Topikseru.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri pada 12 November 2026.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan dua calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan pembentukan tim tersebut setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026).
Baca Juga:
Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Namun, kedua tim memiliki tugas berbeda.
Tim verifikasi bertanggung jawab memeriksa persyaratan calon, sedangkan tim ad hoc menyiapkan dokumen ketetapan MPR untuk pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Lantas, apa saja persyaratan yang akan diperiksa oleh tim verifikasi tersebut?
1. Memeriksa Kelengkapan dan Keaslian Dokumen Calon
Berdasarkan Pasal 137 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dua calon Wakil Presiden.
Artinya, pemeriksaan tidak hanya sebatas memastikan seluruh berkas telah diserahkan, tetapi juga memastikan dokumen tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
Tim verifikasi terdiri atas 36 anggota dan dipimpin salah seorang pimpinan MPR.
Susunan keanggotaannya harus mencerminkan keterwakilan fraksi dan kelompok DPD secara proporsional.
Masa kerja tim verifikasi paling lama tujuh hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan bakal calon Wakil Presiden.
2. Memastikan Calon Memenuhi Persyaratan Hukum
Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta ketentuan perubahan dan putusan pengadilan yang berlaku.
Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan antara lain:
• Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Presiden.
• Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
• Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang.
• Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara.
• Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Memenuhi persyaratan pendidikan dan usia sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap calon Wakil Presiden.
3. Bagaimana Jika Dokumen Calon Tidak Lengkap?
Peraturan MPR juga mengatur langkah yang harus dilakukan apabila tim verifikasi menemukan persyaratan yang belum terpenuhi.
Berdasarkan Pasal 138 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, apabila salah satu atau kedua calon belum melengkapi persyaratan, pimpinan MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden.
Presiden kemudian diberikan waktu paling lama empat hari sebelum sidang paripurna untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang masih kurang.
Jika diperlukan, masa kerja tim verifikasi dapat diperpanjang hingga satu hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Apabila persyaratan tetap belum lengkap, pimpinan MPR dapat menggelar rapat gabungan untuk membahas penundaan sidang paripurna.
Dengan mekanisme tersebut, proses verifikasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum kedua kandidat ditetapkan sebagai calon yang dapat dipilih.
4. Presiden Prabowo Mengusulkan Dua Nama
Dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon kepada MPR.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan memproses pemeriksaan persyaratan sebelum menggelar pemilihan.
Dengan demikian, tim verifikasi tidak bertugas menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Presiden, melainkan memastikan kedua kandidat memenuhi ketentuan untuk mengikuti pemilihan.
5. MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres pada 2 Desember 2026
MPR telah menetapkan jadwal rapat paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran pada Rabu, 2 Desember 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Ahmad Muzani setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD.
Presiden Prabowo juga diminta segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden untuk diproses lebih lanjut.
Sementara itu, tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang akan mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Dengan pembentukan dua tim khusus tersebut, MPR mulai menyiapkan tahapan administratif dan kelembagaan sebelum pemilihan berlangsung.
Publik kini menantikan dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo serta hasil pemeriksaan persyaratan yang dilakukan tim verifikasi MPR.