Rabu, 18 November 2026

Polisi Geledah Rumah di Jaksel, Diduga Jadi Posko Makar Penyadapan Ilegal Presiden Oleh EHS

Agus Supratman - Rabu, 18 November 2026 12:01 WIB
Polisi Geledah Rumah di Jaksel, Diduga Jadi Posko Makar Penyadapan Ilegal Presiden Oleh EHS
Foto: voiceindonesia
Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa (17/11/2026) malam, yang diduga dijadikan posko salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni EHS (Irjen Pol. Eko Hadi Santoso).

Topikseru.com, Jakarta – Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa (17/11/2026) malam, yang diduga dijadikan posko salah satu tersangka kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap presiden, yakni EHS (Irjen Pol. Eko Hadi Santoso).

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi media di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dia mengatakan, penggeledahan itu bagian dari proses penyidikan kasus dugaan makar. Adapun perkara tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak-pihak lainnya yang tengah ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Baca Juga:

Namun, dia tidak memerinci hasil penggeledahan tersebut. Menurutnya, hasil penggeledahan dan olah TKP akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Perbuatan makar yang disangkakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Adapun dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri, yaitu LSP, AS, EHS, dan SU.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
Terbukti Terlibat Dugaan Penyadapan Ilegal, Perwira Tinggi Polri EHS Dipecat Tidak Hormat
Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden, Kapolri: Belum Ada Tersangka
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Memanas, Kini Jenderal Eko Hadi Hadapi Sidang Etik
Kapolri Sebut Sudah Ada Laporan Polisi Terkait Makar Kasus Sadap Presiden
Presiden Prabowo Kerahkan BIN dan BSSN Telusuri Jaringan di Balik Dugaan Penyadapan
Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Polri Pecat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution