Topikseru.com, Medan – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penawaran pekerjaan di luar negeri semakin marak di Indonesia khususnya Sumatera Utara.
Diketahui seorang pemuda asal Kota Medan yang beralamat di Jalan Rakyat, Lorong Gereja, Gang Damai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan berinisial FSR diduga menjadi korban Tindak Perdangangan Orang dan dijadikan Tentara Bayaran di Rusia.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga, FSR awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik di Rusia melalui agen perjalanan dengan janji penghasilan sekitar Rp80 juta per bulan.
Baca Juga:
Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengecam keras praktik perekrutan warga yang menjanjikan pekerjaan di bidang domestik. Namun kenyataannya korban justru diduga dijadikan tentara bayaran Rusia untuk berperang melawan Ukraina.
LBH Medan menduga maraknya TPPO yang tidak hanya terjadi di Kota Medan, Sumut merupakan bentuk kegagalan pemerintah melindungi rakyatnya.
Tidak hanya itu LBH menilai jika praktik tersebut merupakan dugaan eksploitasi manusia lintas negara yang mengancam keselamatan dan hak hidup korban.
"Secara hukum pemerintah harus segera menyelamatkan para korban dan memastikan perlindungan, pemulangan, serta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat," ujar Irvan.
Diduga tergiur tawaran tersebut, FSR kemudian berangkat ke Rusia melalui Bandara Internasional Kualanamu pada 18 Oktober 2026. Namun, setibanya di Rusia, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak pernah diberikan.
FSR justru dilaporkan mengenakan seragam militer Rusia dan diarahkan menjadi tentara untuk berperang melawan Ukraina. Padahal keberangkatannya didasarkan pada janji bekerja di bidang logistik.
Ibu korban, berinisial SL, kemudian melaporkan dugaan TPPO tersebut kepada Polda Sumatera Utara pada 31 Oktober 2026 sebagaimana laporan Polisi Nomor: LP/B/1857/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA dengan teradu dalam Lidik.
Atas aduan itu Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) telah membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan.
LBH Medan menilai, perekrutan WNI dengan janji pekerjaan tertentu, tetapi kemudian dijadikan tentara bayaran di wilayah konflik, merupakan TPPO dengan cara tipu muslihat dan eksploitasi.
"Persetujuan korban yang diperoleh melalui informasi pekerjaan yang tidak benar tidak dapat dijadikan pembenaran atas praktik tersebut. Menjadikan korban sebagai tentara di medan perang merupakan bentuk eksploitasi yang mengancam hak hidup, keselamatan, dan kebebasan korban," tegas Irvan.
Dugaan ini semakin mengkhawatirkan setelah Kepolisian pada 11 November 2026 mengungkap jaringan perekrutan WNI menjadi tentara bayaran Rusia yang melibatkan warga negara Rusia, Ukraina, dan sejumlah WNI.
Jaringan tersebut diduga beroperasi di Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali. Sedikitnya 23 WNI dilaporkan telah diberangkatkan, satu orang meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka berat, sementara delapan WNI berhasil dicegah keberangkatannya.
Fakta ini menunjukkan bahwa perekrutan tersebut bukan persoalan individual, melainkan dugaan kejahatan perdagangan manusia lintas negara yang harus segera dibongkar dan ditindak tegas.
Hal ini memperlihatkan bahwa dugaan perekrutan warga Medan bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi berkaitan dengan jaringan lintas daerah dan lintas negara yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk mengirimkan korban ke wilayah konflik.
Konstitusi secara tegas menyatakan jika pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan tersebut harus diwujudkan secara nyata, termasuk terhadap WNI yang berada di luar wilayah Indonesia dan menghadapi ancaman eksploitasi.
TPPO ini harus ditangani segera, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pasal 2 ayat (1) UU TPPO mengatur larangan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara yang ditentukan undang-undang untuk tujuan eksploitasi.
Sementara itu, Pasal 4 mengatur perdagangan orang dengan tujuan membawa seseorang ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia. Apabila ditemukan keterlibatan pihak yang membantu atau melakukan percobaan, pertanggungjawaban pidana juga harus diperiksa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
Penegakan hukum harus menjangkau perekrut, agen perjalanan, perantara, pihak yang mengurus dokumen dan keberangkatan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proses eksploitasi.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan pentingnya pelindungan terhadap pekerja migran dari praktik penempatan ilegal, penipuan, serta eksploitasi.
Pekerjaan di luar negeri tidak boleh dilakukan melalui penyamaran tujuan pekerjaan, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, atau mekanisme keberangkatan yang mengabaikan hak dan keselamatan calon pekerja migran.
Sejumlah korban disebut kehilangan akses komunikasi, tidak dapat kembali ke Indonesia, bahkan mengalami luka berat atau diduga meninggal dunia. Kondisi demikian menunjukkan gagalnya permerintah melindungi rakyatnya.
LBH, kata Irvan, menilai penanganan perkara tidak cukup hanya melalui proses pidana di dalam negeri, tetapi juga membutuhkan diplomasi perlindungan WNI dan koordinasi internasional yang efektif.
LBH Medan mendesak Presiden RI dan Kementerian Luar Negeri segera menyelamatkan, memastikan keselamatan, dan memulangkan WNI yang diduga menjadi korban TPPO dan direkrut menjadi tentara bayaran Rusia.
LBH Medan juga mendesak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus segera memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban serta keluarganya.
Polda Sumatera Utara dan Bareskrim Polri, juta didesak LBH Medan, mengusut tuntas dugaan TPPO terhadap warga Sumatera Utara, mengungkap pelaku dan sindikat agen perjalanan, perekrut, dan seluruh pihak yang terlibat.
Sekaligus mendesak Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri harus segera membongkar jaringan perekrutan tentara bayaran yang beroperasi lintas daerah dan lintas negara serta menindak tegas seluruh pelakunya.
Termasuk mendesak pemerintah Indonesia harus semakin memperkuat pengawasan terhadap agen perjalanan dan perekrutan tenaga kerja luar negeri guna mencegah keberangkatan WNI melalui modus penipuan dan eksploitasi.
LBH Medan menegaskan, negara harus hadir menyelamatkan korban, bukan membiarkan warga negara Indonesia terjebak dalam perang akibat tipu daya perekrut.
Keselamatan, pemulangan, dan pemulihan korban harus menjadi prioritas, sementara seluruh jaringan TPPO yang mengeksploitasi warga dengan kedok pekerjaan harus dibongkar dan ditindak tegas.
"Jangan biarkan perdagangan manusia berkedok lowongan kerja merenggut kebebasan dan nyawa warga negara Indonesia," ujar Irvan.