Topikseru.com, Jakarta – Sejumlah cabang olahraga unggulan dan langganan medali bagi tim Indonesia tidak dipertandingkan dalam SEA Games Malaysia 2027, panjat tebing, dayung, dan voli pantai, serta nomor beregu putra dan putri bulu tangkis, gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon.

[adsense]Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sedih dan menyesalkan tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga unggulan Indonesia pada SEA Games Malaysia 2027 karena dapat menghambat kemajuan olahraga di Asia Tenggara.

"(Kondisi ini) Menyedihkan (bagi kemajuan olahraga Asia Tenggara). Olahraga mendidik kita untuk sportivitas. Kita sebagai negara tetangga tentu harus mendukung perkembangan olahraga secara regional," kata Erick di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

[adsense]Sejumlah cabang olahraga unggulan Indonesia yang tidak masuk dalam daftar pertandingan SEA Games 2027 antara lain panjat tebing, dayung, dan voli pantai, serta nomor beregu putra dan putri bulu tangkis.

Selain itu, cabang olahraga gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon juga tidak dipertandingkan.

[adsense]Erick mengatakan sejumlah atlet dari negara-negara Asia Tenggara telah membuktikan kemampuan mereka dengan meraih medali emas Olimpiade.

Ia mencontohkan keberhasilan atlet Filipina pada cabang senam, Thailand pada taekwondo, Vietnam pada menembak, serta Indonesia pada panjat tebing dan angkat besi.

[adsense]Menurut dia, tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga Olimpiade pada SEA Games sama dengan mengabaikan perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama negara masing-masing di panggung internasional.

Erick mengatakan telah menerima masukan dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan sejumlah federasi olahraga terkait kondisi tersebut.

[adsense]"Ya, saya sebagai Menpora akan mulai melakukan langkah-langkah sport diplomacy," katanya.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah ditempuh adalah mengirimkan surat kepada Menteri Olahraga Malaysia untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong komitmen bersama dalam memajukan olahraga Asia Tenggara.

[adsense]"Apakah kita sebagai negara Asia Tenggara masih saling menghormati yang namanya fairness dan sportivitas?" ujar Erick.

Menpora menambahkan sejumlah menteri olahraga dari negara-negara Asia Tenggara juga mendukung langkah tersebut.

[adsense]Ia pun meminta KOI turut memperjuangkan kepentingan olahraga Indonesia melalui diplomasi olahraga di tingkat regional.

[adsense]

[adsense]Insiden yang telah berlangsung setidaknya sembilan jam ini membuat puluhan ribu pengguna kesulitan mengakses email Outlook mereka, beserta sejumlah aplikasi Microsoft 365, termasuk Teams dan Copilot.

Meski sebelumnya sempat melaporkan adanya kemajuan dalam proses pemulihan, Microsoft mengakui bahwa upaya terbaru untuk mengembalikan layanan tidak berjalan sesuai harapan.

[adsense]Menurut laporan Reuters, badan intelijen dan kepolisian federal Australia termasuk diantara institusi yang terdampak gangguan layanan Microsoft pada Jumat (13/11/2026).

Pemerintah Australia bahkan mengaktifkan sebuah perjanjian khusus untuk memastikan pemulihan layanan di negara tersebut mendapatkan prioritas.

[adsense]"Ada kerja sama yang baik dalam bidang keamanan dengan Microsoft sebagai perusahaan. Ketika berbicara mengenai perjanjian siber resmi yang aku tandatangani atas nama Australia, perjanjian pertama di antaranya adalah dengan Microsoft," kata Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, dalam konferensi pers pada Jumat (13/11).

"Perjanjian itu telah diaktifkan hari ini untuk memastikan kepentingan Australia mendapatkan prioritas yang semestinya dalam penanganan gangguan ini," lanjutnya.

[adsense]Dalam konferensi pers itu, Direktur Jenderal Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) Mike Burgess dan Komisaris Australian Federal Police (AFP) Krissy Barrett mengonfirmasi bahwa lembaga yang mereka pimpin turut terdampak gangguan tersebut.

Sementara Burke mengatakan, menurut Microsoft gangguan tersebut bukan disebabkan oleh serangan siber, meskipun tidak ada informasi lebih lanjut terkait penyebab gangguan itu.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pihaknya tak akan ajukan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

[adsense]

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).

[adsense]AHY menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa MPR memilih Wapres pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tuturnya.

[adsense]AHY mengatakan sikap ini juga sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat. Ia mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Oleh sebab itu, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.

[adsense]"Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," pungkasnya.

Kursi Wapres kosong usai Gibran resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11) kemarin.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapersiasi inovasi QRESTO milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.

Wamendagri melihat sekaligus mencoba aplikasi QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam, Jalan S. Parman, Medan, kamis 12 November 2026.

Didampingi Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, Bima Arya mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme dan manfaat penerapan QRESTO sebagai inovasi digital dalam mendukung transparansi transaksi serta optimalisasi penerimaan pajak restoran.

Aga menjelaskan, QRESTO merupakan sistem pembayaran digital yang mengintegrasikan transaksi restoran dengan pencatatan pajak daerah melalui mekanisme split payment. Artinya, ketika konsumen melakukan pembayaran dengan memindai kode QRIS yang tersedia, nilai pembayaran secara otomatis terbagi ke dua rekening tujuan, yakni rekening milik pengusaha restoran dan rekening kas daerah Pemerintah Kota Medan sesuai dengan komponen dan ketentuan pajak yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, bagian pembayaran yang menjadi hak pengusaha langsung masuk ke rekening pengusaha, sementara komponen pajak restoran langsung disetorkan ke rekening kas daerah. Sistem ini membuat proses pembayaran dan penyetoran pajak berlangsung lebih praktis, transparan, serta meminimalkan potensi keterlambatan maupun ketidaksesuaian pelaporan pajak.

Tidak sekadar melihat pemaparan, Bima Arya juga mencoba langsung melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRESTO. Dengan memindai (scan) kode QRIS yang tersedia di meja Cafe Njonja Kopitiam, Bima Arya mengikuti tahapan transaksi hingga proses pembayaran berhasil dilakukan.

Melalui pengalaman tersebut, Bima Arya dapat melihat secara langsung bagaimana sistem QRESTO bekerja, mulai dari proses pemindaian QRIS hingga mekanisme pembagian pembayaran secara otomatis ke rekening pengusaha dan rekening kas daerah.

Usai mencoba langsung inovasi tersebut, Bima Arya menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam. Menurutnya, inovasi berbasis digital ini memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, khususnya dari sektor pajak restoran.

Ia menilai, kehadiran QRESTO dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha atau wajib pajak restoran dalam melakukan pencatatan transaksi sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem yang semakin praktis dan transparan, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif.

Tidak hanya bagi pelaku usaha, QRESTO juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan semakin yakin bahwa pajak yang dibayarkan melalui transaksi di restoran benar-benar tercatat dan masuk sebagai penerimaan daerah untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan.

Apresiasi yang disampaikan Wamendagri tersebut menjadi dorongan positif bagi Bapenda Kota Medan untuk terus mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah.

Melalui penerapan QRESTO, Bapenda Kota Medan berkomitmen memperkuat transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.

Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Topikseru.com, Karo – Kepolisian Resor (Polres) Karo menegaskan akan mengusut tuntas kericuhan yang terjadi saat proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026). Polisi mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan penganiayaan terhadap petugas hingga pembakaran empat kendaraan dinas.

Insiden tersebut mengakibatkan tiga aparat mengalami luka-luka. Selain itu, satu unit mobil dinas dan tiga sepeda motor dinas dilaporkan dibakar dalam kericuhan yang terjadi saat petugas gabungan melaksanakan kegiatan penyiapan lahan.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha mengatakan pihaknya menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut.

Ia menegaskan, kepolisian akan memprioritaskan penanganan terhadap personel yang menjadi korban sekaligus melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

"Kapolres Karo menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas," ujar Pedoman Maha, Kamis malam (12/11/2026).

Menurut dia, aparat penegak hukum akan melakukan penanganan secara profesional dan menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Ia menyebutkan setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional," katanya.

Di sisi lain, persoalan Lahan Usaha Tani Siosar merupakan bagian dari program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung pada periode 2010–2016.

Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.

Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman akibat bencana erupsi, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan sekaligus penopang perekonomian keluarga.

Namun, proses penyediaan lahan tersebut sebelumnya menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang.

Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht pada 2026, proses penyiapan lahan usaha tani tersebut mulai dilaksanakan pada 6 November 2026.

Pelaksanaan penyiapan lahan itu kemudian diwarnai penolakan yang berujung kericuhan pada 11 November 2026.

Polres Karo berharap penyelesaian persoalan LUT Siosar tetap mengedepankan kepastian hukum, pemenuhan hak masyarakat pengungsi, serta memperhatikan aspirasi warga setempat yang menyampaikan penolakan.

Dialog dan komunikasi antarpihak dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan, sehingga persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut tidak kembali memicu benturan di tengah masyarakat.

Kepolisian mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta mempercayakan penanganan insiden tersebut kepada aparat penegak hukum.

Polri menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait persoalan lahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi, bukan dengan kekerasan, penganiayaan maupun perusakan fasilitas.

Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai Rp 1,17 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut baru sekitar 22,9% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,11 triliun.

[adsense]Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran penanganan karhutla tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Karhutla pagunya Rp 5,11 triliun, realisasinya Rp 1,17 triliun di 7 Kementerian dan Lembaga, termasuk dana siap pakai di BNPB," katanya, dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026.

[adsense]Selain anggaran penanganan Karhutla, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada 2026, menyusul bencana yang terjadi di wilayah Sumatra bagian utara pada akhir 2025.

Salah satu alokasi anggaran tersebut adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatra dengan pagu mencapai Rp 50,84 triliun.

[adsense]Anggaran tersebut terdiri dari Rp 30,9 triliun untuk kegiatan yang masuk dalam rencana induk, Rp 8,5 triliun untuk kegiatan di luar rencana induk, serta tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra telah mencapai Rp30,78 triliun atau 60,5% dari total pagu.

[adsense]Suahasil menjelaskan, peningkatan anggaran penanggulangan bencana menjadi salah satu tambahan pengeluaran pemerintah dalam APBN 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendukung penanganan bencana sekaligus pemulihan wilayah terdampak.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Polri mengungkap sosok Brigjen Pol. TK yang ditugaskan Listyo dkk untuk melakukan pengawasan atau surveillance, disebut Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam pemaparan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sosok TK tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen).

Saat ini, TK tengah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigjen Pol.

"Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu," imbuh Isir.

Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

Pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka AS diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Kapolri.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri, yakni Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan memanggil sejumlah saksi selama 11–12 November 2026.

"Penyidik melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak untuk memberikan kesaksiannya atau keterangannya yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pembangunan jalan, baik di BBPJN ataupun di lingkup PUPR Sumut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Adapun para saksi yang dipanggil pada 11 November 2026 terdiri atas SS selaku Bendahara BBPJN Sumut, M selaku Bendahara PT Dalihan Natolu inisial SAM dan M selaku Wakil Direktur PT Dalihan Natolu, serta MH selaku pemegang saham sekaligus Direktur PT Rona Na Mora.

Sementara sejumlah saksi yang dipanggil pada 12 November 2026 terdiri atas RL selaku Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, AH selaku pegawai PT Dalihan Natolu, THL selaku Komisaris PT Dalihan Natolu, M selaku Direktur PT Ayu Septa Perdana, dan AA selaku Koordinator Proyek PT Ayu Septa Perdana.

Berikutnya, RAS selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III BBPJN Sumut, UH selaku Staf Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, SR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, dan H selaku mantan Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional BBPJN Sumut.

Kemudian, TF selaku Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBPJN Sumut, NPA selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sumut, H selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan BBPJN sumut, serta YS selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Namun, tidak diketahui siapa saja saksi-saksi yang memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan oleh KPK pada tanggal tersebut.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.

OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut, dan pada 13 Oktober 2026 mengungkapkan identitas delapan tersangka yang sudah ditetapkan sejak September 2026.

Mereka adalah mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut DE dan RP.

Kemudian, mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut MPP, F, dan HH.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut TRP, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut MM.

Para tersangka kemudian ditahan KPK pada 22 Oktober 2026, kecuali DE.

[adsense]Patroli yang berlangsung mulai pukul 00.00 WIB hingga pagi hari tersebut dilaksanakan di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polrestabes Medan dan Polresta Deli Serdang.

Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas), khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta aksi begal.

[adsense]Sejumlah ruas jalan yang menjadi sasaran patroli di antaranya Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Jamin Ginting, Jalan Sisingamangaraja (SM Raja), dan Jalan Sultan Serdang.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, patroli KRYD merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hingga dini hari.

[adsense]"Patroli ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan seperti begal, curas, curat, dan curanmor. Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas maupun beristirahat dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Ia menjelaskan, kehadiran personel kepolisian di lapangan juga bertujuan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.

[adsense]Polda Sumut akan terus mengoptimalkan kegiatan patroli secara rutin dan terukur, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas serta di lokasi yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas. Apabila melihat atau mengalami tindak kejahatan maupun aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," tutup Ferry.

[adsense]

Upaya ini sekaligus untuk memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam membangun budaya antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas sejak lingkungan rumah tangga.

"Perempuan dinilai memiliki peran strategis sebagai teladan dan penggerak perubahan dalam membentuk keluarga yang menjunjung tinggi kejujuran serta menolak perilaku koruptif," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung pada kegiatan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).

"Kehadiran KPK bersama para tokoh dan organisasi perempuan hari ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam keluarga dan lingkungan sosial," ucapnya.

Basarin mengatakan, perempuan memiliki kekuatan besar dalam membentuk karakter keluarga. Sebagai ibu, istri, pemimpin organisasi, maupun anggota masyarakat, perempuan dapat menjadi teladan sekaligus pengingat agar setiap anggota keluarga senantiasa memegang teguh nilai kejujuran.

"Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, menjaga integritas bukan semata-mata tugas perempuan, melainkan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Karena itu, nilai-nilai antikorupsi perlu diterapkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita perlu membangun kebiasaan hidup sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta berani mengingatkan ketika ada tindakan yang tidak benar," katanya.

Basarin menyebutkan, Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan gerakan budaya antikorupsi. Hal ini didukung jumlah penduduk perempuan yang mencapai sekitar 7,8 juta jiwa, serta keberadaan berbagai organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tersebar hingga kabupaten, kota, desa, dan kelurahan.

"Apabila nilai-nilai integritas yang kita pelajari hari ini terus disampaikan melalui jaringan organisasi tersebut, tentu akan semakin banyak keluarga dan masyarakat yang memahami pentingnya kejujuran serta berani menolak perilaku koruptif," ucapnya.

Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI David Sepriwasa mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Ia menjelaskan, penerapan budaya antikorupsi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Anak-anak dan anggota keluarga belajar tentang integritas melalui keteladanan perilaku sehari-hari, bukan sekadar nasihat yang disampaikan secara lisan.

"KPK mendorong keluarga untuk membiasakan sembilan nilai utama antikorupsi sejak dini. Nilai tersebut meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras," katanya.

Topikseru.com, Medan – Riset dan inovasi tidak cukup berhenti sebagai gagasan di atas kertas. Para pemenang Gebyar Inovasi Riset dan Teknologi Kota Medan Tahun 2026 sebagai peneliti diharap mengembangkan menjadi solusi yang menjawab persoalan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam penutupan Gebyar Inovasi Riset dan Teknologi Kota Medan Tahun 2026 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan tersebut berlangsung di Aula Jabal Nur, Asrama Haji Medan pada Kamis (12/11/2026).

Penutupan dirangkai dengan babak grand final dan penyerahan penghargaan Lomba Karya Tulis Ilmiah International 2026.

Wali Kota Medan Rico Waas diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, menyampaikan apresiasi kepada BRIDA, dewan juri, panitia, dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, karya dan gagasan yang ditampilkan para peserta memperlihatkan potensi sumber daya manusia yang kreatif, kritis, dan inovatif. Penghargaan yang diterima para pemenang diharapkan tidak menjadi titik akhir, melainkan motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya.

Rico juga mengingatkan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai karya tulis. Gagasan yang dihasilkan perlu dikaji lebih lanjut dan diterapkan sehingga dapat memberi manfaat serta menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BRIDA Medan Benny Iskandar menyampaikan, kompetisi tersebut diikuti peserta dari berbagai jenjang pendidikan dan kalangan aparatur sipil negara (ASN). Karya yang masuk mencakup kategori SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan ASN. Peserta berasal dari berbagai daerah, bahkan melibatkan partisipasi internasional pada kategori SMA dan perguruan tinggi.

Selain kompetisi, kegiatan ini juga menghadirkan stan pameran yang menampilkan berbagai hasil inovasi pelajar, mahasiswa, dan kalangan akademisi. Benny berharap kegiatan tersebut memberi ruang lebih luas bagi hasil penelitian dan pemikiran para peserta untuk dikenal masyarakat.

Rangkaian acara juga diisi talkshow Kumpulan Penelitian Muda Medan. Dina Mariana, S.Pd., guru sekaligus peneliti, memberikan motivasi kepada para pelajar melalui materi Berani Memulai, Bertumbuh, dan Berdampak sebagai Peneliti Muda.

Selanjutnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Suyadi San, S.Pd., M.Si., menyampaikan workshop bertajuk Sampah sebagai Cermin Peradaban: Inovasi Penanggulangan Sampah Berbasis Sastra.

Para pemenang menerima penghargaan berupa trofi dan medali. Juara pertama hingga ketiga masing-masing memperoleh telepon pintar, sedangkan juara harapan menerima jam tangan pintar.

Adapun juara pertama dari lima kategori lomba tersebut yakni:

• Kategori SD: Heber Prasetya Marpaung dan Alisia Yocelin Pasaribu dari SD Swasta Sultan Iskandar Muda.

• Kategori SMP: Syifa Nafiska Nasibuan, Aaliyah Niqy Zhafirah Nasution, dan Almahira Adila Putri Akbar dari SMP Swasta Harapan 1 Medan.

• Kategori SMA: Oca Ramadani dari SMAS Dr. Wahidin Sudirohusodo.

• Kategori Mahasiswa: Daffa Umayans Saragih, Izazi Kesyfi, dan Muhammad Fathi Zhara Tanjung dari Universitas Sumatera Utara.

• Kategori ASN: Dede Rizali dari Dinas Perhubungan Kota Medan.

Rencana tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah mengikuti pembahasan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Yusril, Prabowo sempat menyampaikan keinginannya untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi. Namun, hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada kepastian mengenai jadwal pertemuan maupun mekanisme pembahasan nama kandidat.

Yusril mengatakan keputusan mengenai waktu pertemuan sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan politik setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo. Pembicaraan dengan partai koalisi berpotensi menjadi salah satu tahapan untuk memetakan dukungan politik terhadap calon yang akan diajukan.

MPR Butuh Waktu Tiga Hari Persiapkan Proses Penggantian

Yusril menjelaskan, perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan kebutuhan waktu sedikitnya tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan proses administratif yang berkaitan dengan pengisian jabatan tersebut.

Dalam pembahasan itu, terdapat pula kesepahaman mengenai tenggat waktu bagi Presiden untuk menyampaikan calon pengganti kepada MPR.

Yusril menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan nama calon Wakil Presiden.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keputusan politik Presiden, tetapi juga melibatkan tahapan kelembagaan yang harus dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan Nama Pengganti Gibran Ada di Tangan Prabowo

Dia tidak menyebutkan nama tertentu yang telah masuk dalam pembahasan. Yusril juga menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo memiliki pertimbangan politik dan penilaian tersendiri dalam menentukan figur yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan.

Menurut Yusril, calon tersebut nantinya akan membantu Presiden menyelesaikan sisa masa jabatan yang diperkirakan masih berlangsung sekitar tiga tahun.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pembahasan pengganti Gibran masih berada dalam tahap awal. Belum ada nama resmi yang diumumkan kepada publik.

Prabowo Konfirmasi Terima Surat Pengunduran Diri Gibran

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis sore, Prabowo mengungkapkan pertemuannya dengan Gibran berlangsung sekitar pukul 10.15 WIB.

Presiden menyebut Gibran datang untuk menyerahkan surat yang berisi pernyataan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.

Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, ia menyatakan menghormati dan mendukung keputusan yang telah diambil Gibran.

Perkembangan ini menempatkan pemerintahan Prabowo pada fase politik yang penting. Selain menentukan figur pengganti, pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi.

Hingga ada pengumuman resmi mengenai kandidat dan keputusan kelembagaan, sosok yang akan mendampingi Prabowo untuk sisa masa pemerintahan masih menjadi tanda tanya.

[adsense]Pengumuman ini sekaligus menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Sebab, Gibran memilih mengakhiri masa jabatannya ketika pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar dua tahun sejak dilantik pada Oktober 2024.

Dalam pernyataan resminya yang disampaikan di Jakarta, Kamis, Gibran mengawali penjelasan dengan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama berada di pemerintahan.

[adsense]Dia juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah.

Menurut Gibran, kerja sama yang telah terbangun selama ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjalankan agenda pemerintahan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

[adsense]

Gibran Sebut Jabatan Hanya Titipan Sementara

Ia mengatakan jabatan publik bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Sebaliknya, tanggung jawab terhadap bangsa dan masa depan Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun posisi politik.

[adsense]Gibran menilai terdapat situasi ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan sulit demi kepentingan yang lebih luas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ia menyatakan memilih mengembalikan mandat sebagai Wakil Presiden kepada rakyat Indonesia.

[adsense]Keputusan itu, menurut Gibran, bukan sesuatu yang diambil secara terburu-buru. Ia mengklaim telah mempertimbangkan berbagai aspek dengan kesadaran penuh serta dilandasi kecintaannya terhadap masyarakat Indonesia.

Gibran juga menegaskan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik mengenai isu ijazah yang selama ini menjadi perbincangan publik.

[adsense]

Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, Prabowo menjelaskan bahwa Gibran datang menemuinya pada pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti secara langsung.

[adsense]Pertemuan tersebut turut melibatkan sejumlah pejabat negara, termasuk pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, serta beberapa anggota Kabinet Merah Putih.

Prabowo mengatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Meski demikian, ia menyatakan menghormati dan mendukung langkah yang telah dipilih oleh Gibran.

[adsense]Pernyataan Presiden itu menjadi konfirmasi langsung mengenai adanya surat pengunduran diri dari orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Gibran Singgung Pentingnya Penataan Demokrasi

[adsense]Dia menilai demokrasi Indonesia masih membutuhkan penataan yang lebih baik. Meski tidak menguraikan secara terperinci persoalan yang dimaksud, pernyataan tersebut memberikan dimensi lain terhadap keputusan politik yang diambilnya.

Gibran menutup pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan, kritik, doa, maupun berbagai pelajaran selama dirinya menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

[adsense]Pengunduran diri Gibran kini menjadi perhatian terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia, terutama menyangkut mekanisme konstitusional yang harus ditempuh setelah jabatan Wakil Presiden ditinggalkan.

Di tengah perubahan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada proses kelembagaan berikutnya serta bagaimana keberlanjutan pemerintahan dapat tetap berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

[adsense]

[adsense]Bagi Holland, bekerja di bawah arahan Nolan bukan sekadar kesempatan membintangi produksi berskala besar. Pengalaman itu juga memberinya keyakinan bahwa dirinya memiliki potensi akting yang sebelumnya belum sepenuhnya ia sadari.

Dalam The Odyssey, Holland dipercaya memerankan Telemakus, putra Odiseus dalam kisah mitologi Yunani yang menjadi inspirasi film tersebut.

[adsense]Dikutip dari Variety, Kamis, Holland mengungkapkan bahwa proyek ini mendorongnya untuk lebih berani menjajaki berbagai kesempatan baru dalam perjalanan kariernya.

"Saya mungkin akan mengatakan bahwa saya mendapatkan kepercayaan diri dan ambisi untuk melihat apalagi yang ada di luar sana bagi saya," ujar Holland dalam pemutaran film tersebut di London.

[adsense]

Christopher Nolan Beri Pengaruh Besar pada Tom Holland

Dia menilai kepercayaan dan apresiasi yang diberikan Nolan menjadi bekal penting untuk menghadapi proyek-proyek selanjutnya.

[adsense]Menurut Holland, pengakuan dari sutradara yang selama ini dikaguminya memberikan dorongan tersendiri. Ia merasa pengalaman tersebut menjadi awal yang tepat untuk memasuki fase baru dalam kariernya.

Lebih dari sekadar pengalaman bekerja dengan sutradara ternama, Holland menyebut Nolan berhasil membangun keyakinan terhadap kapasitas dirinya sebagai aktor.

[adsense]"Dia memberi saya tingkat kepercayaan diri sebagai aktor yang tidak saya ketahui sebelumnya," ungkap Holland.

Pengalaman tersebut membuatnya ingin menghadapi proyek berikutnya dengan rasa percaya diri lebih besar, sekaligus membuka kemungkinan untuk mengambil karakter yang lebih beragam.

[adsense]

Setelah Spider-Man, Holland Siap Menjelajahi Peran Baru

Namun, perjalanan Holland tidak berhenti pada karakter manusia laba-laba.

[adsense]Dia kini dipersiapkan untuk membintangi film biografi tentang Fred Astaire, legenda penari dan aktor Hollywood. Proyek tersebut berpotensi memperlihatkan sisi lain kemampuan Holland, terutama dalam seni tari dan pertunjukan musikal.

Kemampuan menari bukan hal baru bagi aktor asal Inggris itu.

[adsense]Sebelum dikenal luas melalui film-film superhero, Holland pernah mengawali karier panggungnya di West End lewat musikal Billy Elliot.

Peran Fred Astaire pun menjadi kesempatan untuk menggabungkan kembali kemampuan menari yang pernah menjadi bagian penting dari perjalanan awalnya di dunia hiburan.

[adsense]

Robert Pattinson Ungkap Sisi Santai di Balik Produksi The Odyssey

Pattinson menceritakan sebuah kejadian menjelang dimulainya proses pengambilan gambar.

[adsense]Beberapa hari sebelum produksi berjalan, Emma Thomas masih sempat membuat dan menjual kue kepada para tetangga untuk kegiatan amal.

Menurut Pattinson, pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana Nolan dan Emma mampu menjaga ketenangan di tengah persiapan produksi film besar.

[adsense]Pattinson sendiri saat ini berada di London untuk menjalani proses syuting The Batman: Part II.

The Odyssey Jadi Proyek Ambisius Christopher Nolan

[adsense]Film tersebut menjalani proses pengambilan gambar selama tiga bulan di enam negara. Produksi ini juga disebut menjadi film panjang pertama yang seluruh proses perekamannya menggunakan kamera IMAX 70 mm.

Besarnya proyek tersebut terlihat dari penggunaan pita film yang dilaporkan mencapai sekitar 2,1 juta kaki atau setara kurang lebih 640 kilometer.

[adsense]Pilihan teknologi IMAX 70 mm memperlihatkan ambisi Nolan dalam menghadirkan pengalaman sinematik berskala besar. Format tersebut dikenal mampu menyajikan gambar dengan detail dan cakupan visual yang menjadi salah satu ciri khas produksi film layar lebar.

Bagi Holland, keterlibatan dalam proyek ini tampaknya memberikan lebih dari sekadar pengalaman berakting dalam film epik.

[adsense]The Odyssey menjadi ruang untuk menguji kemampuan, mendapatkan kepercayaan dari sutradara yang dikaguminya, sekaligus membangun keberanian menghadapi tantangan baru.

Kini, perhatian terhadap perjalanan karier Holland tidak hanya tertuju pada kelanjutan perannya sebagai Spider-Man, tetapi juga pada karakter-karakter berbeda yang akan ia mainkan setelah pengalaman bersama Christopher Nolan.

[adsense]

[adsense]Busyro menilai situasi yang tengah dihadapi Indonesia seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan, bukan sekadar menyelesaikan persoalan secara administratif. Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan secara independen agar pemerintah memperoleh gambaran objektif mengenai berbagai persoalan yang terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Busyro di sela-sela peluncuran buku di Palu, Kamis. Mantan Ketua Komisi Yudisial itu menegaskan Prabowo tidak harus menghadapi berbagai persoalan pemerintahan seorang diri.

[adsense]Dia menyarankan Presiden melibatkan perwakilan kelompok independen untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan.

"Evaluasi dan koreksi total. Presiden Prabowo tidak sendirian. Ajak orang-orang yang mewakili kelompok-kelompok independen," kata Busyro.

[adsense]

Busyro Minta Prabowo Bentuk Tim Evaluasi Independen

Menurut dia, berbagai persoalan yang muncul saat ini semestinya menjadi pelajaran berharga bagi Presiden Prabowo dalam memperbaiki arah pemerintahan.

[adsense]Evaluasi, kata Busyro, bukan semata-mata untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tertentu. Lebih dari itu, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan dan memperbaiki tata kelola negara.

Desakan ini juga menjadi sorotan karena datang dari tokoh Muhammadiyah yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum dan pengawasan lembaga negara.

[adsense]

Pengunduran Diri Gibran Jadi Peringatan soal Rekrutmen Politik

Menurut Busyro, pemilihan mitra politik tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan kedekatan atau kepentingan koalisi. Ada sejumlah kualifikasi mendasar yang harus menjadi perhatian sebelum seseorang dipercaya menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

[adsense]Busyro menilai seorang Wakil Presiden seharusnya memiliki rekam jejak yang mencerminkan kejujuran, kecerdasan, serta kemampuan kepemimpinan.

Dia berharap pengalaman politik yang terjadi saat ini menjadi pelajaran pertama sekaligus terakhir bagi Presiden dalam menentukan pasangan kepemimpinan nasional.

[adsense]"Harus menjadi pelajaran pertama dan terakhir bagi Presiden Prabowo, dan para pemimpin yang akan datang untuk ekstra hati-hati dalam memilih mitra politik," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar standar kualifikasi calon pemimpin tidak diabaikan dalam proses pengambilan keputusan politik.

[adsense]

Prabowo Hormati Keputusan Gibran Mundur

Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore.

[adsense]Prabowo menjelaskan Gibran datang menemuinya sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung.

Presiden mengatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Meski demikian, ia menyatakan menghormati keputusan yang telah diambil Gibran.

[adsense]Pengumuman itu turut disaksikan Gibran, jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

[adsense]

[adsense]Namun, di tengah sorotan atas ketajamannya, striker bernomor punggung 9 tersebut justru tidak ingin menjadikan pencapaian itu sebagai panggung individu.

Siverio menegaskan bahwa produktivitasnya tidak bisa dilepaskan dari kerja kolektif skuad berjuluk Ayam Kinantan. Baginya, gol yang tercipta merupakan hasil dari rangkaian kerja sama pemain, mulai dari lini belakang, gelandang, hingga para pemain sayap yang menciptakan peluang.

[adsense]Dikutip dari laman resmi I.League, Jumat, Siverio mengaku senang bisa mencetak banyak gol. Akan tetapi, ia menilai kontribusi rekan-rekan setim menjadi faktor penting di balik performanya.

"Saya sangat senang bisa mencetak banyak gol, tetapi itu terjadi karena kami semua bermain sangat bagus. Sebagai penyerang, saya mendapatkan banyak peluang karena teman-teman, pemain sayap, gelandang serang, dan kerja keras semua pemain," ungkap Siverio.

[adsense]

Unggul Lima Gol dari Pesaing Terdekat

Antonio Augusto Gamaroni de Carvalho dari PSPS Pekanbaru menempati posisi kedua dengan koleksi 10 gol. Sementara itu, Jan Martin Hoel Andersen dari RANS Nusantara FC berada di urutan berikutnya dengan sembilan gol.

[adsense]Persaingan top skor sementara:

1. Javier Siverio Toro (PSMS Medan) 15 gol.

[adsense]2. Antonio Augusto Gamaroni (PSPS Pekanbaru) 10 gol.

3. Jan Martin Hoel Andersen (RANS Nusantara FC) 9 gol.

[adsense]Selisih lima gol dari pesaing terdekat membuat Siverio memiliki modal kuat untuk mempertahankan status sebagai pencetak gol terbanyak sementara.

Quattrick dan Dua Hattrick Jadi Bukti Ketajaman

[adsense]Salah satu penampilan terbaiknya terjadi ketika menghadapi Persiraja Banda Aceh. Dalam pertandingan tersebut, Siverio membukukan empat gol sekaligus atau quattrick.

Ia juga mencatatkan dua hattrick, masing-masing ketika PSMS Medan menghadapi Persiku Kudus dan Persikad Depok.

[adsense]Selain tiga pertandingan tersebut, Siverio turut menyumbangkan gol saat berhadapan dengan PSIS Semarang, Semen Padang, PSPS Pekanbaru, Adhyaksa FC Bekasi, dan Sumsel United.

Rangkaian gol itu memperlihatkan konsistensi sang penyerang dalam memberikan ancaman kepada pertahanan lawan. Ia bukan hanya mampu memanfaatkan peluang, tetapi juga menjadi penyelesaian akhir dari serangan-serangan yang dibangun PSMS.

[adsense]

PSMS Punya Banyak Peluang untuk Menambah Gol Siverio

Ayam Kinantan masih akan menjalani dua putaran kompetisi berikutnya. Selain itu, agenda I.League Cup 2026/2027 juga berpotensi memberikan kesempatan tambahan bagi skuad PSMS untuk menunjukkan ketajamannya.

[adsense]Jika mampu mempertahankan konsistensi, Siverio bukan hanya berpeluang memperlebar jarak dari para pesaing, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain paling produktif musim ini.

Meski begitu, target individu bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian. Seperti yang ditegaskan Siverio, keberhasilan seorang penyerang sangat bergantung pada performa seluruh tim.

[adsense]Bagi PSMS Medan, ketajaman pemain asal Spanyol tersebut bisa menjadi senjata penting dalam perjalanan musim ini. Sebab, ketika kerja sama tim berjalan baik dan peluang terus tercipta, Ayam Kinantan memiliki alasan kuat untuk berharap lebih banyak gol dari sang nomor 9.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Muhibuddin mengungkap berdasarkan data terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Dari jumlah itu, sekitar 1.100 bidang telah bersertifikat, sementara sekitar 200 bidang lainnya masih memerlukan penyelesaian, termasuk sekitar 100 bidang yang menghadapi persoalan atau sengketa.

Hal itu disampaikan Muhibuddin saat penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Nazir Wakaf sekaligus arahan terkait aspek hukum pengelolaan serta pengamanan tanah wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/26).

Muhibuddin menegaskan, pentingnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah wakaf agar tidak dikuasai, disalahgunakan, maupun berpindah tangan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, ia mendorong Pemko Medan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama.

Menurut Muhibuddin, pembentukan Tim Satgas menjadi langkah penting karena masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat maupun yang bermasalah. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi dan menyinkronkan seluruh data agar persoalan dapat dipetakan dan diselesaikan secara terukur.

"Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya," tegasnya.

Ia berharap Tim Satgas segera menyusun strategi dan jadwal kerja. Sehingga seluruh persoalan sertifikasi tanah wakaf dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun.

"Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Muhibuddin menekankan, persoalan tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir atau pihak yang dipercaya mengelola wakaf. Pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi para pengelola wakaf.

Ia mengingatkan, tanah wakaf merupakan amanah dari para pewakif yang diserahkan dengan niat tulus untuk kepentingan umat. Karena itu, keberadaannya harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

"Jangan biarkan nazir menanggung sendiri persoalannya. Mereka mempertahankan tanah itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga harta wakaf agar tetap bisa dimanfaatkan," tegasnya.

Selain percepatan sertifikasi, Muhibuddin mendorong agar pengelolaan tanah wakaf dilakukan secara produktif. Menurutnya, tanah wakaf tidak seharusnya hanya menjadi aset yang tidak berkembang, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan keagamaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan, lahan di sekitar masjid dapat dikembangkan menjadi tempat usaha atau tenant bagi UMKM, seperti penjualan makanan, buku, perlengkapan salat dan kebutuhan masyarakat lainnya. Hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan masjid.

Begitu juga tanah wakaf untuk pemakaman yang dapat dikelola secara profesional dan tertata, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan serta peruntukan wakaf.

Bahkan, ia mendorong pengembangan wakaf produktif untuk membangun sumber pendanaan berkelanjutan yang dapat membantu pendidikan anak yatim piatu, kesejahteraan orang lanjut usia, serta mendukung lembaga pendidikan dan pesantren.

"Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya," katanya.

Muhibuddin juga mengingatkan para nazir agar menjalankan amanah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi, termasuk menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun. Pengawasan juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan peruntukan maupun konflik dalam pengelolaan aset wakaf.

Di akhir arahannya, Muhibuddin meminta Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan bersama seluruh instansi terkait mengambil peran sesuai kewenangannya. Jika ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menjelaskan, persoalan tanah wakaf di Kota Medan yang selama ini terkendala masalah administrasi hingga sengketa kepemilikan.

Hal itu menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Atas dasar itu Pemko Medan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut guna memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset umat agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas pada kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Nazir Wakaf sekaligus arahan terkait aspek hukum pengelolaan serta pengamanan tanah wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/26).

Sebanyak 17 Persil tanah wakaf diserahkan Wali Kota Medan Rico Waas kepada Nazir Wakaf yang disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin. Hadir Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kajari Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala BPN Kota Medan, Hanif, Kakanmenag Kota Medan Impun Siregar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan, Sahrul.

Dijelaskan Rico Waas, persoalan tanah wakaf sudah menjadi salah satu pengaduan yang diterimanya bahkan sebelum dirinya mulai menjalankan tugas sebagai Wali Kota Medan. Karena itu, ia menilai penataan dan penyelesaian persoalan tanah wakaf tidak boleh terus ditunda. Sebab persoalan tanah wakaf bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut amanah umat dan tanggung jawab bersama dalam menjaga aset keagamaan.

Disebutkan Rico Waas, berbagai persoalan ditemukan di lapangan. Mulai dari dokumen tanah wakaf yang tidak lagi ditemukan, perubahan kepemilikan sertifikat menjadi atas nama pihak lain, hingga tanah yang hanya diserahkan melalui surat perjanjian sederhana tanpa kelengkapan administrasi yang kuat.

"Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya," tegas Rico.

Untuk itu, Rico berharap dukungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan serta Kejaksaan Negeri Belawan dapat memperkuat pendampingan serta memberikan arahan dari sisi hukum, sehingga proses penataan dan pengamanan aset wakaf berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga mendorong penguatan peran BWI agar pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf di Kota Medan semakin terarah dan memiliki kepastian hukum.

"Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat," ungkapnya.

Topikseru.com, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak melalui peningkatan kerja sama daerah. Hingga akhir Oktober 2026, jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut mencapai 38 kerja sama atau meningkat 100% dibandingkan tahun 2025, yang tercatat sekitar 18 kerja sama.

[adsense]Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Ahmad Yamin pada temu pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/11/2026).

"Kita tahu saat ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu kolaborasi dengan semua pihak, maka solusi yang terbaik untuk mewujudkan tersebut dilakukan dengan kerja sama, peran kerja sama ini sangat strategis dalam rangka mewujudkan ataupun melaksanakan pembangunan Sumatera Utara," katanya.

[adsense]Menurut Yamin, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berperan memfasilitasi dan mengoordinasikan potensi organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan (stakeholder), hingga pihak swasta yang memiliki inisiatif maupun berkomitmen untuk berkolaborasi dalam pembangunan Sumut. Berbagai langkah percepatan juga dilakukan agar peluang kerja sama dapat direalisasikan secara optimal.

"Tidak hanya kerja sama antar daerah, kerja sama kawasan, itu beberapa bulan yang lalu juga dengan IMT-GT, kami juga dari biro pemerintahan dan otonomi daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan tersebut," kata Yamin.

[adsense]Selain memperluas jejaring kolaborasi, Pemprov Sumut juga memperkuat mekanisme pengawasan dan tindak lanjut kerja sama daerah. Salah satunya dengan mencantumkan klausul batas waktu enam bulan dalam dokumen kerja sama, sehingga setelah proses pengadaan, kerja sama tersebut harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS).

Yamin menyebutkan, klausul tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan atau sekadar memiliki dasar hukum, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Meski demikian, terdapat pula sejumlah pihak yang sejak awal mengajukan kerja sama sekaligus dengan PKS.

[adsense]"Salah satu contohnya adalah RS Jiwa yang bekerja sama dengan universitas negeri dan swasta di Medan dan luar Medan. PKS menjadi payung hukum bagi mahasiswa kedokteran yang menjalani praktik dan memberi kontribusi," kata Yamin.

[adsense]

Topikseru.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melantik sebanyak 2.394 guru Sekolah Rakyat baru, sekaligus mengingatkan para tenaga pendidik tersebut untuk senantiasa menjaga integritas dan keseriusan dalam mengemban amanah negara.

[adsense]Prosesi pelantikan itu dilangsungkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 4 Jakarta, Kamis, yang diikuti para peserta baik secara langsung maupun melalui daring dari 174 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Mensos Saifullah menegaskan sumpah dan janji jabatan fungsional guru PPPK ahli pertama yang baru saja diucapkan bukanlah sekadar formalitas, melainkan ikrar sakral yang disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dicatat oleh negara.

[adsense]Dalam arahannya, Mensos secara khusus menekankan pentingnya integritas bagi seluruh guru yang dilantik agar benar-benar serius dan menjalankan tugas mendidik anak-anak dari kalangan kurang mampu dengan penuh tanggung jawab.

Para guru yang resmi dilantik hari ini merupakan figur-figur terpilih yang berhasil melewati proses seleksi ketat, bersaing di antara lebih dari 161.000 pelamar guru dan tenaga kependidikan tahun ini hingga akhirnya dinyatakan lulus untuk formasi guru Sekolah Rakyat.

[adsense]Kemudian tahun ini bersama para guru turut bergabung pula sebanyak 2.758 wali asuh dan 1.343 wali asrama baru.

Menurutnya, guru membentuk kecerdasan di kelas, sementara wali asuh dan wali asrama merawat karakter serta pemulihan di asrama dengan prinsip satu anak, satu tim, dan satu catatan perkembangan, sehingga tidak boleh ada sikap saling lempar tanggung jawab.

[adsense]"Jika salah satu pilar rapuh, seluruh bangunan ikut runtuh," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Pada kesempatan tersebut Mensos juga memaparkan delapan pesan moral yang harus menjadi pedoman bagi seluruh pegawai, yakni mengenali dan menghayati jati diri Sekolah Rakyat, menjadikan tempat tersebut sebagai wadah pengabdian, menghadirkan hati dalam mengajar, bekerja sebagai tim yang solid, serta menjadi teladan atau role model.

[adsense]Selain itu pesan moral lainnya mencakup kewajiban menjaga kehormatan aparatur sipil negara, menjadi guru modern, serta menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap tiga dosa besar pendidikan.

"Siapapun yang melakukan tiga-tiganya akan segera kami berhentikan tanpa melalui surat peringatan. Satu tahun terakhir ini kami sudah memberhentikan beberapa kepala sekolah, memberhentikan beberapa guru, memberhentikan beberapa wali asuh, wali asrama, dan juga tenaga kependidikan yang lain. Kita akan bangga sekaligus akan memberikan reward kepada teman-teman yang berprestasi, tapi kami juga tidak segan-segan akan mengambil tindakan tegas jika ada yang melanggar aturan, ketentuan, terutama tiga hal yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat," kata Mensos Saifullah Yusuf.

[adsense]

[adsense]Seruan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan. Ia meminta seluruh struktur partai di tingkat daerah hingga akar rumput segera menindaklanjuti imbauan tersebut.

Menurut Sutrisno, penyampaian surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR RI menjadi perkembangan politik yang harus direspons oleh seluruh kader partai.

[adsense]"Sejak penyampaian pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden secara resmi kepada Pimpinan MPR RI, maka status Gibran sebagai Wakil Presiden telah berakhir," ujar Sutrisno.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Sutrisno. Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus diproses melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 sebelum jabatan dinyatakan kosong.

[adsense]

Empat Instruksi Sutrisno kepada Kader PDIP Sumut

Pertama, seluruh pengurus DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting diminta menurunkan foto Gibran yang masih terpasang di kantor-kantor partai.

[adsense]Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDIP di Sumatera Utara juga diminta melakukan hal serupa. Foto Gibran di ruang kerja masing-masing diharapkan segera diturunkan.

Ketiga, instruksi tersebut turut ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun DPRD kabupaten dan kota. Mereka diminta tidak lagi memasang foto Gibran di ruang kerja masing-masing.

[adsense]Keempat, Sutrisno meminta kader menyerahkan kelanjutan proses politik dan hukum kepada MPR RI. Lembaga tersebut diharapkan menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

PDIP Minta Kader Tidak Memicu Gejolak Politik

[adsense]Dia meminta seluruh jajaran partai tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas daerah maupun jalannya pemerintahan nasional.

Menurut Sutrisno, roda pemerintahan harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama proses politik dan hukum berlangsung.

[adsense]Dia menilai penyampaian pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Sutrisno juga menyebut situasi yang berlangsung tanpa gejolak sebagai gambaran bahwa masyarakat dapat menyikapi perubahan politik secara damai.

Ia berharap perbedaan sikap politik, baik dari kelompok yang mendukung maupun tidak mendukung Gibran, tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

[adsense]

Proses Pengunduran Diri Tetap Menunggu Mekanisme Konstitusi

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

[adsense]Kedua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya.

Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi persoalan sikap politik partai, tetapi juga berkaitan dengan prosedur konstitusional yang harus dijalankan lembaga negara.

[adsense]Sementara itu, imbauan Sutrisno kepada kader PDIP Sumatera Utara memperlihatkan bagaimana perkembangan tersebut mulai berdampak pada sikap dan aktivitas internal partai di daerah.

[adsense]