Rahmaddian Shah Desak PDAM Tirtanadi Selesaikan Krisis Air Bersih dalam 4 Bulan

Topikseru.com - Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Rahmaddian Shah, secara tegas meminta PDAM Tirtanadi menyelesaikan persoalan gangguan pasokan air bersih yang masih membayangi sejumlah kecamatan di ibu kota Provinsi Sumut itu. Desakan itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke kantor pusat PDAM Tirtanadi, Senin (7/7), yang disambut langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Erwin, bersama jajaran kepala bidang. "Air bersih bukan hanya pelayanan, ini hak dasar manusia. Saya minta masalah ini diselesaikan maksimal dalam empat bulan ke depan," tegas Rahmaddian dalam keterangan tertulis kepada Topikseru.com.

Krisis Air Masih Berlangsung di Sejumlah Wilayah Medan

Rahmaddian menyebut, keluhan warga terus berdatangan dari daerah-daerah seperti Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Denai, hingga Medan Marelan. Warga disebut mengalami pasokan air yang tidak lancar, tekanan air rendah, bahkan sering kali air tidak mengalir sama sekali. "Ini bukan hanya gangguan teknis. Ini berdampak langsung ke kualitas hidup warga, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang tidak punya alternatif selain mengandalkan pasokan PDAM," ujarnya.

PDAM Tirtanadi: Infrastruktur Dipercepat, IPA Diperbaiki

Plt. Dirut PDAM Tirtanadi, Erwin, mengakui masalah yang disampaikan wakil rakyat itu. Ia mengatakan pihaknya kini sedang memacu sejumlah proyek strategis, termasuk penggantian pipa tua, rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sunggal, serta pembangunan booster pump di titik-titik tekanan rendah. "Kami targetkan dalam empat bulan ini, keluhan pelanggan bisa ditekan secara signifikan," jelas Erwin. Rahmaddian mengingatkan bahwa PDAM Tirtanadi tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan air bersih. Rahmaddian mendorong agar ada kerja sama yang kuat antara pemerintah kota, dinas PU, dan DPRD, baik dari sisi teknis maupun penganggaran. "Kalau memang perlu penambahan atau percepatan anggaran, kami siap bawa itu ke pembahasan di DPRD. Jangan sampai rakyat terus jadi korban," pungkasnya.

Pemprov Sumut dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2026

Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Sinergi, Fokus Pembangunan 2027 Berorientasi Kesejahteraan

Pemprovsu Tegaskan P-APBD 2026 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Dugaan OTT KPK di Binjai Viral, Eks Anggota DPRD Sumut Berinisial SY Disebut Diamankan

Pemprov Sumut Catat Surplus Anggaran Rp521,494 Miliar

Gubsu Terima Hasil Seleksi 15 Besar Calon Komisioner Komisi Informasi