Topikseru.com - Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dalam menjaga kelancaran transportasi laut nasional. Bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PELNI mengevaluasi konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) selama Semester I 2026 sekaligus membahas kebutuhan bahan bakar untuk mendukung pengembangan layanan ke depan.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10/2026). Pertemuan ini menjadi forum bagi kedua pihak untuk meninjau pemanfaatan BBM, memperkuat pengawasan, serta membahas kebutuhan bahan bakar seiring rencana penambahan kapal dan rute baru PELNI.
Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya mengatakan, pasokan BBM memiliki peran penting dalam memastikan kapal tetap beroperasi untuk melayani masyarakat, termasuk menjalankan penugasan pemerintah di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga:
"Melalui forum ini, kami ingin memastikan kebutuhan BBM PELNI, baik untuk tahun ini maupun ke depan, dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih PELNI akan menghadapi penambahan kapal dan rute baru yang tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen pemenuhan BBM dari BPH Migas dan Kementerian Perhubungan," ujar Budi.
Karena itu, PELNI mendorong koordinasi dengan BPH Migas dan Kementerian Perhubungan agar kebutuhan BBM dapat direncanakan sesuai kebutuhan operasional.
Ketersediaan bahan bakar tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas kapal, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan perjalanan penumpang serta distribusi barang antardaerah.
Sebagai perusahaan pelayaran nasional yang menjalankan penugasan pemerintah, PELNI melayani mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat.
Dalam konteks tersebut, perencanaan kebutuhan BBM menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi laut.
Budi mengatakan, perusahaan terus memperkuat tata kelola BBM melalui sistem yang transparan, terukur, dan berbasis data.
Pengawasan dilakukan terhadap rangkaian proses, mulai dari penerimaan bahan bakar, pemanfaatannya oleh kapal, hingga pelaporan konsumsi.
Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan penggunaan BBM dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan operasional kapal.
"Kami terus berupaya memastikan pengelolaan BBM dilakukan secara transparan dan terukur dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap tata kelola ini dapat membangun kepercayaan antarpihak sekaligus memastikan BBM yang merupakan dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat guna," kata Budi.
Dengan sistem pencatatan yang terintegrasi, perusahaan dapat memantau kebutuhan bahan bakar setiap kapal dan mengevaluasi penggunaannya secara berkala.
Sistem tersebut dinilai membantu proses pemantauan kebutuhan BBM masing-masing kapal sehingga perencanaan dan evaluasi konsumsi dapat dilakukan secara lebih terukur.
"Kami melihat pengelolaan BBM di PELNI telah berjalan dengan sistem yang cukup baik. Setiap tahapan didukung pencatatan dan data yang terintegrasi, sehingga kebutuhan BBM masing-masing kapal dapat dihitung, dipantau, dan dievaluasi secara lebih terukur," ujar Wahyudi.
Dia juga menekankan pentingnya penggunaan BBM yang bertanggung jawab, mengingat bahan bakar tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk sektor yang membutuhkan.
Pengawasan konsumsi BBM menjadi relevan karena layanan pelayaran memiliki peran dalam menghubungkan wilayah, mendukung mobilitas penduduk, serta membantu distribusi barang dan komoditas daerah.
Layanan angkutan laut tidak hanya membawa penumpang, tetapi juga berkontribusi terhadap pergerakan barang dan komoditas yang dibutuhkan masyarakat di berbagai wilayah.
Peran tersebut semakin penting bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Di sejumlah kawasan tersebut, transportasi laut menjadi salah satu sarana penting untuk menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik.
Karena itu, kepastian pasokan BBM dalam jumlah yang memadai, kualitas yang sesuai, serta ketersediaan yang berkelanjutan menjadi perhatian dalam mendukung operasional pelayaran.
Budi menegaskan, PELNI berharap penyediaan BBM untuk angkutan laut dapat terjaga dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.
Ketiga aspek tersebut dinilai penting agar perusahaan dapat menjalankan penugasan pelayanan publik sekaligus mendukung pemerataan ekonomi nasional.
Dari BPH Migas hadir Kepala BPH Migas Wahyudi Anas beserta jajaran Komite BPH Migas dan Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya. Sementara itu, Kementerian Perhubungan diwakili Penilik Angkutan Perairan Sugeng Priyanto dan Dedi Supardi.
PELNI diwakili Direktur Utama Budi Setyawan Wijaya, Direktur Armada dan Teknik Kokok Susanto, serta jajaran Vice President.
PELNI menyatakan akan melanjutkan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan BBM secara berkala. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga efisiensi, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung keberlanjutan layanan transportasi laut nasional.
Melalui koordinasi dengan BPH Migas dan Kementerian Perhubungan, perusahaan berharap kebutuhan BBM dapat direncanakan secara lebih baik sehingga layanan kapal tetap mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antardaerah di Indonesia.