Topikseru.com - Polemik surat keterangan penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendorong agenda perubahan regulasi di parlemen. Komisi X DPR berencana memasukkan pengaturan penyetaraan pendidikan luar negeri ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengakhiri ketidakjelasan aturan yang selama ini berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran. DPR menginginkan proses pengakuan pendidikan yang ditempuh warga negara Indonesia di luar negeri memiliki dasar hukum yang tegas dan mengikat.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan polemik dokumen pendidikan Gibran harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Menurut dia, persoalan serupa tidak seharusnya kembali muncul akibat regulasi yang belum memberikan pedoman secara terperinci.
Baca Juga:
"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," kata Lalu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya ketentuan yang tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga menjelaskan kedudukan, persyaratan, dan konsekuensi hukum dari surat keterangan penyetaraan.
Dia berharap revisi UU Sisdiknas dapat menghasilkan regulasi yang menjadi rujukan bersama bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat.
Menurut Lalu, aturan yang memiliki kekuatan hukum jelas diperlukan agar setiap keputusan terkait pengakuan pendidikan tidak bergantung pada penafsiran masing-masing pihak.
"Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu," ujarnya.
Karena itu, pemerintah membutuhkan mekanisme pengakuan pendidikan yang transparan dan dapat diterapkan secara konsisten.
Kejelasan regulasi diperlukan untuk menjawab sejumlah persoalan, mulai dari persyaratan dokumen, proses evaluasi akademik, kewenangan lembaga penerbit, hingga pengakuan hasil pendidikan di Indonesia.
Tanpa pedoman yang terperinci, proses penyetaraan berpotensi menimbulkan perdebatan, terutama ketika dokumen yang diterbitkan lembaga pemerintah memiliki konsekuensi terhadap persyaratan administratif atau jabatan publik.
Lalu berharap revisi undang-undang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri.
Dia menegaskan bahwa regulasi baru seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga negara yang ingin memperoleh pengakuan atas pendidikan mereka.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan surat keputusan tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Dokumen yang dicabut adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
SK pencabutan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.
Melalui keputusan itu, kementerian memerintahkan penarikan dokumen penyetaraan dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menguasainya.
Kemendikdasmen juga menyatakan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pencabutan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya memicu perdebatan mengenai proses pengakuan pendidikan luar negeri.
Menurut Yusril, putusan MA yang membatalkan surat keterangan itu telah berkekuatan hukum tetap.
"Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah terhadap dokumen penyetaraan yang menjadi pokok polemik.
Namun, perkembangan perkara ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai sistem pengakuan pendidikan luar negeri di Indonesia, termasuk bagaimana pemerintah memastikan setiap dokumen diterbitkan melalui prosedur yang jelas.
Jika dimasukkan dalam pembahasan revisi undang-undang, ketentuan penyetaraan pendidikan berpeluang menjadi bagian dari evaluasi sistem pendidikan nasional.
Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum tanpa mempersulit masyarakat yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Publik kini menanti apakah rencana DPR itu akan diterjemahkan menjadi ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur, kewenangan, dan standar penyetaraan ijazah.
Dengan regulasi yang lebih tegas, polemik serupa diharapkan tidak kembali muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap dokumen pendidikan.