Topikseru.com - Stres merupakan kondisi yang bisa dialami siapa saja, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, tuntutan keluarga, hingga persoalan hubungan dapat memicu stres yang terkadang tidak disadari.

[adsense]Peringatan National Stress Awareness Day atau Hari Kesadaran Stres pada Rabu, 4 November 2026, menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengenali tanda-tanda stres sejak dini.

Tidak semua orang yang mengalami stres menunjukkan gejala yang sama. Sebagian orang mudah marah, sulit tidur, atau kehilangan konsentrasi. Namun, ada pula yang tetap menjalankan aktivitas seperti biasa meskipun sedang mengalami tekanan emosional.

[adsense]Karena itu, mengenali perubahan kecil pada tubuh, pikiran, dan perilaku menjadi langkah penting agar stres tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

7 Tanda Stres yang Sering Tidak Disadari

[adsense]Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stres merupakan kondisi kekhawatiran atau ketegangan mental yang muncul akibat situasi sulit. Stres sebenarnya merupakan respons alami manusia, tetapi tekanan yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental.

Organisasi Kesehatan Dunia

[adsense]Berikut beberapa tanda stres yang perlu diperhatikan.

1. Mudah marah dan tersinggung

[adsense]Seseorang yang mengalami stres terkadang menjadi lebih sensitif. Hal kecil bisa memicu kemarahan, mudah tersinggung, atau membuat seseorang kehilangan kesabaran.

Perubahan emosi ini sering dianggap sebagai masalah kepribadian, padahal bisa berkaitan dengan tekanan yang sedang dialami.

[adsense]2. Sulit tidur atau sering terbangun

Stres dapat membuat pikiran terus bekerja meskipun tubuh sudah lelah. Akibatnya, seseorang sulit tidur, sering terbangun pada malam hari, atau justru tidur lebih lama dari biasanya.

[adsense]Jika berlangsung terus-menerus, gangguan tidur juga dapat memperburuk kondisi emosional.

3. Sering sakit kepala dan nyeri otot

[adsense]Gejala stres tidak selalu berkaitan dengan pikiran. Tubuh juga bisa memberikan tanda berupa sakit kepala, otot tegang, nyeri pada bagian tubuh tertentu, hingga gangguan pencernaan.

Keluhan fisik tersebut dapat muncul ketika seseorang menghadapi tekanan berkepanjangan.

[adsense]4. Sulit berkonsentrasi

Pekerjaan sederhana terasa lebih sulit diselesaikan. Seseorang juga bisa menjadi mudah lupa, sulit mengambil keputusan, dan kehilangan fokus saat melakukan aktivitas sehari-hari.

[adsense]5. Nafsu makan berubah

Sebagian orang kehilangan selera makan ketika menghadapi tekanan. Sebaliknya, ada pula yang justru makan lebih banyak sebagai cara untuk mengalihkan perasaan tidak nyaman.

[adsense]Perubahan pola makan yang berlangsung lama perlu diperhatikan.

6. Menarik diri dari lingkungan sosial

[adsense]Orang yang mengalami stres terkadang memilih menghindari pertemuan, mengurangi komunikasi dengan teman, atau tidak tertarik melakukan kegiatan yang sebelumnya disukai.

Kondisi ini bisa membuat seseorang semakin sulit mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

[adsense]7. Merasa cemas dan kewalahan

Pikiran dipenuhi kekhawatiran, bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Seseorang bisa merasa semua masalah datang bersamaan dan tidak tahu harus memulai penyelesaiannya dari mana.

[adsense]Gejala-gejala tersebut merupakan beberapa tanda stres yang dijelaskan oleh NHS dan WHO. Namun, gejala yang sama juga dapat disebabkan kondisi kesehatan lain sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar diagnosis sendiri.

Organisasi Kesehatan Dunia+1

[adsense]Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mengurangi Stres?

Mengelola stres tidak selalu harus dimulai dengan perubahan besar. Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu tubuh dan pikiran menghadapi tekanan.

[adsense]Berikut langkah yang bisa dicoba:

• Mengatur waktu istirahat: Jangan memaksakan diri terus bekerja tanpa jeda.

[adsense]• Menjaga pola tidur: Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang teratur.

• Melakukan aktivitas fisik: Berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga ringan dapat membantu menjaga kesehatan mental.

[adsense]• Berbagi cerita: Bicarakan masalah dengan keluarga, teman, atau orang yang dipercaya.

• Membatasi media sosial: Kurangi paparan informasi yang justru membuat pikiran semakin terbebani.

[adsense]• Menjaga pola makan: Konsumsi makanan bergizi dan makan secara teratur.

WHO juga menyarankan menjaga rutinitas, tidur cukup, tetap aktif, serta membangun hubungan sosial sebagai bagian dari upaya mengelola stres.

[adsense]Organisasi Kesehatan Dunia+1

Kapan Harus Mencari Bantuan Profesional?

[adsense]Stres yang berlangsung lama dan mulai mengganggu pekerjaan, hubungan keluarga, aktivitas sosial, maupun kehidupan sehari-hari tidak sebaiknya diabaikan.

Jika kesulitan mengendalikan stres, seseorang dapat berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan profesional.

[adsense]Terlebih jika muncul perasaan putus asa, kecemasan berat, atau pikiran untuk menyakiti diri sendiri, bantuan profesional perlu dicari segera.

Stres bukan tanda seseorang lemah. Kondisi ini bisa dialami siapa saja dan membutuhkan perhatian yang sama seperti masalah kesehatan fisik.

[adsense]Peringatan Hari Kesadaran Stres setiap November menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan mental bukan hanya dilakukan ketika seseorang sudah merasa kewalahan, tetapi juga perlu menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Polda Sumatera Utara terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas sekaligus penegakan hukum secara humanis melalui Operasi Patuh Toba 2026. Hingga hari kesembilan pelaksanaan operasi, tercatat 12.376 kegiatan teguran dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

[adsense]Berdasarkan data Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Lantas Polda Sumut hingga Selasa (3/11/2026), kegiatan tersebut terdiri atas 10.983 teguran, 1.195 tilang manual, dan 198 penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile. Sementara penindakan melalui ETLE Statis tercatat nihil.

Khusus pada hari kesembilan, petugas mencatat 2.892 kegiatan, terdiri atas 2.722 teguran, 148 tilang manual, dan 22 penindakan melalui ETLE Mobile. Angka tersebut meningkat 40,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 2.055 kegiatan.

[adsense]Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi lebih jauh bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara.

"Penegakan hukum tetap kami laksanakan secara profesional dan proporsional. Namun, edukasi dan teguran juga menjadi bagian penting dari pendekatan humanis Polri agar masyarakat semakin memahami pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas," ujar Kombes Ferry, Rabu (4/11/2026)

[adsense]Ia menjelaskan, selain kegiatan penegakan hukum, Polda Sumut juga mengoptimalkan langkah preemtif melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, orang tua, pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek daring, kurir hingga komunitas kendaraan bermotor.

Edukasi tersebut mencakup pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, sabuk pengaman, larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara, bahaya melawan arus, serta kepatuhan terhadap batas kecepatan.

[adsense]Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sejumlah titik rawan kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Personel juga ditempatkan di kawasan sekolah, persimpangan, pasar dan ruas jalan dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi.

Menurut Ferry, kombinasi edukasi, pencegahan dan penegakan hukum tersebut merupakan langkah untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib, bukan sekadar meningkatkan kepatuhan masyarakat selama operasi berlangsung.

[adsense]"Kami ingin membangun kesadaran bahwa tertib berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tetapi karena masyarakat memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki risiko terhadap keselamatan. Jangan sampai kelalaian di jalan raya berujung pada kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain," katanya.

Polda Sumut mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kelengkapan kendaraan dan surat-surat berkendara, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

[adsense]Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin atas dinamika penetapan sejumlah individu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keprihatinan tersebut disampaikan Presiden menyusul perkembangan kasus yang turut menyeret salah satu pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan.

"Mewakili beliau, Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan keprihatinan yang luar biasa oleh karena terjadinya dinamika tersebut," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo, lanjut Prasetyo, sangat prihatin karena tindakan tersebut diduga dilakukan oleh individu dari institusi yang berada di bawah Presiden. Menurut dia, kondisi itu juga mengkhawatirkan bagi kepentingan bersama.

"Beliau sangat, sangat prihatin. Seorang Kepala Negara saja, ada institusi yang itu berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya demikian, tentunya itu sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," kata dia.

Prasetyo mengatakan salah satu individu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kondisi itu kemudian membawa konsekuensi terhadap jabatan yang bersangkutan.

Presiden Prabowo, kata dia, telah mengambil keputusan dan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Sebagai penggantinya untuk sementara, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan. Ariyo merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Prasetyo menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat melalui institusi kepolisian tidak terganggu akibat perkembangan kasus tersebut.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali," ujarnya.

Dia turut meminta masyarakat tidak khawatir karena proses penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena tindakan ini dilakukan oleh beberapa oknum tertentu," ujar dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11), mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Topikseru.com - Nilai impor pupuk ke Sumatera Utara (Sumut) mencapai 31,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 579,2 miliar pada September 2026. Angka tersebut melonjak hingga 328 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,4 juta dollar AS atau sekitar Rp 134,2 miliar.

[adsense]Kenaikan ini menjadi perhatian karena pupuk merupakan salah satu komoditas penting bagi sektor pertanian. Perubahan nilai impor dalam waktu singkat juga memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan pasokan pupuk di Sumatera Utara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara yang diberitakan pada awal November 2026, nilai impor pupuk pada Agustus 2026 masih berada di angka 7,4 juta dollar AS. Sebulan kemudian, nilainya meningkat menjadi 31,9 juta dollar AS.

[adsense]Meski kenaikannya mencapai 328 persen secara bulanan, angka tersebut perlu dibaca secara tepat. Data yang disampaikan merupakan nilai impor, bukan keterangan bahwa volume atau jumlah fisik pupuk yang masuk ke Sumut juga naik 328 persen.

Jika dibandingkan dengan September 2025, nilai impor pupuk pada September 2026 yang mencapai 31,9 juta dollar AS meningkat sekitar 19 persen dari 26,8 juta dollar AS.

[adsense]Sementara itu, secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2026, nilai impor pupuk Sumut mencapai 256,8 juta dollar AS. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sekitar 216 juta dollar AS.

Mengapa nilai impor pupuk meningkat tajam?

[adsense]Kenaikan nilai impor dalam satu bulan tidak selalu berarti kebutuhan pupuk meningkat dengan persentase yang sama. Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan untuk memahami perubahan tersebut.

Pertama, waktu kedatangan barang dan transaksi impor. Nilai impor bulanan dapat meningkat ketika pengiriman atau pencatatan transaksi dalam jumlah besar terkonsentrasi pada satu periode.

[adsense]Kedua, perubahan harga dan jenis pupuk. Nilai impor dipengaruhi harga barang, jenis produk, serta komposisi komoditas yang didatangkan. Karena itu, kenaikan nilai belum cukup untuk menyimpulkan bahwa jumlah pupuk yang masuk bertambah dalam proporsi serupa.

Ketiga, kebutuhan industri dan pasar. Pupuk yang diimpor tidak otomatis seluruhnya merupakan pupuk bersubsidi untuk petani. Impor juga dapat berkaitan dengan kebutuhan sektor industri maupun pasar pupuk nonsubsidi.

[adsense]Hingga data yang diberitakan tersebut, belum ada penjelasan rinci dari BPS mengenai faktor spesifik yang menyebabkan lonjakan nilai impor pupuk Sumut pada September 2026. Karena itu, penyebab kenaikan 328 persen tersebut belum dapat dipastikan hanya dari angka statistik impor.

Kuota pupuk bersubsidi Sumut juga menjadi sorotan

[adsense]Di tengah kenaikan nilai impor, persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani Sumatera Utara juga menjadi perhatian.

Pada 2026, alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumut ditetapkan sebanyak 503.780 ton. Rinciannya terdiri atas 202.258 ton urea, 241.930 ton NPK, 2.181 ton NPK khusus, dan 57.083 ton pupuk organik.

[adsense]Data realisasi yang diberitakan pada April 2026 menunjukkan penyaluran hingga Maret belum merata pada seluruh jenis pupuk. Realisasi urea tercatat 18,40 persen, NPK 20,61 persen, NPK khusus 12,04 persen, sedangkan pupuk organik 2,84 persen.

Di sisi lain, pada akhir Oktober 2026, anggota DPRD Sumatera Utara Rudi Alfahri Rangkuti menyoroti rencana pengurangan kuota pupuk bersubsidi di Sumut sekitar 34.000 ton. Ia juga menyampaikan perkiraan kekurangan kebutuhan pupuk petani sekitar 60.000 ton.

[adsense]Pernyataan tersebut merupakan sorotan dari pihak legislatif dan perlu dibedakan dari data resmi mengenai kebutuhan serta ketersediaan pupuk di lapangan.

Lonjakan impor belum tentu berarti pupuk subsidi bertambah

[adsense]Kenaikan nilai impor pupuk hingga Rp579,2 miliar tidak serta-merta menunjukkan bahwa pasokan pupuk bersubsidi bagi petani Sumut ikut meningkat.

Untuk mengetahui dampaknya terhadap petani, perlu dilihat lebih jauh jenis pupuk yang diimpor, negara asal, volume dalam satuan ton, tujuan penggunaan, serta apakah produk tersebut masuk ke jalur distribusi subsidi atau nonsubsidi.

[adsense]Data impor juga perlu dibandingkan dengan kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan, jenis tanaman, musim tanam, dan realisasi penyaluran di setiap daerah.

Dengan demikian, angka kenaikan 328 persen menjadi petunjuk adanya perubahan besar dalam nilai perdagangan pupuk Sumatera Utara. Namun, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa petani telah memperoleh pasokan lebih banyak atau bahwa kebutuhan pupuk di daerah mengalami lonjakan sebesar itu.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) KSP.

[adsense]Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut telah diambil Presiden Prabowo pada Rabu pagi dan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

"Pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

[adsense]Prasetyo mengatakan Presiden selanjutnya menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo untuk sementara menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Staf Kepresidenan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut. Letjen TNI Ariyo sendiri merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI.

"Untuk sementara, beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kesekretariatan Kepresidenan," kata dia.

[adsense]Dia menjelaskan keputusan itu diambil menyusul penetapan sejumlah individu sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya.

Menurut Prasetyo, salah satu tersangka dalam perkara tersebut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sehingga diperlukan konsekuensi terhadap jabatan yang bersangkutan.

[adsense]"Mewakili beliau, Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan keprihatinan yang luar biasa oleh karena terjadinya dinamika tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

[adsense]Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11), mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

[adsense]

Topikseru.com - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan tersebut diumumkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa, 3 November 2026. Listyo tidak sendiri. Dua perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, wartawan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Lantas, bagaimana kasus ini bermula dan apa saja yang ditemukan penyidik?

1. Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan terjadi dalam rentang 2025 hingga 2026.

Pada periode tersebut, para tersangka diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).

LIMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses intersepsi atau penyadapan secara resmi.

Namun, menurut penyidik, sejumlah nomor tersebut dimasukkan tanpa melalui proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kegiatan penyelidikan maupun penyidikan suatu perkara pidana.

Tindakan itu diduga tidak sesuai dengan prosedur penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

2. File Hasil Penyadapan Diduga Diperintahkan untuk Dihapus

Perkembangan lain muncul pada Oktober 2026.

Bareskrim mengungkap bahwa para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS.

Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

Namun, tindakan itu diketahui oleh petugas yang kemudian melaporkannya kepada pihak berwenang.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting yang mengawali pengungkapan perkara dugaan penyadapan ilegal ini.

3. Laporan Polisi Dibuat pada 30 Oktober 2026

Petugas yang mengetahui dugaan penghapusan file kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dalam proses tersebut, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman dugaan penyadapan dan penghapusan data elektronik.

4. Listyo Sigit dan Dua Perwira Tinggi Polri Ditetapkan sebagai Tersangka

Setelah melakukan penyidikan, Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, AHN, dan EH.

Ketiganya diidentifikasi sebagai:

• Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

• Ahrie Sonta Nasution (AHN), Kepala Divisi Hukum Polri.

• Eko Hadi Santoso (EH), pejabat di lingkungan pendidikan dan pelatihan Polri.

Sementara itu, seorang perwira tinggi lainnya berinisial SU, yang diidentifikasi sebagai Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus saksi dalam perkara tersebut.

Ketiga tersangka kemudian ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan besar karena salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan mantan pimpinan tertinggi kepolisian Indonesia.

5. Siapa Saja yang Diduga Menjadi Sasaran Penyadapan?

Berdasarkan keterangan Kabareskrim, nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan berasal dari sejumlah kalangan.

Di antaranya:

• Presiden Prabowo Subianto.

• Pejabat negara.

• Tokoh politik.

• Tokoh media dan wartawan.

• Pimpinan organisasi masyarakat.

• Aktivis lembaga swadaya masyarakat.

• Kalangan pengusaha.

Luasnya kelompok yang diduga menjadi sasaran membuat perkara ini mendapat perhatian serius.

Meski demikian, penyidik masih perlu mengungkap secara terperinci siapa saja pemilik nomor yang disadap, bagaimana informasi tersebut digunakan, dan apa tujuan aktivitas itu dilakukan.

6. Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum.

Berdasarkan keterangan Bareskrim, pasal yang disangkakan meliputi:

• Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan atau intersepsi ilegal, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

• Pasal 332 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

• Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait perubahan, penghilangan, atau pemindahan informasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.

Penerapan pasal-pasal tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.

7. Pemerintah Sebut Motif Penyadapan Belum Terungkap

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penyelidikan masih berada pada tahap awal.

Menurut Yusril, pemerintah belum menemukan bukti yang menghubungkan para tersangka dengan tindakan makar maupun memastikan motif di balik dugaan penyadapan tersebut.

Artinya, penyidik masih harus mendalami tujuan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur hukum.

Hingga 4 November 2026, proses penyidikan masih berlangsung. Penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan.

Perkembangan kasus ini akan menjadi perhatian publik, terutama terkait perlindungan privasi, penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum di Indonesia.

Topikseru.com - Kasus dugaan perdagangan orang dengan modus perekrutan tentara bayaran di Rusia menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengungkap jaringan yang melibatkan puluhan warga negara Indonesia (WNI).

[adsense]Dalam pengungkapan pada 2 November 2026, polisi menyebut terdapat 58 WNI yang menjadi korban dalam lima laporan polisi. Mereka diduga direkrut menggunakan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji dan bonus bernilai fantastis.

Modus perekrutan tersebut memanfaatkan media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para calon korban awalnya ditawari pekerjaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas militer.

[adsense]Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta.

Selain itu, mereka ditawari gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

[adsense]Namun, pekerjaan yang ditawarkan ternyata berujung pada perekrutan sebagai tentara bayaran di Rusia.

1. Ditawari Pekerjaan Logistik hingga Pengamanan Perbatasan

[adsense]Salah satu modus yang digunakan pelaku adalah menawarkan pekerjaan sipil di Rusia.

Calon korban dijanjikan pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, hingga pembangunan pertahanan.

[adsense]Tawaran tersebut dibuat seolah-olah merupakan kesempatan bekerja di luar negeri dengan penghasilan besar.

Besarnya bonus dan gaji menjadi daya tarik bagi calon pekerja. Apalagi, sebagian proses keberangkatan dan kebutuhan perjalanan disebut difasilitasi oleh pihak perekrut.

[adsense]Namun, setelah tiba di Rusia, para korban diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran.

Mereka kemudian menjalani pelatihan militer sebelum berpotensi dikirim ke wilayah konflik bersenjata.

[adsense]2. Perekrutan Dilakukan Melalui Media Sosial

Polisi mengungkap bahwa perekrutan tidak hanya dilakukan melalui agen pekerjaan, tetapi juga memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan.

[adsense]Pelaku menyebarkan informasi lowongan kerja untuk menjangkau calon korban.

Dalam salah satu perkara yang ditangani Bareskrim, tersangka berinisial MI diduga bertugas memberikan informasi lowongan, merekrut calon korban, hingga mengurus proses keberangkatan.

[adsense]Tersangka tersebut disebut memperoleh keuntungan sebesar 1.000 rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.

Polisi juga menemukan dugaan jaringan perekrutan berjenjang yang menghubungkan perekrut di Indonesia dengan agen di Rusia.

[adsense]3. Korban Berangkat Tanpa Prosedur Pekerja Migran yang Resmi

Temuan polisi menunjukkan bahwa perekrutan tersebut tidak melalui prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang semestinya.

[adsense]Dalam salah satu perkara, calon korban hanya diminta menyerahkan foto paspor dan KTP untuk mengurus keberangkatan.

Bahkan, polisi menemukan penggunaan visa turis dalam proses keberangkatan pada perkara tersebut.

[adsense]Para korban tidak tercatat melalui prosedur penempatan pekerja migran yang resmi dan tidak memiliki kontrak kerja yang sah melalui pemerintah Indonesia.

Kondisi ini membuat mereka rentan mengalami eksploitasi ketika sudah berada di negara tujuan.

[adsense]4. Polisi Tangani 58 Korban dan Tetapkan 13 Tersangka

Berdasarkan pengungkapan Bareskrim Polri, terdapat 58 korban yang tersebar dalam lima laporan polisi.

[adsense]Berikut rinciannya:

• Bareskrim Polri: 5 korban.

[adsense]• Bareskrim Polri: 7 korban.

• Polres Metro Jakarta Barat: 12 korban.

[adsense]• Polda Metro Jaya: 12 korban.

• Polres Bogor: 22 korban.

[adsense]Dari salah satu perkara, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sementara tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.

Polisi juga menetapkan 13 tersangka dalam lima perkara tersebut. Di antaranya terdapat dua warga negara Rusia dan satu warga negara Ukraina.

[adsense]Selain itu, satu orang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari keseluruhan korban yang terdata, satu orang dilaporkan meninggal dunia.

[adsense]5. Apa Risiko Jika WNI Terjebak Menjadi Tentara Bayaran?

Tawaran gaji besar tidak selalu menjamin keamanan seseorang ketika bekerja di luar negeri, terlebih jika pekerjaan tersebut berkaitan dengan konflik bersenjata.

[adsense]Brigjen Pol. Nurul Azizah mengingatkan bahwa korban berisiko dikirim ke wilayah perang tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja.

Risikonya tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga kemungkinan eksploitasi dan kesulitan mendapatkan bantuan ketika berada di negara lain.

[adsense]Karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang menjanjikan bonus besar dalam waktu singkat.

Cara Mengenali Tawaran Kerja Luar Negeri yang Mencurigakan

[adsense]Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu memeriksa legalitas perusahaan dan agen perekrutan sebelum menerima pekerjaan di luar negeri.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

[adsense]• Pastikan perusahaan atau agen penempatan memiliki izin resmi.

• Periksa jenis pekerjaan dan lokasi penempatan secara jelas.

[adsense]• Baca seluruh isi kontrak sebelum menandatanganinya.

• Pastikan visa sesuai dengan tujuan pekerjaan.

[adsense]• Jangan mudah menyerahkan paspor dan dokumen pribadi kepada perekrut yang tidak jelas.

• Hindari tawaran pekerjaan dengan gaji atau bonus fantastis tanpa informasi yang transparan.

[adsense]Polri mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan perekrutan mencurigakan untuk melapor melalui layanan kepolisian 110 atau nomor 0812-14110.

Kasus 58 WNI ini menunjukkan bahwa tawaran pekerjaan di luar negeri dapat menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang. Karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas dan kejelasan pekerjaan sebelum memutuskan berangkat.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta - Di tengah ketidakpastian ekonomi, percepatan adopsi teknologi, dan meningkatnya tantangan kesehatan yang dihadapi tenaga kerja, perusahaan semakin dituntut untuk membangun organisasi yang tidak hanya produktif, tetapi juga tangguh.

[adsense]Temuan terbaru dari studi global Zurich, The Resilient Workforce, menunjukkan bahwa 88% pekerja dengan tingkat resilience atau ketahanan tertinggi melaporkan kinerja yang baik atau sangat baik, hampir dua kali lipat dibandingkan kelompok dengan tingkat resilience terendah (44%). Studi tersebut juga menemukan, resilience memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa kerja. Bahkan, keterkaitan antara resilience dan kinerja tercatat lebih kuat dibandingkan faktor pendapatan.

Temuan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam perayaan 35 tahun kehadiran Zurich Indonesia, yang mempertemukan para pakar terkemuka di bidang penelitian, layanan kesehatan, dan teknologi kesehatan untuk membahas masa depan kesehatan dan ketangguhan tenaga kerja.

[adsense]Pada kesempatan yang sama, Zurich Indonesia juga memperkenalkan Corporate Wellbeing Awards 2026, sebuah inisiatif yang bertujuan mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang menerapkan praktik mendukung kesehatan fisik, mental, sosial, dan finansial karyawan, sekaligus membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif, sehat, dan berkelanjutan. Sebagai aspek pendorong ketahanan tenaga kerja (workforce resilience) di Indonesia.

"Selama 35 tahun hadir di Indonesia, kami melihat bahwa kebutuhan perlindungan terus berkembang. Saat ini, perusahaan tidak hanya menghadapi risiko bisnis yang semakin kompleks, tetapi juga tantangan untuk menjaga kesehatan, keterlibatan, dan produktivitas tenaga kerja. Karena itu, membangun workforce resilience bukan lagi sekadar inisiatif sumber daya manusia, melainkan bagian dari strategi bisnis jangka panjang," ujar Edhi Tjahja Negara, Country Manager Zurich Indonesia dan Direktur Utama PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.

[adsense]Konsep resilience kini dipandang semakin relevan dalam menghadapi perubahan lanskap dunia kerja. Tidak hanya mencerminkan kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan, resilience juga menggambarkan kemampuan individu untuk beradaptasi, pulih, dan berkinerja secara optimal di tengah ketidakpastian. Studi The Resilient Workforce yang dikembangkan oleh Zurich bersama para akademisi menemukan bahwa resilience dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial, keamanan finansial, hingga kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital.

Prof. Jan-Emmanuel De Neve, Professor of Economics and Behavioural Science di Saïd Business School, University of Oxford sekaligus Director of the Wellbeing Research Centre, yang mengembangkan riset tersebut bersama Zurich, menegaskan, wellbeing dan produktivitas tidak dapat dipisahkan.

[adsense]"Selama ini produktivitas sering dipandang sebagai hasil dari keterampilan, pengalaman, atau insentif. Namun, data kami menunjukkan bahwa pekerja yang lebih resilien cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Ketika individu memiliki dukungan yang memadai untuk menjaga kesehatan fisik, psikologis, sosial, finansial, dan digital mereka, mereka cenderung lebih siap menghadapi perubahan dan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi organisasi."

Selain faktor wellbeing sehari-hari, kondisi kesehatan jangka panjang juga menjadi perhatian penting dalam membangun tenaga kerja yang tangguh. Seiring meningkatnya angka harapan hidup, semakin banyak individu yang hidup lebih lama dengan kondisi kesehatan kronis, seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, serta biaya kesehatan yang ditanggung individu maupun perusahaan.

[adsense]Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P (K), MARS, DTM&H, DTCE, FISR, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI, Profesor Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sekaligus Adjunct Professor, Griffith University, Australia, pun turut menyampaikan pandangannya.

"Ketahanan diri (resilience) perlu dibangun melalui kesadaran untuk menjaga kesehatan, bukan hanya ketika sakit, tetapi juga saat kondisi tubuh masih sehat. Hal ini dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menerapkan perilaku CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stres). Namun, upaya ini perlu didukung literasi kesehatan yang baik, lingkungan yang kondusif, serta akses layanan kesehatan yang bermutu agar masyarakat mampu menjaga kesehatan dan tetap produktif dalam jangka panjang."

[adsense]Disamping kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi aspek penting dalam membangun ketahanan diri (resilience). Tekanan psikologis yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi kondisi fisik, kesejahteraan, hingga produktivitas seseorang.

Jonathan Sudharta, CEO dan Co-Founder Halodoc, menekankan pentingnya kesadaran terhadap keterkaitan antara kesehatan mental dan fisik sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara menyeluruh.

[adsense]"Kesehatan mental memiliki kaitan erat dengan kondisi fisik, bahkan tekanan psikologis yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak nyata bagi tubuh. Hal ini semakin relevan mengingat konsultasi terkait gangguan kecemasan (anxiety) di Halodoc pada semester I 2026 meningkat 47,2% dibandingkan dengan semester I 2025. Kepedulian terhadap kesehatan ini pun perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari mengenali kondisi diri hingga mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan merupakan investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa depan."

Zurich percaya bahwa wellbeing yang berkelanjutan dibangun melalui kolaborasi, komitmen, dan tujuan bersama antara pemberi kerja, penyedia layanan kesehatan, pemberi kebijakan, dan masyarakat. Melalui inisiatif ini, Zurich berharap dapat mendorong lebih banyak perusahaan di Indonesia untuk melihat wellbeing bukan sekadar program tambahan, melainkan sebagai investasi strategis yang berkontribusi terhadap ketahanan tenaga kerja dan daya saing bisnis.

[adsense]"Ke depan, perusahaan yang mampu berkembang adalah perusahaan yang mampu memberdayakan manusia di balik bisnisnya. Ketika karyawan merasa sehat, terlindungi, dan siap menghadapi perubahan, mereka tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih resilien. Itulah fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan," tutup Edhi Tjahja Negara.

[adsense]

Topikseru.com - Nama Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit kembali menjadi perhatian setelah masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berakhir pada 1 Oktober 2026.

[adsense]Listyo Sigit memiliki perjalanan karier yang cukup panjang di institusi kepolisian. Sebelum menduduki jabatan tertinggi di Polri, ia pernah dipercaya menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga 2016.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya sebelum dipercaya memimpin Korps Bhayangkara.

[adsense]Berdasarkan catatan masa jabatan Kapolri, Listyo Sigit menempati posisi kedua sebagai Kapolri dengan masa kepemimpinan terlama sepanjang sejarah Indonesia.

Ia memimpin Polri selama 2.073 hari atau sekitar lima tahun delapan bulan, terhitung sejak dilantik pada 27 Januari 2021 hingga berakhir pada 1 Oktober 2026.

[adsense]Catatan tersebut sekaligus menjadikannya Kapolri dengan masa jabatan terpanjang pada era Reformasi.

Pernah Menjadi Ajudan Presiden Jokowi

[adsense]Sebelum dikenal sebagai Kapolri, Listyo Sigit pernah mendapatkan penugasan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan profil resmi Polri, penugasan tersebut dimulai pada 2014. Saat itu, ia mendapat tugas mengawal dan mendampingi Jokowi dalam aktivitas kepresidenan.

[adsense]Listyo Sigit menjalankan tugas sebagai ajudan hingga 2016. Setelah itu, kariernya berlanjut dengan sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian.

Pada 2016, ia dipercaya menjadi Kapolda Banten. Selanjutnya, ia menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri pada 2018.

[adsense]Pada 2019, Listyo Sigit mendapat kepercayaan menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Salah satu kasus yang ditangani saat menjabat Kabareskrim adalah penangkapan buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun.

[adsense]Dilantik Jokowi Menjadi Kapolri pada 2021

Karier Listyo Sigit mencapai posisi tertinggi setelah Presiden Joko Widodo mengusulkannya sebagai calon tunggal Kapolri pada Januari 2021.

[adsense]Setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, pencalonannya mendapat persetujuan.

Jokowi kemudian melantik Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 untuk menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis.

[adsense]Sejak saat itu, ia memimpin institusi Polri selama lebih dari lima tahun hingga pergantian kepemimpinan pada Oktober 2026.

RS Soekanto Masih Memegang Rekor Kapolri Terlama

[adsense]Meski menempati posisi kedua, rekor Kapolri dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah masih dipegang Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Ia merupakan Kapolri pertama Indonesia yang menjabat sejak 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959.

[adsense]Dengan masa kepemimpinan sekitar 14 tahun dua bulan, Soekanto masih berada jauh di atas catatan Listyo Sigit.

Sementara itu, Listyo Sigit menjadi salah satu Kapolri dengan masa kepemimpinan panjang setelah era kemerdekaan.

[adsense]Pada 1 Oktober 2026, tongkat kepemimpinan Polri resmi beralih kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Listyo Sigit sebagai Kapolri dan menempatkan namanya dalam catatan sejarah kepemimpinan kepolisian Indonesia.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

[adsense]Ahrie, yang pernah menjadi sekretaris pribadi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan ajudan Presiden Prabowo, menjabat Kadivkum Polri sejak Oktober 2026 melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026, menggantikan Irjen Agus Nugroho. Ia menyandang pangkat inspektur jenderal pada usia 45 tahun, sehingga tercatat sebagai salah satu jenderal bintang dua termuda di Polri.

Irjen Ahrie Sonta Nasution menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri sejak Oktober 2026, sekaligus tercatat sebagai salah satu jenderal bintang dua termuda di Polri. Ia ditunjuk melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, sehari setelah Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri. Ahrie menggantikan Irjen Agus Nugroho dan menyandang pangkat inspektur jenderal pada usia 45 tahun.

[adsense]Rekam jejak Ahrie mendapat pengakuan dari Komisi Kepolisian Nasional saat ia terpilih sebagai ajudan Presiden pada 2024.

Ahrie lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2002 sebagai bagian dari Batalyon Wicaksana Laghawa. Di awal kariernya, ia pernah bertugas di Jawa Timur, antara lain sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo.

[adsense]Nama Ahrie mulai menonjol saat bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebagai Kepala Unit di Subdirektorat II pada 2018, ia terlibat dalam pengungkapan lebih dari 100 kilogram narkotika dalam waktu dua bulan. Ahrie juga turut membongkar sindikat narkoba asal Taiwan di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dengan barang bukti mencapai 1,6 ton.

Ahrie kemudian bertugas di Mabes Polri sebagai Kepala Tim Monitoring Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri pada 2019. Ia juga tercatat pernah terlibat dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua serta operasi keamanan di Sulawesi Tengah. Pada Juli 2020, saat berpangkat ajun komisaris besar dan bertugas sebagai penyidik di Direktorat Tindak Pidana Siber, ia tergabung dalam tim yang menangkap buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur, Malaysia.

[adsense]Tim penangkap Djoko Tjandra itu dipimpin langsung Kepala Bareskrim saat itu, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Djoko Tjandra ditangkap di apartemennya pada 30 Juli 2020 dan dibawa pulang ke Indonesia pada malam yang sama setelah 11 tahun buron. Hubungan kedinasan dengan Listyo itu kemudian berlanjut ke jenjang berikutnya dalam karier Ahrie.

Pada 18 Agustus 2020, Ahrie dilantik sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Tanjung Priok, menggantikan AKBP Kurniawan Tandi Rongre. Selama memimpin polres itu, ia menjalankan program #PriokBermasker untuk menekan penyebaran Covid-19 dan mengungkap sejumlah kasus narkoba, termasuk penangkapan selebgram Millen Cyrus dalam kasus sabu. Pada 20 Januari 2021, Ahrie menjadi satu-satunya kapolres yang diajak Listyo Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR.

[adsense]Sebulan kemudian, Ahrie diangkat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri pada Staf Pribadi Pimpinan Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/318/II/KEP/2021 tertanggal 18 Februari 2021. Posisinya sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok diisi AKBP Putu Kholis Aryana. Pada Agustus 2021, Ahrie menerima kenaikan pangkat luar biasa dari ajun komisaris besar menjadi komisaris besar, sebagai lulusan Akpol 2002 pertama yang menerima kenaikan pangkat luar biasa tersebut.

Ahrie meraih gelar doktor ilmu kepolisian pada 2018 melalui beasiswa Polri, dengan disertasi tentang reformasi budaya kepolisian di tingkat polres. Ia menyelesaikan pendidikan magister dan doktor ilmu kepolisian dengan predikat cumlaude, serta menempuh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri. Pada 2024, ia lulus Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri dengan predikat terbaik matrikulasi penyetaraan, dan pernah mengikuti pendidikan kejuruan di luar negeri.

[adsense]Pada Oktober 2024, Ahrie terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri, menggantikan Mayor Teddy Indra Wijaya. Ia menjadi satu-satunya yang lolos dari enam perwira berpangkat komisaris besar yang menjalani tes dari Sekretariat Militer Presiden. "Sudah, tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih orientasi," kata Listyo saat mengonfirmasi terpilihnya Ahrie pada 23 Oktober 2024.

Setelah bertugas sebagai ajudan Presiden, Ahrie menjabat Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 6 Oktober 2025, ia naik pangkat menjadi brigadir jenderal dalam upacara kenaikan pangkat 27 perwira tinggi di Gedung Rupatama Mabes Polri, sebagai lulusan Akpol 2002 pertama yang menyandang pangkat jenderal. Setahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Kadivkum Polri dengan pangkat inspektur jenderal.

[adsense]Sebagai Kadivkum, Ahrie memimpin fungsi hukum di lingkungan Polri, mulai dari penyusunan regulasi hingga bantuan dan pendampingan hukum bagi institusi. Pada Oktober 2026, ia menghadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum yang membahas harmonisasi regulasi dan tata kelola hukum nasional. Di luar tugas kedinasan, Ahrie dikenal aktif di media sosial X dan kerap menanggapi langsung aduan warga terkait kasus kepolisian, sehingga sebagian warganet menjulukinya "polisi penolong masyarakat".

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) mengatakan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Bareskrim Polri mengungkapkan, tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access menyadap Presiden RI hingga organisasi masyarakat (ormas).

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan tiga tersangka itu berinisial LSP, ASN, dan EH.

"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha," katanya.

Untuk kronologi, Asep menjelaskan, dalam kurun waktu tahun 2025-2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP).

Penyadapan itu, kata dia, dilakukan tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

"Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," katanya.

Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2026, file hasil sadapan dihapus pada sistem LIMS tersebut untuk menghilangkan jejak.

Menurut Asep, kegiatan pemantauan dan penyadapan seharusnya sesuai dengan aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Dalam aturan tersebut, penyadapan harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan dengan tujuan untuk kepentingan penyelidikan, kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu perbuatan tindak pidana yang berdasarkan undang-undang.

Dalam proses penyidikan, penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah memeriksa saksi sebanyak 10 orang dan ahli sebanyak tiga orang. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah bukti berupa 11 unit ponsel, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Selain tiga tersangka, Asep menyebut, terdapat satu orang yang masih diperiksa sebagai saksi, yakni SU.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terkait tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

2. Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

3. Pasal 32 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait tindakan sengaja tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.

Selanjutnya, para tersangka menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Topikseru.com, Deli Serdang – PSMS Medan berhasil menahan imbang Persija Jakarta dengan skor 1-1 dalam laga pembuka Grup A I League Cup 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) malam.

Pertandingan itu ditonton 22 ribu penonton yang memadati stadion kebanggaan masyarakat Sumut tersebut.

Sebelum pertandingan dimulai, terlebih dahulu digelar upacara pembukaan (opening ceremony) I League Cup 2026/2027. Laga PSMS Medan kontra Persija Jakarta sekaligus menandai dimulainya kompetisi tersebut.

Pertandingan yang dimulai pukul 19.30 WIB itu berlangsung sengit sejak menit awal. PSMS sempat mencetak gol melalui sundulan M Ragil pada menit ke-40, memanfaatkan tendangan bebas Rangga Muslim. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Ragil berada dalam posisi offside.

Persija kemudian unggul lebih dahulu pada menit ke-43. Figo Dennis melepaskan tembakan jarak jauh setelah menerima operan Kwon Chang-hoon dan berhasil membobol gawang PSMS yang dikawal M Natshir. Skor 1-0 untuk keunggulan Persija bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSMS melakukan perubahan komposisi pemain dengan memasukkan Phillerson dan Pramoedya Putra untuk menggantikan Rizdjar Nurviat dan Ragil. Pergantian tersebut membuat permainan PSMS semakin agresif dan mampu meningkatkan penguasaan bola.

Upaya PSMS membuahkan hasil pada menit ke-80. Phillerson berhasil menyambar bola liar setelah Rangga Muslim melewati sejumlah pemain Persija dan mengirimkan umpan terobosan. Gol tersebut mengubah kedudukan menjadi 1-1 yang bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil imbang ini membuat PSMS Medan dan Persija Jakarta masing-masing mengantongi satu poin pada laga perdana Grup A.

Dalam pertandingan tersebut, Persija tampil tanpa pelatih kepala Shin Tae-yong yang tengah menjalani perawatan. Selain Gubernur Bobby Nasution, turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir untuk menyaksikan laga pembuka I League Cup 2026/2027.

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto mengaku takjub dengan antusiasme suporter yang memenuhi Stadion Utama Sumatera Utara. Menurutnya, dukungan sekitar 22 ribu penonton tersebut memberikan energi dan motivasi tambahan bagi para pemain PSMS saat menghadapi Persija.

"Untuk suporter, kita luar biasa. Baru sekarang ini penonton full. Kita harapkan kedepannya tidak hanya di Copa, di kompetisi juga sama, karena suporter sangat antusias dan bisa menambah semangat untuk kita," ucap Eko.

Topikseru.com,Medan–Lebih dari 3 hektare lahan PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Medan selama ini belum dimanfaatkan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menginstruksikan agar mencari investor untuk disewakan. Bahkan disarankan untuk pembangunan cold storage, meat shop, hingga usaha peternakan unggas.

"Yang penting ini bisa tersewakan dulu. Urusan nanti mau kerjasamanya, itulah saya minta Kabag Hukum mengeksaminasi ini. Jadi pastikan ini bisa disewakan," ujarRico Waas saat Ekspos Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kerja Tahun 2026 PUD RPH Medan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Selasa (3/11/2026).

Di acara yang diikuti Direktur Utama PUD RPH Medan Irwansyah Gultom. Rico Waas mengungkapkan, dari total lahan RPH sekitar 5,2 hektare, hanya 1,3 hektare yang digunakan secara efektif. Sementara itu, lebih dari 3 hektare lainnya masih belum dimanfaatkan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha di luar kegiatan pemotongan hewan.

"Yang kami perintahkan sekarang adalah cari investor. Lihat turunan-turunan dari bisnis tadi. Bisnis daging, bisnis unggas. Satu tidak mau, yang lain coba," kata Rico.

Ia menawarkan sejumlah opsi pemanfaatan lahan, antara lain pergudangan, pembangunan cold storage, peternakan unggas, serta hilirisasi produk daging seperti kornet dan pengolahan tulang. Namun, ia meminta jajaran RPH terlebih dahulu memetakan peluang usaha dan mencari calon investor yang sesuai.

Menurut Wali Kota, peluang pengembangan usaha tersebut cukup terbuka karena Medan memiliki kebutuhan besar terhadap pasokan daging dan unggas. Ia mencontohkan keberadaan 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Medan yang membutuhkan pasokan bahan pangan, termasuk telur.

Dengan asumsi kebutuhan dua butir telur per anak setiap minggu dan jumlah penerima manfaat sekitar 700.000 anak, Rico memperkirakan kebutuhan telur mencapai 5,6 juta butir per bulan. Potensi pasar tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu pertimbangan RPH dalam menjajaki usaha peternakan unggas maupun perdagangan hasil ternak.

Rico juga mendorong RPH memanfaatkan jejaring BUMD dan perangkat daerah untuk memperluas akses pemasaran. Produk yang dihasilkan melalui kerja sama dengan investor nantinya dapat dipasarkan melalui jaringan PUD Pasar, gerai ritel, maupun berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan SPPG.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PUD RPH Medan Irwansyah Gultom menyampaikan telah menjajaki kerja sama dengan seorang importir daging untuk membangun cold storage dan meat shop. Pertemuan lanjutan dengan calon investor telah Selasa (3/11/2026) sore untuk membicarakan skema kerja sama dan kebutuhan lokasi usaha.

Menanggapi rencana tersebut, Rico Waas meminta jajaran RPH menyiapkan pembagian persil lahan agar sebagian area dapat disewakan kepada pihak swasta. Ia juga meminta Bagian Hukum mengkaji aspek legalitas kerja sama, termasuk mekanisme penyewaan dan kemungkinan pembagian keuntungan dari kegiatan usaha.

Menurutnya, skema kerja sama tidak harus terbatas pada penyewaan lahan. RPH juga dapat mempertimbangkan peluang memperoleh bagian keuntungan dari aktivitas bisnis yang dijalankan investor. Penilaian harga sewa pun perlu melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar nilai kerja sama sesuai ketentuan.

Rico Waas menegaskan, pembenahan internal perusahaan harus berjalan beriringan dengan ekspansi usaha. Pemanfaatan aset yang belum produktif diharapkan dapat menambah pemasukan, memperbaiki perputaran keuangan, dan membantu perusahaan memenuhi kewajibannya.

"Kalau lahan idle, sayang tidak menjadikan produktif. Produktifkan, uangnya masuk, sehat perusahaan," tegasnya.

Perkembangan tersebut membuat pernyataan Listyo tentang ketegasan seorang pemimpin yang pernah disampaikannya pada 2021 kembali diperbincangkan.

Saat menjabat sebagai Kapolri, Listyo pernah mengucapkan kalimat, "Kalau tak mampu membersihkan ekor, kepalanya akan saya potong."

Pernyataan itu disampaikan dalam acara penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat, Rabu, 27 Oktober 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Listyo mengutip peribahasa bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Ia menjelaskan bahwa persoalan dalam sebuah organisasi bisa berawal dari pimpinan yang tidak memberikan teladan kepada bawahannya.

Ia juga meminta para pimpinan kepolisian menjalankan tugas dengan baik dan tidak ragu mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Listyo membahas pembenahan internal kepolisian dan tanggung jawab pimpinan terhadap perilaku anggotanya.

Perjalanan Karier Listyo Sigit di Kepolisian

Listyo Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia mengawali karier sebagai anggota Polri dan pernah menduduki sejumlah jabatan di tingkat daerah maupun pusat.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Kapolres Pati, Kapolresta Surakarta, Kapolda Banten, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pada 2019, Listyo dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Kariernya mencapai puncak setelah dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021. Ia menggantikan Jenderal Idham Azis.

Listyo kemudian memimpin institusi Polri selama lebih dari lima tahun sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026.

Listyo Sigit Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Penyadapan

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Ketiga orang tersebut adalah Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan penyadapan berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026.

Menurut penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang berlaku.

Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, penyidik menyebut dugaan penyadapan juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Bareskrim Periksa Saksi dan Sita Barang Bukti

Dalam penyidikan perkara tersebut, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Penyidik turut menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menyatakan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.

Proses pemeriksaan dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Divisi Propam dengan pengawasan dari Irwasum.

Pernyataan Listyo Sigit pada 2021 dan penetapan dirinya sebagai tersangka pada November 2026 merupakan dua peristiwa berbeda. Kasus yang diumumkan Bareskrim tersebut masih dalam proses hukum dan dugaan terhadap para tersangka harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Listyo tidak sendiri. Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka.

Menurut keterangan Bareskrim, ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang berlaku. Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah milik Presiden Prabowo Subianto.

Profil Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebelum mencapai jabatan tertinggi di kepolisian, Listyo menjalani berbagai penugasan di sejumlah wilayah dan satuan kerja Polri.

Ia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, dan Kapolresta Surakarta. Kariernya kemudian berlanjut ke tingkat pusat sebagai pejabat di Bareskrim Polri.

Pada 2014, Listyo mendapat penugasan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo. Ia menjalankan tugas tersebut hingga 2016.

Setelah itu, ia dipercaya menjadi Kapolda Banten pada 2016 dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri pada 2018.

Pada Desember 2019, Listyo menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Pernah Memimpin Polri Lebih dari Lima Tahun

Perjalanan karier Listyo mencapai puncak ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021.

Ia menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Selama menjabat Kapolri, Listyo memimpin institusi kepolisian selama lebih dari lima tahun. Masa jabatannya berakhir pada 1 Oktober 2026.

Pada tanggal yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi Kapolri kemudian diserahkan kepada Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Kini Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Beberapa pekan setelah menjabat Kepala Staf Kepresidenan, nama Listyo kembali muncul dalam perkara yang diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang sesuai prosedur.

Selain Presiden Prabowo, target yang disebut dalam penyidikan meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Penyidik Periksa Saksi dan Sita Barang Bukti

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.

Polri menyebut dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan oknum dan bukan kebijakan institusi. Proses pemeriksaan juga disebut berada dalam pengawasan internal kepolisian.

Penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka membuat perjalanan karier mantan Kapolri tersebut kembali menjadi sorotan. Meski demikian, perkara ini masih berada dalam proses hukum sehingga dugaan keterlibatan para tersangka tetap harus dibuktikan melalui tahapan peradilan.

Topikseru.com - Penggunaan vape atau rokok elektronik tidak bisa lagi dianggap sebagai kebiasaan yang bebas risiko. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan adanya dampak negatif cairan vape terhadap sel penghasil insulin dalam pengujian laboratorium.

[adsense]Dalam penelitian tersebut, sebanyak 13 sampel cairan vape diuji menggunakan sel beta pankreas tikus yang dikenal sebagai model MIN6. Hasilnya, sekitar 69 persen sampel menunjukkan efek toksik terhadap sel yang berperan dalam produksi insulin.

Peneliti juga melaporkan penurunan produksi insulin sekitar 20 persen serta gangguan sekresi insulin pada seluruh sampel yang diuji.

[adsense]Temuan ini menjadi peringatan penting, terutama bagi pengguna vape yang menganggap rokok elektronik sepenuhnya aman dibandingkan rokok konvensional.

Sel Penghasil Insulin Mengalami Gangguan

[adsense]Insulin merupakan hormon yang membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Hormon ini diproduksi oleh sel beta di pankreas. Ketika fungsi sel tersebut terganggu, kemampuan tubuh dalam mengendalikan gula darah berpotensi ikut terdampak.

Hasil penelitian BRIN menunjukkan bahwa paparan cairan vape dalam kondisi pengujian laboratorium dapat menimbulkan efek toksik pada sel beta pankreas dan mengganggu fungsi yang berkaitan dengan produksi serta pelepasan insulin.

[adsense]Meski demikian, hasil tersebut belum membuktikan bahwa pengguna vape pasti akan mengalami diabetes. Penelitian pada sel di laboratorium berbeda dengan penelitian yang mengamati kejadian diabetes pada manusia dalam jangka panjang.

Namun, temuan ini cukup menjadi alasan untuk tidak menganggap vape sebagai produk yang aman bagi kesehatan.

[adsense]Apakah Vape Bisa Menyebabkan Diabetes?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara hati-hati. Penelitian BRIN memberikan bukti awal mengenai potensi gangguan pada sel penghasil insulin, tetapi belum dapat memastikan bahwa vape secara langsung menyebabkan diabetes pada manusia.

[adsense]Risiko diabetes dipengaruhi berbagai faktor, termasuk keturunan, pola makan, aktivitas fisik, berat badan, dan kondisi kesehatan seseorang. Untuk memastikan hubungan sebab-akibat antara vape dan diabetes, masih dibutuhkan penelitian lanjutan pada manusia.

Artinya, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap pengguna vape akan terkena diabetes. Sebaliknya, tidak tepat pula menggunakan keterbatasan bukti tersebut untuk menyatakan bahwa vape aman.

[adsense]Vape Bukan Tanpa Risiko

Anggapan bahwa vape hanya menghasilkan uap biasa juga perlu diluruskan. Aerosol rokok elektronik dapat mengandung nikotin dan berbagai bahan kimia, bergantung pada komposisi cairan serta perangkat yang digunakan.

[adsense]Dampaknya tidak bisa dinilai hanya dari aroma, rasa, atau sensasi saat digunakan. Produk yang terasa ringan belum tentu bebas dari zat yang berpotensi membahayakan tubuh.

Temuan mengenai sel pankreas menambah alasan untuk meneliti dampak rokok elektronik secara lebih menyeluruh, bukan hanya terhadap sistem pernapasan, tetapi juga terhadap fungsi organ lain.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Zaskia membagikan foto kebersamaannya dengan Raffi Ahmad dan Irwansyah melalui akun Threads pada 2 November 2026.

Dalam unggahan tersebut, Zaskia menyampaikan doa untuk Raffi. Ia juga mengungkapkan kerinduannya terhadap momen kebersamaan mereka pada masa lalu.

[adsense]Zaskia berharap Raffi diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi yang sedang berlangsung. Ia turut mengenang persahabatan mereka yang selama ini terjalin.

Unggahan tersebut kemudian menjadi perhatian warganet karena muncul ketika Raffi tengah menghadapi kritik terkait kehadirannya dalam sebuah acara di Jakarta.

[adsense]Awal Mula Polemik Raffi Ahmad

Polemik bermula dari kehadiran Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

[adsense]Acara tersebut menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa sejumlah peserta yang mengenakan atribut mahasiswa bukan mahasiswa dan menerima bayaran untuk meramaikan kegiatan.

Raffi ikut menjadi perhatian karena hadir dalam acara tersebut dengan kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

[adsense]Menanggapi polemik yang berkembang, Raffi menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan undangan dan dirinya tidak terlibat dalam perencanaan acara tersebut.

Tipe-X dan Guyon Waton Mundur dari RANS Carnival

[adsense]Dampak polemik tersebut juga menjadi perhatian setelah sejumlah musisi menyatakan mundur dari RANS Carnival.

Dua nama yang diberitakan membatalkan keikutsertaan adalah Tipe-X dan Guyon Waton.

[adsense]Keputusan tersebut diumumkan di tengah ramainya seruan boikot terhadap Raffi Ahmad di media sosial.

Perkembangan ini membuat nama Raffi kembali menjadi perbincangan, terutama terkait polemik kehadirannya dalam deklarasi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI.

[adsense]Sementara itu, unggahan Zaskia Sungkar dan Irwansyah memperlihatkan dukungan mereka kepada Raffi di tengah berbagai pemberitaan yang beredar.

[adsense]

[adsense]Namun, tidak semua keterangan tanggal pada kemasan memiliki arti yang sama. Istilah expired date dan best before sering ditemukan pada produk pangan, terutama makanan impor.

Keduanya berkaitan dengan masa simpan produk, tetapi memiliki penekanan berbeda. Best before lebih menitikberatkan pada kualitas makanan, sedangkan expired date berkaitan dengan batas kedaluwarsa produk.

[adsense]Perbedaan ini penting diketahui agar konsumen tidak salah memahami informasi pada kemasan. Meski begitu, konsumen juga tidak boleh sembarangan mengonsumsi makanan hanya karena menganggap tanggal best before sudah terlewati.

Apa Itu Best Before?

[adsense]Best before merupakan keterangan yang menunjukkan batas waktu ketika suatu produk diperkirakan masih memiliki kualitas terbaik.

Kualitas tersebut mencakup rasa, aroma, tekstur, warna, dan karakteristik produk lainnya.

[adsense]Contohnya, biskuit yang disimpan terlalu lama mungkin mengalami perubahan tekstur sehingga tidak lagi renyah seperti saat pertama dibeli. Begitu juga makanan ringan yang kualitas rasa atau aromanya dapat berubah seiring waktu.

Dalam penggunaan istilah internasional, tanggal best before lebih berkaitan dengan kualitas produk, bukan semata-mata batas keamanan pangan.

[adsense]Namun, hal tersebut bukan berarti semua makanan yang melewati tanggal best before otomatis aman dikonsumsi. Kondisi kemasan, cara penyimpanan, jenis makanan, serta tanda kerusakan tetap harus diperhatikan.

Apa Arti Expired Date?

[adsense]Berbeda dengan best before, istilah expired date merujuk pada tanggal kedaluwarsa suatu produk.

Tanggal ini menjadi petunjuk penting bagi konsumen untuk mengetahui batas masa simpan yang ditetapkan produsen.

[adsense]Setelah melewati tanggal tersebut, mutu produk tidak lagi dijamin sesuai ketentuan masa simpannya. Produk juga dapat mengalami perubahan yang membuatnya tidak layak dikonsumsi.

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan bahwa keterangan kedaluwarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya selama penyimpanan dilakukan sesuai petunjuk produsen.

[adsense]BPOM juga mengingatkan agar pangan yang sudah melewati batas kedaluwarsa tidak dikonsumsi maupun diedarkan.

Karena itu, konsumen sebaiknya tidak menganggap makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa masih aman hanya berdasarkan tampilan atau aromanya.

[adsense]Mengapa Kedua Istilah Ini Sering Membingungkan?

Salah satu penyebabnya adalah penggunaan istilah yang berbeda pada kemasan produk.

[adsense]Produk impor dapat menggunakan tulisan best before, use by, atau expiry date. Sementara itu, pada pangan olahan yang beredar di Indonesia, konsumen sering menemukan tulisan "Baik digunakan sebelum".

Menurut ketentuan BPOM, keterangan kedaluwarsa pada label pangan olahan didahului tulisan "Baik digunakan sebelum".

[adsense]Artinya, konsumen perlu memahami bahwa istilah pada kemasan internasional tidak selalu dapat diterjemahkan secara sederhana menjadi aturan konsumsi yang sama di Indonesia.

Jangan pula menganggap tulisan best before sebagai izin untuk mengonsumsi produk kapan saja setelah tanggal tersebut.

[adsense]Bagaimana Cara Membaca Tanggal pada Kemasan?

Selain memahami istilahnya, konsumen juga perlu memperhatikan format tanggal yang tercetak pada kemasan.

[adsense]Beberapa produk menggunakan format tanggal, bulan, dan tahun. Produk lainnya dapat mencantumkan bulan dan tahun, terutama jika masa simpannya lebih dari tiga bulan.

Sebagai contoh, tulisan "Baik digunakan sebelum 15-12-2026" menunjukkan tanggal 15 Desember 2026.

[adsense]Sementara tulisan "Baik digunakan sebelum 12-2026" menunjukkan bulan Desember 2026.

BPOM juga menjelaskan bahwa tanggal kedaluwarsa harus tercantum dengan jelas dan dapat dibaca oleh konsumen.

[adsense]Jika tulisan pada kemasan tidak jelas, tertutup, atau terlihat seperti telah diubah, sebaiknya konsumen tidak mengambil risiko dengan membeli produk tersebut.

Jangan Hanya Melihat Tanggal, Periksa Kondisi Kemasan

[adsense]Tanggal kedaluwarsa bukan satu-satunya hal yang menentukan kondisi makanan.

Produk yang belum melewati tanggal kedaluwarsa tetap bisa mengalami kerusakan apabila disimpan dengan cara yang tidak sesuai.

[adsense]Misalnya, makanan beku yang seharusnya disimpan pada suhu rendah justru dibiarkan terlalu lama di luar lemari pendingin. Kondisi tersebut dapat memengaruhi mutu dan keamanan produk.

Kemasan yang bocor, menggembung, berkarat, atau rusak juga perlu diwaspadai. Kerusakan kemasan dapat meningkatkan risiko kontaminasi.

[adsense]Karena itu, BPOM mengimbau masyarakat menerapkan prinsip Cek KLIK sebelum membeli produk pangan.

Cek KLIK terdiri dari empat langkah:

[adsense]* Kemasan: Pastikan tidak rusak, bocor, atau menggembung.

* Label: Periksa informasi produk dan petunjuk penyimpanannya.

[adsense]* Izin Edar: Pastikan produk memiliki izin edar yang sesuai.

* Kedaluwarsa: Periksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli.

[adsense]Balai Besar POM di Medan juga mengingatkan masyarakat untuk membiasakan Cek KLIK saat membeli makanan dan minuman kemasan.

Kapan Makanan Sebaiknya Tidak Dikonsumsi?

[adsense]Konsumen sebaiknya tidak mengonsumsi makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label.

Selain itu, makanan juga perlu dihindari apabila menunjukkan tanda kerusakan, seperti perubahan warna yang tidak wajar, bau menyengat, munculnya jamur, atau kemasan yang rusak.

[adsense]Namun, tidak semua makanan yang tampak normal dapat dipastikan aman. Sebagian kontaminasi mikroorganisme tidak selalu mengubah warna, aroma, maupun rasa produk.

Karena itu, mencicipi sedikit makanan untuk memastikan apakah produk masih aman bukanlah cara pemeriksaan yang dianjurkan.

[adsense]Memahami tulisan pada kemasan menjadi langkah sederhana untuk melindungi kesehatan keluarga. Konsumen tidak hanya perlu memperhatikan harga dan merek, tetapi juga masa simpan, kondisi kemasan, serta cara penyimpanan makanan.

Dengan kebiasaan tersebut, masyarakat dapat mengurangi risiko mengonsumsi pangan yang sudah tidak layak sekaligus lebih bijak dalam mengelola persediaan makanan di rumah.

[adsense]

[adsense]Kebijakan ini berlaku setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Melalui aturan ini, marketplace bertugas memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang yang melakukan transaksi melalui platform mereka.

[adsense]Meski demikian, bukan berarti seluruh penjual online otomatis terkena potongan 0,5 persen. Pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi pedagang yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pajak 0,5 Persen Dihitung dari Omzet, Bukan Keuntungan

[adsense]Salah satu hal yang perlu dipahami penjual adalah dasar penghitungan pajak.

PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dihitung berdasarkan peredaran bruto atau omzet yang diterima pedagang dari transaksi melalui marketplace. Angka tersebut bukan dihitung dari keuntungan bersih setelah dikurangi seluruh biaya usaha.

[adsense]Sebagai contoh, seorang penjual memperoleh omzet yang menjadi dasar pemungutan sebesar Rp10 juta. Dengan tarif 0,5 persen, marketplace akan memungut pajak sebesar Rp50.000.

Perhitungannya sebagai berikut:

[adsense]Rp10.000.000 × 0,5 persen = Rp50.000.

Besaran omzet yang menjadi dasar penghitungan mengikuti ketentuan perpajakan, termasuk tidak memasukkan PPN dan PPnBM.

[adsense]Karena dihitung dari omzet, penjual dengan keuntungan tipis perlu memperhatikan dampaknya terhadap uang yang diterima setelah transaksi selesai.

Siapa Saja yang Sudah Menerapkan Pemungutan?

[adsense]Berdasarkan informasi resmi DJP, terdapat empat marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

Keempat platform tersebut adalah:

[adsense]* Shopee

* Tokopedia

[adsense]* Lazada

* Blibli

[adsense]Pemungutan mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Marketplace berperan sebagai pihak yang mengambil dan menyetorkan pajak kepada negara, sedangkan kewajiban pajaknya berkaitan dengan penghasilan pedagang.

Dengan mekanisme ini, pedagang tidak lagi sepenuhnya melakukan penyetoran sendiri untuk bagian pajak yang sudah dipungut marketplace.

[adsense]Penjual dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta Bisa Mendapat Pengecualian

Kabar baiknya, pedagang orang pribadi yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

[adsense]Namun, pengecualian tersebut tidak otomatis diberikan hanya karena penjual merasa omzet tokonya masih kecil.

Pedagang harus memenuhi ketentuan perpajakan dan menyampaikan surat pernyataan omzet sesuai format yang ditetapkan. Surat tersebut dibubuhi meterai dan disampaikan kepada marketplace melalui mekanisme yang disediakan masing-masing platform.

[adsense]Ada hal penting lainnya: batas Rp500 juta dihitung berdasarkan peredaran bruto wajib pajak secara keseluruhan, bukan untuk setiap toko atau akun marketplace.

Misalnya, seseorang memiliki dua toko di marketplace berbeda dan juga berjualan secara langsung. Omzet dari berbagai kegiatan usaha tersebut tetap perlu diperhitungkan sesuai ketentuan.

[adsense]Apabila pedagang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh yang memenuhi ketentuan, dokumen tersebut juga dapat disampaikan kepada marketplace agar memperoleh pengecualian.

Apa Dampaknya bagi Penjual Online?

[adsense]Penerapan kebijakan ini membawa beberapa perubahan yang perlu diperhatikan pelaku usaha.

1. Uang yang Diterima dari Transaksi Berkurang

[adsense]Penjual yang terkena pemungutan akan menerima hasil transaksi setelah dikurangi PPh Pasal 22 dan potongan lain yang berlaku.

Bagi usaha dengan margin keuntungan kecil, pemungutan berdasarkan omzet dapat memengaruhi jumlah uang yang tersisa untuk operasional.

[adsense]Karena itu, penjual perlu menghitung kembali keuntungan setelah memperhitungkan harga barang, biaya platform, promosi, pengiriman, retur, dan kewajiban pajak.

2. Penjual Perlu Lebih Teliti Menentukan Harga

[adsense]Penerapan pajak dapat membuat penjual mengevaluasi kembali harga jual produknya.

Namun, menaikkan harga bukan satu-satunya pilihan. Pedagang juga dapat memperbaiki efisiensi biaya, mengevaluasi program diskon, dan menghitung keuntungan setiap produk.

[adsense]Keputusan tersebut perlu mempertimbangkan daya beli konsumen serta persaingan dengan penjual lain.

3. Pencatatan Omzet Menjadi Semakin Penting

[adsense]Penjual yang memiliki beberapa toko atau menggunakan lebih dari satu marketplace perlu mencatat seluruh pemasukan dengan rapi.

Pencatatan ini penting untuk mengetahui jumlah omzet tahunan, memastikan kelayakan pengecualian, serta menghitung kewajiban pajak.

[adsense]Penjual juga perlu menyimpan invoice dan bukti pemungutan pajak yang diterbitkan marketplace.

4. Pengelolaan Keuangan Usaha Perlu Diperbaiki

[adsense]Pajak merupakan salah satu komponen yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan bisnis.

Penjual sebaiknya memisahkan uang usaha dan kebutuhan pribadi agar lebih mudah mengetahui kondisi keuangan sebenarnya.

[adsense]Dengan pencatatan yang teratur, pedagang dapat mengetahui berapa omzet yang diperoleh, berapa biaya yang dikeluarkan, dan berapa keuntungan bersih yang tersisa.

Apakah Pajak Ini Membuat Penjual Membayar Pajak Dua Kali?

[adsense]Pertanyaan ini juga sering muncul di kalangan pedagang online.

DJP menjelaskan bahwa kebijakan dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Aturan tersebut mengubah mekanisme pemungutan PPh yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi melalui marketplace yang ditunjuk.

[adsense]Pajak yang sudah dipungut marketplace dapat diperhitungkan sesuai skema perpajakan masing-masing pedagang.

Bagi wajib pajak yang menggunakan skema PPh Final, pungutan tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan pajak yang terutang. Sementara itu, bagi pedagang yang menggunakan ketentuan umum PPh, pungutan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan.

[adsense]Dengan demikian, penjual perlu memahami skema pajak yang digunakan agar tidak keliru menghitung kewajiban tahunannya.

Penjual Online Perlu Memeriksa Status Pajaknya

[adsense]Penerapan pemungutan PPh Pasal 22 membuat pedagang perlu lebih memperhatikan administrasi perpajakan, terutama terkait identitas wajib pajak, pencatatan omzet, dan dokumen pengecualian.

Penjual yang memenuhi syarat omzet sampai Rp500 juta perlu memastikan surat pernyataannya sudah disampaikan melalui marketplace. Sementara pedagang yang memiliki SKB perlu memastikan dokumen tersebut telah diterima sesuai prosedur.

[adsense]Kebijakan ini tidak berarti semua penjual online harus menanggung potongan pajak yang sama. Besarnya kewajiban tetap bergantung pada status dan ketentuan perpajakan masing-masing.

Bagi pelaku usaha, memahami aturan sejak awal menjadi langkah penting agar perubahan mekanisme pemungutan pajak tidak mengganggu pengelolaan bisnis.

[adsense]

[adsense]Cukup menuliskan gejala seperti demam, batuk, sakit kepala, atau nyeri perut, AI dapat memberikan sejumlah kemungkinan penyebab beserta penjelasannya. Jawaban yang cepat dan mudah dipahami membuat teknologi ini terasa praktis, terutama bagi orang yang ingin mendapatkan informasi awal.

Namun, ada risiko yang perlu diperhatikan. Jawaban AI tidak selalu benar, meskipun disampaikan dengan bahasa yang meyakinkan. Jika informasi tersebut langsung dipercaya dan dijadikan dasar pengobatan, dampaknya bisa membahayakan kesehatan.

[adsense]1. AI Bisa Memberikan Informasi yang Keliru

Salah satu risiko penggunaan AI untuk mencari informasi kesehatan adalah munculnya jawaban yang tidak akurat.

[adsense]AI menghasilkan jawaban berdasarkan pola informasi yang dipelajarinya. Dalam kondisi tertentu, teknologi ini dapat menghasilkan informasi yang terlihat masuk akal, tetapi ternyata keliru. Fenomena tersebut dikenal sebagai halusinasi AI.

Risiko ini menjadi perhatian dalam penelitian yang diterbitkan di jurnal npj Digital Medicine pada Februari 2026.

[adsense]Penelitian tersebut menguji empat chatbot AI menggunakan 222 pertanyaan medis yang diajukan pasien. Dari 888 jawaban yang dianalisis, peneliti menemukan tingkat respons bermasalah berbeda-beda, mulai dari 21,6 persen hingga 43,2 persen. Sebagian jawaban juga dinilai tidak aman dan berpotensi membahayakan pasien.

Temuan ini menunjukkan bahwa jawaban chatbot tidak bisa langsung dianggap sebagai informasi medis yang benar.

[adsense]2. Gejala yang Sama Bisa Menunjukkan Penyakit Berbeda

Risiko berikutnya adalah kesalahan memahami gejala.

[adsense]Seseorang yang mengalami demam dan batuk mungkin mengira dirinya hanya terkena flu. Namun, keluhan serupa juga dapat ditemukan pada penyakit lain dengan tingkat keparahan berbeda.

AI bisa menyebutkan beberapa kemungkinan berdasarkan informasi yang dituliskan pengguna. Akan tetapi, chatbot tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik, mengambil sampel darah, atau menjalankan pemeriksaan medis lainnya.

[adsense]Kementerian Kesehatan RI melalui imbauannya pada 31 Desember 2024 juga mengingatkan bahwa AI hanya dapat memberikan informasi awal. Gejala yang sama belum tentu menunjukkan penyakit yang sama pada setiap orang.

Karena itu, jawaban AI tidak dapat menggantikan diagnosis dari dokter.

[adsense]3. Pengguna Bisa Salah Mengambil Keputusan Pengobatan

Informasi kesehatan yang kurang tepat dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menangani penyakit.

[adsense]Misalnya, seseorang mengalami nyeri perut kemudian bertanya kepada AI. Chatbot memberikan beberapa kemungkinan penyebab dan menyarankan langkah penanganan umum.

Jika pengguna langsung mengikuti saran tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya, ia berisiko melakukan penanganan yang tidak sesuai.

[adsense]Risiko lain adalah seseorang merasa penyakitnya tidak serius karena AI memberikan jawaban yang menenangkan. Padahal, gejala yang dialami mungkin membutuhkan pemeriksaan segera.

Sebaliknya, jawaban yang menyebutkan kemungkinan penyakit berat juga dapat membuat pengguna panik meskipun belum ada pemeriksaan yang memastikan kondisi tersebut.

[adsense]Oleh sebab itu, keputusan mengenai obat, dosis, dan tindakan pengobatan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada jawaban chatbot.

4. Data Pribadi dan Riwayat Kesehatan Bisa Terpapar

[adsense]Ketika bertanya kepada AI, pengguna terkadang memasukkan informasi pribadi secara lengkap.

Informasi tersebut bisa berupa nama, usia, alamat, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, foto kondisi tubuh, hingga daftar obat yang sedang dikonsumsi.

[adsense]Padahal, tidak semua informasi tersebut perlu dibagikan untuk mendapatkan penjelasan umum.

Pengguna perlu memahami kebijakan privasi setiap layanan sebelum memasukkan informasi kesehatan. Hindari membagikan identitas pribadi, nomor rekam medis, alamat rumah, atau dokumen medis yang memuat data sensitif jika tidak benar-benar diperlukan.

[adsense]Riwayat kesehatan merupakan informasi pribadi yang perlu dijaga. Kemudahan bertanya kepada AI jangan sampai membuat pengguna mengabaikan keamanan datanya.

5. AI Tidak Selalu Memahami Kondisi Setiap Pasien

[adsense]Jawaban AI sangat bergantung pada informasi yang diberikan pengguna.

Jika seseorang hanya menuliskan satu atau dua gejala tanpa menjelaskan usia, lama keluhan, riwayat penyakit, dan kondisi lainnya, jawaban yang muncul bisa kurang sesuai.

[adsense]Bahkan, cara seseorang menjelaskan gejala dapat memengaruhi respons yang diberikan.

Penelitian dari University of Oxford yang dipublikasikan pada Februari 2026 menemukan bahwa penggunaan chatbot AI untuk membantu masyarakat mengambil keputusan medis masih memiliki keterbatasan.

[adsense]Dalam penelitian tersebut, peserta yang menggunakan AI tidak menunjukkan keputusan yang lebih baik dibandingkan peserta yang mengandalkan metode pencarian informasi biasa atau penilaian sendiri.

Peneliti juga menemukan bahwa pengguna sering tidak mengetahui informasi apa saja yang perlu disampaikan agar chatbot dapat memberikan jawaban yang tepat.

[adsense]Bagaimana Cara Aman Menggunakan AI untuk Mencari Informasi Kesehatan?

Meski memiliki risiko, AI tetap bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami informasi kesehatan. Kuncinya adalah tidak menjadikan jawaban chatbot sebagai satu-satunya pegangan.

[adsense]Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, gunakan AI untuk mencari penjelasan umum mengenai gejala atau istilah medis yang belum dipahami. Jangan langsung menyimpulkan bahwa diri sendiri atau anggota keluarga menderita penyakit tertentu.

[adsense]Kedua, periksa kembali informasi yang diberikan melalui sumber kesehatan tepercaya, seperti Kementerian Kesehatan, rumah sakit, atau organisasi kesehatan resmi.

Ketiga, jangan menggunakan jawaban AI sebagai dasar untuk membeli, menghentikan, atau mengubah dosis obat tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

[adsense]Keempat, segera cari pertolongan medis apabila mengalami gejala berat atau kondisi yang memburuk. Jangan menunda pemeriksaan hanya karena chatbot memberikan jawaban yang dianggap menenangkan.

Kementerian Kesehatan RI juga menegaskan bahwa informasi dari AI sebaiknya diperlakukan sebagai titik awal pencarian, bukan sebagai diagnosis atau dasar pengobatan.

[adsense]Pada akhirnya, AI dapat membantu masyarakat memperoleh informasi kesehatan dengan lebih mudah. Namun, teknologi ini tetap memiliki keterbatasan dalam memahami kondisi tubuh setiap individu.

Menggunakan AI secara bijak berarti mengetahui kapan teknologi tersebut bisa membantu dan kapan seseorang harus mendapatkan pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan.

[adsense]