Rabu, 18 November 2026

KPK Bongkar Modus Korupsi Dana Bencana BNPB, Pinjam Bendera hingga Mark-up Harga

Rizky Aisyah - Rabu, 18 November 2026 12:21 WIB
KPK Bongkar Modus Korupsi Dana Bencana BNPB, Pinjam Bendera hingga Mark-up Harga
Timenews
Dana untuk penanganan bencana BNPB menjadi perkara korupsi. KPK mengungkap dugaan pengaturan proyek, pinjam bendera perusahaan, hingga penggelembungan harga.

Topikseru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam penyelidikan perkara tersebut, penyidik menemukan indikasi praktik pinjam bendera perusahaan, pengaturan penunjukan penyedia proyek, hingga penggelembungan harga atau mark-up. Dugaan penyimpangan ini melibatkan pihak swasta dan oknum di lingkungan BNPB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, praktik pinjam bendera dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan lain agar pihak yang terafiliasi dengan tersangka bisa memperoleh penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek pengadaan.

Baca Juga:

Dalam praktik tersebut, perusahaan yang namanya digunakan bukan pihak yang sebenarnya mengerjakan proyek. Pekerjaan justru diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.

Selain itu, KPK menemukan indikasi pengaturan perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek dengan komitmen pemberian sejumlah uang atau fee kepada oknum di lingkungan BNPB.

"Modus yang menaikkan atau mark-up harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback kepada oknum-oknum di BNPB," kata Budi Prasetyo, Selasa (17/11/2026).

Tiga Modus Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB

Berdasarkan keterangan KPK, terdapat tiga pola yang menjadi perhatian penyidik dalam perkara ini.

1. Pinjam Bendera Perusahaan

Modus pertama dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan lain untuk mendapatkan proyek pengadaan secara langsung.

Perusahaan yang dipinjam namanya diduga hanya menjadi pihak yang tercantum dalam administrasi, sementara pekerjaan dilaksanakan oleh perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan tersangka.

2. Pengaturan Penunjukan Proyek

KPK juga mendalami dugaan pengaturan perusahaan yang memperoleh proyek pengadaan di lingkungan BNPB.

Perusahaan tertentu diduga telah diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan dengan komitmen memberikan fee kepada oknum pejabat terkait.

3. Penggelembungan Harga atau Mark-up

Penyidik turut menemukan dugaan penggelembungan harga barang dan jasa dalam proses pengadaan.

Selisih harga dari penggelembungan tersebut diduga digunakan untuk memberikan kickback atau uang kembali kepada pihak tertentu.

KPK masih mendalami aliran uang serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari praktik tersebut.

KPK Sita Barang Bukti Rp 5,47 Miliar

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga telah menyita barang bukti dengan nilai mencapai Rp 5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.

Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai Rp 3,35 miliar, 7.500 dolar AS, dan 9.000 dolar Singapura.

Selain uang tunai, penyidik turut menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,10 miliar.

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran dana dalam perkara pengadaan yang menggunakan anggaran kebencanaan.

Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang. Sehari kemudian, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Salah satunya adalah Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Empat tersangka lainnya terdiri atas GPS, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; RE, tenaga ahli Kepala BNPB; GP, Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta SNG dari pihak swasta.

KPK juga telah memeriksa mantan Kepala BNPB Suharyanto bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada 12 November 2026. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Penyidik turut mendalami keterangan seorang deputi BNPB yang masih aktif sebagai anggota TNI serta koordinator keprotokolan terkait mekanisme pengadaan dan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa.

KPK Telusuri Aliran Dana dan Keterlibatan Pihak Lain

KPK masih mendalami proses pengadaan, dugaan benturan kepentingan, serta aliran uang yang berkaitan dengan proyek menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan.

Koordinasi dengan Puspom TNI juga dilakukan karena terdapat anggota TNI aktif yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pengusutan kasus ini menjadi perhatian karena Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana.

Dana tersebut dibutuhkan untuk membantu pemerintah merespons situasi darurat, termasuk kebutuhan penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Karena itu, penyidikan KPK tidak hanya berfokus pada proses pengadaan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penggunaan anggaran kebencanaan tersebut.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
Tak Terbukti Bersalah, Hakim PN Medan Bebaskan 3 Terdakwa dalam Kasus Korupsi Dana BOS
45 Kecamatan di Sumut Siaga Banjir, Medan Paling Disorot dengan 19 Wilayah Terdampak
Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Proyek Influencer Rp 14,7 Miliar
Korupsi Waterfront City Danau Toba, Dua Terdakwa Divonis Bebas
KPK Dalami Proses Pembangunan Jalan Oleh Dinas PUPR Sumut dan BBPJN
Istri-istri Kepala Dinas di Sumatera Utara Dilatih Ilmu Lawan Korupsi