DKPP Pecat dari Kursi Ketua Bawaslu Labuhanbatu, Dua Perkara Etik Disanksi

DKPP Jatuhkan Sanksi untuk Kasus Bawaslu Papua Tengah

Pada sidang yang sama, DKPP juga membacakan putusan perkara berbeda yang melibatkan Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI La Bayoni sebagai Teradu IV.

Dalam perkara Nomor 13-PKE-DKPP/VII/2026, La Bayoni dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang berhubungan dengan pengadaan penanda identitas di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada 2024.

Baca Juga:

• 3 Hal Mengejutkan Ini Terungkap dalam Sidang Etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari
• Korban Dugaan Asusila Ketua KPU RI Minta Perlindungan LPSK

DKPP menilai La Bayoni mengetahui adanya aliran uang sebesar Rp250 juta dari pihak pengadu.

Meski uang tersebut kemudian dikembalikan, majelis menilai pengembalian itu tidak dilakukan atas inisiatif sejak awal penerimaan.

DKPP Ungkap Ada Penerimaan Rp 50 Juta

Anggota Majelis DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan fakta persidangan juga menunjukkan adanya penerimaan uang sebesar Rp 50 juta secara bertahap oleh La Bayoni.

Menurut majelis, pengulangan penerimaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai perkara.

"Bahwa kesiapan Teradu IV mengembalikan uang baru dinyatakan pada saat diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa, yaitu setelah adanya aduan masyarakat, dan bukan atas inisiatif sendiri pada saat uang pertama kali diserahkan," ujar Raka Sandi.

DKPP kemudian menyatakan La Bayoni terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Tiga Perkara, 15 Penyelenggara Pemilu Diperiksa

Sidang DKPP tersebut tidak hanya menghasilkan putusan terhadap dua perkara di atas.

Secara keseluruhan, DKPP membacakan putusan terhadap tiga perkara yang melibatkan 15 penyelenggara pemilu.

Dari seluruh putusan tersebut, DKPP menjatuhkan:

• Lima sanksi peringatan keras
• Dua sanksi peringatan keras terakhir
• Satu pemberhentian dari jabatan ketua
• Delapan penyelenggara direhabilitasi nama baiknya

Rehabilitasi diberikan kepada penyelenggara yang dalam pemeriksaan DKPP tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

Putusan Etik Menjadi Catatan bagi Penyelenggara Pemilu

Perkara yang diputus DKPP memperlihatkan bahwa pemeriksaan etik tidak hanya menyangkut pelaksanaan tugas teknis kepemiluan.

Perilaku pribadi penyelenggara juga dapat menjadi objek pemeriksaan ketika berkaitan dengan prinsip integritas dan kepatutan yang melekat pada jabatan.

Dalam perkara Ketua Bawaslu Labuhanbatu, DKPP menjadikan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran etik.

Sementara dalam perkara La Bayoni, persoalan penerimaan uang dan waktu pengembalian menjadi bagian dari penilaian majelis.

Kedua perkara tersebut berujung pada sanksi etik berbeda sesuai dengan fakta dan pertimbangan masing-masing perkara.

Bagi penyelenggara pemilu, putusan DKPP menjadi bagian dari mekanisme pengawasan etik untuk menjaga standar perilaku yang melekat pada jabatan penyelenggara pemilu.

Arsip resmi DKPP mencatat perkara Labuhanbatu sebagai perkara yang dinyatakan melanggar KEPP.

3 Hal Mengejutkan Ini Terungkap dalam Sidang Etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU RI Minta Perlindungan LPSK