Topikseru.com, Jakarta - Bahlil Lahadalia mendapat jabatan baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Di balik perubahan posisi tersebut, laporan harta kekayaan Bahlil yang tercatat dalam LHKPN periodik 2025 menunjukkan total kekayaan mencapai Rp 344.415.518.982 atau sekitar Rp 344,4 miliar.
Data tersebut dilaporkan Bahlil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2026, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri ESDM.
Baca Juga:
Komposisi terbesar harta Bahlil berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah.
Aset-aset tersebut tersebar di beberapa wilayah. Sebanyak 14 aset berada di Jayapura, Papua, dua aset berada di Jakarta Selatan, sedangkan masing-masing satu aset tercatat di Gianyar, Bali, Sragen, Jawa Tengah, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jika seluruh aset tanah dan bangunan tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp 322.381.257.825 atau sekitar Rp 322,4 miliar.
Angka tersebut menjadi bagian terbesar dari total kekayaan Bahlil yang dilaporkan dalam LHKPN.
Salah satu aset tanah dengan luas terbesar berada di Jayapura. Tanah tersebut tercatat memiliki luas 3.500 meter persegi dengan nilai sekitar Rp 830,1 juta.
Sementara itu, aset tanah dan bangunan dengan kombinasi luas yang besar tercatat berada di Gianyar, Bali. Properti tersebut memiliki luas tanah 2.000 meter persegi dan bangunan 1.500 meter persegi dengan nilai sekitar Rp 53,55 miliar.
Terdapat dua mobil yang tercantum dalam laporan tersebut, yakni Toyota Harrier tahun 2007 dengan nilai Rp 44.217.000 dan Honda CR-V tahun 2010 senilai Rp 31.059.000.
Jika digabungkan, nilai kedua kendaraan tersebut mencapai Rp 75.276.000.
Nilai kendaraan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Bahlil.
Dalam LHKPN periodik 2025, Bahlil tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 1.612.500.000.
Sementara kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp 20.346.485.157 atau sekitar Rp 20,3 miliar.
Dengan demikian, gabungan surat berharga dan kas yang tercatat dalam laporan mencapai hampir Rp 22 miliar.
Dalam laporan tersebut, Bahlil juga tercatat tidak memiliki utang.
Komposisinya terdiri atas tanah dan bangunan sekitar Rp 322,38 miliar, kendaraan Rp 75,28 juta, surat berharga Rp1,61 miliar, serta kas dan setara kas sekitar Rp 20,35 miliar.
LHKPN tersebut merupakan laporan kekayaan periodik 2025 yang disampaikan Bahlil pada 31 Maret 2026 saat masih menjabat sebagai Menteri ESDM.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Bahlil menjadi pejabat pertama yang mengisi jabatan Menko dengan nomenklatur tersebut.
Sebelum pelantikan, Bahlil mengatakan dirinya mendapat amanah untuk menjadi menteri koordinator sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.
Ia mengatakan penugasan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," kata Bahlil.
Dalam struktur baru tersebut, Bahlil akan menangani koordinasi kebijakan pemerintah di bidang hilirisasi dan transisi energi, sementara tetap memimpin Kementerian ESDM.
Sebelumnya, pemerintah memang telah menjalankan sejumlah agenda hilirisasi dan ketahanan energi yang berada dalam lingkup kerja Bahlil sebagai Menteri ESDM.
Presiden Prabowo pada hari yang sama melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Sugiono sebagai Menko PMK, Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Prabowo juga melantik Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional, serta Komjen Pol. Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara.
Sejumlah wakil menteri juga dilantik dalam rangkaian yang sama.
Dengan pelantikan tersebut, Bahlil kini memegang dua posisi sekaligus, yakni Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.
Di sisi lain, LHKPN periodik 2025 mencatat total kekayaannya sebesar Rp 344,4 miliar, dengan porsi terbesar berasal dari 19 aset tanah dan bangunan.