Topikseru.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) baru mengumpulkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 1,2 triliun hingga November 2026.
Jumlah tersebut masih jauh dari target penerimaan tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 600 miliar yang harus dikejar pemerintah daerah sebelum tahun anggaran berakhir.
Kondisi tersebut membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut menggencarkan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Baca Juga:
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang November 2026.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Bapenda Sumut, Yudhi Armand, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, program pemutihan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan sekaligus mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan.
Penerimaan Pajak Kendaraan Baru 66,67 Persen
Berdasarkan data Bapenda Sumut, realisasi PKB sebesar Rp 1,2 triliun baru mencapai sekitar 66,67 persen dari target Rp 1,8 triliun sepanjang 2026.
Artinya, masih ada sekitar 33,33 persen target penerimaan yang belum tercapai.
Jika dihitung dari selisih target dan realisasi, Pemprov Sumut masih harus mengejar penerimaan sekitar Rp 600 miliar.
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang penutupan tahun anggaran.
Bukan Hanya Pajak Kendaraan, Ini Capaian Pajak Daerah Sumut
Selain PKB, Bapenda Sumut juga memaparkan realisasi enam jenis pajak daerah lainnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan.
Berikut rincian target dan realisasi tujuh jenis pajak daerah Sumatera Utara:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): target Rp 1,8 triliun, realisasi Rp 1,2 triliun.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): target Rp 1,094 triliun, realisasi Rp 762,1 miliar.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): target Rp 1,8 triliun, realisasi Rp 1,4 triliun.
4. Pajak Rokok: target Rp 1,4 triliun, realisasi Rp 985,6 miliar.
5. Pajak Air Permukaan (PAP): target Rp 174,7 miliar, realisasi Rp 174,3 miliar.
6. Pajak Alat Berat: target Rp 3,2 miliar, realisasi Rp 1,06 miliar.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB): target Rp 6,5 miliar, realisasi Rp 3,04 miliar.
Dari tujuh jenis pajak tersebut, Pajak Air Permukaan menjadi penerimaan dengan persentase pencapaian tertinggi, yakni sekitar 99,74 persen.
Sebaliknya, Pajak Alat Berat baru mencapai sekitar 33,13 persen dari target.
Data tersebut memperlihatkan tantangan Pemprov Sumut dalam mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sektor pajak daerah.
Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir 30 November 2026
Untuk mengejar kekurangan penerimaan PKB, Pemprov Sumut memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan mulai 2 hingga 30 November 2026.
Program ini memberikan sejumlah keringanan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan.
Adapun pembebasan yang diberikan meliputi:
• Pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.
• Denda Pajak Kendaraan Bermotor.
• Pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.
• Pajak progresif.
• Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Bapenda Sumut, Yudhi Armand, menjelaskan bahwa skema pemutihan tahun ini berbeda dari program sebelumnya.
Masyarakat dengan tunggakan pajak diwajibkan membayar pokok pajak untuk tahun 2024, 2025, dan 2026, sedangkan denda PKB mendapatkan penghapusan sesuai ketentuan program.
Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL maupun e-Samsat dengan mengikuti persyaratan yang berlaku.
Razia Kendaraan Digelar di 33 Kabupaten dan Kota
Selain pemutihan, Bapenda Sumut juga melakukan operasi gabungan bersama Satuan Lalu Lintas dan Jasa Raharja.
Operasi tersebut dilaksanakan secara serentak di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Yudhi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dengan pendekatan humanis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan.
Bapenda juga memperluas layanan Samsat Malam agar masyarakat yang bekerja pada siang hari tetap memiliki kesempatan membayar pajak.
Sejumlah lokasi layanan yang disebutkan antara lain Jalan Nibung dan kawasan Johor atau J-City. Layanan serupa juga direncanakan diperluas ke wilayah Lubuk Pakam.
Bapenda Mulai Mendata Kendaraan Milik ASN
Upaya meningkatkan penerimaan pajak juga menyasar aparatur sipil negara (ASN).
Bapenda Sumut mulai mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendata kendaraan yang dimiliki ASN di lingkungan Pemprov Sumut.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kendaraan milik aparatur pemerintah memenuhi kewajiban pajak.
Setelah pendataan di lingkungan pemerintah provinsi, program tersebut direncanakan diperluas ke badan usaha milik daerah (BUMD), instansi vertikal, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Bapenda juga melakukan pencocokan data kendaraan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersama instansi terkait untuk meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan.
Akankah Target Pajak Kendaraan Sumut Tercapai?
Dengan realisasi Rp 1,2 triliun dari target Rp 1,8 triliun, Pemprov Sumut masih menghadapi pekerjaan untuk mengejar kekurangan penerimaan PKB sebesar Rp 600 miliar.
Program pemutihan yang berakhir pada 30 November 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembayaran pajak menjelang penutupan tahun.
Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan penghapusan denda. Kemudahan pelayanan, kesadaran masyarakat, serta pengawasan terhadap kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak juga menjadi faktor penting.
Di sisi lain, Bapenda Sumut perlu memastikan kebijakan pemutihan tidak membuat masyarakat terbiasa menunda pembayaran pajak karena berharap adanya program serupa setiap tahun.
Dengan waktu yang semakin terbatas, perkembangan penerimaan PKB Sumut hingga akhir Desember 2026 akan menjadi perhatian untuk melihat apakah target Rp 1,8 triliun dapat tercapai.