Topikseru.com, Medan – Perjuangan mengisi kemerdekaan tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja keras, kepedulian sosial, dan memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Pesan inilah yang ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Upacara diawali dengan penaikan bendera merah putih. Kemudian Hening Cipta yang ditandai dengan suara sirine dan pembacaan teks Pancasila yang dilanjutkan dengan pembacaan UUD 1945 dan diakhiri dengan pembacaan pesan-pesan Pahlawan.

Dikatakan Rico Waas, semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan saat ini. Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan dengan membangun bangsa, memperkuat kepedulian sosial, serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan sesama.

[adsense]Menurutnya, kemajuan bangsa tidak bisa dibangun secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

"Bagaimana kita bekerja harus lebih keras lagi, membangun kepedulian sosial, perhatian kepada negara, mencintai negara, mencintai bangsa dan saudara-saudara kita. Sehingga kita membangun ini tidak sendirian, tetapi melangkah bersama," kata Rico Waas.

[adsense]Di tengah momentum Hari Pahlawan tersebut, Rico secara khusus menyoroti pendidikan sebagai salah satu bentuk perjuangan penting untuk menentukan masa depan bangsa. Ia menegaskan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian serius, terutama dalam membuka kesempatan bagi masyarakat kurang mampu.

Rico menilai, akses pendidikan yang inklusif dan merata akan menjadi fondasi untuk melahirkan generasi yang lebih baik sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

[adsense]Karena itu, Pemko Medan berkomitmen memperkuat perhatian terhadap dunia pendidikan, termasuk mendukung keberadaan program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

"Kita juga mendukung Sekolah Rakyat yang mengakomodasi anak-anak dari desil paling rendah di Kota Medan. Kita berharap pendidikan ini bisa mengubah kehidupan mereka, bahkan mengubah nasib keluarganya," ungkapnya.

[adsense]Terkait dukungan terhadap Sekolah Rakyat, Rico menjelaskan Pemko Medan telah mengambil bagian sejak awal melalui penyediaan dan hibah lahan. Selain itu, Pemko Medan juga akan mendukung kebutuhan infrastruktur, seperti peningkatan akses jalan, penerangan, serta koordinasi terkait perawatan fasilitas sekolah.

Lebih lanjut, Rico memastikan sektor pendidikan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Pemko Medan akan mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan sesuai ketentuan dengan memastikan penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

[adsense]Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya penebusan ijazah, pemberian beasiswa, perbaikan bangunan sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga berbagai kegiatan yang dapat menunjang kualitas pembelajaran.

"Bagaimana mandatory spending tersebut bisa tepat sasaran, supaya anggarannya tidak dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Fokusnya bagaimana pemberdayaan pendidikan anak-anak kita," tegas Rico.

[adsense]Rico berharap, semangat Hari Pahlawan tidak berhenti pada seremoni dan penghormatan terhadap jasa para pejuang, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, terutama dalam memastikan generasi muda memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sebab, menurutnya, membangun masa depan bangsa merupakan perjuangan bersama yang harus dimulai dari memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Sebelumnya saat memimpin upacara, Rico Waas membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah. Dalam Peringatan hari pahlawan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan".

[adsense]Menteri Sosial menekankan, nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, pengorbanan, dan semangat persatuan harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan di masa kini diwujudkan melalui kerja keras, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta komitmen kuat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peringatan ini juga menjadi momentum untuk kembali memedomani amanat konstitusi UUD 1945, khususnya dalam memastikan hak pendidikan, perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, serta pengelolaan kekayaan alam yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.

[adsense]Pemerintah Kota Medan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat semangat kebersamaan dan gotong royong demi kemajuan bangsa.

[adsense]

Pengumuman yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan hasil usulan Kementerian Sosial mengusulkan 19 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Di antaranya, Dikutip dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa (10/11/2026), Maraden Saur Halomoan Panggaben lahir di Hutatoruan, Negeri Pansurnapitu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 29 Juni 1992.

Maradenmenjadi tokoh ke 13 asal Sumut yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Maraden terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (1983-1993); sebelumnya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Pertama tahun 1978-1983. Anggota MPR RI tahun 1992-1997.

Menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Maraden, Jenderal TNI (Purn.), NRP 12150. Tentara Pejuang/TNI (TNI Angkatan Darat), Pejabat Negara (Menteri dan Ketua DPA), Tokoh Organisasi sosial dan adat Batak.

Dikenal dengan nama M. Panggabean dan akrab dipanggil "Maraden" sejak kecil. Pada masa perang kemerdekaan, pasukan yang dibentuknya di Sibolga dikenal sebagai "Pasukan Maraden" (nama resmi : Barisan Pemuda Republik Indonesia). Dalam sejarah TNI Angkatan Darat ia tercacat sebagai kepala Staf Angkatan darat ke- 8, dan biografi resminya yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat berjudul "M. Panggabean : Jenderal dari Tano Batak".

Moto Perjuangannya, Berjuang dan Mengabdi, yang juga menjadi judul memoar beliau. Menanggapi polemik tentang tewasnya Jenderal Spoor pada 1949, ia berpesan agar sejarah dibiarkan bicara sendiri : "Biarlah sejarah yang berbicara."

Masa Perjuangan Maraden Panggabean pada beberapa masa :

1) Masa pendudukan Jepang (1944-1945), ketika ia menempuh Zyokyukanri Gakko dan melatih kemiliteran pegawai Kotapraja Sibolga, yang kemudian menjadi bekal perjuangan;

2) Pasca - kemerdekaan, yaitu Perang Kemerdekaan I dan II (1945-1949);

3) Masa penegakan kedaulatan negara terhadap pemberontakan bersenjata dalam negeri pada 1950-an;

4) Masa perjuangan Indonesia menghadapi konflik antarnegara, yakni Trikora (1961-1962) dan Dwikora (1964);

5) Masa pengabdian dalam bidang pertahanan-keamanan dan pemerintah hingga 1993

Bidang perjuangan bersenjata (Tentara Rakyat Indonesia/TNI), bidang pertahanan dan keamanan negara serta pemerintahan, bidang pendidikan (guru dan kepala Schakelschool Huria Kristen Batak Protestan di Sibolga Julu pada masa awal), serta bidang sosial-kemasyarakatan dan kebudayaan (pembinaan masyarakat Batak melalui LPAKB dan Yayasan Bina Bona Pasogit).

Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggabean (1922-2000) adalah putra Lembah Silindung, Tapanuli Utara, yang beralih dari profesi guru menjadi salah satu pimpinan tertinggi TNI. Setelah proklamasi 1945 ia membentuk Pasukan Maraden di Sibolga, merebut senjata dari Jepang, lalu berintegrasi ke Tentara Republik Indonesia.

Pada perang kemerdekaan ia memimpin pasukan gabungan di Medan Area (1946), menghambat gerak Belanda di Parapat (1947), dan sebagai Komandan Sektor IV Sub Teritorium VII memimpin gerilya di jalur Sibolga,Tarutung yang dijuluki "de dodenweg" (1948-1949), termasuk penghadangan 24 Mei 1949 yang menurut sejumlah saksi menewaskan Jenderal Spoor.

Pada 1950-an ia memimpin satuan yang menumpas DI/TII dan PRRI/Permesta, kemudian bertugas dalam Trikora dan Dwikora. Kariernya berlanjut sebagai Deputi II Menpangad, Wapangad, Kasad (1968-1969), Pangkopkamtib (1969-1973), Menhankam/Pangab (1973-1978), Menko Polkam (1978-1983), dan Ketua DPA (1983-1993).

Dalam kehidupan sosial ia aktif membina masyarakat Batak melalui LPAKB dan Yayasan Bina Bona Pasogit. Ia memperoleh 29 tanda kehormatan, 20 dari dalam negeri (antara lain Bintang Republik Indonesia Adipradana, Bintang Mahaputera Adipradana, dan Bintang Gerilya) dan 9 dari negara sahabat. Ia wafat pada 28 Mei 2000 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Maraden Panggabean meninggal dunia pada Minggu, 28 Mei 2000, pukul 18.50 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah dirawat sekitar satu bulan akibat serangan stroke, dalam usia 77 tahun.

Jenazah disemayamkan di rumah kediaman Jalan Teuku Umar No. 21, Jakarta Pusat, dilanjutkan upacara adat Batak dan upacara gereja, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 30 Mei 2000 dengan upacara militer, dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Laksamana TNI Widodo A.S.

Riwayat Organisasi dan Pendidikan

Pembina Yayasan Bina Bona Pasogit (rehabilitasi daerah Tarutung pascagempa)

1989-2000.

Ketua Penasihat Lembaga Permufakatan Adat dan Kebudayaan Batak (LPAKB) di tahun tahun 1985.

Wakil Ketua Dewan Pembina/Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar tahun 1979-1988.

Ketua Dewan Pembina Golkar tahun 1974-1978. Anggota Dewan Pembina DPP Golkar tahun 1973.

Barisan Pemuda Republik Indonesia/Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Sibolga Julu tahun 1945-1946.

Sekolah Pegawai Tinggi Jepang (Zyokyukanri Gakko), Batusangkar, Sumatera Barat (sekitar sembilan bulan) 1944-1945

MULO-Ivoorno (Instituut voor Neutraal Onderwijs), Medan; 1937- tamat Juli 1940

Schakelschool, Simorangkir; 1934- tamat 1937

Holland Inlandsche School (HIS) Zending, Sigompulon, Tarutung 1930-1934

Sekolah Zending, Pansurnapitu 1929-1930.

Maraden di tahun 1957 mengkuti Pendidikan non formal di Infantry Officers Advanced Course, Amerika Serikat. Sebelumnya di tahun 1952 ikut Pendidikan Militer Chandradimuka, Bandung.

[adsense]Dalam pantauan siaran langsung, Gibran terlihat berjalan berdampingan dengan Prabowo menjelang dimulainya prosesi penganugerahan. Keduanya tampak hadir bersama dalam agenda resmi kenegaraan tersebut.

Gibran kemudian menempati posisi di samping Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sejumlah pejabat tinggi negara juga terlihat mengikuti seremoni, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia.

[adsense]Kemunculan Gibran di tengah agenda kenegaraan itu berlangsung setelah pertemuan tertutup dengan Prabowo pada Selasa pagi.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut menjadi perhatian setelah pemerintah mengungkap adanya pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden.

[adsense]

Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri

Menurut Prasetyo, keinginan tersebut disampaikan Gibran dengan mempertimbangkan dinamika yang sedang berkembang.

[adsense]"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai adanya penolakan langsung dari Prabowo terhadap keinginan Gibran.

[adsense]Dia justru menjelaskan bahwa Presiden memberikan sejumlah masukan dan saran kepada wakilnya selama pembicaraan berlangsung.

Prasetyo sekaligus membantah informasi yang menyebut Prabowo secara tegas menolak permintaan pengunduran diri tersebut.

[adsense]

Gibran Ingin Tempuh Jalur PTUN

Prasetyo mengatakan Gibran ingin persoalan mengenai dokumen tersebut diuji melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

[adsense]Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang tengah dihadapi Gibran tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga menyangkut pembuktian melalui mekanisme hukum.

Hingga kemunculannya dalam acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan niat pengunduran diri tersebut.

[adsense]Kehadiran Gibran bersama Prabowo dalam agenda kenegaraan itu pun belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa persoalan pengunduran diri telah selesai.

Publik kini menanti perkembangan berikutnya, terutama mengenai sikap resmi Presiden Prabowo dan langkah hukum yang akan ditempuh Gibran terkait keabsahan dokumen yang dipersoalkan.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional tepat pada Hari Pahlawan Selasa, 10 November 2026. Tahun ini, ada 19 tokoh baru yang menyandang gelar tersebut. Salah satunya putra terbaik asal provinsi Sumatera Utara, Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggaben.

[adsense]Diketahui, Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka gugur dalam perjalanan membela bangsa dan negara atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan bangsa.

19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026

[adsense]Berdasarkan pengumuman yang disampaikan pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan pada Selasa, 10 November 2026 dalam Youtube Sekretariat Negara, berikut daftar tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2026:

1. Jenderal TNI (Purn) MaradenSaur Halomoan Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara

[adsense]2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dari Provinsi Riau

3. K.H. Wasyid dari Provinsi Banten

[adsense]4. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta

5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Imam Santoso dari Provinsi DKI Jakarta

[adsense]6. Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta

7. K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat

[adsense]8. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat

9. R.M Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah

[adsense]10. Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur

11. K.H. M Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur

[adsense]12. Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur

13. Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur

[adsense]14. Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur

15. Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur

[adsense]16. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selartan

17. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara

[adsense]18. Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku

19. Mohammad Roem dari Provinsi DKI Jakarta

[adsense]

Maraden Panggabean dari Sumut

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 18 nama tokoh yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional pada Selasa, 10 November 2026. Salah satunya putra terbaik asal provinsi Sumatera Utara, Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggaben.

Pengumuman yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan hasil usulan Kementerian Sosial mengusulkan 18 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Di antaranya, Dikutip dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa (10/11/2026), Maraden Saur Halomoan Panggaben lahir di Hutatoruan, Negeri Pansurnapitu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 29 Juni 1992.

[adsense]Maraden menjadi tokoh ke 13 asal Sumut yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Maraden terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (1983-1993); sebelumnya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Pertama tahun 1978-1983. Anggota MPR RI tahun 1992-1997.

[adsense]Menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Maraden, Jenderal TNI (Purn.), NRP 12150. Tentara Pejuang/TNI (TNI Angkatan Darat), Pejabat Negara (Menteri dan Ketua DPA), Tokoh Organisasi sosial dan adat Batak.

[adsense]Dikenal dengan nama M. Panggabean dan akrab dipanggil "Maraden" sejak kecil. Pada masa perang kemerdekaan, pasukan yang dibentuknya di Sibolga dikenal sebagai "Pasukan Maraden" (nama resmi : Barisan Pemuda Republik Indonesia). Dalam sejarah TNI Angkatan Darat ia tercacat sebagai kepala Staf Angkatan darat ke- 8, dan biografi resminya yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat berjudul "M. Panggabean : Jenderal dari Tano Batak".

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution (ASN) buntut ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.

[adsense]"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, terdapat empat anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni LSP, ASN, EH, dan SU. Isir mengatakan bahwa sidang etik empat tersangka tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.

[adsense]"Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS," katanya.

Kendati demikian, ia tidak mengungkapkan lebih lanjut susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin sidang.

[adsense]Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.

[adsense]Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

[adsense]Adapun tersangka LSP, ASN, dan EH menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara tersang

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (Kodaeral I) memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 dengan penuh khidmat dan semangat patriotisme yang dilaksanakan di Lapangan Apel Makodaeral I serta KRI Tuna 876, Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).]

[adsense]‎Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, Kolonel Laut (P) Wahyu Kurniawan mengatakan, Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

"Peringatan 10 November menjadi momentum untuk mengenang keberanian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus senantiasa hidup dan menjadi inspirasi bagi setiap generasi dalam mengisi kemerdekaan," tambah Wahyu.

[adsense]‎Sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa, ujar Wahyu, Kodaeral I bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi maritim wilayah Belawan melaksanakan aksi tabur bunga di laut menggunakan KRI Tuna 876.

Kegiatan ini menjadi simbol penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya para pejuang yang gugur dalam mempertahankan wilayah perairan Nusantara.

[adsense]‎Upacara berlangsung dengan khidmat sebagai wujud penghormatan atas jasa para pahlawan sekaligus momentum untuk memperkuat jiwa nasionalisme, militansi, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan setiap tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurut Wahyu, melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Kodaeral I menegaskan komitmennya untuk terus mewarisi semangat juang para pahlawan melalui pengabdian nyata, menjaga kehormatan TNI Angkatan Laut, serta berdiri teguh dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

[adsense]‎Menjadi pahlawan masa kini tidak harus dengan mengangkat senjata dan berjuang di medan perang, tetapi dapat diwujudkan melalui kerja keras, keberanian, ketulusan, serta pengorbanan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Para pahlawan terdahulu telah berjuang dengan segenap jiwa dan raga demi merebut kemerdekaan Indonesia. Kini, perjuangan tersebut menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa.

‎Sudah saatnya kita melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta berkarya demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, kuat, dan berdaulat. Sebab, sekecil apa pun kontribusi yang kita berikan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, akan menjadi bagian dari perjuangan untuk masa depan Indonesia.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya menghormati mekanisme penyampaian hak konstitusional oleh DPR RI terkait polemik dan posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut langkah tersebut merupakan kewenangan dari lembaga legislatif.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pras menyebut pihak Istana menghormati keputusan itu. Ia juga menanggapi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dilayangkan oleh sejumlah anggota DPR.

"Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati," tambah dia.

Mardani Ali jadi salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.

"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.

Sudah 50 Anggota DPR Teken Hak

Sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.

"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Mardani Ali salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.

"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.

Total ada dua foto yang dikirimkan Mardani. Selain dokumen berisikan tanda tangan anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat, ada dokumen yang memuat penjelasan dan pasal-pasal.

Topikseru.com, Medan – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyampaikan keinginan mundur.

[adsense]"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dia menyebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan niatan tersebut. Dia mengatakan Prabowo memberi masukan ke Gibran.

[adsense]"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Bincang Polemik Ijazah

Presiden Prabowo Subianto menerima Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Gibran berbincang mengenai polemik ijazah Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA).

[adsense]"Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta waktu kepada Prabowo agar diberi kesempatan membuktikan dokumen terkait polemik ijazah sah.

[adsense]"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Pras.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Momentum Hari Pahlawan 10 November dimaknai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dengan mengenang sejarah perjuangan bangsa.

[adsense]Dalam catatan sejarah, Stasiun Medan dan jaringan rel di sekitarnya pernah menjadi saksi bisu sekaligus infrastruktur vital dalam Pertempuran Medan Area pada awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan kereta api tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah suatu daerah, karena kehadirannya turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dan denyut nadi suatu wilayah. Perkeretaapian di Sumatera Utara memiliki andil besar dalam perjalanan sejarah kemerdekaan, baik melalui keandalan infrastrukturnya maupun dedikasi para pekerja kereta api tempo dulu.

[adsense]"Pertempuran Medan Area merupakan salah satu catatan penting sejarah perjuangan bangsa di Sumatera Utara. Jalur kereta api pada masa itu menjadi bagian dari kondisi strategis wilayah pertempuran," ujar Anwar di Medan, Selasa (10/11/2026).

Sejarah Stasiun Medan berakar dari era kolonial Belanda melalui perusahaan Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Memasuki masa revolusi kemerdekaan, jaringan kereta api di wilayah Sumatera Timur memegang peran krusial di tengah memanasnya situasi pascainsiden 13 Oktober 1945 antara pemuda Indonesia dan tentara NICA yang memantik Pertempuran Medan Area.

[adsense]Dalam literatur sejarah perjuangan, jalur rel dari Pulo Brayan menuju Medan tercatat sempat menjadi batas demarkasi antara wilayah yang dikuasai Sekutu dan kawasan Republik. Kereta api juga diandalkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak keluar Kota Medan menuju Tebing Tinggi hingga Pematangsiantar, sekaligus mendistribusikan logistik bagi para pejuang.

Seiring berjalannya waktu dan pasca-nasionalisasi pada 1950-an, Stasiun Medan terus bertransformasi. Stasiun ini tidak hanya mempertahankan fungsi historisnya sebagai simpul transportasi utama di Sumatera Utara, tetapi juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan modernisasi layanan.

[adsense]Transformasi tersebut tecermin dari tingginya kepercayaan masyarakat menggunakan moda transportasi massal ini. Tercatat sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Stasiun Medan telah melayani 1.644.545 pelanggan, atau naik 3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.596.432 pelanggan.

"Semangat Hari Pahlawan kami maknai sebagai dorongan untuk memberikan pengabdian terbaik. KAI Sumut berkomitmen melanjutkan semangat tersebut melalui peningkatan layanan, pengamanan perjalanan yang berkeselamatan, serta kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara," pungkas Anwar.

[adsense]

[adsense]Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

Prasetyo membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran memang menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.

[adsense]Dalam pertemuan itu, salah satu pembahasan yang mencuat adalah perkembangan situasi politik menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

[adsense]

Prabowo Disebut Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran

Menurutnya, tidak benar apabila Presiden Prabowo disebut menolak niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

[adsense]"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjut Prasetyo.

Pernyataan Mensesneg ini menjadi perkembangan penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap posisi politik Gibran. Meski demikian, penyampaian niat untuk mengundurkan diri tidak otomatis berarti proses pengunduran diri telah selesai secara formal.

[adsense]Prasetyo dalam keterangan yang disampaikan tersebut mengungkap adanya niat Gibran, tetapi belum menjelaskan apakah surat pengunduran diri telah disampaikan atau bagaimana tahapan selanjutnya.

Polemik Putusan MK dan MA Jadi Latar Belakang

[adsense]Putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan tersebut memicu respons dari sejumlah pihak, termasuk kalangan politik di DPR.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur. Puan menyatakan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi.

[adsense]Sementara itu, DPR juga tengah menghadapi desakan agar menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Perkembangan terbaru dari Istana kini menambah dimensi baru dalam situasi politik nasional. Pernyataan Prasetyo menjadi keterangan pemerintah mengenai adanya niat pengunduran diri Gibran, tetapi kepastian mengenai status jabatan dan tindak lanjut konstitusionalnya masih perlu menunggu perkembangan resmi berikutnya.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]Klaim itu diutarakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Dia juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen itu, nama Mardani ada di urutan pertama.

Mardani menyebut ada lebih dari 25 anggota DPR RI lintas fraksi yang meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran.

[adsense]"Hampir semua (fraksi), lebih dari 25," kata dia saat dihubungi.

Mardani bilang proses penandatangan dokumen dilakukan sejak Senin malam dan para penandatangan bertambah hari ini. Mereka berasal dari lintas fraksi, namun masih mengatasnamakan secara personal.

[adsense]"Mayoritas fraksi tapi personal," katanya.

Selain dokumen tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat, Mardani juga memamerkan dokumen berisi penjelasan dan pasal-pasal.

[adsense]Wapres Gibran Rakabuming menghadapi krisis dukungan politik di DPR setelah muncul kasus ijazah pencalonannya.

Pertimbangan hukum dalam putusan MK menyatakan bahwa mahkamah tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan cawapres.

[adsense]Tak lama, putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.

Partai-partai DPR yang awalnya ragu bergerak, belakangan semakin berani mendorong proses politik terhadap Gibran. Sejumlah opsi mulai dari pembentukan Pansus hingga Hak Menyatakan Pendapat menyeruak, yang dapat berujung pada pemakzulan Gibran.

[adsense]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.

"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).

Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Topikseru.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII Fraksi Partai PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat semacam poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10/2026).

[adsense]Kertas itu merujuk ke Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah untuk syarat daftar calon Pilpres 2024.

Yanuar mengangkat kertas tersebut tinggi-tinggi ke arah kamera awak media di tengah keramaian anggota dewan yang lain. Belakangan, kepada wartawan, Yanuar membeberkan alasannya melakukan hal itu. Ia mengaku saat sidang paripurna tidak ada kesempatan untuk menyampaikan soal pemakzulan Gibran.

[adsense]"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar dihadapan wartawan, kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di hadapan wartawan, kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

[adsense]Belakangan, isu hak menyatakan pendapat mencuat di berbagai fraksi, PDIP misalnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.

Selain itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyusulkan penggunaan HMP dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara memfasilitasi 640 lowongan pekerjaan bagi masyarakat melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi.

[adsense]Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan mengatakan, dalam pelaksanaan awal program tersebut, sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang bervariasi. Para pencari kerja juga langsung mengikuti proses wawancara dan seleksi untuk mengisi posisi yang tersedia.

"Hari ini ada sebanyak 640 lowongan pekerjaan. Tadi sudah kita lihat ada perusahaan yang membutuhkan 10 tenaga kerja, ada yang 60, 50, bahkan ada yang lima dan enam orang. Prinsipnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka," ujar Sonny saat peluncuran Poliran di Mapolda Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026).

[adsense]Ia menjelaskan, Poliran merupakan program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat agar kehadiran Polri dapat dirasakan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Melalui program tersebut, Polda Sumut berperan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat pencari kerja dengan perusahaan, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja.

[adsense]Menurut Sonny, kewenangan penerimaan tenaga kerja tetap berada pada masing-masing perusahaan. Sementara pemerintah dan balai latihan kerja berperan membantu meningkatkan kemampuan serta kompetensi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

"Polisi memberikan fasilitasi. Yang memiliki kewenangan menerima atau tidak adalah pihak perusahaan. Pemerintah, dalam hal ini kota maupun provinsi, membantu melatih kemampuan dan kompetensi masyarakat pencari kerja. Kita mempertemukan semuanya melalui Poliran sehingga prosesnya bisa lebih cepat," jelasnya.

[adsense]Sonny berharap program tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Ia menilai, semakin luas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, maka diharapkan kesejahteraan meningkat dan potensi terjadinya tindak kriminalitas dapat ditekan.

[adsense]Lebih lanjut, Polda Sumut juga akan menggelar puncak kegiatan Poliran pada 19 November 2026 dengan melibatkan sekitar 50 perusahaan bersama instansi pemerintah dan Apindo.

Kegiatan tersebut direncanakan membuka kesempatan kerja dalam skala lebih besar dengan target melibatkan ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.

[adsense]"Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kita ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

[adsense]

[adsense]Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan praktik suap dalam proses pengurusan dokumen pertanahan yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak swasta, hingga sejumlah tokoh lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan sembilan saksi dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

[adsense]"Pemeriksaan bertempat di dua tempat berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Kota Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Delapan Kepala Kantah di Jawa Timur Dipanggil KPK

[adsense]Mereka masing-masing berinisial RS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, serta AB yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

Selain itu, penyidik juga memanggil N selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, NVS dari Kabupaten Situbondo, MJS dari Kabupaten Mojokerto, IN dari Kabupaten Malang, dan MSL dari Kabupaten Jember.

[adsense]Sementara itu, satu saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Saksi tersebut adalah BK, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

[adsense]Pemanggilan para pejabat tersebut menunjukkan penyidik masih menelusuri berbagai aspek dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Meski demikian, status mereka dalam pemeriksaan ini adalah saksi, bukan tersangka.

Berawal dari OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

[adsense]Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi berlangsung, KPK mengumumkan penetapan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

[adsense]Salah satu nama yang terseret adalah L, pejabat yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Selain L, KPK juga menetapkan SCM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, APA selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.

[adsense]Nama lainnya adalah AS, mantan Bupati Kebumen; FEF alias FA, Ketua DPP Partai Golkar; serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, empat orang di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW. Dugaan tersebut merupakan bagian dari perkara yang masih ditangani penyidik.

[adsense]

Penyidik Telusuri Sejumlah Kantor dan Rumah Terkait Perkara

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Lokasi yang diperiksa meliputi ruangan L, ruangan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ, serta ruangan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A. Ruangan direktorat lain yang berkaitan dengan perkara juga turut digeledah.

[adsense]Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan kediaman L di Bekasi.

Penyidik kemudian mendatangi kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026. Dua hari berselang, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto menjadi lokasi penggeledahan berikutnya.

[adsense]Pada 24 September 2026, KPK kembali melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Kabupaten Nganjuk.

Rangkaian penyidikan berlanjut hingga 29 September 2026. Kali ini, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

[adsense]

Pemeriksaan Saksi Jadi Bagian Pendalaman Alur Pengurusan Tanah

Penyidik KPK masih perlu mendalami proses administrasi pertanahan, alur pengurusan HGB, serta kemungkinan keterkaitan pihak-pihak yang diperiksa dengan perkara yang berawal dari OTT September 2026.

[adsense]Namun, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Perkembangan kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelayanan pertanahan, terutama pada proses penerbitan dan pengurusan hak atas tanah yang melibatkan kepentingan bisnis berskala besar.

[adsense]

[adsense]Tempat-tempat ini bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, maupun sekadar menikmati kopi sambil melepas penat dari aktivitas sehari-hari.

Tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, beberapa kafe juga memiliki desain unik yang cocok dijadikan lokasi berburu foto.

[adsense]Berikut tujuh rekomendasi kafe outdoor di Medan dengan suasana asri yang bisa masuk daftar kunjungan.

1. Cafe Rumah Pohon

[adsense]Cafe Rumah Pohon menjadi salah satu pilihan bagi pengunjung yang menyukai suasana alami. Kafe ini menghadirkan konsep bangunan bernuansa kayu dengan area duduk outdoor yang dikelilingi pepohonan.

Suasananya terasa lebih santai karena pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman di tengah lingkungan hijau.

[adsense]Lokasi: Jalan Sei Belutu No. 114, Medan Selayang.

2. Unboss Coffee

[adsense]Unboss Coffee menawarkan pengalaman nongkrong dengan pemandangan yang berbeda. Kafe ini dikenal dengan konsep rumah kaca dan area outdoor yang menghadap ke persawahan.

Area duduk terbukanya dihiasi tanaman hijau dan furnitur kayu sehingga memberikan suasana yang lebih dekat dengan alam.

[adsense]Tempat ini cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati kopi sambil melihat pemandangan hijau.

Lokasi: Jalan Guru Sinumba I No. 4, Medan Helvetia.

[adsense]3. Tengah People & Place

Tengah People & Place menghadirkan konsep ruang terbuka dengan pepohonan dan area taman di tengah kota.

[adsense]Tempat ini memiliki sejumlah tenant makanan dan minuman sehingga pengunjung bisa memilih berbagai menu dalam satu kawasan.

Suasana outdoor yang dipenuhi tanaman hijau membuat tempat ini menarik untuk nongkrong bersama teman maupun keluarga.

[adsense]Lokasi: Jalan Irian Barat, Medan Timur.

4. The Cups & Co

[adsense]The Cups & Co menawarkan suasana kafe dengan konsep taman hijau dan gazebo untuk pengunjung.

Area outdoor menjadi salah satu daya tariknya karena pengunjung bisa menikmati makanan sambil merasakan suasana yang lebih terbuka.

[adsense]Kafe ini juga memiliki fasilitas taman bermain anak sehingga bisa menjadi pilihan untuk kunjungan bersama keluarga.

Lokasi: Jalan T. Amir Hamzah No. 71, Medan Helvetia.

[adsense]5. Garden Deli

Garden Deli menghadirkan suasana kafe dengan sentuhan bangunan klasik dan area taman yang tertata.

[adsense]Kafe ini memiliki area indoor dan outdoor. Bagian tamannya menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin bersantai di tengah suasana hijau.

Desain bangunannya juga memberikan kesan elegan sehingga cocok untuk makan bersama maupun menghabiskan waktu bersama teman.

[adsense]Lokasi: Jalan Jenderal Sudirman No. 40/A, Medan Polonia.

6. Kafe Anggrek

[adsense]Sesuai namanya, Kafe Anggrek menawarkan suasana yang dekat dengan tanaman dan bunga anggrek.

Kafe ini memiliki area duduk indoor dan outdoor yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati makanan sambil bersantai.

[adsense]Konsep taman yang ditawarkan memberikan pengalaman berbeda dibandingkan kafe dengan desain modern pada umumnya.

Lokasi: Jalan Pelajar, Medan Denai.

[adsense]7. Dominico Coffee

Dominico Coffee dikenal dengan konsep kafe bernuansa taman yang dipenuhi tanaman hijau.

[adsense]Area outdoor-nya menghadirkan suasana seperti taman tersembunyi di tengah kota. Pepohonan dan bambu memberikan kesan teduh bagi pengunjung yang ingin menikmati kopi dalam suasana lebih santai.

Tempat ini bisa menjadi pilihan untuk mengobrol, bekerja menggunakan laptop, maupun sekadar menikmati waktu luang.

[adsense]Lokasi: Jalan Mayang No. 4, Medan Petisah.

Pilihan Nongkrong dengan Suasana Berbeda

[adsense]Ketujuh kafe tersebut menawarkan konsep yang berbeda, mulai dari taman hijau, rumah kaca, hingga bangunan klasik dengan halaman terbuka.

Bagi yang ingin menikmati suasana persawahan, Unboss Coffee bisa masuk daftar kunjungan. Sementara itu, pengunjung yang menyukai konsep taman dapat mempertimbangkan Cafe Rumah Pohon, The Cups & Co, atau Dominico Coffee.

[adsense]Sebelum berkunjung, sebaiknya periksa kembali jam operasional dan ketersediaan area outdoor karena kondisi tempat dapat berubah.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga tersebut.

[adsense]Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.

Dalam proses tersebut, ujar dia, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.

[adsense]Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[adsense]"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," katanya.

Ia menegaskan LPSK akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.

[adsense]LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.

Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

[adsense]Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

[adsense]Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka juga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

[adsense]Adapun, tersangka SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dan memberikan izin untuk penyadapan serta penghapusan hasil penyadapan.

[adsense]

[adsense]Mulai dari mengolah data, membuat tulisan, melayani pelanggan, hingga mengerjakan tugas administratif, AI semakin banyak digunakan oleh perusahaan.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa sejumlah profesi akan semakin berkurang, bahkan berpotensi hilang dalam beberapa tahun mendatang.

[adsense]Berdasarkan laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum (WEF), sejumlah profesi diperkirakan mengalami penurunan kebutuhan tenaga kerja hingga 2030.

Berikut delapan pekerjaan yang berpotensi terdampak perkembangan AI dan otomatisasi.

[adsense]1. Petugas Entri Data

Pekerjaan memasukkan dan mengolah data secara manual semakin mudah dilakukan menggunakan AI dan sistem otomatis. Teknologi ini mampu membaca, mengelompokkan, serta memproses informasi dalam waktu singkat.

[adsense]2. Kasir

Penggunaan mesin pembayaran mandiri dan sistem transaksi digital membuat sebagian toko tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kasir manusia.

[adsense]3. Teller Bank

Layanan perbankan digital memungkinkan nasabah melakukan transfer, pembayaran, hingga pengecekan saldo tanpa harus datang ke kantor cabang.

[adsense]4. Staf Administrasi

Pekerjaan seperti menyusun dokumen, mengatur jadwal, membuat laporan, dan mengelola surat-menyurat mulai bisa dibantu oleh AI.

[adsense]5. Telemarketing

AI dapat membantu melakukan panggilan otomatis, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menawarkan produk berdasarkan data konsumen.

[adsense]6. Petugas Akuntansi dan Pembukuan

Sistem otomatis semakin mampu membantu pencatatan transaksi, pengelompokan keuangan, hingga penyusunan laporan sederhana.

[adsense]7. Pekerja Percetakan

Peralihan dokumen fisik ke format digital membuat kebutuhan terhadap sejumlah pekerjaan di industri percetakan mengalami tekanan.

[adsense]8. Petugas Layanan Pelanggan

Chatbot dan asisten virtual dapat menjawab pertanyaan umum, menangani keluhan sederhana, serta memberikan informasi kepada pelanggan selama 24 jam.

[adsense]Apakah AI Akan Menggantikan Semua Pekerjaan Manusia?

Tidak semua pekerjaan akan hilang akibat perkembangan AI. Sebagian profesi justru akan mengalami perubahan karena teknologi mengambil alih tugas-tugas tertentu.

[adsense]International Labour Organization (ILO) dalam pembaruan penelitiannya pada 2025 menyebutkan bahwa sekitar satu dari empat pekerja di dunia berada dalam pekerjaan yang memiliki tingkat paparan terhadap AI generatif.

Namun, sebagian besar pekerjaan tersebut diperkirakan mengalami perubahan tugas, bukan sepenuhnya dihapuskan.

[adsense]Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan beradaptasi menjadi semakin penting.

Perkembangan AI bukan hanya menjadi tantangan bagi dunia kerja, tetapi juga membuka peluang munculnya profesi baru yang membutuhkan keterampilan berbeda.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut melaksanakan upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor mengajak seluruh elemen masyarakat melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui pengabdian terbaik di bidang masing-masing. Semangat tersebut disampaikannya saat memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

Upacara berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Jalan SM Raja, Medan, Selasa (10/11/2026), dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa.

"Ziarah nasional ini adalah bentuk penghormatan dan wujud bakti kita kepada para sesepuh, pejuang, dan pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui pengabdian terbaik di bidang masing-masing," ucap Timur Tumanggor.

Usai upacara, Pj Sekdaprov bersama unsur Forkopimda melaksanakan ziarah dan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan. Ziarah pertama dilakukan di makam almarhum Mayjen TNI (Purn) M Dzali Yusuf, alumni Akademi Militer (Akmil) Tahun 1972 yang pernah menjabat sebagai Waasops Kasdam I/Bukit Barisan pada 1992 dan Pangdam Iskandar Muda pada 2002. Almarhum wafat pada 18 Maret 2022.

Rombongan kemudian melanjutkan ziarah ke makam Kolonel Inf Ndjajahi Pelawi, tokoh pejuang kelahiran 16 Oktober 1918 yang pernah menjabat sebagai Kepala Mahkamah Militer Tinggi (Ka Mahmilti) Kowilhan I. Almarhum wafat pada 23 Mei 2007.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa dan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa, perjuangan, dan pengorbanan mereka bagi bangsa dan negara. Setelah itu, Pj Sekdaprov bersama rombongan meninggalkan lokasi upacara.

[adsense]Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima rekomendasi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pencabutan HGU perusahaan-perusahaan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

[adsense]"Ada 11 perusahaan berbasis HGU (Hak Guna Usaha) yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11," kata Nusron.

Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam peristiwa karhutla. Namun, rekomendasi pencabutan HGU perlu dibedakan dari keputusan final terhadap seluruh perusahaan yang disebutkan.

[adsense]

11 Perusahaan Tersebar di Kalimantan Selatan, Barat, dan Timur

Berikut daftar perusahaan yang disebutkan Nusron:

[adsense]1. PT NMIB - Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

2. PT RKA - Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

[adsense]3. PT SKM - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

4. PT SAE - Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

[adsense]5. PT PSLT - Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

6. PT BOS - Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

[adsense]7. PT AER - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

8. PT JMS - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

[adsense]9. PT STP - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

10. PT ANI - Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

[adsense]11. PT API - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menurut Nusron, pemerintah juga menelusuri pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari perusahaan-perusahaan tersebut.

[adsense]Hasil penelusuran sementara menunjukkan adanya investor maupun pemegang saham yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya merupakan investor domestik.

"Dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," jelasnya.

[adsense]

Tiga Perusahaan Terancam Kehilangan Seluruh HGU

Pada klaster pertama, terdapat tiga perusahaan yang seluruh hak guna usahanya diputuskan untuk dicabut. Ketiganya adalah:

[adsense]

• PT MIB, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare.
• PT RKA, dengan luas lahan 11.558 hektare.
• PT SKM, yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.

Selain itu, kebakaran disebut terjadi berulang kali. Perusahaan juga dinilai tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.

[adsense]"Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50 persen. Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," ujar Nusron.

Pemerintah turut mempertimbangkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian HGU.

[adsense]

Lahan 2.300 Hektare Akan Diambil Alih Negara

Nusron menyebut pemerintah akan mengambil alih lahan seluas sekitar 2.300 hektare yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

[adsense]Dalam penjelasannya, Nusron menyebut inisial PT SPT dan PT BSLT. Namun, keterangan yang tersedia belum cukup untuk memastikan hubungan kedua inisial itu dengan perusahaan yang dimaksud dalam klaster kedua.

Pemerintah masih memiliki tiga klaster lain yang belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan tersebut. Karena itu, tindak lanjut terhadap seluruh 11 perusahaan belum dapat disimpulkan hanya dari rincian dua klaster awal.

[adsense]Kebijakan ini menjadi perhatian karena penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pengawasan pemanfaatan lahan dan kepatuhan pemegang izin usaha.

Pencabutan HGU maupun pengambilalihan lahan, apabila dilaksanakan sesuai ketentuan, dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perkebunan dan mencegah kejadian kebakaran berulang di kawasan hutan dan lahan.

[adsense]