Topikseru.com, Medan – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas perkara Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
"Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah menerima pelimpahan berkas perkara," ujar Juru Bicara PN Medan Soniady Drajat Sadarisman di Medan, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan berkas perkara tersebut dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/11) dengan nomor register 144/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn.
Baca Juga:
Guna menyidangkan perkara tersebut, pimpinan PN Medan telah menunjuk majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis, SH, MH, dengan hakim anggota Deny Syahputra, SH, MH, dan Rurita Ningrum, SH.
Soniady mengatakan sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11/2026).
"Sidang pertamanya diagendakan pada hari Selasa, 24 November 2026," ujarnya.
Sebelumnya, KPK lebih dahulu melimpahkan berkas perkara Yaqub Abdhal Mu'arif dalam berkas terpisah. Rekanan tersebut diduga sebagai pemberi suap senilai Rp 1 miliar terkait pengaturan 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) serta lima paket pekerjaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat periode Maret 2025 hingga Juli 2026.
Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Yaqub dengan pidana dua tahun empat bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11).
Dalam persidangan perkara Yaqub, JPU KPK juga menghadirkan Syah Afandin alias Ondim sebagai saksi untuk mendalami dugaan praktik pemberian fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.
Dugaan praktik tersebut berkaitan dengan sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Dalam persidangan, Ondim turut memberikan keterangan mengenai proyek-proyek yang dikaitkan dengan Yaqub.
Perkara dugaan suap tersebut terungkap setelah tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan pada Kamis (2/7/2026).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Syah Afandin bersama sejumlah pihak, di antaranya Winnada Akbar yang merupakan ajudannya serta Syahrial Harahap, mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009–2014.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan Syah Afandin alias Ondim dan Yaqub Abdhal Mu'arif sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp100 juta.
Diberitakan sebelumnya, komisi antirasuah tersebut lebih dulu melimpahkan perkara Yaqub Abdhal Mu'arif (berkas terpisah), rekanan diduga pemberi suap senilai Rp1 miliar terkait 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) dan lima paket lainnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, periode Maret 2025 hingga Juli 2026.
Ia dituntut agar dipidana dua tahun dan empat bulan penjara. Senin (9/11/2026) di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan. Selain itu, tim JPU KPK juga menuntut terdakwa dengan pidana denda Rp200 juta subsidair (bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama) 80 hari penjara.
Praktik dugaan fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, diduga kuat disisihkan buat eks Bupati Ondim sejak tahun 2025 hingga 2026.
Tim JPU dimotori Toni Indra juga telah menghadirkan Ondim di Pengadilan Tipikor Medan sebagai saksi. Di awal, Ondim tampak enggan mengakui adanya praktik dugaan suap yang dibungkus dengan narasi fee proyek, dalam pekerjaan sejumlah paket pekerjaan fisik di Disdik Langkat.
"Baru di tahun 2025 ada praktik fee proyek di Disdik. Untuk Yaqub (terdakwa) disampaikan ke saya Rp8 miliar hingga Rp9 miliar. Kalau gak salah 80 proyek. Setahu saya Yaqub ada punya perusahaan dan ada juga yang dipinjam. Lazim itu sepanjang ada Surat Kuasa dari pemilik perusahaan.
Izin pak jaksa. Tidak ada saya perintahkan terdakwa cari perusahaan. Saya yang ditawarkan dapat fee proyek 10 persen. Kata terdakwa, biasanya kita dapat untung. Dalam rekayasa mereka bisa dapat keuntungan. Kalau tidak terealisasi mungkin tidak sebesar yang telah diisepakati," urai Ondim.
Fakta lainnya terungkap di persidangan, aliran dana dari terdakwa Yaqub ke Ondim di antaranya melalui saksi Zulkifli Jambak sebagai sopir maupun eks legislator Syahrial Harahap.