Topikseru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Kali ini, penyidik menyasar enam lokasi sekaligus, mulai dari kantor instansi pemerintah, kediaman kontraktor, hingga rumah mantan pejabat yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan berlangsung selama dua hari, yakni pada 9-10 November 2026. Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang dinilai berkaitan dengan penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat pemerintahan dan pihak swasta.
Baca Juga:
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," kata Budi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Enam lokasi yang menjadi sasaran penyidik terdiri atas Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara dan Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Selain dua kantor tersebut, penyidik juga mendatangi rumah dua kontraktor pembangunan jalan, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.
Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri lebih jauh dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, serta PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto.
Dari pihak swasta, KPK menetapkan Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang sebagai tersangka.
Penetapan tersebut menjadi awal pengusutan perkara yang kemudian berkembang dengan menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek pembangunan jalan tersebut.
Perkembangan berikutnya disampaikan pada 13 Oktober 2026. KPK mengungkap identitas delapan tersangka tambahan yang sebelumnya telah ditetapkan pada September 2026.
Delapan orang tersebut terdiri atas mantan Kepala BBPJN Sumatera Utara berinisial SCH, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut berinisial DE dan RP, serta tiga mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I berinisial MPP, F, dan HH.
Selain itu, penyidik juga menetapkan mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut berinisial TRP dan mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II berinisial MM sebagai tersangka.
Dengan pengembangan tersebut, penyidikan KPK menjangkau lebih banyak pihak yang pernah menduduki jabatan strategis dalam pelaksanaan proyek jalan nasional di Sumatera Utara.
Namun, penahanan tersebut tidak mencakup DE. KPK belum menyertakan yang bersangkutan dalam penahanan pada saat itu.
Penggeledahan terhadap enam lokasi pada November 2026 menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut.
Barang bukti elektronik dan dokumen yang diamankan kini menjadi bagian dari materi yang akan ditelaah penyidik untuk memperkuat pembuktian.
KPK masih memiliki pekerjaan untuk mengurai keterkaitan antara pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk peran masing-masing dalam proyek pembangunan jalan yang menjadi objek perkara.
Kasus ini sekaligus menjadi sorotan terhadap tata kelola proyek infrastruktur di Sumatera Utara, mengingat penyidikan telah menjangkau lingkungan pemerintah daerah, satuan kerja jalan nasional, hingga kalangan kontraktor swasta.