Topikseru.com - Ratusan bidang tanah wakaf di Kota Medan masih menghadapi persoalan administrasi hingga sengketa kepemilikan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah setelah terungkap bahwa sekitar 200 dari 1.300 bidang tanah wakaf di Medan masih membutuhkan penanganan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 100 bidang bahkan menghadapi persoalan hukum atau sengketa. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan belum terbitnya sertifikat, tetapi juga menyangkut dokumen yang hilang hingga perubahan nama kepemilikan pada sertifikat tanah.
Data tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Muhibuddin, dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada nazir di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga:
Menurut Muhibuddin, dari sekitar 1.300 bidang tanah wakaf yang tercatat di Medan, sebanyak 1.100 bidang telah memiliki sertifikat. Sementara itu, sekitar 200 bidang lainnya masih membutuhkan penyelesaian, termasuk bidang-bidang yang terlibat sengketa.
Dokumen Hilang hingga Sertifikat Berubah Nama
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan, persoalan tanah wakaf sudah menjadi salah satu pengaduan masyarakat yang diterimanya.
Temuan di lapangan cukup beragam. Ada tanah wakaf yang dokumennya tidak lagi ditemukan, ada sertifikat yang berubah menjadi atas nama pihak lain, hingga tanah yang penyerahannya hanya didasarkan pada surat perjanjian sederhana.
Kondisi tersebut membuat status hukum sejumlah aset wakaf perlu ditelusuri kembali. Sebab, tanah yang telah diwakafkan semestinya terlindungi dan digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya.
Rico menegaskan, penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah Kota Medan pun menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu penataan administrasi serta pengamanan aset wakaf.
Kejati Sumut Dorong Pembentukan Satgas
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Muhibuddin mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan pemerintah daerah, BPN, dan instansi terkait lainnya.
Satgas tersebut diharapkan dapat menginventarisasi seluruh bidang tanah wakaf, menyinkronkan data, serta memetakan persoalan yang dihadapi masing-masing aset.
Menurut Muhibuddin, pembenahan data menjadi langkah awal yang penting. Tanpa data yang jelas dan selaras, proses penyelesaian sertifikasi maupun sengketa berpotensi berjalan tidak terarah.
Ia berharap persoalan sertifikasi tanah wakaf di Medan dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun melalui strategi dan jadwal kerja yang terukur.
Dalam kegiatan yang sama, sebanyak 17 persil sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada para nazir. Penyerahan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kepastian hukum atas aset yang telah diwakafkan.
Nazir Diminta Tertib Administrasi
Selain mendorong percepatan sertifikasi, Muhibuddin mengingatkan pentingnya peran nazir atau pihak yang menerima amanah untuk mengelola harta wakaf.
Pengelolaan tanah wakaf perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Administrasi kepemilikan, dokumen wakaf, hingga laporan pengelolaan harus dijaga agar tidak memunculkan persoalan baru.
Tanah wakaf juga diharapkan tidak hanya menjadi aset yang dibiarkan tanpa pemanfaatan. Sepanjang sesuai dengan ikrar dan peruntukannya, aset tersebut dapat dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Persoalan ratusan bidang tanah wakaf di Medan kini menjadi pekerjaan bersama pemerintah, aparat penegak hukum, BPN, dan para nazir. Penyelesaiannya bukan sekadar menerbitkan sertifikat, tetapi juga memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap terlindungi dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.