Topikseru.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap penerapan metode prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ingin menggunakan metode tersebut diwajibkan mengantongi persetujuan dan melewati verifikasi BGN pusat.
Kebijakan ini diterapkan karena penyajian makanan secara prasmanan masih dalam tahap uji coba di sejumlah lokasi di Pulau Jawa. Pemerintah ingin memastikan fasilitas, prosedur operasional, dan kesiapan petugas memenuhi standar sebelum metode tersebut diterapkan lebih luas.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, SPPG tidak diperbolehkan menentukan sendiri penggunaan sistem prasmanan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.
Baca Juga:
Menurut dia, mitra penyelenggara harus mengajukan permohonan, menjalani proses verifikasi, serta menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP). Petugas yang terlibat juga harus memperoleh pelatihan sesuai ketentuan.
"Penerapan sistem prasmanan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap SPPG tanpa persetujuan BGN," kata Tysa dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Penilaian mencakup manfaat penyajian, kesiapan operasional, hingga pemenuhan standar keamanan pangan.
Tysa menyebut hasil evaluasi awal menunjukkan sejumlah potensi keuntungan. Makanan dapat disajikan lebih cepat kepada anak-anak, suhu makanan berpeluang lebih terjaga, dan kebutuhan pemorsian secara individual dapat dikurangi.
Pengurangan proses pemorsian tersebut juga dinilai berpotensi menekan risiko kontaminasi. Namun, manfaat itu bergantung pada penerapan prosedur yang tepat, kebersihan fasilitas, dan kedisiplinan petugas.
Karena itu, BGN belum menjadikan hasil evaluasi awal sebagai alasan untuk menerapkan metode prasmanan secara bebas di seluruh wilayah.
Aspek kebersihan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG prasmanan. Petugas wajib menerapkan praktik higienitas yang baik, termasuk menggunakan alat pelindung diri sesuai ketentuan untuk mengurangi risiko kontaminasi selama proses penyajian.
Dengan demikian, perubahan metode distribusi tidak boleh mengurangi kualitas makanan ataupun mengabaikan aspek keselamatan pangan.
BGN perlu memastikan bahwa setiap fasilitas yang mengadopsi sistem prasmanan memiliki prosedur yang jelas, sarana pendukung yang memadai, dan petugas yang memahami standar pelayanan.
Tysa mengatakan, laporan dari penerima manfaat, sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan.
Masukan tersebut diperlukan untuk menentukan perbaikan, baik pada proses penyajian, kualitas makanan, maupun kesiapan operasional SPPG.
Masyarakat dapat memanfaatkan saluran pengaduan resmi BGN, termasuk layanan Sahabat Gizi (SAGI) 127, untuk menyampaikan laporan atau memperoleh informasi mengenai program tersebut.
Evaluasi secara berkelanjutan dinilai penting agar pelaksanaan MBG dapat menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat dan kondisi masing-masing wilayah.
Perhatian khusus juga diperlukan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Melalui evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, BGN berupaya memastikan program MBG berjalan sesuai sasaran. Adapun perluasan metode prasmanan tetap bergantung pada hasil evaluasi, kesiapan fasilitas, dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.
Dengan mekanisme verifikasi tersebut, BGN ingin memastikan inovasi dalam penyajian makanan tidak mengesampingkan tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi yang aman bagi para penerima manfaat.