[adsense]Perkembangan tersebut membuat pernyataan Listyo tentang ketegasan seorang pemimpin yang pernah disampaikannya pada 2021 kembali diperbincangkan.

Saat menjabat sebagai Kapolri, Listyo pernah mengucapkan kalimat, "Kalau tak mampu membersihkan ekor, kepalanya akan saya potong."

[adsense]Pernyataan itu disampaikan dalam acara penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat, Rabu, 27 Oktober 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Listyo mengutip peribahasa bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Ia menjelaskan bahwa persoalan dalam sebuah organisasi bisa berawal dari pimpinan yang tidak memberikan teladan kepada bawahannya.

[adsense]Ia juga meminta para pimpinan kepolisian menjalankan tugas dengan baik dan tidak ragu mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Listyo membahas pembenahan internal kepolisian dan tanggung jawab pimpinan terhadap perilaku anggotanya.

[adsense]Perjalanan Karier Listyo Sigit di Kepolisian

Listyo Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia mengawali karier sebagai anggota Polri dan pernah menduduki sejumlah jabatan di tingkat daerah maupun pusat.

[adsense]Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Kapolres Pati, Kapolresta Surakarta, Kapolda Banten, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pada 2019, Listyo dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

[adsense]Kariernya mencapai puncak setelah dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021. Ia menggantikan Jenderal Idham Azis.

Listyo kemudian memimpin institusi Polri selama lebih dari lima tahun sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026.

[adsense]Listyo Sigit Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Penyadapan

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

[adsense]Ketiga orang tersebut adalah Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan penyadapan berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026.

[adsense]Menurut penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang berlaku.

Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, penyidik menyebut dugaan penyadapan juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

[adsense]Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Bareskrim Periksa Saksi dan Sita Barang Bukti

[adsense]Dalam penyidikan perkara tersebut, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Penyidik turut menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

[adsense]Ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menyatakan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.

[adsense]Proses pemeriksaan dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Divisi Propam dengan pengawasan dari Irwasum.

Pernyataan Listyo Sigit pada 2021 dan penetapan dirinya sebagai tersangka pada November 2026 merupakan dua peristiwa berbeda. Kasus yang diumumkan Bareskrim tersebut masih dalam proses hukum dan dugaan terhadap para tersangka harus dibuktikan melalui proses peradilan.

[adsense]

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Listyo tidak sendiri. Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka.

Menurut keterangan Bareskrim, ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang berlaku. Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah milik Presiden Prabowo Subianto.

Profil Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebelum mencapai jabatan tertinggi di kepolisian, Listyo menjalani berbagai penugasan di sejumlah wilayah dan satuan kerja Polri.

Ia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, dan Kapolresta Surakarta. Kariernya kemudian berlanjut ke tingkat pusat sebagai pejabat di Bareskrim Polri.

Pada 2014, Listyo mendapat penugasan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo. Ia menjalankan tugas tersebut hingga 2016.

Setelah itu, ia dipercaya menjadi Kapolda Banten pada 2016 dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri pada 2018.

Pada Desember 2019, Listyo menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Pernah Memimpin Polri Lebih dari Lima Tahun

Perjalanan karier Listyo mencapai puncak ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021.

Ia menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Selama menjabat Kapolri, Listyo memimpin institusi kepolisian selama lebih dari lima tahun. Masa jabatannya berakhir pada 1 Oktober 2026.

Pada tanggal yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi Kapolri kemudian diserahkan kepada Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Kini Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Beberapa pekan setelah menjabat Kepala Staf Kepresidenan, nama Listyo kembali muncul dalam perkara yang diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang sesuai prosedur.

Selain Presiden Prabowo, target yang disebut dalam penyidikan meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Penyidik Periksa Saksi dan Sita Barang Bukti

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.

Polri menyebut dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan oknum dan bukan kebijakan institusi. Proses pemeriksaan juga disebut berada dalam pengawasan internal kepolisian.

Penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka membuat perjalanan karier mantan Kapolri tersebut kembali menjadi sorotan. Meski demikian, perkara ini masih berada dalam proses hukum sehingga dugaan keterlibatan para tersangka tetap harus dibuktikan melalui tahapan peradilan.

Topikseru.com - Penggunaan vape atau rokok elektronik tidak bisa lagi dianggap sebagai kebiasaan yang bebas risiko. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan adanya dampak negatif cairan vape terhadap sel penghasil insulin dalam pengujian laboratorium.

[adsense]Dalam penelitian tersebut, sebanyak 13 sampel cairan vape diuji menggunakan sel beta pankreas tikus yang dikenal sebagai model MIN6. Hasilnya, sekitar 69 persen sampel menunjukkan efek toksik terhadap sel yang berperan dalam produksi insulin.

Peneliti juga melaporkan penurunan produksi insulin sekitar 20 persen serta gangguan sekresi insulin pada seluruh sampel yang diuji.

[adsense]Temuan ini menjadi peringatan penting, terutama bagi pengguna vape yang menganggap rokok elektronik sepenuhnya aman dibandingkan rokok konvensional.

Sel Penghasil Insulin Mengalami Gangguan

[adsense]Insulin merupakan hormon yang membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Hormon ini diproduksi oleh sel beta di pankreas. Ketika fungsi sel tersebut terganggu, kemampuan tubuh dalam mengendalikan gula darah berpotensi ikut terdampak.

Hasil penelitian BRIN menunjukkan bahwa paparan cairan vape dalam kondisi pengujian laboratorium dapat menimbulkan efek toksik pada sel beta pankreas dan mengganggu fungsi yang berkaitan dengan produksi serta pelepasan insulin.

[adsense]Meski demikian, hasil tersebut belum membuktikan bahwa pengguna vape pasti akan mengalami diabetes. Penelitian pada sel di laboratorium berbeda dengan penelitian yang mengamati kejadian diabetes pada manusia dalam jangka panjang.

Namun, temuan ini cukup menjadi alasan untuk tidak menganggap vape sebagai produk yang aman bagi kesehatan.

[adsense]Apakah Vape Bisa Menyebabkan Diabetes?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara hati-hati. Penelitian BRIN memberikan bukti awal mengenai potensi gangguan pada sel penghasil insulin, tetapi belum dapat memastikan bahwa vape secara langsung menyebabkan diabetes pada manusia.

[adsense]Risiko diabetes dipengaruhi berbagai faktor, termasuk keturunan, pola makan, aktivitas fisik, berat badan, dan kondisi kesehatan seseorang. Untuk memastikan hubungan sebab-akibat antara vape dan diabetes, masih dibutuhkan penelitian lanjutan pada manusia.

Artinya, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap pengguna vape akan terkena diabetes. Sebaliknya, tidak tepat pula menggunakan keterbatasan bukti tersebut untuk menyatakan bahwa vape aman.

[adsense]Vape Bukan Tanpa Risiko

Anggapan bahwa vape hanya menghasilkan uap biasa juga perlu diluruskan. Aerosol rokok elektronik dapat mengandung nikotin dan berbagai bahan kimia, bergantung pada komposisi cairan serta perangkat yang digunakan.

[adsense]Dampaknya tidak bisa dinilai hanya dari aroma, rasa, atau sensasi saat digunakan. Produk yang terasa ringan belum tentu bebas dari zat yang berpotensi membahayakan tubuh.

Temuan mengenai sel pankreas menambah alasan untuk meneliti dampak rokok elektronik secara lebih menyeluruh, bukan hanya terhadap sistem pernapasan, tetapi juga terhadap fungsi organ lain.

[adsense]

[adsense]

[adsense]Zaskia membagikan foto kebersamaannya dengan Raffi Ahmad dan Irwansyah melalui akun Threads pada 2 November 2026.

Dalam unggahan tersebut, Zaskia menyampaikan doa untuk Raffi. Ia juga mengungkapkan kerinduannya terhadap momen kebersamaan mereka pada masa lalu.

[adsense]Zaskia berharap Raffi diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi yang sedang berlangsung. Ia turut mengenang persahabatan mereka yang selama ini terjalin.

Unggahan tersebut kemudian menjadi perhatian warganet karena muncul ketika Raffi tengah menghadapi kritik terkait kehadirannya dalam sebuah acara di Jakarta.

[adsense]Awal Mula Polemik Raffi Ahmad

Polemik bermula dari kehadiran Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

[adsense]Acara tersebut menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa sejumlah peserta yang mengenakan atribut mahasiswa bukan mahasiswa dan menerima bayaran untuk meramaikan kegiatan.

Raffi ikut menjadi perhatian karena hadir dalam acara tersebut dengan kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

[adsense]Menanggapi polemik yang berkembang, Raffi menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan undangan dan dirinya tidak terlibat dalam perencanaan acara tersebut.

Tipe-X dan Guyon Waton Mundur dari RANS Carnival

[adsense]Dampak polemik tersebut juga menjadi perhatian setelah sejumlah musisi menyatakan mundur dari RANS Carnival.

Dua nama yang diberitakan membatalkan keikutsertaan adalah Tipe-X dan Guyon Waton.

[adsense]Keputusan tersebut diumumkan di tengah ramainya seruan boikot terhadap Raffi Ahmad di media sosial.

Perkembangan ini membuat nama Raffi kembali menjadi perbincangan, terutama terkait polemik kehadirannya dalam deklarasi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI.

[adsense]Sementara itu, unggahan Zaskia Sungkar dan Irwansyah memperlihatkan dukungan mereka kepada Raffi di tengah berbagai pemberitaan yang beredar.

[adsense]

[adsense]Namun, tidak semua keterangan tanggal pada kemasan memiliki arti yang sama. Istilah expired date dan best before sering ditemukan pada produk pangan, terutama makanan impor.

Keduanya berkaitan dengan masa simpan produk, tetapi memiliki penekanan berbeda. Best before lebih menitikberatkan pada kualitas makanan, sedangkan expired date berkaitan dengan batas kedaluwarsa produk.

[adsense]Perbedaan ini penting diketahui agar konsumen tidak salah memahami informasi pada kemasan. Meski begitu, konsumen juga tidak boleh sembarangan mengonsumsi makanan hanya karena menganggap tanggal best before sudah terlewati.

Apa Itu Best Before?

[adsense]Best before merupakan keterangan yang menunjukkan batas waktu ketika suatu produk diperkirakan masih memiliki kualitas terbaik.

Kualitas tersebut mencakup rasa, aroma, tekstur, warna, dan karakteristik produk lainnya.

[adsense]Contohnya, biskuit yang disimpan terlalu lama mungkin mengalami perubahan tekstur sehingga tidak lagi renyah seperti saat pertama dibeli. Begitu juga makanan ringan yang kualitas rasa atau aromanya dapat berubah seiring waktu.

Dalam penggunaan istilah internasional, tanggal best before lebih berkaitan dengan kualitas produk, bukan semata-mata batas keamanan pangan.

[adsense]Namun, hal tersebut bukan berarti semua makanan yang melewati tanggal best before otomatis aman dikonsumsi. Kondisi kemasan, cara penyimpanan, jenis makanan, serta tanda kerusakan tetap harus diperhatikan.

Apa Arti Expired Date?

[adsense]Berbeda dengan best before, istilah expired date merujuk pada tanggal kedaluwarsa suatu produk.

Tanggal ini menjadi petunjuk penting bagi konsumen untuk mengetahui batas masa simpan yang ditetapkan produsen.

[adsense]Setelah melewati tanggal tersebut, mutu produk tidak lagi dijamin sesuai ketentuan masa simpannya. Produk juga dapat mengalami perubahan yang membuatnya tidak layak dikonsumsi.

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan bahwa keterangan kedaluwarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya selama penyimpanan dilakukan sesuai petunjuk produsen.

[adsense]BPOM juga mengingatkan agar pangan yang sudah melewati batas kedaluwarsa tidak dikonsumsi maupun diedarkan.

Karena itu, konsumen sebaiknya tidak menganggap makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa masih aman hanya berdasarkan tampilan atau aromanya.

[adsense]Mengapa Kedua Istilah Ini Sering Membingungkan?

Salah satu penyebabnya adalah penggunaan istilah yang berbeda pada kemasan produk.

[adsense]Produk impor dapat menggunakan tulisan best before, use by, atau expiry date. Sementara itu, pada pangan olahan yang beredar di Indonesia, konsumen sering menemukan tulisan "Baik digunakan sebelum".

Menurut ketentuan BPOM, keterangan kedaluwarsa pada label pangan olahan didahului tulisan "Baik digunakan sebelum".

[adsense]Artinya, konsumen perlu memahami bahwa istilah pada kemasan internasional tidak selalu dapat diterjemahkan secara sederhana menjadi aturan konsumsi yang sama di Indonesia.

Jangan pula menganggap tulisan best before sebagai izin untuk mengonsumsi produk kapan saja setelah tanggal tersebut.

[adsense]Bagaimana Cara Membaca Tanggal pada Kemasan?

Selain memahami istilahnya, konsumen juga perlu memperhatikan format tanggal yang tercetak pada kemasan.

[adsense]Beberapa produk menggunakan format tanggal, bulan, dan tahun. Produk lainnya dapat mencantumkan bulan dan tahun, terutama jika masa simpannya lebih dari tiga bulan.

Sebagai contoh, tulisan "Baik digunakan sebelum 15-12-2026" menunjukkan tanggal 15 Desember 2026.

[adsense]Sementara tulisan "Baik digunakan sebelum 12-2026" menunjukkan bulan Desember 2026.

BPOM juga menjelaskan bahwa tanggal kedaluwarsa harus tercantum dengan jelas dan dapat dibaca oleh konsumen.

[adsense]Jika tulisan pada kemasan tidak jelas, tertutup, atau terlihat seperti telah diubah, sebaiknya konsumen tidak mengambil risiko dengan membeli produk tersebut.

Jangan Hanya Melihat Tanggal, Periksa Kondisi Kemasan

[adsense]Tanggal kedaluwarsa bukan satu-satunya hal yang menentukan kondisi makanan.

Produk yang belum melewati tanggal kedaluwarsa tetap bisa mengalami kerusakan apabila disimpan dengan cara yang tidak sesuai.

[adsense]Misalnya, makanan beku yang seharusnya disimpan pada suhu rendah justru dibiarkan terlalu lama di luar lemari pendingin. Kondisi tersebut dapat memengaruhi mutu dan keamanan produk.

Kemasan yang bocor, menggembung, berkarat, atau rusak juga perlu diwaspadai. Kerusakan kemasan dapat meningkatkan risiko kontaminasi.

[adsense]Karena itu, BPOM mengimbau masyarakat menerapkan prinsip Cek KLIK sebelum membeli produk pangan.

Cek KLIK terdiri dari empat langkah:

[adsense]* Kemasan: Pastikan tidak rusak, bocor, atau menggembung.

* Label: Periksa informasi produk dan petunjuk penyimpanannya.

[adsense]* Izin Edar: Pastikan produk memiliki izin edar yang sesuai.

* Kedaluwarsa: Periksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli.

[adsense]Balai Besar POM di Medan juga mengingatkan masyarakat untuk membiasakan Cek KLIK saat membeli makanan dan minuman kemasan.

Kapan Makanan Sebaiknya Tidak Dikonsumsi?

[adsense]Konsumen sebaiknya tidak mengonsumsi makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label.

Selain itu, makanan juga perlu dihindari apabila menunjukkan tanda kerusakan, seperti perubahan warna yang tidak wajar, bau menyengat, munculnya jamur, atau kemasan yang rusak.

[adsense]Namun, tidak semua makanan yang tampak normal dapat dipastikan aman. Sebagian kontaminasi mikroorganisme tidak selalu mengubah warna, aroma, maupun rasa produk.

Karena itu, mencicipi sedikit makanan untuk memastikan apakah produk masih aman bukanlah cara pemeriksaan yang dianjurkan.

[adsense]Memahami tulisan pada kemasan menjadi langkah sederhana untuk melindungi kesehatan keluarga. Konsumen tidak hanya perlu memperhatikan harga dan merek, tetapi juga masa simpan, kondisi kemasan, serta cara penyimpanan makanan.

Dengan kebiasaan tersebut, masyarakat dapat mengurangi risiko mengonsumsi pangan yang sudah tidak layak sekaligus lebih bijak dalam mengelola persediaan makanan di rumah.

[adsense]

[adsense]Kebijakan ini berlaku setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Melalui aturan ini, marketplace bertugas memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang yang melakukan transaksi melalui platform mereka.

[adsense]Meski demikian, bukan berarti seluruh penjual online otomatis terkena potongan 0,5 persen. Pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi pedagang yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pajak 0,5 Persen Dihitung dari Omzet, Bukan Keuntungan

[adsense]Salah satu hal yang perlu dipahami penjual adalah dasar penghitungan pajak.

PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dihitung berdasarkan peredaran bruto atau omzet yang diterima pedagang dari transaksi melalui marketplace. Angka tersebut bukan dihitung dari keuntungan bersih setelah dikurangi seluruh biaya usaha.

[adsense]Sebagai contoh, seorang penjual memperoleh omzet yang menjadi dasar pemungutan sebesar Rp10 juta. Dengan tarif 0,5 persen, marketplace akan memungut pajak sebesar Rp50.000.

Perhitungannya sebagai berikut:

[adsense]Rp10.000.000 × 0,5 persen = Rp50.000.

Besaran omzet yang menjadi dasar penghitungan mengikuti ketentuan perpajakan, termasuk tidak memasukkan PPN dan PPnBM.

[adsense]Karena dihitung dari omzet, penjual dengan keuntungan tipis perlu memperhatikan dampaknya terhadap uang yang diterima setelah transaksi selesai.

Siapa Saja yang Sudah Menerapkan Pemungutan?

[adsense]Berdasarkan informasi resmi DJP, terdapat empat marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

Keempat platform tersebut adalah:

[adsense]* Shopee

* Tokopedia

[adsense]* Lazada

* Blibli

[adsense]Pemungutan mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Marketplace berperan sebagai pihak yang mengambil dan menyetorkan pajak kepada negara, sedangkan kewajiban pajaknya berkaitan dengan penghasilan pedagang.

Dengan mekanisme ini, pedagang tidak lagi sepenuhnya melakukan penyetoran sendiri untuk bagian pajak yang sudah dipungut marketplace.

[adsense]Penjual dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta Bisa Mendapat Pengecualian

Kabar baiknya, pedagang orang pribadi yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

[adsense]Namun, pengecualian tersebut tidak otomatis diberikan hanya karena penjual merasa omzet tokonya masih kecil.

Pedagang harus memenuhi ketentuan perpajakan dan menyampaikan surat pernyataan omzet sesuai format yang ditetapkan. Surat tersebut dibubuhi meterai dan disampaikan kepada marketplace melalui mekanisme yang disediakan masing-masing platform.

[adsense]Ada hal penting lainnya: batas Rp500 juta dihitung berdasarkan peredaran bruto wajib pajak secara keseluruhan, bukan untuk setiap toko atau akun marketplace.

Misalnya, seseorang memiliki dua toko di marketplace berbeda dan juga berjualan secara langsung. Omzet dari berbagai kegiatan usaha tersebut tetap perlu diperhitungkan sesuai ketentuan.

[adsense]Apabila pedagang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh yang memenuhi ketentuan, dokumen tersebut juga dapat disampaikan kepada marketplace agar memperoleh pengecualian.

Apa Dampaknya bagi Penjual Online?

[adsense]Penerapan kebijakan ini membawa beberapa perubahan yang perlu diperhatikan pelaku usaha.

1. Uang yang Diterima dari Transaksi Berkurang

[adsense]Penjual yang terkena pemungutan akan menerima hasil transaksi setelah dikurangi PPh Pasal 22 dan potongan lain yang berlaku.

Bagi usaha dengan margin keuntungan kecil, pemungutan berdasarkan omzet dapat memengaruhi jumlah uang yang tersisa untuk operasional.

[adsense]Karena itu, penjual perlu menghitung kembali keuntungan setelah memperhitungkan harga barang, biaya platform, promosi, pengiriman, retur, dan kewajiban pajak.

2. Penjual Perlu Lebih Teliti Menentukan Harga

[adsense]Penerapan pajak dapat membuat penjual mengevaluasi kembali harga jual produknya.

Namun, menaikkan harga bukan satu-satunya pilihan. Pedagang juga dapat memperbaiki efisiensi biaya, mengevaluasi program diskon, dan menghitung keuntungan setiap produk.

[adsense]Keputusan tersebut perlu mempertimbangkan daya beli konsumen serta persaingan dengan penjual lain.

3. Pencatatan Omzet Menjadi Semakin Penting

[adsense]Penjual yang memiliki beberapa toko atau menggunakan lebih dari satu marketplace perlu mencatat seluruh pemasukan dengan rapi.

Pencatatan ini penting untuk mengetahui jumlah omzet tahunan, memastikan kelayakan pengecualian, serta menghitung kewajiban pajak.

[adsense]Penjual juga perlu menyimpan invoice dan bukti pemungutan pajak yang diterbitkan marketplace.

4. Pengelolaan Keuangan Usaha Perlu Diperbaiki

[adsense]Pajak merupakan salah satu komponen yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan bisnis.

Penjual sebaiknya memisahkan uang usaha dan kebutuhan pribadi agar lebih mudah mengetahui kondisi keuangan sebenarnya.

[adsense]Dengan pencatatan yang teratur, pedagang dapat mengetahui berapa omzet yang diperoleh, berapa biaya yang dikeluarkan, dan berapa keuntungan bersih yang tersisa.

Apakah Pajak Ini Membuat Penjual Membayar Pajak Dua Kali?

[adsense]Pertanyaan ini juga sering muncul di kalangan pedagang online.

DJP menjelaskan bahwa kebijakan dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Aturan tersebut mengubah mekanisme pemungutan PPh yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi melalui marketplace yang ditunjuk.

[adsense]Pajak yang sudah dipungut marketplace dapat diperhitungkan sesuai skema perpajakan masing-masing pedagang.

Bagi wajib pajak yang menggunakan skema PPh Final, pungutan tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan pajak yang terutang. Sementara itu, bagi pedagang yang menggunakan ketentuan umum PPh, pungutan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan.

[adsense]Dengan demikian, penjual perlu memahami skema pajak yang digunakan agar tidak keliru menghitung kewajiban tahunannya.

Penjual Online Perlu Memeriksa Status Pajaknya

[adsense]Penerapan pemungutan PPh Pasal 22 membuat pedagang perlu lebih memperhatikan administrasi perpajakan, terutama terkait identitas wajib pajak, pencatatan omzet, dan dokumen pengecualian.

Penjual yang memenuhi syarat omzet sampai Rp500 juta perlu memastikan surat pernyataannya sudah disampaikan melalui marketplace. Sementara pedagang yang memiliki SKB perlu memastikan dokumen tersebut telah diterima sesuai prosedur.

[adsense]Kebijakan ini tidak berarti semua penjual online harus menanggung potongan pajak yang sama. Besarnya kewajiban tetap bergantung pada status dan ketentuan perpajakan masing-masing.

Bagi pelaku usaha, memahami aturan sejak awal menjadi langkah penting agar perubahan mekanisme pemungutan pajak tidak mengganggu pengelolaan bisnis.

[adsense]

[adsense]Cukup menuliskan gejala seperti demam, batuk, sakit kepala, atau nyeri perut, AI dapat memberikan sejumlah kemungkinan penyebab beserta penjelasannya. Jawaban yang cepat dan mudah dipahami membuat teknologi ini terasa praktis, terutama bagi orang yang ingin mendapatkan informasi awal.

Namun, ada risiko yang perlu diperhatikan. Jawaban AI tidak selalu benar, meskipun disampaikan dengan bahasa yang meyakinkan. Jika informasi tersebut langsung dipercaya dan dijadikan dasar pengobatan, dampaknya bisa membahayakan kesehatan.

[adsense]1. AI Bisa Memberikan Informasi yang Keliru

Salah satu risiko penggunaan AI untuk mencari informasi kesehatan adalah munculnya jawaban yang tidak akurat.

[adsense]AI menghasilkan jawaban berdasarkan pola informasi yang dipelajarinya. Dalam kondisi tertentu, teknologi ini dapat menghasilkan informasi yang terlihat masuk akal, tetapi ternyata keliru. Fenomena tersebut dikenal sebagai halusinasi AI.

Risiko ini menjadi perhatian dalam penelitian yang diterbitkan di jurnal npj Digital Medicine pada Februari 2026.

[adsense]Penelitian tersebut menguji empat chatbot AI menggunakan 222 pertanyaan medis yang diajukan pasien. Dari 888 jawaban yang dianalisis, peneliti menemukan tingkat respons bermasalah berbeda-beda, mulai dari 21,6 persen hingga 43,2 persen. Sebagian jawaban juga dinilai tidak aman dan berpotensi membahayakan pasien.

Temuan ini menunjukkan bahwa jawaban chatbot tidak bisa langsung dianggap sebagai informasi medis yang benar.

[adsense]2. Gejala yang Sama Bisa Menunjukkan Penyakit Berbeda

Risiko berikutnya adalah kesalahan memahami gejala.

[adsense]Seseorang yang mengalami demam dan batuk mungkin mengira dirinya hanya terkena flu. Namun, keluhan serupa juga dapat ditemukan pada penyakit lain dengan tingkat keparahan berbeda.

AI bisa menyebutkan beberapa kemungkinan berdasarkan informasi yang dituliskan pengguna. Akan tetapi, chatbot tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik, mengambil sampel darah, atau menjalankan pemeriksaan medis lainnya.

[adsense]Kementerian Kesehatan RI melalui imbauannya pada 31 Desember 2024 juga mengingatkan bahwa AI hanya dapat memberikan informasi awal. Gejala yang sama belum tentu menunjukkan penyakit yang sama pada setiap orang.

Karena itu, jawaban AI tidak dapat menggantikan diagnosis dari dokter.

[adsense]3. Pengguna Bisa Salah Mengambil Keputusan Pengobatan

Informasi kesehatan yang kurang tepat dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menangani penyakit.

[adsense]Misalnya, seseorang mengalami nyeri perut kemudian bertanya kepada AI. Chatbot memberikan beberapa kemungkinan penyebab dan menyarankan langkah penanganan umum.

Jika pengguna langsung mengikuti saran tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya, ia berisiko melakukan penanganan yang tidak sesuai.

[adsense]Risiko lain adalah seseorang merasa penyakitnya tidak serius karena AI memberikan jawaban yang menenangkan. Padahal, gejala yang dialami mungkin membutuhkan pemeriksaan segera.

Sebaliknya, jawaban yang menyebutkan kemungkinan penyakit berat juga dapat membuat pengguna panik meskipun belum ada pemeriksaan yang memastikan kondisi tersebut.

[adsense]Oleh sebab itu, keputusan mengenai obat, dosis, dan tindakan pengobatan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada jawaban chatbot.

4. Data Pribadi dan Riwayat Kesehatan Bisa Terpapar

[adsense]Ketika bertanya kepada AI, pengguna terkadang memasukkan informasi pribadi secara lengkap.

Informasi tersebut bisa berupa nama, usia, alamat, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, foto kondisi tubuh, hingga daftar obat yang sedang dikonsumsi.

[adsense]Padahal, tidak semua informasi tersebut perlu dibagikan untuk mendapatkan penjelasan umum.

Pengguna perlu memahami kebijakan privasi setiap layanan sebelum memasukkan informasi kesehatan. Hindari membagikan identitas pribadi, nomor rekam medis, alamat rumah, atau dokumen medis yang memuat data sensitif jika tidak benar-benar diperlukan.

[adsense]Riwayat kesehatan merupakan informasi pribadi yang perlu dijaga. Kemudahan bertanya kepada AI jangan sampai membuat pengguna mengabaikan keamanan datanya.

5. AI Tidak Selalu Memahami Kondisi Setiap Pasien

[adsense]Jawaban AI sangat bergantung pada informasi yang diberikan pengguna.

Jika seseorang hanya menuliskan satu atau dua gejala tanpa menjelaskan usia, lama keluhan, riwayat penyakit, dan kondisi lainnya, jawaban yang muncul bisa kurang sesuai.

[adsense]Bahkan, cara seseorang menjelaskan gejala dapat memengaruhi respons yang diberikan.

Penelitian dari University of Oxford yang dipublikasikan pada Februari 2026 menemukan bahwa penggunaan chatbot AI untuk membantu masyarakat mengambil keputusan medis masih memiliki keterbatasan.

[adsense]Dalam penelitian tersebut, peserta yang menggunakan AI tidak menunjukkan keputusan yang lebih baik dibandingkan peserta yang mengandalkan metode pencarian informasi biasa atau penilaian sendiri.

Peneliti juga menemukan bahwa pengguna sering tidak mengetahui informasi apa saja yang perlu disampaikan agar chatbot dapat memberikan jawaban yang tepat.

[adsense]Bagaimana Cara Aman Menggunakan AI untuk Mencari Informasi Kesehatan?

Meski memiliki risiko, AI tetap bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami informasi kesehatan. Kuncinya adalah tidak menjadikan jawaban chatbot sebagai satu-satunya pegangan.

[adsense]Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, gunakan AI untuk mencari penjelasan umum mengenai gejala atau istilah medis yang belum dipahami. Jangan langsung menyimpulkan bahwa diri sendiri atau anggota keluarga menderita penyakit tertentu.

[adsense]Kedua, periksa kembali informasi yang diberikan melalui sumber kesehatan tepercaya, seperti Kementerian Kesehatan, rumah sakit, atau organisasi kesehatan resmi.

Ketiga, jangan menggunakan jawaban AI sebagai dasar untuk membeli, menghentikan, atau mengubah dosis obat tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

[adsense]Keempat, segera cari pertolongan medis apabila mengalami gejala berat atau kondisi yang memburuk. Jangan menunda pemeriksaan hanya karena chatbot memberikan jawaban yang dianggap menenangkan.

Kementerian Kesehatan RI juga menegaskan bahwa informasi dari AI sebaiknya diperlakukan sebagai titik awal pencarian, bukan sebagai diagnosis atau dasar pengobatan.

[adsense]Pada akhirnya, AI dapat membantu masyarakat memperoleh informasi kesehatan dengan lebih mudah. Namun, teknologi ini tetap memiliki keterbatasan dalam memahami kondisi tubuh setiap individu.

Menggunakan AI secara bijak berarti mengetahui kapan teknologi tersebut bisa membantu dan kapan seseorang harus mendapatkan pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan.

[adsense]

[adsense]Klaim tersebut disampaikan Dinas Penerangan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Selasa. Menurut pernyataan itu, MQ-9 dihancurkan di wilayah udara sebelah timur Selat Hormuz menggunakan sistem pertahanan udara yang dikelola melalui jaringan terintegrasi milik Angkatan Udara IRGC.

Jika klaim tersebut terkonfirmasi, insiden ini dapat menjadi perkembangan penting dalam persaingan kemampuan militer udara antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Teluk.

[adsense]Namun, informasi mengenai penghancuran MQ-9 tersebut sejauh ini masih berasal dari pernyataan pihak Iran. Belum terdapat konfirmasi independen mengenai lokasi kejadian, identitas pesawat, maupun keadaan operatornya.

Iran Sebut Drone Lain Berhasil Direbut dalam Kondisi Utuh

[adsense]Drone yang diidentifikasi sebagai MQM-170 dilaporkan berhasil diturunkan pada Senin (2/11/2026). IRGC menyebut unit peperangan elektronik Angkatan Laut mendeteksi pesawat tersebut ketika sedang menjalankan operasi.

Menurut versi Iran, pasukannya kemudian mengambil alih sistem pemandu dan kendali drone sebelum mendaratkannya dalam keadaan utuh di wilayah sebelah barat Selat Hormuz.

[adsense]IRGC menyebut pesawat tersebut sebagai drone keempat milik Amerika Serikat yang berhasil diamankan oleh pasukan Iran.

Keberhasilan mendapatkan pesawat tanpa kerusakan fisik dinilai memiliki nilai strategis.

[adsense]Perangkat yang masih utuh memungkinkan pihak militer mempelajari teknologi, sistem komunikasi, serta metode operasional yang digunakan oleh lawan.

Meski demikian, rincian teknis mengenai proses pengambilalihan kendali drone tersebut belum dipaparkan secara independen.

[adsense]

Diduga Digunakan untuk Memetakan Pertahanan Udara Iran

Aktivitas tersebut, menurut militer Iran, bukan sekadar penerbangan pengintaian biasa.

[adsense]Data yang dikumpulkan dari operasi semacam itu dapat digunakan untuk memahami jangkauan radar, pola deteksi, hingga kecepatan respons sistem pertahanan udara.

Dalam operasi militer modern, informasi semacam ini memiliki nilai penting. Pengetahuan mengenai kemampuan pertahanan lawan dapat membantu perencanaan operasi udara, menentukan jalur penerbangan, serta mengidentifikasi titik yang dianggap memiliki perlindungan lebih lemah.

[adsense]Namun, tuduhan mengenai tujuan misi drone tersebut masih merupakan keterangan IRGC dan belum dapat dipastikan secara independen.

MQM-170 Outlaw Dirancang Sebagai Simulator Ancaman Udara

[adsense]Platform tersebut dirancang sebagai sasaran simulasi untuk mendukung pengujian sistem pertahanan udara dan pelatihan personel militer.

Drone jenis ini dapat digunakan untuk menghadirkan skenario ancaman udara dalam latihan. Dengan demikian, personel pertahanan dapat menguji kemampuan mendeteksi, melacak, dan merespons objek yang memasuki wilayah pengawasan.

[adsense]Penggunaan drone sebagai simulator juga membantu militer mengevaluasi kinerja radar serta sistem persenjataan dalam menghadapi berbagai karakteristik ancaman.

Jika benar pesawat tersebut digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengujian atau pengumpulan informasi, keberadaannya di dekat sistem pertahanan Iran dapat menjadi perhatian strategis bagi Teheran.

[adsense]

Selat Hormuz Menjadi Kawasan Sensitif Bagi Persaingan Militer

Aktivitas militer di sekitar selat tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan, terutama ketika melibatkan pesawat pengintai, sistem peperangan elektronik, dan pertahanan udara.

[adsense]Dalam konteks tersebut, klaim Iran mengenai penghancuran MQ-9 dan pengambilalihan MQM-170 menunjukkan bahwa persaingan kedua negara tidak hanya berlangsung melalui kekuatan persenjataan konvensional.

Kemampuan mengumpulkan informasi, mengganggu sistem kendali, serta menguasai teknologi milik lawan juga menjadi bagian penting dari persaingan militer modern.

[adsense]

Penguasaan Drone Dapat Memberi Iran Keuntungan Intelijen

Dalam peperangan modern, pesawat nirawak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengintaian atau serangan. Perangkat tersebut juga dapat menjadi sumber informasi mengenai teknologi komunikasi, navigasi, sensor, dan sistem kendali.

[adsense]Apabila klaim Iran mengenai penguasaan drone tersebut terbukti, pemeriksaan terhadap perangkat dapat memberikan informasi tambahan bagi pengembangan kemampuan pertahanan elektronik negara itu.

Meski demikian, sejauh mana informasi yang dapat diperoleh dari drone tersebut belum diketahui.

[adsense]Klaim penghancuran MQ-9 dan pengambilalihan MQM-170 juga masih membutuhkan verifikasi dari pihak Amerika Serikat maupun sumber independen.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian, terutama untuk mengetahui apakah insiden tersebut benar-benar melibatkan pesawat militer AS dan bagaimana Washington merespons laporan yang disampaikan Teheran.

[adsense]

[adsense]Ahrie bukan sosok yang sepenuhnya baru bagi publik. Namanya pernah dikenal ketika bertugas sebagai sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebelum kemudian dipercaya menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto.

Kini, setelah melewati sejumlah penugasan strategis, Ahrie menduduki jabatan yang memiliki peran penting dalam penguatan aspek hukum di tubuh kepolisian.

[adsense]Pengangkatannya sebagai Kadivkum Polri tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dalam keputusan mutasi yang mencakup 88 perwira tinggi dan perwira menengah tersebut, Ahrie ditunjuk menggantikan Irjen Pol Agus Nugroho.

Sebelum mendapatkan jabatan baru, Ahrie bertugas sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

[adsense]Promosi tersebut mengantarkannya ke jenjang Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua.

Mengawali Rekam Jejak Bersama Listyo Sigit di Bareskrim

[adsense]Salah satu perkara besar yang menjadi perhatian Bareskrim pada periode tersebut adalah pencarian Djoko Soegiarto Tjandra, buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

Djoko Tjandra berhasil ditangkap di Malaysia pada 30 Juli 2020 setelah sekitar 11 tahun menghindari proses hukum.

[adsense]Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja tim khusus Bareskrim Polri yang berkoordinasi dengan Kepolisian Diraja Malaysia.

Ahrie tercatat sebagai bagian dari tim yang terlibat dalam operasi tersebut. Pengalaman itu menjadi salah satu catatan penugasannya ketika Listyo masih memimpin Bareskrim.

[adsense]Hubungan kedinasan keduanya kemudian berlanjut ketika Listyo dipercaya menjadi Kapolri pada 2021.

Tiga Tahun Mendampingi Kapolri Sebelum Bertugas di Istana

[adsense]Sebelum menempati posisi tersebut, ia berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan pernah menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagai sekretaris pribadi, Ahrie berada dalam lingkungan kerja langsung pimpinan tertinggi Polri. Tugasnya berkaitan dengan dukungan agenda kedinasan, koordinasi, serta kegiatan Kapolri.

[adsense]Posisi tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan kariernya. Selama menjalankan tugas itu, Ahrie juga memperoleh kenaikan pangkat dari AKBP menjadi Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) pada 2021.

Lebih dari tiga tahun berada di lingkungan pimpinan Polri, Ahrie kemudian mendapatkan kesempatan menjalankan penugasan di lingkungan pemerintahan pusat.

[adsense]

Dari Sekretaris Pribadi Kapolri Menjadi Ajudan Presiden Prabowo

Setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, Ahrie dipercaya menjadi ajudan presiden dari unsur Polri.

[adsense]Penunjukan tersebut dikonfirmasi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sebelum terpilih, Ahrie mengikuti proses seleksi bersama sejumlah perwira kepolisian lainnya.

Tugas sebagai ajudan presiden membuatnya menjalankan tanggung jawab di lingkungan Istana Kepresidenan. Ia menjadi bagian dari jajaran ajudan yang berasal dari unsur TNI dan Polri.

[adsense]Pengalaman mendampingi Kapolri sebelumnya menjadi bagian dari rekam jejak kedinasannya sebelum menjalankan tugas yang berkaitan langsung dengan kegiatan Presiden Prabowo.

Pada Oktober 2025, karier Ahrie kembali mengalami perkembangan. Ia memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi dalam rangkaian kenaikan pangkat perwira tinggi Polri.

[adsense]Saat itu, Ahrie berusia 44 tahun dan resmi menyandang pangkat jenderal bintang satu.

Promosi Menjadi Kadivkum Pada Masa Kapolri Suyudi

[adsense]Melalui mutasi yang ditetapkan pada 2 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuknya sebagai Kadivkum Polri menggantikan Irjen Pol Agus Nugroho.

Penempatan tersebut membuat Ahrie menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau bintang dua.

[adsense]Dalam jabatan barunya, Ahrie bertanggung jawab memimpin fungsi hukum di lingkungan Polri. Lingkup tugas Divisi Hukum antara lain berkaitan dengan penyusunan dan harmonisasi regulasi, bantuan hukum, serta pendampingan terhadap institusi kepolisian dalam menghadapi persoalan hukum.

Pada Oktober 2026, Ahrie juga telah terlihat menjalankan tugas sebagai Kadivkum, termasuk menghadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum yang membahas harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola hukum nasional.

[adsense]Jabatan tersebut menempatkannya pada posisi penting dalam memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memiliki Latar Belakang Akademik Hingga Jenjang Doktor

[adsense]Lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981, ia merupakan lulusan Akpol 2002 dari Batalyon Wicaksana Laghawa.

Ahrie melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan. Pada 7 Juni 2018, ketika masih berpangkat Komisaris Polisi (Kompol), ia menjalani sidang doktoral di bidang Ilmu Kepolisian.

[adsense]Disertasinya membahas reformasi budaya kepolisian, terutama pada tingkat kepolisian resor yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Ahrie juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di sejumlah lembaga luar negeri. Di antaranya Politieacademie Apeldoorn di Belanda, pelatihan analisis kejahatan di Münster, Jerman, serta program di Joint Special Operation University, Amerika Serikat.

[adsense]Ia juga tercatat pernah mengikuti pendidikan di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

Pendidikan formalnya di lingkungan kepolisian berlanjut melalui Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri yang diselesaikannya pada 2024.

[adsense]

Dari Penanganan Narkotika Hingga Operasi Nemangkawi

Pengalamannya antara lain mencakup penanganan perkara narkotika di Polda Metro Jaya, jabatan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, serta keterlibatan dalam Operasi Nemangkawi di Papua.

[adsense]Rangkaian penugasan tersebut memperlihatkan perjalanan karier Ahrie yang mencakup fungsi reserse, kewilayahan, pengamanan internal, hingga lingkungan pimpinan institusi.

Kini, tantangan yang dihadapinya berbeda. Sebagai Kadivkum Polri, Ahrie harus memastikan fungsi hukum mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memperkuat kepastian hukum di dalam institusi.

[adsense]Perjalanan dari tim Bareskrim yang terlibat dalam penangkapan Djoko Tjandra, sekretaris pribadi Kapolri, ajudan Presiden Prabowo, hingga menjadi jenderal bintang dua memperlihatkan lintasan karier Ahrie di sejumlah lingkungan strategis pemerintahan dan kepolisian.

[adsense]

[adsense]Hubungan tersebut tercermin dalam tiga tradisi yang dikenal sebagai Jamu Sungai, Jamu Bendang, dan Jamu Laut. Meski namanya sama-sama menggunakan kata jamu, ketiganya bukan minuman herbal seperti yang selama ini dikenal masyarakat.

Tradisi tersebut merupakan bagian dari kebudayaan Melayu yang berkaitan dengan rasa syukur, keselamatan, dan penghormatan terhadap alam. Setiap tradisi memiliki latar belakang berbeda sesuai dengan lingkungan tempat masyarakat menggantungkan kehidupannya.

[adsense]Namun, keberadaan tradisi ini menghadapi tantangan. Perubahan lingkungan, berkurangnya ruang hidup masyarakat tradisional, hingga melemahnya pewarisan pengetahuan adat membuat sebagian tradisi semakin jarang dikenal generasi muda.

Jamu Sungai, Tradisi yang Berkaitan dengan Kehidupan di Tepian Air

[adsense]Dalam kehidupan masyarakat Melayu, sungai memiliki peran penting. Selain menjadi sumber air, sungai dahulu menjadi jalur transportasi, tempat mencari penghidupan, dan lokasi berkembangnya permukiman.

Kedekatan tersebut melahirkan tradisi Jamu Sungai. Tradisi ini berkaitan dengan ungkapan rasa syukur atas keberadaan sungai sekaligus harapan agar masyarakat yang hidup di sekitarnya memperoleh keselamatan.

[adsense]Di Kota Medan, salah satu kegiatan yang pernah dilakukan untuk memperkenalkan tradisi ini adalah Jamu Sungai oleh Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli (Kopasude) pada 2019. Kegiatan tersebut dilakukan dengan prosesi menghanyutkan lancang di Sungai Deli.

Pelaksanaan itu menjadi salah satu contoh upaya mengenalkan kembali hubungan budaya masyarakat Melayu dengan sungai. Meski demikian, kegiatan tersebut tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh bentuk pelaksanaan Jamu Sungai di berbagai daerah.

[adsense]Tradisi ini juga mengingatkan masyarakat bahwa sungai bukan hanya tempat mengambil manfaat. Kondisi sungai yang rusak dan tercemar dapat mengancam kehidupan warga yang selama ini bergantung pada aliran air tersebut.

Jamu Bendang, Ungkapan Syukur Masyarakat Pertanian

[adsense]Berbeda dengan Jamu Sungai, Jamu Bendang memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat agraris. Dalam istilah Melayu, bendang merujuk pada sawah atau lahan pertanian.

Tradisi ini berkaitan dengan rasa syukur atas kesuburan tanah, keberhasilan panen, serta harapan agar kegiatan pertanian berjalan dengan baik.

[adsense]Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian, hasil panen bukan sekadar persoalan ekonomi. Ketersediaan pangan juga berhubungan dengan keberlangsungan keluarga dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Karena itu, Jamu Bendang mencerminkan hubungan masyarakat dengan tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka.

[adsense]Akan tetapi, tradisi ini menghadapi persoalan ketika lahan pertanian semakin berkurang atau berubah fungsi. Ketika ruang hidup masyarakat agraris menyusut, kesempatan untuk mempertahankan tradisi yang berkaitan dengan kegiatan pertanian juga dapat ikut terpengaruh.

Kondisi tersebut membuat pelestarian Jamu Bendang tidak cukup dilakukan melalui pengenalan nama tradisi. Pengetahuan mengenai sejarah dan nilai yang terkandung di dalamnya juga perlu diwariskan.

[adsense]Jamu Laut Masih Dikenal di Pesisir Langkat

Dari ketiga tradisi tersebut, Jamu Laut memiliki dokumentasi dan kajian yang lebih banyak ditemukan. Tradisi ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Melayu pesisir yang menggantungkan penghasilan dari laut.

[adsense]Salah satu wilayah yang dikenal memiliki tradisi Jamu Laut adalah Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Bagi masyarakat setempat, laut merupakan sumber penghidupan sekaligus lingkungan yang memiliki risiko. Nelayan harus menghadapi perubahan cuaca, gelombang, dan berbagai kondisi yang dapat membahayakan keselamatan ketika melaut.

[adsense]Tradisi Jamu Laut menjadi salah satu bentuk ungkapan syukur atas rezeki yang diperoleh dari laut serta harapan agar masyarakat mendapatkan keselamatan.

Penelitian mengenai tradisi Jamu Laut di Jaring Halus juga mencatat bahwa pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan memiliki aturan adat tersendiri. Tradisi ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi turut membangun hubungan sosial antarmasyarakat.

[adsense]Dalam penelitian yang diterbitkan pada 2026 di Journal of Sumatera Sociological Indicators, Jamu Laut dijelaskan memiliki peran dalam menjaga hubungan sosial, memperkuat gotong royong, dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi maupun lingkungan.

Artinya, nilai tradisi ini tidak hanya terlihat dari prosesi adat. Kebersamaan warga dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan juga menjadi bagian penting dari keberlangsungannya.

[adsense]Mengapa Tradisi Ini Mulai Jarang Dikenal?

Perubahan zaman menjadi salah satu tantangan bagi keberlangsungan tradisi masyarakat Melayu. Generasi muda bisa saja pernah mendengar nama Jamu Sungai, Jamu Bendang, atau Jamu Laut, tetapi belum tentu memahami sejarah dan makna di baliknya.

[adsense]Persoalan lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Sungai yang tercemar, perubahan kawasan pertanian, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir dapat memengaruhi kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari tradisi tersebut.

Selain itu, pengetahuan adat yang hanya disampaikan secara lisan berisiko terputus ketika tidak ada proses pewarisan kepada generasi berikutnya.

[adsense]Karena itu, dokumentasi sejarah, keterlibatan tokoh adat, kegiatan pendidikan budaya, dan partisipasi komunitas muda menjadi bagian penting dalam pelestarian.

Tradisi tidak cukup hanya ditampilkan ketika ada acara kebudayaan. Masyarakat juga perlu memahami alasan sebuah tradisi dilakukan dan nilai apa yang ingin diwariskan.

[adsense]Bukan Sekadar Ritual, tetapi Gambaran Hubungan Manusia dengan Alam

Jamu Sungai, Jamu Bendang, dan Jamu Laut memperlihatkan bagaimana masyarakat Melayu Sumatera Utara membangun hubungan dengan lingkungan tempat mereka hidup.

[adsense]Sungai berkaitan dengan air dan kehidupan masyarakat tepian sungai. Bendang menggambarkan pentingnya tanah serta hasil pertanian. Sementara laut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan.

Ketiganya memiliki konteks berbeda, tetapi memperlihatkan nilai yang serupa, yakni rasa syukur dan kesadaran bahwa kehidupan manusia tidak terpisah dari alam.

[adsense]Mengenalkan kembali tradisi tersebut menjadi penting agar kebudayaan Melayu Sumatera Utara tidak hanya tersimpan dalam catatan sejarah. Pengetahuan dan nilai yang terkandung di dalamnya perlu terus disampaikan kepada generasi berikutnya.

[adsense]

[adsense]Pengungkapan kasus ini bukan hanya menyelamatkan puluhan burung dari dugaan perdagangan ilegal. Petugas juga menemukan indikasi keterkaitan dengan jaringan peredaran satwa liar yang sebelumnya pernah terseret kasus hukum.

Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Penindakan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas di rumah tersebut karena kerap terdengar suara burung dalam jumlah banyak.

[adsense]Setelah melakukan pemantauan, petugas menemukan puluhan kandang berisi burung yang disimpan di gudang lantai dua rumah tersebut.

Sebanyak 101 Burung Ditemukan, 11 Ekor Mati

[adsense]Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga jenis burung cica daun yang termasuk satwa dilindungi.

Rinciannya terdiri atas 37 ekor cica daun sayap biru Sumatera, 42 ekor cica daun kecil, dan 22 ekor cica daun Sumatera.

[adsense]Dari total 101 burung tersebut, sebanyak 90 ekor ditemukan masih hidup, sedangkan 11 lainnya sudah mati.

Burung-burung tersebut kemudian menjalani identifikasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum dikembalikan ke alam.

[adsense]Sebanyak 90 burung yang masih hidup akhirnya dilepasliarkan di kawasan Taman Wisata Alam Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Terduga Pemilik Rumah Tidak Berada di Lokasi

[adsense]Kasus ini semakin menjadi perhatian karena pemilik rumah berinisial AS tidak ditemukan saat petugas melakukan penggerebekan.

Menurut keterangan Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera, AS memiliki keterkaitan dengan perkara perdagangan satwa dilindungi yang sebelumnya ditangani aparat penegak hukum.

[adsense]Dalam perkembangan terbaru yang diberitakan Mongabay Indonesia pada 2 November 2026, AS disebut telah lama menjadi target operasi dan juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Pelalawan, Riau.

Petugas masih berupaya melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk mengungkap asal-usul burung serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

[adsense]Penyidik menduga kasus tersebut tidak berdiri sendiri dan masih memiliki hubungan dengan jaringan perdagangan satwa liar antardaerah.

Burung Diduga Berasal dari Hutan Leuser

[adsense]Hal lain yang menjadi perhatian adalah asal burung-burung tersebut.

Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera menyebut burung yang ditemukan di Medan diduga berasal dari kawasan Hutan Leuser.

[adsense]Kawasan ini merupakan salah satu habitat penting bagi berbagai jenis satwa liar di Pulau Sumatera.

Kepala Bidang Wilayah III Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Palbert Turnip, mengungkapkan bahwa aktivitas perburuan burung masih ditemukan di sejumlah wilayah pengawasan.

[adsense]Dalam patroli sepanjang September 2026, petugas menemukan jejak perburuan menggunakan jaring, getah, dan burung pemikat.

Sejumlah lokasi yang disebut masih memiliki indikasi aktivitas perburuan antara lain wilayah Langkat-Karo, Bahorok, Bukit Lawang, Marike, Tangkahan, hingga kawasan Tenggulun di Aceh Tamiang.

[adsense]Temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap satwa liar tidak hanya berasal dari perdagangan, tetapi juga aktivitas perburuan langsung di habitat alaminya.

Koordinasi Penegak Hukum Ikut Dipertanyakan

[adsense]Selain persoalan perdagangan satwa, kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antarinstansi penegak hukum.

Andi Sinaga dari Forum Investigator Zoo Indonesia menilai lolosnya AS dari penggerebekan menunjukkan adanya persoalan serius dalam pertukaran informasi antarlembaga.

[adsense]Pasalnya, AS disebut sudah berstatus DPO dalam perkara yang ditangani Polres Pelalawan sejak 2022.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengapa informasi mengenai status pencarian yang bersangkutan belum terintegrasi secara efektif dalam proses penindakan.

[adsense]Sementara itu, Direktur Eksekutif Flight Indonesia, Marison Guciano, menilai penindakan terhadap perdagangan satwa liar harus menyasar pelaku utama dan jaringan yang berada di belakangnya.

Menurutnya, perdagangan ilegal burung tidak bisa dianggap sebagai persoalan kecil karena aktivitas tersebut dapat mengancam kelestarian satwa dan keseimbangan ekosistem.

[adsense]Kasus 101 burung di Medan menjadi pengingat bahwa perdagangan satwa liar bukan sekadar persoalan jual beli hewan. Di baliknya, terdapat ancaman terhadap kelestarian hutan dan satwa yang hidup di dalamnya.

[adsense]

[adsense]Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mengungkapkan adanya dugaan pembakaran liar sebagai penyebab kebakaran. Namun, penyebab pasti peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

Kebakaran Terjadi pada Malam Hari

[adsense]Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.30 WIB di kawasan hutan petak 79E, Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

Api dengan cepat membakar vegetasi kering yang berada di kawasan hutan. Kondisi serasah, semak belukar, dan dedaunan kering diduga menjadi faktor yang memudahkan api menyebar.

[adsense]Petugas gabungan kemudian bergerak untuk melakukan pemadaman agar kebakaran tidak meluas ke kawasan hutan lainnya.

Berkat upaya penanganan tersebut, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.30 WIB. Dengan demikian, proses pemadaman berlangsung kurang lebih satu jam sejak kebakaran dilaporkan.

[adsense]BPBD Ungkap Dugaan Pembakaran Liar

BPBD Jawa Tengah menduga kebakaran tersebut berkaitan dengan aktivitas pembakaran liar. Meski demikian, dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut.

[adsense]Kebakaran hutan dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas manusia hingga kondisi lingkungan yang kering. Pembakaran yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kebakaran lebih besar apabila tidak segera ditangani.

Karena itu, masyarakat di sekitar kawasan hutan diimbau untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama ketika kondisi vegetasi mudah terbakar.

[adsense]Pohon Jati Dilaporkan Tidak Ikut Terbakar

Di tengah peristiwa tersebut, pihak Perhutani menyampaikan bahwa kebakaran menghanguskan serasah, semak belukar, dan dedaunan kering.

[adsense]Pohon-pohon jati yang berada di kawasan tersebut dilaporkan tidak ikut terbakar.

Meski demikian, kebakaran tetap menjadi perhatian karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan, merusak habitat satwa, serta meningkatkan risiko kebakaran lanjutan apabila masih terdapat titik panas.

[adsense]Pentingnya Pencegahan Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada vegetasi, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak.

[adsense]Pencegahan menjadi langkah penting untuk menghindari kejadian serupa. Masyarakat diharapkan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di dekat kawasan hutan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Peristiwa kebakaran Alas Roban menjadi pengingat bahwa aktivitas manusia yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan. Penanganan cepat dan pengawasan kawasan hutan diperlukan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut telah melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga, yang menetapkan mantan Walikota Sibolga JP sebagai tersangka.

[adsense]"Penyidik telah melengkap berkas pemeriksaan dan telah dinyatakan P21 oleh JPU Kejaksaan Tinggi Sumut. Jika tidak ada halangan, Kamis besok (tahap 2) tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa (P22)," terang Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Irfan Rifai menjelaskan perkembangan penyidikan kasus itu di Aula Tribrata, Selasa (3/11/2026).

Selain mantan Walikota periode 2021-2025 itu, penyidik juga telah melengkapi berkas pemeriksaan tiga tersangka lainnya, yaitu AS (PA / KPA / PPK), ISL (PPK / Direktur Teknik) dan SP (penyedia jasa, pemilik kegiatan, pelaksana, sekaligus pemodal yang juga diketahui merupakan adik kandung mantan walikota Sibolga JP).

[adsense]"Ketiganya juga akan diserahkan ke Jaksa pada Kamis bersama mantan walikota," sebutnya didampingi Kasubbid Penmas Humas Polda Sumut AKBP M Pasaribu, Kasubdit Tipidkor AKBP Ikang.

Dijelaskan, proyek pembangunan pasar ikan modern di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tersebut menggunakan anggaran dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 bernilai sekira Rp 22 miliar hingga Rp 22,5 miliar.

[adsense]Dalam pelaksanaannya, terdapat temuan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, meskipun pasar ikan tersebut telah diresmikan penggunaannya pada 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) ditemukan mutu beton tidak sesuai speak, termasuk volume (kuantitas) bangunannya. Penyidik Tipidkor Polda Sumut juga telah meminta keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintaha, ahli keuangan negara dari BPK RI dan ahli pidana untuk melengkapi berkas pemeriksaan.

[adsense]Hasil penyidikan, ditemukan kerugian negara mencapai Rp5 miliar lebih, dimana mantan walikota Sibolga menerima kucuran dana Rp2 miliar. Para tersangka, sebut Irfan Rifai, terancam UU Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Empat tersangka tersebut selama proses pemeriksaan tidak ditahan, namun setelah berkas (BAP) telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peuntut Umum (JPU), ke empatnya langsung diamankan dan menjalani penahanan di Mapolda Sumut. "Penahanan sejak 26 Oktober 2026, selanjutnya dilaksanakan tahap dua, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jalksa," jelas Irfan Rifai mengatakan status tersangka sudah ditetapkan sejak 21 Juli 2026.

[adsense]

Sengketa Lahan

Diberitakan sebelumnya, kasus berawal sengketa lahan antara UD Budi Jaya yang menempati area itu sejak 1960-an dengan Pemko Sibolga yang akan membangun pasar ikan modern, pada 2023.

Saat pengambilalihan lahan, sempat terjadi bentrok antara pihak UD Budi Jaya dengan Satpol PP Kota Sibolga. Pemerintah Kota Sibolga ketika itu menyebut keberadaan pasar tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan menjadi salah satu ikon Kota Sibolga.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2022.

[adsense]Dalam perkara proyek senilai sekitar Rp 22 miliar tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp 5,031 miliar.

Salah satu tersangka merupakan mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025. Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Selasa (3/11/2026).

[adsense]Empat tersangka masing-masing berinisial JP selaku mantan Wali Kota Sibolga, AS selaku mantan Kepala Dinas Perikanan, IS selaku mantan aparatur sipil negara yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta SP selaku pihak penyedia atau kontraktor.

Irfan menjelaskan, perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

[adsense]"Setelah menerima informasi masyarakat, penyidik melakukan penyelidikan bersama instansi terkait. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis bangunan," ujar Irfan.

Proyek yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 itu dilaksanakan melalui Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar.

[adsense]Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Sumut melibatkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menguji kondisi fisik bangunan sekaligus memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan.

Pemeriksaan dilakukan melalui sejumlah metode, di antaranya core drill untuk pengambilan sampel beton, hammer test untuk menguji mutu beton, pengujian laboratorium, rebar scanning untuk pemeriksaan tulangan beton, serta ultrasonic testing.

[adsense]Hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya ketidaksesuaian mutu beton dengan spesifikasi yang dipersyaratkan serta kekurangan kuantitas atau volume pekerjaan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari dasar penghitungan kerugian keuangan negara bersama hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp 5,031 miliar.

[adsense]Dalam pengungkapan konstruksi perkara, penyidik juga memaparkan dugaan penyimpangan pada proses pelaksanaan dan pembayaran proyek.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menjelaskan bahwa pembayaran termin pertama dan kedua sebelumnya diterima oleh pihak penyedia. Namun, setelah pekerjaan terhenti dan kemudian dilanjutkan oleh JP, pembayaran termin ketiga beserta dana retensi sebesar lima persen diterima langsung oleh mantan wali kota tersebut.

[adsense]Nilai pembayaran termin ketiga dan retensi yang diterima itu disebut mencapai sekitar Rp 4,8 miliar.

Penyidik menduga penerimaan pembayaran tersebut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, mengingat yang bersangkutan merupakan kepala daerah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih pelaksanaan pekerjaan dengan mekanisme sebagaimana ditemukan dalam penyidikan.

[adsense]Selain itu, penyidik mengungkap dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak. JP disebut diduga menerima sekitar Rp 2 miliar, IS sekitar Rp450 juta, AS sekitar Rp 50 juta, sedangkan SP sekitar Rp 2,5 miliar.

Rincian tersebut merupakan dugaan aliran dana yang dipaparkan penyidik dalam konferensi pers dan masih menjadi bagian dari pembuktian perkara.

[adsense]Guna kepentingan penyidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), kontrak dan adendum perjanjian, dokumen pembayaran, serta telepon seluler milik para tersangka.

Keempat tersangka disangkakan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana terkait dalam KUHP sebagaimana dijelaskan penyidik.

[adsense]Irfan menyampaikan, berkas perkara keempat tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Para tersangka juga telah menjalani penahanan sejak 26 Oktober 2026.

"Untuk tahap selanjutnya, kami telah menerima P-21 dari kejaksaan. Rencananya, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II akan dilaksanakan pada Kamis mendatang, sepanjang tidak ada perubahan," jelasnya.

[adsense]Terkait pemeriksaan Wakil Wali Kota Sibolga yang masih menjabat, penyidik menyatakan telah meminta keterangan yang bersangkutan. Namun, hingga konferensi pers berlangsung, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengklarifikasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Polda Sumut juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

[adsense]

Topikseru.com, Deli Serdang – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan pers merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mendukung pembangunan daerah. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengawal kebijakan pemerintah, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Surya saat membuka Workshop dan Musyawarah Daerah (Musda) VI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sumut di Aula Dispora Sumut, Jalan William Iskandar, Deliserdang, Selasa (3/11/2026).

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, agar program dan kebijakan pembangunan dapat diketahui, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat," kata Surya.

Menurut Surya, kritik dan masukan yang disampaikan secara profesional merupakan bagian penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemberitaan yang berimbang, pemerintah dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menambahkan, hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun atas dasar keterbukaan, saling menghormati, serta tanggung jawab sesuai peran masing-masing. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik secara transparan, sementara pers tetap menjaga independensi dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Dalam kemitraan tersebut, Surya berharap IJTI Sumut turut berperan mengangkat potensi daerah, memperkenalkan sektor pariwisata, kekayaan budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai peluang pembangunan di Sumut. Di sisi lain, pers juga diharapkan tetap memberikan ruang bagi suara masyarakat dan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat di Sumut.

"Pemerintah semakin terbuka, media semakin profesional, dan masyarakat semakin cerdas dalam menerima serta memanfaatkan informasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap penyebaran informasi. Saat ini, informasi tidak lagi didominasi media massa karena setiap orang dapat melakukan aktivitas jurnalistik, mulai dari mengumpulkan hingga menyebarkan informasi.

Herik menyebut keterbukaan informasi sangat diperlukan agar publik tidak keliru dalam menafsirkan suatu kasus. Menurutnya, jeda waktu antara terjadinya sebuah peristiwa dan keluarnya konfirmasi dari pihak berwenang dapat memicu munculnya fitnah.

Ia menambahkan, IJTI mengusung jurnalisme yang mengedepankan verifikasi dan memberikan dampak positif bagi publik, bukan semata-mata mengejar kecepatan pemberitaan.

Dalam peliputan di wilayah bencana, misalnya, jurnalis semestinya mampu menghadirkan harapan bagi masyarakat, bukan sekadar berlomba menjadi yang pertama menyampaikan berita.

[adsense]Peluang tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo setelah Ahmad Dhani disebut dalam sidang yang berlangsung pada Senin (2/11/2026).

Budi menegaskan, pemanggilan seseorang sebagai saksi dapat dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian dan perkembangan fakta di persidangan.

[adsense]Apabila majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Ahmad Dhani, KPK menyatakan terbuka terhadap kemungkinan tersebut.

"Jika nanti majelis hakim memerintahkan agar JPU (jaksa penuntut umum) menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi dalam suatu sidang, maka semua terbuka kemungkinan," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

[adsense]

Ahmad Dhani Disebut Pernah Minta Bantuan Terkait Produsen Rokok

Dalam keterangannya kepada JPU, Budiman mengonfirmasi bahwa Ahmad Dhani pernah meminta bantuan untuk saudaranya yang diketahui merupakan produsen rokok.

[adsense]Permintaan bantuan tersebut disebut berkaitan dengan persoalan salah peruntukan yang sedang dihadapi produsen rokok tersebut.

Selain keterangan itu, JPU juga memperlihatkan percakapan antara Ahmad Dhani dan terdakwa Rizal. Dalam percakapan yang ditampilkan di persidangan, musisi tersebut disebut menawarkan tiket gratis untuk menyaksikan penampilan sebuah band.

[adsense]Kemunculan nama Ahmad Dhani dalam pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Namun, penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana. Perlu ada pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui konteks komunikasi maupun hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan.

[adsense]

KPK Tunggu Perkembangan Fakta Persidangan

Menurut dia, keterangan tersebut dapat membantu mengurai kronologi kejadian sekaligus memperjelas konstruksi perkara yang sedang diperiksa majelis hakim.

[adsense]"Pada prinsipnya, keterangan-keterangan saksi nantinya akan memperjelas dalam proses pembuktian perkara di persidangan," ujarnya.

KPK juga meminta masyarakat mengikuti jalannya persidangan yang berlangsung terbuka. Dengan demikian, publik dapat mencermati setiap fakta secara utuh dan tidak hanya mengambil kesimpulan dari potongan informasi yang beredar.

[adsense]Budi menambahkan, setiap fakta yang terungkap akan dianalisis JPU untuk membantu menjelaskan rangkaian peristiwa di hadapan majelis hakim.

Perkara Bea Cukai Berawal dari OTT KPK Februari 2026

[adsense]Penyidikan kemudian berkembang. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengusut perkara tersebut lebih lanjut.

Hingga September 2026, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara tersebut. Mereka terdiri dari pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.

[adsense]Berikut nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan informasi perkara:

• Rizal, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
• Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai.
• Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai.
• John Field, pemilik Blueray Cargo.
• Dedy Kurniawan, Manajer Operasional Blueray Cargo.
• Andri, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo.
• Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai.
• Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri.
• Ahmad Dedi, pejabat fungsional Bea Cukai Madya.

[adsense]

Penggeledahan Meluas hingga Perusahaan Terafiliasi Djarum

[adsense]Penyidik kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Sehari berselang, penggeledahan dilanjutkan ke enam perusahaan yang disebut terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.

[adsense]Pada 30 Oktober 2026, penyidik bergerak ke Semarang. Sejumlah lokasi yang digeledah meliputi Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti dugaan penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai. Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

[adsense]KPK juga masih mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.

Keterangan Ahmad Dhani Masih Menunggu Proses Pembuktian

[adsense]Meski KPK membuka peluang menghadirkannya sebagai saksi, belum ada kepastian bahwa Ahmad Dhani akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

Penentuan saksi tetap bergantung pada kebutuhan pembuktian, perkembangan fakta persidangan, serta pertimbangan majelis hakim.

[adsense]Karena itu, publik masih perlu menunggu perkembangan resmi dari KPK mengenai apakah keterangan Ahmad Dhani dibutuhkan untuk mengurai perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai tersebut.

[adsense]

Topikseru.com, Medan – Sindikat pencurian dan penggelapan sepeda motor dengan modus berpura-pura mencari anggota keluarga yang mengalami kecelakaan dan penganiayaan berhasil diungkap kepolisian.

[adsense]Herannya, kelompok pemuda ini mengaku telah beraksi di 50 Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tersebar di sejumlah daerah di Sumut.

Tiga orang tersangka diamankan Tim Khusus JCS bersama personel Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, masing-masing AZ (17), SR (20), dan KA (20).

[adsense]Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, ketiganya diamankan pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 02.07 WIB di Gedung A Royal Condominium, Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

"Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban penggelapan sepeda motor dengan modus tabrak adik. Dari hasil penyelidikan, kami mengamankan tiga orang terduga pelaku," ujarnya, Selasa (3/11/2026).

[adsense]Kasat menjelaskan, salah satu aksi komplotan ini terjadi di Jalan Selambo, tepatnya di depan Masjid Ar-Rahman, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan pada Jumat (19/6/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Saat itu, dikatakan Adrian, korban bernama Julianson Tiglas A. Saragih (20), seorang mahasiswa, sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam bernomor polisi BK 2138 ANI sepulang dari kampus.

[adsense]"Di tengah perjalanan, korban tiba-tiba dihentikan dua pria yang mengendarai sepeda motor Honda Fazio warna hitam," ujarnya.

Adrian mengatakan, kedua pria tersebut kemudian berpura-pura meminta pertolongan. Mereka mengaku sedang mencari kakaknya yang disebut-sebut dipukuli dan menanyakan apakah korban mengenal orang tersebut.

[adsense]Tak lama berselang, seorang pria lain datang menggunakan sepeda motor. Korban kemudian diajak bersama-sama menuju sebuah gang sempit di kawasan Menteng.

Di lokasi tersebut, salah seorang pelaku tetap menemani korban, sementara rekannya membawa pria yang baru datang tadi. Sekitar 30 menit kemudian, pelaku kembali dan meminta korban menitipkan kunci sepeda motor beserta telepon genggamnya.

[adsense]"Korban kemudian dibawa pergi dan diturunkan di sebuah gang. Pelaku menyuruhnya menunggu dengan alasan akan kembali," ujar Kasat.

Namun, setelah menunggu hingga tiga jam, korban tak kunjung melihat pelaku kembali. Saat berusaha mencari dan mendatangi lokasi awal, sepeda motor Honda Beat miliknya sudah dibawa kabur.

[adsense]"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp21 juta dan melaporkannya ke Polrestabes Medan," kata Adrian.

Ia menerangkan, dari hasil pemeriksaan awal, Ahmad Zulfikar mengaku menjalankan aksi tersebut bersama dua rekannya berinisial A dan IM yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

[adsense]Dalam menjalankan aksinya, Ahmad berperan sebagai orang yang berpura-pura menjadi adik, sementara A berperan sebagai orang yang dikabarkan menjadi korban pemukulan. Adapun IM bertugas membawa korban berkeliling hingga akhirnya diturunkan di suatu tempat.

"Modus yang digunakan para pelaku adalah berpura-pura mencari anggota keluarga yang mengalami masalah, kemudian korban diajak ke suatu tempat. Saat korban lengah, kendaraan miliknya dibawa kabur," ungkap Adrian.

[adsense]Lebih lanjut, dari hasil interogasi, Ahmad mengaku komplotannya telah melakukan penggelapan sepeda motor dengan modus serupa di 50 TKP.

Lokasi aksinya tersebar di berbagai daerah, yakni 11 TKP di Medan, dua TKP di Binjai, sembilan TKP di kawasan Lubuk Pakam, 10 TKP di wilayah Deli Serdang, tujuh TKP di Belawan, enam TKP di Langkat, tiga TKP di Serdang Bedagai, satu TKP di Tebing Tinggi, dan satu TKP di Tanah Karo.

[adsense]Polisi juga mengungkap bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dijual kepada seseorang berinisial Y yang kini berstatus DPO seharga Rp6,5 juta. Dari penjualan itu, Ahmad mengaku mendapatkan bagian Rp1,6 juta.

Dalam pengungkapan kasus ini, masih Adrian menjelaskan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 3 buah kunci sepeda motor, 1 unit Honda Scoopy warna putih, 1 unit Honda Stylo warna putih, 1 unit Honda CRF warna hitam merah tanpa pelat nomor, sejumlah pakaian, serta 4 unit telepon genggam.

[adsense]"Kami juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang terlibat," pungkas Adrian.

[adsense]

Informasi yang beredar menyebut para perwira tersebut dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan identitas mereka maupun alasan dugaan penangkapan tersebut.

Situasi semakin menarik perhatian setelah Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memberikan respons yang belum secara tegas membenarkan ataupun membantah kabar tersebut.

Kadiv Humas Polri Singgung Wartawan yang Ramai Membicarakan Isu

Alih-alih memberikan penjelasan terperinci, Isir mengaku memahami bahwa para wartawan tengah membicarakan informasi yang ramai beredar.

"Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu)," ujar Isir sambil tersenyum.

Pernyataan tersebut disambut senyum sejumlah pejabat Divisi Humas Polri yang berada di lokasi.

Isir kemudian menyampaikan bahwa Polri akan memberikan informasi pada waktu yang dianggap tepat. Dia juga memberi sinyal bahwa penjelasan tersebut kemungkinan tidak akan lama lagi disampaikan.

"Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya," katanya.

Meski demikian, pernyataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai konfirmasi bahwa sejumlah jenderal benar-benar telah ditangkap.

Personel Brimob Disebut Datangi Area Mabes Polri

Para wartawan mengaku melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri sejak sore hingga malam hari sebelumnya.

Kehadiran pasukan tersebut disebut sebagai situasi yang jarang terlihat dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan markas kepolisian.

Informasi yang beredar kemudian mengaitkan kedatangan personel Brimob dengan dugaan pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri.

Namun, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan tujuan kedatangan personel tersebut, apakah berkaitan dengan operasi penegakan hukum, pemeriksaan internal, atau kegiatan lainnya.

Rumor Penyadapan, Judi Online hingga Korupsi Ikut Beredar

Beberapa informasi yang beredar menyebut dugaan kasus penyadapan. Spekulasi lain mengaitkannya dengan praktik judi online (judol) hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, seluruh informasi tersebut masih sebatas rumor dan belum didukung konfirmasi dari pihak berwenang.

Belum diketahui pula apakah dugaan penangkapan itu berkaitan dengan satu perkara tertentu atau merupakan bagian dari pemeriksaan internal di tubuh Polri.

Karena itu, informasi mengenai jenis pelanggaran, identitas perwira, maupun jumlah personel yang diduga diamankan masih harus menunggu penjelasan resmi.

Polri Belum Buka Identitas dan Perkara yang Diduga Menjerat Jenderal

Respons Kadiv Humas Polri yang menjanjikan penjelasan dalam waktu dekat menjadi satu-satunya pernyataan yang disampaikan dalam momen konferensi pers tersebut berdasarkan informasi yang tersedia.

Publik kini menunggu penjelasan Mabes Polri untuk menjawab sejumlah pertanyaan: apakah benar ada jenderal yang diamankan, berapa jumlahnya, apa perkara yang sedang ditangani, dan bagaimana status hukum pihak-pihak yang disebut dalam kabar tersebut.

Kepastian informasi menjadi penting agar kabar yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi spekulasi yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

[adsense]Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (2/11/2026).

Mualem hadir bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

[adsense]Dalam pertemuan itu, ia meminta ketiga persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh tidak terus dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian.

"Kami memohon agar pembahasan terkait dana otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun bendera Aceh segera dituntaskan," kata Mualem dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Selasa (3/11/2026).

[adsense]

Tiga Persoalan Lama Aceh Kembali Dibawa ke Meja Pemerintah Pusat

Pertama, mengenai keberlanjutan dana otsus yang selama ini menjadi salah satu instrumen pendukung pembiayaan pembangunan Aceh.

[adsense]Kedua, kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Aceh.

Ketiga, persoalan bendera Aceh yang hingga kini masih membutuhkan pembahasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

[adsense]Mualem menilai penyelesaian ketiga isu tersebut membutuhkan komunikasi yang intensif dan koordinasi lintas kementerian. Dia berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah konkret agar persoalan yang telah lama menjadi perhatian masyarakat tidak terus berlarut-larut.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh penting untuk menghadirkan kepastian sekaligus menjaga hubungan pemerintahan yang harmonis.

[adsense]

Pemerintah Pusat Janji Kawal Keberlanjutan Dana Otsus

Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh.

[adsense]Dudung menyampaikan bahwa dana otsus tetap dipandang sebagai instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah pusat menyepakati perlunya menjaga keberlanjutan dukungan tersebut.

"Komitmen menjaga kelanjutan dana otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal," kata Dudung.

[adsense]Meski demikian, pembahasan mengenai keberlanjutan dana otsus masih perlu diterjemahkan ke dalam langkah kebijakan yang memberikan kepastian bagi Pemerintah Aceh.

Status Tanah Wakaf Blang Padang Akan Diberi Kepastian Hukum

[adsense]Dudung menyatakan pemerintah akan berupaya memberikan kepastian hukum terhadap status tanah tersebut dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.

Persoalan Blang Padang bukan hanya menyangkut status lahan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan nilai historis kawasan tersebut.

[adsense]Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kejelasan administrasi dan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.

Pemerintah pusat menyatakan akan mengawal proses pembahasan tersebut bersama pihak-pihak terkait.

[adsense]

Polemik Bendera Aceh Akan Diselesaikan Lewat Dialog

Dudung menegaskan pemerintah pusat ingin membangun komunikasi bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari rumusan penyelesaian yang dapat diterima.

[adsense]Menurut dia, proses tersebut mungkin membutuhkan waktu. Namun, pemerintah berupaya agar pembahasan tidak berhenti dan dapat menghasilkan penyelesaian.

"Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas," ujarnya.

[adsense]Pendekatan dialog dinilai menjadi langkah penting untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, sekaligus menjaga komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejumlah Menteri Ikut Bahas Masa Depan Kekhususan Aceh

[adsense]Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Kehadiran sejumlah kementerian menunjukkan bahwa pembahasan persoalan Aceh melibatkan berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, hingga kebijakan pembangunan.

[adsense]Bagi Pemerintah Aceh, hasil pertemuan ini diharapkan tidak berhenti pada komitmen dan pembahasan. Mualem menginginkan adanya langkah nyata agar keberlanjutan dana otsus, status tanah wakaf Blang Padang, dan polemik bendera Aceh memperoleh kepastian.

Tiga agenda tersebut kini menjadi pekerjaan bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan kekhususan Aceh berjalan dengan lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

Topikseru.com - Harga sejumlah bahan pokok menjadi sorotan pada awal November 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia menunjukkan lonjakan harga pada berbagai komoditas, mulai dari bawang merah, beras, cabai, daging, minyak goreng, gula pasir hingga telur ayam.

[adsense]Dalam laporan harga pangan pada Senin, 2 November 2026, bawang merah mencatat kenaikan paling mencolok hingga mencapai Rp70.000 per kilogram (kg). Harga bawang putih juga dilaporkan menyentuh Rp63.150 per kg.

Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena bahan-bahan tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

[adsense]Bawang Merah dan Bawang Putih Mengalami Lonjakan

Berdasarkan data PIHPS yang diberitakan CNBC Indonesia pada 2 November 2026, harga bawang merah ukuran sedang mencapai Rp70.000 per kg, meningkat 89,7 persen dibandingkan periode pembanding dalam laporan tersebut.

[adsense]Sementara itu, bawang putih ukuran sedang mencapai Rp63.150 per kg atau naik 63,39 persen.

Kenaikan harga kedua komoditas ini berpotensi menambah pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang rutin membeli bumbu dapur untuk memasak.

[adsense]Bawang merah dan bawang putih juga menjadi bahan penting dalam usaha kuliner. Perubahan harganya dapat memengaruhi biaya produksi pedagang makanan apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian harga jual.

Harga Beras Ikut Menjadi Sorotan

[adsense]Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia juga tercatat mengalami kenaikan dalam laporan harga pada 2 November 2026.

Berikut harga beras berdasarkan kategori yang dilaporkan PIHPS:

[adsense]• Beras kualitas bawah I: Rp20.900 per kg.

• Beras kualitas bawah II: Rp20.450 per kg.

[adsense]• Beras kualitas medium I: Rp22.300 per kg.

• Beras kualitas medium II: Rp22.350 per kg.

[adsense]• Beras kualitas super I: Rp23.200 per kg.

• Beras kualitas super II: Rp23.100 per kg.

[adsense]Kenaikan harga beras perlu diperhatikan karena komoditas ini memiliki porsi penting dalam pengeluaran pangan masyarakat.

Meski demikian, harga beras di tingkat nasional tidak selalu sama dengan harga di pasar daerah. Perbedaan kualitas, biaya distribusi, pasokan, dan kondisi pasar setempat dapat memengaruhi harga yang dibayarkan konsumen.

[adsense]Cabai Rawit Merah Tembus Rp124.400 per Kg

Selain bawang dan beras, harga cabai juga menjadi perhatian pada awal November.

[adsense]Dalam laporan 2 November 2026, harga cabai rawit merah mencapai Rp124.400 per kg. Cabai merah besar tercatat Rp91.250 per kg, sedangkan cabai merah keriting mencapai Rp101.900 per kg.

Tingginya harga cabai dapat memengaruhi belanja rumah tangga maupun usaha kuliner yang mengandalkan cabai sebagai bahan utama.

[adsense]Harga komoditas ini juga dikenal mudah berubah mengikuti ketersediaan pasokan, kondisi cuaca, dan kelancaran distribusi dari daerah penghasil ke pasar konsumen.

Namun, tidak semua jenis cabai mengalami kenaikan. Pada tanggal yang sama, harga cabai rawit hijau justru tercatat turun menjadi Rp52.500 per kg.

[adsense]Daging, Gula, Minyak Goreng, dan Telur Juga Naik

Kenaikan harga yang diberitakan pada 2 November turut mencakup sejumlah bahan pangan lainnya.

[adsense]Harga daging ayam ras segar tercatat Rp53.750 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I mencapai Rp162.500 per kg dan kualitas II sebesar Rp151.900 per kg.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir premium dilaporkan mencapai Rp30.400 per kg, sedangkan gula pasir lokal Rp25.150 per kg.

[adsense]Minyak goreng curah tercatat Rp25.650 per liter. Adapun minyak goreng kemasan bermerek I mencapai Rp31.650 per liter dan kemasan bermerek II sebesar Rp28.800 per liter.

Harga telur ayam ras segar juga dilaporkan mencapai Rp39.400 per kg.

[adsense]Angka-angka tersebut merupakan harga yang dilaporkan pada 2 November dan perlu dibaca sesuai tanggal pengamatan, bukan dianggap sebagai harga yang berlaku di seluruh pasar Indonesia.

Harga Pangan Bisa Berubah dalam Sehari

[adsense]Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa harga pangan dapat berubah cukup cepat.

Berdasarkan laporan ANTARA yang mengutip PIHPS pada Selasa, 3 November 2026 pukul 07.15 WIB, harga bawang merah tercatat Rp37.200 per kg dan bawang putih Rp38.550 per kg.

[adsense]Pada waktu yang sama, beras medium I tercatat Rp16.700 per kg, beras medium II Rp16.500 per kg, cabai rawit merah Rp93.650 per kg, dan telur ayam ras Rp29.300 per kg.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan tanggal serta waktu pengambilan data ketika membandingkan harga pangan. Data harian dapat berubah, sementara harga di pasar tertentu mungkin berbeda dari angka rata-rata nasional.

[adsense]Karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui harga aktual sebaiknya memeriksa data terbaru sebelum berbelanja atau menyimpulkan bahwa seluruh komoditas sedang mengalami kenaikan.

Cara Memantau Harga Bahan Pokok

[adsense]Masyarakat dapat memantau perkembangan harga pangan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola Bank Indonesia. Informasi tersebut memungkinkan masyarakat melihat harga berbagai komoditas serta membandingkan kondisi antardaerah.

Pemantauan harga secara berkala juga dapat membantu rumah tangga menyusun anggaran belanja, menentukan alternatif bahan makanan, dan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi keuangan.

[adsense]

[adsense]