Selasa, 17 November 2026

67.185 Tahanan dan Warga Binaan Tak Punya NIK, Kasus di Lapas Perempuan Medan Jadi Sorotan

Rizky Aisyah - Selasa, 17 November 2026 14:31 WIB
67.185 Tahanan dan Warga Binaan Tak Punya NIK, Kasus di Lapas Perempuan Medan Jadi Sorotan
KSP menyoroti 67.185 tahanan dan warga binaan tanpa NIK. Kasus di Lapas Perempuan Medan memperlihatkan dampaknya terhadap akses kesehatan.

Topikseru.com– Sebanyak 67.185 tahanan dan warga binaan di Indonesia tercatat belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Persoalan ini menjadi perhatian Kantor Staf Presiden (KSP) karena berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dasar, terutama akses pelayanan kesehatan.

Data tersebut tercatat dalam sistem database pemasyarakatan per 4 November 2026. Temuan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi I KSP, Heru Kreshna Reza, dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Heru menyebut persoalan puluhan ribu tahanan dan warga binaan tanpa NIK masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah melalui koordinasi lintas lembaga.

Baca Juga:

Dampak persoalan tersebut bahkan ditemukan langsung saat KSP melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan di Medan, Sumatera Utara.

Dalam kunjungan itu, ditemukan seorang warga binaan yang harus menjalani tindakan operasi. Namun, biaya pengobatannya tidak dapat ditanggung melalui jaminan kesehatan BPJS karena yang bersangkutan tidak memiliki NIK.

Akibatnya, biaya medis tersebut terpaksa dibebankan pada anggaran lapas yang jumlahnya terbatas.

Kasus ini memperlihatkan bahwa ketiadaan identitas kependudukan bukan sekadar persoalan dokumen administrasi. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang memperoleh layanan dasar, meskipun sedang menjalani masa penahanan atau pidana.

Sistem Data Antarinstansi Belum Terintegrasi

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, turut menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, masih adanya warga binaan tanpa NIK menunjukkan tata kelola data kependudukan antarinstansi belum terintegrasi dengan baik.

Persoalan ini tidak bisa dibebankan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) semata karena kewenangan administrasi kependudukan melibatkan instansi lain.

Rieke menilai diperlukan sistem yang mampu menghubungkan data kependudukan dengan data pemasyarakatan agar identitas seseorang dapat ditelusuri sejak pertama kali masuk tahanan.

Ia juga mengusulkan penerbitan dua peraturan presiden, yakni mengenai sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi dan sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi.

Kedua regulasi tersebut diharapkan memperjelas pembagian kewenangan antara instansi pemerintah pusat hingga daerah.

Ketiadaan NIK Bisa Menghambat Hak Warga Binaan

Selain akses kesehatan, identitas kependudukan juga berkaitan dengan pemenuhan berbagai hak sipil dan pelayanan publik.

NIK menjadi salah satu identitas penting dalam mengakses layanan administrasi pemerintahan, termasuk jaminan sosial dan berbagai fasilitas publik.

Karena itu, penyelesaian persoalan 67.185 tahanan dan warga binaan tanpa NIK membutuhkan kerja sama antara Kemenimipas, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

KSP mendorong sinkronisasi data kependudukan dilakukan sejak seseorang pertama kali diregistrasi sebagai tahanan.

Dengan demikian, persoalan identitas tidak baru diketahui ketika warga binaan membutuhkan layanan kesehatan atau pelayanan publik lainnya.

Temuan di Lapas Perempuan Medan menjadi gambaran bahwa persoalan administrasi yang tidak terselesaikan dapat berujung pada terhambatnya pemenuhan hak dasar seseorang.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
Penangkaran Buaya Asam Kumbang Medan, Wisata Unik yang Menyimpan Sejarah Sejak 1959
Tangan Bionik Buatan Indonesia, Teknologi Ini Bisa Membantu Penyandang Disabilitas
Menhan Kumpulkan Pejabatnya di Unhan untuk Beri Arahan
PM Singapura Lawrence Wong Buka Suara Soal Indonesia Pangkas Ekspor Gas
Inara Rusli Akui Masih Istri Insanul Fahmi, Isbat Nikah Tertahan Masalah Biaya
Prabowo Sebut Swasembada Pangan Jadi Benteng Indonesia Hadapi Krisis Global