Topikseru.com -Aksi mahasiswa mewarnai momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026. Di Jakarta, mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) menggelar aksi untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah.
Sementara itu, rencana demonstrasi Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) di Kota Medan mengalami perubahan. Agenda yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 20 Oktober dialihkan menjadi konsolidasi dan diskusi publik untuk mematangkan tuntutan.
Perkembangan ini membuat pelaksanaan aksi di kedua kota berbeda. Demonstrasi di Jakarta diberitakan berlangsung pada hari ini, sedangkan aksi AMSUB di Medan belum dapat dipastikan tetap digelar sesuai rencana awal.
Baca Juga:
Demo Jakarta Digelar di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani
Berdasarkan pemberitaan pada Selasa, 20 Oktober 2026, Komite Sadar menggelar rangkaian aksi di Jakarta Pusat.
Aksi simbolik dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, aksi massa direncanakan berlangsung di kawasan Tugu Tani mulai pukul 15.00 WIB.
Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggunakan momentum ini untuk menyampaikan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Isu yang disoroti mencakup persoalan ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, kerusakan lingkungan, hingga biaya pendidikan.
Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Pengguna jalan diimbau memantau informasi lalu lintas dan menyesuaikan rute perjalanan.
Lima Tuntutan Mahasiswa di Jakarta
Dalam aksi tersebut, Komite Sadar membawa lima tuntutan utama yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, ekonomi, hukum, demokrasi, dan pelayanan publik.
Salah satu tuntutannya adalah mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir yang meluas sebagai bencana nasional. Massa juga menyoroti perlunya pemulihan kesehatan bagi warga terdampak bencana ekologis serta penindakan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Selain itu, mahasiswa menyoroti persoalan ekonomi dan tingginya harga kebutuhan pokok. Isu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kebebasan berpendapat juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pemerintahan.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mahasiswa menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Seluruh poin tersebut merupakan tuntutan yang disampaikan kelompok aksi, bukan kesimpulan independen mengenai kebijakan pemerintah.
Di Medan, Rencana Aksi AMSUB Berubah Menjadi Diskusi Publik
Berbeda dengan Jakarta, rencana demonstrasi mahasiswa di Medan mengalami perubahan menjelang hari pelaksanaan.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) merencanakan aksi pada Selasa, 20 Oktober 2026. Berdasarkan pemberitaan iNews Medan pada 15 Oktober, sekitar 500 mahasiswa ditargetkan mengikuti aksi tersebut.
Rencana awal mencantumkan pukul 14.00 WIB sebagai waktu pelaksanaan. Sejumlah lokasi yang disebut dalam rencana pergerakan massa antara lain Taman Kebun Bunga, Kantor DPRD Sumatera Utara, dan kawasan Lapangan Merdeka Medan.
Namun, dalam pemberitaan Kedan News pada 19 Oktober, AMSUB disebut mengalihkan agenda unjuk rasa menjadi konsolidasi dan diskusi publik untuk mematangkan tujuh tuntutan.
Koordinator Aksi AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, menjelaskan bahwa penguatan kajian dan argumentasi menjadi bagian dari strategi gerakan mahasiswa agar tuntutan yang disampaikan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena perubahan tersebut, rencana lokasi dan waktu aksi yang diumumkan sebelumnya tidak bisa langsung dianggap sebagai jadwal demonstrasi yang tetap berlaku.
Apa Saja Isu yang Disoroti Mahasiswa Sumatera Utara?
Dalam rencana awal yang diberitakan sebelumnya, AMSUB menyiapkan sejumlah tuntutan untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Isu yang disoroti meliputi penanganan bencana, keterbukaan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta desakan agar persoalan yang dipersoalkan diproses melalui mekanisme konstitusional.
Mahasiswa juga menyoroti penanganan karhutla, evaluasi belanja program strategis nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dan efisiensi anggaran pemerintah.
Poin-poin tersebut menjadi bagian dari rencana tuntutan AMSUB. Karena agenda aksi kemudian dialihkan menjadi diskusi publik, perkembangan terbaru mengenai bentuk kegiatan dan penyampaian tuntutannya masih perlu dipantau.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Jadi Momentum Evaluasi
Tanggal 20 Oktober 2026 menandai dua tahun sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Momentum ini dimanfaatkan sejumlah kelompok mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Meski berlangsung di kota berbeda, isu yang dibawa kelompok mahasiswa sama-sama menyentuh persoalan lingkungan, penggunaan anggaran, ekonomi, pendidikan, dan penegakan hukum.
Di Jakarta, Komite Sadar menggelar aksi untuk menyuarakan tuntutan mereka. Di Medan, AMSUB memilih mematangkan materi tuntutan melalui konsolidasi dan diskusi publik.
Perbedaan agenda tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aksi mahasiswa perlu dilihat berdasarkan informasi terbaru dari masing-masing penyelenggara.
Masyarakat yang ingin mengetahui kemungkinan dampak aksi terhadap lalu lintas di Jakarta maupun Medan sebaiknya memantau pengumuman resmi panitia, kepolisian, dan dinas perhubungan setempat.