Topikseru.com - Kota Medan masih memiliki kawasan hutan mangrove yang menjadi bagian penting ekosistem pesisir. Salah satunya berada di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Kawasan ini memiliki luas sekitar 178,24 hektare dan sejak lama dikembangkan sebagai daerah perlindungan mangrove berbasis masyarakat.
Keberadaan hutan bakau tersebut bukan hanya penting untuk menjaga lingkungan pesisir, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Pada 2026, kawasan Mangrove Sicanang kembali mendapat perhatian melalui sejumlah kegiatan penelitian, pemetaan lingkungan, dan pemberdayaan usaha masyarakat.
Baca Juga:
Salah satu perkembangan terbaru datang dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang melakukan pemetaan kawasan mangrove menggunakan teknologi drone sekaligus mendorong pengembangan produk UMKM berbasis potensi alam setempat.
Memiliki Luas 178,24 Hektare dan Terbagi Menjadi Tiga Zona
Kawasan perlindungan mangrove Sicanang memiliki luas sekitar 178,24 hektare. Penetapannya sebagai Daerah Perlindungan Mangrove Berbasis Masyarakat (DPM-BM) dilakukan melalui kesepakatan masyarakat dan pemerintah pada 2015.
Dalam pembagian kawasan, terdapat tiga zona dengan fungsi berbeda.
Zona inti memiliki luas 25,70 hektare yang difokuskan untuk perlindungan ekosistem. Zona penyangga mencapai 15,11 hektare, sedangkan zona pemanfaatan memiliki luas sekitar 137,43 hektare.
Pembagian tersebut bertujuan agar kegiatan masyarakat tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan mangrove.
Kawasan ini juga pernah dikembangkan sebagai destinasi ekowisata dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk jalur susur mangrove dan sarana edukasi lingkungan.
USU Lakukan Pemetaan Mangrove Menggunakan Drone pada 2026
Perkembangan terbaru kawasan Sicanang terlihat melalui program Desa Binaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara.
Dalam laporan yang diterbitkan Waspada pada 15 September 2026, tim LPPM USU melakukan pemetaan kawasan menggunakan teknologi drone dan pengamatan langsung di sekitar wilayah mangrove.
Pemetaan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai luasan kawasan, kondisi ekosistem, serta potensi persebaran bahan baku yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi sumber daya alam pesisir dengan pengembangan ekonomi masyarakat.
Selain pemetaan, tim juga melakukan koordinasi dan wawancara dengan pemerintah kelurahan serta pelaku UMKM untuk mengetahui kondisi usaha, kebutuhan bahan baku, dan kendala pemasaran.
Dengan adanya pemetaan tersebut, potensi mangrove di Sicanang diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih terarah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Buah Mangrove Diolah Menjadi Keripik hingga Sirup
Salah satu hal menarik dari kawasan Sicanang adalah masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut.
Potensi tanaman mangrove juga dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.
Berdasarkan laporan pendampingan LPPM USU pada September 2026, Kelompok Kartini Mangrove Canang telah mengembangkan sejumlah produk olahan.
Produknya cukup beragam, mulai dari keripik mangrove, basreng, sirup, selai, dodol, yogurt, dawet, hingga produk perawatan tubuh.
Namun, kegiatan produksi masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah ketersediaan bahan baku yang bersifat musiman sehingga tidak selalu tersedia sepanjang tahun.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, masyarakat mulai mengembangkan produk alternatif dari tumbuhan lain yang dapat ditemukan lebih konsisten.
Salah satunya adalah daun jeruju yang mulai diolah menjadi teh herbal.
Selain persoalan bahan baku, pemasaran juga menjadi tantangan. Selama ini, penjualan produk masih banyak mengandalkan kegiatan pameran dan belum optimal memanfaatkan saluran digital.
Karena itu, program pendampingan USU juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran digital, kualitas produk, dan pengemasan agar usaha masyarakat dapat menjangkau pasar lebih luas.
Penelitian 2026 Menyoroti Masalah Pengelolaan dan Pengawasan
Di balik potensi lingkungan dan ekonomi tersebut, pengelolaan kawasan Mangrove Sicanang masih menghadapi sejumlah persoalan.
Penelitian yang diterbitkan pada 7 September 2026 dalam International Journal of Education, Vocational and Social Science mengulas tata kelola hutan mangrove Sicanang dari sisi transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Penelitian yang ditulis Nunti Sibuea dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tersebut menemukan bahwa sistem transparansi pengelolaan masih bersifat informal dan belum didukung mekanisme pelaporan publik yang terstandar.
Pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan juga dinilai belum berjalan kuat, baik kepada instansi kehutanan tingkat provinsi maupun masyarakat sekitar.
Penelitian itu turut menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kelurahan, instansi pemerintah kota, dan dinas kehutanan provinsi.
Keterbatasan sumber daya serta rendahnya literasi lingkungan sebagian masyarakat juga disebut menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan mangrove.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hutan bakau tidak cukup hanya mengandalkan penetapan kawasan. Diperlukan koordinasi antarlembaga, pengawasan rutin, serta keterlibatan masyarakat yang lebih kuat.
Hutan Mangrove Punya Peran Penting bagi Masyarakat Pesisir
Keberadaan hutan mangrove memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar memperindah kawasan pesisir.
Akar tanaman bakau membantu menahan sedimen dan mengurangi dampak gelombang terhadap garis pantai. Ekosistem ini juga menjadi tempat berlindung dan berkembang biak berbagai organisme perairan.
Ikan, udang, kepiting, dan sejumlah biota lainnya memanfaatkan kawasan mangrove sebagai habitat maupun tempat mencari makan.
Bagi masyarakat pesisir seperti warga Belawan Sicanang, keberadaan ekosistem tersebut berkaitan langsung dengan keberlanjutan sumber penghidupan.
Jika kawasan mangrove mengalami kerusakan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas perikanan dan ekonomi warga.
Karena itu, upaya menjaga mangrove perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan.
Bagaimana Masa Depan Mangrove Sicanang?
Perkembangan sepanjang 2026 memperlihatkan bahwa Mangrove Sicanang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Pemetaan menggunakan drone, pendampingan UMKM, serta penelitian mengenai tata kelola menjadi bagian dari upaya memahami kondisi kawasan dan memperbaiki pemanfaatannya.
Meski demikian, persoalan pengawasan, koordinasi kelembagaan, ketersediaan bahan baku, dan pemasaran produk masih membutuhkan perhatian.
Kawasan seluas 178,24 hektare ini pada akhirnya tidak hanya membutuhkan perlindungan di atas kertas, tetapi juga pengelolaan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, Hutan Mangrove Sicanang berpeluang menjadi kawasan konservasi sekaligus sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Kota Medan.