Topikseru.com,
MEDAN - Seratusan mitra transportasi daring Grab yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menggelar unjuk rasa, Senin (5/5) di Kota Medan.
Para mitra driver itu protes atas kebijakan baru aplikator Grab yang dinilai tidak adil dan membuat mereka meradang.
Aksi protes ini dilakukan di kantor Grab Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia, Kota Medan hingga ke gedung DPRD Sumut.
Ada empat poin tuntutan yang dibawa para mitra driver, dengan tuntutan utama menolak kebijakan baru yang mewajibkan para driver Grab membayar langganan untuk bisa mendapatkan order dari layanan GrabBike Hemat.
Koordinator Aksi ASDM, Anton Pakpahan menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menuntut pihak aplikator terkait kebijakan baru tersebut.
"Namun, pihak aplikator enggan menyerap aspirasi para driver, sehingga kami meminta DPRD Sumut untuk menghubungkan kepada Grab," kata Anton Pakpahan.
Dia mengatakan setelah tidak mendapat kepastian dari pihak aplikator, seratusan mitra mendatangi gedung DPRD Sumut.
Dalam aksinya, para mitra meminta anggota dewan menampung aspirasi mereka dan mendesak Grab melonggarkan kebijakan tersebut.
Akan tetapi, keluhan mereka kepada wakil rakyat itu belum sepenuhnya mendapat penyelesaian. Massa driver ojek daring itu hanya dijanjikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat di bulan depan.
"Kami sudah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan DPRD Sumut, hasilnya mereka menjanjikan akan kembali membuat RDP pada Juni mendatang," ujar Anton.
Kendati belum mendapat kepastian atas persoalan yang mereka hadapi, massa membubarkan diri dan menunggu janji dari DPRD Sumut.
Disinggung soal empat tuntutan yang mereka bawa, Anton mengungkapkan jika terkait hal tersebut justru tidak membuahkan hasil.
"Soal tuntutan kami belum ada hasil, tetapi Komisi B DPRD Sumut berjanji akan mencarikan solusinya untuk menghapus Grab hemat berbayar," kata Anton.
"Jika janji itu tidak dipenuhi atau dilupakan mereka (DPRD Sumut), kami akan lakukan aksi berikutnya," imbuhnya.
DPRD Sumut melalui Komisi B telah menerima perwakilan massa aksi dan menggelar RDP yang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi B Frans Dante Ginting dan anggota komisi lainnya.
Namun, Frans Dante enggan memberikan komentar terkait kelurahan dari seratusan mitra Grab tersebut.
Kebijakan Grab Dinilai Tak Adil
Kisruh antara mitra driver dan aplikator perusahaan Grab bermula dari pemberlakuan sistem pemotongan tarif driver ojek dan kurir daring 20-30 %.
Dampaknya, pendapatan mitra menyusut dan hanya menerima 70% dari setiap pemesanan.
Selain itu, para mitra driver juga menerima berbagai pemotongan, misalnya biaya sewa penggunaan aplikasi, biaya layanan aplikator, biaya jasa aplikasi hingga biaya perjalanan aman.
Anton mengatakan bila ditotal, pemotongan biaya-biaya yang harus ditanggung driver mencapai 20%.
Sementara, nominal tarif potongan yang dibebankan pada mitra juga terus meningkat setiap tahun, mulai dari 10%, 20%, hingga saat ini mendekati 30%.
Berita Terkait
Sabtu, 26 September 2026
