Topikseru.com, Jakarta – Perum Bulog mencatatkan laba sebesar Rp2,6 triliun hingga akhir September 2026, menurut Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, capaian ini sudah berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Bulog ini sekarang sudah profit oriented, sudah profit per 26 September yang lalu, Bulog itu sudah direview oleh BPKP total profitnya adalah Rp2,6 triliun," kata Rizal kepada jurnalis, di Jakarta, Kamis (9/10/2026).
Menurutnya, perolehan laba itu salah satunya ditopang oleh tingginya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.
Baca Juga:
Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan mencapai sekitar 33,2 juta penerima manfaat setiap bulan.
Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan stimulus pemerintah pada 2026 yang menetapkan bantuan pangan disalurkan selama delapan bulan.
"Nah ini akibat dampak penyalurannya yang luar biasa. Baik penyaluran beras SPHP sendiri, maupun beras bantuan pangan yang begitu besar lebih kurang 33,2 juta per penerima manfaat setiap bulannya, hampir setiap bulan," ujarnya lagi.
Rizal menilai tingginya volume penyaluran beras turut memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan Bulog.
Selain menopang kinerja perusahaan, ia mengatakan program bantuan pangan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membantu menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.
"Sehingga profit bulan cukup tinggi dan masyarakat juga happy alhamdulillah harga-harga tetap stabil," kata Rizal pula.
Pemerintah sebelumnya memutuskan melanjutkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.
Bantuan untuk tiga bulan tersebut akan disalurkan sekaligus, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima total 30 kg beras. Bantuan ditujukan kepada 33.244.408 KPM yang berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan tersebut sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026.
Menanggapi rencana itu, Rizal menyatakan Bulog siap menyalurkan bantuan beras untuk periode Oktober-Desember 2026, dan saat ini tinggal menunggu surat perintah penyaluran.
Ia juga mengatakan beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.
"Kalau saya secepatnya. Kalau sekarang sudah kami packaging, sudah kami masukkan ke karung-karung kemasan-kemasan berasnya, dan siap untuk disalurkan. Totalnya adalah 996 ribu ton," kata Rizal.
Legislator ingin Bulog fokus jaga ketahanan pangan, bukan cari laba
Saat dimulai kebijakan baru soal Bulog Komisi IV DPR RI menginginkan Bulog benar-benar fokus kepada ketahanan pangan dan bukan mencari laba perusahaan, dalam rangka mendukung upaya mencapai swasembada pangan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah.
Komisi IV DPR RI pernah meminta pemerintah agar mengembalikan Bulog pada regulasi awal tanpa berlabel korporasi yang mencari untung.
Menurut Dewan, hal tersebut penting karena tiga pilar utama Bulog menjadi rancu ketika institusi tersebut membonceng label perusahaan.
"Yang dimaksud tiga pilar utama itu adalah ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat, dan melakukan stabilisasi harga," ujar wakil rakyat.
Dewan berpendapat bahwa selama ini fungsi Bulog tersandera akibat tuntutan mencari keuntungan dan dilema tersebut terjadi akibat regulasi yang berubah semenjak 20 Januari 2003.
Sebagaimana diketahui LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No mor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2003 pasal 70 dan 71.