Topikseru.com - Raksasa teknologi Meta Platforms harus menghadapi sanksi finansial besar setelah otoritas perlindungan data Italia menjatuhkan denda sebesar 805 juta euro atau setara Rp16,4 triliun.
Hukuman tersebut berkaitan dengan praktik pengelolaan data pengguna melalui aplikasi Facebook yang dinilai tidak memenuhi standar persetujuan privasi. Regulator menemukan bahwa aplikasi tersebut dapat mengakses foto, video, serta metadata yang tersimpan di perangkat Android tanpa memberikan penjelasan memadai kepada pengguna.
Kasus ini menjadi sorotan karena diperkirakan berpotensi memengaruhi sekitar 20 juta pengguna Android di Italia.
Baca Juga:
Persoalan bermula dari fitur Facebook bernama Get suggestions from gallery when browsing Facebook atau fitur rekomendasi dari galeri ketika pengguna menjelajahi Facebook.
Fitur yang diperkenalkan pada 2023 itu dirancang untuk menyarankan foto dan video dalam ponsel agar lebih mudah dibagikan melalui platform tersebut.
Namun, hasil pemeriksaan regulator menemukan persoalan pada mekanisme permintaan izin yang diterapkan perusahaan.
Masalah lainnya terletak pada pengaturan fitur yang secara otomatis aktif secara default.
Dengan mekanisme tersebut, aplikasi berpotensi memperoleh akses terhadap arsip foto pengguna setelah izin diberikan, tanpa adanya pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan cakupan pemrosesan data.
Regulator menegaskan bahwa persetujuan pengguna tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Perusahaan teknologi wajib menjelaskan secara spesifik informasi apa yang akan diakses, untuk kepentingan apa, serta bagaimana data tersebut digunakan.
Investigasi terhadap praktik tersebut dimulai pada Juli 2025 setelah adanya pengaduan dari Pusat Perlindungan Konsumen Bolzano. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan melalui analisis teknis terhadap aplikasi Facebook.
Aturan tersebut memberikan perlindungan terhadap informasi yang tersimpan di perangkat elektronik pengguna, termasuk telepon pintar.
Otoritas Italia menegaskan bahwa akses terhadap informasi dalam perangkat harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara bebas dan berdasarkan informasi yang memadai.
Ketentuan itu tetap berlaku meskipun informasi yang diakses tidak terbukti dikirimkan kepada pihak lain atau belum menimbulkan kerugian secara langsung.
Meta juga sempat mengajukan keberatan mengenai kewenangan regulator Italia dalam menangani perkara tersebut. Namun, keberatan itu ditolak karena ketentuan ePrivacy tidak menerapkan mekanisme satu pintu atau one-stop-shop seperti yang berlaku dalam sejumlah proses penegakan aturan perlindungan data Uni Eropa.
Perusahaan harus menyediakan permintaan izin secara terpisah untuk setiap tujuan pemrosesan data dan menjelaskan fungsi fitur secara transparan.
Regulator juga memerintahkan agar fitur rekomendasi galeri tersebut tetap berada dalam kondisi nonaktif secara default. Ketentuan ini turut berlaku bagi pengguna yang sebelumnya telah memberikan izin.
Meta diwajibkan melaporkan langkah awal perbaikan dalam waktu 30 hari. Sementara itu, perusahaan harus menyampaikan rincian tindakan yang telah diterapkan dalam jangka waktu 90 hari.
Adapun perubahan pengaturan fitur diwajibkan selesai dalam waktu 60 hari.
Besarnya denda yang dijatuhkan turut mempertimbangkan skala dan durasi pelanggaran, riwayat tindakan sebelumnya terhadap Meta pada 2019, serta penilaian regulator mengenai kurangnya kerja sama perusahaan selama proses pemeriksaan.
Investigasi tersebut tidak mencakup dugaan penggunaan konten galeri pengguna untuk melatih model kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Meski demikian, otoritas perlindungan data Italia membuka kemungkinan penyelidikan terpisah terhadap fitur pemrosesan galeri berbasis komputasi awan atau cloud computing yang diluncurkan Meta pada 2026.
Kasus ini memperlihatkan bahwa akses terhadap data pribadi dalam perangkat pengguna tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan persetujuan umum.
Bagi perusahaan teknologi, transparansi dalam pengumpulan dan pemrosesan data kini menjadi bagian penting dari kepatuhan bisnis.
Sementara bagi pengguna, perkara tersebut kembali menegaskan pentingnya memahami izin aplikasi sebelum memberikan akses terhadap informasi pribadi yang tersimpan di ponsel.