Topikseru.com -Ancaman banjir mulai menjadi perhatian di Sumatera Utara seiring meningkatnya potensi hujan lebat memasuki musim penghujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 45 kecamatan di 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara masuk kategori Siaga bencana hidrometeorologi basah pada 16–19 November 2026.
Tidak hanya itu, sebanyak 360 kecamatan lainnya berada dalam kategori Waspada. Artinya, ratusan wilayah di Sumatera Utara perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, banjir, hingga kenaikan debit sungai.
Berdasarkan pemetaan BNPB melalui aplikasi Centurisk, Kota Medan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus. Sebanyak 19 kecamatan di ibu kota Sumatera Utara tersebut masuk kategori Siaga.
Baca Juga:
Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di antara wilayah yang disebutkan dalam pemetaan BNPB.
Kota Tanjung Balai menyusul dengan enam kecamatan, Kabupaten Asahan empat kecamatan, sedangkan Kabupaten Nias Selatan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Tengah masing-masing memiliki tiga kecamatan berstatus Siaga.
BNPB menjelaskan bahwa status Siaga menunjukkan wilayah memiliki risiko terdampak hujan dengan intensitas mencapai 30 milimeter per jam atau peluang hujan lebat sebesar 50 persen.
Sementara itu, kategori Waspada menunjukkan potensi hujan dengan intensitas 20 milimeter per jam atau peningkatan debit sungai yang setara dengan siklus banjir dua tahunan.
19 Kabupaten/Kota Berpotensi Diguyur Hujan Lebat
Selain pemetaan tingkat kerawanan, BNPB juga mencatat potensi hujan lebat disertai petir yang dapat melanda 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode 16–19 November 2026.
Peningkatan intensitas hujan diprakirakan terjadi pada Kamis, 19 November 2026.
Sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian meliputi Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan risiko banjir, terutama di kawasan yang memiliki riwayat genangan maupun berada di sekitar aliran sungai.
Peringatan cuaca BMKG pada 17 November 2026 juga mencatat potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Lima Wilayah Jadi Perhatian karena Potensi Kenaikan Debit Sungai
Selain ancaman hujan lebat, BNPB turut menyoroti sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan debit aliran sungai.
Di Kabupaten Labuhanbatu, perhatian diarahkan pada Kecamatan Bilah Hilir dan Rantau Utara.
Sementara di Kabupaten Deli Serdang, wilayah yang perlu dipantau meliputi Kecamatan Beringin dan Hamparan Perak.
BNPB juga memasukkan wilayah Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu lokasi yang memerlukan perhatian terhadap potensi kenaikan debit sungai.
Pemantauan aliran sungai menjadi penting karena peningkatan volume air setelah hujan lebat dapat memicu luapan yang berdampak terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat.
BNPB Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan
Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah, BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan cuaca, kenaikan debit sungai, serta kondisi lingkungan.
Wilayah yang memiliki riwayat kejadian banjir juga diminta mendapat perhatian lebih dalam upaya antisipasi.
Kesiapsiagaan tersebut menjadi penting karena Sumatera Utara mulai memasuki periode musim penghujan.
Dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi wilayah Sumatera Utara dan Aceh di Lanud Soewondo, Medan, Senin, 16 November 2026, Kepala BNPB Kristomei Sianturi bersama Menko PMK Sugiyono dan Kepala BMKG Teuku Faizal Fathani membahas langkah menghadapi potensi bencana.
Berdasarkan prakiraan BMKG, Sumatera Utara mulai memasuki musim penghujan pada pertengahan November hingga akhir Desember 2026.
Kondisi ini membuat pemantauan cuaca dan kesiapan menghadapi banjir perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan 45 kecamatan berstatus Siaga dan 360 kecamatan berstatus Waspada, masyarakat di Sumatera Utara diimbau memperhatikan informasi resmi BMKG serta mengikuti arahan pemerintah daerah apabila terjadi peningkatan risiko bencana.