Topikseru.com - Nasib memilukan dialami Miah, seorang nenek berusia 73 tahun yang tinggal di Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Miah justru kehilangan bantuan sosial (bansos) yang selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan hidupnya.
Bantuan Pangan Tambahan (BPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya diterima Miah kini tidak lagi disalurkan. Persoalan tersebut diduga berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).
Baca Juga:
Ironisnya, Miah tercatat masuk dalam desil 1, yakni kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi paling rendah.
Kondisi tempat tinggalnya juga memprihatinkan. Rumah yang ditempatinya di kawasan Lorong Sebrang, Belawan, mengalami kerusakan hingga nyaris ambruk.
Situasi tersebut membuat hilangnya bantuan pemerintah semakin memberatkan kehidupannya.
NIK Diduga Digunakan untuk Aktivitas Judol dan Pinjol
Kasus yang dialami Miah memperlihatkan persoalan serius dalam pemanfaatan data kependudukan.
Miah sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa bantuan sosialnya dihentikan. Ia kemudian mendapat informasi bahwa NIK miliknya terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online dan pinjaman online.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Miah menduga data identitasnya pernah digunakan oleh anggota keluarganya ketika berada dalam kondisi ekonomi terdesak.
Ia tidak mengetahui secara pasti bagaimana penggunaan data tersebut kemudian berpengaruh terhadap status penerimaan bansosnya.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa penyalahgunaan identitas oleh anggota keluarga dapat menimbulkan dampak bagi pemilik data, terutama ketika data tersebut digunakan dalam proses pemadanan antarsistem pemerintah.
BPS Tegaskan Bukan Pihak yang Menentukan Penerima Bansos
Menanggapi persoalan tersebut, Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Aida Meimela, menjelaskan bahwa BPS tidak memiliki data spesifik untuk memeriksa keterlibatan seseorang dalam aktivitas judi online maupun pinjaman online.
BPS bertugas melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut kemudian dapat digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran program bantuan.
Dengan demikian, masuk dalam desil 1 tidak otomatis membuat seseorang menerima seluruh jenis bantuan sosial.
Setiap program memiliki persyaratan dan kriteria tersendiri. Penentuan penerima manfaat juga menjadi kewenangan kementerian dan instansi terkait.
BPS menyarankan agar persoalan penghentian bantuan yang dialami Miah ditelusuri melalui pemerintah kelurahan maupun Dinas Sosial Kota Medan.
Bagaimana Jika Bansos Dihentikan karena Terindikasi Judol?
Kasus Miah bukan satu-satunya persoalan bansos yang dikaitkan dengan aktivitas judi online dan pinjaman online di Medan.
Pada September 2026, sebanyak 313 warga Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, dilaporkan kehilangan status kepesertaan bantuan sosial setelah rekening dan nomor seluler mereka terdeteksi berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Dinas Sosial Kota Medan juga mengungkapkan bahwa sebagian warga terdampak merupakan kelompok lanjut usia. Dalam sejumlah kasus, aktivitas yang terdeteksi diduga dilakukan menggunakan data atau sarana milik anggota keluarga.
Bagi masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut, tersedia mekanisme klarifikasi dan sanggahan.
Warga dapat melakukan langkah berikut:
1. Mendatangi kantor kelurahan atau Dinas Sosial setempat untuk menanyakan alasan penghentian bantuan.
2. Meminta petugas memeriksa status data kependudukan dan bantuan sosial.
3. Menyampaikan klarifikasi apabila NIK, rekening, atau dompet digital diduga digunakan pihak lain.
4. Mengajukan perbaikan data melalui mekanisme Usul-Sanggah pada aplikasi Cek Bansos atau melalui petugas yang berwenang.
5. Melengkapi dokumen dan bukti pendukung yang diminta untuk proses verifikasi.
Penting dipahami, status terindikasi tidak selalu berarti pemilik identitas terbukti melakukan judi online. Karena itu, pemeriksaan dan klarifikasi diperlukan sebelum menyimpulkan keterlibatan seseorang.
Kasus Miah menjadi pengingat bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar persoalan administrasi. Penyalahgunaan NIK, rekening, maupun akun keuangan dapat membawa konsekuensi yang merugikan, bahkan bagi masyarakat yang tidak memahami aktivitas yang dilakukan menggunakan identitasnya.
Bagi warga yang mengalami persoalan serupa, segera lakukan pengecekan melalui jalur resmi agar status data dapat ditelusuri dan diperbaiki sesuai ketentuan.