Sabtu, 26 September 2026
Sabtu, 26 September 2026
Topikseru.com - Pemerintah menyiapkan pendekatan baru untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang akan mengintegrasikan riset, pemetaan, teknologi deteksi dini hingga penguatan masyarakat di tingkat desa.
Keputusan tersebut diambil setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi, peneliti, dan pakar gambut di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan BPGMN nantinya diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus berulang.
Baca Juga:
"Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional," kata Teddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah pola penanganan karhutla agar tidak hanya bertumpu pada pemadaman ketika api sudah meluas.
BPGMN Akan Perkuat Deteksi Dini KarhutlaSalah satu tugas utama BPGMN adalah memperkuat pencegahan sebelum kebakaran terjadi.
Pemerintah menyiapkan sejumlah instrumen, mulai dari riset, pemetaan kawasan gambut, pemantauan titik panas atau hotspot, hingga sistem peringatan dini.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan lembaganya akan mendukung BPGMN, terutama dalam pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
Teknologi kecerdasan buatan juga akan terus dikembangkan untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
Dengan pendekatan tersebut, informasi mengenai potensi kebakaran diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga respons lapangan bisa dilakukan sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Ilmuwan dan Profesional Akan DilibatkanBPGMN tidak hanya dirancang sebagai lembaga administratif. Pemerintah menyatakan badan baru tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh ilmuwan serta profesional. Badan tersebut juga akan mendapat dukungan anggaran untuk memperkuat pencegahan karhutla di kawasan gambut.
Keterlibatan akademisi menjadi bagian dari pendekatan berbasis sains yang didorong pemerintah.
Sebelumnya, lebih dari 20 peneliti dan ahli gambut dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset berdiskusi dengan Presiden Prabowo mengenai pengelolaan gambut, pencegahan karhutla, hingga pemilihan tanaman yang sesuai dengan karakteristik kawasan gambut.
Masyarakat Desa Jadi Bagian PencegahanPencegahan karhutla tidak hanya akan mengandalkan teknologi. Pemerintah juga menempatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut sebagai bagian penting dalam sistem pencegahan.
Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dilibatkan untuk membantu mencegah sekaligus memberikan respons awal ketika muncul kebakaran.
Pendekatan berbasis desa dinilai penting karena masyarakat berada paling dekat dengan kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran.
Arif Satria mengatakan pendekatan pencegahan ke depan diarahkan berbasis desa, dengan masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga sumber daya di lingkungan mereka.
Artinya, sistem pencegahan karhutla akan menggabungkan informasi dari teknologi dengan pengawasan dan pengalaman masyarakat di lapangan.
Satgas Darat Disiapkan untuk Respons CepatSelain mencegah kebakaran, pemerintah tetap menyiapkan kemampuan untuk menangani api ketika karhutla terjadi.
Teddy mengatakan Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat melakukan penanganan langsung di lokasi kebakaran.
Sejumlah teknologi dan peralatan pemadaman juga akan diperkuat, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal untuk mendapatkan sumber air di kawasan gambut.
Dalam pembahasan bersama para akademisi, teknik pengeboran dangkal yang kemudian dipadukan dengan pompa portabel menjadi salah satu metode yang dibahas untuk memperkuat kemampuan pemadaman di lapangan.
Dengan demikian, strategi pemerintah tidak berhenti pada sistem peringatan dini, tetapi dilanjutkan dengan respons cepat ketika titik api ditemukan.
Enam Provinsi Jadi Fokus Kawasan GambutPenguatan pengelolaan gambut juga diarahkan pada sejumlah wilayah yang memiliki kawasan gambut cukup luas.
Raja Juli menyebut enam provinsi yang menjadi perhatian dalam konteks pencegahan karhutla berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kawasan-kawasan tersebut menjadi bagian penting dalam agenda pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran.
BPGMN diharapkan dapat membuat pengelolaan kawasan tersebut lebih terintegrasi, mulai dari data dan pemetaan hingga penanganan di lapangan.
Pemerintah Gabungkan Sains, Teknologi dan Pengalaman WargaPembentukan BPGMN menempatkan pengelolaan gambut dalam satu rangkaian yang lebih luas.
Riset digunakan untuk memahami kondisi kawasan, pemetaan membantu menentukan wilayah prioritas, teknologi mendukung deteksi dini, sedangkan masyarakat dan Satgas Darat menjadi bagian dari respons di lapangan.
Pemerintah juga membahas aspek ekonomi masyarakat sekitar kawasan gambut. BRIN menyebut terdapat puluhan juta masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga pengelolaan ekosistem juga perlu mempertimbangkan sumber mata pencaharian warga.
Sejumlah pilihan komoditas dan sumber penghidupan seperti sagu, kopi, serta tanaman hortikultura turut dibahas dalam pertemuan Presiden dengan para ahli.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah kini mendorong pengelolaan gambut yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
Sistem tersebut diarahkan untuk bekerja sejak tahap pemetaan, pencegahan dan deteksi dini hingga respons di lapangan, dengan melibatkan ilmuwan, teknologi, aparat, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar.