Topikseru.com - Konflik kepemimpinan di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) memasuki babak baru. Federasi yang dipimpin Michael Victor Sianipar resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI atas dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan surat keputusan pengambilalihan kepemimpinan FFI.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Melalui keputusan itu, PSSI menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan periode 2024–2028 yang sebelumnya diperoleh melalui Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024.
Laporan yang ditandatangani Michael Victor Sianipar tersebut meminta Komite Etik PSSI melakukan pemeriksaan independen terhadap proses pengambilan keputusan yang melibatkan pimpinan tertinggi federasi sepak bola Indonesia itu.
Baca Juga:
FFI menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap PSSI maupun upaya menghalangi pelaksanaan KLB. Michael menyatakan pihaknya tetap menghormati mekanisme demokrasi organisasi sepanjang seluruh proses dijalankan berdasarkan statuta dan ketentuan yang berlaku.
Namun, FFI mempertanyakan dasar kewenangan PSSI dalam membatalkan mandat kepengurusan asosiasi anggota melalui keputusan yang dinilai tidak memiliki landasan konstitusional memadai.
FFI menilai keputusan yang mencabut mandat Ketua Umum periode 2024–2028 tersebut tidak mencantumkan pasal dalam Statuta PSSI yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada PSSI untuk memberhentikan pimpinan asosiasi anggota.
FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI.
Ketentuan tersebut, menurut FFI, menempatkan proses pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota dalam mekanisme kongres masing-masing asosiasi.
Dengan demikian, FFI mempertanyakan legitimasi keputusan PSSI yang mengambil alih kewenangan tersebut melalui penunjukan Plt Ketua.
FFI menyebut tidak pernah menerima pemanggilan resmi, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan menyampaikan pembelaan sebelum keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan.
Dalam pengaduannya, FFI mengacu pada Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI mengenai mekanisme yang berkaitan dengan hak jawab dan pembelaan.
Selain itu, FFI menyoroti ketentuan mengenai minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.
FFI juga mempersoalkan Sekretariat Jenderal PSSI yang dinilai tidak menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc sebagaimana diatur Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
FFI meminta Komite Etik menyelidiki dugaan keterlibatan seorang anggota Exco PSSI yang juga merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi.
Menurut informasi yang disampaikan FFI, oknum tersebut diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi agar mengajukan surat permohonan KLB FFI.
Orang yang sama juga disebut turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 tanpa terlebih dahulu mendeklarasikan potensi konflik kepentingan.
FFI meminta persoalan tersebut diperiksa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.
FFI mempersoalkan penunjukan Plt Ketua yang sekaligus memperoleh mandat untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI.
Menurut FFI, langkah tersebut berpotensi mengambil alih mekanisme internal organisasi dan mengurangi kebebasan asosiasi anggota dalam menentukan kepemimpinannya sendiri.
FFI mengacu pada Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI yang mengatur prinsip independensi dan perlindungan terhadap campur tangan pihak ketiga.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya pergantian kepemimpinan, melainkan pada prosedur dan kewenangan yang digunakan untuk mengambil keputusan.
"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," tegas Michael.
Ia menilai pengaduan kepada Komite Etik merupakan upaya menjaga integritas tata kelola sepak bola dan futsal nasional.
Michael juga mengingatkan bahwa persoalan ini berpotensi menjadi preseden bagi asosiasi anggota PSSI lainnya apabila tidak mendapatkan pemeriksaan yang objektif.
Menurutnya, polemik pengambilalihan kepemimpinan FFI telah memunculkan keresahan lebih luas di lingkungan organisasi sepak bola Indonesia.
"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," ujar Michael.
Ia menambahkan, pengaduan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan kepengurusan FFI periode 2024 - 2028.
Lebih jauh, Michael ingin memastikan sistem pengawasan internal PSSI dapat berjalan efektif sehingga tidak terjadi persoalan serupa terhadap asosiasi anggota lainnya.
Tim tersebut diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen dan pihak yang berkaitan dengan polemik pengambilalihan kepemimpinan FFI.
Ada tiga hal yang secara khusus diminta untuk ditelusuri, yakni:
Sebagai bagian dari langkah pengawasan tata kelola olahraga internasional, FFI turut menyampaikan tembusan laporan kepada FIFA dan AFC.
Kini, perhatian tertuju pada respons Komite Etik PSSI terhadap laporan tersebut. Pemeriksaan independen akan menjadi ujian penting bagi mekanisme pengawasan internal federasi, sekaligus menentukan bagaimana prinsip independensi asosiasi anggota diterapkan dalam tata kelola sepak bola dan futsal Indonesia.
Polemik ini bukan hanya menyangkut posisi Ketua Umum FFI, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih besar: sejauh mana kewenangan federasi dapat digunakan tanpa mengabaikan otonomi organisasi anggotanya.