Topikseru.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melantik sebanyak 2.394 guru Sekolah Rakyat baru, sekaligus mengingatkan para tenaga pendidik tersebut untuk senantiasa menjaga integritas dan keseriusan dalam mengemban amanah negara.

[adsense]Prosesi pelantikan itu dilangsungkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 4 Jakarta, Kamis, yang diikuti para peserta baik secara langsung maupun melalui daring dari 174 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Mensos Saifullah menegaskan sumpah dan janji jabatan fungsional guru PPPK ahli pertama yang baru saja diucapkan bukanlah sekadar formalitas, melainkan ikrar sakral yang disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dicatat oleh negara.

[adsense]Dalam arahannya, Mensos secara khusus menekankan pentingnya integritas bagi seluruh guru yang dilantik agar benar-benar serius dan menjalankan tugas mendidik anak-anak dari kalangan kurang mampu dengan penuh tanggung jawab.

Para guru yang resmi dilantik hari ini merupakan figur-figur terpilih yang berhasil melewati proses seleksi ketat, bersaing di antara lebih dari 161.000 pelamar guru dan tenaga kependidikan tahun ini hingga akhirnya dinyatakan lulus untuk formasi guru Sekolah Rakyat.

[adsense]Kemudian tahun ini bersama para guru turut bergabung pula sebanyak 2.758 wali asuh dan 1.343 wali asrama baru.

Menurutnya, guru membentuk kecerdasan di kelas, sementara wali asuh dan wali asrama merawat karakter serta pemulihan di asrama dengan prinsip satu anak, satu tim, dan satu catatan perkembangan, sehingga tidak boleh ada sikap saling lempar tanggung jawab.

[adsense]"Jika salah satu pilar rapuh, seluruh bangunan ikut runtuh," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Pada kesempatan tersebut Mensos juga memaparkan delapan pesan moral yang harus menjadi pedoman bagi seluruh pegawai, yakni mengenali dan menghayati jati diri Sekolah Rakyat, menjadikan tempat tersebut sebagai wadah pengabdian, menghadirkan hati dalam mengajar, bekerja sebagai tim yang solid, serta menjadi teladan atau role model.

[adsense]Selain itu pesan moral lainnya mencakup kewajiban menjaga kehormatan aparatur sipil negara, menjadi guru modern, serta menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap tiga dosa besar pendidikan.

"Siapapun yang melakukan tiga-tiganya akan segera kami berhentikan tanpa melalui surat peringatan. Satu tahun terakhir ini kami sudah memberhentikan beberapa kepala sekolah, memberhentikan beberapa guru, memberhentikan beberapa wali asuh, wali asrama, dan juga tenaga kependidikan yang lain. Kita akan bangga sekaligus akan memberikan reward kepada teman-teman yang berprestasi, tapi kami juga tidak segan-segan akan mengambil tindakan tegas jika ada yang melanggar aturan, ketentuan, terutama tiga hal yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat," kata Mensos Saifullah Yusuf.

[adsense]

[adsense]Seruan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan. Ia meminta seluruh struktur partai di tingkat daerah hingga akar rumput segera menindaklanjuti imbauan tersebut.

Menurut Sutrisno, penyampaian surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR RI menjadi perkembangan politik yang harus direspons oleh seluruh kader partai.

[adsense]"Sejak penyampaian pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden secara resmi kepada Pimpinan MPR RI, maka status Gibran sebagai Wakil Presiden telah berakhir," ujar Sutrisno.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Sutrisno. Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus diproses melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 sebelum jabatan dinyatakan kosong.

[adsense]

Empat Instruksi Sutrisno kepada Kader PDIP Sumut

Pertama, seluruh pengurus DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting diminta menurunkan foto Gibran yang masih terpasang di kantor-kantor partai.

[adsense]Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDIP di Sumatera Utara juga diminta melakukan hal serupa. Foto Gibran di ruang kerja masing-masing diharapkan segera diturunkan.

Ketiga, instruksi tersebut turut ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun DPRD kabupaten dan kota. Mereka diminta tidak lagi memasang foto Gibran di ruang kerja masing-masing.

[adsense]Keempat, Sutrisno meminta kader menyerahkan kelanjutan proses politik dan hukum kepada MPR RI. Lembaga tersebut diharapkan menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

PDIP Minta Kader Tidak Memicu Gejolak Politik

[adsense]Dia meminta seluruh jajaran partai tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas daerah maupun jalannya pemerintahan nasional.

Menurut Sutrisno, roda pemerintahan harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama proses politik dan hukum berlangsung.

[adsense]Dia menilai penyampaian pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Sutrisno juga menyebut situasi yang berlangsung tanpa gejolak sebagai gambaran bahwa masyarakat dapat menyikapi perubahan politik secara damai.

Ia berharap perbedaan sikap politik, baik dari kelompok yang mendukung maupun tidak mendukung Gibran, tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

[adsense]

Proses Pengunduran Diri Tetap Menunggu Mekanisme Konstitusi

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

[adsense]Kedua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya.

Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi persoalan sikap politik partai, tetapi juga berkaitan dengan prosedur konstitusional yang harus dijalankan lembaga negara.

[adsense]Sementara itu, imbauan Sutrisno kepada kader PDIP Sumatera Utara memperlihatkan bagaimana perkembangan tersebut mulai berdampak pada sikap dan aktivitas internal partai di daerah.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Sekretariat Presiden dalam siaran resminya mengungkap isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi (12/11/2026). Prabowo pun memegang pundak Gibran.

Istana Merdeka menjadi tujuan pertama Gibran sebelum pada akhirnya ia ke Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri ke Ketua MPR Ahmad Muzani.

Di Istana Merdeka, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo.

Dalam beberapa foto yang disiarkan oleh Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo menerima surat pengunduran diri Gibran yang dikemas dalam amplop putih.

Sementara itu, pada foto-foto yang lain, Presiden Prabowo juga terlihat memegang pundak Gibran dan menjabat kedua tangan Gibran.

"Usai pertemuan, Presiden mengantarkan Wakil Presiden menuju kendaraannya. Keduanya kemudian melanjutkan agenda masing-masing," demikian siaran resmi Sekretariat Presiden RI.

Usai Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wapres kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III DPR RI, serta beberapa menteri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, menyatakan ia menjadi salah satu menteri yang diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut di Istana siang hari ini.

"Saya diberi tahu untuk datang ke Istana jam 1.30 (siang, red.) hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR, dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga," kata Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan sebelum masuk ruangan.

Yusril, yang tiba pada pukul 13.35 WIB, menyampaikan kemungkinan pertemuan bersama Presiden Prabowo hari ini seperti rapat konsultasi.

"Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden. Jadi, koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini, Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin ya, enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan," ujar Yusril.

Topikseru.com, Medan – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas perkara Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah menerima pelimpahan berkas perkara," ujar Juru Bicara PN Medan Soniady Drajat Sadarisman di Medan, Kamis (12/11/2026).

Ia mengatakan berkas perkara tersebut dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/11) dengan nomor register 144/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn.

Guna menyidangkan perkara tersebut, pimpinan PN Medan telah menunjuk majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis, SH, MH, dengan hakim anggota Deny Syahputra, SH, MH, dan Rurita Ningrum, SH.

Soniady mengatakan sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11/2026).

"Sidang pertamanya diagendakan pada hari Selasa, 24 November 2026," ujarnya.

Sebelumnya, KPK lebih dahulu melimpahkan berkas perkara Yaqub Abdhal Mu'arif dalam berkas terpisah. Rekanan tersebut diduga sebagai pemberi suap senilai Rp 1 miliar terkait pengaturan 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) serta lima paket pekerjaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat periode Maret 2025 hingga Juli 2026.

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Yaqub dengan pidana dua tahun empat bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11).

Dalam persidangan perkara Yaqub, JPU KPK juga menghadirkan Syah Afandin alias Ondim sebagai saksi untuk mendalami dugaan praktik pemberian fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Dugaan praktik tersebut berkaitan dengan sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Dalam persidangan, Ondim turut memberikan keterangan mengenai proyek-proyek yang dikaitkan dengan Yaqub.

Perkara dugaan suap tersebut terungkap setelah tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan pada Kamis (2/7/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Syah Afandin bersama sejumlah pihak, di antaranya Winnada Akbar yang merupakan ajudannya serta Syahrial Harahap, mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009–2014.

Sehari setelah operasi, KPK menetapkan Syah Afandin alias Ondim dan Yaqub Abdhal Mu'arif sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp100 juta.

Suap Proyek

Diberitakan sebelumnya, komisi antirasuah tersebut lebih dulu melimpahkan perkara Yaqub Abdhal Mu'arif (berkas terpisah), rekanan diduga pemberi suap senilai Rp1 miliar terkait 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) dan lima paket lainnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, periode Maret 2025 hingga Juli 2026.

Ia dituntut agar dipidana dua tahun dan empat bulan penjara. Senin (9/11/2026) di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan. Selain itu, tim JPU KPK juga menuntut terdakwa dengan pidana denda Rp200 juta subsidair (bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama) 80 hari penjara.

Praktik dugaan fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, diduga kuat disisihkan buat eks Bupati Ondim sejak tahun 2025 hingga 2026.

Tim JPU dimotori Toni Indra juga telah menghadirkan Ondim di Pengadilan Tipikor Medan sebagai saksi. Di awal, Ondim tampak enggan mengakui adanya praktik dugaan suap yang dibungkus dengan narasi fee proyek, dalam pekerjaan sejumlah paket pekerjaan fisik di Disdik Langkat.

"Baru di tahun 2025 ada praktik fee proyek di Disdik. Untuk Yaqub (terdakwa) disampaikan ke saya Rp8 miliar hingga Rp9 miliar. Kalau gak salah 80 proyek. Setahu saya Yaqub ada punya perusahaan dan ada juga yang dipinjam. Lazim itu sepanjang ada Surat Kuasa dari pemilik perusahaan.

Izin pak jaksa. Tidak ada saya perintahkan terdakwa cari perusahaan. Saya yang ditawarkan dapat fee proyek 10 persen. Kata terdakwa, biasanya kita dapat untung. Dalam rekayasa mereka bisa dapat keuntungan. Kalau tidak terealisasi mungkin tidak sebesar yang telah diisepakati," urai Ondim.

Fakta lainnya terungkap di persidangan, aliran dana dari terdakwa Yaqub ke Ondim di antaranya melalui saksi Zulkifli Jambak sebagai sopir maupun eks legislator Syahrial Harahap.

[adsense]Silmy menilai penerapan sistem digital melalui aplikasi Molina merupakan upaya pembenahan pelayanan Imigrasi. Menurut dia, sistem tersebut dirancang untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemohon dokumen keimigrasian dan petugas, sekaligus memudahkan masyarakat mengurus izin secara daring dari berbagai lokasi.

Pernyataan itu disampaikan Silmy setelah sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

[adsense]"Kami sudah mengupayakan setiap kesempatan yang telah diberikan. Berikhtiar itu kan adalah satu hal yang baik ya, masalah keputusan itu sudah kewenangan hakim," kata Silmy.

Silmy Siap Hadapi Tahapan Persidangan Berikutnya

[adsense]Setelah putusan tersebut, perkara akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi. Silmy berharap proses hukum yang dijalaninya dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak.

Dia turut meminta dukungan doa dari masyarakat, keluarga, kerabat, dan pihak-pihak yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.

[adsense]Di tengah proses hukum, Silmy kembali menyoroti kebijakan digitalisasi Imigrasi yang menurutnya telah membuka akses pelayanan bagi jutaan pemohon, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dia menyebut aplikasi Molina sebagai bagian dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan tanpa harus bertemu langsung dengan petugas.

[adsense]

Sebut Digitalisasi Imigrasi Justru Dikritik

Dia berpendapat, kekurangan dalam sebuah sistem digital merupakan hal yang dapat diperbaiki melalui evaluasi dan pengembangan secara bertahap.

[adsense]Silmy mengibaratkan proses tersebut seperti pembaruan aplikasi teknologi yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Meski demikian, penilaian Silmy mengenai manfaat digitalisasi tersebut merupakan pandangannya sebagai pihak yang berperkara. Persidangan tetap harus menguji apakah kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum atau justru berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

[adsense]

Silmy Didakwa dalam Perkara Pemerasan Rp 168,92 Miliar

Nilai pemerasan yang tercantum dalam dakwaan mencapai Rp168,92 miliar. Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai Rp 33,94 miliar.

[adsense]Dugaan pemerasan tersebut disebut berlangsung melalui mekanisme pelayanan dokumen keimigrasian. Dalam dakwaan, para pemohon diduga mengalami proses penerbitan dokumen yang dipersulit, diperlambat, bahkan tidak diterbitkan.

Dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut mencakup Izin Tinggal Kunjungan, termasuk dalam keadaan terpaksa dan darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

[adsense]Jaksa juga menyebut Silmy tidak bekerja sendiri. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi turut disebut terlibat dalam perkara tersebut.

Mereka antara lain Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, Gusti Bernardiansyah alias Obin, Saffar Muhammad Godam, serta Jaya Saputra.

[adsense]

Jaksa Uraikan Dugaan Aliran Uang kepada Para Terdakwa

Rinciannya, Silmy diduga menerima Rp 1,2 miliar, Saffar Muhammad Godam Rp 500 juta, Jaya Saputra Rp 6,53 miliar, Tessar Bayu Setyaji Rp 2,88 miliar, Bagus Bramantyo Rp 4,25 miliar, Gusti Bernardiansyah alias Obin Rp 50,97 miliar, dan Juniadi Sri Priambudi Rp 16,31 miliar.

[adsense]Sementara itu, dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan Silmy terdiri atas uang tunai Rp 2,56 miliar dan saham di sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp 31,38 miliar.

Dengan demikian, total nilai gratifikasi yang didakwakan kepada Silmy mencapai Rp 33,94 miliar.

[adsense]Atas dugaan perbuatannya, Silmy dijerat dengan ketentuan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam dakwaan.

Penolakan perlawanan dalam putusan sela bukanlah putusan yang menyatakan terdakwa bersalah. Perkara masih harus melalui proses pembuktian, termasuk pemeriksaan saksi dan alat bukti di hadapan majelis hakim.

[adsense]Persidangan berikutnya akan menjadi tahapan penting untuk menguji dakwaan jaksa sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa menyampaikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan.

[adsense]

[adsense]Dari kediamannya di kawasan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengungkapkan bahwa keputusan Gibran tersebut telah lebih dahulu dibicarakan di antara keduanya.

Namun, mantan presiden itu tidak menguraikan secara terperinci isi komunikasi dengan putranya. Ia hanya memberikan jawaban singkat ketika ditanya apakah sudah mengetahui dan membicarakan keputusan tersebut sebelum surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR.

[adsense]"Sudah," ujar Jokowi kepada awak media, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan singkat tersebut menjadi salah satu respons pertama Jokowi setelah keputusan politik Gibran memunculkan perhatian luas. Di tengah polemik yang berkembang, Jokowi juga menyampaikan pandangannya mengenai dinamika jabatan politik dan pentingnya memahami bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya.

[adsense]

Jokowi Anggap Pengunduran Diri Bagian dari Dinamika Politik

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai keputusan Gibran harus dilihat dalam konteks perubahan dan dinamika yang memang bisa terjadi dalam jabatan publik.

[adsense]"Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa. Itu biasa," kata Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

[adsense]Langkah Gibran menjadi perkembangan baru dalam polemik politik yang sebelumnya berkembang dari persoalan dokumen pendidikan, desakan masyarakat, hingga munculnya wacana pemakzulan wakil presiden.

Meski demikian, Jokowi tidak menjelaskan apakah dirinya menyetujui seluruh pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan putranya.

[adsense]

Pesan Jokowi kepada Gibran: Jabatan Tidak Abadi

Menurut Jokowi, kedudukan yang diperoleh melalui proses politik pada dasarnya bersifat sementara.

[adsense]"Jadi, saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara," ujarnya.

Pesan tersebut disampaikan ketika Gibran tengah menghadapi situasi politik yang menentukan perjalanan kariernya di pemerintahan nasional.

[adsense]Pernyataan Jokowi sekaligus memperlihatkan pandangannya bahwa jabatan publik harus dipahami sebagai amanah yang memiliki batas waktu, bukan sebagai kekuasaan yang harus dipertahankan dalam segala keadaan.

Keputusan Gibran Jadi Perhatian Politik Nasional

[adsense]Persoalan keabsahan dokumen pendidikan menjadi salah satu pemicu munculnya desakan agar Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden. Perdebatan tersebut semakin berkembang setelah muncul proses hukum terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang bersangkutan.

Di tengah tekanan tersebut, Gibran sebelumnya juga dikabarkan telah membicarakan keinginannya untuk mundur dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.

[adsense]Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Prabowo tidak menolak keinginan tersebut dan memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.

Kini, setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada MPR dan Presiden, perhatian publik beralih pada tindak lanjut konstitusional yang harus ditempuh.

[adsense]Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden.

Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

[adsense]Karena itu, penyerahan surat pengunduran diri belum otomatis berarti Gibran secara hukum telah berhenti menjabat. Status dan proses pemberhentiannya tetap harus dipastikan melalui mekanisme ketatanegaraan.

Jokowi Tegaskan Dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo

[adsense]Sikap tersebut menjadi bagian penting dari respons Jokowi setelah keputusan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.

Perkembangan ini menempatkan hubungan politik antara Jokowi, Gibran, dan Prabowo dalam perhatian publik. Terlebih, Gibran merupakan wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan hasil Pemilu 2024.

[adsense]Ke depan, tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran akan menjadi penentu arah perubahan di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, pesan Jokowi mengenai jabatan yang bersifat sementara menjadi salah satu pernyataan paling menonjol di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.

[adsense]

[adsense]Selain meningkatkan kualitas birokrasi, keberadaan MPP diharapkan mempercepat pemulihan pelayanan masyarakat pascabencana, serta memudahkan warga mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran pelayanan-publik/" target="_self">Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).

[adsense]Dalam sambutannya, Bobby menyoroti capaian Sumut yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera dalam hal ketersediaan MPP. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif.

"Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif," ujar Bobby di hadapan para kepala daerah dan jajaran Kementerian PANRB.

[adsense]Meski demikian, Bobby memastikan Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota terus berupaya mengejar ketertinggalan tersebut. Hingga akhir 2026, ditargetkan tiga MPP baru dapat diresmikan, masing-masing di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias. Dengan demikian, jumlah daerah yang memiliki MPP di Sumut akan bertambah menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30%.

Bobby mengingatkan para bupati dan Walikota agar pembangunan MPP tidak hanya berorientasi pada kemegahan gedung maupun besarnya anggaran. Menurutnya, hal terpenting adalah kelengkapan jenis layanan dan lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat.

[adsense]"Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung," tegasnya.

Guna mempercepat pembentukan MPP, Bobby menyarankan pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan aset gedung yang telah tersedia. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjalin kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga pembangunan MPP dapat dilakukan secara bertahap dan efisien.

[adsense]Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan, pemulihan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam penanganan pascabencana. Sebab, bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk akses terhadap berbagai layanan pemerintahan.

"Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin," ujar Purwadi.

[adsense]Ia menjelaskan, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan birokrasi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang dikoordinasikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI, pemerintah pusat mendorong terciptanya budaya kerja birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.

"Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespon. Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian," tambahnya.

[adsense]

Topikseru.com, Jepang – Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengakhiri drama panjang melawan tunggal tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto lewat rubber gim 21-13, 6-21, 21-11 dalam babak 16 besar Kumamoto Masters 2026 yang berlangsung di Prefektur Kumamoto, Jepang, Kamis (12/11/2026).

[adsense]Alwi mengaku bahwa dalam pertandingan kali ini masih mempunyai kendala terutama dengan faktor lapangan berangin.

"Hari ini lebih ada faktor menang dan kalah angin jadi gim kedua cukup capek, banyak rugi di posisi menang anginnya. Setelah tertinggal jauh, saya coba irit tenaga untuk kembali fokus ke gim penentuan," ujar Alwi dikutip dari PBSI.

[adsense]"Dengan kondisi seperti ini memang harus punya trik, harus cerdik membaca situasi karena di lapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang kami mau," imbuh tunggal unggulan keenam dalam turnamen ini.

Kemenangan ini kian memperpanjang catatan rekor pertemuan Alwi atas Kenta menjadi total empat kemenangan beruntun.

[adsense]Terakhir kali pebulu tangkis peringkat sepuluh dunia tersebut kalah dari Kenta adalah di Thailand Open 2025 pada 15 Maret 2025.

Selanjutnya di babak perempat final, Alwi akan bersua rekan senegaranya Moh Zaki Ubaidillah.

[adsense]Ubed, sapaan akrabnya, melangkah ke perempat final setelah membungkam tunggal unggulan pertama asal Perancis Christo Popov.

"Besok bertemu Ubed, ini jadi awal dan semoga bakal banyak lagi pertemuan-pertemuan seperti ini di babak-babak akhir. Saya senang, dia bisa mengalahkan pemain nomor satu dunia tadi. Satu tempat di semifinal untuk tunggal putra Indonesia dan saya siap fight juga berusaha sebaik mungkin," ungkap Alwi mengenai kesiapannya dalam pertandingan besok.

[adsense]

[adsense]IHSG bertambah 112,46 poin ke level 5.227,49. Penguatan ini mencerminkan dominasi tekanan beli sepanjang perdagangan pagi hingga menjelang jeda siang.

Optimisme pasar juga terlihat pada pergerakan indeks saham unggulan. Indeks LQ45 yang berisi 45 saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar besar tercatat naik lebih tinggi, yakni 2,57 persen ke posisi 540,16.

[adsense]Data perdagangan memperlihatkan bahwa mayoritas saham bergerak positif. Sebanyak 560 saham mencatatkan kenaikan harga, sedangkan 138 saham terkoreksi dan 247 saham lainnya tidak mengalami perubahan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan pasar tidak hanya ditopang oleh sejumlah saham berkapitalisasi besar, tetapi juga melibatkan cukup banyak emiten di berbagai sektor.

[adsense]

Sektor Industri Pimpin Kenaikan Bursa

Sektor industri menjadi kontributor penguatan tertinggi dengan kenaikan mencapai 3,42 persen.

[adsense]Di posisi berikutnya, sektor energi mencatatkan apresiasi sebesar 2,99 persen. Sementara sektor transportasi turut mengalami kenaikan 2,31 persen.

Penguatan lintas sektor ini menjadi salah satu gambaran positif perdagangan saham domestik pada sesi pertama.

[adsense]Kinerja tersebut juga menunjukkan bahwa minat beli investor tersebar ke berbagai kelompok industri, meskipun besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap kenaikan IHSG tetap bergantung pada bobot saham di dalam indeks.

Saham AGAR hingga JECC Masuk Daftar Top Gainers

[adsense]Lima saham yang masuk dalam daftar penguatan tertinggi adalah AGAR, TRON, RODA, BKDP, dan JECC.

Sebaliknya, tekanan jual masih terjadi pada beberapa emiten meskipun IHSG bergerak positif.

[adsense]Lima saham yang mengalami pelemahan terbesar meliputi BSML, MORA, TFCO, AIMS, dan MSJA.

Perbedaan arah pergerakan tersebut menunjukkan bahwa penguatan indeks tidak serta-merta membuat seluruh saham mengalami kenaikan harga. Investor tetap menghadapi pergerakan yang beragam berdasarkan karakteristik dan kinerja masing-masing emiten.

[adsense]

Transaksi Saham Tembus Rp 6,37 Triliun

Frekuensi transaksi tercatat mencapai 890,9 ribu kali. Sementara volume perdagangan menyentuh 26,71 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 6,37 triliun.

[adsense]Besarnya aktivitas transaksi tersebut menunjukkan tingginya perputaran saham di pasar domestik selama paruh pertama perdagangan.

Dengan IHSG yang berhasil menembus kembali level 5.200, pelaku pasar selanjutnya akan mencermati apakah momentum penguatan dapat dipertahankan hingga penutupan perdagangan.

[adsense]Pergerakan indeks pada sesi kedua, terutama konsistensi kenaikan saham-saham unggulan dan sektor industri, akan menjadi perhatian investor dalam membaca arah pasar selanjutnya.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Kapolres Metro Jakarta Barat membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional merekrut warga setempat menjadi tentara bayaran di Rusia, beroperasi lintas daerah di Indonesia, mencakup wilayah Medan, Jakarta, Pemalang, Banyumas, hingga Bali.

[adsense]Sindikat ini melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina yang berkolaborasi di Indonesia untuk merekrut warga setempat menjadi tentara bayaran.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026), mengatakan fenomena tersebut menjadi atensi khusus penyidik mengingat kedua negara asal pelaku saat ini sedang terlibat konflik bersenjata secara terbuka.

[adsense]"Ada dua pelaku warga negara asing, yaitu warga negara Rusia dan warga negara Ukraina. Kalau di negaranya, mereka saling berperang, tetapi di Indonesia, mereka berkolaborasi mencari warga negara Indonesia untuk bisa direkrut menjadi tentara bayaran yang ada di sana," papar Nasriadi.

Dia menyebutkan dari total enam tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik, dua di antaranya merupakan WNA dari kedua negara yang tengah berkonflik tersebut, sedangkan empat lainnya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

[adsense]Kedua WNA itu diduga memanfaatkan celah ekonomi dan jejaring lokal di Indonesia untuk menggaet WNI sebelum dikirim ke area konflik di Rusia. Sejauh ini, kepolisian mencatat sedikitnya 23 WNI telah diberangkatkan oleh sindikat tersebut.

"Mereka yang dalam jaringan ini, yang sudah berangkat sebanyak 23 orang menjadi tentara Rusia di sana. Berdasarkan keterangan keluarga, satu orang dipastikan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka berat terkena ranjau," kata Nasriadi.

[adsense]Sindikat tersebut, kata dia, beroperasi lintas daerah di Indonesia, mencakup wilayah Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, hingga Bali.

"Di lokasi-lokasi tersebut, para pelaku mencari calon korban dengan iming-iming tertentu sebelum diproses keberangkatannya ke luar negeri," ujar Nasriadi.

[adsense]Kolaborasi kedua WNA itu berhasil dihentikan setelah tim gabungan mengamankan para pelaku serta membatalkan keberangkatan delapan WNI yang teridentifikasi di bandara dan berdasarkan laporan pihak keluarga.

Guna membongkar tuntas modus kerja sama antara WNA Rusia dan Ukraina itu, kepolisian memperketat koordinasi lintas instansi.

[adsense]"Kami di-back up oleh Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya, dari Hubinter, Imigrasi, dari Densus 88, kemudian dari kementerian. Kami akan terus kembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lainnya," pungkas Nasriadi.

Tawaran pekerjaan bergaji fantastis ternyata belum tentu menjanjikan masa depan yang aman!

[adsense]Polda Metro Jaya melalui Ditres PPA dan PPO mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan WNI untuk bekerja di Rusia.

Tersangka berinisial TM diduga menawarkan pekerjaan pengamanan perbatasan dan fasilitas pertahanan dengan iming-iming uang kontrak Rp400 juta, gaji Rp40–50 juta per bulan, serta berbagai tunjangan dan bonus.

[adsense]Namun, setelah tiba di Rusia, sebagian korban diduga justru ditempatkan dalam kegiatan militer berisiko di wilayah konflik, tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka masih akan memperoleh uang pendapatan bulanan, selepas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran masih akan memperoleh pensiunan, yang besarannya 100% dari gaji pokok terakhir.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dari Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).

Dalam Pasal 2 UU 7/1978, disebutkan gaji pokok wapres adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, yaitu Rp5.040.000 per bulan. Dengan asumsi uang gaji pokok tertinggi, yang diperoleh Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA itu, maka gaji pokok wapres adalah Rp20.160.000 per bulan.

Nilai itu berarti akan menjadi pendapatan bulanan Gibran setelah mengundurkan diri, karena besaran pensiun pokoknya sebesar 100% dari gaji pokok terakhir.

Nilai pendapatan bulanan yang diterima oleh Gibran itu pun belum termasuk tambahan hak-hak pensiun lainnya, berupa tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Ia juga masih akan mendapatkan biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Gibran juga dalam UU itu dijamin mendapat sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; serta disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1978, disebutkan setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat.

Pemberhentian dengan hormat ini gugur hanya apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam pasal 11 UU itu, disebutkan juga bahwa Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.

Topikseru.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, Gibran menunjukkan sifat kesatria. Prabowo dengan berat hati, dirinya menerima surat pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

"Saya menerima kunjungan dari Wapres Saudara Gibran Rakabuming Raka yang telah sampaikan surat kepada saya, yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wapres," ujar Prabowo, di Istana, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Setelah itu, beliau langsung menghadap MPR dan sampaikan surat berhenti secara langsung. Dengan berat hati, saya terima surat tersebut dan menghormati dan mendukung keputusan yang beliau ambil," sambung Prabowo.

Menurut Prabowo, Gibran telah menunjukkan sikap kesatria.

"Bagi saya beliau telah tunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab dan tunjukkan sikap negarawan," imbuh Prabowo.

Prabowo memahami bahwa Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses-proses yang teratur, namun sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem di Indonesia.

Sehingga berdasarkan keputusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia.

"Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," ungkap Prabowo.

Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR hari ini sekitar pukul 11.00 WIB.

Kedatangan Gibran di sambut pimpinan MPR RI. Gibran tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dan berdasi merah.

Menindaklanjuti hal itu, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran.

Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu untuk mengajukan dua nama calon wapres. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.

Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.

[adsense]Menurut Yusril, terdapat perbedaan mendasar antara pemberhentian melalui impeachment dan pengunduran diri. Perbedaan itu terutama terletak pada tahapan konstitusional serta lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam prosesnya.

Dalam mekanisme pemakzulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran langsung. Namun, apabila wakil presiden mengundurkan diri, proses selanjutnya lebih berkaitan dengan koordinasi antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

[adsense]"DPR mungkin ya enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan. Kalau pemakzulan memang melibatkan DPR," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penjelasan tersebut menjadi penting di tengah perkembangan polemik politik yang melibatkan Gibran. Sebab, pengunduran diri wakil presiden memiliki konsekuensi konstitusional, termasuk kewajiban mengisi jabatan yang ditinggalkan.

[adsense]

MPR Siapkan Proses Pemilihan Wakil Presiden Pengganti

MPR nantinya menggelar rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Hasil keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi dari pimpinan MPR.

[adsense]Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih dalam sidang MPR.

Mekanisme ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR akan memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden.

[adsense]Dua nama tersebut harus berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Dengan demikian, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk pengganti wakil presiden secara sepihak. Penentuan akhirnya berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan dalam sidang lembaga tersebut.

[adsense]

Batas Waktu Pemilihan Maksimal 60 Hari

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

[adsense]Ketentuan ini menjadi landasan agar kekosongan posisi wakil presiden tidak berlangsung tanpa kepastian.

Namun, perhitungan waktu tersebut perlu memperhatikan kapan kekosongan jabatan secara hukum benar-benar terjadi, bukan semata-mata berdasarkan tanggal penyerahan surat pengunduran diri.

[adsense]Artinya, terdapat tahapan konstitusional yang harus diselesaikan sebelum proses pemilihan pengganti dapat dilaksanakan.

Berbeda dengan Pengunduran Diri Soeharto pada 1998

[adsense]Ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan ketentuan konstitusi.

Situasinya berbeda apabila pejabat yang mengundurkan diri adalah wakil presiden.

[adsense]Dalam kondisi tersebut, tidak ada pejabat lain yang secara otomatis mengambil alih posisi wakil presiden. Kekosongan jabatan harus diselesaikan melalui pemilihan oleh MPR.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk menjaga kesinambungan pemerintahan ketika terjadi perubahan pada posisi presiden maupun wakil presiden.

[adsense]

Pengganti Gibran Tidak Dipilih Melalui Pemilu Langsung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak dilibatkan dalam proses pemilihan tersebut.

[adsense]Seluruh tahapan pemilihan menjadi kewenangan MPR, dengan dua nama calon yang terlebih dahulu diajukan oleh Presiden sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden akibat pengunduran diri Gibran, masyarakat tidak akan mengikuti pemungutan suara nasional untuk menentukan penggantinya.

[adsense]Prosesnya berlangsung melalui mekanisme perwakilan di MPR.

Penjelasan Yusril sekaligus mempertegas bahwa persoalan pengunduran diri wakil presiden bukan hanya menyangkut keputusan politik seorang pejabat, tetapi juga menyangkut prosedur ketatanegaraan yang harus dijalankan secara tepat.

[adsense]Di tengah perhatian publik terhadap masa depan jabatan Gibran, tahapan konstitusional tersebut akan menjadi penentu bagaimana pemerintahan tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan di posisi wakil presiden.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Ketua MPR Ahmad Muzani akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto siang ini. Muzani akan membahas penggantian Wapres setelah Gibran Rakabuming Raka mundur.

"Saya sekarang ditunggu oleh Presiden untuk berkonsultasi tanggal, nyocokin tanggal," kata Muzani di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Saya ke Istana," sambungnya.

Muzani mengatakan pihaknya memiliki waktu 60 hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. Dia mengatakan Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama.

"60 hari, tapi Presiden punya waktu 14 hari sejak kami mengeluarkan surat kepada Presiden untuk mengajukan nama. Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada Presiden? Tunggu Ragab. Ragabnya kapan? Besok," ujarnya.

Dia mengatakan surat serupa sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo. Dia juga menyebutkan bahwa Gibran meminta surat itu segera diproses.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

Hari Ayah Nasional pertama kali dideklarasikan pada 12 November 2006 oleh Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP). Organisasi tersebut menjadi pihak yang menggagas lahirnya peringatan khusus untuk menghormati sosok ayah di Indonesia.

Gagasan ini ternyata bermula dari kegiatan sederhana. Pada 2004, PPIP mengadakan acara peringatan Hari Ibu di Solo dengan menyelenggarakan lomba menulis surat untuk ibu.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diminta mengungkapkan rasa cinta, penghargaan, dan terima kasih kepada sosok ibu melalui tulisan.

Namun, setelah kegiatan selesai, muncul pertanyaan dari sejumlah peserta mengenai keberadaan Hari Ayah. Mereka mempertanyakan mengapa Indonesia memiliki peringatan khusus untuk ibu, tetapi belum memiliki hari nasional yang secara khusus didedikasikan bagi ayah.

Pertanyaan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan di lingkungan PPIP. Organisasi ini mulai mengkaji kemungkinan menghadirkan peringatan Hari Ayah sebagai bentuk penghargaan terhadap peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga.

PPIP kemudian melakukan audiensi dengan DPRD Kota Surakarta untuk menyampaikan gagasan tersebut. Setelah melalui proses pembahasan, organisasi itu akhirnya mendeklarasikan Hari Ayah Nasional pada 12 November 2006.

Deklarasi tersebut berlangsung di Solo dan dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan serupa di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Sejak saat itu, tanggal 12 November dikenal sebagai Hari Ayah Nasional di Indonesia.

Bukan Hari Nasional yang Ditetapkan Pemerintah

Berbeda dengan sejumlah hari peringatan nasional lainnya, Hari Ayah Nasional lahir dari inisiatif masyarakat, bukan melalui Keputusan Presiden.

PPIP menjadi penggagas utama yang memperkenalkan peringatan tersebut kepada masyarakat. Meski tidak ditetapkan melalui keputusan pemerintah pusat, Hari Ayah Nasional kemudian diperingati setiap tahun oleh berbagai kalangan.

Peringatan ini menjadi pengingat bahwa peran ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah, tetapi juga memberikan perlindungan, pendidikan, perhatian, dan pendampingan bagi anak.

Kehadiran Hari Ayah Nasional juga melengkapi peringatan Hari Ibu yang lebih dahulu dikenal masyarakat Indonesia.

Melalui peringatan setiap 12 November, masyarakat diajak untuk kembali menghargai kontribusi ayah dalam membangun keluarga dan mendampingi tumbuh kembang anak.

Topikseru.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melakukan pemeriksaan kelaikan sarana (rampcheck) terhadap lokomotif dan kereta penumpang pada Selasa hingga Kamis (10–12/11/2026).

[adsense]Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna memastikan seluruh sarana yang dioperasikan memenuhi persyaratan keselamatan, serta siap melayani kebutuhan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan kesiapan sarana menjadi aspek utama yang harus dipastikan sebelum kereta api dioperasikan demi memberikan kepastian keselamatan bagi masyarakat.

[adsense]"Pada masa libur akhir tahun, masyarakat membutuhkan transportasi yang tidak hanya mampu mengakomodasi kebutuhan perjalanan, tetapi juga memberikan kepastian keselamatan. Karena itu, kesiapan sarana menjadi aspek yang tidak dapat ditawar dan harus dipastikan sebelum kereta api dioperasikan," ujar Anwar di Medan.

Dalam persiapan menghadapi libur akhir tahun ini, KAI Divre I Sumatera Utara total menyiagakan 33 lokomotif siap guna yang terdiri dari tipe hidraulik dan elektrik. Selain itu, untuk melayani angkutan penumpang, disiapkan pula 75 sarana kereta siap guna yang meliputi kelas eksekutif, bisnis, premium, ekonomi, serta kereta pembangkit dan kereta makan.

[adsense]Selama proses pemeriksaan berlangsung, petugas melakukan pengecekan menyeluruh terhadap berbagai komponen vital sarana. Pemeriksaan tersebut mencakup sistem pengereman, perangkat roda, sistem penggerak, sistem kelistrikan, hingga perangkat keselamatan, fasilitas pelayanan pelanggan, kondisi fisik sarana, dan kelengkapan peralatan keselamatan sesuai standar operasional.

"Kami tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga memastikan setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Prinsipnya, apabila terdapat komponen yang belum memenuhi persyaratan, harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan dalam pengoperasian kereta api," tegas Anwar.

[adsense]Pada periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang diselenggarakan mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Divre I Sumatera Utara sukses melayani sebanyak 183.916 pelanggan. Pada angkutan Nataru 2026/2027 kali ini, volume penumpang diproyeksikan terus meningkat.

Peningkatan itu dimungkinkan karena mulai 1 Desember 2026 KAI Divre I Sumut menambah empat perjalanan KA Datuk Blambangan relasi Tebing Tinggi–Siantar PP. Di samping itu, KA Sribilah Utama juga menambah pemberhentian di Stasiun Lima Puluh dan Stasiun Perbaungan, dua stasiun yang mengalami pertumbuhan penumpang cukup tinggi, terlebih setelah selesai direnovasi menjadi lebih modern dan nyaman.

[adsense]"KAI Divre I Sumatera Utara ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan mobilitas selama libur akhir tahun, tetapi juga merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan. Kepercayaan pelanggan menjadi tanggung jawab yang harus kami jaga melalui kesiapan operasional dan penerapan budaya keselamatan dalam setiap perjalanan," tutup Anwar.

[adsense]

Langkah tersebut menjadi perkembangan paling signifikan sejak desakan pemakzulan Gibran mencuat ke ruang publik. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan sengketa administrasi dokumen pendidikan kini berkembang menjadi persoalan politik yang menyentuh posisi orang nomor dua di Indonesia.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi kedatangan Gibran sekaligus menjelaskan maksud pertemuan tersebut.

Menurut Muzani, Gibran secara langsung menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Ia juga menginformasikan bahwa surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan tersebut menandai babak baru perjalanan politik Gibran. Untuk pertama kalinya, polemik yang selama ini berkembang melalui perdebatan publik dan desakan sejumlah kelompok masyarakat memasuki tahap penyampaian surat pengunduran diri secara langsung kepada lembaga negara.

Polemik Ijazah Menjadi Titik Awal Tekanan Politik

Persoalan tersebut semakin mendapatkan perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Perkembangan hukum itu kemudian memicu perdebatan mengenai persyaratan pencalonan wakil presiden dan keabsahan dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pencalonannya.

Tekanan terhadap Gibran pun semakin meluas. Sejumlah kelompok masyarakat mulai menyuarakan desakan agar ia meninggalkan jabatan wakil presiden. Di lingkungan politik, muncul pula wacana penggunaan mekanisme pemakzulan melalui DPR.

Situasi tersebut membuat persoalan ijazah tidak lagi sebatas sengketa administrasi, tetapi berkembang menjadi perdebatan mengenai legitimasi politik dan tanggung jawab pejabat publik.

Meski demikian, putusan dalam perkara administrasi tidak otomatis menjadi keputusan pemberhentian wakil presiden. Setiap konsekuensi terhadap jabatan Gibran tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Jokowi Sempat Singgung Operasi Politik dan Penumpang Gelap

Jokowi menduga polemik yang menyeret dirinya dan Gibran tidak sepenuhnya berdiri sebagai persoalan hukum. Ia menyinggung adanya dugaan operasi politik serta pihak-pihak yang disebutnya sebagai penumpang gelap.

Istilah tersebut merujuk pada dugaan adanya kelompok yang memanfaatkan kontroversi untuk kepentingan politik tertentu dan menjatuhkan reputasi keluarganya.

Namun, Jokowi memilih tidak mengintervensi sikap partai politik di DPR. Ia menyatakan bahwa setiap fraksi mempunyai hak konstitusional untuk menentukan sikap terhadap wacana pemakzulan.

"Itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR. Dari semua fraksi yang ada di DPR, itu hak konstitusional yang sudah diatur oleh konstitusi kita," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Solo, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan Jokowi tersebut memperlihatkan bahwa ia menyerahkan persoalan politik yang menimpa putranya kepada mekanisme konstitusional.

Kini, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, perhatian publik tidak hanya tertuju pada sikap partai politik, tetapi juga pada keputusan yang akan diambil Presiden Prabowo dan lembaga negara terkait.

Prabowo Sebelumnya Disebut Tidak Menolak Gibran Mundur

Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut sebelumnya diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo menyebut Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Dalam pertemuan itu, Gibran dikabarkan menyampaikan keinginan mundur sekaligus meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan dan menghormati permintaan yang disampaikan wakil presidennya.

Kini, penyerahan surat kepada MPR dan Presiden menjadi perkembangan lanjutan dari pembicaraan tersebut.

Meski demikian, belum ada keterangan mengenai keputusan akhir Presiden maupun proses konstitusional yang akan ditempuh setelah surat tersebut diterima.

Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR akan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Kedua calon tersebut berasal dari usulan presiden yang diambil dari dua nama yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Sementara itu, mekanisme pemakzulan berbeda dengan pengunduran diri.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Artinya, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran perlu dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian. Penyerahan surat belum dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan wakil presiden.

Babak Baru Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jika pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan konstitusi, Indonesia akan menghadapi proses pengisian jabatan wakil presiden sebelum masa pemerintahan berakhir.

Di sisi lain, keputusan ini juga berpotensi membawa dampak terhadap peta politik partai-partai pendukung pemerintah, hubungan antara Prabowo dan Jokowi, serta dinamika politik menjelang agenda nasional berikutnya.

Perhatian publik kini tertuju pada tiga hal: sikap resmi Presiden Prabowo, tindak lanjut MPR terhadap surat pengunduran diri Gibran, serta kepastian proses hukum mengenai polemik dokumen pendidikannya.

Satu hal yang menjadi perhatian adalah bahwa penyerahan surat tersebut belum otomatis mengakhiri jabatan Gibran.

Namun, langkah politik yang diambilnya telah mengubah arah polemik. Persoalan yang sebelumnya didominasi perdebatan mengenai ijazah kini memasuki fase baru, yakni masa depan jabatan wakil presiden dan keberlanjutan konfigurasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

[adsense]Salah satu yang paling melekat adalah pernyataan mengenai asam sulfat saat membahas kebutuhan nutrisi ibu hamil. Meski kejadian tersebut berlangsung sebelum pelantikannya sebagai wakil presiden, polemik itu menjadi bagian dari rekam jejak komunikasi publik Gibran yang masih sering diingat.

Berikut sejumlah pernyataan dan momen Gibran yang pernah menuai kontroversi.

[adsense]1. Salah Menyebut Asam Folat Menjadi Asam Sulfat

Pada 3 Desember 2023, saat menghadiri acara Diskusi Ekonomi Kreatif di Jakarta Selatan, Gibran membahas pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil.

[adsense]Namun, ia justru menyebut asam sulfat ketika menjelaskan zat yang perlu diperhatikan selama kehamilan. Padahal, nutrisi yang dimaksud adalah asam folat.

Potongan pernyataan tersebut kemudian viral dan menuai berbagai tanggapan karena asam sulfat merupakan zat kimia yang berbeda dari asam folat.

[adsense]Gibran akhirnya mengakui kesalahan pengucapannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat pada 4 Desember 2023.

2. Penggunaan Istilah Para-Para dalam Pidato

[adsense]Pada Desember 2024, Gibran kembali menjadi sorotan setelah menggunakan istilah para-para saat menyapa tokoh agama, kiai, dan ibu nyai dalam sebuah acara Fatayat NU.

Dalam pidatonya, ia mengucapkan frasa seperti para-para tokoh agama dan para-para kiai.

[adsense]Potongan video tersebut menyebar di media sosial dan memunculkan kritik mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi seorang wakil presiden.

3. Tas Bantuan Sosial Bertuliskan Nama Wapres

[adsense]Pada November 2024, Gibran mengunjungi warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Dalam kunjungan tersebut, bantuan sembako dibagikan menggunakan tas bertuliskan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]Hal ini kemudian menuai kritik karena sebagian masyarakat mempertanyakan penggunaan identitas pribadi pejabat pada bantuan sosial yang berasal dari kegiatan pemerintah.

4. Program Lapor Mas Wapres

[adsense]Gibran meluncurkan layanan pengaduan masyarakat bernama Lapor Mas Wapres pada November 2024.

Program tersebut dimaksudkan sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

[adsense]Namun, kehadiran layanan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dan kemungkinan tumpang tindih dengan sistem pengaduan pemerintah yang sudah tersedia, yakni SP4N-LAPOR.

5. Pernyataan Tidak Memiliki Visi Lain Selain Visi Presiden

[adsense]Gibran juga pernah menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki visi lain selain visi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena memunculkan diskusi mengenai posisi wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan.

[adsense]Di satu sisi, wakil presiden merupakan bagian dari satu pemerintahan yang dipimpin presiden. Namun, publik juga memiliki perhatian terhadap kontribusi dan program kerja yang dijalankan masing-masing pejabat.

6. Janji 19 Juta Lapangan Kerja

[adsense]Saat debat Pilpres 2024, Gibran menyampaikan target penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Janji tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang menarik untuk dievaluasi setelah pasangan Prabowo-Gibran memimpin pemerintahan.

[adsense]Publik dapat melihat sejauh mana target tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan realisasi pembukaan lapangan pekerjaan.

7. Pernyataan soal Sawit dan Penyerapan Karbon

[adsense]Pernyataan mengenai kelapa sawit yang dikaitkan dengan kemampuan menyerap karbon juga pernah memicu perdebatan.

Isu ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan persoalan lingkungan, perkebunan, dan dampak perubahan penggunaan lahan.

[adsense]Pernyataan tersebut memunculkan diskusi mengenai bagaimana pemerintah menjelaskan hubungan antara industri kelapa sawit dan persoalan lingkungan.

Berbagai momen tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi pejabat publik selalu menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari kesalahan penyebutan istilah, penggunaan bahasa dalam pidato, hingga pelaksanaan program pemerintah, semuanya dapat memicu diskusi mengenai tanggung jawab seorang wakil presiden.

[adsense]Meski demikian, setiap peristiwa perlu dilihat berdasarkan konteks dan waktu kejadiannya. Pernyataan asam sulfat, misalnya, berlangsung ketika Gibran masih berstatus calon wakil presiden, bukan ketika sudah menjabat.

[adsense]

Momen tersebut terjadi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Sejumlah relawan mendatangi kompleks istana untuk bertemu Gibran setelah sebelumnya mendapat undangan.

Gibran tiba di Istana Wapres sekitar pukul 12.26 WIB setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen.

Kedatangannya disambut sejumlah relawan yang telah menunggu. Namun, Gibran tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung memasuki gedung utama Istana Wapres.

Di tengah situasi tersebut, salah seorang relawan bernama Tini Danke mengungkapkan bahwa para pendukung tetap menerima dan menghormati keputusan politik Gibran.

Tini bahkan mengaku sempat meneteskan air mata ketika membicarakan kemungkinan Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden.

Menurutnya, apa pun keputusan yang diambil Gibran harus didukung karena ia dianggap paling memahami kondisi yang sedang dihadapinya.

Dukungan para relawan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tini secara terbuka menyampaikan harapan agar Gibran dapat melanjutkan perjalanan politiknya menuju Pemilihan Presiden 2029.

"Hari ini Mas Gibran mundur satu langkah, tapi nanti kami relawan Gibran, relawan Jokowi, 2029 kami maju 1.000 langkah untuk Mas Gibran RI 1," ujar Tini.

Ia juga menilai situasi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memperkuat komunikasi dan konsolidasi bersama jaringan relawan.

Meski demikian, dukungan menuju Pilpres 2029 tersebut merupakan pernyataan dari relawan, bukan pengumuman pencalonan resmi dari Gibran.

Pertemuan di Istana Wapres ini pun menjadi salah satu momen penting bagi para pendukung Gibran di tengah perubahan situasi politik yang sedang berlangsung.

Topikseru.com, Medan – Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai hanya mendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden 2024. Namun mereka ramai-ramai ikut mengajukan Hak Menyampaikan Pendapat yang mengarah ke pemakzulan.

[adsense]Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, gabungan partai politik yang awalnya mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan beberapa partai lainnya. Nama ini sebelumnya merupakan perubahan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Perluasan dari koalisi inti KIM yang merangkul partai-partai lain di luar koalisi awal—seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai PKS—untuk memperkuat dukungan stabilitas politik di parlemen dan pemerintahan.

[adsense]Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, hal itu tercermin dari sikap partai-partai politik anggota KIM di DPR yang kompak mengajukan hak menyatakan pendapat terkait ijazah Gibran. "Pertama, koalisi itu hanya berlaku absolut untuk kepentingan pilpres saja," ucap Adi kepada Kompas.com, Rabu (11/11/2026).

Menurut Adi, setelah pilpres, koalisi bisa bubar atau masing-masing partai berjalan sendiri.

[adsense]Kondisi ini dinilai salah satu kelemahan sistem presidensial dengan multipartai ekstrem seperti di Indonesia.

Kelemahan lainnya adalah munculnya oposisi dari dalam koalisi pemerintahan. "Jadi kasus HMP (Hak Menyatakan Pendapat) ke Gibran ini bukti nyata betapa partai koalisi oposan terhadap Gibran," ucap dia.

[adsense]Kedua, menurut Adi, partai-partai koalisi cenderung hanya patuh kepada presiden, bukan wakil presiden. "Karena secara kekuasaan presiden cukup powerful, punya segala-galanya yang bikin partai koalisi patuh. Tak heran jika partai koalisi hanya mau berkoalisi dengan Prabowo tapi tidak dengan Gibran," jelas dia.

Ketiga, Gibran tidak memiliki partai politik yang menjadi sandaran politiknya di parlemen. Menurut Adi, kondisi itu membuat posisi tawar Gibran lemah ketika menghadapi gejolak politik.

[adsense]"Andai Gibran masih dengan PDI-P, tentu tidak serumit kondisi politiknya," ujar dia. Hak menyatakan pendapat Diberitakan sebelumnya, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.

[adsense]Ia kemudian membacakan sebaran fraksi anggota DPR yang mengusulkan.

Dari fraksi PDIP 14 orang, fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

[adsense]Ia kemudian menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI. Dia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden.

"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.

[adsense]Ia kemudian menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI. Dia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden.

"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.

[adsense]