Topikseru.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan baru kepada pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono dipanggil ke kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung hanya dua hari setelah keduanya dilantik di Istana Negara.
Dalam pertemuan itu, pembahasan tidak hanya berkisar pada bagaimana pemerintah menyampaikan program kepada publik.
Baca Juga:
Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk membuka ruang bagi kritik dan keluhan.
Arah tersebut menempatkan Bakom bukan sekadar sebagai penyampai informasi pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu jalur komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Pertemuan itu membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program pemerintah, hasil pelaksanaan kebijakan, serta manfaatnya kepada masyarakat.
Namun, ada pesan lain yang cukup menonjol.
Prabowo meminta komunikasi pemerintah dibuat lebih mudah dipahami. Informasi mengenai kebijakan tidak cukup disampaikan dengan bahasa birokrasi, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana agar lebih mudah diterima masyarakat.
Arahan tersebut menjadi penting karena kebijakan pemerintah kerap memiliki aspek teknis yang tidak selalu mudah dipahami publik.
Bakom diminta menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui sebuah program, tetapi juga memahami alasan pemerintah mengambil keputusan tersebut.
Pola komunikasi seperti ini membuat penjelasan kebijakan menjadi bagian penting dari pekerjaan Bakom.
Terlebih, informasi mengenai program pemerintah dapat diterima masyarakat melalui berbagai saluran dengan karakter audiens yang berbeda.
Bakom tidak hanya diminta menyampaikan informasi, tetapi juga menerima masukan, keluhan, dan kritik dari publik.
Masukan tersebut kemudian diharapkan dapat diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.
Dengan pola tersebut, komunikasi pemerintah diarahkan menjadi lebih dialogis.
Masyarakat bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan respons terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang pada hari yang sama dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus anggota.
Dengan demikian, pertemuan di Hambalang menjadi salah satu arahan awal Prabowo kepada jajaran baru Bakom setelah pergantian kepemimpinan.
Bakom juga diarahkan untuk tidak hanya menyampaikan program, tetapi menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat.
Dalam perkembangan teknologi komunikasi yang semakin cepat, tantangan Bakom juga tidak berhenti pada media konvensional.
Informasi pemerintah kini bersaing dengan berbagai konten di ruang digital. Karena itu, kemampuan menjelaskan kebijakan secara sederhana sekaligus merespons aspirasi publik menjadi bagian penting dari komunikasi pemerintahan.
Lembaga tersebut diharapkan menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Di satu sisi, Bakom bertugas memastikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah dapat dipahami publik.
Di sisi lain, Bakom juga diharapkan membawa suara masyarakat kembali ke dalam pemerintahan.
Model komunikasi seperti itu membuat alurnya tidak berhenti pada pemerintah - masyarakat.
Ada jalur sebaliknya, yakni masyarakat - pemerintah melalui masukan, kritik, dan keluhan yang dihimpun.
Tantangannya bukan hanya memperbanyak informasi mengenai kegiatan pemerintah, tetapi memastikan informasi tersebut dapat dipahami sekaligus membuka ruang dialog.
Keberhasilan komunikasi pemerintah pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang disampaikan.
Ada pula persoalan apakah masyarakat memahami isi kebijakan, mengetahui manfaatnya, serta memiliki saluran untuk menyampaikan kritik dan masukan.
Pertemuan Prabowo dengan Syahganda dan Fadli di Hambalang menjadi penanda awal arah tersebut.
Bakom kini mendapat tugas untuk membangun komunikasi pemerintah yang lebih sederhana, terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat.