Topikseru.com - Di tengah gencarnya slogan “sekolah gratis untuk semua” yang digaungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kenyataan pahit justru dialami Khairatun Gea, siswi SMA Negeri 1 Gunungsitoli, Nias. Anak yatim ini dilarang mengikuti ujian tengah semester hanya karena menunggak SPP selama empat bulan.
Saat teman-temannya sibuk mempersiapkan ujian, Khairatun justru harus bekerja di warung demi melunasi biaya sekolah yang seharusnya ditanggung oleh program sekolah gratis.
"Ibu kerja di warung dan saya ikut kerja juga. Selain untuk membantu ekonomi, juga untuk mengumpulkan uang agar bisa bayar uang sekolah," ucap Khairatun dengan suara lirih, Selasa (7/10/2025).
Anak Yatim Dilarang Ujian karena SPP, Wali Kelas Tak Beri Keringanan
Khairatun mengaku sempat memohon agar bisa mencicil pembayaran SPP, namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh wali kelasnya.
Yang lebih menyakitkan, ia juga tidak diizinkan mengikuti ujian tengah semester.
"Sudah meminta keringanan agar uang sekolah dibayar dengan cara dicicil. Tapi, wali kelas tetap saja tidak mau dan tak memperbolehkan ujian," katanya.
Di rumah, ibunya, Asmidar Harefa, tak kuasa menahan tangis melihat anak sulungnya terpaksa absen ujian hanya karena masalah uang.
Sejak suaminya meninggal, Asmidar menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
"Hati orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya tidak bisa ikut ujian hanya karena menunggak uang sekolah," ujarnya terbata.
Pihak Sekolah: “Kami Tidak Pernah Larang Siswa Ujian”
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunungsitoli, Otenieli Halawa, mengaku belum mengetahui adanya larangan tersebut.
Menurutnya, sekolah berkomitmen tidak akan menahan siswa mengikuti ujian karena tunggakan.
"Kami tetap komit apapun alasannya siswa harus ujian meski belum bayar uang sekolah. Kami akan panggil wali kelas untuk menindaklanjuti persoalan ini," kata Otenieli.
Program Sekolah Gratis Rp 31 Miliar Gubernur Sumut Dipertanyakan
Kasus yang menimpa Khairatun menjadi tamparan keras bagi program unggulan “Sekolah Gratis” di Kepulauan Nias, program yang digadang-gadang sebagai ikon pemerintahan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Dengan anggaran fantastis Rp 31 miliar, program ini digembar-gemborkan sebagai terobosan untuk meniadakan beban biaya pendidikan di daerah tertinggal.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: masih ada siswa miskin yang terancam gagal ujian karena tunggakan SPP.
Di Nias, “sekolah gratis” ternyata belum sepenuhnya gratis. Di balik slogan pembangunan, masih ada anak-anak yang bekerja demi bisa belajar.
Antara Janji dan Realita: Sekolah Gratis yang Tak Menyentuh Akar Masalah
Kasus Khairatun menyingkap sisi gelap dari sistem pendidikan yang masih timpang.
Ketika kebijakan dibuat dari podium dan baliho, di lapangan masih ada guru yang menolak kemanusiaan hanya karena angka rupiah.
Jika kasus seperti ini terus berulang, program “Sekolah Gratis” berisiko kehilangan maknanya,
ibarat mengganang asap: terdengar muluk, tapi sulit diwujudkan.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
