Topikseru.com - Proses pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti di pemerintahan Prabowo Subianto belum memasuki tahap penentuan kandidat. Hingga Selasa, 17 November 2026, Presiden Prabowo belum menyerahkan satu pun nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut dia, tahapan pemilihan masih menunggu proses pengusulan nama dari partai politik pengusung serta keputusan Presiden.
Situasi ini turut memengaruhi jadwal pemilihan. Agenda yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini disepakati mundur menjadi 9 Desember 2026.
Baca Juga:
"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Perubahan jadwal tersebut memberikan tambahan waktu bagi pemerintah dan partai politik untuk menyelesaikan tahapan pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Presiden diketahui menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, sebelum melanjutkan agenda ke KTT APEC di Shenzhen, Cina. Prabowo dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Kamis, 19 November 2026.
Menurut Yusril, kondisi tersebut membuat waktu untuk melakukan komunikasi formal dengan partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 menjadi terbatas.
Meski pertemuan dengan sejumlah partai politik telah berlangsung di Istana Bogor beberapa hari sebelumnya, Yusril menegaskan belum ada pembahasan resmi yang memenuhi tahapan formal pencalonan.
"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," ujarnya.
Dengan demikian, proses penentuan kandidat masih membutuhkan koordinasi antara Presiden dan partai-partai yang memiliki kewenangan mengusulkan nama.
Ada prosedur konstitusional yang wajib dipenuhi, mulai dari pengusulan kandidat oleh partai politik hingga penyerahan dua nama kepada MPR.
Ketentuan tersebut merujuk pada UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, serta Peraturan Tata Tertib MPR.
Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan Yusril, Presiden harus menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
Jika pemilihan tetap digelar pada 2 Desember, batas penyerahan kandidat seharusnya jatuh pada 18 November 2026.
Namun, setelah jadwal pemilihan diubah menjadi 9 Desember, tenggat penyerahan dua kandidat bergeser menjadi 25 November 2026.
Yusril menegaskan bahwa ketepatan prosedur menjadi perhatian utama agar proses pemilihan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Yusril menjelaskan, sesuai amanat UU MD3, dua nama calon Wakil Presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu partai politik atau gabungan tujuh partai politik pengusung pasangan calon pada pemilihan presiden sebelumnya.
Artinya, proses pengisian jabatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari mekanisme formal yang melibatkan partai politik pengusung.
Tahapan ini dinilai penting untuk memastikan setiap kandidat memenuhi persyaratan administratif dan konstitusional sebelum disampaikan kepada MPR.
Pemerintah juga perlu memastikan seluruh dokumen pencalonan sesuai aturan agar tidak membuka peluang munculnya sengketa atau persoalan prosedural.
Salah satu nama yang mencuat adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Menanggapi munculnya berbagai nama tersebut, Yusril menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi yang berkembang di masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembicaraan publik tidak dapat disamakan dengan proses pencalonan resmi.
Menurut Yusril, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas bahwa nama-nama yang beredar saat ini belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi.
Yusril menjelaskan, tim verifikasi MPR akan bekerja selama sekitar dua pekan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing kandidat.
Pemeriksaan tersebut menjadi tahapan penting sebelum MPR menggelar sidang pemilihan.
Adapun pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 dengan mekanisme pemungutan suara secara tertutup.
Dengan perubahan jadwal tersebut, tahapan pencalonan kini memasuki periode krusial. Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 25 November untuk menentukan dan menyerahkan dua nama kandidat kepada MPR.
Publik pun masih menunggu keputusan akhir Presiden, terutama di tengah munculnya sejumlah nama yang mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi posisi Wakil Presiden.