Topikseru.com - Peta politik pencarian pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak akan mengajukan kader sendiri untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI. PAN justru menyatakan dukungan terhadap figur yang berasal dari Partai Gerindra.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kesepahaman di antara sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai asal partai calon pengganti Gibran.
Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan keputusan itu merupakan hasil komunikasi antara Prabowo dan para ketua umum partai politik koalisi. Dalam pembicaraan tersebut, mayoritas pimpinan partai disebut sepakat tidak mengusulkan kader masing-masing.
Baca Juga:
"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulhas dalam sebuah video, Minggu (15/11/2026).
Menurut Zulhas, PAN telah menyampaikan sikap politiknya untuk mendukung kandidat dari Gerindra. Keputusan tersebut sekaligus menutup peluang partainya mengajukan kader sendiri dalam pembahasan pengisian jabatan wakil presiden.
Partai-partai tersebut diberikan waktu sekitar satu pekan untuk menyelesaikan pembahasan. Setelah itu, koalisi akan menyampaikan satu nama sebagai hasil kesepakatan bersama.
"Parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal. Nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya," kata Zulhas.
Dia menyebut sejumlah partai yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.
Dalam skema yang dijelaskan Zulhas, partai-partai pengusung akan menyepakati satu nama, sementara Presiden Prabowo juga akan menentukan satu nama lainnya. Kedua nama tersebut kemudian diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR.
Meski demikian, Zulhas menegaskan keputusan mengenai figur yang akan dipilih tetap diserahkan kepada Prabowo.
"Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," ujarnya.
Menurut dia, pembahasan di internal partai masih berlangsung sehingga nama yang akan diusulkan belum ditetapkan.
"Sabar sedikit, ya. Seminggu lagi sudah ketahuan," ucapnya.
Pernyataan tersebut menjadi petunjuk bahwa proses pembahasan calon pengganti Gibran memasuki tahapan konsolidasi di antara partai-partai pendukung pemerintahan.
Dukungan terhadap kandidat dari Gerindra juga membuat perhatian publik tertuju kepada sejumlah tokoh partai tersebut yang belakangan mulai disebut dalam bursa calon wakil presiden.
Salah satu nama yang mendapat dukungan dari sejumlah pengurus daerah Gerindra adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Namun, dukungan dari internal partai belum menjadikan Dasco sebagai calon resmi. Keputusan mengenai nama yang akan diajukan masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan sesuai mekanisme konstitusi.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyatakan partainya menyerahkan proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap tersebut, menurut AHY, telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sempat menyebut sejumlah nama pimpinan partai politik yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan calon wakil presiden.
Meski demikian, Golkar menyatakan akan mendukung figur yang nantinya dipilih oleh Prabowo.
Dari PDI Perjuangan, Ketua DPP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga menyampaikan bahwa pengusulan nama pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden.
Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pengganti wakil presiden tidak hanya melibatkan Gerindra, tetapi juga membutuhkan komunikasi dengan partai-partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan.
Perkembangan tersebut membuat proses pengisian posisi wakil presiden menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional.
Namun, penentuan pengganti Gibran tidak cukup hanya melalui kesepakatan partai politik. Prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut juga diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kesepakatan partai-partai politik untuk mendukung kandidat dari Gerindra menjadi perkembangan penting dalam proses tersebut. Namun, nama yang akhirnya mengisi posisi wakil presiden tetap harus menunggu pengajuan resmi dan keputusan MPR.
Untuk saat ini, pernyataan Zulhas memberikan gambaran mengenai arah dukungan politik koalisi. Publik diperkirakan masih harus menunggu hasil pembahasan internal partai selama satu pekan sebelum mengetahui nama-nama yang akan diproses lebih lanjut.