasal 191 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagaimana disebut dalam pernyataannya.

Meski demikian, penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur makar harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana dalam proses hukum. Penyadapan ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana makar.

[adsense]Karena itu, dugaan tersebut perlu diuji melalui penyidikan yang objektif dan terbuka, bukan hanya melalui penilaian atau opini di ruang publik.

Hak Privasi Warga Negara Ikut Dipertaruhkan

[adsense]"Merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra dalam keterangan tertulis.

Menurut Irvan, apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh negara dapat terjadi tanpa prosedur yang sah, masyarakat juga patut mempertanyakan jaminan perlindungan terhadap privasi warga biasa.

[adsense]LBH Medan memandang persoalan tersebut sebagai ancaman yang tidak hanya menyangkut individu yang menjadi sasaran penyadapan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Dalam konteks negara hukum, penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan.

[adsense]"Kewenangan aparat tidak dapat dijalankan tanpa batas karena tetap harus tunduk pada konstitusi dan prinsip perlindungan HAM," tegas Irvan.

Kasus Penyadapan Jadi Momentum Evaluasi Institusi Polri

[adsense]Dia menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus penyadapan merupakan persoalan serius yang perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi struktural dan kultural Polri.

Irvan juga turut menyinggung sejumlah persoalan yang selama ini menjadi kritik masyarakat terhadap kepolisian, mulai dari dugaan tindakan represif dalam pengamanan aksi, kriminalisasi warga, keterlibatan dalam politik praktis, hingga penyalahgunaan kewenangan.

[adsense]Pembentukan tim percepatan reformasi Polri oleh Presiden Prabowo sebelumnya menjadi salah satu respons pemerintah terhadap tuntutan pembenahan institusi tersebut.

Namun, bagi LBH Medan, pembentukan tim saja tidak cukup. Reformasi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam sistem pengawasan, budaya kerja, penegakan disiplin, dan akuntabilitas aparat.

[adsense]Dengan demikian, pengusutan perkara dugaan penyadapan dinilai perlu berjalan beriringan dengan pembenahan institusi agar kasus serupa tidak terulang.

Tiga Tuntutan LBH Medan kepada Kapolri

[adsense]Pertama, meminta kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan tindak pidana dalam kasus penyadapan ilegal.

Pengusutan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk menelusuri pihak yang diduga memerintahkan tindakan tersebut, pihak yang menerima hasil penyadapan, serta identitas seluruh korban.

[adsense]Kedua, mendesak percepatan reformasi Polri secara menyeluruh, baik dari aspek struktural maupun kultural. LBH Medan menilai pembenahan tidak boleh berhenti pada perubahan kebijakan atau pembentukan tim, tetapi harus menyentuh praktik kelembagaan dan perilaku aparat.

Ketiga, meminta kepolisian menghentikan segala bentuk penyadapan ilegal terhadap masyarakat. Setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

[adsense]

Transparansi Penanganan Perkara Menjadi Ujian Polri

Publik tidak hanya membutuhkan informasi mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga penjelasan mengenai mekanisme penyadapan, sistem pengawasan perangkat, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

[adsense]Di sisi lain, proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah sebelum perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Bagi LBH Medan, penyelesaian kasus ini seharusnya tidak berhenti pada pertanggungjawaban individu. Persoalan yang lebih besar adalah memastikan kewenangan kepolisian tidak digunakan secara sewenang-wenang dan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.

[adsense]Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan sangat ditentukan oleh keberanian institusi tersebut mengungkap perkara secara terbuka sekaligus melakukan pembenahan dari dalam.

[adsense]

[adsense]Ketepatan data yang disampaikan pemberi kerja menjadi salah satu aspek penting dalam proses penetapan penerima BSU. Jika informasi pekerja tidak sesuai kondisi sebenarnya atau tidak memenuhi ketentuan, hal tersebut berpotensi memengaruhi proses verifikasi bantuan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, meminta perusahaan memastikan seluruh data pekerja yang diusulkan telah sesuai dengan persyaratan program.

[adsense]"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," kata Indah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Peringatan tersebut menjadi perhatian bagi pekerja maupun perusahaan menjelang penyaluran BSU 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember.

[adsense]

BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu Sekaligus, Pekerja Tidak Perlu Mendaftar

Dengan demikian, pekerja yang memenuhi seluruh ketentuan berhak menerima total bantuan Rp 900.000. Pembayaran dilakukan sekaligus, bukan dicairkan secara terpisah setiap bulan.

[adsense]Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Kemnaker juga menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh bantuan. Proses penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.

[adsense]Penyaluran BSU direncanakan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.

Syarat Penerima BSU 2026, Gaji Maksimal Rp 3,5 Juta

[adsense]Berikut persyaratan yang disebutkan dalam ketentuan program:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
• Menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
• Tidak termasuk anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.

[adsense]Artinya, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan besaran upah yang tercatat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pekerja.

Daerah dengan UMK di Atas Rp 3,5 Juta Punya Ketentuan Khusus

[adsense]Bagi pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK di wilayah tersebut.

Nilai UMK yang digunakan kemudian dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh sesuai ketentuan program.

[adsense]Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Ketentuan pembulatannya juga mengikuti mekanisme yang sama.

Kebijakan ini membuat batas penghasilan calon penerima BSU dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

[adsense]

Upah yang Dihitung Mengacu pada Data BPJS Ketenagakerjaan

Kemnaker menjelaskan bahwa upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima BSU mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

[adsense]Komponen penghasilan tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Karena itu, pekerja perlu memastikan perusahaan telah melaporkan data penghasilan secara benar. Ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dan data yang tercatat dapat menjadi persoalan dalam proses pemeriksaan kelayakan penerima.

[adsense]

Cara Mendapatkan Informasi Resmi BSU 2026

Berikut saluran informasi yang disediakan Kemnaker:

[adsense]

• Website: https://bsu.kemnaker.go.id
• Pusat layanan Kemnaker: 1500 630

Dengan skema tanpa pendaftaran mandiri, pekerja sebaiknya memastikan data ketenagakerjaan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sesuai ketentuan.

[adsense]Kemnaker berharap ketepatan data dari perusahaan dapat membantu proses penetapan penerima berjalan lebih baik sehingga bantuan Rp 900.000 benar-benar tersalurkan kepada pekerja yang memenuhi kriteria.

[adsense]

[adsense]Duel PSMS Medan vs Persiraja dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (7/11/2026) malam. Tuan rumah membidik tambahan tiga poin untuk menjaga posisi di papan atas klasemen.

Pelatih PSMS, Eko Purdjianto, memastikan timnya telah menjalani persiapan menghadapi Laskar Rencong. Namun, ia mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan perbedaan posisi kedua tim.

[adsense]PSMS saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi 17 poin. Sementara Persiraja berada di posisi ketujuh dengan sembilan poin.

Meski terpaut delapan angka, Eko menilai Persiraja tetap memiliki potensi menyulitkan timnya. Terlebih, perubahan pelatih dari Jaya Hartono kepada M Ridwan dinilai membawa dinamika baru dalam permainan tim asal Aceh tersebut.

[adsense]

Pergantian Pelatih Persiraja Jadi Ancaman bagi PSMS

Selain perkembangan permainan tim, kualitas pemain asing Persiraja juga masuk dalam perhatian tim pelatih PSMS.

[adsense]"Persiraja sedang dalam tren positif setelah pergantian pelatih. Makanya, kita tetap fokus dan mewaspadai kekuatan Persiraja, terutama pemain asingnya yang sangat bagus," ujar Eko di Medan, Jumat.

Untuk mengantisipasi permainan lawan, tim pelatih PSMS telah mempelajari sejumlah pertandingan Persiraja. Hasil analisis tersebut menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi pertandingan.

[adsense]Meski demikian, Eko menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kesiapan timnya sendiri. Ia berharap para pemain mampu menjalankan rencana permainan dan memanfaatkan kesempatan tampil di hadapan pendukung sendiri.

Jadwal Padat, PSMS Berpeluang Lakukan Rotasi

[adsense]Pasalnya, PSMS baru saja menjalani pertandingan I.League Cup 2026/2027 melawan Persija Jakarta pada Selasa (3/11/2026). Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1.

Jarak pertandingan yang relatif berdekatan membuat tim pelatih harus cermat mengatur komposisi pemain. Rotasi pun disiapkan untuk menjaga kondisi fisik skuad tetap kompetitif.

[adsense]Eko mengungkapkan rotasi sudah dilakukan ketika menghadapi Persija dan kemungkinan kembali diterapkan saat menjamu Persiraja.

"Kita melakukan rotasi, termasuk kemarin di I.League Cup. Untuk pertandingan besok malam juga akan ada rotasi. Semoga pemain dalam kondisi siap dan tidak ada yang cedera," katanya.

[adsense]Kendati demikian, Eko belum menentukan daftar pemain yang akan tampil sejak menit awal. Ia masih akan memantau kondisi terakhir para pemain sebelum menetapkan susunan utama.

Pramoedya Putra Tegaskan Kesiapan Skuad Ayam Kinantan

[adsense]Pramoedya mengakui padatnya jadwal pertandingan menjadi tantangan bagi para pemain. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi tekad skuad Ayam Kinantan untuk memberikan penampilan terbaik.

Ia memastikan para pemain siap menjalani pertandingan di kandang sendiri meskipun baru menyelesaikan laga melawan Persija di I.League Cup.

[adsense]"Tentunya pemain juga sudah siap. Walaupun kemarin, Selasa (3/11), kita habis bermain di I.League Cup, untuk pertandingan besok malam tentunya kami siap," ujar Pramoedya.

Tiga Poin Jadi Target PSMS di Kandang

[adsense]Dengan raihan 17 poin, kemenangan akan menjadi tambahan berharga bagi Ayam Kinantan untuk mempertahankan posisi runner-up.

Namun, Persiraja juga datang dengan kepentingan memperbaiki peringkat setelah baru mengumpulkan sembilan poin.

[adsense]Keuntungan bermain di kandang diharapkan bisa dimaksimalkan PSMS. Meski begitu, perubahan permainan Persiraja dan kondisi kebugaran skuad sendiri menjadi dua hal yang harus dikelola dengan baik.

PSMS kini dituntut membuktikan ambisi meraih poin penuh melalui penampilan konsisten selama pertandingan. Eko Purdjianto pun berharap seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik agar target kemenangan di hadapan pendukung sendiri dapat tercapai.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) menyampaikan mekanisme dan jadwal pemenuhan hak nasabah di tengah kendala layanan transaksi dan penarikan dana.

[adsense]Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah itu ditujukan untuk memastikan nasabah memperoleh kepastian atas dana mereka, sekaligus mendorong pemulihan layanan dan penyelesaian pengaduan.

"OJK juga meminta MNC Bank untuk menyampaikan langkah penyelesaian yang konkret, termasuk mekanisme dan penjadwalan pemenuhan hak nasabah," kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

[adsense]Menurut Dian, permintaan tersebut juga mencakup pemulihan layanan transaksi dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih tertunda. OJK meminta manajemen bank segera menangani permasalahan yang dialami nasabah.

"OJK telah meminta manajemen bank untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan memastikan nasabah memperoleh kepastian atas dana yang menjadi haknya," ujarnya.

[adsense]Dian menjelaskan OJK telah mendalami kendala operasional dan menelusuri faktor penyebabnya, termasuk kondisi likuiditas, pengelolaan arus kas, struktur pendanaan, serta kemampuan MNC Bank memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Ia menyatakan OJK akan mengambil tindakan pengawasan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau kelemahan pengelolaan operasional bank. Namun, ia tidak menyampaikan hasil akhir pemeriksaan maupun tenggat penyelesaian gangguan layanan.

[adsense]Di sisi lain, Dian menilai kondisi MNC Bank masih cukup baik dan menegaskan bahwa persyaratan modal inti Rp6 triliun tidak berlaku sebagai batas minimum bagi seluruh bank.

"Modal inti Rp6 triliun itu merupakan ambang batas untuk kategori KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) dua, dan bukan merupakan ketentuan minimum permodalan bank yang wajib dimiliki seluruh bank," ucapnya.

[adsense]Dian menyatakan pemenuhan modal inti MNC Bank masih sesuai ketentuan. Kendati demikian, OJK tetap mendorong penguatan permodalan melalui penambahan modal pemegang saham, masuknya investor strategis, ataupun konsolidasi dengan bank lain.

Ia menambahkan bahwa kendala yang dialami suatu bank tidak serta-merta menunjukkan risiko sistemik. OJK tetap mengawasi likuiditas, permodalan, kualitas aset, serta kemampuan setiap bank memenuhi kewajiban kepada nasabah.

[adsense]Sebelumnya, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada Selasa (3/11), Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan otoritas tengah memantau kendala transaksi MNC Bank dan memastikan pemenuhan kewajiban kepada nasabah.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia tertanggal 3 November 2026, manajemen MNC Bank menyatakan pemulihan layanan transaksi digital masih berlangsung. Gangguan tersebut, menurut perseroan, meningkatkan antrean di kantor cabang dan pusat layanan telepon.

[adsense]Manajemen MNC Bank juga menyatakan gangguan itu tidak berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan. Selama pemulihan, nasabah diarahkan memanfaatkan ATM, mendatangi kantor cabang, atau menghubungi pusat layanan 1500188.

Lebih lanjut, Dian turut meminta seluruh bank memberikan informasi secara transparan kepada nasabah dan tidak membiarkan pengaduan berlarut-larut.

[adsense]"Masyarakat juga diimbau untuk tidak panik dan berkomunikasi langsung dengan bank," katanya.

Data OJK menunjukkan kredit perbankan nasional pada September 2026 mencapai Rp9.245,1 triliun, tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sedangkan dana pihak ketiga mencapai Rp10.492,2 triliun atau tumbuh 8,22 persen.

[adsense]Secara agregat, rasio kredit bermasalah bruto (NPL gross) industri perbankan tercatat 2,07 persen dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 24,30 persen.

Kendala Transaksi Nasabah MNC Bank

[adsense]Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian serius terhadap kendala transaksi dan penarikan dana nasabah MNC Bank dengan mendalami kondisi bank serta memastikan pemenuhan kewajiban kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami memantau perkembangannya, kemudian kita juga mendalami bagaimana kondisi bank, dan memastikan bank tersebut dapat menangani semua inquiry dari nasabah, serta tentunya harus bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

[adsense]Dalam hal ini, ujar Friderica, OJK terus melakukan pengawasan terhadap industri perbankan secara berkelanjutan dan berbasis risiko.

Ia menambahkan bahwa langkah pengawasan yang diperlukan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi bank dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian.

[adsense]Selain memantau kondisi MNC Bank, OJK juga terus mengawasi kondisi industri perbankan secara keseluruhan, termasuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Selain itu, OJK juga melakukan stress test untuk mengukur ketahanan perbankan dalam menghadapi berbagai risiko.

[adsense]Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK turut berkoordinasi erat dengan otoritas terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI).

Di tengah perhatian masyarakat terhadap kendala transaksi di MNC Bank, OJK pun mengimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh isu atau informasi yang belum terverifikasi.

[adsense]OJK juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan saluran komunikasi resmi guna memperoleh informasi terkini mengenai layanan dan penyelesaian kendala transaksi yang dialami nasabah.

Untuk diketahui, para nasabah MNC Bank melalui media sosial mengeluhkan kendala transaksi di aplikasi MotionBank. Selain itu, nasabah juga disebut mengalami kendala tarik tunai melalui mesin ATM dan teller.

[adsense]Merespons kondisi tersebut, pihak MNC Bank melalui akun resmi media sosialnya menyatakan permohonan maaf atas gangguan layanan yang terjadi.

Menurut MNC Bank, proses pemulihan layanan masih terus berlangsung. MNC Bank menyatakan, pihaknya terus melakukan upaya penanganan dan mitigasi terbaik agar seluruh jaringan layanan dapat kembali normal secepatnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa persiapan penyaluran BSU 2026 belum memasuki tahap pencairan. Pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan dukungan anggaran dan kesiapan teknis program tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai rencana.

[adsense]"Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan," kata Indah kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dengan kondisi tersebut, pekerja belum dapat memastikan tanggal pencairan BSU kuartal IV 2026. Kepastian jadwal penyaluran masih menunggu perkembangan proses anggaran dan teknis pelaksanaan.

[adsense]

BSU Oktober-Desember 2026 Disiapkan Total Rp 900.000

Artinya, pekerja yang memenuhi kriteria penerima berpeluang memperoleh bantuan dengan total Rp 900.000.

[adsense]Berbeda dengan pembayaran bulanan, bantuan tersebut direncanakan disalurkan sekaligus untuk periode tiga bulan. Dengan demikian, penerima tidak menerima Rp 300.000 secara terpisah setiap bulan.

Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi kebutuhan rumah tangga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

[adsense]

Kemnaker Harap BSU Bantu Pekerja Penuhi Kebutuhan Pokok

Menurutnya, bantuan tunai tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok dan keperluan keluarga.

[adsense]Selain meringankan pengeluaran pekerja, pemerintah juga berharap penyaluran BSU mampu mendorong konsumsi rumah tangga.

Konsumsi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional. Karena itu, stimulus bagi pekerja diharapkan memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya kepada penerima bantuan.

[adsense]

Cara Cek Status Penerima BSU 2026 Lewat NIK

Pengecekan dilakukan secara daring dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada layanan yang disediakan pemerintah.

[adsense]Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

• Buka situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/.
• Masukkan NIK sesuai data kependudukan.
• Ikuti petunjuk yang tersedia pada halaman pemeriksaan.
• Periksa informasi status BSU yang ditampilkan.

[adsense]Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap tautan tidak resmi, pesan berantai, maupun pihak yang meminta biaya administrasi dengan mengatasnamakan pencairan BSU.

Jangan Terkecoh Informasi Pencairan BSU

[adsense]Karena itu, pekerja sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi yang menyebut bantuan sudah dapat dicairkan pada tanggal tertentu apabila belum ada pengumuman resmi dari pemerintah.

Informasi mengenai jadwal penyaluran, ketentuan penerima, dan mekanisme pencairan perlu terus dipantau melalui kanal resmi Kemnaker.

[adsense]Bagi pekerja yang berharap mendapatkan BSU 2026, hal terpenting saat ini adalah memastikan informasi yang diterima benar dan menunggu pengumuman lanjutan dari pemerintah.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap keamanan lingkungan, menjaga kerukunan, toleransi serta bersama-sama memerangi peredaran narkoba.

[adsense]Ajakan tersebut disampaikan saat melaksanakan kegiatan Jumat Keliling di Masjid Quwatul Muslimin, Jalan HM Joni, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan yang turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan komunikasi langsung.

[adsense]Usai melaksanakan salat Jumat bersama jamaah, Kapolda menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas. Ia mengingatkan masyarakat agar terus menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi bohong, ujaran kebencian, maupun isu yang berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama.

"Kita harus terus menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks maupun provokasi. Jangan sampai perbedaan justru membuat kita terpecah belah. Persatuan dan toleransi harus kita jaga bersama," pesan Sonny kepada jamaah.

[adsense]Kapolda juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan melalui siskamling dan pengawasan bersama. Menurutnya, pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri. Kami membutuhkan kepedulian dan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama mencegah kejahatan, seperti begal, tawuran, geng motor, maupun gangguan kamtibmas lainnya," tegasnya.

[adsense]Secara khusus, Sonny menyoroti bahaya narkoba yang tidak hanya merusak masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi memicu berbagai tindak kriminalitas. Ia mengajak para orang tua, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk mengambil peran dalam mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

"Peredaran narkoba harus kita perangi bersama. Jangan biarkan generasi muda kita menjadi korban. Orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen harus peduli serta berani mengambil peran dalam mencegah narkoba," ujarnya.

[adsense]Selain persoalan kamtibmas, Kapolda turut mengingatkan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan semata-mata karena keberadaan polisi, melainkan merupakan kebutuhan untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sonny mengimbau pengendara sepeda motor menggunakan helm berstandar SNI, termasuk bagi penumpang, menyalakan lampu utama pada siang hari, serta melengkapi surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK. Masyarakat juga diminta mematuhi rambu dan marka jalan serta mengedepankan etika dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

[adsense]Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan, edukasi, dan pelayanan. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik serta membangun sinergi dalam mewujudkan Sumatera Utara yang aman, tertib, dan kondusif.

[adsense]

[adsense]Rencana tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo mengatakan, proses rekrutmen CPNS akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan penyegaran komposisi pegawai negeri sipil (PNS).

[adsense]Menurutnya, kebutuhan terhadap aparatur baru muncul seiring sejumlah PNS yang telah memasuki masa pensiun. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mendukung berbagai program prioritas.

"Pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS," ujar Prasetyo.

[adsense]

Seleksi CPNS 2026 Direncanakan Dibuka November

Prasetyo menjelaskan, informasi lebih terperinci akan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam waktu dekat.

[adsense]Dengan demikian, informasi mengenai jumlah formasi, instansi yang membuka lowongan, persyaratan administrasi, hingga jadwal tahapan seleksi masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi aparatur sipil negara agar mulai mempersiapkan diri sejak dini.

[adsense]

Pensiun PNS dan Program Prioritas Jadi Alasan Rekrutmen

Banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun membuat pemerintah perlu menyiapkan tenaga pengganti agar pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan.

[adsense]Selain itu, kebutuhan aparatur juga berkaitan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga profesional di berbagai bidang.

Karena itu, rekrutmen CPNS 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan masing-masing instansi.

[adsense]

Calon Peserta Diminta Mulai Mempersiapkan Diri

Dia meminta calon peserta mempersiapkan diri menghadapi seluruh rangkaian tes yang nantinya diselenggarakan.

[adsense]"Dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," kata Prasetyo.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti CPNS 2026, persiapan dapat dimulai dengan mempelajari persyaratan umum, menyiapkan dokumen kependudukan dan pendidikan, serta memahami pola soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

[adsense]Pelamar juga perlu memastikan informasi yang diperoleh berasal dari kanal resmi pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari informasi palsu maupun penipuan yang mengatasnamakan panitia seleksi CPNS.

Sampai pengumuman teknis diterbitkan Kementerian PANRB, calon peserta sebaiknya tidak terburu-buru mempercayai informasi mengenai formasi, jadwal pendaftaran, maupun persyaratan yang belum terkonfirmasi.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan penyitaan sejumlah uang dari Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, di mana hal ini berkaitan dengan dugaan kasus digitalisasi SPBU.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan proses penyitaan tersebut. Adapun uang yang disita mencapai Rp 2 miliar dari seorang saksi dengan inisial BR.

"Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi saudara BR (Bobby Rasyidin)," kata Budi di Gedung Merah KPK, Jumat (6/11/2026).

Adapun dugaannya yakni perkara tindak pidana korupsi digitalisasi SPBU periode 2018-2023.

"Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU," terang Budi.

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci keterkaitan Bobby dalam perkara ini. Mengenai peruntukan uang yang disita itu, KPK juga belum memberikan penjelasan rinci.

Sebelumnya pada 4 Agustus lalu, KPK melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018 s.d 2023.

Berikut tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU.

Dian Rahmawan (DR), mantan Direktur di PT Telkom

Weriza (WER), mantan pejabat pengadaan di PT Telkom.

Elvizar (EL), eks pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi.