Topikseru.com - Upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia memasuki babak baru. Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan peserta agar rancangan regulasi itu dapat dilanjutkan ke pembahasan tingkat II yang dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.
Baca Juga:
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" ujar Dasco.
Persetujuan tingkat pertama ini menjadi tahapan penting dalam proses legislasi sebelum RUU tersebut diputuskan dalam rapat paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kemudian memaparkan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah. Sementara itu, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut.
Habiburokhman menjelaskan, regulasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya mengambil kembali aset hasil korupsi, tetapi juga menyasar kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki banyak korban.
Contohnya, praktik investasi bodong hingga perdagangan saham ilegal yang menyebabkan masyarakat kehilangan uang dalam jumlah besar.
Menurut Habiburokhman, persoalan tersebut membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat agar aset hasil kejahatan dapat dikelola dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
Pengaturan ini menjadi salah satu aspek penting karena kejahatan berbasis teknologi kerap melibatkan jaringan pelaku dan aliran dana yang kompleks. Dalam kondisi tersebut, penindakan terhadap pelaku perlu diikuti dengan upaya penelusuran serta pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Habiburokhman menyebut, ancaman hukuman bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut termasuk ancaman pidana mati untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Regulasi ini justru diarahkan untuk memperkuat instrumen penegakan hukum melalui pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Pengelolaan aset nantinya akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Mekanismenya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengaturan ini dinilai penting untuk memastikan aset yang telah diamankan tidak terbengkalai atau kehilangan nilai selama proses hukum berlangsung.
Selain itu, pengelolaan aset juga dituntut berjalan secara profesional dan akuntabel agar setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.
Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembahasan RUU tersebut di tingkat Komisi III bersama pemerintah.
"Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," ujarnya.
Meski telah memperoleh persetujuan pada pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset masih harus melewati pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.
Jika nantinya disetujui dalam paripurna, rancangan tersebut akan melanjutkan proses legislasi sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.
Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana, sekaligus memberikan instrumen hukum yang lebih efektif untuk menangani kejahatan yang merugikan masyarakat luas.