Sabtu, 26 September 2026
Sabtu, 26 September 2026
Topikseru.com, Medan –Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan perubahan nyata bagi organisasi serta masyarakat. Menurutnya, keberhasilan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tidak berhenti pada kelulusan, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi gagasan di instansi masing-masing.
Baca Juga:
Pesan tersebut disampaikan Surya saat menutup PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (25/9/2026). "Keberhasilan PKN Tingkat II tidak diukur dari sertifikat kelulusan yang diterima hari ini, melainkan dari sejauh mana gagasan tersebut benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat," ujar Surya.
Dalam kesempatan tersebut, Surya juga membagikan refleksi mengenai pentingnya integritas bagi seorang pejabat publik. Mengutip pengalamannya saat mengikuti pembekalan kepemimpinan bersama KPK dan LAN, ia menyebut pemahaman teknis pemerintahan hanya merupakan sebagian kecil dari kunci keberhasilan kepemimpinan, sedangkan bagian terbesarnya menyentuh hati nurani (kalbu).
"Integritas itu jujur, dan jujur itu identik dengan baik, baik dalam perilaku maupun perbuatan yang tidak melanggar ketentuan peraturan. Integritas adalah ukuran yang harus terus kita pertahankan," tegasnya.
Menurut Surya, kepemimpinan yang memiliki integritas akan menjadi fondasi penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, para alumni PKN Tingkat II diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan kerja masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati memaparkan empat kompetensi kunci kepemimpinan, yakni mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, mengelola kinerja, dan mengelola perubahan.
Erna menekankan bahwa di tengah dinamika perubahan yang berlangsung cepat, tantangan birokrasi tidak hanya berkaitan dengan transformasi digital, tetapi juga kesiapan menghadapi krisis. Karena itu, pemimpin dituntut untuk terus belajar (continuous learning).
"Kunci dari perubahan adalah belajar. Pemimpin ketika berhenti belajar, organisasinya tidak akan tumbuh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meninggalkan legacy (warisan kebermanfaatan) yang dimulai dari proses transformasi," tutur Erna.
Ia juga mengingatkan agar proyek perubahan yang telah dirancang para peserta tidak berhenti setelah pelatihan berakhir, tetapi terus dilanjutkan dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan dalam laporannya menyampaikan, PKN Tingkat II Angkatan XII mengusung tema "Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Daerah".
Pelatihan yang berlangsung sejak 20 Mei hingga 25 September 2026 tersebut diikuti 49 peserta dari berbagai instansi, antara lain Pemerintah Provinsi Sumut, Kejaksaan Agung RI, serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara dan daerah lainnya, seperti Kampar dan Pasaman Barat.
"Dari total 49 peserta, sebanyak 48 orang dinyatakan LULUS, sementara 1 orang ditunda kelulusannya dikarenakan sakit," papar Agustinus.
Berbeda dengan angkatan sebelumnya yang mengunjungi lokasi best practice, Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) angkatan ini dilaksanakan langsung di lokasi pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari hasil kajian lapangan tersebut, peserta merumuskan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis data, perlindungan dan perawatan kelompok rentan pascabencana, transformasi kepemimpinan melalui kolaborasi dan kearifan lokal, serta pemulihan pelayanan publik pascabencana.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian apresiasi kepada lima peserta terbaik Angkatan XII serta penyerahan rekomendasi kebijakan (policy brief) kepada pemerintah daerah.