Topikseru.com - Tiga orang yang terseret kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya dinyatakan bebas.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menilai ketiganya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/11/2026).
Baca Juga:
"Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum," ujar Hendra.
Tiga terdakwa yang memperoleh vonis bebas yakni Handriyatul Akhbar, selaku bendahara dana BOS, serta Bambang Ahmadi Karo-Karo dan Rino Tasri yang bertugas sebagai operator sekolah.
Majelis hakim juga memerintahkan agar ketiganya segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya juga diperintahkan untuk dipulihkan.
Dalam persidangan, hakim menyatakan ketiganya bekerja di bawah tekanan Mesini, pemilik Yayasan Farhan Syarif Hidayah yang perkaranya diproses melalui berkas terpisah.
Majelis menilai pengelolaan dana BOS berada di bawah kendali Mesini. Sementara itu, Handriyatul, Bambang, dan Rino disebut tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan dana tersebut.
Tugas yang mereka jalankan dinilai sebatas urusan administratif sebagai bendahara dan operator sekolah.
"Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu primer, kesatu subsider, serta dakwaan alternatif kedua," kata Hendra.
Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada ketiga terdakwa tidak terbukti.
Sebelumnya, jaksa Andrew Mugabe meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada Handriyatul Akhbar.
Jaksa juga menuntut Handriyatul membayar denda Rp 50 juta dengan ketentuan subsider 50 hari kurungan.
Sementara Bambang Ahmadi Karo-Karo dan Rino Tasri masing-masing dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan serta denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan.
Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap pembuktian serta keterlibatan para terdakwa dalam perkara tersebut.
Dalam dakwaannya, JPU menilai ketiga terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan tersebut disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 268,2 juta.
Jaksa mendasarkan dakwaan kesatu primer pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun, majelis hakim pada akhirnya menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
Dengan putusan tersebut, ketiganya memperoleh pembebasan dari seluruh dakwaan dalam perkara yang diperiksa majelis hakim.
Sementara itu, perkara Mesini sebagai pemilik yayasan masih perlu dilihat berdasarkan perkembangan proses hukum tersendiri karena penanganannya dilakukan melalui berkas terpisah.