Topikseru.com, Medan – Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri SS menilai penanganan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan oknum anggota Unit Ekonomi Satreskrim Polres Batubara berjalan lambat. Mereka meminta Bidpropam Polda Sumut, menangani perkara tersebut secara profesional dan memberikan kepastian hukum.
Kuasa hukum AKP Fadlun, Paul Junisu Jethro Tambunan, mengatakan kliennya baru memberikan keterangan sebagai saksi di Bidpropam Polda Sumut terkait laporan tersebut.
Menurut Paul, AKP Fadlun merupakan pihak yang pertama kali menyampaikan informasi mengenai dugaan permintaan uang kepada sejumlah pelaku UMKM dan dokter di Kabupaten Batubara.
"Klien kami dapat dikategorikan sebagai whistleblower karena memberikan informasi terkait dugaan praktik pungli. Namun justru kini dilaporkan balik oleh Aipda HG dan berstatus sebagai terduga pelanggar di Bidpropam Polda Sumut," ujar Paul, Rabu (8/7/2026).
Ia menyebut proses tersebut berdampak pada karier kliennya karena tidak memperoleh kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026.
Paul menilai penanganan laporan terhadap Aipda HG hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, menurutnya, terdapat dua laporan yang saling berkaitan sehingga seluruh pihak, termasuk masyarakat yang diduga menjadi korban, seharusnya diperiksa secara menyeluruh.
Menurutnya, komunikasi antara AKP Fadlun dengan Aipda HG hanya sebatas mengingatkan agar bekerja sesuai prosedur dan menjaga nama baik institusi. Namun komunikasi itu justru dijadikan dasar laporan dugaan intervensi penyidikan.
"Jangan sampai anggota yang berupaya menjaga integritas institusi justru mendapat tekanan," katanya.
Paul juga mengungkapkan Aipda HG telah dilaporkan dalam dua perkara berbeda terkait dugaan permintaan uang kepada dua dokter PNS spesialis dan dugaan permintaan barang kepada seorang pengusaha pakaian di Indrapura. Kedua laporan itu tercatat di Bidpropam Polda Sumut.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menemukan adanya laporan serupa terhadap oknum yang sama pada April 2025.
"Kalau memang sudah pernah dilaporkan dengan dugaan yang serupa, tentu ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terus berulang," ujarnya.
Pihaknya mengaku telah menyampaikan kronologi beserta sejumlah bukti kepada Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kadiv Propam Polri hingga Karopaminal Polri, baik melalui surat maupun pesan WhatsApp. Mereka juga telah mengajukan permohonan audiensi, namun belum memperoleh jadwal.
Sementara itu, kuasa hukum salah seorang pemilik kafe di Batubara, Daniel S Sihotang, menilai hasil pemeriksaan Subbid Paminal Bidpropam Polda Sumut yang menyebut belum cukup bukti patut dipertanyakan.
Menurutnya, jika dugaan permintaan uang dilakukan dengan pola yang sama terhadap beberapa korban, pemeriksaan seharusnya dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
Daniel berharap Biro Paminal Divpropam Polri yang kini menangani pengaduan tersebut dapat memberikan kepastian hukum.
"Kami sudah mengajukan keberatan dan perkara ini telah ditangani Biro Paminal Mabes Polri sejak 25 Mei 2026. Kami berharap ada kepastian hukum," katanya.
Hal senada disampaikan kuasa hukum lainnya, Marudut Hasiholan Gultom. Ia meminta Bidpropam Polda Sumut mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran, langkah pengawasan, termasuk penempatan khusus (patsus), perlu dipertimbangkan demi menjaga objektivitas pemeriksaan.
"Kami berharap seluruh pimpinan Polri memberikan perhatian serius agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi tetap terjaga dan seluruh pihak memperoleh kepastian hukum," pungkasnya.
Berita Terkait
