[adsense]"Situasi keamanan di Jakarta biasa saja, tidak terjadi satu gejolak yang mengkhawatirkan," kata Yusril saat memberikan keterangan pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril ketika menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pergerakan personel TNI dalam jumlah besar menuju Jakarta selama dua hari terakhir.

[adsense]Meski demikian, Yusril tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai tujuan pengerahan pasukan tersebut. Menurut dia, persoalan itu berada dalam kewenangan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

"Apakah penambahan pasukan ini dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan atau apa, nanti Pak Menteri Pertahanan atau Panglima TNI yang berwenang menjelaskan," ujarnya.

[adsense]

TNI AL Siapkan Hampir 21 Ribu Personel

Pengerahan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan instruksi dalam Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Personel yang dilibatkan berasal dari satuan di wilayah Jakarta maupun satuan dari luar daerah yang ditempatkan di bawah kendali operasi Kodam Jaya.

[adsense]Rencana itu terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama telah dimulai pada 2 November 2026 dengan melibatkan 2.100 personel dari satuan yang sudah berada di wilayah Jakarta.

Unsur yang diterjunkan dalam tahap awal tersebut mencakup Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.

[adsense]

Ribuan Personel dari Luar Jakarta Mulai Digeser

Perpindahan pasukan memanfaatkan dua jalur transportasi, yakni armada kapal perang Republik Indonesia (KRI) dan jalur darat.

[adsense]Adapun tahap keempat melibatkan jumlah personel paling besar, yakni 13.140 orang. Mereka berasal dari Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) dan jajaran satuan yang berada di wilayah Jakarta.

Berbeda dengan personel yang telah digeser, pasukan pada tahap terakhir tersebut disiapkan dalam status siaga penuh di markas masing-masing. Mereka dapat dikerahkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

[adsense]

Alasan Pengerahan Pasukan Belum Dijelaskan Secara Rinci

Namun, berdasarkan keterangan Yusril, pemerintah belum memberikan penjelasan terperinci mengenai latar belakang penambahan kekuatan tersebut. Ia justru mengarahkan wartawan untuk meminta keterangan kepada Menteri Pertahanan atau Panglima TNI.

[adsense]Di sisi lain, pernyataan Yusril mengenai kondisi Jakarta yang relatif normal menjadi gambaran bahwa pengerahan pasukan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya situasi darurat di Ibu Kota.

Sampai keterangan tersebut disampaikan, alasan spesifik, sasaran pengamanan, serta indikator yang menjadi dasar pengerahan 20.980 personel itu belum dijelaskan secara terbuka dalam informasi yang tersedia.

[adsense]Kejelasan dari pihak TNI dan Kementerian Pertahanan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi utuh mengenai tujuan operasi, mekanisme penempatan pasukan, serta situasi yang hendak diantisipasi.

[adsense]

[adsense]Nama-nama dalam daftar tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari Presiden, mantan kepala negara, pejabat pemerintahan, politikus, pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga jurnalis.

Namun, muncul persoalan penting yang belum terjawab: apakah seluruh nama tersebut benar-benar menjadi korban penyadapan atau hanya tercantum dalam daftar yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp?

[adsense]Hingga Rabu (4/11/2026), Bareskrim Polri belum mengumumkan identitas para korban secara terperinci. Karena itu, daftar 43 nama yang beredar belum dapat diperlakukan sebagai data resmi hasil penyidikan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal mencakup sejumlah kelompok strategis, termasuk Presiden Republik Indonesia.

[adsense]"Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep, Selasa (3/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik tengah menangani perkara yang cakupannya diduga melampaui satu atau dua individu. Meski demikian, belum ada konfirmasi bahwa seluruh nama yang beredar merupakan pihak yang benar-benar disadap.

[adsense]

Daftar 43 Nama yang Beredar di Media Sosial

Prabowo

[adsense]SBY

Megawati

[adsense]Surya Paloh

Dasco

[adsense]Sjafrie

Hasto

[adsense]Imin

Bahlil

[adsense]Zulhas

Ganjar

[adsense]Rocky Gerung

Isam

[adsense]AHY

Habib Rizieq

[adsense]Habib Bahar

Gatot

[adsense]Sugiono

Karni Ilyas

[adsense]Akhyar

Hadir

[adsense]Jejer Zainudin

Japto

[adsense]Mualem

Hercules

[adsense]JK

Malik Mahmud Al-Haythar

[adsense]Nasrudin Umar

HT

[adsense]A. Barier

Edy Kusnadi

[adsense]CT

PK Omong

[adsense]D. Iskan

Riadi

[adsense]ET

A. Muzani

[adsense]U. Hamid

Asfinawati

[adsense]Farwiza Farhan

Teten Masduki

[adsense]S. Iqbal

M. Isnur

[adsense]

Adrianus Meliala Singgung Kemungkinan Kepentingan Politik

Mantan Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menilai dugaan penyadapan tersebut berpotensi tidak berkaitan dengan kepentingan negara maupun institusi Polri.

[adsense]"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," ungkap Adrianus, dikutip Wartakotalive.

Dia juga menyoroti penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka yang dinilainya mengejutkan. Menurut Adrianus, perkembangan tersebut dapat dipahami dalam konteks dinamika politik yang menyertai perkara.

[adsense]"Tentu keputusan menersangkakan LSP ini tidak ada yang menyangka. Namun, mengingat hal ini benar-benar terjadi, kelihatannya masih dapat dimengerti dalam konteks politicking tersebut. Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula," katanya.

Meski demikian, pandangan Adrianus mengenai kemungkinan kepentingan politik tersebut merupakan penilaian narasumber. Motif sebenarnya masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan daftar nama yang beredar.

[adsense]

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka

Ketiganya adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; serta Irjen Eko Hadi Santoso.

[adsense]Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026), Asep menyebut sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku.

[adsense]Penyadapan tersebut, menurut penyidik, diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan dan jejak log pada sistem tersebut sekitar Oktober 2026.

[adsense]Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Sejumlah barang bukti turut disita, yakni 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan mengenai akses ilegal dalam Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

[adsense]Bareskrim masih perlu mengungkap bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, serta bagaimana data yang diperoleh diduga digunakan atau disimpan.

Istana Belum Mengetahui Motif dan Penerima Hasil Sadapan

[adsense]Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Istana masih menunggu hasil penyidikan kepolisian untuk mengetahui tujuan, pihak yang terlibat, serta kemungkinan penerima informasi hasil penyadapan.

Dia menyebut pihak yang diduga menjadi sasaran bukan hanya Presiden, tetapi juga sejumlah menteri, pimpinan partai politik, dan tokoh organisasi kemasyarakatan.

[adsense]Menurut Prasetyo, pemerintah belum memperoleh penjelasan lengkap mengenai isi percakapan yang diduga disadap maupun pihak yang berada di balik praktik tersebut.

Pemerintah, kata dia, menyerahkan pengungkapan perkara secara terperinci kepada aparat penegak hukum.

[adsense]Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan belum ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Pernyataan itu menjadi penting untuk memisahkan dugaan pelanggaran penyadapan dari berbagai spekulasi mengenai kemungkinan tujuan politik atau ancaman terhadap pemerintahan.

[adsense]

Publik Menunggu Identitas Korban dan Motif Penyadapan

Setidaknya terdapat tiga pertanyaan yang masih menunggu jawaban penyidik.

[adsense]Pertama, siapa saja pemilik nomor telepon yang benar-benar dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa prosedur?

Kedua, siapa yang diduga memerintahkan dan mengendalikan proses tersebut? Ketiga, apakah hasil penyadapan hanya disimpan atau pernah diserahkan kepada pihak lain?

[adsense]Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan arah pengungkapan perkara, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi penegakan hukum dan perlindungan privasi warga negara. Sebab, kewenangan penyadapan merupakan instrumen yang memiliki batas hukum dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.

[adsense]Di tengah derasnya informasi yang beredar, publik membutuhkan hasil penyidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Daftar viral tidak boleh menggantikan bukti, sementara status tersangka juga tetap harus diuji melalui proses peradilan.

[adsense]

[adsense]Polres Metro Jakarta Timur menyiapkan tiga lapis pengamanan atau ring untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses persidangan. Skema tersebut mencakup pengamanan di ruang sidang, lingkungan pengadilan, hingga kawasan di luar gedung.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan pengamanan akan melibatkan personel berseragam maupun petugas berpakaian sipil. Jumlah personel dan penempatannya disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

[adsense]"Jadi pengamanan ini ada ring satu, ring dua, dan ring tiga. Di situ disesuaikan dengan eskalasi jumlah personel yang kami libatkan. Nantinya kami libatkan pengamanan terbuka dan tertutup," kata Alfian, Rabu (4/11/2026).

Pengamanan tersebut disiapkan menyusul agenda pemeriksaan Jokowi sebagai saksi dalam dua perkara yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

[adsense]

Tiga Ring Pengamanan Disiapkan di PN Jakarta Timur

Ring pertama ditempatkan di dalam ruang sidang. Area ini menjadi titik utama pengamanan untuk memastikan proses pemeriksaan saksi dan jalannya persidangan tetap kondusif.

[adsense]Ring kedua mencakup lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara ring ketiga ditempatkan di kawasan luar gedung untuk mengantisipasi potensi gangguan dari luar area pengadilan.

Menurut Alfian, pembagian tersebut bukan hanya untuk mengamankan kehadiran Jokowi, tetapi juga menjaga aktivitas persidangan agar tidak terganggu.

[adsense]Sebelum menetapkan skema pengamanan, jajaran Polres Metro Jakarta Timur bersama pihak pengadilan telah menggelar koordinasi dan survei lokasi pada Selasa (3/11/2026).

Peninjauan dilakukan terhadap sejumlah titik, mulai dari ruang sidang utama, area sekitar gedung, hingga lokasi transit yang disiapkan bagi saksi dan terdakwa.

[adsense]

Brimob dan Samapta Ikut Diperbantukan

Selain itu, Satreskrim disiapkan sebagai satuan tugas penegakan hukum. Deteksi dini juga melibatkan jajaran Satintelkam dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur.

[adsense]Polisi turut menyiapkan pengamanan tertutup untuk mendeteksi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi persoalan keamanan.

Alfian menjelaskan, survei lokasi juga mencakup area yang akan digunakan untuk kebutuhan transit saksi dan terdakwa serta fasilitas penyiaran bagi media elektronik.

[adsense]Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan persidangan dapat berjalan tertib, termasuk ketika perhatian publik dan media tertuju pada kehadiran mantan presiden tersebut.

Jokowi Dijadwalkan Bersaksi dalam Dua Sidang Berbeda

[adsense]Sidang perkara Roy Suryo dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Sementara persidangan yang menjerat Dokter Tifa dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Rencana menghadirkan Jokowi sebelumnya disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan Dokter Tifa pada Kamis (29/10/2026).

[adsense]Perwakilan JPU Tri Yanti Merlyn Christin saat itu menyampaikan permohonan menghadirkan Jokowi sebagai satu orang saksi di hadapan majelis hakim.

"Kami akan menghadirkan satu orang saksi, Majelis, atas nama Ir. H. Joko Widodo, Majelis, mohon izin. Satu orang saja, Majelis," kata Tri Yanti dalam persidangan.

[adsense]Rencana serupa juga disampaikan JPU dalam sidang Roy Suryo pada Rabu (28/10/2026). Dalam perkara tersebut, Jokowi direncanakan hadir bersama ajudannya, Syarif Muhammad Fitriansyah.

JPU Pertimbangkan Faktor Keselamatan

[adsense]Dalam persidangan Roy Suryo pada 28 Oktober, JPU meminta majelis hakim menjadwalkan pemeriksaan saksi pada Kamis, 5 November 2026, bersamaan dengan agenda sidang Dokter Tifa.

"Tapi kami memohon supaya persidangan di hari yang sama dengan Tifa. Jadi, permohonannya pada hari Kamis, tanggal 5 November 2026, mengingat kendala keselamatan," ujar JPU.

[adsense]Majelis hakim kemudian menyetujui permohonan tersebut. Sidang Roy Suryo pun dijadwalkan berlangsung pada pagi hari, disusul persidangan Dokter Tifa pada siang hari.

Dengan dua agenda pemeriksaan dalam satu hari, kepolisian menyiapkan pengamanan berlapis untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas di sekitar pengadilan.

[adsense]Kehadiran Jokowi diperkirakan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini berkembang dan berujung pada proses hukum. Namun, proses persidangan tetap menjadi ruang bagi majelis hakim untuk memeriksa keterangan saksi serta menilai bukti dan fakta hukum dari masing-masing pihak.

[adsense]

[adsense]Dalam pernyataan yang disampaikan pada Rabu (4/11/2026), IRGC menyebut keempat kapal tanker tersebut berusaha melewati jalur selatan Selat Hormuz yang telah dinyatakan terlarang oleh Teheran.

Menurut militer Iran, kapal-kapal itu mengabaikan peringatan sebelum akhirnya menghantam ranjau laut dan mengalami kerusakan hingga terbakar. Namun, IRGC belum mengungkap identitas kapal, negara bendera, perusahaan pemilik, maupun jumlah awak yang berada di dalamnya.

[adsense]Reuters melaporkan, IRGC juga menyatakan telah menahan dua kapal lain yang dianggap melanggar pembatasan pelayaran di kawasan tersebut. Hingga berita ini disusun, klaim mengenai empat kapal tanker yang terbakar belum dapat diverifikasi secara independen.

Selat Hormuz Kembali Jadi Titik Rawan Perdagangan Minyak

[adsense]Gangguan terhadap aktivitas pelayaran di kawasan tersebut dapat meningkatkan biaya pengiriman, premi asuransi kapal, serta risiko keterlambatan pasokan energi. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga konsumen dan industri di berbagai belahan dunia.

Kekhawatiran pasar semakin besar apabila ancaman ranjau laut membuat perusahaan pelayaran menghindari jalur tersebut atau menunda keberangkatan kapal.

[adsense]Dalam situasi seperti ini, pelaku pasar energi biasanya mencermati dua hal: seberapa besar gangguan terhadap arus minyak dan berapa lama risiko keamanan berlangsung.

Karena itu, klaim terbaru IRGC menjadi perkembangan yang perlu diperhatikan, meskipun dampak aktualnya terhadap volume pengiriman minyak belum dapat dipastikan.

[adsense]

Dua Kapal Disebut Ditahan, Identitas Belum Diungkap

Namun, militer Iran belum memerinci nama kapal, asal negara, tujuan perjalanan, maupun alasan teknis penahanan tersebut.

[adsense]Tidak adanya informasi identitas kapal membuat tingkat kerusakan dan konsekuensi terhadap perusahaan pelayaran yang terlibat belum bisa dihitung secara pasti.

Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai aturan lintas kapal komersial di Selat Hormuz. Perbedaan klaim mengenai jalur yang aman dan jalur yang dilarang berpotensi memperbesar ketidakpastian bagi operator kapal internasional.

[adsense]

Iran Klaim Tembak Jatuh Drone MQ-9 AS

Menurut pernyataan tersebut, drone ditembak pada Rabu sekitar pukul 04.30 waktu setempat menggunakan sistem pertahanan udara canggih.

[adsense]IRGC menyebut insiden itu sebagai keberhasilan menjatuhkan MQ-9 ke-56. Akan tetapi, klaim mengenai jumlah drone yang telah ditembak jatuh maupun kejadian terbaru tersebut belum disertai verifikasi independen.

Klaim penembakan drone menambah dimensi militer dalam ketegangan di Selat Hormuz. Kawasan tersebut kini tidak hanya menjadi titik persaingan pengaruh atas jalur perdagangan energi, tetapi juga ruang konfrontasi kemampuan pengawasan dan pertahanan udara.

[adsense]

IRGC Keluarkan Ancaman Terbuka kepada AS dan Israel

Militer Iran menegaskan kesiapan pasukannya untuk melanjutkan perlawanan hingga titik akhir terhadap kedua negara tersebut. Mereka juga menyampaikan prediksi bahwa 4 November akan menjadi momentum kekalahan bagi apa yang disebut sebagai arogansi global.

[adsense]Pernyataan itu berkaitan dengan peringatan tahunan di Iran yang dikenal sebagai Hari Nasional Perjuangan Melawan Arogansi Global. Tanggal 4 November berhubungan dengan peristiwa penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran pada 1979, setelah Revolusi Islam Iran.

IRGC menggunakan momentum tersebut untuk membangun pesan bahwa Iran tidak akan mundur menghadapi tekanan Washington dan sekutunya.

[adsense]

Risiko Energi Global Bergantung pada Kondisi Pelayaran

Apabila insiden kapal tanker terus berulang dan jalur pelayaran semakin dibatasi, perusahaan pengangkut energi dapat menghadapi biaya operasional lebih tinggi. Risiko tersebut berpotensi diteruskan ke harga pengiriman dan pada akhirnya memengaruhi harga energi di pasar internasional.

[adsense]Meski demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa klaim terbaru Iran otomatis akan menyebabkan lonjakan harga minyak.

Pergerakan harga tetap bergantung pada kondisi pasokan aktual, respons negara-negara produsen, kebijakan keamanan maritim, serta perkembangan diplomatik antara pihak-pihak yang berkonflik.

[adsense]Untuk saat ini, perhatian dunia tertuju pada kepastian nasib kapal-kapal yang disebut terbakar, keselamatan awak, serta respons Amerika Serikat dan negara-negara yang berkepentingan terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Jika ketegangan terus meningkat, dampaknya berpotensi melampaui kawasan Timur Tengah dan menjalar ke rantai pasok energi serta perekonomian global.

[adsense]

[adsense]Kemenangan El-Sayed atas kandidat Partai Republik Mike Rogers diumumkan setelah Associated Press (AP) menyatakan dirinya sebagai pemenang pada Rabu (4/11/2026) dini hari waktu setempat.

Hasil tersebut mengakhiri persaingan ketat di salah satu negara bagian yang menjadi medan perebutan kekuatan politik nasional.

[adsense]Di hadapan pendukungnya di Detroit, El-Sayed menyampaikan kemenangan tersebut sebagai hasil perjuangan bersama.

"Kita berhasil. Saya merasa sangat bangga dan terhormat untuk berdiri di sini sebagai senator terpilih Anda sekalian," ujarnya.

[adsense]Kemenangan ini bukan sekadar pergantian wakil Michigan di Kongres. Hasil pemilu tersebut juga menjadi terobosan representasi kelompok Muslim dalam politik tingkat nasional Amerika, sekaligus memperkuat posisi sayap progresif Partai Demokrat.

Kemenangan di Michigan dan Persaingan Politik Nasional

[adsense]Dalam hasil sementara yang sebelumnya dihimpun The New York Times, El-Sayed memperoleh 51,7 persen suara, sedangkan Rogers meraih 46 persen dengan sekitar 86 persen suara telah dihitung.

Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan AP telah menetapkan El-Sayed sebagai pemenang dalam proyeksi hasil pemilu. Dengan demikian, angka sementara tersebut perlu dibedakan dari hasil resmi yang nantinya ditetapkan otoritas pemilu.

[adsense]Kursi Michigan yang diperebutkan merupakan posisi yang ditinggalkan Senator Demokrat Gary Peters karena tidak mencalonkan diri kembali. Kemenangan El-Sayed membuat kursi tersebut tetap berada di tangan Partai Demokrat.

Hasil ini juga memberikan dorongan bagi kelompok progresif Demokrat. El-Sayed sebelumnya dikenal membawa agenda perubahan kebijakan yang cukup ambisius, terutama terkait layanan kesehatan, biaya hidup, dan pengaruh perusahaan besar dalam politik.

[adsense]

Layanan Kesehatan dan Biaya Hidup Jadi Modal Kampanye

Dia mengusung gagasan perluasan akses layanan kesehatan melalui program Medicare for All, yakni sistem layanan kesehatan universal yang didanai pemerintah.

[adsense]Agenda tersebut menjadi bagian dari upayanya mengurangi beban biaya kesehatan yang selama ini menjadi persoalan bagi banyak keluarga Amerika.

Selain kesehatan, El-Sayed juga menyoroti pengaruh uang korporasi dalam proses politik. Ia mendorong pembatasan dominasi kepentingan perusahaan besar dan kelompok berkepentingan dalam pengambilan kebijakan publik.

[adsense]Latar belakangnya sebagai ahli epidemiologi dan mantan pejabat kesehatan masyarakat turut membentuk pendekatan kampanyenya.

Isu kesehatan tidak hanya diposisikan sebagai persoalan rumah sakit dan pengobatan, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.

[adsense]Kemenangan di Michigan memperlihatkan bahwa agenda progresif tersebut mampu memperoleh dukungan dalam persaingan di negara bagian yang selama ini menjadi salah satu medan penting perebutan suara nasional.

Sikap Kritis terhadap Israel Jadi Sorotan

[adsense]Dia dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan Israel, termasuk tindakan militer negara tersebut di Gaza. El-Sayed juga menentang dukungan militer Amerika Serikat kepada Israel.

Sikap tersebut memunculkan perdebatan di kalangan pemilih, terutama terkait hubungan Washington dengan sekutu strategisnya di Timur Tengah.

[adsense]Meski demikian, El-Sayed menolak tuduhan antisemitisme. Ia membedakan kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel dengan kebencian terhadap orang Yahudi.

Dalam kampanye, ia juga menghadapi serangan politik yang menyinggung identitas dan agamanya. Trump serta sejumlah tokoh Republik sebelumnya melontarkan tuduhan mengenai dugaan kedekatannya dengan kelompok ekstremis. El-Sayed membantah tuduhan tersebut.

[adsense]Kontroversi itu membuat pemilihan Senat Michigan tidak hanya menjadi pertarungan mengenai program ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan identitas, kebebasan beragama, dan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Profil Abdul El-Sayed: Dokter, Akademisi, hingga Politikus

[adsense]Perjalanan akademiknya ditempuh di sejumlah universitas ternama. El-Sayed menyelesaikan pendidikan sarjana di University of Michigan, kemudian meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari University of Oxford melalui beasiswa Rhodes.

Dia juga memperoleh gelar kedokteran dari Columbia University di New York. Latar belakang tersebut membawanya menekuni bidang epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan kebijakan kesehatan.

[adsense]Dalam perjalanan kariernya, El-Sayed pernah memimpin Departemen Kesehatan Kota Detroit pada 2015 hingga 2017. Ia kemudian menjabat sebagai direktur sekaligus pejabat kesehatan Wayne County pada 2022 hingga 2025.

Pengalaman tersebut memberinya rekam jejak di bidang pelayanan publik sebelum terjun lebih jauh ke politik elektoral.

[adsense]Pada 2018, El-Sayed pernah mengikuti pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk posisi gubernur Michigan. Meski belum berhasil meraih nominasi saat itu, ia tetap aktif dalam gerakan politik progresif hingga akhirnya memenangkan pemilihan Senat 2026.

Tantangan Baru Menanti di Senat Amerika Serikat

[adsense]Agenda Medicare for All, pembatasan pengaruh korporasi, serta perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap Israel berpotensi memunculkan perdebatan panjang di Kongres.

Terlebih, kebijakan besar membutuhkan dukungan politik dan proses legislasi yang tidak sederhana. Dukungan pemilih di Michigan menjadi modal awal, tetapi belum otomatis menjamin seluruh programnya dapat disahkan.

[adsense]Meski begitu, kemenangan ini sudah memiliki arti historis tersendiri. Abdul El-Sayed tidak hanya berhasil mengalahkan kandidat yang didukung Trump, tetapi juga membuka jalan bagi representasi Muslim di lembaga legislatif tertinggi Amerika Serikat.

Perjalanan berikutnya akan menentukan apakah kemenangan bersejarah tersebut juga mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat yang diwakilinya.

[adsense]

[adsense]Dalam wawancara dengan Fox News, Rabu, Trump mengatakan sebagian masyarakat sebenarnya mendukung kebijakannya terhadap Iran. Namun, dukungan itu belum tentu bertahan ketika mereka harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan bahan bakar.

"Orang-orang setuju dengan apa yang saya lakukan terhadap Iran, tetapi mereka mungkin benar-benar tidak bersedia menghadapi konsekuensi jangka pendek berupa pembayaran lebih mahal untuk bensin," kata Trump.

[adsense]Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah pemungutan suara pemilu sela Amerika Serikat yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026).

Hasil pemilu itu menjadi pukulan politik bagi Partai Republik, setelah sejumlah media AS memproyeksikan Partai Demokrat berpeluang merebut kendali Senat dan memperoleh mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

[adsense]Pengakuan Trump memperlihatkan persoalan yang dihadapi pemerintahannya: kebijakan luar negeri yang diklaim memiliki tujuan strategis jangka panjang justru berhadapan dengan tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat dalam waktu dekat.

Trump Sebut Kenaikan Harga Bensin Hanya Dampak Jangka Pendek

[adsense]Namun, bagi rumah tangga Amerika, harga bensin bukan sekadar indikator ekonomi. Perubahannya dapat langsung memengaruhi pengeluaran harian, biaya transportasi, hingga ongkos distribusi barang.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Partai Republik, terutama ketika pemilih mulai menghubungkan kebijakan pemerintah dengan biaya hidup yang harus mereka tanggung.

[adsense]Pernyataan Trump juga mengindikasikan bahwa dukungan terhadap operasi militer tidak selalu berarti masyarakat bersedia menerima seluruh konsekuensi ekonominya.

Ancaman Militer Tetap Terbuka, Diplomasi Masih Ditawarkan

[adsense]Dia memperingatkan militer Amerika Serikat dapat "menyelesaikan pekerjaan" apabila Iran tidak bersedia bekerja sama.

Meski demikian, Trump menyatakan jalur diplomasi masih terbuka jika tercapai kesepakatan yang memuat pembatasan mengikat terhadap kemampuan Iran mengembangkan senjata nuklir.

[adsense]Dengan demikian, pemerintahan Trump masih menempatkan tekanan militer dan negosiasi sebagai dua instrumen yang dapat digunakan untuk menghadapi Iran.

Persoalannya, semakin panjang konflik berlangsung, semakin besar pula potensi dampaknya terhadap perekonomian Amerika. Kenaikan harga energi dapat menjadi beban politik yang sulit diabaikan menjelang agenda pemerintahan berikutnya.

[adsense]

Trump Pertanyakan Besaran Bantuan Tahunan untuk Israel

Dia menyatakan dukungan terhadap pemangkasan bantuan tahunan sebesar 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 72,59 triliun.

[adsense]Menurut Trump, kondisi ekonomi Israel saat ini sudah cukup kuat sehingga negara tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan sebesar itu dari Washington.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dorongan untuk meninjau kembali penggunaan anggaran luar negeri Amerika Serikat, termasuk bantuan kepada sekutu strategisnya di Timur Tengah.

[adsense]Namun, perubahan kebijakan bantuan kepada Israel berpotensi memunculkan perdebatan tersendiri di Washington, terutama terkait kepentingan keamanan dan hubungan bilateral kedua negara.

Kekalahan Partai Republik Membuka Ruang bagi Demokrat

[adsense]Jika proyeksi tersebut terkonfirmasi, posisi politik Trump di Kongres dapat berubah secara signifikan. Partai oposisi akan memiliki ruang lebih besar untuk memengaruhi pembahasan anggaran, pengawasan pemerintahan, serta agenda legislasi Gedung Putih.

Menanggapi hasil pemilu, Trump mengakui perjuangan kandidat Partai Demokrat dan memberikan pujian kepada lawan politiknya. Ia juga menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan oposisi dalam sejumlah persoalan, termasuk kebijakan imigrasi.

[adsense]Dalam wawancara terpisah dengan Politico, Trump mengatakan dirinya memiliki kewenangan konstitusional untuk memveto undang-undang.

Meski demikian, ia lebih memilih membangun kerja sama dengan anggota parlemen ketimbang menghabiskan dua tahun masa politiknya untuk terus memveto rancangan undang-undang.

[adsense]Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa Trump menyadari pentingnya kompromi politik apabila keseimbangan kekuatan di Kongres berubah.

Di tengah ketidakpastian hasil pemilu, tekanan harga energi dan konflik dengan Iran kini menjadi dua persoalan yang saling berkaitan.

[adsense]Bagi Trump, tantangannya bukan hanya mempertahankan posisi Amerika Serikat di panggung internasional, tetapi juga meyakinkan pemilih bahwa biaya yang mereka tanggung sepadan dengan tujuan kebijakan pemerintahannya.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut, jumlah kasus kekerasan hingga November 2026 tercatat 1.341 kasus.

[adsense]Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti dalam temu pers di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (4/11/2026).

Dwi menjelaskan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut pada akhir 2024 tercatat sebanyak 1.822 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 1.975 kasus pada akhir 2025, kemudian menurun menjadi 1.341 kasus pada 2026.

[adsense]"Pemprov Sumut telah menangani 200 kasus yang terdiri dari kasus pidana dan yang masuk kategori restorative justice," kata Dwi.

Ia menjelaskan, penanganan kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumut dilakukan melalui dua pendekatan, yakni proses pidana dan restorative justice. Kedua pendekatan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing kasus.

[adsense]Pendekatan pidana ditempuh untuk memproses dugaan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, restorative justice mengedepankan pemulihan, perlindungan korban, serta pertanggungjawaban pelaku dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penanganan melalui jalur pidana, tercatat sebanyak 78 kasus. Dari jumlah tersebut, 39 kasus telah selesai, sedangkan 39 kasus lainnya masih dalam proses hukum. Sementara itu, melalui program Perlindungan Hukum Terpadu Cepat (PHTC) yang dilaksanakan bersama Biro Hukum, telah ditangani 122 kasus melalui pendekatan restorative justice.

[adsense]"Khusus kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) tidak diselesaikan melalui restorative justice," kata Dwi.

Selain penanganan kasus, P3AKB Sumut juga menjalankan program CHILL (Curhat, Healing and Let's Go), yakni pendampingan bagi remaja yang rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

[adsense]Program tersebut menyasar siswa SMP dan SMA di 10 sekolah setiap tahunnya. Pada 2026, pelaksanaannya difokuskan di wilayah terdampak bencana, di antaranya sejumlah sekolah di Medan dan Deli Serdang.

"CHILL dirancang sebagai program edukatif dan penguatan kapasitas anak yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dalam situasi normal. Kegiatan ini menjadi wadah yang aman dan ramah anak untuk berbagi cerita, mengekspresikan diri, mengembangkan minat dan bakat, serta memperoleh informasi dan edukasi terkait perlindungan anak," papar Dwi.

[adsense]

[adsense]Peristiwa tersebut diduga bermula ketika H bersama seorang rekannya masuk ke saluran bawah tanah untuk mengambil kabel yang tertanam. Namun, tanah di sekitar lokasi galian diduga mengalami longsor hingga membuat H terjebak dan tidak mampu menyelamatkan diri.

Informasi mengenai kejadian itu diterima Lurah Sei Putih Timur II, Arizona Siregar, sekitar pukul 09.00 WIB. Awalnya, seorang pria mendatangi warga dan mengabarkan bahwa rekannya terperangkap di dalam gorong-gorong.

[adsense]Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada pemerintah kelurahan. Arizona yang menerima informasi itu langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan evakuasi.

"Jadi, temannya (H) ini melarikan diri setelah melaporkan ke warga," kata Arizona saat ditemui di lokasi kejadian.

[adsense]

Dievakuasi Menggunakan Bor Dan Ekskavator

Sejumlah peralatan berat dan perlengkapan khusus dikerahkan, termasuk mesin bor dan ekskavator, untuk membantu membuka material yang menutupi posisi korban.

[adsense]Setelah bekerja selama beberapa jam, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan H sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Arizona menduga insiden tersebut berkaitan dengan upaya pencurian kabel yang tertanam di bawah tanah.

[adsense]"Indikasinya mereka mau mencuri kabel yang ditanam di dalam tanah. Terus indikasi terjadi longsor di tanah yang mereka gali dalam gorong-gorong sehingga tertimbun," ujarnya.

Polisi Dalami Dugaan Pencurian Kabel

[adsense]Menurut keterangan warga yang diterima kepolisian, H diduga masuk ke dalam gorong-gorong bersama seorang rekannya untuk mencuri kabel. Akan tetapi, tanah di lokasi galian tiba-tiba longsor.

Material batu yang berada di dalam saluran tersebut diduga membuat tubuh korban terjepit sehingga tidak bisa keluar.

[adsense]"Informasi dari warga, H ini bermaksud untuk mencuri kabel. Namun, nahas terjadi longsor. Di dalam itu ada batu yang membuat korban terjepit sehingga tak bisa menyelamatkan diri," kata Bambang.

Polisi masih mendalami penyebab pasti korban tertimbun, termasuk rangkaian kejadian sebelum longsor terjadi.

[adsense]

Rekan Korban Diduga Kabur Setelah Meminta Bantuan Warga

Pria tersebut kemudian memberi tahu warga bahwa H masih terjebak di dalam gorong-gorong. Namun, setelah menyampaikan informasi itu, ia diduga meninggalkan lokasi.

[adsense]Petugas juga menemukan sebuah senter yang dikenakan di kepala korban. Benda tersebut diduga digunakan untuk membantu penerangan ketika berada di dalam saluran bawah tanah.

Bambang menambahkan, polisi menerima informasi dari warga bahwa keduanya pernah beberapa kali dipergoki melakukan dugaan pencurian kabel.

[adsense]Meski demikian, informasi tersebut masih perlu didalami untuk memastikan keterkaitannya dengan peristiwa yang menewaskan H.

Polisi kini masih mengumpulkan keterangan dan menelusuri kronologi kejadian. Dugaan pencurian kabel maupun penyebab longsor juga masih menjadi bagian dari penyelidikan.

[adsense]Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan risiko pekerjaan ilegal di ruang bawah tanah, terutama ketika penggalian dilakukan tanpa prosedur keselamatan dan pengamanan konstruksi yang memadai.

[adsense]

[adsense]Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan laporan Kapolri disampaikan kepada Presiden setelah kepolisian memproses dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap sejumlah pihak.

"Jadi dari proses di kepolisian, Bapak Kapolri melapor kepada Bapak Presiden," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 November 2026.

[adsense]Menurut Prasetyo, Presiden kemudian memberikan arahan agar penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum. Prabowo juga meminta agar penyidikan berlangsung tanpa intervensi dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin, tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

[adsense]

Prabowo Prihatin Dugaan Penyadapan Melibatkan Oknum Institusi Negara

"Institusi yang berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya sedemikian, tentunya itu sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," kata Prasetyo.

[adsense]Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya dipandang sebagai dugaan pelanggaran terhadap privasi atau keamanan komunikasi. Kasus itu juga menyentuh persoalan pengawasan internal dan integritas institusi negara.

Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.

[adsense]

Pemerintah Akui Perangkat Elektronik Tetap Berpotensi Disadap

"Upaya semua dilakukan, tetapi tetap saja ada beberapa oknum. Secara teknis pasti memungkinkan untuk peralatan elektronik di-tapping," ujarnya.

[adsense]Pernyataan itu menyoroti tantangan keamanan komunikasi pejabat negara di tengah penggunaan perangkat elektronik yang semakin luas.

Perlindungan terhadap komunikasi Presiden dan pejabat tinggi negara tidak hanya berkaitan dengan pengamanan fisik, tetapi juga sistem teknologi, perangkat komunikasi, serta pengawasan terhadap akses informasi.

[adsense]Namun, Prasetyo tidak menjelaskan perangkat apa yang diduga menjadi sasaran penyadapan maupun bagaimana metode yang digunakan dalam perkara tersebut.

Polisi Tetapkan Tiga Orang Sebagai Tersangka

[adsense]Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang mencakup dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pejabat maupun tokoh.

Salah satu nama yang disebut dalam informasi penetapan tersangka adalah seorang jenderal polisi berinisial LSP. Dua tersangka lainnya berinisial ASN dan EH.

[adsense]Meski demikian, informasi yang disampaikan dalam keterangan tersebut belum memuat uraian lengkap mengenai peran masing-masing tersangka, metode penyadapan yang diduga digunakan, maupun pihak yang menjadi sasaran dalam setiap perbuatan.

Rincian tersebut penting untuk menjelaskan konstruksi perkara dan membedakan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada masing-masing orang.

[adsense]

Arahan Presiden Menjadi Ujian Transparansi Penegakan Hukum

Sebab, perkara tersebut menyangkut dugaan pelanggaran yang melibatkan komunikasi Kepala Negara serta sejumlah pejabat dan tokoh. Pada saat yang sama, muncul dugaan keterlibatan oknum dari institusi negara yang semestinya menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukum.

[adsense]Keterbukaan proses penyidikan diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan, mulai dari bagaimana penyadapan diduga dilakukan, siapa saja yang menjadi sasaran, hingga apakah terdapat pihak lain yang terlibat.

Hingga keterangan Mensesneg disampaikan, pemerintah menegaskan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan. Sementara itu, pembuktian mengenai dugaan tindak pidana dan tanggung jawab masing-masing tersangka tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

[adsense]

Topikseru.com, Deli Serdang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui gerakan Pesantren Bebas TB. Program nasional ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

[adsense]Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Pusat yang memilih Kabupaten Deliserdang sebagai lokasi peluncuran Gerakan Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) sekaligus pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan, Kecamatan Batangkuis, Rabu (4/11/2026).

Surya menegaskan, sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun SDM berkualitas. Karena itu, lingkungan pesantren harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan TB melalui edukasi, deteksi dini, serta pembiasaan pola hidup sehat.

[adsense]Ia juga mengingatkan, pesantren bukanlah penyebab penularan TB. Sebaliknya, pesantren memiliki peran penting dalam memutus rantai penyebaran penyakit tersebut. Untuk itu, masyarakat diajak menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.

"Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat. Sumatera Utara termasuk provinsi dengan beban TB terbesar keempat di Indonesia. Terdapat estimasi 74.304 kasus yang harus ditemukan pada tahun 2026 dengan target penemuan 90%. Hingga 30 Oktober 2026, kasus yang berhasil ditemukan sebanyak 43.976 kasus atau 59,2%," ujar Surya.

[adsense]Peluncuran gerakan nasional tersebut dihadiri tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo Muhammad Syafii, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Akhmad Wiyagus.

Wamenag RI Romo Muhammad Syafii menyampaikan, kegiatan di Deliserdang tersebut juga disaksikan secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), Kantor Kemenag kabupaten/kota, serta pondok pesantren di seluruh Indonesia.

[adsense]"Meskipun dilaksanakan di Deliserdang, ini adalah wajah Indonesia. Pesantren dengan 11 juta santri dan 1,7 juta kiai merupakan pilar penting bangsa," kata Romo Syafii.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas kementerian tersebut merupakan wujud nyata penerapan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an nafs) dan menjaga keturunan (hifzh an nasl).

[adsense]Setelah diluncurkan di Sumatera Utara, rangkaian program Pesantren Bebas TB dan Cek Kesehatan Gratis akan dilanjutkan ke Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.

Sementara itu, Wamenkes RI Benjamin Paulus Octavianus memaparkan bahwa Indonesia saat ini menempati urutan kedua dengan kasus TB terbanyak di dunia setelah India. Kondisi tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memperkuat penanganan TB secara intensif.

[adsense]"Hingga saat ini, lebih dari 114 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui pencanangan Pesantren Bebas TB ini, pemerintah ingin memastikan warga pesantren terbebas dari penularan serta mendorong para santri menjadi Duta Kesehatan," terangnya.

Selain penanganan TB, Wamenkes juga mengungkapkan komitmen pemerintah dalam pemerataan fasilitas kesehatan nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 triliun untuk merehabilitasi 441 rumah sakit daerah serta memperbarui 1.988 puskesmas di seluruh Indonesia mulai tahun depan.

[adsense]Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam Busron Sudarmanto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan menjadikan pesantrennya sebagai pusat peluncuran program nasional tersebut.

"Ini merupakan berkah luar biasa bagi kami. Santri dan pengajar membutuhkan kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugas belajar dan mengajar. Kami sangat berterima kasih atas perhatian nyata dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut," tutur Busron.

[adsense]

Topikseru.com - Sumatera Utara selama ini identik dengan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Namun, provinsi ini sebenarnya menyimpan banyak potensi pariwisata lain yang menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari hutan tropis, pantai, pulau-pulau kecil, hingga desa adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur.

Kekayaan alam dan budaya tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Bahkan, sejumlah kawasan memiliki daya tarik yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di luar kawasan Danau Toba.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam dokumen perencanaan pembangunan 2025–2029 turut memasukkan sejumlah koridor pengembangan pariwisata. Di antaranya rute wisata Medan, Pantai Barat dan Kepulauan Nias, agrowisata, wisata pedesaan, serta kawasan Bukit Barisan.

Berikut beberapa potensi wisata Sumatera Utara yang menarik untuk dikembangkan dan dijelajahi.

1. Tangkahan, Langkat

Tangkahan merupakan kawasan ekowisata yang berada di Kabupaten Langkat dan berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Destinasi ini menawarkan suasana hutan hujan tropis, sungai yang jernih, air terjun, hingga kawasan pemandian air panas.

Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas alam seperti trekking, arung jeram, berkemah, dan menjelajahi kawasan hutan bersama pemandu lokal.

Keberadaan keanekaragaman flora dan fauna menjadi salah satu daya tarik utama Tangkahan. Kawasan ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata berbasis konservasi dan lingkungan.

2. Bukit Lawang, Langkat

Selain Tangkahan, Bukit Lawang juga menjadi salah satu kawasan wisata alam yang memiliki daya tarik internasional.

Berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Bukit Lawang dikenal sebagai habitat orangutan Sumatera.

Wisatawan dapat menikmati pengalaman menjelajahi hutan tropis, menyusuri Sungai Bahorok, hingga mengikuti kegiatan pengamatan satwa dengan pendampingan pemandu.

Potensi wisata Bukit Lawang tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada upaya pelestarian lingkungan dan satwa liar.

3. Kepulauan Nias, Wisata Bahari dan Budaya

Kepulauan Nias memiliki potensi pariwisata yang berbeda dari kawasan wisata pegunungan di Sumatera Utara.

Wilayah ini dikenal dengan pantai-pantai yang memiliki ombak besar dan menjadi tujuan peselancar dari berbagai negara.

Pantai Sorake dan Lagundri di Nias Selatan merupakan dua lokasi yang dikenal di kalangan peselancar.

Selain wisata bahari, Nias juga memiliki kekayaan budaya yang masih terjaga. Salah satunya Desa Bawomataluo yang dikenal dengan rumah adat tradisional dan tradisi lompat batu atau Hombo Batu.

Perpaduan wisata pantai dan budaya menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata Kepulauan Nias.

4. Pulau Mursala, Tapanuli Tengah

Pulau Mursala merupakan salah satu potensi wisata bahari yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pulau ini dikenal dengan panorama laut, gugusan pulau, serta air terjun yang memiliki karakter unik karena alirannya jatuh menuju laut.

Keindahan kawasan perairannya berpotensi dikembangkan untuk wisata bahari, fotografi alam, dan perjalanan menjelajahi pulau.

Namun, pengembangan destinasi ini membutuhkan perhatian terhadap akses transportasi laut, fasilitas wisata, serta perlindungan ekosistem pesisir.

5. Kawasan Wisata Karo

Kabupaten Karo juga menyimpan potensi wisata yang cukup beragam.

Selain Berastagi yang sudah dikenal masyarakat, kawasan ini memiliki panorama pegunungan, perkebunan, kawasan pertanian, dan berbagai objek wisata alam.

Udara sejuk dan lanskap pegunungan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana berbeda dari perkotaan.

Potensi agrowisata juga dapat dikembangkan melalui kegiatan wisata kebun, pengenalan hasil pertanian, hingga pengalaman menikmati kehidupan masyarakat pedesaan.

6. Agrowisata dan Wisata Pedesaan

Potensi wisata Sumatera Utara tidak hanya berasal dari destinasi alam yang memiliki pemandangan indah.

Kehidupan masyarakat desa, tradisi lokal, hasil pertanian, kerajinan, dan kuliner khas juga dapat menjadi daya tarik wisata.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan Sumatera Utara 2025–2029, agrowisata dan wisata pedesaan masuk dalam salah satu paket pengembangan pariwisata.

Konsep ini dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan homestay, produk UMKM, kuliner tradisional, dan jasa pemandu wisata.

Tantangan Mengembangkan Wisata Sumatera Utara

Meski memiliki banyak potensi, pengembangan pariwisata Sumatera Utara masih membutuhkan perhatian terhadap sejumlah aspek.

Akses jalan, transportasi, fasilitas umum, kebersihan, promosi digital, serta kesiapan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan.

Pengembangan wisata juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan agar peningkatan jumlah pengunjung tidak merusak daya tarik alam yang dimiliki.

Dengan pengelolaan yang tepat, Sumatera Utara tidak hanya dikenal melalui Danau Toba, tetapi juga dapat menawarkan beragam pengalaman wisata alam, budaya, bahari, dan pedesaan kepada wisatawan.

[adsense]Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, pergerakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesiapsiagaan prajurit sekaligus memastikan keamanan wilayah dan kedaulatan negara.

Menurut Donny, TNI AD harus selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi. Kesiapan itu, kata dia, merupakan bagian dari pelaksanaan tugas yang telah diatur dalam undang-undang.

[adsense]"Pada prinsipnya, TNI AD berupaya menjaga kesiapsiagaan satuan dan personel dalam menghadapi setiap perkembangan situasi," kata Donny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Meski demikian, Donny belum memberikan penjelasan mengenai situasi spesifik yang menjadi alasan pengerahan personel ke Jakarta.

[adsense]

TNI AD Belum Mengungkap Situasi yang Diantisipasi

Dia juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai landasan pelaksanaan tugas institusi militer.

[adsense]Dalam ketentuan tersebut, TNI memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai perkembangan situasi yang dimaksud, Donny tidak memberikan rincian.

[adsense]Dia hanya menegaskan bahwa TNI AD siap menjalankan perintah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kapan pun negara membutuhkan, TNI AD siap melaksanakan tugas sesuai perintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

[adsense]Pernyataan tersebut belum menjawab apakah pergerakan pasukan berkaitan dengan agenda pengamanan tertentu, kegiatan kenegaraan, atau kemungkinan adanya situasi keamanan yang membutuhkan peningkatan kesiapsiagaan.

Mabes TNI Sebut Pengerahan Pasukan Bagian Dari Fugas Negara

[adsense]Dia menyebut pengerahan personel dalam jumlah besar merupakan bagian dari kesiapan TNI dalam menjalankan tugas negara, termasuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Nas, kesiapsiagaan merupakan tuntutan bagi seluruh prajurit agar mampu menjalankan tugas kapan pun dibutuhkan.

[adsense]"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI," kata Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Meski memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi TNI, Nas belum menyampaikan jumlah personel yang dikirim ke Jakarta maupun satuan-satuan yang terlibat.

[adsense]Dia juga belum menguraikan tujuan operasional pengerahan tersebut.

Dugaan Antisipasi Demonstrasi Belum Mendapat Jawaban

[adsense]Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan.

Dia disebut telah menanyakan kemungkinan kaitan pengerahan pasukan dengan rencana demonstrasi kepada Kapuspen TNI.

[adsense]Akan tetapi, Nas tidak memberikan tanggapan mengenai pertanyaan tersebut.

Karena belum ada penjelasan resmi, belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa pergerakan pasukan dilakukan khusus untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa.

[adsense]Kepastian mengenai tujuan pengerahan masih menunggu keterangan lebih lengkap dari pihak TNI.

Tiga Matra TNI Disebut Ikut Mengerahkan Personel

[adsense]Salah satu unsur yang disebut turut mengerahkan personel adalah TNI AL.

Antara telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul. Namun, hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada jawaban yang diberikan.

[adsense]Dengan demikian, keterlibatan masing-masing matra, jumlah personel, serta lokasi penempatan pasukan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Publik Masih Menunggu Penjelasan Resmi Mengenai Tujuan Pengerahan

[adsense]Akan tetapi, sejumlah informasi penting belum disampaikan secara terbuka, mulai dari jumlah personel, satuan yang terlibat, lokasi penempatan, hingga perkembangan situasi yang menjadi dasar pengerahan.

Transparansi mengenai tujuan dan ruang lingkup pengerahan menjadi penting agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai kondisi keamanan ibu kota.

[adsense]Untuk sementara, TNI memastikan personelnya siap menjalankan tugas sesuai perintah dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, alasan spesifik di balik pergerakan pasukan dalam jumlah besar ke Jakarta masih belum dijelaskan secara rinci.

[adsense]

Topikseru.com, Langkat – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan menegaskan empat program prioritas Polda Sumut saat melaksanakan kunjungan kerja perdana ke Polres Langkat, Selasa (3/11/2026).

[adsense]Dalam arahannya kepada seluruh personel di Lapangan Jananuraga Polres Langkat, Kapolda menekankan pentingnya mewujudkan semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui pelayanan yang humanis, penegakan hukum profesional, serta kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Kapolda mengingatkan, profesi kepolisian harus dijalankan dengan niat pengabdian dan dijadikan ladang ibadah. Setiap personel diminta menghargai masyarakat, mempermudah urusan pelayanan, serta membangun kepercayaan publik.

[adsense]Menurutnya, kewenangan penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Empat program prioritas yang ditekankan meliputi menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, memberantas peredaran narkoba, menindak kejahatan jalanan dan premanisme, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

[adsense]Kapolda juga menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Setiap personel yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum dan kode etik Polri.

Sementara itu, Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan memaparkan kondisi wilayah hukum Polres Langkat yang mencakup 20 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 944.472 jiwa.

[adsense]Guna memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Langkat telah membentuk tiga rayon pengamanan, yakni Teluk Aru, Langkat Hilir, dan Langkat Hulu.

Berbagai program pelayanan masyarakat juga terus digencarkan, termasuk Jumat Curhat, Minggu Kasih, Operasi Sarang Narkoba, serta pembangunan sembilan Jembatan Merah Putih. Tujuh jembatan telah selesai dibangun, sementara dua lainnya masih dalam pengerjaan.

[adsense]Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumut turut menyerahkan 50 paket bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu, anak yatim, dan pengemudi ojek online (ojol).

Melalui kunjungan ini, Kapolda berharap seluruh personel Polres Langkat semakin meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam bertugas.

[adsense]Semangat Polisi Bersama Masyarakat diharapkan diwujudkan melalui tindakan nyata sehingga Polri semakin dipercaya dan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di Kabupaten Langkat.

[adsense]

Topikseru.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem komputer yang digunakan untuk mengelola intersepsi komunikasi.

[adsense]Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Oktober 2026. File yang tersimpan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) disebut-sebut diperintahkan untuk dihapus.

Kasus ini semakin menyita perhatian setelah tiga perwira tinggi kepolisian ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit.

[adsense]Dua nama lainnya yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Pengungkapan dugaan penghapusan file tersebut menambah panjang daftar persoalan dalam perkara ini. Sebab, penyidik tidak hanya harus mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga menelusuri bagaimana data hasil penyadapan dikelola dan mengapa file tersebut diduga dihapus.

[adsense]Berawal dari Dugaan Penyalahgunaan Sistem LIMS

Kasus ini berkaitan dengan penggunaan Lawful Interception Management System atau LIMS, sebuah sistem yang berhubungan dengan pengelolaan penyadapan komunikasi elektronik.

[adsense]Dalam penegakan hukum, penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tindakan tersebut harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, Bareskrim menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi.

[adsense]Nomor-nomor tersebut diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

[adsense]Salah satu nomor yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis, hingga pengusaha juga disebut masuk dalam kelompok sasaran.

Dugaan Penghapusan File Terjadi pada Oktober 2026

[adsense]Bagian lain yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan penghapusan file hasil penyadapan.

Bareskrim mengungkap bahwa pada Oktober 2026 terdapat dugaan perintah untuk menghapus file yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.

[adsense]Dugaan tersebut menjadi penting karena data elektronik dapat membantu mengungkap aktivitas penyadapan, termasuk nomor yang menjadi sasaran dan pihak yang mengakses sistem.

Penyidik kini perlu menelusuri apakah file tersebut benar-benar telah dihapus secara permanen atau masih dapat dipulihkan melalui pemeriksaan forensik digital.

[adsense]Kasus ini kemudian dilaporkan kepada Bareskrim pada 30 Oktober 2026 oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan aktivitas tersebut.

Laporan itu menjadi salah satu pintu masuk pengusutan perkara hingga penetapan tiga tersangka.

[adsense]Polisi Sita 11 HP dan Empat Flashdisk

Untuk mendalami perkara tersebut, penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti elektronik.

[adsense]Sebanyak 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk disita untuk kepentingan pemeriksaan.

Selain menyita barang bukti, polisi juga telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

[adsense]Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengungkap kronologi dugaan penyadapan, penggunaan sistem LIMS, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Barang bukti elektronik menjadi bagian penting dalam perkara ini karena penyidik perlu mencocokkan komunikasi, aktivitas perangkat, dan informasi yang berkaitan dengan sistem penyadapan.

[adsense]Tiga Jenderal Polisi Menjadi Tersangka

Bareskrim menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

[adsense]Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi masih berstatus saksi dalam perkara tersebut.

[adsense]Ketiga tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyadapan yang kini sedang diselidiki.

Mereka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[adsense]Ketiganya juga telah ditahan di Rutan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan.

Motif Penyadapan Masih Menjadi Pertanyaan

[adsense]Meski sejumlah fakta mulai terungkap, motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo masih menjadi pertanyaan.

Penyidik perlu memastikan alasan nomor telepon kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya dimasukkan ke dalam sistem LIMS.

[adsense]Selain itu, dugaan penghapusan file pada Oktober 2026 juga perlu ditelusuri untuk mengetahui siapa yang memberikan perintah dan apa tujuan tindakan tersebut.

Hingga 4 November 2026, proses penyidikan masih berlangsung. Polisi belum mengungkap secara lengkap isi file yang diduga dihapus maupun seluruh pihak yang mungkin terlibat.

[adsense]Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum. Sistem yang seharusnya mendukung proses penegakan hukum harus dijalankan sesuai prosedur dan tidak boleh digunakan di luar ketentuan.

Dengan demikian, pengungkapan perkara ini tidak hanya berkaitan dengan tiga tersangka, tetapi juga menyangkut transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di lingkungan kepolisian.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Yogyakarta – Sekelompok aktivis dan tokoh yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY mencopot atau menurunkan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di Ruang Banggar Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu (4/11/2026).

Beberapa tokoh yang hadir antara lain mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Syukri Fadholi sebagai pelindung serta Muhammad Chirzin selaku Pembina Forum Kebangsaan DIY.

Foto wapres diturunkan sesaat ketika massa memasuki ruang banggar, membacakan pernyataan sikap dan beraudiensi bersama jajaran DPRD DIY. Setelah selesai, foto wapres kembali dipasang.

Muhammad Chirzin mengatakan, kedatangan Forum Kebangsaan DIY bersama sejumlah elemen masyarakat ke DPRD DIY bertujuan menyampaikan kegelisahan publik terkait kondisi kebangsaan. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan, terdapat dua hal yang menjadi tuntutan mereka. Pertama, terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menurut mereka belum dibuktikan. Kedua, menyangkut ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam hal ini pada forum ini kita menuntut dua hal satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu, tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli," kata Chirzin.

"Yang kedua adalah ijazah Gibran. Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi," sambungnya.

Ia menjelaskan, terdapat dua hal yang menjadi tuntutan mereka. Pertama, terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menurut mereka belum dibuktikan. Kedua, menyangkut ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam hal ini pada forum ini kita menuntut dua hal satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu, tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli," kata Chirzin.

"Yang kedua adalah ijazah Gibran. Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi," sambungnya.

Terkait penurunan foto Gibran di Ruang Banggar DPRD DIY, Chirzin menyebut tindakan tersebut berlangsung secara spontan dari rombongan Forum Kebangsaan DIY.

Lebih lanjut, Chirzin menyebut penurunan foto memiliki pesan simbolis yang berkaitan dengan tuntutan pemakzulan Gibran. Ia bahkan memperingatkan DPR RI agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan.

"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Dalam sambutan saya sepintas di forum tadi, andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," pungkasnya.

Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi belum surut hingga menyeret nama putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan ijazah Jokowi bermula dari tudingan sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pihak UGM telah menyatakan ijazah Jokowi asli. Sementara itu, Jokowi membantah tudingan tersebut dan menyatakan siap memperlihatkan ijazah aslinya apabila diminta hakim dalam persidangan.

Polemik kemudian berkembang ke persoalan riwayat pendidikan Gibran yang menggunakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri sebagai salah satu syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA. Namun, MK tidak menerima permohonan penggugat karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

Terbaru, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal pada Jumat (30/10). MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk melalui wacana pemakzulan Gibran dari jabatan wakil presiden. Meski demikian, sejumlah pihak lain menilai putusan MA tidak otomatis memengaruhi legitimasi Gibran sebagai wapres.

Topikseru.com - Pernyataan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengenai tukang cukur dan tukang pijat yang tidak dikenakan pajak menjadi perhatian masyarakat.

[adsense]Maman menegaskan, pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal Rp 500 juta dalam satu tahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan tersebut juga berlaku bagi usaha kecil seperti warung tegal (warteg), pangkas rambut, dan jasa pijat.

Penjelasan ini disampaikan Maman pada Selasa (3/11/2026) untuk meluruskan pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat yang belum tercatat dalam sistem perekonomian formal.

[adsense]Menurut Maman, masyarakat tidak perlu salah memahami kebijakan perpajakan seolah-olah usaha mikro seperti warteg, tukang cukur, dan tukang pijat menjadi sasaran pungutan pajak.

Ia menjelaskan, pemerintah sudah memberikan fasilitas pembebasan PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan dengan omzet usaha sampai Rp 500 juta setahun.

[adsense]Mengapa Tukang Cukur dan Tukang Pijat Tidak Dikenakan PPh?

Ketentuan pembebasan tersebut bukan kebijakan baru yang hanya ditujukan kepada tukang cukur atau tukang pijat.

[adsense]Pemerintah mengatur fasilitas ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Dalam aturan tersebut, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dengan skema PPh Final UMKM memperoleh fasilitas bagian omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak yang tidak dikenakan PPh.

[adsense]Ketentuan tersebut tetap berlaku setelah adanya perubahan melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 22 April 2026.

Artinya, apabila seorang tukang cukur atau tukang pijat menjalankan usaha sendiri dan memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak orang pribadi yang menggunakan skema tersebut, omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenakan PPh.

[adsense]Sebagai contoh, apabila usaha pangkas rambut memperoleh omzet Rp300 juta dalam setahun, bagian omzet tersebut tidak dikenakan PPh Final UMKM berdasarkan fasilitas yang berlaku.

Namun, pembebasan ini bukan berarti seluruh pelaku usaha otomatis terbebas dari semua jenis pajak.

[adsense]Bagaimana Jika Omzet Usaha Melebihi Rp500 Juta?

Bagi pelaku UMKM orang pribadi yang memenuhi persyaratan skema PPh Final, bagian omzet di atas Rp500 juta mulai diperhitungkan sebagai dasar pengenaan pajak.

[adsense]Tarif PPh Final UMKM yang berlaku adalah 0,5 persen dengan batas peredaran bruto tertentu maksimal Rp4,8 miliar setahun.

Misalnya, seorang pemilik usaha pangkas rambut memperoleh omzet Rp700 juta dalam satu tahun.

[adsense]Perhitungannya:

• Omzet setahun: Rp700 juta.

[adsense]• Bagian omzet yang tidak dikenakan PPh: Rp500 juta.

• Bagian omzet yang menjadi dasar pengenaan PPh: Rp200 juta.

[adsense]• PPh Final 0,5 persen: Rp1 juta.

Dengan demikian, pajak yang dihitung bukan 0,5 persen dari seluruh omzet Rp700 juta, melainkan dari bagian yang melebihi Rp500 juta.

[adsense]Perlu diperhatikan, fasilitas ini memiliki persyaratan dan jangka waktu penggunaan. Tidak semua jenis wajib pajak atau badan usaha otomatis bisa menggunakan skema tersebut.

Berawal dari Pernyataan Hashim soal Ekonomi yang Belum Tercatat

[adsense]Pembahasan mengenai pajak tukang cukur dan tukang pijat mencuat setelah Hashim Djojohadikusumo menyoroti banyaknya transaksi ekonomi masyarakat yang berlangsung secara tunai dan tidak tercatat.

Dalam Rapimnas Kadin pada Kamis (29/10/2026), Hashim menyebut sekitar 35 hingga 40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun berdasarkan angka yang ia sampaikan.

[adsense]Ia memberikan contoh transaksi jasa pangkas rambut dan pijat yang dilakukan secara langsung tanpa kuitansi maupun pemungutan PPN.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pembahasan mengenai potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi informal.

[adsense]Maman selanjutnya menjelaskan bahwa persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya pengusaha besar yang memecah badan usaha agar omzet masing-masing terlihat lebih kecil dan tetap bisa menikmati fasilitas pajak UMKM.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak dimaksudkan untuk membebani usaha mikro yang memang memiliki omzet kecil.

[adsense]Apakah Tukang Cukur dan Tukang Pijat Tetap Harus Memiliki NPWP?

Pembebasan PPh bukan berarti pelaku usaha tidak perlu memperhatikan administrasi perpajakan.

[adsense]Kewajiban administrasi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan status wajib pajak dan jenis kegiatan usahanya.

Selain itu, PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dua jenis pajak yang berbeda. Fasilitas omzet Rp500 juta tersebut secara khusus berkaitan dengan PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan PPh Final UMKM.

[adsense]Karena itu, pernyataan bahwa tukang cukur dan tukang pijat tidak kena pajak perlu dipahami secara tepat. Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPh untuk kelompok usaha tertentu, bukan menghapus seluruh kewajiban perpajakan bagi setiap pelaku usaha.

Apa Tujuan Pembebasan Pajak bagi Usaha Mikro?

[adsense]Fasilitas pembebasan PPh hingga omzet Rp500 juta bertujuan memberikan ruang bagi usaha mikro untuk berkembang tanpa langsung dibebani pajak atas seluruh pendapatannya.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan pelaku UMKM.

[adsense]Dengan memahami batas omzet dan persyaratannya, pelaku usaha dapat mengetahui kapan penghasilannya mulai dikenakan PPh serta kewajiban apa saja yang perlu dipenuhi.

[adsense]

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan siapa pihak yang berkepentingan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan kemungkinan adanya aktor intelektual harus dibuktikan melalui penyidikan, bukan berdasarkan spekulasi mengenai pihak yang terlibat.

Yusril menyampaikan hal tersebut setelah kepolisian menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo.

Menurut Yusril, tujuan penyadapan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab melalui proses hukum.

"Mengenai untuk apa penyadapan ini digunakan? Siapa yang berkepentingan? Apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, itu masih wallahualam bissawab," kata Yusril, Selasa (3/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa berbagai dugaan yang berkembang di masyarakat tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab tanpa didukung alat bukti.

"Kita boleh menduga-duga, tapi hukum itu tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga. Hukum itu harus bicara dengan bukti," tegasnya.

Karena itu, Yusril meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik Polri untuk mengembangkan perkara tersebut.

Ia juga tidak menutup kemungkinan penyidikan akan mengungkap keterlibatan pihak lain di luar sejumlah tersangka yang telah ditahan.

"Dan saya kira mungkin kalau tidak berhenti kepada beberapa nama yang tadi telah dilakukan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, karena proses pengembangan terhadap kasus ini akan berjalan," jelas Yusril.

Pengamat Duga Penyadapan Prabowo Bermotif Politik

Secara terpisah, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012–2016 Adrianus Meliala menduga penyadapan terhadap Presiden Prabowo memiliki kepentingan politik.

Menurut kriminolog Universitas Indonesia (UI) tersebut, tindakan yang diduga melibatkan Listyo Sigit Prabowo kemungkinan tidak dilakukan untuk kepentingan institusi kepolisian maupun negara.

"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," kata Adrianus, dikutip Kompas.com, Rabu (4/11).

Adrianus mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan keterlibatan kepemimpinan Polri dalam dinamika politik.

"Tentu keputusan menersangkakan LSP ini tidak ada yang menyangka. Namun, mengingat hal ini benar-benar terjadi, kelihatannya masih dapat dimengerti dalam konteks politicking tersebut. Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula," ucapnya.

Ia juga mengemukakan kemungkinan adanya hubungan utang budi politik yang melatarbelakangi dugaan penyadapan.

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga tersangka dalam penyidikan dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlaku.

Ketiganya adalah:

1. Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang disebut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

2. Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga para tersangka memerintahkan kegiatan penyadapan sepanjang 2025–2026 tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sasaran dugaan penyadapan tersebut mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Topikseru.com, Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kasus dugaan penyadapan ilegal komunikasi Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan sangat serius yang harus ditangani secara cepat, objektif, independen, dan terbuka dalam batas perlindungan rahasia negara.

[adsense]"Tidak boleh ada siapa pun, setinggi apa pun jabatannya, yang menggunakan kewenangan, teknologi, atau fasilitas negara untuk menyadap komunikasi Presiden tanpa dasar hukum yang sah. Jika terbukti, itu menjadi ujian besar bagi integritas kepolisian dan sistem keamanan informasi negara," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, persoalan itu menyangkut lebih dari sekadar dugaan pelanggaran privasi komunikasi Presiden. Jika terbukti, dampaknya bisa menyentuh keamanan nasional, mulai dari kerahasiaan agenda strategis Presiden, keamanan proses pengambilan keputusan negara, integritas aparat penegak hukum, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

[adsense]Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu menekankan penanganan perkara harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Status tersangka belum berarti seseorang terbukti bersalah sebelum ada putusan pengadilan.

Namun, pengusutan harus berjalan tegas dan profesional, sekaligus membongkar kemungkinan kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyadapan ilegal.

[adsense]"Jangan berhenti pada siapa yang diduga melakukan penyadapan. Harus ditelusuri bagaimana sistem bisa ditembus, siapa yang memiliki akses, bagaimana pengawasannya, dan mengapa peringatan dini tidak bekerja. Kalau terbukti ada pelanggaran, pelakunya harus diproses hukum dan celah sistemnya segera ditutup agar kejadian serupa tidak terulang," tuturnya.

Dia mengatakan ada lima langkah strategis yang perlu segera dilakukan. Pertama, Presiden perlu memerintahkan audit menyeluruh terhadap keamanan perangkat, akun, jaringan, akses, dan jalur komunikasi Presiden serta pejabat strategis negara.

[adsense]Kedua, seluruh bukti elektronik, catatan akses digital, perangkat penyadapan, dan data pendukung harus segera diamankan melalui prosedur chain of custody yang ketat untuk mencegah penghilangan, perubahan, atau manipulasi bukti serta menjamin proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Langkah berikutnya, proses hukum harus bebas dari benturan kepentingan melalui pengawasan internal dan eksternal sesuai kewenangan masing-masing, termasuk Divisi Propam Polri, Itwasum Polri, Kompolnas, Kejaksaan Agung, serta lembaga pengawas terkait. Perkembangan perkara perlu disampaikan secara proporsional tanpa membahayakan keamanan negara," urai Bamsoet.

[adsense]Langkah keempat adalah pemerintah perlu membenahi aturan dan pengawasan penyadapan nasional. Teknologi penyadapan harus digunakan sesuai hukum untuk penegakan hukum dan keamanan negara, bukan kepentingan pribadi, politik, atau persaingan kekuasaan.

Yang kelima, dia berpendapat pemerintah perlu memperkuat standar keamanan komunikasi Presiden dan pejabat strategis negara melalui sistem enkripsi, pengamanan berlapis, pembatasan akses, pemantauan ancaman siber secara langsung, serta pemeriksaan rutin untuk mencegah kebocoran informasi.

[adsense]Dia juga meminta semua pihak tidak menjadikan perkara itu sebagai bahan spekulasi politik, saling menyudutkan, atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Penanganan harus berjalan tenang, berdasarkan fakta, dan melalui proses hukum yang sah.

"Penyadapan ilegal merupakan ancaman serius bagi negara hukum. Perkara ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat pengawasan, membenahi institusi, dan melindungi komunikasi strategis negara. Siapa pun yang memegang kekuasaan harus tetap tunduk pada hukum. Tidak boleh ada kewenangan yang digunakan secara sewenang-wenang," katanya.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kebakaran melanda ruang laboratorium tanah dan gudang penyimpanan barang laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Jalan Brigjend Katamso No. 51, Lingkungan XV Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan, Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara.

[adsense]Musibah kebakaran itu terjadi pukul 04.55 WIB pada Rabu (4/11/2026) .

Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan, Suriono dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, persentase kerusakan akibat kebakaran mencapai 75 persen.

[adsense]Penyebab kebakaran, kata Suriono, dalam penyelidikan. Sedangkan korban jiwa nihil. "Api sudah dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan pada Pukul 06.05 WIB," tambah Suriono.

[adsense]

Topikseru.com,Medan–Memasuki musim penghujan dengan potensi curah hujan tinggi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara meningkatkan keandalan prasarana perkeretaapian melalui pembenahan saluran drainase di sekitar jalur serta pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang. Langkah preventif ini dilakukan untuk menjaga keandalan jalur sekaligus meminimalkan risiko gangguan perjalanan kereta api akibat cuaca ekstrem.

[adsense]Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan KAI memahami potensi kerawanan prasarana yang timbul seiring perubahan cuaca. Oleh karena itu, langkah antisipatif terus digencarkan guna memastikan kondisi jalur tetap terjaga dan perjalanan kereta api berlangsung aman.

"KAI Divre I Sumut memahami bahwa perubahan cuaca, khususnya saat memasuki musim penghujan, dapat meningkatkan potensi gangguan terhadap prasarana perkeretaapian. Karena itu, KAI melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kondisi jalur tetap terjaga dan perjalanan kereta api dapat berlangsung dengan aman," ujar Anwar.

[adsense]Anwar menjelaskan, salah satu perhatian utama dalam menghadapi musim penghujan adalah memastikan kelancaran aliran air hujan agar tidak menggenangi area sekitar jalur kereta api. Genangan atau aliran air yang tidak terkendali berpotensi mengikis lapisan tanah dan material penyusun badan jalur sehingga dapat memengaruhi kestabilan konstruksi jalan rel.

Sebagai langkah penanganan, KAI melakukan pembuatan dan pembenahan saluran air di sekitar jalur kereta api guna mengarahkan aliran air hujan menuju saluran pembuangan. Sepanjang bulan Oktober 2026, KAI Divre I Sumatera Utara melakukan pembuatan saluran air di tiga titik lokasi sejauh 1.650 meter yang berada di sepanjang lintas Stasiun Bajalinggei hingga Stasiun Siantar.

[adsense]Selain pembenahan saluran air, KAI melaksanakan penopingan atau pemangkasan pohon di sekitar lintasan, terutama terhadap dahan dan pohon yang berpotensi tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Dari Januari hingga Oktober 2026, KAI Divre I Sumut telah merealisasikan penopingan di 358 titik yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara.

"Upaya yang KAI Sumut lakukan di antaranya dengan membuat dan membenahi saluran air di sekitar jalur agar tidak terjadi genangan maupun aliran air yang berpotensi mengikis badan jalur kereta api. Kami juga melakukan penopingan pohon untuk mengurangi risiko dahan atau pohon tumbang yang dapat mengganggu perjalanan," tambah Anwar.

[adsense]Kesiapsiagaan tersebut turut didukung oleh ketersediaan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) serta pengerahan personel flying gang atau regu gerak cepat untuk mengantisipasi gangguan prasarana secara cepat. Pemeriksaan berkala dipusatkan pada kondisi rel, lingkungan jalur, saluran air, dan titik-titik rawan terdampak cuaca ekstrem.

Berbagai langkah antisipasi ini diharapkan dapat meminimalkan risiko gangguan perjalanan, sehingga masyarakat tetap dapat mengandalkan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, andal, dan nyaman untuk mobilitas sehari-hari.

[adsense]"KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan keandalan prasarana dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan operasional, termasuk yang disebabkan oleh faktor cuaca. Melalui pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan, kami berupaya memastikan perjalanan kereta api tetap selamat serta memberikan layanan transportasi yang nyaman bagi masyarakat," tutup Anwar.

[adsense]