Selasa, 17 November 2026

Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Proyek Influencer Rp 14,7 Miliar

Muchlis - Selasa, 17 November 2026 07:05 WIB
Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Proyek Influencer Rp 14,7 Miliar
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad

Topikseru.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengungkapkan pernah meminta penjelasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima endorsement dan kerja sama komersial saat menjabat sebagai pejabat publik.

Raffi menyebut konsultasi tersebut dilakukan pada 2024. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya saat itu, aktivitas menerima kerja sama sebagai pekerja seni dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan tersebut disampaikan melalui video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin (16/11/2026).

Baca Juga:

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.

Dia mengklaim hasil konsultasi tersebut memberikan pemahaman bahwa kegiatan profesionalnya di dunia hiburan masih dapat dijalankan meskipun dirinya telah mengemban jabatan publik.

"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Raffi Akui Jabatan Publik Punya Tanggung Jawab Etis

Meski mengaku telah berkonsultasi dengan KPK, Raffi menyatakan kini memahami bahwa persoalan pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal.

Menurut dia, aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam menjalankan pekerjaan dan mengambil keputusan.

Dia menjadikan polemik yang berkembang sebagai bahan evaluasi agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesionalnya.

Raffi pun menyampaikan komitmen untuk mencegah persoalan serupa terulang di kemudian hari.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap kerja sama bisnis yang melibatkan perusahaan miliknya dengan sejumlah kementerian.

Siap Jalani Pemeriksaan soal Kerja Sama Rp 14,7 Miliar

Raffi menyatakan bersedia apabila kerja sama yang melibatkan perusahaannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan diperiksa oleh lembaga pengawasan.

Dia menyebut siap menghadapi pemeriksaan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nilai keseluruhan kerja sama dengan dua kementerian tersebut selama periode 2024–2026 mencapai Rp 14,7 miliar.

Raffi mengatakan pihaknya akan mengikuti proses tindak lanjut apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan kerja sama.

"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," katanya.

ICW Soroti Delapan Paket Pengadaan Jasa Influencer

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian.

Dalam temuan yang disampaikan pada 9 November 2026, ICW mencatat terdapat lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Selain itu, terdapat tiga paket pengadaan serupa di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2025–2026.

Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp 14,7 miliar. ICW menyebut PT Rans Animasi Indonesia menjadi perusahaan yang dikontrak dalam paket-paket pengadaan itu.

Ruang lingkup pekerjaan antara lain mencakup penayangan konten promosi melalui Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, serta keterlibatan Raffi dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW menyoroti mekanisme pengadaan tersebut karena menduga prosesnya hanya mengarah kepada satu penyedia jasa. Kondisi itu dinilai berpotensi membatasi kesempatan perusahaan lain untuk mengikuti persaingan pengadaan.

Organisasi antikorupsi tersebut juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pejabat publik, sementara kerja sama yang disorot melibatkan perusahaan yang berkaitan dengannya.

Meski demikian, dugaan yang disampaikan ICW tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun konflik kepentingan harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian lembaga yang berwenang.

Pernyataan Raffi mengenai kesediaannya menjalani pemeriksaan kini menjadi bagian penting dari perkembangan polemik tersebut. Publik menunggu transparansi proses pengawasan untuk memastikan pengadaan jasa influencer menggunakan prosedur yang sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Editor
: Agus Supratman
Berita Terkait
Raffi Ahmad Minta Maaf soal Dana Rp 14,69 Miliar, Siapkan Bantuan Rp 15 Miliar untuk Masyarakat
KPK Dalami Proses Pembangunan Jalan Oleh Dinas PUPR Sumut dan BBPJN
KPK Tanggapi Temuan ICW soal Proyek Influencer yang Menyeret Raffi Ahmad
KPK Respons Temuan ICW Soal Pengadaan Jasa influencer Rp 14,7 miliar di Kementerian
KPK Periksa Hercules Ketua Umum GRIB Jaya Sebagai Saksi Kasus ATR/BPN
KPK Geledah 6 Lokasi Kasus Korupsi Jalan Sumut, Rumah Mantan Kadis PUPR Ikut Diperiksa