Topikseru.com, Jakarta – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI)/Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) setelah menerima banyak desakan Kongres Luar Biasa (KLB). Namun Michael Sianipar menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI sesuai Kementerian Hukum (Kemenkum).
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/11/2023), PSSI menyampaikan, keputusan tersebut sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.
Keputusan penunjukan Vivin Cahyani yang juga menjabat Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Baca Juga:
Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari AFI.
Jumlah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AFI.
Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, PSSI memandang, permintaan penyelenggaraan KLB memiliki dasar yang sah dan perlu ditindaklanjuti untuk memberikan kesempatan kepada anggota menentukan kepemimpinan baru AFI melalui mekanisme yang berlaku, tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan dan pembinaan futsal Indonesia.
Melalui keputusan tersebut, Vivin Cahyani diberikan kewenangan untuk menjalankan roda organisasi sesuai ketentuan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan, serta mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB.
PSSI menyatakan, penunjukan pelaksana tugas merupakan langkah transisi organisasi, bukan untuk mengambil alih hak anggota dalam menentukan kepemimpinan federasi. KLB menjadi mekanisme yang dipersiapkan untuk menghasilkan kepengurusan baru.
Dalam keputusan yang sama, PSSI menyatakan, Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tidak berlaku lagi. Adapun masa tugas Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua FFI/AFI berlaku sejak 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru.
PSSI menegaskan, keputusan ini juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga kesinambungan program pembinaan, penyelenggaraan kompetisi, pengembangan futsal di daerah, serta persiapan tim nasional, agar dinamika kepengurusan tidak menghambat perkembangan futsal Indonesia yang terus menunjukkan potensi dan kemajuan prestasi.
Organisasi itu juga berharap seluruh pemangku kepentingan futsal nasional dapat menghormati proses organisasi, mengedepankan komunikasi yang konstruktif, serta mendukung pelaksanaan KLB sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Michael Sianipar menegaskan, dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) sesuai Kementerian Hukum (Kemenkum).
Hal tersebut disampaikan Michael di Jakarta pada Kamis (12/11) malam. Ia menyebut secara hukum masih menjadi Ketua Umum FFI.
"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael.
Michael menjelaskan, kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki surat keputusan (SK) dari Kemenkum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah disahkan.
Menurutnya, seluruh mekanisme perubahan kepengurusan harus mengacu pada aturan organisasi tersebut.
"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ujar Michael.
Ia menegaskan setiap upaya pergantian kepengurusan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah. Michael menilai perubahan kepengurusan di luar prosedur AD/ART merupakan tindakan ilegal.
"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.
Michael juga menanggapi keputusan PSSI yang memberhentikannya sebagai Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI.
Ia mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan tersebut. Michael mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila penunjukan Plt tersebut benar-benar dilakukan.
"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.
Michael menambahkan, dirinya bersama jajaran kepengurusan FFI akan tetap berpegang pada dokumen legalitas organisasi. Ia juga meminta publik futsal Indonesia menilai polemik tersebut secara objektif.
Menurut Michal, kepengurusannya masih memiliki sejumlah program yang ingin dituntaskan hingga 2028, termasuk mengawal target Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Dunia Futsal 2028.
"Kami masih punya impian untuk mengawal Indonesia agar bisa masuk ke Piala Dunia Futsal 2028," kata Michael.
Michael Sianipar berharap agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memberikan ruang baginya untuk melakukan klarifikasi setelah dirinya dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI).
"Saya berharap jika memang ada hal-hal yang memang dirasa perlu untuk saya klarifikasi, panggil saya. Saya siap dipanggil (untuk) menjelaskan apa pun pertanyaan dari A sampai Z secara terbuka, panggil saya," kata Michael Sianipar dalam sebuah video yang dipublikasikan FFI melalui media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menyampaikan hal itu menanggapi keputusan PSSI menunjuk Vivin Cahyani yang juga menjabat Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari FFI.
PSSI menyampaikan, keputusan tersebut sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.
Michael mengatakan, jabatan merupakan sebuah amanah yang bersifat sementara. Oleh sebab itu, ia meminta pimpinan PSSI agar melihat persoalan yang terjadi di FFI atau sekarang bernama Asosiasi Futsal Indonesia secara objektif.
Ia berharap agar PSSI tidak mengambil kebijakan untuk kepentingan sesaat, tetapi mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.
Lebih lanjut, Michael menjelaskan, futsal merupakan bagian dari entitas di dalam keluarga besar PSSI. Namun demikian, FFI juga memiliki aturan dan legalitas yang menempatkan posisi kepengurusan saat ini yang perlu dihormati.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat, ia juga akan kembali ke tanah air dan akan bertemu dengan banyak pihak untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kondisi FFI.
Michael menginginkan agar dinamika yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. "Agar badai ini segera berlalu dan kita kembali fokus untuk membangun futsal Indonesia," katanya.