Kamis, 19 November 2026

Program Indonesia Pintar 2026 Berubah, Anak TK Kini Bisa Dapat Bantuan Rp 450 Ribu

Rizky Aisyah - Kamis, 19 November 2026 11:00 WIB
Program Indonesia Pintar 2026 Berubah, Anak TK Kini Bisa Dapat Bantuan Rp 450 Ribu
ndonesiapintar.kemdikbud.go.id
Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 diperluas hingga jenjang Taman Kanak-Kanak dengan bantuan Rp 450.000 per tahun bagi murid yang memenuhi persyaratan.

Topikseru.com - Program Indonesia Pintar (PIP) mengalami sejumlah perubahan pada 2026. Salah satu kebijakan terbarunya adalah perluasan penerima bantuan hingga jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).

Melalui kebijakan tersebut, anak TK dari keluarga miskin atau rentan miskin kini berkesempatan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp 450.000 per tahun.

Perluasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun, yang dimulai sejak pendidikan prasekolah.

Baca Juga:

Ketentuan terbaru PIP diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aturan tersebut mulai berlaku pada 13 Mei 2026 dan menggantikan ketentuan sebelumnya.

Tidak hanya memperluas sasaran penerima, pemerintah juga mengubah mekanisme pengusulan calon penerima, penetapan bantuan, hingga besaran dana yang dihitung berdasarkan semester.

1. Anak TK Kini Masuk Sasaran Penerima PIP

Sebelumnya, bantuan PIP diberikan kepada peserta didik mulai jenjang SD hingga SMA/SMK dan pendidikan kesetaraan.

Namun, mulai tahun ajaran 2026/2027, pemerintah memperluas program tersebut hingga jenjang prasekolah atau TK.

Sasaran penerima PIP kini mencakup murid berusia 5 tahun hingga sebelum 22 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Kebijakan ini diharapkan membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak sejak usia dini.

Pemerintah menargetkan sekitar 888.000 murid TK sebagai sasaran penerima bantuan PIP secara nasional.

2. Rincian Besaran Bantuan PIP 2026

Perubahan lainnya terdapat pada mekanisme penetapan nominal bantuan. Jika sebelumnya bantuan ditetapkan dalam hitungan tahunan, kini nominalnya ditentukan berdasarkan semester.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 171 Tahun 2026, berikut besaran bantuan PIP:

• TK: Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.

• SD/SDLB/Paket A: Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.

• SMP/SMPLB/Paket B: Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun.

• SMA/SMK/SMALB/SMKLB/Paket C: Rp 900.000 per semester atau Rp 1.800.000 per tahun.

Khusus murid kelas awal dan kelas akhir, bantuan diberikan untuk satu semester sesuai ketentuan program.

Sementara itu, murid TK dan murid pada kelas berjalan memperoleh bantuan untuk dua semester.

3. Sekolah Kini Bisa Mengusulkan Calon Penerima

Perubahan berikutnya berkaitan dengan mekanisme pengusulan penerima bantuan.

Dalam aturan terbaru, satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan mengusulkan murid yang dinilai layak menerima PIP melalui aplikasi SIPINTAR.

Sebelumnya, pengusulan calon penerima dilakukan oleh dinas pendidikan, sedangkan sekolah hanya memberikan penandaan siswa yang layak mendapatkan PIP melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kini, sekolah harus memastikan data peserta didik telah diperbarui dan divalidasi melalui Dapodik sebelum digunakan sebagai dasar pengusulan.

Meski demikian, pengusulan sekolah tidak otomatis membuat seorang murid ditetapkan sebagai penerima. Penetapan tetap dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang.

4. Siapa yang Berhak Mendapatkan PIP 2026?

PIP diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Berdasarkan informasi resmi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), sasaran pengusulan juga mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 sampai desil 4.

Selain memenuhi kriteria ekonomi, peserta didik harus memenuhi persyaratan administrasi, antara lain:

• Warga Negara Indonesia.

• Terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan.

• Memiliki data yang valid dalam Dapodik.

• Memenuhi kriteria keluarga miskin atau rentan miskin.

• Masuk dalam proses verifikasi dan penetapan penerima PIP.

Orang tua yang merasa kondisi ekonominya belum tercermin dalam DTSEN dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mengajukan pembaruan data.

5. Cara Mengecek Penerima PIP 2026

Orang tua tidak perlu menunggu informasi dari sekolah untuk mengetahui status bantuan anaknya.

Pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi PIP Kemendikdasmen.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1.

2. Cari menu pencarian penerima PIP.

3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) anak.

4. Masukkan kode verifikasi apabila diminta.

5. Klik tombol cari untuk melihat informasi status penerima.

Orang tua juga dapat meminta bantuan operator sekolah untuk memeriksa status anak melalui aplikasi SIPINTAR.

Jika anak belum terdaftar, orang tua dapat menanyakan kemungkinan pengusulan kepada pihak sekolah.

6. Apakah Penerima PIP Masih Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar?

Ada perubahan lain yang perlu diketahui masyarakat.

Dalam ketentuan terbaru, murid yang ditetapkan sebagai penerima PIP tidak lagi memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP), baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Penerima bantuan tetap memperoleh buku tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan kartu debit atau ATM untuk keperluan pencairan dana.

Dana bantuan disalurkan melalui bank penyalur ke rekening atas nama peserta didik yang telah ditetapkan sebagai penerima.

Karena itu, orang tua perlu memastikan status rekening anak dan mengikuti informasi aktivasi rekening apabila diperlukan.

Perluasan PIP hingga jenjang TK menjadi salah satu perubahan penting dalam kebijakan bantuan pendidikan 2026. Dengan adanya bantuan sejak usia prasekolah, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan mengakses pendidikan sejak dini.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
Polri Ungkap Sosok Brigjen Pol. TK Berperan Surveillance Dalam Kasus Penyadapan Ilegal
Bukan Pemerintah, Ini Sosok di Balik Lahirnya Hari Ayah Nasional 12 November
Bidlabfor Polda Sumut Gagas Si FORTE, Perkuat Fungsi Forensik dalam olah TKP
Tito Pastikan TKDD Rp 735 Triliun Cukup, Daerah dengan PAD Lemah Jadi Perhatian
KPK Temukan Informasi Dugaan Korupsi BPJS TKA Saat Usut Pemerasan Izin Tinggal WNA
Gubsu Perjuangkan Tambahan TKD untuk Daerah Terdampak Bencana