Topikseru.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri memasuki babak baru. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap seorang perwira tinggi berinisial EHS.
Putusan tersebut dijatuhkan setelah majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan keputusan itu di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga:
"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," kata Trunoyudo.
Selain pemecatan, majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan tindakan EHS sebagai perbuatan tercela.
Majelis menyatakan tindakan EHS melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, EHS juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, EHS tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Ia menyatakan akan mengajukan banding atas putusan majelis KKEP.
Keempatnya masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Penanganan perkara pidana tersebut berjalan berdampingan dengan proses pemeriksaan etik di lingkungan Polri. Karena itu, penetapan tersangka dalam perkara pidana dan putusan sidang KKEP merupakan dua proses hukum berbeda.
Sebelumnya, Divisi Propam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap perwira tinggi berinisial AS pada Selasa (10/11).
Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. AS juga menyatakan mengajukan banding atas keputusan tersebut.