Topikseru.com -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah muncul kabar dirinya akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III DPR sekaligus anggota MPR, Benny K. Harman, untuk berbicara lebih dahulu.
Baca Juga:
Ia menyebut Benny perlu menghadiri agenda di MPR karena Gibran dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri sekitar pukul 11.00 WIB.
"Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak," ujar Habiburokhman.
Kabar tersebut menambah perhatian terhadap posisi Gibran setelah sebelumnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun mengetahui secara resmi keberadaan surat pengunduran diri tersebut.
"Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat," kata Muzani.
Pernyataan itu membuat status pengunduran diri Gibran masih menjadi sorotan. Sebab, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada konfirmasi langsung dari MPR mengenai penerimaan surat tersebut.
Berawal dari Polemik Persyaratan Pendidikan
Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terkait polemik dokumen pendidikannya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik dan masukan masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan surat pengunduran diri yang disebut akan diserahkan kepada MPR.
Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diajukan secara resmi, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme konstitusi yang mengatur pemberhentian atau pengunduran diri wakil presiden.