Minggu, 22 November 2026

Pemko Medan Gratiskan PBB di Bawah Rp 100 Ribu Mulai 2027, 61 Ribu Wajib Pajak Dapat Keringanan

Rizky Aisyah - Minggu, 22 November 2026 11:30 WIB
Pemko Medan Gratiskan PBB di Bawah Rp 100 Ribu Mulai 2027, 61 Ribu Wajib Pajak Dapat Keringanan
Pemko Medan
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengumumkan kebijakan pembebasan PBB di bawah Rp 100 ribu mulai 2027. Program tersebut diperkirakan menyasar 61.376 objek wajib pajak di Kota Medan.

Topikseru.com - Pemerintah Kota Medan menyiapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat dengan nilai ketetapan pajak di bawah Rp 100 ribu mulai 2027.

Kebijakan yang digagas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tersebut diperkirakan menyasar sekitar 61.376 objek wajib pajak.

Program ini menjadi salah satu bentuk stimulus ekonomi pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya pemilik rumah dan tanah dengan nilai ketetapan PBB relatif kecil.

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan Pemko Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pembebasan pajak tersebut diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp 3,85 miliar.

Rata-rata ketetapan PBB bagi kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran program ini sekitar Rp 63 ribu per tahun.

Bagaimana mekanisme PBB gratis mulai 2027?

Wali Kota Medan Rico Waas menjelaskan, masyarakat yang memenuhi kriteria tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan PBB.

Pembebasan akan diterapkan secara otomatis melalui sistem Bapenda Kota Medan.

Nantinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (e-SPPT) PBB tahun 2027 akan diterbitkan dengan nominal tagihan nol rupiah.

Artinya, wajib pajak yang masuk dalam kategori penerima program tidak lagi dibebani pembayaran PBB untuk tahun pajak 2027.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan daya beli sekaligus memberikan ruang bagi rumah tangga untuk mengalokasikan pengeluaran bagi kebutuhan lainnya.

Tunggakan PBB tahun sebelumnya juga mendapat diskon 50 persen

Tidak hanya membebaskan PBB tahun 2027, Pemko Medan juga memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak.

Wajib pajak dengan ketetapan PBB di bawah Rp 100 ribu yang memiliki tunggakan tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya akan mendapatkan potongan sebesar 50 persen dari pokok pajak.

Selain itu, sanksi administrasi dan denda tunggakan juga dihapuskan sesuai ketentuan program.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan keringanan tersebut harus melunasi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan Pemko Medan, yakni paling lambat 31 Desember 2027.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan pembebasan pajak untuk tahun mendatang, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban lebih ringan.

Kecamatan mana yang paling banyak menerima manfaat?

Berdasarkan data Bapenda Kota Medan, penerima manfaat program pembebasan PBB tersebar di sejumlah kecamatan.

Medan Labuhan menjadi wilayah dengan jumlah objek pajak penerima manfaat terbanyak, yakni 12.829 objek.

Disusul Medan Belawan sebanyak 10.109 objek pajak. Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Marelan juga termasuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini menjangkau masyarakat di berbagai kawasan Kota Medan, terutama wilayah dengan banyak objek pajak bernilai relatif kecil.

Apakah kebijakan ini akan mengurangi pendapatan daerah?

Pembebasan PBB tentu menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Pasalnya, pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik.

Namun, Pemko Medan memastikan kebijakan stimulus tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam meningkatkan PAD.

Bapenda justru diminta memperkuat intensifikasi pajak dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah serta mencegah kebocoran.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbarui pendataan objek pajak, termasuk bangunan yang mengalami perubahan luas, penambahan lantai, maupun perubahan kondisi dari tanah kosong menjadi bangunan.

Dengan cara tersebut, pemerintah berharap potensi penerimaan pajak dari objek yang belum tercatat secara optimal dapat ditingkatkan.

Kebijakan pembebasan PBB ini menjadi salah satu upaya Pemko Medan memberikan keringanan kepada masyarakat pada 2027.

Bagi warga yang memiliki ketetapan PBB di bawah Rp 100 ribu, program tersebut berarti tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar PBB tahun pajak 2027. Sementara bagi yang memiliki tunggakan, tersedia kesempatan memperoleh potongan pokok pajak dan penghapusan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
Pemprov Sumut Baru Kumpulkan Rp 1,2 Triliun dari Pajak Kendaraan, Masih Kurang Rp 600 Miliar dari Target
Pemprovsu Tegaskan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Harus Lindungi Daya Beli Masyarakat
Timnas Indonesia U17 Rotasi Pemain Lawan Myanmar, Abdullah Ishak Starter
UMP Sumut 2027 Naik 5,61% Jadi Rp 3,41 Juta, Gaji Pekerja Bertambah Rp 181 Ribu
Dugaan Jual Beli Kios Pasar Petisah Rp 13,7 Juta, Pj Sekda Medan Segera Panggil Dirut PUD Pasar
Indonesia Punya 4 Wakil di Piala Asia 2027, Timnas U17 Lolos Usai Hajar Afghanistan 4-0