Topikseru.com - Gelombang Bencana banjir melanda enam wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara secara beruntun sepanjang akhir pekan lalu hingga awal pekan ini. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumut, Kabupaten Langkat mencatatkan dampak kerusakan dan sebaran warga terdampak paling parah.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengonfirmasi bahwa rentetan genangan banjir tersebut melanda permukiman warga sejak Sabtu (5/9/2026) hingga Senin (7/9/2026).
"Berdasarkan laporan, enam kabupaten/kota di Sumut dilanda banjir," ujar Sri Wahyuni di Medan, Selasa (8/9/2026).
Pemetaan Wilayah Terdampak dan Sebaran Warga
Enam daerah yang terkonfirmasi terdampak genangan air yakni Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Nias Barat, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, serta Kabupaten Nias Selatan.
Hasil rekapitulasi data Pusdalops BPBD Sumut menunjukkan skala dampak di masing-masing kawasan:
- Kabupaten Langkat: Menjadi daerah terparah dengan total 2.678 kepala keluarga (KK) yang tersebar di empat kecamatan terdampak luapan air.
- Kota Medan: Mengonfirmasi sebanyak 817 KK di satu wilayah kecamatan terdampak banjir.
- Kabupaten Nias Barat: Mencatat 595 KK dari empat kecamatan tergenang air.
- Kota Binjai: Melaporkan sebanyak 461 KK terdampak.
- Kabupaten Deli Serdang: Mencatat 30 KK di satu kecamatan terimbas luapan.
- Kabupaten Nias Selatan: Terfokus pada kerusakan sejumlah prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Hilisalawa'ahe.
Langkah Penanganan dan Koordinasi Lintas Daerah
Menanggapi insiden banjir di Sumatera Utara yang terjadi merata di wilayah daratan utama hingga kepulauan ini, BPBD Provinsi Sumatera Utara terus memperketat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah setempat.
Tim gabungan di tingkat kabupaten dan kota telah diturunkan ke lokasi-lokasi banjir guna melangsungkan asesmen kebutuhan darurat, pendataan jumlah korban, serta memantau kondisi debit air secara berkala.
"Upaya dan penanganan atas peristiwa tersebut telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah setempat dan pemangku kebijakan terkait," pungkas Sri Wahyuni.
Berita Terkait