Topikseru.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan tahapan pemilihan Wakil Presiden melalui Sidang Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, ditunjuk untuk memimpin tim verifikasi calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan Habiburokhman sebagai Ketua Tim Verifikasi diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR RI bersama para pimpinan dan ketua fraksi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Habiburokhman mengatakan, tim yang dipimpinnya memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan sekaligus memastikan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Baca Juga:
"Rapat Gabungan MPR yang dihadiri para pimpinan MPR bersama para ketua fraksi sore tadi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden," ujar Habiburokhman di Jakarta.
Habiburokhman menegaskan, tim verifikasi tidak akan sekadar menjalankan pemeriksaan sebagai formalitas. Ia menyatakan akan mengambil langkah proaktif untuk memastikan setiap dokumen yang diserahkan calon sesuai dengan ketentuan.
Menurut dia, koordinasi dengan instansi terkait akan dilakukan guna memperoleh kepastian mengenai keabsahan dokumen persyaratan.
"Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami," kata Habiburokhman, yang juga menjabat Ketua Komisi III DPR RI.
Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan.
Persyaratan tersebut nantinya menjadi dasar bagi tim verifikasi untuk meneliti kelengkapan administrasi dan dokumen yang disampaikan bersama nama-nama calon dari Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menjelaskan, Presiden akan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan. MPR kemudian membentuk panitia khusus untuk memeriksa pemenuhan persyaratan tersebut.
"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dengan jadwal verifikasi yang berlangsung hingga 8 Desember, MPR memiliki waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan sebelum Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026.
Tahapan ini akan menentukan apakah dokumen calon yang diajukan Presiden telah memenuhi ketentuan untuk diproses dalam agenda pemilihan dan penetapan Wakil Presiden.