Topikseru.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, Gibran menunjukkan sifat kesatria. Prabowo dengan berat hati, dirinya menerima surat pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).
"Saya menerima kunjungan dari Wapres Saudara Gibran Rakabuming Raka yang telah sampaikan surat kepada saya, yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wapres," ujar Prabowo, di Istana, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Setelah itu, beliau langsung menghadap MPR dan sampaikan surat berhenti secara langsung. Dengan berat hati, saya terima surat tersebut dan menghormati dan mendukung keputusan yang beliau ambil," sambung Prabowo.
Baca Juga:
Menurut Prabowo, Gibran telah menunjukkan sikap kesatria.
"Bagi saya beliau telah tunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab dan tunjukkan sikap negarawan," imbuh Prabowo.
Prabowo memahami bahwa Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses-proses yang teratur, namun sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem di Indonesia.
Sehingga berdasarkan keputusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia.
"Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," ungkap Prabowo.
Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR hari ini sekitar pukul 11.00 WIB.
Kedatangan Gibran di sambut pimpinan MPR RI. Gibran tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dan berdasi merah.
Menindaklanjuti hal itu, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran.
Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu untuk mengajukan dua nama calon wapres. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.