Minggu, 27 September 2026
Minggu, 27 September 2026
Topikseru.com, Jakarta - Pemerintah memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menempatkan edukasi masyarakat sebagai salah satu garis depan.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menugaskan sekitar 1.000 perwira TNI untuk turun langsung ke berbagai daerah. Para perwira tersebut akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan lahan tanpa menggunakan cara pembakaran.
Arahan itu disampaikan Prabowo ketika berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar mengenai pengelolaan lahan gambut serta pencegahan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga:
"Saya sudah tugaskan TNI, nanti mungkin Polri, saya turunkan 1.000 perwira, mayor, letkol, kolonel. Seribu, saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu, untuk memberi edukasi," kata Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla sebelum api muncul.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyampaikan rencana pelibatan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri untuk sosialisasi serta edukasi di daerah rawan kebakaran.
Buka Lahan Tanpa Bakar Jadi Fokus EdukasiPrabowo mengatakan persoalan karhutla tidak cukup ditangani ketika kebakaran sudah terjadi. Pencegahan di tingkat masyarakat menjadi bagian penting karena aktivitas pembukaan lahan dapat menjadi salah satu sumber risiko kebakaran.
Karena itu, para perwira yang diturunkan ke kabupaten-kabupaten akan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara membuka dan mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Pemerintah, kata Prabowo, juga ingin memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan lahan.
"Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian," ujar dia.
Pendekatan tersebut diarahkan agar kebutuhan masyarakat untuk mengelola lahan tidak berujung pada praktik yang meningkatkan risiko kebakaran.
Prabowo mengatakan pemerintah memiliki dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat karhutla.
"Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita," katanya.
Perusahaan Diminta Penuhi Kewajiban PencegahanSelain menyasar masyarakat, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan karhutla.
Prabowo mengatakan perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran. Di antaranya menyediakan menara pemantau, embung sebagai sumber air, serta tim pemadam kebakaran dari lingkungan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah sebelumnya juga telah menyatakan akan mengambil tindakan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla, termasuk pencabutan izin dan proses hukum sesuai pelanggaran yang ditemukan.
Dengan demikian, penanganan karhutla diarahkan tidak hanya melalui pengerahan petugas ketika api muncul, tetapi juga melalui kesiapan sarana dan pengawasan sebelum kebakaran terjadi.
Prabowo Minta Embung dan Pompa Disiapkan Sebelum KebakaranKawasan gambut menjadi perhatian khusus pemerintah karena karakteristik lahannya membuat penanganan kebakaran membutuhkan strategi tersendiri.
Dalam diskusi di Istana Merdeka, Prabowo meminta sarana mitigasi fisik disiapkan jauh sebelum kebakaran terjadi.
"Soal mitigasi fisik kita lakukan ya. Pemadam kebakaran harus siap, nggak ada, jauh sebelum kebakaran bikin embung, embung, embung, embung. Belum ada kebakaran bikin pompa, pompa, pompa, siapkan semua itu," ujar Prabowo.
Pemerintah juga membahas pengelolaan ekosistem gambut bersama akademisi dan lembaga riset. Diskusi tersebut mencakup penanganan kebakaran, perlindungan gambut, hingga pemilihan tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan di kawasan gambut.
Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Gambut dan MangroveDalam pertemuan yang sama, pemerintah mengambil keputusan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan mangrove sekaligus meningkatkan pencegahan karhutla.
Menurut pemerintah, BPGMN nantinya akan mendukung sejumlah pendekatan seperti riset, pemetaan, deteksi dini, serta pemantauan titik panas di kawasan gambut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden juga meminta penelitian mengenai gambut terus dikembangkan agar pengelolaan kawasan tersebut semakin berbasis kajian ilmiah.
Langkah ini menunjukkan penanganan karhutla pemerintah mulai diarahkan pada kombinasi edukasi masyarakat, kesiapan infrastruktur, pengawasan perusahaan, serta pendekatan berbasis riset.
1.000 Perwira Jadi Ujung Tombak Edukasi di DaerahPenugasan 1.000 perwira TNI menjadi bagian dari upaya membawa kebijakan pencegahan karhutla lebih dekat ke tingkat kabupaten.
Para perwira tersebut akan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan lahan sekaligus memperkuat kesadaran mengenai risiko pembakaran.
Bagi pemerintah, pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada respons setelah kebakaran terjadi.
Di saat yang sama, penyediaan pompa, embung, sistem pemantauan dan kesiapan petugas pemadam diposisikan sebagai bagian dari mitigasi yang harus tersedia sebelum kondisi darurat muncul.
Strategi tersebut kini berjalan bersamaan dengan penguatan kelembagaan melalui pembentukan BPGMN dan pelibatan akademisi dalam riset pengelolaan gambut.