Kejagung Bersiap Kasasi terhadap Vonis Mantan Bupati Langkat TRP di PN Stabat

TOPIKSERU.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tengah mempersiapkan memori kasasi terhadap putusan bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis bebas terhadap Terbit Rencana, Senin (8/7). Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan pihaknya punya waktu 14 hari untuk menyatakan kasasi dan menyusun memori kasasi, setelah sidang putusan. "Ada waktu 14 hari untuk menyatakan kasasi dan 14 hari menyusun dan menyerahkan memori kasasi," kata Harli di Jakarta, Rabu (10/7). Harli menjelaskan ada beberapa alasan jaksa penuntut umum (JPU) melakukan kasasi terhadap putusan bebas TRP. Hal itu kata dia berdasarkan Pasal 253 KUHAP, mempertimbangkan bahwa hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak sesuai menurut ketentuan undang-undang, atau bahwa hakim mengadili melampaui batas kewenangannya. "JPU nanti dalam memori kasasi akan menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan kasasi," ujar Harli. Dalam amar putusan, Majelis Hakim PN Stabat menyatakan Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum. Majelis hakim juga meminta agar hak serta harkat martabat terdakwa dalam perkara ini dipulihkan.

Kerangkeng Manusia

Perkara TPPO Terbit Rencanayang saat itu menjabat Bupati Langkat bermula dari penemuan praktik kerangkeng manusia di kediaman pribadinya. Kerangkeng ini berada di belakang rumahnya di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 19 Januari 2022. Ruangan yang berbentuk penjara itu untuk 'memenjarakan' pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit. Namun, dia membantah dan mengeklaim bahwa ruangan berukuran 6 x 6 meter itu untuk membina pelaku penyalahgunaan narkoba. Polisi menyebut kerangkeng manusia tersebut belum memiliki izin dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerangkeng di rumah Terbit itu juga bukan sebagai tempat rehabilitasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan kasus ini. Hasilnya, menemukan adanya tindakan kekerasan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia.(antara/topikseru.com)

Pemprov Sumut Perkuat Perlindungan PMI dan Persempit Ruang TPPO

Dugaan TPPO WNI di Jeju Mencuat di Media Sosial, Bareskrim Mulai Telusuri

PT Medan Perkuat Vonis Terbit Rencana, Mantan Bupati Langkat Tetap Dihukum 4 Tahun Penjara

Buronan Kasus PMI Ilegal di Tanjungbalai Jadi Sorotan, Kejari Didesak Tangkap Cek Rasyid

Ketua OKP Langkat Bambang Bebas dari Kasus Penganiayaan, Hakim Sebut Bukti Lemah

Imigrasi Medan Edukasi Pelajar tentang Paspor dan Bahaya TPPO