Topikseru.com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada perusahaan yang dimiliki atau terafiliasi dengan Raffi Ahmad sepanjang 2024 hingga 2026.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, terutama ketika sejumlah pos belanja negara dan transfer ke daerah dipangkas.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Senin (9/11/2026), ICW mengungkap bahwa kontrak tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca Juga:
- Raffi Ahmad Disorot ICW, Perusahaan RANS Diduga Terima Kontrak Jasa Influencer Rp 14,69 Miliar dari Dua Kementerian
- ICW Minta KPK Awasi 1.179 SPPG Polri, Soroti Potensi Konflik Kepentingan dan Dana Triliunan
- KPK Terima Laporan Dugaan Korupsi Ibadah Haji 2025, ICW Ungkap Monopoli dan Pengurangan Konsumsi Jemaah
Informasi tersebut diperoleh melalui penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023 hingga 2026 yang tersedia di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari hasil penelusuran itu, ICW menemukan delapan paket pengadaan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 14.696.955.002.
Sebanyak lima paket berasal dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan pada 2024. Sementara tiga paket lainnya dikontrak KKP sepanjang 2025 hingga 2026.
Layanan yang dibeli pemerintah mencakup publikasi konten melalui kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara tertentu.
Raffi Ahmad sendiri saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Berdasarkan data yang dipaparkan ICW, Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran hampir Rp 3,9 miliar untuk lima paket pengadaan pada 2024.
Paket dengan nilai terbesar adalah jasa event attendance atau kehadiran dalam acara, yang mencapai Rp 2.521.329.200.
Sementara itu, penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 menelan anggaran Rp 575.655.000.
Berikut rincian lima paket pengadaan Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024:
• Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp 452.698.902
• Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717: Rp 205.893.300
• Penayangan Instagram Story @raffinagita1717: Rp 575.655.000
• Penayangan TikTok @raffinagita1717: Rp 144.423.600
• Jasa event attendance: Rp 2.521.329.200
Adapun KKP mengalokasikan anggaran sekitar Rp 10,8 miliar melalui tiga paket pengadaan yang tersebar pada 2025 dan 2026.
Rinciannya meliputi:
• Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025), jasa influencer engagement: Rp 3.596.955.000
• Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2025), jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS: Rp 3.600.000.000
• Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2026), jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna: Rp 3.600.000.000
Jika digabungkan, seluruh paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp 14.696.955.002.
ICW juga menelusuri struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia yang menerima kontrak dari kedua kementerian tersebut.
"Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad," tulis ICW dalam siaran pers yang diterima media.
Berdasarkan dokumen korporasi yang sebelumnya dihimpun Project Multatuli, sebesar 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia.
Raffi Ahmad diketahui menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
Selain memiliki saham secara tidak langsung melalui perusahaan induk, Raffi juga tercatat mengantongi 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menduduki posisi komisaris.
Bagaimana Dengan Efisiensi Anggaran?
Salah satu persoalan utama yang disampaikan ICW adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun.
Instruksi itu juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi pengeluaran untuk berbagai kegiatan, termasuk acara seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, ICW menemukan bahwa pengadaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah masih berlangsung setelah kebijakan tersebut diterbitkan.