Topikseru.com -Indonesia menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026. Meski nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, porsi belanja pemerintah untuk pendidikan dibandingkan dengan ukuran ekonomi Indonesia tercatat sebesar 1,3 persen dalam data internasional yang dihimpun Our World in Data dari UNESCO Institute for Statistics.
Dalam daftar yang diurutkan berdasarkan persentase belanja pendidikan terhadap produk domestik bruto (PDB), Indonesia berada di urutan ke-162 dari 169 negara dan wilayah yang memiliki data.
Artinya, porsi belanja pemerintah untuk pendidikan di Indonesia lebih rendah daripada sebagian besar negara dalam daftar tersebut. Namun, angka 1,3 persen ini bukan berarti pemerintah hanya menggunakan 1,3 persen dari APBN untuk pendidikan. Keduanya dihitung dengan cara berbeda.
Baca Juga:
Indonesia Berada di Urutan Ke-162 dari 169 Negara dan Wilayah
Data Government spending on education as a share of GDP yang diperbarui pada Mei 2026 memperlihatkan perbedaan porsi belanja pendidikan di berbagai negara.
Indonesia tercatat sebesar 1,3 persen dari PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan Pakistan yang mencapai 1,9 persen dan Republik Afrika Tengah sebesar 1,8 persen.
Di sisi lain, Laos dan Lebanon masing-masing tercatat sebesar 1,2 persen. Haiti berada di angka 1 persen, Papua Nugini 0,8 persen, Zimbabwe 0,4 persen, dan Nigeria 0,3 persen.
Dari angka tersebut, Indonesia berada di bagian bawah daftar. Jika diurutkan dari persentase tertinggi ke terendah, posisinya berada di urutan ke-162 dari 169 negara dan wilayah yang memiliki data.
Peringkat ini secara khusus mengukur besarnya belanja pemerintah untuk pendidikan dibandingkan dengan PDB. Jadi, angka tersebut bukan peringkat kualitas sekolah, kemampuan siswa, maupun jumlah anggaran pendidikan dalam rupiah.
Negara Mana yang Mengalokasikan Porsi Pendidikan Lebih Besar?
Sejumlah negara memiliki porsi belanja pendidikan terhadap PDB yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia.
Kiribati berada di urutan teratas dalam data yang digunakan, dengan belanja pendidikan sebesar 16,4 persen dari PDB. Tuvalu menyusul dengan 12,8 persen, sedangkan Mikronesia mencapai 11,6 persen.
Negara lain yang juga memiliki angka tinggi adalah Namibia sebesar 9,1 persen, Aljazair 9 persen, Kuba 8,4 persen, Kepulauan Solomon 8,3 persen, dan Botswana 8,1 persen.
Jika dibandingkan dengan negara yang perekonomiannya lebih besar, Australia tercatat sebesar 5,1 persen, Amerika Serikat 5,4 persen, Jepang 3,3 persen, dan India 4,1 persen.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara mengalokasikan bagian ekonomi yang lebih besar untuk membiayai pendidikan pemerintah dibandingkan Indonesia.
Namun, persentase yang lebih tinggi tidak otomatis berarti setiap siswa menerima dana lebih banyak atau kualitas pendidikannya lebih baik. Jumlah penduduk, kondisi ekonomi, biaya pendidikan, dan cara pemerintah membiayai sekolah juga memengaruhi perbandingan tersebut.
Mengapa Anggaran Pendidikan Indonesia Mencapai Rp757,8 Triliun?
Angka Rp757,8 triliun merupakan anggaran pendidikan yang direncanakan dalam RAPBN 2026. Pemerintah menetapkan alokasi tersebut setara dengan 20 persen dari belanja negara.
Lalu, mengapa angka ini berbeda dengan belanja pendidikan sebesar 1,3 persen dari PDB?
Perbedaannya terletak pada dasar perhitungan. Angka 20 persen menunjukkan bagian anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan, sedangkan 1,3 persen menunjukkan perbandingan belanja pendidikan dengan nilai seluruh kegiatan ekonomi Indonesia.
PDB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Karena itu, persentase belanja pendidikan terhadap PDB membantu memperlihatkan seberapa besar belanja pemerintah untuk pendidikan jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi nasional.
Kedua angka tersebut tidak bertentangan karena menggunakan pembanding yang berbeda. Anggaran Rp757,8 triliun juga merupakan rencana anggaran 2026, bukan angka realisasi belanja yang sudah dipastikan pada akhir tahun.
Bagaimana Membaca Posisi Indonesia?
Posisi Indonesia di urutan ke-162 menunjukkan bahwa porsi belanja pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB berada di bagian bawah daftar internasional yang digunakan. Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca sesuai batasannya.
Data yang diperbarui pada 2026 tidak berarti semua negara sudah memiliki angka realisasi untuk tahun yang sama. Untuk negara yang belum memiliki data 2025, sumber menggunakan tahun pengamatan terdekat yang tersedia dalam rentang 2015–2024.
Dengan demikian, peringkat tersebut merupakan perbandingan berdasarkan data terbaru yang tersedia, bukan peringkat realisasi belanja pendidikan seluruh negara pada 2026.
Selain itu, besarnya anggaran pendidikan tidak cukup dinilai dari nominal rupiah atau satu persentase saja. Penggunaan dana, pemerataan fasilitas sekolah, ketersediaan guru, dan hasil belajar siswa juga perlu diperhatikan untuk melihat sejauh mana anggaran pendidikan mendukung kebutuhan masyarakat.