Kamis, 24 September 2026
Kamis, 24 September 2026
TOPIKSERU.COM, TAPTENG - Nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga kian terjepit dengan beroperasinya pukat trawl di kawasan perairan pantai barat Sumatera Utara. Hasil tangkapan menurun drastis sejak alat tangkap ikan ilegal itu berkeliaran.
Pukat trawl terus beroperasi saban hari tanpa takut ditindak. Alat tangkap terlarang ini setiap hari menguras dan meninggalkan jejak kerusakan di dasar laut.
Sementara, para nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari menangkap ikan menggunakan peralatan sederhana dan ramah lingkungan, kian menjerit.
"Sejak 2021 hingga 2024, nelayan bagan pancang menjerit. Bahkan, untuk menutupi kebutuhan keluarga saja kewalahan, apalagi (untuk) bayar cicilan di bank," kata Gea, Kamis (9/1).
Gea adalah mantan ketua perkumpulan nelayan bagan pancang Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pria berusia 58 tahun ini mengungkapkan bagi mereka, nelayan bagan pancang, keberadaan pukat trawl adalah ancaman besar bagi nelayan yang ada di wilayah Sibolga dan Tapteng.
Dia menceritakan pengalamannya pernah memiliki empat unit bagan dengan harga pembuatan satu unit mencapai Rp 80 juta. Pembiayaannya berasal dari pinjaman bank.
Namun, kondisi berubah tatkala mulai beroperasinya secara bebas pukat trawl di kawasan pantai barat. Walhasil, dari empat bagan kini hanya tersisa satu, sebab harus menutupi cicilan bank.
"Mau bagaimana lagi, hasil tangkapan ikan dari satu unit bagan tidak dapat menutupi pengeluaran. Sehingga hampir setiap melaut harus menutupi kerugian," ujar Gea.
"Pukat trawl menghancurkan ekosistem di laut, telur ikan di karang dirusak, anak-anak ikan terjaring hingga hingga populasinya menurun," tambahnya.
Gea yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari hasil laut, berharap pemerintah turun tangan mengatasi persoalan pukat trawl tersebut.
"Bila tidak bisa di berantas, setidaknya dibuat zona wilayah tangkap sehingga tidak menggangu nelayan tradisional," kata Gea.
Dia menilai, hanya di wilayah perairan Tapteng dan Sibolga pukat trawl masih bebas beroperasi. Sementara di beberapa wilayah telah melarang keras alat tangkap perusak laut itu.
"Makanya saya heran dengan pemerintah Sibolga dan Tapteng yang melakukan pembiaran terhadap kapal penangkap ikan ilegal tersebut beroperasi," ujar Gea.
Menurutnya, nelayan bagan pancang sangat membantu kehidupan masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi para ibu di rumah untuk menambah pemasukan keluarga.
[caption id="attachment_9127" align="alignnone" width="1280"]
Hasil tangkapan ikan para nelayan bagan pancang dalam satu malam saat dijemur, di Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis (9/1). Foto: Topikseru.com /Jasman Julius[/caption]
Setiap pagi para nelayan bagan pancang pulang dari laut, dan membawa Ikan hasil tangkapan yang berjenis-jenis, sehingga diperlukan tenaga untuk memilih ikan sesuai jenisnya yang kemudian direbus dan dijadikan ikan asin.
"Ibu-ibu tersebut memilih ikan dan diberi upah Rp 60.000 per orang," ungkapnya.
Selanjutnya, nelayan bagan pancang Hajoran Indah juga mengungkapkan keresahan yang sama.
Zalukhu (48), sehari-hari bekerja sebagai nelayan bagan pancang mengungkapkan kehadiran pukat trawl sangat merusak ekosistem laut.
"Kami nelayan di wilayah Hajoran Indah pernah demonstrasi ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (PPN), agar memberhentikan beroperasinya kapal pukat harimau (trawl)," kata Zalukhu.
Saat ini hasil laut menurun drastis, dalam satu malam terkadang tidak dapat hasil, kalaupun dapat hanya pas-pasan.
"Contoh malam ini hanya dapat 12 Kg, kita rebus dan jemur tinggal 9 kg dijual dengan harga Rp 50.000 total hasil Rp 450.000, dipotong biaya operasional paling sisa Rp 80.000, itulah yang dibagi buat kebutuhan sehari-hari dan anak sekolah," pungkasnya.