[adsense]Perbedaan aturan tersebut menjadi menarik untuk dibahas di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahkamah Konstitusi pada perkara yang diajukan terkait syarat pendidikan Gibran menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Lantas, apakah syarat ijazah untuk calon presiden memang berlaku di semua negara?

Indonesia Mewajibkan Minimal Lulus SMA

[adsense]Indonesia termasuk negara yang secara jelas menetapkan batas pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden.

Dalam ketentuan pencalonan, calon presiden dan wakil presiden setidaknya harus lulus atau tamat SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat. Ketentuan KPU juga mengatur dokumen yang digunakan untuk membuktikan pemenuhan syarat tersebut, termasuk ijazah, STTB, atau dokumen pendidikan sederajat yang disahkan oleh instansi berwenang.

[adsense]Syarat pendidikan tersebut bukan berarti calon presiden Indonesia harus memiliki gelar sarjana.

Bahkan, pada 2025 MK pernah menguji ketentuan pendidikan minimum calon presiden dan wakil presiden yang hanya mensyaratkan lulusan SMA atau sederajat. Dalam putusannya, MK menyatakan ketentuan tersebut tetap konstitusional dan merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang.

[adsense]Dengan demikian, secara aturan Indonesia tidak mewajibkan calon presiden memiliki ijazah S1.

Amerika Serikat Tidak Mencantumkan Syarat Ijazah

[adsense]Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat tidak menetapkan jenjang pendidikan tertentu sebagai syarat konstitusional untuk menjadi presiden.

Konstitusi Amerika Serikat menetapkan tiga persyaratan dasar, yakni calon harus merupakan warga negara AS sejak lahir, berusia setidaknya 35 tahun, dan telah menjadi penduduk Amerika Serikat selama minimal 14 tahun. Tidak terdapat persyaratan harus memiliki ijazah SMA ataupun gelar perguruan tinggi.

[adsense]Artinya, dari sisi pendidikan formal, seseorang tidak otomatis gugur dari pencalonan presiden Amerika Serikat hanya karena tidak memiliki gelar sarjana.

Brasil Tidak Mensyaratkan Gelar Pendidikan Tertentu

[adsense]Brasil juga memiliki pendekatan yang berbeda.

Konstitusi Brasil menetapkan sejumlah syarat kelayakan politik, termasuk kewarganegaraan, hak politik, pendaftaran pemilih dan batas usia. Untuk jabatan presiden dan wakil presiden, usia minimum adalah 35 tahun.

[adsense]Konstitusi Brasil juga menyatakan orang yang buta huruf tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Namun, ketentuan tersebut tidak menetapkan calon presiden harus memiliki ijazah SMA ataupun gelar perguruan tinggi tertentu.

Dengan kata lain, standar pendidikan formal dalam pencalonan presiden Brasil berbeda dengan Indonesia.

[adsense]Filipina Cukup Mensyaratkan Bisa Membaca dan Menulis

Filipina juga memiliki aturan yang menarik.

[adsense]Konstitusi Filipina menetapkan calon presiden harus merupakan warga negara Filipina sejak lahir, pemilih terdaftar, mampu membaca dan menulis, berusia setidaknya 40 tahun pada hari pemilihan, serta telah tinggal di Filipina selama minimal 10 tahun sebelum pemilu.

Tidak disebutkan kewajiban memiliki ijazah SMA maupun gelar sarjana.

[adsense]Persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan tersebut lebih mendasar, yaitu kemampuan membaca dan menulis.

Mengapa Setiap Negara Berbeda?

[adsense]Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing negara memiliki konstitusi dan sistem hukum sendiri dalam menentukan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan presiden.

Ada negara yang menetapkan tingkat pendidikan minimum sebagai salah satu syarat administratif. Ada pula negara yang lebih menekankan usia, kewarganegaraan, hak politik dan persyaratan domisili.

[adsense]Karena itu, tidak tepat jika aturan pendidikan calon presiden di satu negara langsung dianggap sebagai standar yang berlaku secara internasional.

Polemik Ijazah Gibran dan Aturan Indonesia

[adsense]Dalam konteks Indonesia, persoalan dokumen pendidikan menjadi penting karena aturan memang menetapkan batas pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden.

Dalam perkara terbaru mengenai Gibran, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, Mahkamah menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

[adsense]Hal ini menunjukkan bahwa ada dua persoalan yang perlu dibedakan, yaitu apa yang menjadi syarat pendidikan menurut hukum Indonesia dan bagaimana suatu dokumen pendidikan dibuktikan serta dinilai memenuhi syarat tersebut.

Perbandingan dengan negara lain juga menunjukkan bahwa kewajiban menunjukkan ijazah bukanlah standar yang berlaku di semua sistem presidensial.

[adsense]Di Amerika Serikat, misalnya, konstitusi tidak mensyaratkan gelar pendidikan tertentu. Filipina mensyaratkan kemampuan membaca dan menulis, sedangkan Brasil menetapkan bahwa orang yang buta huruf tidak dapat dipilih.

Sementara Indonesia memilih menetapkan standar pendidikan minimum, yakni tamat SMA atau sederajat.

[adsense]Perbedaan ini memperlihatkan bahwa persyaratan untuk menjadi presiden tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga oleh pilihan hukum dan konstitusi masing-masing negara.

[adsense]

[adsense]Dukungan itu ditegaskan Rico saat melakukan Groundbreaking pembangunan KNMP di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (6/10/2026).

Selain Groundbreaking pembangunan KNMP, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga penyerahan secara simbolis kartu asuransi BPJS Ketenagakerjaan serta penyaluran bantuan cadangan pangan beras kepada ribuan nelayan di Lapangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Kelurahan Nelayan Indah.

[adsense]Dengan Groundbreaking KNMP ini, Rico Waas mengapresiasi perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap kehidupan nelayan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana, risiko pekerjaan yang tinggi hingga persoalan nilai jual hasil tangkapan.

Menurut Rico Waas, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan kawasan, tetapi menjadi langkah untuk membangun sistem kehidupan dan perekonomian nelayan yang lebih baik.

[adsense]"Kami di Pemerintah Kota Medan memastikan akan mendukung penuh Kampung Nelayan Merah Putih ini agar bisa berjalan dengan baik karena ini untuk menyejahterakan para nelayan kita," ujar Rico Waas dihadapan yang hadir diantaranya Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Alamsyah, unsur Forkopimda Kajari Belawan, Yusuf Darma Putra, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto dan Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Ahmad Untung Lubis serta segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dijelaskan Rico Waas, KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin (cold storage), akses jalan, hingga pelatihan bagi para nelayan.

[adsense]Berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi hanya menjual hasil laut dengan harga rendah.

"Kita menginginkan para nelayan tidak lagi berada pada posisi rentan dengan hasil pendapatan yang pas-pasan. Melalui pembangunan sarana dan sistem perdagangan perikanan yang terintegrasi di Kampung Nelayan Merah Putih ini, nilai tambah produk perikanan dapat meningkat sehingga keuntungan kembali secara optimal kepada nelayan," katanya.

[adsense]Rico Waas berharap kehadiran KNMP dapat menjadi awal perubahan bagi kehidupan nelayan di Kota Medan. Selain meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada nelayan mengenai pengelolaan dan perdagangan hasil laut secara lebih terintegrasi.

"Setelah jadinya Kampung Nelayan ini, benar-benar para nelayan bisa teredukasi bagaimana kehidupan berdagangnya, bisa terintegrasi dengan baik, sehingga hasil-hasil dari laut ini bisa terdistribusi dengan baik, lebih melimpah dan tentunya keuntungannya akan kembali kepada para nelayan," ungkap Rico Waas.

[adsense]Terkait perlindungan nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico Waas mengungkapkan, pada 2025 Pemko Medan menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 2.000 penerima pada 2026. Bahkan, Pemko Medan menargetkan jumlah penerima kembali bertambah menjadi 3.000 nelayan pada tahun depan.

"Dari sekitar 9.000 nelayan yang ada di Kota Medan, mudah-mudahan penerimanya terus kita tingkatkan," ungkapnya.

[adsense]Rico menegaskan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting mengingat profesi nelayan memiliki risiko tinggi karena berhadapan langsung dengan kondisi alam. Ia mengaku beberapa kali menyaksikan langsung penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia.

Menurutnya, santunan tersebut menjadi bentuk perlindungan agar keluarga yang ditinggalkan tidak semakin terpuruk secara ekonomi.

[adsense]"Bapak-bapak nelayan yang melaut adalah harapan keluarga, tumpuan istri dan anak-anak. Kalau terjadi sesuatu, jangan sampai keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga miskin baru," katanya.

Rico Waas pun memastikan Pemko Medan akan terus meningkatkan perlindungan bagi nelayan sekaligus mendukung penuh pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

[adsense]Sebelumnya Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ahmad Untung Lubis menjelaskan program jaminan perlindungan sosial ini menyasar 2.000 nelayan penerima asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Selain itu, sebanyak 500 nelayan menerima bantuan cadangan pangan beras pemerintah sebagai bentuk langkah pengentasan kemiskinan serta pengendalian inflasi dan gejolak harga pangan di Kota Medan.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menjatuhkan sanksi disiplin kepada 1.900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terindikasi terlibat judi online (judol). Sanksi yang diberikan bervariasi mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. 620 pegawai dikenai sanksi pelanggaran berat

[adsense]Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan hasil pendalaman dan klarifikasi terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judol. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial.

"Tentu ada ukurannya, kenapa hukumannya ringan, sedang, dan berat. Itu bergantung pada intensitasnya, pada jumlah uang yang digunakan untuk judi online, kemudian waktunya, apakah dia judi online pada waktu bekerja atau tidak sedang dalam waktu bekerja, dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangannya," ujar Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima media, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

[adsense]Dalam paparannya, Gus Ipul mengungkapkan terdapat 1.900 pegawai yang terindikasi terlibat judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 719 pegawai atau 37,84% diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan.

Kemudian, 561 pegawai atau 29,53% diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang. Sementara itu, 620 pegawai atau 32,63% masuk kategori dugaan pelanggaran disiplin berat.

[adsense]Jenis hukuman yang diberikan dibedakan berdasarkan status kepegawaian, yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk PPPK, hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan.

[adsense]"Sementara hukuman disiplin berat untuk PPPK, berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri," kata Gus Ipul.

Adapun bagi PNS, hukuman disiplin ringan juga berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

[adsense]Untuk pelanggaran tingkat sedang, sanksi yang diberikan dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

"Sementara hukuman disiplin beratnya berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," jelasnya.

[adsense]

PNS Kena Sanksi Berat

Dari hasil klarifikasi, Kemensos juga telah menetapkan hukuman disiplin berat terhadap satu orang PNS yang terindikasi terlibat judol.

Pegawai tersebut dikenai sanksi berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Sanksi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026.

[adsense]Gus Ipul menegaskan penindakan tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos agar tidak mengabaikan tugas, sumpah jabatan, maupun kode etik yang berlaku.

"Ini adalah pembelajaran bersama, dan seterusnya kita akan memperkuat pengawasan. Kita juga tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan-tindakan tegas yang terukur jika masih ada pegawai yang melanggar sumpah jabatan, melanggar ketentuan, dan melanggar kode etik," tegasnya.

[adsense]

PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) bergerak di bidang pembiayaan konvensional yang meliputi pembiayaan multiguna, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan syariah. Perusahaan merupakan anak usaha dari PT. Pool Advista Indonesia Tbk (POOL).

Sedangkan PT Cipta Selera Murni didirikan pada tanggal 25 Juli 1983. Kantor pusat PT Cipta Selera Murni berlokasi di Jl. Cikini Raya No. 60A Jakarta Pusat, 10330, Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha CSMI adalah bergerak dalam bidang restoran (fast food) dan perdagangan.

Saat ini, kegiatan usaha utama CSMI adalah bergerak dalam bidang restoran dan perdagangan serta memiliki satu entitas anak, yaitu PT Cipta Global Selera (subfranchise), memulai usaha sejak bulan Juli 2005 berupa restoran cepat saji bermerek dagang 'Texas Chicken' milik Cajun Operating Company.

Suspensi terhadap kedua emiten tersebut dimulai pada sesi I perdagangan hari ini, Kamis, (7/10/2026). umtuk POLA misalnya, keputusan ini mengacu pada Pengumuman bernomor Peng-SPT-00205/BEI.WAS/10-2026.

Suspensi ini dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang keputusan investasinya.

"BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Pool Advista Finance Tbk. (POLA) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," sebagaimana tertuang dalam pengumuman dalam laman resmi BEI.

Emiten yang digembok bursa tersebut terpantau mengalami kenaikan harga sebelum suspensi. Mengutip data pasar, harga saham POLA pada perdagangan kemarin tercatat naik 34,15% ke angka Rp110 per perdagangan kemarin. Dalam sebulan, sahamnya telah naik 111.54%, dan year to date naik 100%.

Dengan ini, BEI berharap para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Selanjutnya, saham CSMI juga terpantau mengalami kenaikan harga hingga 25% ke Rp515 per saham. Adapun dalam satu bulan saham CSMI telah naik mencapai 181,42% dan secara year to date 145,2%.

Topikseru.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Said Abdullah mengatakan pihaknya bakal mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen 6 persen dalam RUU Pemilu.

Menurut Said, pihaknya juga mengusulkan besaran tersebut bukan hanya berlaku untuk DPR RI, namun juga untuk DPRD mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota.

"Itu yang menjadi harapan kami, dan itu berlaku nasional. 6 persen itu berlaku untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Said mempertanyakan usul ambang batas nol persen yang disampaikan sejumlah partai non-parlemen. Dia menilai usulan tersebut tak masuk akal dengan jumlah partai saat ini.

"Kalau saya, kalau nol persen itu make sense tidak sih sebenarnya? Kemudian bagaimana dimensi politiknya dengan varian warna yang sedemikian luas," ujarnya.

Dia menilai dalil suara terbuang dalam pemilu tak relevan. Sabab, banyak negara justru memiliki tingkat suara yang rendah untuk legislatif.

"Di negara-negara lain, pemilihan legislatifnya juga rendah, bahkan lebih rendah dari kami, tapi tidak seribut ini," kata Said.

Setelah diklaim telah menyepakati usul kenaikan 5 persen, sejumlah fraksi di DPR kini berbeda sikap soal besaran ambang parlemen yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar diubah dan dikaji ulang lewat RUU Pemilu.

NasDem misalnya, mengusulkan kenaikan dari 4 menjadi 7 persen, PDIP dan PKB 6 persen, Golkar 5 persen. Kemudian, PAN yang ingin tetap 4 persen atau bahkan diturunkan.

Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu dari Gerindra Bahtra Banong, menepis tuduhan pihaknya ingin mempersulit partai-partai nonparlemen lewat wacana kenaikan ambang batas. Dia menegaskan Panja membuka terhadap semua usulan.

"Semua akan kami undang ke Komisi II untuk memintai pendapat-pendapat dan pandangan-pandangannya," ujar dia.

[adsense]

[adsense]Dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.

Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pertimbangan hukum MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

[adsense]MK Tidak Menemukan Dokumen Ijazah atau Diploma

Dalam pertimbangannya, MK menyebut telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap selama persidangan.

[adsense]Namun, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar untuk penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.

[adsense]Dokumen yang Muncul Bukan Bukti Kelulusan

Salah satu fakta yang menjadi perhatian adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

[adsense]MK menyebut dokumen yang ditemukan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam persidangan, certificate of attendance pada dasarnya menunjukkan kehadiran seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Dokumen tersebut tidak secara langsung menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

[adsense]MK juga memperoleh keterangan dari pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa tidak terdapat dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri tersebut.

Temuan MK Tidak Berarti Gibran Langsung Didiskualifikasi

[adsense]Meski menemukan fakta tersebut dalam persidangan, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa Mahkamah tidak dapat mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan perkara yang diajukan. MK menilai perkara tersebut secara substansial tidak lagi tepat ditempatkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024.

Pasalnya, Gibran telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Sejak saat itu, statusnya bukan lagi sebagai calon wakil presiden dalam tahapan Pilpres 2024.

[adsense]Permohonan Tidak Dapat Diterima

Pada akhirnya, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

[adsense]Dengan demikian, temuan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran perlu dibedakan dari amar putusan perkara.

MK memang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat. Namun, perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Persoalan Selanjutnya Menjadi Ranah Lembaga Berwenang

MK juga menyatakan bahwa persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilainya.

[adsense]Artinya, putusan tersebut tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai putusan yang menyatakan Gibran "tidak memiliki ijazah SMA". Yang dinyatakan MK adalah bahwa dalam bukti dan fakta yang diperiksa dalam perkara tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan sebagaimana dipersoalkan para pemohon.

Putusan ini pun memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan dan persoalan kewenangan lembaga dalam menentukan keterpenuhan syarat pencalonan merupakan dua hal yang perlu dibaca secara terpisah.

[adsense]

Topikseru.com, Makassar - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe, Fachrizal ditangkap oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara terkait kasus dugaan penyelewengan jabatan.

[adsense]"Iya benar, ada oknum Kajari di Sultra yang Senin (5/10) kemarin, kami amankan," kata Kepala Kejati Sultra, Sugeng Riyanta kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).

Sugeng menuturkan bahwa Kepala Kejari Konawe ditangkap setelah menerima ada laporan masyarakat terkait dugaan kuat praktik penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi serta pelanggaran disiplin dan kode etik jaksa.

[adsense]"Atas informasi masyarakat, kita kemudian mengetahui perbuatan tercela, perbuatan penyalahgunaan wewenang," ungkapnya.

Setelah diamankan, Kajari Konawe kini masih menjalankan pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung)

[adsense]"Dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait, dibawa ke Kejagung untuk proses pemeriksaan dan pengamanan lebih lanjut," jelasnya.

Sugeng menerangkan bahwa oknum jaksa dibawa ke Kejagung, karena jabatannya sebagai kepala Kejari.

[adsense]"Mengingat yang bersangkutan menduduki jabatan administrator, sehingga dibawa ke Kejagung," pungkasnya.

[adsense]

[adsense]Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, Hari Kapas Sedunia secara resmi diperingati pada 7 Oktober. Gagasan peringatan ini bermula pada 2019 ketika empat negara produsen kapas di Afrika, yakni Benin, Burkina Faso, Chad dan Mali yang dikenal sebagai Cotton Four, mengusulkan peringatan tersebut kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

PBB kemudian mengakui Hari Kapas Sedunia melalui Resolusi A/RES/75/318. Peringatan ini bertujuan meningkatkan perhatian terhadap sektor kapas serta perannya dalam pembangunan ekonomi, perdagangan internasional, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

[adsense]Kapas Sudah Lama Dikenal di Indonesia

Di Indonesia, perjalanan kapas memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan publikasi Kementerian Pertanian, Indonesia mulai mengenal tanaman kapas setelah tahun 1600-an. Pada masa kolonial, kapas kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan serat dan industri tekstil.

[adsense]Seiring perkembangannya, berbagai jenis kapas lokal pernah dikenal di Indonesia, antara lain kapas Jawa, kapas Demak, kapas Lowo, kapas Bayan, kapas Kretek dan kapas Jantuk.

Penelitian mengenai kapas di Indonesia juga sudah dilakukan sejak masa penjajahan. Kementerian Pertanian mencatat publikasi mengenai penelitian kapas di Indonesia dapat ditelusuri sejak dekade 1930-an.

[adsense]Artinya, keberadaan kapas di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Tanaman ini telah menjadi bagian dari perjalanan pertanian dan industri tekstil Indonesia selama berabad-abad.

Dari Serat Kapas hingga Menjadi Pakaian

[adsense]Kapas memiliki peran penting karena seratnya dapat dipintal menjadi benang yang kemudian digunakan dalam industri tekstil.

Dalam prosesnya, serat kapas tidak langsung berubah menjadi pakaian. Bahan tersebut melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengolahan serat, pemintalan menjadi benang, penenunan atau perajutan menjadi kain hingga akhirnya masuk ke industri pakaian jadi dan berbagai produk tekstil lainnya.

[adsense]Kementerian Pertanian menyebut kapas sebagai salah satu sumber serat alam untuk bahan baku industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari industri antara seperti pemintalan, tenun dan rajut hingga industri hilir seperti garmen dan produk tekstil lainnya.

Karena itu, sehelai pakaian berbahan katun sebenarnya memiliki perjalanan yang cukup panjang sebelum sampai ke tangan konsumen.

[adsense]Industri Tekstil Indonesia Punya Perjalanan Panjang

Perjalanan industri tekstil Indonesia sendiri telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa industri tekstil nasional telah berkembang dari masa kolonial hingga memasuki era digital.

[adsense]Perkembangannya tidak hanya berkaitan dengan produksi kain, tetapi juga mencakup pemintalan, penenunan, perajutan, produksi pakaian jadi dan berbagai produk tekstil lainnya.

Dalam industri tersebut, kapas menjadi salah satu bahan baku serat alam yang penting. Namun, perkembangan industri tekstil di Indonesia juga menghadapi persoalan pada sisi hulu, terutama ketersediaan kapas dalam negeri.

[adsense]Indonesia Masih Menghadapi Tantangan Produksi Kapas

Meskipun memiliki sejarah panjang dalam pengembangan kapas, produksi kapas domestik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan industri tekstil nasional.

[adsense]Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pengembangan kapas rakyat tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang dikenal sebagai sentra kapas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan industri tekstil dengan ketersediaan bahan baku kapas dari dalam negeri. Pemerintah pun pernah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan produksi kapas, termasuk penyediaan benih bermutu dan pengembangan kapas rakyat.

[adsense]Tantangan tersebut menjadi penting karena industri tekstil membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan agar rantai produksi dari serat hingga pakaian dapat berjalan dengan baik.

Hari Kapas Sedunia Bukan Sekadar Tentang Pakaian

[adsense]Peringatan Hari Kapas Sedunia mengingatkan bahwa kapas tidak berhenti sebagai bahan pembuat pakaian.

Di balik sehelai kaus, kemeja atau celana berbahan katun, terdapat rantai panjang yang melibatkan petani, pekerja pengolahan serat, industri pemintalan, penenunan, perajutan, garmen hingga perdagangan.

[adsense]PBB menyebut sektor kapas menopang kehidupan sekitar 32 juta petani dan memberi manfaat kepada lebih dari 100 juta keluarga di 80 negara. Karena itu, pengembangan sektor kapas juga berkaitan dengan penghidupan masyarakat dan perekonomian di berbagai negara.

Bagi Indonesia, Hari Kapas Sedunia dapat menjadi momentum untuk melihat kembali potensi kapas sebagai bahan baku industri sekaligus mengingat perjalanan panjang industri tekstil nasional.

[adsense]Dari tanaman yang tumbuh di lahan pertanian, serat kapas kemudian dapat berubah menjadi benang, kain dan pakaian. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa benda sederhana yang sehari-hari melekat di tubuh ternyata memiliki cerita ekonomi dan sejarah yang cukup panjang.

[adsense]

Topikseru.com, Medan - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengajak Garda Pemuda NasDem Medan untuk tidak sekadar berkumpul, tetapi hadir memboyong aksi nyata yang dirasakan langsung oleh warga. Dorongan ini disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi jajaran pengurus Garda Pemuda NasDem Medan di Balai Kota, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya peran aktif organisasi kepemudaan dalam menjawab tantangan zaman. Menurutnya, pemuda hari ini harus mampu mengemas kegiatan sosial dengan cara-cara kreatif dan memanfaatkan media sosial secara masif agar berdampak luas.

"Tantangannya bagaimana Garda bisa memberikan efek yang berguna dan bermanfaat secara nyata kepada masyarakat," ujar Rico Waas.

Rico Waas juga mengajak Garda Pemuda NasDem Medan untuk terjun langsung ke lapangan, termasuk ambil bagian dalam aksi gotong royong hingga program pendekatan warga.

"pola komunikasi organisasi terus beradaptasi dengan tren masa kini agar pesan positif yang dibawakan mudah diterima generasi muda," sambungnya.

Menyambut arahan tersebut, KetuaGarda Pemuda NasDem Medan Bastian Siringo-ringo, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terlibat aktif dalam berbagai agenda sosial Pemko Medan, seperti program Sapa Warga.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan Andy Mario Siregar serta Kadispora Kota Medan Tengku Chairuniza.

Topikseru.com, Deli Serdang – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut kedatangan Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan, sekaligus menegaskan kesiapan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan kepolisian.

[adsense]Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu saat menyambut Irjen Pol Sonny Irawan bersama Ketua Bhayangkari Sumut Yessie Sonny Irawan di Gate 12 Pintu Kedatangan Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (6/10/2026).

Dalam penyambutan tersebut, Bobby Nasution turut memakaikan pakaian adat Melayu berupa tanjak kepada Irjen Pol Sonny Irawan sebagai simbol penghormatan dan penyambutan atas kedatangannya di Sumatera Utara.

[adsense]Bobby menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus selamat bertugas kepada Sonny Irawan. Menurutnya, pergantian kepemimpinan di Polda Sumut menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan kepolisian.

"Selamat datang dan selamat bertugas di Sumatera Utara. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Polda Sumut semakin kuat dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bobby.

[adsense]Bobby menyampaikan, keamanan dan ketertiban merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di Sumut. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus terus diperkuat.

"Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi seluruh unsur Forkopimda sangat penting untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman," katanya.

[adsense]Sementara itu, Sonny Irawan resmi dilantik sebagai Kapolda Sumut oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Sebelumnya, Sonny menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny merupakan perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997. Sepanjang kariernya di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ia menduduki sejumlah jabatan strategis, khususnya di bidang lalu lintas.

[adsense]Pada 2007, Sonny dipercaya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Banyuwangi. Kariernya kemudian berlanjut di bidang lalu lintas hingga dipercaya menjadi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur pada 2022–2023.

Setelah bertugas di Kalimantan Timur, Sonny mendapat amanah sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah pada 2023. Pada 2025, Sonny dipercaya menduduki jabatan Wakapolda Sumut.

[adsense]Selanjutnya, pada 30 Juli 2026, Sonny dimutasi dari jabatan Wakapolda Sumut dan dipercaya sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri. Tidak lama berselang, Sonny kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Polda Sumut.

Turut menyambut kedatangan Kapolda Sumut anggota DPRD Sumut, jajaran Kejaksaan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, serta jajaran Polda Sumut.

[adsense]

[adsense]Di balik kepulangan mereka, pemerintah Indonesia ternyata tidak memenuhi tuntutan yang diajukan kelompok pembajak.

Duta Besar Indonesia untuk Kenya merangkap Somalia, Witjaksono Adji, mengatakan pemerintah memilih mengedepankan jalur diplomasi dengan berkomunikasi bersama pemerintah Somalia dan otoritas Puntland.

[adsense]Namun, Indonesia tidak melakukan negosiasi resmi secara langsung dengan para pembajak maupun memberikan tuntutan yang mereka minta.

"Apabila dalam negosiasi kemudian kami memberikan apa yang diminta pembajak, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan internasional," kata Witjaksono seusai serah terima empat ABK WNI kepada keluarga mereka di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (6/10/2026).

[adsense]

Diplomasi Tanpa Memenuhi Tuntutan Pembajak

Pemberian imbalan kepada pembajak, kata dia, dikhawatirkan justru menciptakan insentif bagi terjadinya pembajakan berikutnya.

[adsense]"Hal tersebut juga dapat mendorong pembajakan-pembajakan serupa dengan harapan aksi tersebut akan mendapat 'reward'," ujarnya.

Karena itu, pendekatan yang ditempuh Indonesia diarahkan melalui jalur diplomatik dan komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di wilayah tempat MT Honour 25 dibajak.

[adsense]Indonesia menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat Somalia dan pemerintah negara bagian Puntland.

Puntland merupakan wilayah di timur laut Somalia yang menjadi lokasi perairan tempat kapal tersebut dibajak.

[adsense]

RI Jajaki Kerja Sama Maritim dengan Puntland

Witjaksono mengatakan Indonesia juga menjajaki peluang kerja sama di bidang kemaritiman dengan otoritas Puntland.

[adsense]Penjajakan itu mencakup sektor ekonomi biru, perikanan, hingga penegakan hukum di wilayah maritim. Menurut Witjaksono, kerja sama tersebut sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan otoritas setempat.

Selain pemerintah Somalia dan Puntland, perwakilan Indonesia juga berkomunikasi dengan jejaring masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) di wilayah setempat.

[adsense]Jaringan tersebut menjadi salah satu sumber informasi mengenai perkembangan kondisi para sandera.

Pembebasan Berlangsung pada 29 September

[adsense]Witjaksono mengatakan empat ABK WNI akhirnya dibebaskan melalui operasi bersenjata yang dilakukan otoritas Puntland.

Informasi awal mengenai operasi tersebut diperoleh dari jejaring lokal yang sebelumnya mengetahui adanya operasi pembebasan sandera di kapal lain yang juga dibajak perompak.

[adsense]Dari informasi tersebut, pihak Indonesia kemudian mengetahui bahwa operasi pembebasan turut menyelamatkan para ABK MT Honour 25.

Witjaksono menegaskan operasi bersenjata bukan merupakan pilihan utama yang ditempuh Indonesia.

[adsense]Pemerintah sejak awal lebih mengutamakan upaya diplomasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berada di Somalia.

Empat ABK Jalani Pemulihan Sebelum Pulang

[adsense]Mereka terlebih dahulu menjalani proses pemulihan di Puntland sebelum akhirnya dipulangkan ke tanah air.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah Indonesia selama proses tersebut terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

[adsense]Koordinasi tidak hanya dilakukan dengan pemerintah Somalia dan pemilik kapal, tetapi juga dengan negara-negara lain yang warganya menjadi bagian dari kru MT Honour 25.

Kapal tersebut diketahui membawa 10 ABK asal Pakistan, satu warga India, dan satu warga Myanmar, selain empat WNI.

[adsense]

Siapa Saja Empat ABK WNI yang Dibebaskan?

Mereka adalah:

[adsense]

• Ashari Samadikun (34), kapten kapal asal Gowa, Sulawesi Selatan.
• Wahudinanto (48), chief officer asal Pemalang, Jawa Tengah.
• Adi Faizal (27), second officer asal Bulukumba, Sulawesi Selatan.
• Fiki Mutakin (25), asal Bogor, Jawa Barat.

Salah satu ABK, Fiki Mutakin, diketahui mengalami luka tembak pada kaki kanan. Saat tiba di Jakarta, ia masih menjalani proses pemulihan dan menggunakan kursi roda.

[adsense]

MT Honour 25 Dibajak sejak April

Kapal tersebut dibajak di perairan sekitar Hafun, Somalia, di bagian timur laut negara tersebut.

[adsense]Saat kejadian, kapal membawa 16 awak yang terdiri atas empat WNI, 10 warga Pakistan, satu warga India, dan satu warga Myanmar.

Sejak laporan pembajakan diterima, pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan para ABK.

[adsense]Pada tahap awal, Kemlu menyebut seluruh ABK WNI berada dalam kondisi baik. Pemerintah juga berupaya memastikan kebutuhan logistik para WNI terpenuhi dan gaji mereka tetap dibayarkan oleh pemberi kerja.

Proses penanganan kemudian berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya operasi pembebasan dilakukan pada akhir September.

[adsense]

Hampir Enam Bulan Menunggu Kepulangan

Namun, perjalanan mereka belum langsung berakhir karena masih harus menjalani pemulihan sebelum dipulangkan ke Indonesia.

[adsense]Pada 6 Oktober, penantian keluarga akhirnya berakhir ketika keempatnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Menlu Arrmanatha Nasir menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembebasan dan pemulangan tersebut, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Komisi I DPR RI, KBRI, pemerintah Somalia, serta pihak lain yang membantu proses tersebut.

[adsense]

Diplomasi Indonesia Berakhir dengan Kepulangan ABK

Indonesia memilih mempertahankan jalur diplomasi dan koordinasi dengan pemerintah Somalia serta otoritas Puntland tanpa memenuhi tuntutan kelompok pembajak.

[adsense]Pada akhirnya, pembebasan para sandera berlangsung melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.

Kini, keempat ABK WNI telah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarga masing-masing.

[adsense]Setelah hampir enam bulan berada dalam situasi penyanderaan, kepulangan mereka menjadi penutup dari rangkaian panjang upaya pembebasan WNI ABK MT Honour 25 yang dimulai sejak kapal tersebut dibajak di perairan Hafun pada April 2026.

[adsense]

[adsense]Indonesia menundukkan Taiwan dengan skor 2-1, melalui pertarungan ketat dengan skor gim 54-55, 55-50, dan 55-48 di Cairo International Stadium, Kairo, Mesir, Selasa (6/10/2026).

Hasil tersebut memastikan langkah Indonesia berlanjut ke babak delapan besar yang akan berlangsung pada Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Taiwan Lebih Dulu Mengambil Momentum

Format pertandingan Piala Suhandinata membuat setiap angka menjadi sangat penting. Taiwan memanfaatkan momentum awal dan membuka keunggulan melalui sektor ganda campuran.

[adsense]Pasangan Lin Sheng-Ming/Chen Hsin Tung berhasil mengalahkan duet Indonesia Moses Andar Simanjuntak/Yulianti Reya Azzahra dengan skor 11-8.

Taiwan kemudian mempertahankan keunggulannya ketika sektor tunggal putra dimainkan.

[adsense]Yih Chung-Hsiang mampu mengatasi perlawanan Joe Fardhan Rainanda, membuat Taiwan semakin nyaman dengan keunggulan 22-17.

Indonesia belum menyerah.

[adsense]

Jolin Angelia Mulai Membalikkan Keadaan

Jolin Angelia tampil sebagai salah satu pemain yang menjaga peluang Indonesia. Ia berhasil mengalahkan Xiao-Ting Su dan membuat perolehan angka Indonesia kembali mendekati Taiwan.

[adsense]Indonesia kemudian melanjutkan tekanan melalui sektor ganda putra.

Pasangan Raihan Daffa Edsel Pramono/Anju Siahaan mampu mengatasi perlawanan Chen Ping Hsuan/Lee Wei Ting.

[adsense]Hasil tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 44-42.

Tiket kemenangan sebenarnya sudah berada dalam jangkauan Indonesia. Namun, Taiwan belum selesai.

[adsense]

Taiwan Merebut Gim Pertama di Angka Kritis

Indonesia menurunkan pasangan Candani Atresia Naufa/Putri Syakira Aurelia untuk menghadapi ganda putri Taiwan Chen Tung Hsin/Sun Ching Liang.

[adsense]Duel tersebut berlangsung ketat hingga angka terakhir. Indonesia yang sempat berada dalam posisi unggul akhirnya gagal mempertahankan keunggulan.

Chen Tung Hsin/Sun Ching Liang mencuri kemenangan dengan skor 55-54.

[adsense]Taiwan pun mengambil gim pertama sekaligus memimpin pertandingan 1-0.

Indonesia berada dalam posisi yang tidak bisa lagi melakukan kesalahan.

[adsense]

Indonesia Bangkit di Dua Gim Berikutnya

Tekanan tersebut justru mampu dijawab dengan performa yang lebih solid. Indonesia mengambil alih gim kedua dan menang dengan skor 55-50.

[adsense]Kemenangan tersebut mengubah pertandingan menjadi 1-1.

Penentuan pun harus dilakukan pada gim ketiga. Di sinilah konsistensi menjadi kunci.

[adsense]Indonesia kembali mampu menjaga perolehan angka dan menutup gim ketiga dengan kemenangan 55-48.

Comeback pun tuntas.

[adsense]Indonesia membalikkan keadaan dari tertinggal 0-1 menjadi kemenangan 2-1.

Tiket Perempat Final Diamankan

[adsense]Pertandingan tersebut menjadi salah satu ujian penting bagi tim junior Indonesia karena Taiwan mampu memberikan tekanan sejak awal pertandingan.

Namun, Indonesia menunjukkan respons yang dibutuhkan dalam pertandingan beregu.

[adsense]Setelah kehilangan gim pertama hanya dengan selisih satu angka, Indonesia mampu memenangkan dua gim berikutnya dengan margin yang lebih nyaman.

Total skor akhir 2-1 (54-55, 55-50, 55-48) menjadi bukti betapa ketatnya persaingan kedua tim.

[adsense]

Tantangan Berikutnya Menanti

Babak perempat final akan menjadi ujian berikutnya bagi skuad Merah Putih untuk mempertahankan peluang meraih gelar Piala Suhandinata 2026.

[adsense]Kemenangan atas Taiwan memberikan modal penting, terutama dari sisi mental.

Indonesia sudah merasakan bagaimana pertandingan dapat berubah hanya dalam selisih satu angka.

[adsense]Kini, tantangannya adalah menjaga momentum tersebut ketika memasuki babak delapan besar.

Dari tertinggal 0-1 hingga menang 2-1, Indonesia membuktikan satu hal di Kairo: pertandingan belum berakhir sebelum angka terakhir didapatkan.

[adsense]

[adsense]Gempa Lombok Barat tersebut terjadi pada pukul 04.15.26 WITA atau 03.15.26 WIB. Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada sekitar 14 kilometer tenggara Lombok Barat dengan kedalaman 92 kilometer.

Koordinat episenter gempa tercatat berada pada 8,77 derajat Lintang Selatan dan 116,14 derajat Bujur Timur.

[adsense]Meski getarannya dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Gempa Terjadi Saat Warga Masih Beraktivitas Dini Hari

[adsense]Gempa dengan magnitudo 5,2 itu memiliki kedalaman cukup dalam, yakni 92 kilometer. Episenternya berada di wilayah tenggara Kabupaten Lombok Barat.

Informasi BMKG menunjukkan gempa tersebut termasuk kejadian yang tidak memiliki potensi tsunami. Masyarakat yang merasakan guncangan diminta tetap memperhatikan informasi resmi dari BMKG.

[adsense]

Getaran Terasa di Sejumlah Wilayah

Getaran dilaporkan terasa hingga sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut membuat gempa Lombok Barat menjadi perhatian masyarakat NTB pada pagi hari.

[adsense]Meski demikian, hingga informasi tersebut diterbitkan, belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa.

Situasi tersebut masih dapat berubah apabila terdapat laporan atau hasil asesmen lebih lanjut dari petugas di lapangan.

[adsense]

BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

BMKG mencatat parameter gempa Lombok Barat dengan magnitudo 5,2, kedalaman 92 kilometer, dan episenter sekitar 14 kilometer tenggara Lombok Barat.

[adsense]Meski demikian, BMKG tetap mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan gempa susulan yang dapat terjadi setelah gempa utama.

Warga Diminta Tak Percaya Kabar yang Tidak Jelas

[adsense]Warga juga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi mengenai gempa yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi terkait perkembangan gempa Lombok Barat sebaiknya diperoleh melalui kanal resmi BMKG maupun pihak berwenang.

[adsense]Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kepanikan akibat informasi yang keliru, terutama setelah gempa terjadi pada dini hari.

Gempa M5,2 Lombok Barat dalam Data BMKG

[adsense]

• Magnitudo: 5,2
• Waktu: 7 Oktober 2026 pukul 04.15.26 WITA
• Kedalaman: 92 kilometer
• Koordinat: 8,77 LS dan 116,14 BT
• Lokasi: 14 kilometer tenggara Lombok Barat, NTB
• Potensi tsunami: Tidak berpotensi tsunami
• Status dampak: Belum ada laporan kerusakan dan korban jiwa saat informasi diterbitkan.

Hingga laporan ini diterbitkan, tidak ada peringatan tsunami untuk gempa tersebut.

[adsense]

[adsense]Messi dijadwalkan menjalani pertandingan perpisahan bersama Argentina ketika menghadapi Benin di Stadion Monumental, Buenos Aires, Selasa (6/10/2026) malam waktu setempat.

Pertandingan tersebut menjadi panggung terakhir Messi mengenakan seragam La Albiceleste di hadapan publik Argentina.

[adsense]Namun sebelum laga dimulai, Messi lebih dulu menyampaikan pesan yang menggambarkan betapa dalam hubungan dirinya dengan jersey Argentina.

Melalui video yang dirilis adidas, Messi berbicara tentang seragam yang sejak kecil menjadi impiannya hingga akhirnya membawanya menuju puncak sepak bola dunia.

[adsense]"Waktunya telah tiba. Saya pergi dengan damai. Saya memberikan segalanya. Jersei ini adalah mimpi saya. Kebanggaan saya. Dan hidup saya."

Pesan itu menjadi gambaran singkat tentang perjalanan panjang Messi bersama Argentina: bukan sekadar karier internasional, tetapi sebuah hubungan yang melewati kemenangan, kegagalan, kritik, hingga akhirnya berujung pada pencapaian tertinggi.

[adsense]

Dari Pemain yang Dikritik Menjadi Ikon Argentina

Ketika pertama kali membela Argentina, Messi harus berhadapan dengan ekspektasi luar biasa. Performanya di level klub bersama Barcelona membuat publik Argentina berharap hal yang sama terjadi ketika ia mengenakan seragam nasional.

[adsense]Namun proses tersebut membutuhkan waktu.

Messi sempat menjadi sasaran kritik ketika Argentina gagal meraih gelar. Bahkan, pada 2016 ia pernah mengumumkan pensiun dari tim nasional sebelum akhirnya kembali.

[adsense]Kembalinya Messi kemudian menjadi awal dari periode paling sukses dalam sejarah modern Argentina.

Bersama generasi yang dipimpin pelatih Lionel Scaloni, Messi akhirnya menemukan formula yang membuat Argentina kembali menjadi kekuatan utama sepak bola dunia.

[adsense]

Semua Terbayar di Qatar

Trofi tersebut menjadi kepingan yang selama bertahun-tahun hilang dari koleksi Messi.

[adsense]Argentina mengalahkan Prancis melalui drama adu penalti pada final di Lusail. Messi mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut dan mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan legenda Argentina seperti Diego Maradona, Messi akhirnya memiliki mahkota yang selama ini paling diinginkannya.

[adsense]Piala Dunia 2022 juga menjadi puncak dari periode emas Argentina.

Sebelumnya, Messi dan Argentina telah memenangkan Copa America 2021 dan Finalissima 2022. Dua tahun setelah menjuarai Piala Dunia, Argentina kembali mengangkat Copa America 2024.

[adsense]

Empat Trofi yang Mengubah Cerita Messi

• Copa America 2021
• Finalissima 2022
• Piala Dunia 2022
• Copa America 2024

[adsense]Tidak hanya koleksi trofi, Messi juga meninggalkan sejumlah rekor individual.

Menurut data resmi Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA), Messi menutup kariernya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Timnas Argentina. Totalnya mencapai 207 pertandingan dan 125 gol, ditambah 66 assist.

[adsense]Angka tersebut membuat perpisahan Messi bukan sekadar pergantian generasi.

Argentina kehilangan pemain yang selama bertahun-tahun menjadi pusat permainan sekaligus simbol tim nasional.

[adsense]

Monumental Jadi Panggung Terakhir

Stadion Monumental di Buenos Aires menjadi lokasi ketika Messi kembali mengenakan jersey Argentina di hadapan para pendukungnya untuk terakhir kalinya.

[adsense]Argentina menghadapi Benin dalam pertandingan persahabatan pada rangkaian FIFA Matchday. Bagi Benin, laga tersebut tetap menjadi pertandingan internasional. Namun bagi Argentina, perhatian terbesar tertuju pada satu nama: Messi.

AFA bahkan menggambarkan pertandingan tersebut sebagai bab terakhir perjalanan Messi bersama Argentina di tanah kelahirannya.

[adsense]Lebih dari dua dekade setelah memulai perjalanan internasionalnya, sang kapten akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal di depan pendukung yang selama bertahun-tahun mengikuti seluruh perjalanannya.

Messi Memilih Pergi dengan Tenang

[adsense]Dalam pesan tersebut, Messi mengatakan keputusan itu terasa menyakitkan. Namun, ia merasa waktunya telah tiba untuk menutup perjalanan bersama Argentina.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya selalu memberikan seluruh kemampuan ketika membela negaranya.

[adsense]Kini, setelah pertandingan terakhir di depan publik Argentina tiba, pesan tersebut mendapatkan bentuk yang lebih nyata.

Messi tidak pergi karena kekurangan pencapaian.

[adsense]Dia pergi setelah mendapatkan hampir semua yang bisa diimpikan seorang pesepak bola bersama tim nasional: menjadi kapten, memenangkan Copa America, mengangkat Piala Dunia, memecahkan rekor gol, dan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk negaranya.

Akhir dari Era Messi di Argentina

[adsense]Dari pemain muda yang datang dari akademi hingga kapten yang membawa negaranya menjadi juara dunia, perjalanannya berubah dari kisah tentang tekanan menjadi kisah tentang warisan.

Dan ketika pertandingan melawan Benin berakhir, Argentina akan memasuki era baru tanpa pemain yang selama bertahun-tahun menjadi wajah utama La Albiceleste.

[adsense]Messi meninggalkan tim nasional dengan 207 penampilan, 125 gol, empat gelar utama, dan sebuah Piala Dunia yang dahulu terasa seperti mimpi.

Kini, mimpi itu sudah menjadi sejarah.

[adsense]Dan jersey Argentina yang pernah ia sebut sebagai mimpi, kebanggaan, dan hidupnya akan selamanya menjadi bagian dari warisan Lionel Messi.

[adsense]

[adsense]Meski demikian, temuan tersebut tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

MK beralasan perkara yang diajukan sejumlah pihak tersebut tidak lagi dapat ditempatkan sebagai sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden.

[adsense]Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," kata Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam persidangan.

[adsense]

MK Tak Menemukan Bukti Ijazah yang Dimaksud

Ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

[adsense]MK juga mempertimbangkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Dalam persidangan, terungkap adanya certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Namun, MK menilai dokumen tersebut tidak menunjukkan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan.

[adsense]Menurut MK, certificate of attendance pada dasarnya menunjukkan kehadiran seseorang dalam proses pembelajaran, bukan bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Persoalannya Bukan Lagi Sengketa Pilpres

[adsense]Hal itu berkaitan dengan posisi Gibran saat perkara diputus.

MK menilai status Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 telah berakhir setelah dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto dilantik dan mengucapkan sumpah pada 20 Oktober 2024.

[adsense]Pelantikan tersebut sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Karena itu, menurut MK, persoalan yang berkaitan dengan keabsahan syarat calon tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu.

[adsense]"Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden," ujar Adies.

MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima

[adsense]Setelah mempertimbangkan persoalan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Dengan keputusan tersebut, MK tidak mengabulkan permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran ataupun membatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden.

[adsense]MK juga tidak memerintahkan proses pemilihan wakil presiden baru sebagaimana diminta para pemohon.

Siapa yang Mengajukan Gugatan?

[adsense]Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika didaftarkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Mereka berpendapat persyaratan pendidikan minimal yang tercantum dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu harus dipenuhi secara sah sejak proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

[adsense]Menurut dalil para pemohon, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, status pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden seharusnya dinyatakan tidak sah.

Pemohon Minta Gibran Didiskualifikasi

[adsense]Mereka juga meminta penetapan Gibran sebagai cawapres pada Pemilu 2024 dinyatakan cacat hukum serta keputusan KPU terkait penetapannya dibatalkan.

Tidak hanya itu, para pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

[adsense]Para pemohon bahkan meminta MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden.

Proses tersebut diminta dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[adsense]

Kedudukan Hukum Jadi Penentu

MK menjelaskan bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden memiliki ketentuan khusus mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan.

[adsense]Para pemohon dalam perkara ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil, partai politik, serta perseorangan warga negara.

MK kemudian menyatakan mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

[adsense]Atas dasar itu, meskipun MK menguraikan fakta mengenai dokumen pendidikan Gibran dalam pertimbangan hukumnya, persoalan tersebut tidak berujung pada perubahan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Putusan MK Tidak Sama dengan Diskualifikasi

[adsense]Di satu sisi, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Di sisi lain, MK menyatakan tidak memiliki dasar untuk mengabulkan permintaan para pemohon agar Gibran didiskualifikasi sebagai Wakil Presiden melalui perkara PHPU tersebut.

[adsense]Dengan demikian, putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berakhir dengan amar permohonan para pemohon tidak dapat diterima, bukan dengan keputusan mencopot atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden maupun calon wakil presiden, sebagaimana ditegaskan MK dalam pertimbangannya, menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai persyaratan tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan - Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year on year (yoy) pada September 2026 sebesar 2,71%. Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut tercatat 0,14%.

[adsense]Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," kata Evan.

[adsense]Menurut Evan, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.

Biro Perekonomian juga menempuh berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.

[adsense]"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," katanya.

Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini mencapai sekitar 5%. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pola yang sama melalui kebijakan yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan.

[adsense]"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata.

[adsense]Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga.

"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan," kata Evan.

[adsense]

Topikseru.com, Medan - Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia tingkat Kota Medan Tahun 2026 ditandai dengan aksi sederhana namun penuh makna ketika Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas bersama sejumlah dokter kecil siswa sekolah dasar mempraktikkan langsung cara mencuci tangan pakai sabun.

Dengan mengikuti setiap tahapan mencuci tangan, Airin Rico Waas bersama para siswa menunjukkan bahwa kebiasaan menjaga kebersihan tangan dapat dimulai dari hal sederhana dan dilakukan siapa saja. Aksi tersebut berlangsung di SD Negeri 060923, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (6/10/26).

Dalam aksi cuci tangan pakai sabun tersebut, Airin Rico Waas juga didampingi Pj Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Medan Fahriatunisa Erfin Fahrurrazi dan Plt Kadis DP3APMPPKB, Viyanti Dewi Nasution.

Dihadapan para siswa, Airin mengajak anak-anak menjadikan cuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan peringatan.

"Cuci tangan pakai sabun jangan sampai hanya kita lakukan saat ada kegiatan seperti ini. Saya ingin kebiasaan ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," ujar Airin.

Menurut Airin, tangan merupakan bagian tubuh yang paling banyak digunakan dalam berbagai aktivitas. Karena itu, menjaga kebersihan tangan menjadi langkah sederhana yang penting untuk membantu mencegah kuman dan penyakit.

Ia pun mengingatkan para siswa untuk membiasakan mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah bermain, maupun setelah melakukan aktivitas yang membuat tangan kotor.

Airin berharap kebiasaan baik tersebut tidak berhenti di lingkungan sekolah. Ia mengajak para siswa menjadi contoh di rumah dengan mengingatkan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk turut membiasakan cuci tangan pakai sabun.

"Yang kita bangun bukan hanya kegiatan mencuci tangannya, tetapi kebiasaan baik yang terus dilakukan secara berkelanjutan, bahkan setelah kegiatan ini selesai," katanya.

Momen praktik bersama dokter kecil itu sekaligus menjadi pesan bahwa membangun perilaku hidup bersih dan sehat dapat dimulai sejak usia dini. Anak-anak tidak hanya diajak mengetahui pentingnya mencuci tangan, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung agar menjadi kebiasaan.

Selain praktik cuci tangan, Airin Rico Waas bersama dokter kecil juga melakukan aksi menari cuci tangan pakai sabun. Gerakan dalam tarian tersebut mengajak generasi muda untuk rumah rutin melakukan cuci tangan pakai sabun di kehidupan sehari-hari.

Kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon mangga madu dan penandatanganan prasasti yang dilakukan Airin Rico Waas. Kemudian ditutup dengan pelepasan balon sebagai simbol kampanye pentingnya menjaga kebersihan tangan.

[adsense]Menjelang pembacaan putusan perkara tersebut, Prabowo disebut menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif.

Sikap itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

[adsense]"Bapak Presiden mengatakan bahwa itu kewenangan daripada yudikatif," kata Syahganda.

Menurut Syahganda, pemerintah tidak akan mencampuri proses yang sedang berjalan di MK.

[adsense]Presiden, kata dia, memilih memberikan ruang kepada hakim konstitusi untuk menjalankan kewenangannya dan menunggu putusan resmi.

Prabowo Disebut Tak Akan Intervensi

[adsense]Ia menyebut Prabowo telah beberapa kali menunjukkan sikap serupa ketika menghadapi perkara yang menjadi kewenangan lembaga yudikatif.

Syahganda mencontohkan sikap Presiden dalam proses judicial review Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

[adsense]"Presiden ini sudah berkali-kali memperlihatkan sebagai eksekutif tidak mengintervensi," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda berdasarkan pertemuannya dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Minggu (4/10/2026).

[adsense]Dalam pertemuan itu, Syahganda mengaku Presiden menyampaikan bahwa perkara gugatan terkait syarat pendidikan Gibran harus diserahkan kepada lembaga yudikatif.

Pemerintah Belum Bicara Langkah Setelah Putusan

[adsense]Syahganda mengatakan pemerintah belum membahas langkah lanjutan apabila permohonan yang diajukan para pemohon nantinya dikabulkan.

Menurut dia, pemerintah terlebih dahulu menunggu putusan resmi MK sebelum membicarakan konsekuensi atau langkah berikutnya.

[adsense]Dengan demikian, posisi pemerintah saat ini adalah tidak mendahului keputusan hakim konstitusi.

Sikap tersebut juga membuat isu gugatan syarat pendidikan Gibran sepenuhnya berada dalam proses persidangan hingga MK menyampaikan putusannya.

[adsense]

Perkara Terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Dalam data resmi MK, perkara itu merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Perkara diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana.

[adsense]Persoalan yang dibawa ke MK berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait pemenuhan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

[adsense]Salah satu hal yang dipersoalkan adalah penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.

Dalil tersebut merupakan bagian dari permohonan yang sedang diperiksa MK dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum putusan dibacakan.

[adsense]

MK Telah Menjalani Tahapan Persidangan

Berdasarkan catatan resmi MK, pemeriksaan pendahuluan berlangsung pada 21 September 2026. Tahapan berikutnya mencakup penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, serta pembuktian dari para pihak.

[adsense]Pada 30 September, agenda persidangan mencakup pembuktian dari pemohon. Sehari kemudian, MK mendengarkan pembuktian dari termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Pada 2 Oktober, MK masih mencatat agenda mendengarkan keterangan dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta atase pendidikan Indonesia di Singapura dan Australia.

[adsense]Rangkaian tersebut menunjukkan perkara telah memasuki tahap akhir sebelum pengucapan putusan.

MK menjadwalkan pengucapan putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB di Gedung MK, Jakarta. Jadwal tersebut tercantum dalam agenda resmi MK.

[adsense]Karena itu, pernyataan Syahganda mengenai sikap Presiden Prabowo disampaikan hanya beberapa jam sebelum agenda putusan.

Pemerintah menegaskan tidak akan mendahului proses tersebut. Keputusan mengenai perkara berada di tangan hakim konstitusi sesuai kewenangan MK.

[adsense]

Menunggu Putusan MK

Bagi pemerintah, substansi perkara merupakan bagian dari proses yudisial yang harus diselesaikan oleh MK.

[adsense]Sementara itu, putusan yang akan dibacakan malam ini akan menentukan bagaimana MK menilai perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Hingga putusan dibacakan, berbagai dalil yang muncul dalam persidangan tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari proses hukum.

[adsense]Presiden Prabowo, melalui pernyataan yang disampaikan Syahganda, memilih menunggu keputusan tersebut dan tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

[adsense]

[adsense]Kenaikan tersebut terjadi ketika harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan harga yang harus mereka bayarkan untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi.

Selain NTP, indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) juga mengalami penguatan. Pada September, NTUP Sumut mencapai 163,85 atau tumbuh 1,24 persen dibandingkan Agustus 2026.

[adsense]Pergerakan dua indikator tersebut memberikan gambaran bahwa tekanan biaya yang dihadapi petani masih dapat diimbangi oleh peningkatan penerimaan dari hasil pertanian.

Harga Komoditas Jadi Motor Kenaikan NTP

[adsense]Pada September 2026, indeks tersebut berada di level 202,97 dan meningkat 1,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sejumlah komoditas menjadi penyumbang kenaikan harga yang diterima petani. Di antaranya cabai rawit, karet, tomat, kelapa sawit, dan biji kakao.

[adsense]Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga komoditas pertanian masih menjadi faktor penting dalam menentukan daya tukar petani di Sumut.

"NTP Sumut pada September yaitu 157,97 atau meningkat 0,64 persen, dan NTUP 163,85 atau naik 1,24 persen dibandingkan Agustus," ujar Dadan dalam keterangan yang diterima di Medan, Selasa (6/10/2026).

[adsense]

Biaya yang Dibayar Petani Ikut Naik

BPS Sumut mencatat indeks harga yang dibayar petani (Ib) mencapai 124,63 atau naik 0,24 persen secara bulanan.

[adsense]Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi biaya upah menanam, sewa traktor, dan bensin.

Artinya, kenaikan pendapatan petani belum sepenuhnya lepas dari tekanan biaya operasional. Namun, laju kenaikan harga yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga yang harus dibayar.

[adsense]Perbedaan laju tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong NTP Sumut September 2026 ke level yang lebih tinggi.

Hortikultura Jadi Subsektor yang Menonjol

[adsense]Salah satu subsektor yang mencatat kenaikan cukup tinggi adalah tanaman hortikultura, dengan indeks mencapai 102,88 atau tumbuh 4,84 persen dibandingkan Agustus.

Kenaikan juga terjadi pada subsektor peternakan yang tercatat tumbuh 1,73 persen, serta perkebunan rakyat yang meningkat 0,76 persen.

[adsense]Pergerakan tersebut memperlihatkan bahwa komoditas hortikultura menjadi salah satu sumber penguatan terbesar dalam NTP Sumut pada September.

NTUP Naik, Efisiensi Usaha Petani Ikut Disorot

[adsense]Berbeda dengan NTP yang turut memperhitungkan kebutuhan konsumsi rumah tangga petani, NTUP lebih berkaitan dengan kemampuan penerimaan usaha pertanian dalam menghadapi biaya produksi dan penambahan barang modal.

Kenaikan NTUP menunjukkan bahwa peningkatan harga yang diterima petani masih lebih kuat dibandingkan kenaikan biaya yang berkaitan dengan kegiatan produksi.

[adsense]BPS mencatat indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) berada di level 124,63 dan meningkat 0,24 persen.

Komponen yang memberikan kontribusi antara lain harga kalium, upah pemanenan, bensin, serta biaya sewa traktor.

[adsense]

Cabai dan Sawit Masih Jadi Penopang

Cabai rawit dan tomat menjadi komoditas hortikultura yang berkontribusi terhadap kenaikan. Sementara pada sektor perkebunan, kelapa sawit dan biji kakao turut memberikan dorongan terhadap penerimaan petani.

[adsense]Pergerakan harga komoditas tersebut menjadi penting bagi perekonomian Sumut karena sektor pertanian memiliki keterkaitan langsung dengan pendapatan masyarakat pedesaan dan aktivitas ekonomi di daerah.

Ketika harga jual komoditas meningkat lebih cepat daripada biaya produksi, ruang usaha petani menjadi relatif lebih baik.

[adsense]

Apa Arti Kenaikan NTP bagi Petani Sumut?

Namun, angka tersebut tidak berarti seluruh petani otomatis mengalami peningkatan pendapatan dalam besaran yang sama.

[adsense]Perbedaan komoditas, subsektor, biaya produksi, volume panen, serta harga di tingkat petani dapat membuat kondisi masing-masing pelaku usaha pertanian berbeda.

Karena itu, kenaikan NTP dan NTUP Sumut lebih tepat dibaca sebagai indikator agregat mengenai perkembangan daya tukar dan kondisi usaha pertanian secara keseluruhan.

[adsense]

Tantangan Berikutnya Ada di Biaya Produksi

Harga bahan bakar, upah tenaga kerja, pupuk atau input pertanian, serta biaya penggunaan alat dan mesin dapat memengaruhi keuntungan petani apabila meningkat lebih cepat dibandingkan harga jual hasil panen.

[adsense]Dengan kondisi tersebut, keberlanjutan kenaikan NTP Sumatera Utara ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan harga komoditas menjaga penerimaan petani sekaligus pengendalian biaya produksi.

Untuk sementara, data BPS September 2026 menunjukkan bahwa harga yang diterima petani Sumut masih tumbuh lebih cepat daripada biaya yang mereka keluarkan, sehingga NTP dan NTUP sama-sama mencatat pertumbuhan secara bulanan.

[adsense]