Rabu, 18 November 2026

KPK Dorong Kemenbud dan KKP Evaluasi Nilai Kontrak Jasa "Influencer" RaFfi Ahmad

Agus Supratman - Rabu, 18 November 2026 16:01 WIB
KPK Dorong Kemenbud dan KKP Evaluasi Nilai Kontrak Jasa "Influencer" RaFfi Ahmad
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh.

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Budi menyampaikan pernyataan tersebut usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian Kemenbud.

Baca Juga:

Temuan ICW lainnya adalah tiga paket pengadaan di KKP selama 2025-2026.

Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

Lebih lanjut, Budi mengatakan dua kementerian tersebut harus mengevaluasi pengadaan yang sudah berjalan dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikburistek pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di KKP selama 2025-2026.

Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.

Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.

ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.

Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena Raffi adalah pejabat publik.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
KPK Bongkar Modus Korupsi Dana Bencana BNPB, Pinjam Bendera hingga Mark-up Harga
Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Proyek Influencer Rp 14,7 Miliar
Raffi Ahmad Minta Maaf soal Dana Rp 14,69 Miliar, Siapkan Bantuan Rp 15 Miliar untuk Masyarakat
KPK Dalami Proses Pembangunan Jalan Oleh Dinas PUPR Sumut dan BBPJN
KPK Tanggapi Temuan ICW soal Proyek Influencer yang Menyeret Raffi Ahmad
KPK Respons Temuan ICW Soal Pengadaan Jasa influencer Rp 14,7 miliar di Kementerian