Topikseru.com - Langit mendung belum bubar saat sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keluar dari pintu belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (1/7/2025) pukul 18.30 WIB.
Setelah sekitar enam jam melakukan penggeledahan tertutup, tiga unit mobil MPV hitam dengan pengawalan mobil patroli polisi tampak membawa dokumen dari dalam gedung yang kini menjadi sorotan nasional.
Tak berhenti di sana, konvoi kendaraan KPK langsung bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Busi, Medan, yang juga menjadi sasaran lanjutan penggeledahan.
Sumber menyebutkan, rumah tersebut diduga kuat berkaitan dengan tersangka atau saksi penting dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur yang sebelumnya telah mencuat melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Sumut.
"Penggeledahan masih terus berjalan. Nanti akan kami sampaikan update-nya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada Antara.
KPK Perluas Pengusutan Pasca OTT
KPK belum membeberkan secara rinci apa saja yang diamankan dari Dinas PUPR Sumut.
Namun, intensitas dan durasi pemeriksaan menunjukkan pentingnya dokumen dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam perkara ini.
"Teman-teman masih di lapangan. Jadi hasil dan titik pastinya belum bisa disampaikan saat ini," ujar Budi menegaskan.
Hingga kini, belum diketahui secara pasti berapa jumlah pejabat Dinas PUPR yang sudah diperiksa. Namun sumber di internal penegak hukum menyebutkan, sejumlah nama pejabat struktural maupun rekanan proyek diduga akan segera dipanggil dalam rangkaian penyidikan.
Personel Sabhara Jaga Ketat Gedung Dinas PUPR Sumut
Penggeledahan ini berlangsung di bawah pengamanan ketat. Satuan Sabhara Polrestabes Medan dengan senjata lengkap disiagakan di pintu depan dan belakang kantor PUPR Sumut. Situasi di sekitar lokasi berlangsung tertib namun mencekam, dengan akses masuk yang sangat terbatas bagi wartawan maupun pegawai lain.
Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut penyidikan KPK terhadap dugaan suap proyek jalan dan rehabilitasi infrastruktur di Sumut yang sebelumnya menyeret pejabat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Apa yang Dicari KPK?
Dinas PUPR kerap menjadi instansi kunci dalam proyek-proyek berskala besar di daerah. Dokumen terkait proses lelang, kontrak kerja, hingga aliran dana menjadi hal yang sangat mungkin disasar tim penyidik.
Jika merujuk pada pola penggeledahan KPK sebelumnya, penyitaan biasanya mencakup:
- Dokumen tender dan kontrak proyek
- Rekaman komunikasi
- Bukti transfer dan aliran dana
- Aset-aset yang tidak sesuai profil kekayaan penyelenggara negara
Skandal korupsi proyek jalan nasional di Sumut kini membentang lebih luas dari dugaan awal.
Penetapan lima tersangka sebelumnya - termasuk seorang ASN aktif di Kementerian PUPR - tampaknya baru permukaan gunung es.
Berita Terkait
Jumat, 25 September 2026
