Topikseru.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan arah kebijakan pemerataan pembangunan di Sumut kepada ratusan mahasiswa. Salah satu program prioritas yang disiapkan pada 2027 adalah intervensi pembangunan infrastruktur desa melalui bantuan keuangan provinsi dengan alokasi sekitar Rp 450 miliar.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan unsur Forkopimda untuk membahas berbagai persoalan serta arah pembangunan Sumut.
Baca Juga:
Dalam kegiatan itu, Gubernur Bobby Nasution didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Turut hadir Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, perwakilan unsur Forkopimda lainnya, serta pimpinan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus.
Bobby Nasution menyampaikan, berbagai aspirasi yang disuarakan mahasiswa merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Sumut. Aspirasi tersebut mencakup persoalan infrastruktur, prioritas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik.
"Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh (perhatian), terutama di tingkat (pemerintahan) paling kecil (infrastruktur desa). Karena itu niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara yang merupakan peringkat empat terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduk atau luas wilayah saja, tetapi bonus demografi dan kesejahteraannya juga," ujar Gubernur Bobby Nasution.
Menanggapi aspirasi mahasiswa mengenai pemerataan pembangunan, Bobby menjelaskan bahwa posisi Sumut sebagai provinsi dengan skala wilayah dan jumlah penduduk terbesar keempat secara nasional menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, Sumut memiliki Kota Medan sebagai ibu kota provinsi, sementara di sisi lain masih terdapat kabupaten di Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal dalam skala nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antardaerah di Sumut. Karena itu, pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian serius.
Guna mempercepat pemerataan pembangunan, Bobby mengatakan Pemprov Sumut akan mengubah skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Jika selama ini pengusulan dan penerima bantuan berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota, mulai 2027 bantuan tersebut akan diarahkan langsung untuk pembangunan infrastruktur desa.
Program ini menyasar 6.110 desa di Sumut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Pemerintah Provinsi akan memprioritaskan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani yang diusulkan langsung oleh pemerintah desa.
"Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 Miliar. Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa masing-masing. Agar pembangunan bisa lebih merata, bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan juga bisa berdampak kepada ekonomi desa tentunya," terang Gubernur Bobby Nasution.
Selain pemerataan pembangunan, Bobby juga menanggapi aspirasi mahasiswa terkait peredaran narkoba. Ia menegaskan, Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam regulasi tersebut juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan sejenisnya. Bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya pelaku usaha penjualan vape, pemerintah akan menyiapkan alternatif dukungan usaha.
"Bagi yang terdampak (penjual vape), kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan," sebutnya.
Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi langkah Gubernur Bobby Nasution bersama DPRD Sumut yang menginisiasi Ranperda tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Polda Sumut, katanya, berkomitmen penuh memberantas peredaran narkoba dan berbagai bentuk kejahatan lainnya di seluruh wilayah Sumut, termasuk menindak tegas aparat yang terlibat.
"Kepada mahasiswa, saya juga sampaikan bahwa pengamanan unjuk rasa kami yakinkan akan mengawalnya. Jika itu berlansung dengan baik dan sesuai aturan, maka siapapun petugas yang mencoba mengganggu, maka kami akan berikan tindakan tegas," jelasnya.
Perwakilan Aliansi BEM se-Indonesia wilayah Sumut, Arya Attallah, turut mengapresiasi kesediaan Gubernur dan Kapolda Sumut untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga mitra kolaboratif dalam mendorong kemajuan Sumut.
Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa diharapkan dapat dijawab melalui program dan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi.